UAS Modul Lembaga Keuangan Syariah - Nana Amanah

5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran,
koletif (kelompok), ataupun arisan.

6) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan
d. Amanah
Amanah sendiri merupakan produk Pegadaian Syariah berupa cicilan kendaraan.
Plafon pinjaman yang ditawarkan yakni minimal Rp 5 juta dan paling besar Rp 45
juta dengan jangka waktu pinjaman 12-60 bulan. Dalam Amanah, nasabah
dikenakan biaya administrasi (mu'nah akad) sebesar Rp 200 ribu untuk mobil dan
Rp 70 ribu untuk motor. Di Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga, namun ada
biaya pemeliharaan barang (mu'nah). Biaya mu'nah untuk Amanah itu adalah 0,9
persen x harga kendaraan.
e. Arrum Haji
Pegadaian Syariah Pembiayaan Porsi Haji adalah produk Pegadaian Syariah berupa
pembiayaan untuk mendapatkan porsi nomor antrean ibadah haji secara syariah.
Jaminan yang digunakan adalah emas. Biaya administrasi pinjaman ini yakni
sebesar Rp 270 ribu dengan pinjaman minimal Rp 1,9 juta dan maksimal Rp 25 juta
dalam jangka waktu 1-5 tahun. Selain biaya adminsitrasi, nasabah akan dikenakan
biaya tambahan yang akan dipergunakan untuk biaya pemeliharaan barang jaminan
yang dititipkan.
f. Rahn Hasan
Salah satu produk rahn Pegadaian syariah yakni Rahn Hasan. Merupakan rahn
dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0 persen, berjangka waktu (tenor) 60 hari,
dan berlaku untuk besaran marhun bih (uang pinjaman) golongan A. Barang
jaminan yang bisa dipakai adalah emas, kendaraan, dan perhiasan. Maksimal
marhun bih Rp 500 ribu.
g. Rahn Flexi
Produk rahn Pegadaian syariah lainnya yaitu Flexi. Rahn Fleksi adalah produk
Pegadaian Syariah dengan pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak
sesuai syariah seperti emas batangan dan perhiasan, elektronik, serta kendaraan.
Tak menggunakan bunga, tapi Pegadaian akan mengenakan Mu'nah yakni sebesar
0,1 persen dari nilai taksiran barang per hari dengan jangka waktu 5 hari sampai 60
hari.
h. Rahn Bisnis

48

Rahn Bisnis adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai
kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan). Pinjaman
mulai dari Rp 100 juta sampai lebih dari Rp 1 miliar dalam jangka waktu 4 bulan.
Mu'nah mulai dari 0,38-0,55 persen per 10 hari serta dikenakan pula mu'nah akad
sebesar Rp 100 ribu.
i. Pembiayaan Pegadaian Syariah Gadai Sertfikat
Pembiayaan Pegadaian Syariah Gadai Sertifikat merupakan produk Pegadaian
Syariah dengan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat
berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan
sertifikat tanah dan HGB. Plafon pinjamannya adalah Rp 1 juta sampai Rp 200 juta.
Itu beberapa produk Pegadaian syariah yang bisa nasabah pilih. Sebagai pengganti
bunga, Pegadaian akan menerapkan sewa modal yang besarannya disesuaikan
dengan produk, produk rahn Pegadaian syariah.

Manajemen Pegadaian Syariah

Jika didefinisikan manajemen bisnis syariah merupakan cara mengelola dan
menjalankan suatu bisnis dengan tata cara yang telah diatur dalam ajaran agama Islam.
Meskipun begitu hingga kini banyak orang yang masih salah mengira tentang sistem bisnis
berbasis syariah. Kebanyakan orang akan terpikir sistem syariah hanya digunakan dalam
bisnis keuangan saja. Seperti perbankan syariah dan investasi syariah.

Padahal manajemen bisnis syariah dapat diterapkan pada segala bidang bisnis. Ketika
ingin menjalankan sebuah bisnis, harus bisa menggunakan sistem bisnis berbasis syariah.
Mulai dari tata cara mengelola dan menjalankan bisnis kamu harus mengikuti aturan yang
telah ditetapkan pada hukum Islam. Hal tersebut tentunya untuk menghindari dari
keuntungan yang masuk dalam jenis riba' dalam agama Islam. Serta mewujudkan
keuntungan yang halal.

Bukan hanya sekedar memikirkan keuntungan sebesar-besarnya saja. Keberkahan
dari sebuah bisnis yang dijalankan menjadi suatu hal yang terpenting. Sehingga, selain
mendapatkan keuntungan di dunia kamu juga bisa mendapatkan keselamatan di akhirat.

Lalu bagaimana cara kerja manajemen bisnis syariah dilakukan? Masih belum banyak
orang yang menerapkan bisnis berbasis syariah karena dianggap sesuatu hal yang sulit.

49

Padahal jika sungguh-sungguh ingin menjalankan sistem bisnis syariah. Semua orang bisa
melakukannya.

Untuk dapat melaksanakannya perlu mempelajari dan mengetahui dasar-dasar hukum
syariah. Dengan begitu kamu akan lebih mudah menjalankannya. Cara kerja bisnis berbasis
syariah dijalankan dengan hukum-hukum syariah. Berikut dasar hukum syariah tersebut:

1) Produk yang dibuat harus halal. Pada bisnes berbasis syariah tidak boleh
memperdagangkan sesuatu yang haram. Seperti babi, bangkai, darah, minuman
keras, perjudian, pelacuran, jual beli manusia.

2) Bebas dari riba, dalam menjalankan manajemen bisnis syariah tidak boleh ada
segala sesuatu yang diterima sebagai tambahan keuntungan.

3) Akad dari dasar bertransaksi bebas dari gharar dan maysir. Gharar merupakan
sesuatu hal yang menimbulkan ketidakpastian dalam bertransaksi atau ada sesuatu
yang ditutupi dalam transaksi tersebut. Maysir sendiri adalah sesuatu yang bersifat
untung-untungan sehingga secara tidak langsung mengandung unsur perjudian.

4) Terdapat ijab qabul atau akad bisnis antara penjual dan pembeli ketika bertransaksi.
Ijab qabul dalam bisnis syariah adalah serah terima yang jelas yang dilakukan oleh
penjual kepada pembeli.

5) Transaksi yang dilakukan di dalam bisnis harus dilakukan secara adil. Di dalam
bisnis berbasis syariah, keadilan menjadi sebuah hal yang penting dan harus
dilakukan dengan keteguhan. Dengan keadilan yang ditangguhkan di dalam
bertransaksi, akan membuat penjual ataupun pembeli terbebas dari kezaliman atau
sikap sewenang-wenang yang bisa merugikan salah satu pihak.

Pegadaian Konvensional vs Syariah

Persamaan dan perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah yaitu dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Persamaan Perbedaan
Hak gadai atas pinjaman uang. Gadai (rahn) dalam hukum islam
dilakukan secara suka rela atas dasar
tolong-menolong tanpa mencari
keuntungan, sedangkan gadai menurut

50

hukum perdata disamping berprinsip

tolong-menolong juga menarik

keuntungan dengan cara menarik bunga.

Adanya agunan sebagai jaminan utang. Dalam hukum perdata hak gadai hanya

berlaku pada benda yang bergerak saja,

sedangkan dalam hukum islam rahn

berlaku pada seluruh benda, baik

benda/harta bergerak maupun tidak

bergerak.

Tidak boleh mengambil manfaat dari Dalam rahn tidak ada istilah bunga.

barang yang digadaikan tersebut.

Biaya barang yang digadaikan Gadai menurut hukum perdata

ditanggung oleh para pemberi gadai. dilaksanakan melalui suatu lembaga yang

di Indonesia disebut Perum Pegadaian,

rahn menurut hukum islam dapat

dilaksanakan tanpa melalui suatu

lembaga.

Apabila batas waktu pinjaman uang

habis, brang yang digadaikan boleh

dijual atau dilelang.

Adapun perbedaan secara teknis pegadaian syariah dengan pegadian konvensional:

Pegadaian syariah Pegadaian konvensional

Biaya administrasi berdasarkan barang. Biaya administrasi berupa persentase

yang didasarkan pada golongan barang.

1 hari dihitung 5 hari. 1 hari dihitung 15 hari.

Jasa simpan berdasarkan simpanan. Sewa modal berdasarkan uang pinjaman.

Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang Apabila pinjaman tidak dilunasi barang

jaminan akan dijual kepada masyarakat. jaminan akan dilelang kepada

masyarakat.

Maksimal jangka waktu 3 bulan. Maksimal jangka waktu 4 bulan

51

Kelebihan uang hasil dari penjualan tidak Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil

diambil oleh nasabah tetapi diserahkan oleh nasabah, tetapi menjadi milik

kepada lembaga ZIS. pegadaian.

52

BAB X

Dana Pensiun Syariah

Asas, Tujuan dan Fungsi

Veithzal et al. (2007:1082) menyatakan dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah
menganut asas-asas berikut ini:

1. Penyelanggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan
Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan, maupun bagi
pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah
dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta.
Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh
karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai
pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan.

2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri
Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian,
tidak diperenankan adanya pembentukan “cadangan pensiun” dalam pembukuan
pendiri atau perusahaan.

3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun
Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi
karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari
prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu
membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk
membayar iuran.

4. Penundaan manfaat
Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk
memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan
penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat yang
mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta
memasuki masa pensiun dan dapat diberikan secara berkala.

5. Pembinaan dan pengawasan

53

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh
kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama
dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewahiban pembayaran hak peserta. Di samping
pengawan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Dapartemen Keuangan dan
pelaksanaan sistem pelaporan, pengawan dilakukan pula melalui kewajiban para
pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya.
6. Kebebasan
Maksud asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana
pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan
prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan, yang
membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian, prakarsa tersebut harus
didasarkan pada kemamuan keuangan pemberi kerja.

Menurut Siamat (2009:147) tujuan penyelanggaraan program pensiun baik dari
kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga keuangan pengelola pensiun dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1. Tujuan pemberiaan dana pensiun ini bagi perusahaan sebagai pemberi kerja
a) Kewajiban moral
Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada
karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan
ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah
memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih
memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah
menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri
dana pensiun untuk para karyawannya.
b) Loyalitas
Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada
perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan
loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar
dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.
c) Kompetisi pasar tenaga kerja
Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total
kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan
memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang

54

berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat
kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan
karyawan yang berkualitas.
d) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi
peruahaan.
e) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
2. Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta/karyawan
a) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki
penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
b) Mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan
kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.
3. Tujuan pemberian dana pensiun bagi lemabaga pengelolaan dana pensiun
a) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan
berbagai kegiatan investasi.
b) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
c) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

Menurut Susilo (200:217) fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:

1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia
pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas bebam bersama dari dana pensiun.

2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan
untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat
dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.

3. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil
pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama
sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

Jenis Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun adalah suatu badan hukum yang mengelola serta menjalankan program
yang menjanjikan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Jadi, Dana pensiun syariah adalah uang pensiun yang dikelola secara syariah. Dana pensiun
terdiri dari 3 jenis, yakni:

55

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk dan
dikelola oleh bank, perusahaan asuransi, atau lembaha keuangan lainnya. Program
pensiun tersebut diselenggarakan dengan jumlah iuran yang pasti.
Peserta DPLK adalah perorangan, baik itu yang statusnya sebagai karyawan di sebuah
perusahaan maupun pekerja mandiri. Program pensiun ini terpisah dari dana pensiun
pemberi kerja maupun perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

2. Dana Pensiun Pemberi Kerja
Dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang atau badan hukum yang
memperkerjakan karyawan. Sehingga penyelenggaraan program pensiun ini
menimbulkan kewajiban bagi para pemberi kerja tersebut. Penyelenggaraan program
pensiun ini memiliki iuran yang pasti. Pesertanya adalah seluruh karyawan maupun
sebagian karyawan dalam lingkup pemberi tersebut.

3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan
Jenis dana pensiun ini merupakan dana pensiun pemberi kerja yang iurannya hanya dari
pemberi kerja. Besarnya iuran program pensiun ini berdasarkan rumus yang telah
ditentukan dari perhitungan keuntungan perusahaan atau pemberi kerja.

Sistem Pembayaran Pensiun

Menurut Undang-Undang No. 23 Pasal 1 Pembayaran merupakan seperangkat aturan,
lembaga, dan mekanisme yang dasarnya digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna
memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari adanya kegiatan ekonomi. (B. Indonesia, 1999).

Pada pembayaran dana pensiun, terdapat metode atau sistem pembayaran dana pensiun
yang umumnya digunakan.(SARI, 2021) Sistem pada program pensiun ini penting untuk
keberlangsungan pembayaran dana pensiun secara efektif dan efisien.

Dalam program dana pensiun terdapat sistem yang digunakan dalam pendanaan
program pensiun, yakni:(Kristiani & Nugraheni, 2009)

a. Pay-as-you-go
Pay as you go merupakan sistem pendanaan yang mana biaya untuk pembayaran dana
pensiun dipensiun dipenuhi secara langsung oleh perusahaan atau pemberi kerja pada

56

pay as you go. Pada dasarnya perusahaan akan membayarkanan manfaat pensiun
peserta apabila peserta telah memasuki masa pensiun.
b. Fully funded system
Fully funded system merupakan sistem pendanaan pensiun dimana untuk besaran dana
yang dibutuhkan untuk pembayaran dana pensiun dasarnya dipenuhi melalui iuran
antara peserta dan pemberi kerja pada saat suatu karyawan masih dalam masa kerja.
c. Advance funding system
Advance funding system ini membangun cadangan dana dimana untuk memenuhi
manfaat pensiun dimasa yang akan datang.

Adapun sistem pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan adalah sebagai berikut:
(Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2018)

a. Pembayaran secara sekaligus (lump sum)
Dalam pembayaran manfaat pensiun, banyak orang yang akan lebih cenderung untuk
memilih pembayaran manfaat pensiun dengan cara lump sum atau pembayaran secara
sekaligus, karena nominal uang yang akan diterima sekarang tentunya lebih tinggi dari
pada waktu yang akan datang.

b. Pembayaran secara berkala (anuity)
Pada program dana pensiun, tujuan dari pembentukan jaminan hari tua tidak lagi sesuai
dengan tujuan awalnya. Pemberian manfaat secara sekaligus akan mempercepat tingkat
inflasi, karena sirkulasi uang akan bertambah dan kemungkinan akan dikonsumsi
dengan segera dari tunjangan manfaat pensiun. olehnya itu pembayaran secara berkala
ini dilakukan untuk menyesuaikan tujuan dari adanya pembentukan jaminan hari tua.

Adapun prosedur pembayaran manfaat pensiun yaitu sebagai berikut:

a. Prosedur pelaporan SPTB
Pada prosedur pelaporan SPTB ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bahwa
pegawai pensiun masih hidup serta mengetahui beberapa tanggungan keluarga.

b. Pembuatan daftar gaji atau manfaat pensiun
Pada prosedur ini, guna membuat daftar dana pegawai pensiun yang dapat diterima.

c. Pembayaran gaji atau manfaat pensiun
Pada prosedur ini, pembayaran gaji melibatkan sistem fungsi akuntansi dan fungsi
keuangan yang bekerja secara online melalui kantor pusat.

57

Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun menjadi lembaga penyelenggara program pensiun bagi masyarakat juga
sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara program
pensiun bagi masyarakat, dana pensiun menjanjikan manfaat pasti berupa penghasilan yang
berkesinambungan bagi pesertanya dihari tua. Sementara sebagai lembaga penghimpun dana
masyarakat, dana pensiun menghimpun iuran dana dari peserta, iuran pemberi kerja dan
pengembang investasi. Dana pensiun merupakan dana bersifat jangka panjang yang dapat
dijadikan asset investasi jangka panjang.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa :
“pengertian mengenai arahan investasi merupakan pedoman bagi pengurus dana pensiun dalam
mengelola atau menginvestasikan kekayaan dana pensiun”. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1)
dijelaskan bahwa : “pengelolaan dana pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan arahan
investasi yang digariskan pendiri dan ketentuan investasi yang ditentukan oleh Menteri”.

Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun semata-mata tidak hanya dipungut untuk
mengamankan dana yang dikelolanya, tetapi juga dituntut untuk mengupayakan agar dana
tersebut tidak mengendap begitu saja sehingga perlu ada pengalihan bentuk ke dalam jenis
investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua.

