PERTANYAAN
1. Bank Perkreditan Syariah didirikan berdasrkan oleh?
Jawab : Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7
tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang
bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10
tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas
pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha
berdasrkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank
Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan
Rakyat berdasarkan prinsip Syari’ah.Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang
menjalankan usahanya dengan system konvensional, tidak di perbolehkan melakukan
transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional
tidak bias membuka Islamic window, kantor cabang syariah. Secara teknis BPR Syariah
bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensial, yang
operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.
2. Jelaskan kegiatan Bank Perkreditan Syariah!
Jawab : Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi
kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan
penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito,
dan/atau tabungan pada bank lainnya.
3. Jelaskan aspek pelayanan dalam pengembangan BPRS!
Jawab : Dalam pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan menjadi tolak ukur
sejauhmana pihak bank mampu memberikan yang terbaik kepada setiap nasabahnya.
Pelayanan adalah upaya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam
menganalisis yang bersifat menyeluruh. Dalam pelayanan yang berlaku pada kegiatan
perbankan analisisnya dapat meliputi aspek sebagai berikut : penentu kegiatan
47
perbankan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, masalah transaksi dan
pengawasan operasional bank dari sudut syariahnya, bentuk-bentuk kebijakan yang
dibuat dalam menghadapi masalah yang timbul.
4. Jelaskan pengertian tabungan wadiah!
Jawab : Tabungan rupiah yang menggunakan syariah Islam dalam pengelolaannya.
Tabungan ini berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, dimana pengguna tabungan
ini tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari bank selaku penyedia layanan.
Tapi dalam waktu tertentu bank akan memberikan hadiah kepada nasabah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jelaskan aspek inovasi dalam pengembangan BPRS!
Jawab : UU Perbankan Syariah mendorong agar pelayanan perbankan syariah berbasis
teknologi maju tidak jauh tertinggal dari perbankan konvensional, sepanjang
menjalankan usahanya melalui distribusi produk dan layanan yang sesuai dengan
norma-norma syariah.
48
BAB VIII
Asuransi Syariah
A. Konsep Dasar Asuransi Syariah
Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang
pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dunia barat yang lahir
bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi ini semakin berkembang
dalam sebuah lembaga keuangan yang lebih modern dan dapat menyokong
pertumbuhan ekonomi. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern
adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya berorientasi pada
pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu. Lain halnya
dengan asuransi syariah, asuransi dalam liratur keislaman lebih banyak bernuansa
sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini
dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi prinsip dasar asuransi syariah.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman
umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi
Syariah (ta‟min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-
menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan
atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru‟
yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Lain halnya dengan pengertian asuransi yang dikemukakan dalam Undang-
Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam undang-undang
tersebut didefiisikan bahwa: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua
pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Islam memandang “pertanggungan” sebagai suatu fenomena sosial yang
dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai
49
dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma’sum Billah yang dikutip oleh Hasan
Ali mengartikan “pertanggungan” dengan kata C’AD, yang mempunyai arti “shared
responsibility, shared guarantee, responsibility, assurance or surety” (saling
bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung.
Dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang
bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan tolongmenolong
diantara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi risiko dengan tabarru‟
melalui perjanjian yang sesuai dengan syari’at islam.
B. Asuransi Syariah vs Asuransi Konvensional
Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional (Non
Sayriah):
a. Perbedaan Sumber Hukum
1) Asuransi Syariah
Sumber hukum asuransi syariah adalah Al-Quran, sunnah, ijmak, fatwa
sahabat, maslahah mursalah, qiyas, istihsan, urf, dan fatwa DSN-MUI.
Asuransi syariah memang belum di atur dalam Al-Quran tetapi ada
perintah untuk mempersiapkan masa depan.
2) Asuransi Konvensional
Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh
pemikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan. Sementara Modus
operasionalnya didasarkan atas hukum positif.
b. Perbedaan Mengenai Dewan Pengawas Asuransi
1) Asuransi Syariah
Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. DPS
mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar berjalan sesuai dengan
prinsip syariah.
2) Asuransi Konvensional
Asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam
melaksanakan perencanaan, proses dan praktiknya.
c. Perbedaan Mengenai Akad Perjanjian
1) Asuransi Syariah
50
Asuransi syariah mempunyai akad yang dikenal dengan istilah tabarru’
dan akad tijarah. Akad tabarru’ bertujuan untuk menolong di antara
sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial. Sedangkan akad
tijarah adalah akad yang bertujuan komersil, misalnya mudharabah,
wadhi’ah, wakalah, dan lain sebagainya. Dalam akad tabarru’, mutabarri
mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini dianjurkan
oleh syariat Islam.
2) Asuransi Konvensional
Akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan dengan pihak
peserta asuransi melakukan akad mu’awadhah, yaitu masingmasing dari
kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan
dipihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh
premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang
telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh
uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai
pengganti dari premi-premi yang dibayarkan.
d. Perbedaan Kepemilikan, Pengelolaan, dan Sharing of Risk
1) Asuransi Syariah
Asuransi syariah menganut system kepemilikan bersama. Hal ini berarti
dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran
atau kontribusi merupakan milik peserta (sahibul maal). Pihak
perusahaan asuransi syariah hanya sebagai penyangga dalam
pengelolaannya.
2) Asuransi Konvensional
Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik
perusahaan, dalam prinsipnya perusahaan bebas menggunakan dan
menginvestasikan dana tersebut. Bersifat tidak ada pemisah antara dana
peserta dan dana tabarru’ sehingga semua dana bercampur menjadi satu
dan status hak kepemilikan dana adalah milik perusahaan.
e. Perbedaan Premi dan Sumber Pembiayaan Klaim
1) Asuransi Syariah
Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur tabarru’ dan
tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembayaran klaim
diperoleh dari rekening tabarru’, yaitu rekening dana tolongmenolong
51
bagi seluruh peserta yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas
oleh setiap peserta untuk keperluan saudarasaudaranya yang meninngal
dunia atau tertimpa musibah.
2) Asuransi Konvensional
Dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas :
1. Mortality table yaitu daftar table kematian yang berguna untuk
mengetahui besernya klaim yang kemungkinan timbul kerugian
yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas
umur seseorang bisa hidup.
2. Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga
harus dikalkulasi di dalamnya).
3. Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas,
biaya reklame, sale promotion, dan biaya pembuatan polis (biaya
administrasi), biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya
seperti inkaso.
f. Perbedaan Investasi Dana dan Keuntungan
1) Asuransi Syariah
Asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank
syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara profit (laba) untuk asuransi
kerugian yang diperoleh dari surplus underwriting (jika jumlah
kumpulan premi dan hasil investasinya lebih besar daripada biaya
administrasi dan biaya klaim) bukan menjadi milik perusahan
sebagaimana melakukan mekanisme dalam asuransi konvensional.
2) Asuransi Konvensional
Menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi
konvensional pada jenis investasi yang akan menguntungkan serta
memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi
perusahaan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari surplus
underwriting menjadi milik perusahaan yang telah dahulu RUPS
dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada
perusahaan penyertaan modal.
g. Perbedaan Kebersihan Usaha dari Maisir, Gharar, dan Riba
1) Asuransi Syariah
52
Perusahaan asuransi syariah menjalankan pelayanannya sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati atau berdasarkan akad yang
menggunakan prinsip syariah yang dapat menghindari hal-hal yang
diharamkan oleh para ulama. Dalam mengelola dananya perusahaan
asuransi syariah memisahkan antara rekening dana peserta dengan
rekening tabarru’, agar tidak terjadi pencampuran dana.
2) Asuransi Konvensional
Hasil Sidang Dewan Hisbah Persis yang ke-12 tanggal 26 Juni 1996
mengambil keputusan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur
gharar, maisir, dan riba. Majelis Tarjih Muhammadiyah membagi
asuransi ke dalam 2 (dua) kategori: Pertama, asuransi yang berdimensi
spekulatif yang mempunyai bobot judi yang sudah jelas hukumnya
haram. Kedua, asuransi yang memiliki bobot tolongmenolong
hukumnya ibahah.
C. Jenis-Jenis Produk Asuransi Syariah
Sama seperti asuransi konvensional, produk asuransi syariah juga cukup beragam.
Menurut keterangan di situs milik OJK, berikut tujuh macam produk perlindungan dari
asuransi syariah.
1. Asuransi Jiwa Syariah
Seperti namanya, produk asuransi ini memberikan manfaat dalam bentuk uang
pertanggungan kepada ahli waris jika peserta tersebut meninggal dunia.
2. Asuransi Pendidikan Syariah
Produk perlindungan syariah lainnya yaitu asuransi pendidikan syariah. Produk
asuransi ini nantinya akan memberikan dana pendidikan kepada penerima hibah
dalam hal ini anak, sesuai dengan kesepakatan. Biasanya dana yang diberikan
menyesuaikan jenjang pendidikan anak tersebut. Perlu diketahui bahwa,
manfaat asuransi ini tetap diberikan walaupun peserta asuransi telah meninggal
dunia.
3. Asuransi Kesehatan Syariah
Produk asuransi syariah ini memberikan manfaat berupa santunan atau
penggantian dana saat peserta asuransi sakit atau mengalami kecelakaan yang
memerlukan penanganan medis.
4. Asuransi Unit Link Syariah
53
Asuransi unit link syariah merupakan produk asuransi syariah yang
memberikan manfaat asuransi sekaligus keuntungan investasi. Nantinya,
sebagian premi asuransi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk dana tabarru’
dan sebagian dialokasikan sebagai investasi.
5. Asuransi Kerugian Syariah
Seperti namanya, jenis asuransi ini memberikan ganti rugi kepada peserta
asuransi atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan.
6. Asuransi Syariah Berkelompok
Produk perlindungan dini dibuat khusus untuk peserta kumpulan seperti
perusahaan, organisasi, atau komunitas. Seperti namanya, jumlah peserta
asuransi ini lebih banyak dibandingkan jenis asuransi ini. Dengan jumlah
peserta yang banyak, maka premi yang dibayarkan menjadi lebih murah
dibandingkan produk asuransi syariah individu.
7. Asuransi Haji dan Umroh
Jenis asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi peserta haji atau
umroh atas musibah yang mungkin terjadi selama menjalankan ibadah di tanah
suci. Untuk produk asuransi haji secara khusus diatur dalam fatwa MUI nomor
39/DSN-MUI/X/2022 tentang asuransi haji agar para jamaah memperoleh
ketenangan selama menunaikan ibadah haji.
D. Kendala pengembangan asuransi syariah
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri asuransi syariah bersumber pada
dua hal utama yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Tantangan-tantangan lain
seperti masalah, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image
dan lain sebagainya merupakan akibat dari dua masalah utama tersebut.
a. Minimya modal
Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar
asuransi syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang
memback up perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang
relative belum dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum
timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi
syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum
diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara
54
penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di
lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah, dukungan kapasitas
reasuransi yang masih terbatas (terkait juga dengan dana) dan belum adanya
inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.
b. Kurangnya SDM yang professional
Berdasarkan data Islamic Insurance Society (IIS) per Maret lalu, sekitar 80
persen dari seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun ahli
syariah. IIS mengestimasi asuransi syariah Indonesia per Maret lalu memiliki
sekitar 200 cabang dan hanya didukung 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang cukup
sedikit bila dibandingkan kondisi SDM di asuransi konvensional. Per Maret
lalu, sebagian besar cabang asuransi konvensional telah memiliki sedikitnya
seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan
departemen keuangan (Depkeu).
c. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah
Ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah (takaful) dan mekanisme
kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya,
masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa
asuransi konvensional.
d. Dukungan Pemerintah Belum Memadai
Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi
bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman
masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh
adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama
menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam
menentukan kebijakan ekonomi.
e. Image
Salah satu tantangan besar bisnis asuransi syariah di Indonesia dan negara
lainnya, menurut Zein, adalah meyakinkan masyarakat akan keuntungan
menggunakan asuransi syariah. “Perlu sekali mensosialisasikan asuransi
syariah bukan saja berasal dari agama, tetapi memperlihatkan keuntungan.”
Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syariah
masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga
mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri.
55
PERTANYAAN
1. Apa dasar yang menjadi semangat asuransi syariah?
Jaawab : Asuransi dalam liratur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada
bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh
aspek tolong menolong yang menjadi prinsip dasar asuransi syariah. Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi
syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi Syariah (ta‟min,
Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara
sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau sejumlah
orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru‟ yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Jelaskan perbedaan akad perjanjian asuransi syariah dengan asuransi
konvensional!
Jawab : Asuransi syariah mempunyai akad yang dikenal dengan istilah tabarru’ dan
akad tijarah. Akad tabarru’ bertujuan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan
semata-mata untuk komersial. Sedangkan akad tijarah adalah akad yang bertujuan
komersil, misalnya mudharabah, wadhi’ah, wakalah, dan lain sebagainya. Dalam akad
tabarru’, mutabarri mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini
dianjurkan oleh syariat Islam. Sedangkan akad pada asuransi konvensional adalah
pihak perusahaan dengan pihak peserta asuransi melakukan akad mu’awadhah, yaitu
masingmasing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung
dan dipihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi
asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan
pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi
peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkan.
3. Apa yang menjadi tantangan besar di dalam asuransi syariah?
Jawab : Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar
asuransi syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback
up perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relative belum
56
dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri
penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan
lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan diatas produk konvensional,
posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan
kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah, dukungan
kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait juga dengan dana) dan belum adanya
inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.
4. Jelaskan aqid dalam gadai syariah!
Jawab : Aqid, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari
dua pihak yaitu: pertama, rahn (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa,
berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaiakan. Kedua, Murtahin
(yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh Rahin
untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
5. Jelaskan rahn dalam gadai syariah!
Jawab : Rahn adalah pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan
pada prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian
KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujrah yang
dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif mu’nah maksimal
adalah 0,72% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu
maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur
ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan
mu’nah secara proporsional selama masa pinjaman.
57
BAB IX
Pegadaian Syariah
Dasar Hukum Pegadaian Syariah
Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun
dalil-dalil yang menjadi landasan diperpolehkannya gadai adalah:
a. Firman Allah SWT:
وَ ِ ك ْن ذاَ علَ تم ٰ س َ َف ً َل وَ ر َت ْم َف كاتِ ًباَ و ْا جدِ ِر ٰ م ْق ن ه ضةَ ْى ب
“jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang).”(QS. Al-Baqarah : 283) Menurut ayat yang tertera diatas,
bahwasannya Al-Qur’an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan
mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Ayat tersebut
menyebutkan “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh
yang menguntungkan)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal
sebagai jaminan atau objek pegadaian.
b. Al-Hadits
Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara
menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai
jaminan”. (shahih muslim). Dari hadits diatas dapat dipahami, bahwa
bermuamallah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan
juga harus barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan
pinjaman atau hutang.
c. Ijma’ Ulama
Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga
berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini.
Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari’atkan pada waktu tidak bepergian
maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw
dalam hadits di atas.
Tujuan dan manfaat pegadaian syariah
58
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi
kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan yang baik. Oleh karena itu perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:
1) Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program
pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui
penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2) Pencegahan praktik ijon pegadian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya
3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman
sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman-
pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.
Adapun manfaat pegadian itu sendiri bagi nasabah yaitu dimana tersedianya dana
dengan prosedur yang relative sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan
dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga, mendapat manfaat
penaksiran nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
Manfaat bagi perusahaan pegadian itu sendiri dimana perusahaan mendapatkan
penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, dan
penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah untuk memperoleh
jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapatkan
keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
Akad dan Rukun Pegadaian Syariah
Akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah (rahn) adalah:
1. Qardh al-hasan, akad ini digunakan rahin untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu
rahin atau orang yang menggadaikan barangnya akan dikenakan biaya perawatan
dan penjagaan barang gadai (marhun) oleh pergadaian (murtahin). Ketentuannya:
Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas,
barang elektronik, dan lain sebagainya.
Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pergadaian hanya
diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada rahin.
59
2. Mudharabah, akad yang diberikan bagi rahin yang ingin memperbesar modal
usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Ketentuannya:
Marhun dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak
seperti: emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain-
lain.
Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun.
3. Ba’i Muqayyadah, akad ini diberikan kepada rahin untuk keperluan yang bersifat
produktif. Seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini murtahin
juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang
diinginkan oleh rahin. Marhun adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin ataupun
murtahin.
4. Ijarah, akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu.
Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang. Penerima
gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box)
kepada nasabah. Pada akad ini, nasabah menitipkan barang jaminannya di
pergadaianselama masa pinjaman. Atas penitipan tersebut, pergadaian
membebankan ujrah (biaya sewa/ fee) dari nasabah sesuai tarif yang telah
ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad.
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) Adapun rukun gadai syariah
terdiri:
1. Aqid, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari
dua pihak yaitu: pertama, rahn (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah
dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaiakan.
Kedua, Murtahin (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang
dipercaya oleh Rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang
(gadai).
2. Marhun (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan rahin untuk
dijadikan jaminan mendapatkan uang.
3. Marhun bih (utang), yaitu sejumlah dana yang diberiakan murtahin kepada
rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
4. Sighat (Ijab dan Qabul), yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam
melakukan transaksi gadai.
60
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
Point utama pegadaian syariah yaitu menjadi salah satu alternatif pendanaan yang
sangat efektif kerena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah
dalam pemberian dana. Cukup dengan membawa barang bernilai ekonomis, nasabah sudah
bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya baik itu bersifat produktif maupun konsumtif.
Produk unggulan dari pegadaian syariah yaitu produk rahn (gadai). Rahn adalah skim
pinjaman dengan sistem gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan agunan berupa
emas, berlian, dan elektronik. Dalam produk rahn tidak memungut bunga karena termasuk
dalam kategori riba. Tapi nasabah hanya dikenakan biaya administrasi dan mu’nah (biaya
jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Adapun Produk yang dimiliki Pegadaian
Syariah :
a. Rahn
Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip
syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA,
namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujrah yang
dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif mu’nah
maksimal adalah 0,72% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka
waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara
mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan
perhitungan mu’nah secara proporsional selama masa pinjaman.
Keunggulan dari produk Rahn :
1) Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya
perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya
ke outlet Pegadaian.
3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
4) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 10 juta rupiah atau
lebih.
5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat
diperpanjang dengan cara membayar mu’nah saja atau mengangsur sebagian
uang pinjaman.
6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu’nah
selama masa pinjaman.
61
7) Tanpa perlu membuka rekening.
8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau via transfer.
9) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.
b. Arrum BPKP
Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan untuk
pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB
kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha
dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran
dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi
sewaktu-waktu.
Keunggulan dari produk Arrum BPKP:
1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai
fatwa DSN-MUI.
2) Proses pembiayaan dilayani di seluruh outlet Pegadaian Syariah.
3) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.
4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.
5) Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
6) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
7) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.
c. Arrum Emas Mulia
Pegadaian MULIA merupakan penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat
melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara angsuran dalam jangka waktu
tertentu. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam maupun logo PT
Pegadaian dengan ukuran mulai dari 5 (lima) gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram,
100 gram, 250 gram, hingga 1 (satu) kilogram. Apabila pembiayaan belum dilunasi,
logam mulia yang dibeli disimpan di Pegadaian sebagai jaminan
Keunggulan dari produk mulia:
1) Proses mudah dengan layanan professional.
2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana
mendesak.
4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1
kilogram.
62
5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran,
koletif (kelompok), ataupun arisan.
6) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan
d. Amanah
Amanah sendiri merupakan produk Pegadaian Syariah berupa cicilan kendaraan.
Plafon pinjaman yang ditawarkan yakni minimal Rp 5 juta dan paling besar Rp 45
juta dengan jangka waktu pinjaman 12-60 bulan. Dalam Amanah, nasabah
dikenakan biaya administrasi (mu'nah akad) sebesar Rp 200 ribu untuk mobil dan
Rp 70 ribu untuk motor. Di Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga, namun ada
biaya pemeliharaan barang (mu'nah). Biaya mu'nah untuk Amanah itu adalah 0,9
persen x harga kendaraan.
e. Arrum Haji
Pegadaian Syariah Pembiayaan Porsi Haji adalah produk Pegadaian Syariah berupa
pembiayaan untuk mendapatkan porsi nomor antrean ibadah haji secara syariah.
Jaminan yang digunakan adalah emas. Biaya administrasi pinjaman ini yakni
sebesar Rp 270 ribu dengan pinjaman minimal Rp 1,9 juta dan maksimal Rp 25 juta
dalam jangka waktu 1-5 tahun. Selain biaya adminsitrasi, nasabah akan dikenakan
biaya tambahan yang akan dipergunakan untuk biaya pemeliharaan barang jaminan
yang dititipkan.
f. Rahn Hasan
Salah satu produk rahn Pegadaian syariah yakni Rahn Hasan. Merupakan rahn
dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0 persen, berjangka waktu (tenor) 60 hari,
dan berlaku untuk besaran marhun bih (uang pinjaman) golongan A. Barang
jaminan yang bisa dipakai adalah emas, kendaraan, dan perhiasan. Maksimal
marhun bih Rp 500 ribu.
g. Rahn Flexi
Produk rahn Pegadaian syariah lainnya yaitu Flexi. Rahn Fleksi adalah produk
Pegadaian Syariah dengan pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak
sesuai syariah seperti emas batangan dan perhiasan, elektronik, serta kendaraan.
Tak menggunakan bunga, tapi Pegadaian akan mengenakan Mu'nah yakni sebesar
0,1 persen dari nilai taksiran barang per hari dengan jangka waktu 5 hari sampai 60
hari.
h. Rahn Bisnis
63
Rahn Bisnis adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai
kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan). Pinjaman
mulai dari Rp 100 juta sampai lebih dari Rp 1 miliar dalam jangka waktu 4 bulan.
Mu'nah mulai dari 0,38-0,55 persen per 10 hari serta dikenakan pula mu'nah akad
sebesar Rp 100 ribu.
i. Pembiayaan Pegadaian Syariah Gadai Sertfikat
Pembiayaan Pegadaian Syariah Gadai Sertifikat merupakan produk Pegadaian
Syariah dengan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat
berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan
sertifikat tanah dan HGB. Plafon pinjamannya adalah Rp 1 juta sampai Rp 200 juta.
Itu beberapa produk Pegadaian syariah yang bisa nasabah pilih. Sebagai pengganti
bunga, Pegadaian akan menerapkan sewa modal yang besarannya disesuaikan
dengan produk, produk rahn Pegadaian syariah.
Manajemen Pegadaian Syariah
Jika didefinisikan manajemen bisnis syariah merupakan cara mengelola dan
menjalankan suatu bisnis dengan tata cara yang telah diatur dalam ajaran agama Islam.
Meskipun begitu hingga kini banyak orang yang masih salah mengira tentang sistem bisnis
berbasis syariah. Kebanyakan orang akan terpikir sistem syariah hanya digunakan dalam
bisnis keuangan saja. Seperti perbankan syariah dan investasi syariah.
Padahal manajemen bisnis syariah dapat diterapkan pada segala bidang bisnis. Ketika
ingin menjalankan sebuah bisnis, harus bisa menggunakan sistem bisnis berbasis syariah.
Mulai dari tata cara mengelola dan menjalankan bisnis kamu harus mengikuti aturan yang
telah ditetapkan pada hukum Islam. Hal tersebut tentunya untuk menghindari dari
keuntungan yang masuk dalam jenis riba' dalam agama Islam. Serta mewujudkan
keuntungan yang halal.
Bukan hanya sekedar memikirkan keuntungan sebesar-besarnya saja. Keberkahan
dari sebuah bisnis yang dijalankan menjadi suatu hal yang terpenting. Sehingga, selain
mendapatkan keuntungan di dunia kamu juga bisa mendapatkan keselamatan di akhirat.
Lalu bagaimana cara kerja manajemen bisnis syariah dilakukan? Masih belum banyak
orang yang menerapkan bisnis berbasis syariah karena dianggap sesuatu hal yang sulit.