Dalam pengelolaannya, pihak-pihak yang terkait dalam manajemen investasi dana pensiun
selalu dihadapkan pada masalah klasik yaitu manajemen pengelolaan dana karena tujuan yang
ingin dicapai agar portofolio investasi bisa memberikan nilai pengembalian yang setinggi-
tingginya dan dengan resiko yang sekecil-kecilnya, maka dari itu keberadaan manajer dengan
kredibilitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola dana investasi yang
dapat menguntungkan perusahaan.

1. Investasi
Investasi dapat dilakukan dalam bentuk real assets (asset nyata) maupun financial
assets (asset keuangan). Sedangkan investasi pada financial asset dapat dilakukan baik
pada instrumen pasar uang (money market) atau instrument pasar modal (capital
market). Contoh instrument pasar uang adalah tabungan, deposito, serta sukuk/obligasi
yang memiliki jatuh tempo < 1 tahun. Sedangkan contoh instrument pasar modal adalah
saham, sukuk/obligasi, reksa dana serta produk derivatif lainnya. Dana pensiun yang
diinvestasikan pada bank syariah secara umum diinvestasikan pada surat berharga
Negara, tabungan pada bank, deposito pada bank, sertifikat deposito, saham yang

58

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sukuk yang tercatat di BEI, obligasi, reksadana,
tanah, bangunan, penempatan langsung pada saham dan lain sebagainya. Sedangkan
pada bank syariah diinvestasikan pada tanah, bangunan, deposito tabungan, emas,
sukuk, obligasi. Seharusnya bank syariah menginvestasikan ke beberapa investasi yang
diakukan bank syariah agar hasil investasi yang didapat lebih tinggi dari hasil investasi
yang ada pada bank syariah saat ini.
2. Intrumen investasi DPLK syariah
Berdasarkan PMK Nomor 199 tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, terdapat 16
instrumen yang dapat dipilih oleh suatu dana pensiun baik DPPK maupun DPLK
syariah. Dari ke 16 instrumen yang dimungkinkan. DPLK syariah memilih untuk
menggunakan 4 instrumen yang ditawarkan dalam bentuk 3 paket investasi.
Manajemen pengelolaan dana peserta DPLK syariah sangat sederhana, diawali dengan
setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak DPLK pada
rekening-rekening penampungan sesuai dengan pilihan paket investasi peserta setelah
kumpulan dana di tiap rekening tersebut telah mencapai jumlah yang memungkinkan
untuk diinvestasikan. Pihak DPLK melakukan placement pada instrument pilihan
peserta. Adapun tempat besar jumlah penempatan serta kesepakatan-kesepakatan yang
menyangkut investasi menjadi wewenang penuh DPLK yang di sesuaikan dengan
regulasi yang berlaku. Hasil yang diperoleh sepenuhnya akan didistribusikan kepada
peserta setiap akhir bulan.

Kendala Pengelolaan Dana Pensiun Syariah
Pegelolaan dana pensiun syari’ah yang baik memiliki potensi besar untuk berkembang di

Indonesia dengan beberapa alasan, yaitu :

1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun.
Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes,
pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat
potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.

2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang
bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun
syariah.

59

3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri
keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang
penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi
dana pensiun syariah.

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila
dibandingkan dengan industri keuangan syari’ah yang lain, yang disebabkan minimnya
dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

1. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar
modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan
masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam
kebijakan dan strategi pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.

2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah
sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana
pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga
regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada
peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat
khusus dan mendetail.

3. Ketentuan Investasi langsung dalam UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama
ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah mengeluhkan tentang produk
investasi terikat (Mudharabah muqayadah/restricted investment) yang berpotensi besar,
tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk mudharabah muqayadah merupakan
produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai
proyek sangat besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Selama ini bank syariah
kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum
Pemberian Kredit(BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi menarik bagi DPLK
Syari’ah.

4. Instrument investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi UU dana
pensiun, DPLK syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrument
investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini
kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan di tanam
dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan
reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan

60

pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa
depan yang cerah.

61

BAB XI

Pasar Modal Syariah

Karakteristik Pasar Modal Syariah

Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual
dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual
dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), dengan cara
menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada
perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal
dengan nama bursa efek (Kasmir, 2004: 193).

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan
yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
efek.

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang
bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal merupakan
juga pasar untuk untuk surat berharga jangka panjang. Sedangkan, pasar uang merapakan pasar
surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari
pasar keuangan (Sudarsono, 2007: 184). Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada pasar
modal adalah saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertabel, dan berbagai produk turunan
seperti opsi dan lain-lain. Sedangkan, yang diperjualbelikan di antaranya adalah Surat Bank
Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper Notes, Call Monery,
Repurchase Agreement, Banker's Acceptence, Treasury Bill dan lain-lain.

Menurut Metwally sebagaimana dikutip oleh Agustianto, bahwa dalam rangka membentuk
pasar modal syariah diperlukan beberapa karakteristik. Karakteristik-karakteristik tersebut
adalah:

a) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek,
b) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan

melalui pialang,
c) Semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta

menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta

62

neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari
3 bulan,
d) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan
dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali,
e) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST,
f) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST. HST ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut (Huda dan Nasution, 2007: 176):

jumlah kekayaan bersih perusahaan
HST = jumlah saham yang diterbitkan
g) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam
bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah,
h) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode
perdagangan setelah menentukan HST,
i) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan
dengan harga HST.

Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia
Pada 12 Mei 2011 Bapepam-LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI), menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang terdiri dari seluruh
saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan telah bergabung dalam Daftar Efek
Syariah (DES). Cara ini dilakukan untuk memisahkan saham syariah dan non-syariah agar
masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada saham syariah tidak salah tempat.
Meskipun baru di terbitkan pada 2011 namun perkembangan ISSI tiap tahunnya terus
mengalami perkembangan yang cukup stabil.

63

Dari data grafik diatas perkembangan indeks saham syariah terus meningkat dari tahun
ke-tahunnya, meskipun terjadi beberapa kali penurunan yang dapat dikatakan tidak terlalu
signifikan dari grafik diatas. Penurunan tertinggi pada tahun 2015, ISSI ditutup pada nilai
143,93 turun sebesar 14% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 166.77. Selain indeks harga
saham syariah yang dapat dikatakan stabil dan cenderung terus meningkat, kapitalisasi pasar
pada saham gabungan syariah juga berada dalam kondisi yang sama tetap stabil dan cenderung
meningkat.

Pertumbuhan Kapitalisasi pasar secara Year on Year (YoY) pada bulan yang sama
menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,1%
, penurunan terbesar terjadi pada tahun sebelumnya, tahun 2015 sebesar 13,3%. Hal ini
menunjukkan bahwa saham syariah mampu me-recovery “dirinya” dalam mengembalikan
kestabilan kapitalisasi pasarnya dalam waktu yang cukup cepat, dan kenaikan pada tahun
selanjutnya juga dapat dikatan cukup signifikan dalam menutupi penurunan di tahun
sebelumnya.

Dimasa pandemic COVID-19 tahun 2020 harga indeks saham syariah ikut terkena
dampaknya dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan maret, sejalan dengan

64

kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 yang juga berimbas
pada seluruh sector perekonomian di Indonesia. Meskipun terkena dampak dari COVID-19
saham syariah secara perlahan mampu kembali bangkit, ditunjukkan dari grafik diatas dimana
semenjak bulan maret Indeks Saham Syariah perlahan mulai kembali meningkat.

Pasar saham syariah diklaim sebagai salah satu instrumen pasar modal yang mengalami
pertumbuhan pesat di masa pandemic ini dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp. 3.362
triliun atau 59% dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia sebesar Rp. 5.612 triliun pada
bulan November.

Jumlah saham syariah yang terus bertumbuh juga memicu meningkatnya pemodal
untuk berinvestasi. Berdasarkan data dari OJK, jumlah saham syariah yang melantai di Bursa
Efek Indonesia (BEI) terus meningkat setiap tahunnya selama 10 tahun sejak 2011 hingga
November 2020. Jumlah saham syariah meningkat sebesar 85% menjadi 469 saham jika
dibandingkan dengan jumlah saham pada tahun 2011 sebanyak 253 saham. Sedangan jumlah
investor syariah terus meningkat selama enam tahun terakhir dari 4.908 investor pada tahun
2015 menjadi 81.413 investor pada tahun 2020 berdasarkan data IDX Islamic. Data ini akan
terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 75% per tahun.