64
Padahal jika sungguh-sungguh ingin menjalankan sistem bisnis syariah. Semua orang bisa
melakukannya.
Untuk dapat melaksanakannya perlu mempelajari dan mengetahui dasar-dasar hukum
syariah. Dengan begitu kamu akan lebih mudah menjalankannya. Cara kerja bisnis berbasis
syariah dijalankan dengan hukum-hukum syariah. Berikut dasar hukum syariah tersebut:
1) Produk yang dibuat harus halal. Pada bisnes berbasis syariah tidak boleh
memperdagangkan sesuatu yang haram. Seperti babi, bangkai, darah, minuman
keras, perjudian, pelacuran, jual beli manusia.
2) Bebas dari riba, dalam menjalankan manajemen bisnis syariah tidak boleh ada
segala sesuatu yang diterima sebagai tambahan keuntungan.
3) Akad dari dasar bertransaksi bebas dari gharar dan maysir. Gharar merupakan
sesuatu hal yang menimbulkan ketidakpastian dalam bertransaksi atau ada sesuatu
yang ditutupi dalam transaksi tersebut. Maysir sendiri adalah sesuatu yang bersifat
untung-untungan sehingga secara tidak langsung mengandung unsur perjudian.
4) Terdapat ijab qabul atau akad bisnis antara penjual dan pembeli ketika bertransaksi.
Ijab qabul dalam bisnis syariah adalah serah terima yang jelas yang dilakukan oleh
penjual kepada pembeli.
5) Transaksi yang dilakukan di dalam bisnis harus dilakukan secara adil. Di dalam
bisnis berbasis syariah, keadilan menjadi sebuah hal yang penting dan harus
dilakukan dengan keteguhan. Dengan keadilan yang ditangguhkan di dalam
bertransaksi, akan membuat penjual ataupun pembeli terbebas dari kezaliman atau
sikap sewenang-wenang yang bisa merugikan salah satu pihak.
Pegadaian Konvensional vs Syariah
Persamaan dan perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah yaitu dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Persamaan Perbedaan
Hak gadai atas pinjaman uang. Gadai (rahn) dalam hukum islam
dilakukan secara suka rela atas dasar
tolong-menolong tanpa mencari
keuntungan, sedangkan gadai menurut
65
hukum perdata disamping berprinsip
tolong-menolong juga menarik
keuntungan dengan cara menarik bunga.
Adanya agunan sebagai jaminan utang. Dalam hukum perdata hak gadai hanya
berlaku pada benda yang bergerak saja,
sedangkan dalam hukum islam rahn
berlaku pada seluruh benda, baik
benda/harta bergerak maupun tidak
bergerak.
Tidak boleh mengambil manfaat dari Dalam rahn tidak ada istilah bunga.
barang yang digadaikan tersebut.
Biaya barang yang digadaikan Gadai menurut hukum perdata
ditanggung oleh para pemberi gadai. dilaksanakan melalui suatu lembaga yang
di Indonesia disebut Perum Pegadaian,
rahn menurut hukum islam dapat
dilaksanakan tanpa melalui suatu
lembaga.
Apabila batas waktu pinjaman uang
habis, brang yang digadaikan boleh
dijual atau dilelang.
Adapun perbedaan secara teknis pegadaian syariah dengan pegadian konvensional:
Pegadaian syariah Pegadaian konvensional
Biaya administrasi berdasarkan barang. Biaya administrasi berupa persentase
yang didasarkan pada golongan barang.
1 hari dihitung 5 hari. 1 hari dihitung 15 hari.
Jasa simpan berdasarkan simpanan. Sewa modal berdasarkan uang pinjaman.
Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang Apabila pinjaman tidak dilunasi barang
jaminan akan dijual kepada masyarakat. jaminan akan dilelang kepada
masyarakat.
Maksimal jangka waktu 3 bulan. Maksimal jangka waktu 4 bulan
66
Kelebihan uang hasil dari penjualan tidak Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil
diambil oleh nasabah tetapi diserahkan oleh nasabah, tetapi menjadi milik
kepada lembaga ZIS. pegadaian.
67
PERTANYAAN
1. Apa dasar yang menjadi semangat asuransi syariah?
Jaawab : Asuransi dalam liratur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada
bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh
aspek tolong menolong yang menjadi prinsip dasar asuransi syariah. Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi
syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi Syariah (ta‟min,
Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara
sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau sejumlah
orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru‟ yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Jelaskan perbedaan akad perjanjian asuransi syariah dengan asuransi
konvensional!
Jawab : Asuransi syariah mempunyai akad yang dikenal dengan istilah tabarru’ dan
akad tijarah. Akad tabarru’ bertujuan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan
semata-mata untuk komersial. Sedangkan akad tijarah adalah akad yang bertujuan
komersil, misalnya mudharabah, wadhi’ah, wakalah, dan lain sebagainya. Dalam akad
tabarru’, mutabarri mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini
dianjurkan oleh syariat Islam. Sedangkan akad pada asuransi konvensional adalah
pihak perusahaan dengan pihak peserta asuransi melakukan akad mu’awadhah, yaitu
masingmasing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung
dan dipihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi
asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan
pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi
peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkan.
3. Apa yang menjadi tantangan besar di dalam asuransi syariah?
Jawab : Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar
asuransi syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback
up perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relative belum
68
dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri
penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan
lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan diatas produk konvensional,
posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan
kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah, dukungan
kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait juga dengan dana) dan belum adanya
inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.
4. Jelaskan aqid dalam gadai syariah!
Jawab : Aqid, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari
dua pihak yaitu: pertama, rahn (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa,
berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaiakan. Kedua, Murtahin
(yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh Rahin
untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
5. Jelaskan rahn dalam gadai syariah!
Jawab : Rahn adalah pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan
pada prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian
KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujrah yang
dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif mu’nah maksimal
adalah 0,72% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu
maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur
ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan
mu’nah secara proporsional selama masa pinjaman.
69
BAB X
Dana Pensiun Syariah
Asas, Tujuan dan Fungsi
Veithzal et al. (2007:1082) menyatakan dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah
menganut asas-asas berikut ini:
1. Penyelanggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan
Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan, maupun bagi
pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah
dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta.
Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh
karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai
pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan.
2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri
Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian,
tidak diperenankan adanya pembentukan “cadangan pensiun” dalam pembukuan
pendiri atau perusahaan.
3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun
Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi
karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari
prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu
membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk
membayar iuran.
4. Penundaan manfaat
Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk
memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan
penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat yang
mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta
memasuki masa pensiun dan dapat diberikan secara berkala.
5. Pembinaan dan pengawasan
Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh
kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama
70
dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewahiban pembayaran hak peserta. Di samping
pengawan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Dapartemen Keuangan dan
pelaksanaan sistem pelaporan, pengawan dilakukan pula melalui kewajiban para
pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya.
6. Kebebasan
Maksud asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana
pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan
prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan, yang
membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian, prakarsa tersebut harus
didasarkan pada kemamuan keuangan pemberi kerja.
Menurut Siamat (2009:147) tujuan penyelanggaraan program pensiun baik dari
kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga keuangan pengelola pensiun dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Tujuan pemberiaan dana pensiun ini bagi perusahaan sebagai pemberi kerja
a) Kewajiban moral
Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada
karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan
ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah
memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih
memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah
menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri
dana pensiun untuk para karyawannya.
b) Loyalitas
Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada
perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan
loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar
dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.
c) Kompetisi pasar tenaga kerja
Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total
kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan
memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang
berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat
71
kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan
karyawan yang berkualitas.
d) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi
peruahaan.
e) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
2. Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta/karyawan
a) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki
penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
b) Mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan
kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.
3. Tujuan pemberian dana pensiun bagi lemabaga pengelolaan dana pensiun
a) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan
berbagai kegiatan investasi.
b) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
c) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.
Menurut Susilo (200:217) fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:
1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia
pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas bebam bersama dari dana pensiun.
2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan
untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat
dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
3. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil
pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama
sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.
Jenis Dana Pensiun Syariah
Dana pensiun adalah suatu badan hukum yang mengelola serta menjalankan program
yang menjanjikan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Jadi, Dana pensiun syariah adalah uang pensiun yang dikelola secara syariah. Dana pensiun
terdiri dari 3 jenis, yakni:
1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
72
Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk dan
dikelola oleh bank, perusahaan asuransi, atau lembaha keuangan lainnya. Program
pensiun tersebut diselenggarakan dengan jumlah iuran yang pasti.
Peserta DPLK adalah perorangan, baik itu yang statusnya sebagai karyawan di sebuah
perusahaan maupun pekerja mandiri. Program pensiun ini terpisah dari dana pensiun
pemberi kerja maupun perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja
Dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang atau badan hukum yang
memperkerjakan karyawan. Sehingga penyelenggaraan program pensiun ini
menimbulkan kewajiban bagi para pemberi kerja tersebut. Penyelenggaraan program
pensiun ini memiliki iuran yang pasti. Pesertanya adalah seluruh karyawan maupun
sebagian karyawan dalam lingkup pemberi tersebut.
3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan
Jenis dana pensiun ini merupakan dana pensiun pemberi kerja yang iurannya hanya dari
pemberi kerja. Besarnya iuran program pensiun ini berdasarkan rumus yang telah
ditentukan dari perhitungan keuntungan perusahaan atau pemberi kerja.
Sistem Pembayaran Pensiun
Menurut Undang-Undang No. 23 Pasal 1 Pembayaran merupakan seperangkat aturan,
lembaga, dan mekanisme yang dasarnya digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna
memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari adanya kegiatan ekonomi. (B. Indonesia, 1999).
Pada pembayaran dana pensiun, terdapat metode atau sistem pembayaran dana pensiun
yang umumnya digunakan.(SARI, 2021) Sistem pada program pensiun ini penting untuk
keberlangsungan pembayaran dana pensiun secara efektif dan efisien.
Dalam program dana pensiun terdapat sistem yang digunakan dalam pendanaan
program pensiun, yakni:(Kristiani & Nugraheni, 2009)
a. Pay-as-you-go
Pay as you go merupakan sistem pendanaan yang mana biaya untuk pembayaran dana
pensiun dipensiun dipenuhi secara langsung oleh perusahaan atau pemberi kerja pada
pay as you go. Pada dasarnya perusahaan akan membayarkanan manfaat pensiun
peserta apabila peserta telah memasuki masa pensiun.
73
b. Fully funded system
Fully funded system merupakan sistem pendanaan pensiun dimana untuk besaran dana
yang dibutuhkan untuk pembayaran dana pensiun dasarnya dipenuhi melalui iuran
antara peserta dan pemberi kerja pada saat suatu karyawan masih dalam masa kerja.
c. Advance funding system
Advance funding system ini membangun cadangan dana dimana untuk memenuhi
manfaat pensiun dimasa yang akan datang.
Adapun sistem pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan adalah sebagai berikut:
(Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2018)
a. Pembayaran secara sekaligus (lump sum)
Dalam pembayaran manfaat pensiun, banyak orang yang akan lebih cenderung untuk
memilih pembayaran manfaat pensiun dengan cara lump sum atau pembayaran secara
sekaligus, karena nominal uang yang akan diterima sekarang tentunya lebih tinggi dari
pada waktu yang akan datang.
b. Pembayaran secara berkala (anuity)
Pada program dana pensiun, tujuan dari pembentukan jaminan hari tua tidak lagi sesuai
dengan tujuan awalnya. Pemberian manfaat secara sekaligus akan mempercepat tingkat
inflasi, karena sirkulasi uang akan bertambah dan kemungkinan akan dikonsumsi
dengan segera dari tunjangan manfaat pensiun. olehnya itu pembayaran secara berkala
ini dilakukan untuk menyesuaikan tujuan dari adanya pembentukan jaminan hari tua.