Peningkatan jumlah investor pada saham syariah ini juga tidak terlepas dari peran
regulator dan educator dalam memberikan literasi dan edukasi terkait pasar saham syariah.
Meskipun ditengah pandemic COVID-19 jumlah investor pada saham syariah terus mengalami
peningkatan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi salah satu factor dalam
berkembangnya industry pasar modal, khususnya dalam hal penyederhanaan pembukaan
rekening. Berdasarkan pada data KSEI jumlah Investor pada bulan November 2020 mencapai
3,5 juta investor, meningkat 47 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 2,4 juta investor.
Lebih dari 43% dari jumlah investor yang tercata di KSEI berusia dibawah 30 tahun.

65

Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia

Dalam suatu transaksi di pasar biasanya terdapat barang atau jasa yang
diperjualbelikan. Demikian juga pada pasar modal, barang yang diperjualbelikan dinamakan
dengan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-
surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar
modal bersifat kepemilikan atau hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan
berbentuk saham dan yang bersifat hutang bentuknya adalah obligasi (Kasmir, 2004: 194-195).
Intrumen pasar modal syariah berbeda dengan instrumen pasar modal konvensional. Sejumlah
instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Saham yang
memenuhi kriteria syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang bergerak di bidang
usaha yang sesuai dengan syariah. Instrumen-instrumen pasar modal yang diperjualbelikan di
pasar modal konvensional adalah surat-surat berharga (securities) seperti saham, obligasi
(Kasmir, 2004: 195-198) dan instrumen turunannya (derivatif) seperti opsi, waran, dan reksa
dana (Sholahuddin, 2006: 163)

Sedangkan instrumen yang diperdangankan pada pasar modal syariah adalah saham,
obligasi syariah dan reksa dana syariah (Sholahuddin, 2006: 163). Instrumen-instrumen pasar
modal di atas akan dijelaskan di bawah ini:

a. Saham (stock)
Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan.
Maksudnya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin banyak saham
yang ia miliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan
tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham adalah deviden. Pembagian deviden
ini ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang dimaksud dengan
saham dalam pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak ada
bedannya. Hanya saja, saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus
datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah.

b. Obligasi syariah
Di pasar modal modal, obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang
hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam
bentuk kupon. Perbedaan obligasi dengan saham adalah bahwa pembeli obligasi tidak
mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Pihak perusahaan yang

66

mengeluarakan obligasi hanya mengakui mempunyai hutang kepada si pemegang
obligasi sebesar obligasi dimilikinya. Dengan demikian, obligasi termasuk dalam
kategori modal asing atau hutang jangka panjang. Hutang tersebut akan dibayarkan
pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Modal yang diperdagangkan dalam
pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari segi waktu merupakan modal
jangka panjang. Maka dari itu, bagi suatu emiten sangat menguntungkannya karena
masa pengembaliannya sangat panjang, baik modal yang bersifat kepemilikan ataupun
hutang. Modal yang bersifat kepemilikan masa pengembaliannya relatif lebih panjang
dari pada modal yang bersifat hutang. Modal jenis pertama jangka waktu
pengembaliannya sampai perusahaan yang bersangkutan tutup (Kasmir, 2004: 194).
Pemilik modal jenis ini dapat menjualnya kepada pihak lain jika ia membutuhkan dana
atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham. Sedangkan modal yang
bersifat hutang, jangka waktunya lebih cepat atau terbatas dalam waktu tertentu.
Pemilik saham ini juga dapat menjualnya kembali kepada pihak lain jika ia
membutuhkan dana atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham
(Kasmir, 2004: 194). Obligasi di pasar modal syariah berbeda dengan obligasi di pasar
modal konvensional. Obligasi di pasar modal konvensional merupakan suatu jenis
produk keuangan yang tidak dibenarkan oleh Islam karena menggunakan sistem bunga.
Menurut Muhammad al-Amin yang dikemukakan oleh Sholahuddin, bahwa instrumen
obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah,
ijarah, istishna’, salam, dan murabahah. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini,
obligasi syariah menjadi tergantung kepada prinsip mana yang digunakan emiten
(Sholahuddin, 2006: 163). Dalam konsep mudharabah pada obligasi syariah, emiten
menerbitkan surat berharga jangka panjang untuk ditawarkan kepada para investor.
Emiten berkewajiban membayar pendapatan berupa bagi hasil atau margin fee serta
pokok hutang obligasi kepada para pemegang obligasi tersebut pada saat jatuh tempo.
Dalm hal ini, emiten berfungsi sebagai mudharib dan invester sebagai shahibul mal.
Sementara itu, emiten yang menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi persyaratan
seperti persyaratan emiten yang masuk dalam kriteria indeks Islam (Sholahuddin, 2006:
164).
c. Reksa dana syariah
Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham
dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer
investasi menawarkan reksa dana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor

67

tersebut kemudian dikelola oleh manjer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau
obligasi syariah yang dinilai menguntungkan (Sholahuddin, 2006: 164).

Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional

Adapaun perbedaan pasar model syariah dan konvensional :

1. Pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang
dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang
mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan.

2. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadis
di pertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasinonal (DSN) sedangkan pasar modal
konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang No.8
tahun 1995.

3. Untuk kegiatan pelaksanannya sendiri pasar modal berbasis syariah di perhatikan dan
di awasi oleh DSN sedangkan pasa modal konvensional tidak memiliki pengawasan,
seperti pasar modal syariah.

4. Indeks harga saham konvensional anatara lain IHSG, LQ45, Kompas 100 dll,
dan Indeks harga saham syariah ialah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek
Syariah).

Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah

Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal yang didasari prinsip syariah
dan dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi
salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia. Di
dalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, pertama
penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis
syariah dan mendorong pengembangan; kedua mendorong pengembangan serta penciptaan
produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Danareksa
Invesment Management (DIM) pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII)
yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

68

Selanjutnya dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK dalam implementasi
strategi yaitu:

1. Mengatur penerapan prinsip syariah.
2. Menyusun standar akuntansi.
3. Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka

peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
4. Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.
5. Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru.
6. Melakukan kerja sama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah

antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar.
Jika dilihat dari aspek regulasinya, pasar modal syariah masih akan terus mengalami
perkembangan. Demikian pula dengan instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh pasar modal
syariah yang masih akan mengalami perkembangan. Dengan dilakukan tindakan strategi
tersebut maka adanya implementasi dari berbagai keputusan strategis yang telah ditetapkan
yang memiliki tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi lembaga yang
bersangkutan.

69

BAB XII

Lembaga Wakaf

Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf
disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang
berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali
melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang
pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW
untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr
bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad
bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin
mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf
Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma
di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya.
Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat
Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar
ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang
tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk,
Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum
mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah
SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan
(hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar
menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba
sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf
makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain
dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu
Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh

70

sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di
Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman
menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur.
Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”.
Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin
Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah,
semua orang berduyunduyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-
orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga
pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan
beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf
telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk
membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan
kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun
setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah
keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang
mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara
umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-
Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan
pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga
lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam
administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah
mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah
Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang
berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-
Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian
perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat
dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan
administrasinya.

71

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan,
dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh
negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah
Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan
keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah
sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda
pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan
dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh
seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa
mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil)
memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada
dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik
negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk
pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah
mazhab alHanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian,
seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan
cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni
Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen
yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan
dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah
menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya
ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul
mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus
mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam,
sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak
yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung
perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya
yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama

72

kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang
mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf,
seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial,
membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan
miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah
dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja
Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah
setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun
sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung
dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu
meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun
menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti
Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers alBandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana
dengan undangundang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masingmasing empat
mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat
negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa,
wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat
umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah
kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.
Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk
merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan
tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun
1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf,
cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya
realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang
kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus
wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah

73

yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa
kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari
waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini
telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu
kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak
atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat
perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat
kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang
bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti
bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia
sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya
Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang
pelaksanaannya.

Wakaf Tunai
Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab “waqafa” yang artinya

berhenti atau menahan. Menurut musnad Syafi’i, wakaf sama dengan tahbiis dan tasbiil
yang artinya menahan: dikatakan waqaftu kadzaa artinya aku menahannya, tetapi tidaklah
dikatakan auqaftuhu kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syara’
ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya
(modalnya) tetap utuh.

Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: awqaf) didefinisikan
sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan assetdimana seseorang
dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang
tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama
(zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun
badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal
yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari

74

hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi
hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).

Pengertian lainnya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,
bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau
kesejahteraan umum menurut syariah.

Dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva)
dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari
orang yang menyerahkan (waqif) dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang
disebutkan dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi
untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah
dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kalangan ulama fikih masih kerap kali memperdebatkan apa hukumnya
mewakafkan uang tunai. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak
membolehkan berwakaf dengan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa
dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar hanya pada
penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya. Diantara alasan beberapa
ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu:

a. Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan
membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari ajaran wakaf
adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh
karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang
tahan lama, tidak habis dipakai.

b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebgai alat ukur yang mudah, orang
melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan
mempersewakan zatnya.

Ibnu Taimiyah dalam al-Fatwa, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanafi yang
membolehkan berwakaf ddalam bentuk uang dan hal yang sama pula dikatakan oleh Ibnu
Quamah dalam bukunya al-Mughni.

75

Jika meninjau kembali pengertian dari wakaf yang telah disebutkan di awal,
kadangkala kita dirancukan dengan pengertian shadaqah dan hibah. Padahal antara wakaf,
shadaqah dan hibah memiliki perbedaan-perbedaan penting, diantaranya yaitu:

No. Wakaf Shadaqah/Hibah
Menyerahkan
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepemilikan suatu
barang kepada pihak lain
kepada orang lain
1.

Hak milik atas barang dikembalikan kepada Hak milik atas barang

2. Allah SWT. diberikan kepada
penerima shadaqah/

hibah

Objek wakaf tidak boleh diberikan atau Objek shadaqah/ hibah

3. dijual kepada pihak lain. boleh diberikan atau
dijual kepada pihak lain.

Manfaat barang biasanya dinikmati untuk Manfaat barang

4. kepentingan sosial. dinikmati oleh penerima
shadaqah/ hibah.

Objek wakaf biasanya kekal/ tahan lama Objek shadaqah/ hibah
5. zatnya.
tidak harus kekal

zatnya.

Pengelolaan objek wakaf diserahkan Pengelolaan objek

6. kepada administrator yang disebut shadaqah/ hibah
dengan nadzir/mutawalli. diserahkan kepada si

penerima.

Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang yang unik bagi
penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial.
Masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat
wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat
digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat
dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf
(nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf
tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang
dikelola oleh institusi (perbankkan atau lembaga keuangan syari’ah) yang
keuntungannya akan disedekahkan, dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk
sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan

76

dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif,
sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara
keseluruhan.

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Zuhri
yang menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan
dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada orang atau
sesuatu yang menjadi tujuan wakaf (mauquf ‘alaih).

Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002
telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi:

a. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,
kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untukhal-hal yang dibolehkan

secara syar’i.
e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,

dihibahkan dan atau diwariskan.Peruntukan harta benda wakaf diperuntukan bagi
sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan
kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
kemajuan dan peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan.

Dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai
pengelola harta wakaf, diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta.

a. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Bank Syariah
Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan apabila dana wakaf tunai dikelola
olehbank syariah:
1. Jaringan kantor bank syariah.
2. Kemampuan bank syariah sebagai Fund Manager.
3. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi yang luas.
4. Memiliki citra positif

77

Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai
daerah diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai penerima dana
dari al-wakif maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada al-
mawquf ‘alaih.

Didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai fund manager,
diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai dan berpotensi menambah nilai
pokok uang yang diwakafkan setelah dialokasikan kepada usaha-usaha halal,
sehingga semakin lama semakin bertambah. Imbasnya, dana yang disalurkan kepada
yang berhak menerima pun semakin besar. Untuk meminimalisir kerugian yang
terjadi, pihak bank syariah dan fungsi pengelola dana wakaf tunai yang dilakukan
oleh lembaga lain (misal Badan Wakaf Nasional) bekerja sama dengan lembaga
penjamin.

b. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Lembaga Swasta
Selain dikelola oleh bank syariah, dana wakaf tunai juga dapat dikelola oleh
lembaga swasta. Misalnya lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan.
Keunggulan yang didapat apabila dana wakaf tunai dikelola oleh swasta antara
lain adalah:
1. Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
2. Ada kontrol langsung oleh masyarakat.
3. Menumbuhkan solidaritas masyarakat

Wakaf Uang dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat
diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu
juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap waqif nya.

Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset
terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat
diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi
kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau
mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul
berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan

78

terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat Muslim yang
mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana
wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau
bangunan, nazir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai
nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi
dialokasikan untuk upah nazir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazir dengan perbankan syariah. Ini
tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk lima bank
syariah untuk bermitra dengan nazir dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah
Mega Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang
juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah non-bank.

Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, Bahwa negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan amandemen UUD 1945
tersebut secara eksplisit bahwa Negara harus mampu memberdayakan masyarakat.
Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi
mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri. Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam
dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam
merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Tugas memberdayakan masyarakat
bukanlah tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen
masyarakat, yang, karenanya, harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program
pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan
UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar
mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan
mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai
dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau
asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan
harta wakaf (mauquf ‘alaih).

Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan
masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi

79

massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang
saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan
bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan
langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalahmasalah sosial dan kemanusiaan
seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan
masyarakat.

Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan (welfare state) selama ini telah
memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya.
Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang
berkesinambungan. Apabila negara masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial
kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem lain, hal inilah yang
menempatkan wakaf sebagai salah satu sub-sistem pendukung negara untuk memberikan
jaminan sosial.

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang
untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang untuk jangka waktu
tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak
wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk
selamanya, pihak nazir memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan
uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan.

Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat,
seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Bentuk pemberdayaan
pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi
kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan
kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta
persalinan gratis. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan.
Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir.

Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam
rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

80

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola
oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset
wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar
kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun
pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi,
kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali
masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur
masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden.
Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota
perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan
Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur
pengawas.

Visi dan Misi BWI

Visi : Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai
kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Misi : Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan
pemberdayaan masyarakat.

Tugas dan Wewenang BWI

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam me-ngelola dan mengembangkan harta
benda wakaf.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan
internasional.

81

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta
benda wakaf.

4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan

di bidang perwakafan.

82

BAB XIII

Lembaga Amil Zakat

Sejarah Zakat

Pada tahun ke-9 Hijriyah mulai ada kewajiban tentang zakat, sedangkan shodaqoh dan
fitrah pada tahun ke-2 Hijriyah. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban
tentang zakat ada sebelum tahun ke-9 Hijriyah. Pada awalnya zakat bersifat sukarela dan belum
ada peraturan ketentuan khusus tentang zakat, pada tahun ke-9 Hijriyah kemudian disusun
peraturan dan standar tentang zakat karena pada waktu itu islam telah kuat. Pada masa itu
pengelola zakat tidak mendapatkan gaji resmi tapi mendapatkan bayaran dari dana tersebut.

Zakat pada masa itu merupakan salah satu pendapatan negara, berbeda dengan pajak
dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat merupakan kewajiban dan salah satu rukun islam,
pengeluaran untuk zakat ada pada Al Quran surat At taubah ayat 60.

Pada zaman Rasulullah zakat dikenakan pada benda-benda berikut:

1. Benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas, ornamen, atau
dalam bentuk lainnya.

2. Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing.
3. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
4. Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
5. Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh.
6. Barang temuan.