Adapun prosedur pembayaran manfaat pensiun yaitu sebagai berikut:
a. Prosedur pelaporan SPTB
Pada prosedur pelaporan SPTB ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bahwa
pegawai pensiun masih hidup serta mengetahui beberapa tanggungan keluarga.
b. Pembuatan daftar gaji atau manfaat pensiun
Pada prosedur ini, guna membuat daftar dana pegawai pensiun yang dapat diterima.
c. Pembayaran gaji atau manfaat pensiun
Pada prosedur ini, pembayaran gaji melibatkan sistem fungsi akuntansi dan fungsi
keuangan yang bekerja secara online melalui kantor pusat.
74
Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun Syariah
Dana pensiun menjadi lembaga penyelenggara program pensiun bagi masyarakat juga
sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara program
pensiun bagi masyarakat, dana pensiun menjanjikan manfaat pasti berupa penghasilan yang
berkesinambungan bagi pesertanya dihari tua. Sementara sebagai lembaga penghimpun dana
masyarakat, dana pensiun menghimpun iuran dana dari peserta, iuran pemberi kerja dan
pengembang investasi. Dana pensiun merupakan dana bersifat jangka panjang yang dapat
dijadikan asset investasi jangka panjang.
Dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa :
“pengertian mengenai arahan investasi merupakan pedoman bagi pengurus dana pensiun dalam
mengelola atau menginvestasikan kekayaan dana pensiun”. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1)
dijelaskan bahwa : “pengelolaan dana pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan arahan
investasi yang digariskan pendiri dan ketentuan investasi yang ditentukan oleh Menteri”.
Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun semata-mata tidak hanya dipungut untuk
mengamankan dana yang dikelolanya, tetapi juga dituntut untuk mengupayakan agar dana
tersebut tidak mengendap begitu saja sehingga perlu ada pengalihan bentuk ke dalam jenis
investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua.
Dalam pengelolaannya, pihak-pihak yang terkait dalam manajemen investasi dana pensiun
selalu dihadapkan pada masalah klasik yaitu manajemen pengelolaan dana karena tujuan yang
ingin dicapai agar portofolio investasi bisa memberikan nilai pengembalian yang setinggi-
tingginya dan dengan resiko yang sekecil-kecilnya, maka dari itu keberadaan manajer dengan
kredibilitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola dana investasi yang
dapat menguntungkan perusahaan.
1. Investasi
Investasi dapat dilakukan dalam bentuk real assets (asset nyata) maupun financial
assets (asset keuangan). Sedangkan investasi pada financial asset dapat dilakukan baik
pada instrumen pasar uang (money market) atau instrument pasar modal (capital
market). Contoh instrument pasar uang adalah tabungan, deposito, serta sukuk/obligasi
yang memiliki jatuh tempo < 1 tahun. Sedangkan contoh instrument pasar modal adalah
saham, sukuk/obligasi, reksa dana serta produk derivatif lainnya. Dana pensiun yang
diinvestasikan pada bank syariah secara umum diinvestasikan pada surat berharga
Negara, tabungan pada bank, deposito pada bank, sertifikat deposito, saham yang
75
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sukuk yang tercatat di BEI, obligasi, reksadana,
tanah, bangunan, penempatan langsung pada saham dan lain sebagainya. Sedangkan
pada bank syariah diinvestasikan pada tanah, bangunan, deposito tabungan, emas,
sukuk, obligasi. Seharusnya bank syariah menginvestasikan ke beberapa investasi yang
diakukan bank syariah agar hasil investasi yang didapat lebih tinggi dari hasil investasi
yang ada pada bank syariah saat ini.
2. Intrumen investasi DPLK syariah
Berdasarkan PMK Nomor 199 tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, terdapat 16
instrumen yang dapat dipilih oleh suatu dana pensiun baik DPPK maupun DPLK
syariah. Dari ke 16 instrumen yang dimungkinkan. DPLK syariah memilih untuk
menggunakan 4 instrumen yang ditawarkan dalam bentuk 3 paket investasi.
Manajemen pengelolaan dana peserta DPLK syariah sangat sederhana, diawali dengan
setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak DPLK pada
rekening-rekening penampungan sesuai dengan pilihan paket investasi peserta setelah
kumpulan dana di tiap rekening tersebut telah mencapai jumlah yang memungkinkan
untuk diinvestasikan. Pihak DPLK melakukan placement pada instrument pilihan
peserta. Adapun tempat besar jumlah penempatan serta kesepakatan-kesepakatan yang
menyangkut investasi menjadi wewenang penuh DPLK yang di sesuaikan dengan
regulasi yang berlaku. Hasil yang diperoleh sepenuhnya akan didistribusikan kepada
peserta setiap akhir bulan.
Kendala Pengelolaan Dana Pensiun Syariah
Pegelolaan dana pensiun syari’ah yang baik memiliki potensi besar untuk berkembang di
Indonesia dengan beberapa alasan, yaitu :
1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun.
Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes,
pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat
potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang
bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun
syariah.
76
3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri
keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang
penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi
dana pensiun syariah.
Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila
dibandingkan dengan industri keuangan syari’ah yang lain, yang disebabkan minimnya
dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:
1. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar
modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan
masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam
kebijakan dan strategi pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.
2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah
sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana
pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga
regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada
peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat
khusus dan mendetail.
3. Ketentuan Investasi langsung dalam UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama
ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah mengeluhkan tentang produk
investasi terikat (Mudharabah muqayadah/restricted investment) yang berpotensi besar,
tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk mudharabah muqayadah merupakan
produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai
proyek sangat besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Selama ini bank syariah
kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum
Pemberian Kredit(BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi menarik bagi DPLK
Syari’ah.
4. Instrument investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi UU dana
pensiun, DPLK syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrument
investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini
kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan di tanam
dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan
reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan
77
pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa
depan yang cerah.
78
PERTANYAAN
1. Jelaskan asas penyelanggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan
Jawab : Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan,
maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola
secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak
peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya.
Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai
pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan.
2. Jelaskan pengertian Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)!
Jawab : Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk
dan dikelola oleh bank, perusahaan asuransi, atau lembaha keuangan lainnya. Program
pensiun tersebut diselenggarakan dengan jumlah iuran yang pasti.