Lembaga pengelolaan zakat

Saat ini, sudah ada 16 lembaga amil zakat terbaru yang telah mendapatkan izin dari
Kemenag. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat terutama umat muslim
Indonesia supaya dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah. Berikut ini 6 lembaga amil zakat
resmi yang telah terdaftar dalam daftar LAZ di Indonesia:

1. Dompet Dhuafa Republika
Dompet Dhuafa adalah salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang
berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF

83

(Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) yang telah terdaftar pada daftar amil zakat Indonesia.
Berawal dari media Republika yang mendapatkan sambutan yang luar biasa dengan
rubrik “Dompet Dhuafa”. Kini, Dompet Dhuafa menjadi salah satu lembaga amil zakat
terbesar dan terpercaya dalam mengelola dana ZISWAF. Beberapa program yang
terbarunya yaitu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, social, sampai ekonomi yang
telah tersebar ke seluruh Indonesia.
2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan satu-satunya badan amil zakat
yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menyalurkan zakat, infaq, dan
sedekat pada tingkat nasional. Selain penyaluran dana, BAZNAS juga dapat
memberikan rekomandasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, kabupaten/kota
serta lembaga amil zakat.
3. Inisiatif Zakat Indonesia
Walaupun baru diresmikan pada tahun 2015, Inisiatif Zakat Indonesia menjadi salah
satu lembaga amil zakat yang telah terdaftar resmi dalam daftar LAZ dari Kemenag.
Dengan temanya “memudahkan, dimudahkan”, IZI bertekad kuat untuk membangun
lembaga zakat yang otentik yang sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah.
4. Yatim Mandiri Surabaya
Telah berdiri selama 17 tahun, Yatim Mandiri menjadi sebuah lembaga nonprofit yang
bergerak dalam memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana
sosial masyarakat ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf) yang halal, baik
perseorangan, lembaga, institusi, maupun coorporate.
5. NU CARE LAZIS NU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama)
Sebagai salah satu lembaga terbesar di Indonesia, para pendiri NU juga ikut berinisiatif
dalam penyaluran zakat dengan NU CARE LAZIS NU. Kini lembaga amil zakat ini
telah mempunyai izin operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.
Membuat mereka semakin terpercaya dan bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya.
6. LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah)
LAZIS MU adalah sebuah institusi pengelola zakat tingkat nasional yang bergerak
dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat,
infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya.

84

Kendala manajemen

Penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan zakat akhir-akhir ini mengalami
perkembangan, dalam pendaya gunaannya, zakat yang dulu hanya bersifat konsumtif, saat ini
cenderung produktif, seperti penggunaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Sehingga zakat dapat meningkatkan pendapatan, profit, dan konsumsi masyarakat. Namun,
dibalik kemajuan tersebut, juga terdapat beberapa permasalahan tentang zakat. Ada beberapa
hal yang secara umum menjadi masalah dalam pengumpulan zakat yang maksimal diantaranya:
regulasi, ketidakpercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola, dan lain-lain (Sudewo,
2004). OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) di indonesia telah mengalami pertumbuhan yang
pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sayangnya masih banyak hal yang menjadi
tantangan dari OPZ dalam pengelolaan zakat serta masalah system manajemen zakat yang
belum terpadu) (Indrijatiningrum, 2005). Adapun tantangan-tantangan tersebut di antaranya
adalah:

a. Transparansi
Salah satu tantangan pengelolaan zakat dari segi OPZ adalah masalah transparansi. Di
mana permasalahan ini berdampak pada muzakki karena jika prinsip transparansi tidak
diberlakukan dalam pengelolaan zakat, maka muzakki tentunya tidak akan serta merta
untuk mempercayakan hartanya kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Tantangan
dalam hal ini dapat berupa tantangan dalam hal keterbukaan informasi, komunikasi,
dan anggaran dalam suatu OPZ. Dalam hal ini, Lembaga pengelolazakat harus memiliki
sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan
umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga
pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini
diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan
pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan
ketentuan syariah islamiah.

b. Akuntabilitas
Bagi muzakki adanya BAZ atau LAZ akan membantu menyalurkan zakat yang wajib
dikeluarkan kepada mustahik, dengan lebih mudah. Namun sebagian dari muzakki
(wajib zakat) masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam hal pendistribusian
zakat yang berhak di samping banyaknya keinginan dari muzaki untuk memberikan
zakat secara langsung kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa

85

pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparasi dalam pelaporan
penyaluran yang tepat sasaran. Sama halnya dengan permasalahan transparansi
pengelolaan zakat, masalah akuntabilitas juga kerap kali menjadi tantangan dalam
pengelolaan zakat. Dalam masalah akuntabilitas ini, lembaga pengelola zakat sangat
dituntut untuk pertanggungjawaban mengenai pengelolaan zakat. Masalah akuntabilitas
di sini adalah terkait dengan bagaimana OPZ itu mampu memberikan laporan
administrasi, pengumpulan serta pendistribusian zakat yang akuntabel dan dikelola oleh
para penanggungjawaban yang professional (Qaradhawi, 2005). Dalam akuntabilitas
laporan, prinsip utama yang harus digunakan adalah transparansi dan kejujuran.
Dengan prinsip ini OPZ berupaya memberikan informasi laporan kegiatan maupun
laporan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara jelas, jujur dan dapat
dipercaya (Endahwati, 2014). Berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat
terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara
pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak
institusi atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Konsep mengenai
akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan
pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap
segala aktivitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi
yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa muda informasi
tersebut diakses oleh masyarakat.
c. SDM
Seiring dengan pertumbuhan OPZ di Indonesia, yang menjadi tantangan selanjutnya
adalah OPZ ini tidak diimbangi dengan adanya pasokan sumber daya amil yang
professional atau minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun amil zakat
adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan
menerima zakat dari para muzakki, menjagadan memeliharanya untuk kemudian
menyalurkannya kepada para mustahik (Hafidhuddin, 2002). Dalam hal ini pekerjaan
menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari
seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Parasarjana meskipun dari
lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti
perbankan atau asuransi (Zumrotun, 2016). Sangat sedikit orang yang memilih untuk
berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi
pilihan hidup dari para sarjana itu, karena tidak ada daya tarik kariernya. Padahal
lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar

86

pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Karena
sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek
materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol (Zumrotun, 2016). SDM amil
zakat saat ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua kelompok: Amil tetap/full
timer; Amil tidak tetap/part timer yaitu orang-orang yang mengelola zakat di lembaga
amil zakat, tapi waktu yang digunakan adalah paru waktu atau sambil mengerjakan
tugas lain yang diprioritaskan. Amil zakat yang saat ini ada menghadapi berbagai
permasalahan, antaralain:

a) Minimnya kompetensi yang diakibatkan karena banyak di antara amil zakat
yang direkrut dari anggota masyarakat atau professional yang tidak memiliki
latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat.

b) Minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil yang berakibat daya tawar
lembaga amil zakat terhadap tenaga berkualitas dan professional rendah. Faktor
ini yang menyebabkan tenaga amil menjadikan pekerjaannya sebagai bukan
pekerjaan utama melainkan pekerjaan sampingan.

c) Minimnya pengembangan kualitas amil yang berakibat tidak seimbangnya
antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan
kemampuan amil.

d. Sistem Akuntansi
Perzakatan Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan organisasi
pengelola zakat saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan
untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan
keuangan kepada masyarakat. Selama ini organisasi pengelola zakat ketika diaudit,
mengalami permasalahan karena adanya istilah-istilah yang menurut tim audit tidak
begitu jelas. Karena memang tidak ditemukan dalam standar akuntansi keuangan sistem
standar akuntansi keuangan syariah yang telah ada. Diantara kunci kesuksesan suatu
organisasi pengelola zakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap
kekuatan financial untuk mendukung program-program yang digulirkannya. Selain itu,
tingkat kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh tingkat kesesuaian operasional
organisasi pengelola zakat dengan sistem syariah islam. kepercayaan ini terutama
kepercayaan diberikan oleh para muzakki dan mustahik, di mana keduanya termasuk
stakeholder utama sistem perzakatan saat ini. Salah satu sumberutama untuk meraih
kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, di
mana organisasi pengelola zakatharus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki

87

kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan maupun
tujuan-tujuan program yang sesuai dengan syariat islam. Karena itu, membangun
sebuah sistem akuntansi yang besifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah
menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi.
e. Sinergi tidak berjalan dengan baik Sinergi antar OPZ adalah prioritas masalah
pengelolaan zakat nasional di OPZ terpenting. Kurangnya sinergi antar OPZ ini
dikarenakan adanya egoisme lembaga terutama pada OPZ besar. Setiap pengelola zakat
memiliki masa lalu yang panjang dan sulit. Saat ini adalah waktu di mana banyak
pengelola zakat, khususnya lembaga zakat, menikmati hasil dari perjuangannya di masa
lampau. Namun di saat hendak menikmati hasil dari perjuangan panjang tersebut, lahir
sebuah regulasi yang dianggap mengancam eksistensinya. Kurangnya sinergi antar
pengelola zakat sangat tampak pada kurangnya kerja sama antar BAZNAS dan LAZ.
Penyebabnya adalah egoisme yang muncul pada kedua pihak pengelola zakat tersebut.
Di satu sisi badan amil zakat menganggap bahwa regulasi zakat yang baru, yakni
Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan undang-
undang yang mengancam eksistensinya. Itulah sebabnya sebagian lembaga zakat
mengajukan review supaya undang-undang tersebut dapat diperbaiki (Huda et al.,
2015). Seharusnya kondisi seperti ini tidak perlu terjadi mengingat seluruh pengelola
zakat pada hakikatnya adalah sebuah lembaga yang berorientasi padakemaslahatan
umat, khususnya muzakki dan mustahik. Seharusnya persatuan lebih diutamakan
dibandingkan mengedepankan bendera organisasi.

Strategi pengembangan

Visi menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia pada 2024 tidak
hanya berfokus pada penguatan ekosistem nasional. Misi menguatkan peran Indonesia dalam
kancah ekonomi syariah dunia juga menjadi bagian integral dari visi ini. Berkontribusi dalam
kemajuan sektor zakat dan wakaf dunia adalah salah satu langkah strategis yang dapat
diprioritaskan mengingat urgensinya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan
ekonomi.

Peranan Indonesia terhadap zakat dan wakaf dunia dapat menjadi satu flagship program
mengingat saat ini belum ada negara yang menjadi pusat pengembangan zakat dan wakaf.
Terlebih, Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf mencapai 500 trilyun seiring 87% jumlah

88

penduduk muslim, kekhasan ekosistem zakat dan wakaf kolaboratif antara pemerintah dan
masyarakat, serta tingkat kedermawanan yang tinggi sebagaimana rilis World Giving Index
CAF 2021.

Indonesia sendiri sejatinya telah memainkan peran ini, yang antara lain dapat dilihat
dari inisiatif Indonesia dalam mendorong penyusunan standarisasi pengelolaan zakat dan
wakaf internasional, yaitu Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP). ZCP
diluncurkan pada tahun 2016 dan saat ini telah diterapkan di beberapa negara. Sementara WCP
baru diluncurkan pada tahun 2018.

Indonesia juga menjadi negara kunci sejak 2010 dalam penumbuhan dan pengawalan
World Zakat Forum (WZF). WZF adalah platform internasional gerakan zakat yang memiliki
peran dalam mensinergikan pemangku kepentingan zakat dunia dalam meningkatkan
kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Sebagai perkembangan terkini, pada 4-5
Desember 2021 lalu, peserta pertemuan tahunan WZF (World Zakat Forum) kesepuluh telah
bersepakat memperluas keanggotaan WZF kepada otoritas dan lembaga wakaf yang ada di
dunia. Perwakilan 37 dari 40 negara anggota WZF juga sepakat untuk mengubah nama WZF
menjadi WZWF (World Zakat and Waqf Forum), sebagai tanda konsolidasi resmi organisasi
pengelola zakat dan wakaf dalam satu payung kelembagaan.

Beberapa resolusi penting lain yang disampaikan dalam pertemuan tahunan ini antara
lain perlunya mendorong kolaborasi dan sinergi lembaga zakat dan wakaf dunia dalam
mengelola dampak sosial dan ekonomi untuk pemulihan ekonomi pasca covid 19; kolaborasi
penguatan dan inovasi teknologi; serta inisiasi proyek percontohan Universitas Online Zakat
Wakaf dan Bank Wakaf di Indonesia sebagai upaya mendorong penguatan literasi zakat dan
wakaf. Poin resolusi lain adalah inisiasi pengukuran Indikator Zakat Dunia dan penyiapan
Indikator Wakaf Dunia pada tahun 2022 sebagai perluasan fungsi WZWF dalam mendukung
hadirnya standarisasi pengelolaan zakat dan wakaf dunia.

Hadirnya WZWF memberikan ruang yang lebih luas bagi Indonesia dalam memimpin
penguatan kemajuan zakat dan wakaf dunia. Beberapa pekerjaan rumah yang perlu dikelola
oleh WZWF ke depan antara lain (1) konsolidasi dan perluasan keanggotaan WZWF, baik
secara jumlah lembaga zakat dan wakaf pada negara anggota, serta negara-negara baru yang
belum menjadi anggota, (2) konsolidasi program zakat dan wakaf secara kolaboratif, sinergis
dan integratif di negara-negara anggota (3) penguatan jejaring WZWF dengan lembaga-
lembaga dunia, seperti PBB, Islamic Development Bank, serta lembaga standarisasi ekonomi

89

dan keuangan syariah antara lain IFSB, AAOIFI dan IIFA-OKI (Irfan Syauqi Beik, Republika,
23 Desember 2021).

Memainkan peran terdepan dalam memajukan zakat dan wakaf dunia tentu
memberikan konsekuensi bagi Indonesia. Salah satu konsekuensinya adalah memastikan
pengelolaan zakat dan wakaf nasional berjalan dengan sistem tata kelola yang baik, bertumbuh
progresif, bermanfaat optimal, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
Pengarus-utamaan zakat dan wakaf dalam mendukung perekonomian nasional akan
melengkapi kontribusi Indonesia tidak hanya dengan kepemimpinan dan inovasi yang cerdas
dalam WZFW, tapi juga dengan contoh nyata yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi pegiat
zakat dan wakaf dunia.

90

BAB XIV

Finansial Technology Syariah

Pengertian Fintech

Dalam mewujudkan terciptanya lanyanan kepada masyarakat dengan menggunakan
komputer sudah tidak asing lagi. Komputer sudah memiliki peranan yang penting di bidang
keuangan (financial). Istilah Fintech atau financial technology adalah penggabungan dari
penggelolaan keuangan menggunakan sistem technology. Fintech telah menjadi perhatian
masyarakat karena layanan ini menyediakan banyak fitur layanan dalam mempermudah dari
sisi finansial seperti digunakan dalam lembaga keuangan koperasi, perbankan dan asuransi.

Fintech didefinisikan sebagai langkah inovasi terhadap layanan keuangan menurut
National Digital Research Centre (NDRC). Dalam arti layanan keuangan bahwa Fintech
merupakan inovasi di sektor keuangan yang dipadukan dengan sentuhan teknologi-teknologi
modern. Sebagai contoh Transaksi layanan Fintech meliputi berbagai macam transaksi seperti
pembayaran, investasi, kredit online, transfer dan rencana keuangan.

Financial technology (Fintech) juga merupakan langkah inovasi dari sector finansial
yang terintergrasi dengan teknologi untuk menghasilkan fasilitas tanpa adanya perantaraan,
mengubah metode perusahaan dalam meyediakan layanan dan produk, selain itu juga dapat
memberikan privasi, regulasi dan tantangan hukum serta di mungkinkan dapat memberikan
pertumbuhan yang inklusif (Seom dan Dhar, 2017).

Word Economic Forum menjelaskan bahwa Fintech merupakan pemanfaatan teknologi
dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor keuangan. Inovasi keuangan ini berupa pemanfaatan
teknologi untuk dapat menghasilkan cara baru seperti halnya dalam lembaga keuangan seperti
simpanan pinjaman, investasi dan e payment.

Industri Fintech dapat berkembang karena beberapa faktor diantaranya:

a. Adanya perubahan pola pikir konsumen
Perubahan ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin banyak dalam masyakat tetapi
masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan mudah. Hal ini
mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan Fintech untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan cara yang instan dan mulai meninggalkan sistem
konvensional yang harus datang kepada penjual.
91

b. Kemajuan digital
Digitalisasi merupakan perubahan dari sistem yang lama yang belum modern. Di era
sekarang ini digitalisasi sudah digunakan di banyak produk untuk keperluan masyakat.
Seperti halnya pada smartphone yang semakin canggih dan sudah menyebar di
masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam membatu kegiatan dan
kebutuhannya.

c. Perubahan tren
Perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus mendorong
perubahan dan percepatan dalam sebuah trenddi masyarakat.

d. Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi
Potensi untuk mengambil keputusan membeli suatu produk dalam masa ini sudah tidak
dipengaruhi oleh sebuah merk dan institusi melainkan untuk kaum millenial dalam
mengambil keputusan membeli lebih cepat dan behati-hati terhadap penawaran produk
dan jasa.

e. Akses yang semakin mudah
Keterbukaan layanan dan sistem informasi akan semakin memberikan akses yang
mudah dalam bertransaksi. Perkembangan akses ini diawali oleh perkembangan
technology yang akan membuka pangsa pasar baru.

f. Penawaran produk yang menguntungkan
Jika produk yang ditawarkan memberikan benefit dan menguntungkan maka akan
mengubah dan menarik dari sisi konsumen untuk membeli suatu produk yang
ditawarkan.

g. Dukungan kebijakan dari pemerintah
Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan dalam pengawasan merupakan hal
yang penting untuk membatu memajukan industri Fintech dan memberikan dorongan
untuk terus berkembang. Di indonesia lembaga yang di berikan otoritas terhadap
pengawasan Fintech di lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat.
Telah banyak varian dari LKS diseluruh Indonesia dan termasuk pula adalah Bank Syariah.
LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dan berjalan dengan prinsip syariah

92

Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional.
LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus
solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan
konvensional yang menggunakan system ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan
bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara
syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus
bebas dari unsur unsur maysir/judi dan Ghoror/spekulasi/judi. Islam memerintahkan untuk
menjauhi hal hal tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zhalim atau kerusakan
Penyelenggara LKS dituntut memiliki tidak hanya visi bisnis an sich yang bertujuan mengeruk
laba yang setinggi tingginya dengan mengesampingkan syariah namun juga harus memiliki
visi syariah. Proses agar LKS tentap berada dalam prinsip prinsip syariah ketika beroperasional
menjadi tanggung jawab bersama antara lain pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk
untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak
melakukan hilah/trik hanya sekedar kamuflase berkedok syariah dalam parktek dan
operasionalnya.

Pengertian Fintech Syariah

Konsep financial technology mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan
dengan bidang finansial pada lembaga keuangan perbankan, sehingga diharapkan dapat
memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Layanan
keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel
system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending, serta
crowdfunding (Siregar 2016).

Pengertian Fintech Syariah menurut Mukhlisin adalah kombinasi, inovasi yang ada
dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi
berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun fintech ini merupakan terobosan baru
tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif
sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya
sesuai syariah (Yarli, 2019).

Fintech telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data
operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada
industri perbankan, di mana penerapan sistem informasi pada industri perbankan mempunyai

93

dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang
paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemprosesan,
analisa dan penyampaian laporan (informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para
nasabahnya (Supriadi, 2015).

Bentuk Akad Fintech Syariah

Dasar hukum financial technologi di Indonesia diantaranya berlandaskan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi. Aturan tersebut mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P
seperti fintech syariah dan konvensional. Sedangkan, landasan hukum lain yang lebih khusus
terkait fintech syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia
(DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Infomrasi
Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam Fatwanya menurut DSN MUI (2018) terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan
dalam fintech syariah.

1. Al-bai' (jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan
berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).

2. Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah.

3. Mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf
yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan
usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan
kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

4. Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra's al-maf)
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara
proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

5. Wakalah bi al ujrah yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum
tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah).

6. Qard yaitu akad pinjaman dari oemberi pinjaman dengan jetentuan bahwa penerima
pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara
yang disepakati.

94

Fintech Syariah di Indonesia

Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat, sampai dengan saat ini terdapat
17 penyelenggara fintech syariah tercatat, terdaftar, atau berizin yang beroperasi di Indonesia.
Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya mengatakan, ke-17 fintech tersebut terdiri dari
fintech peer to peer lending (P2P lending), inovasi keuangan digital (IKD) dan securities
crowdfunding. Ronald menyebutkan, selama pandemi Covid-19 terdapat penyelenggara
fintech yang tidak mampu melanjutkan operasionalnya. Namun demikian pada saat bersamaan,
penyelenggara fintech syariah baru dinilai berpotensi mengalami pertumbuhan yang positif.
Hal itu seiring dengan terus tumbuhnnya kinerja industri fintech syariah dari tahun ke tahun.
Ronald mengakui, pertumbuhan yang tinggi itu utamanya disebabkan oleh keberadaan fintech
syariah yang masih baru, sehingga nilai perbandingannya menjadi sangat rendah. Ia meyakini,
pertumbuhan tersebut akan terus berlanjut hingga tahun depan, selaras dengan mulai tingginya
antusias masyarakat terhadap pembiayaan fintech syariah.

Sebagai informasi, berikut adalah daftar fintech syariah berizin dan terdaftar di OJK sampai
dengan 6 Oktober 2021 :

1. Investree
2. Ammana.id
3. Alami
4. Dana Syariah
5. Duha Syariah
6. Lahan Sikam
7. Qazwa.id
8. Papitupi Syariah
9. Ethis
10. Kapitalboost

Kasus-Kasus Fintech Syariah

Contoh kasus kejahatan fintech yang sudah terjadi dialami oleh seorang nasabah
terhadap praktek pinjam meminjam uang secara online, yaitu kasus kejahatan oleh platform
Rupiah Plus. Kasus pada platform Rupiah Plus ini terjadi pada seorang pengguna jasa yang

95

mengalami sebuah keterlambatan dalam hal melakukan suatu pembayaran yang
mengakibatkan seorang penyelenggara jasa menyewa collector untuk melakukan penagihan
utang dari pengguna jasa tersebut. Namun dalam hal ini, disaat melakukan penagihan, collector
tidak hanya menagih dan menghubungi pengguna jasa yang bersangkutan saja tetapi juga
menghubungi nomor telepon lainnya yang terdapat didalam daftar kontak Smartphone
pengguna jasa. Hal ini lah yang merugikan dan mencemarkan nama baik serta membuat malu
pengguna jasa akan hal tersebut. Contoh kasus yang terjadi pada sebuah Platform Rupah Plus
yang didirikan oleh PT Digital Synergy Technology, yang mana terdapat seseorang yang
bernama Ali Akbar, dimana ia terkejut ketika mendapatkan sebuah pesan singkat dengan
menggunakan kata- kata kasar dan menyiratkan sebuah ancaman pada aplikasi WhatsApp serta
meminta untuk menyampaikan pesan kepada teman bernama Satria agar dapat melunasi utang
yang dipinjam dari Platform Rupiah Plus. Padahal, berdasarkan pada Pasal 39 POJK Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan
data dan/ atau informasi mengenai Konsumen nya kepada pihak ketiga. Berkaitan dengan hal
tersebut, akan terdapat kerugian terhadap pengguna jasa dan bisa menjadi faktor terhadap
kepercayaan pengguna jasa kepada Platform Fintech.

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan bahwa
“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Yang mana akan
menjadi peluang terjadinya kejahatan terhadap fintech yang belum memiliki izin dan terdaftar
secara resmi di OJK. Berkaitan dengan hal diatas terdapat Das Sollen dan Das Sein terhadap
masalah tersebut sehingga antara Peraturan yang dibuat untuk diberlakukan dan dengan
kenyataan yang terjadi saling berlawanan sehingga membuat ketidakadilan terhadap
masyarakat yang dirugikan.

96

DAFTAR PUSTAKA

(n.d.). Retrieved from http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5961/3/BAB%20II.pdf

(n.d.). Retrieved from https://repository.uir.ac.id/3182/7/bab4.pdf

(n.d.). Retrieved from https://repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/98ab2012c87e-
undang-undang-nomor-23-tahun-1999.pdf

(n.d.). Retrieved from
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16965/05.2%20bab%202.pdf?seq
uence=5&isAllowed=y

(n.d.). Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-
Rakyat.aspx

(n.d.). Retrieved from https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7377/3/BAB%20II.pdf

(n.d.). Retrieved from http://repository.iainpare.ac.id/2343/7/15.2300.014%20BAB%202.pdf

(n.d.). Retrieved from http://e-
campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=92299&jurusan=&jenis=It
It&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain

(n.d.). Retrieved from
https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/provinsi/e76782c8-ec78-
43b5-bc37-e8bc5665f12d/buku-digital/d4ee97547d-6553519990.pdf

7 Produk Asuransi Syariahh yang Penting Untuk Diketahui. (2022). Retrieved from
https://ifg-life.id/2022/09/01/7-produk-asuransi-syariah-yang-penting-untuk-
diketahui/

Akbar, R. A. (2016). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/Dsn-Mui/Iii/2011
tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta yang Berhenti Sebelum Masa
Perjanjian Berakhir pada Produk Prulink Syariah di Pt Prudential Life Assurance.
Retrieved from http://digilib.uinsby.ac.id/13074/

Amalia, D. R. (2019). Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah Dalam Kajian
Islam. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis.
doi:https://doi.org/10.15575/.v3i1.6182

97