Peserta DPLK adalah perorangan, baik itu yang statusnya sebagai karyawan di sebuah
perusahaan maupun pekerja mandiri. Program pensiun ini terpisah dari dana pensiun
pemberi kerja maupun perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
3. Jelaskan sistem pay as you go dalam dana pensiun syariah!
Jawab : Pay as you go merupakan sistem pendanaan yang mana biaya untuk
pembayaran dana pensiun dipensiun dipenuhi secara langsung oleh perusahaan atau
pemberi kerja pada pay as you go. Pada dasarnya perusahaan akan membayarkanan
manfaat pensiun peserta apabila peserta telah memasuki masa pensiun.
4. Jelaskan investasi di dalam manajemen pengelolaan dana pensiun syariah!
Jawab : Investasi dapat dilakukan dalam bentuk real assets (asset nyata) maupun
financial assets (asset keuangan). Sedangkan investasi pada financial asset dapat
dilakukan baik pada instrumen pasar uang (money market) atau instrument pasar modal
(capital market). Contoh instrument pasar uang adalah tabungan, deposito, serta
sukuk/obligasi yang memiliki jatuh tempo < 1 tahun. Sedangkan contoh instrument
pasar modal adalah saham, sukuk/obligasi, reksa dana serta produk derivatif lainnya.
Dana pensiun yang diinvestasikan pada bank syariah secara umum diinvestasikan pada
surat berharga Negara, tabungan pada bank, deposito pada bank, sertifikat deposito,
79
saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sukuk yang tercatat di BEI,
obligasi, reksadana, tanah, bangunan, penempatan langsung pada saham dan lain
sebagainya. Sedangkan pada bank syariah diinvestasikan pada tanah, bangunan,
deposito tabungan, emas, sukuk, obligasi. Seharusnya bank syariah menginvestasikan
ke beberapa investasi yang diakukan bank syariah agar hasil investasi yang didapat
lebih tinggi dari hasil investasi yang ada pada bank syariah saat ini.
5. Sebutkan salah satu kendala pengelolaan dana pensiun syariah?
Jawab : Instrument investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi
UU dana pensiun, DPLK syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas
instrument investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi
ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan di tanam
dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan
reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan
pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa
depan yang cerah.
80
BAB XI
Pasar Modal Syariah
Karakteristik Pasar Modal Syariah
Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual
dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual
dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), dengan cara
menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada
perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal
dengan nama bursa efek (Kasmir, 2004: 193).
Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan
yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
efek.
Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang
bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal merupakan
juga pasar untuk untuk surat berharga jangka panjang. Sedangkan, pasar uang merapakan pasar
surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari
pasar keuangan (Sudarsono, 2007: 184). Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada pasar
modal adalah saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertabel, dan berbagai produk turunan
seperti opsi dan lain-lain. Sedangkan, yang diperjualbelikan di antaranya adalah Surat Bank
Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper Notes, Call Monery,
Repurchase Agreement, Banker's Acceptence, Treasury Bill dan lain-lain.
Menurut Metwally sebagaimana dikutip oleh Agustianto, bahwa dalam rangka membentuk
pasar modal syariah diperlukan beberapa karakteristik. Karakteristik-karakteristik tersebut
adalah:
a) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek,
b) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan
melalui pialang,
c) Semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta
menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta
81
neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari
3 bulan,
d) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan
dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali,
e) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST,
f) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST. HST ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut (Huda dan Nasution, 2007: 176):
jumlah kekayaan bersih perusahaan
HST = jumlah saham yang diterbitkan
g) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam
bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah,
h) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode
perdagangan setelah menentukan HST,
i) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan
dengan harga HST.
Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia
Pada 12 Mei 2011 Bapepam-LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI), menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang terdiri dari seluruh
saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan telah bergabung dalam Daftar Efek
Syariah (DES). Cara ini dilakukan untuk memisahkan saham syariah dan non-syariah agar
masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada saham syariah tidak salah tempat.
Meskipun baru di terbitkan pada 2011 namun perkembangan ISSI tiap tahunnya terus
mengalami perkembangan yang cukup stabil.
82
Dari data grafik diatas perkembangan indeks saham syariah terus meningkat dari tahun
ke-tahunnya, meskipun terjadi beberapa kali penurunan yang dapat dikatakan tidak terlalu
signifikan dari grafik diatas. Penurunan tertinggi pada tahun 2015, ISSI ditutup pada nilai
143,93 turun sebesar 14% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 166.77. Selain indeks harga
saham syariah yang dapat dikatakan stabil dan cenderung terus meningkat, kapitalisasi pasar
pada saham gabungan syariah juga berada dalam kondisi yang sama tetap stabil dan cenderung
meningkat.
Pertumbuhan Kapitalisasi pasar secara Year on Year (YoY) pada bulan yang sama
menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,1%
, penurunan terbesar terjadi pada tahun sebelumnya, tahun 2015 sebesar 13,3%. Hal ini
menunjukkan bahwa saham syariah mampu me-recovery “dirinya” dalam mengembalikan
kestabilan kapitalisasi pasarnya dalam waktu yang cukup cepat, dan kenaikan pada tahun
selanjutnya juga dapat dikatan cukup signifikan dalam menutupi penurunan di tahun
sebelumnya.
Dimasa pandemic COVID-19 tahun 2020 harga indeks saham syariah ikut terkena
dampaknya dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan maret, sejalan dengan
83
kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 yang juga berimbas
pada seluruh sector perekonomian di Indonesia. Meskipun terkena dampak dari COVID-19
saham syariah secara perlahan mampu kembali bangkit, ditunjukkan dari grafik diatas dimana
semenjak bulan maret Indeks Saham Syariah perlahan mulai kembali meningkat.
Pasar saham syariah diklaim sebagai salah satu instrumen pasar modal yang mengalami
pertumbuhan pesat di masa pandemic ini dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp. 3.362
triliun atau 59% dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia sebesar Rp. 5.612 triliun pada
bulan November.
Jumlah saham syariah yang terus bertumbuh juga memicu meningkatnya pemodal
untuk berinvestasi. Berdasarkan data dari OJK, jumlah saham syariah yang melantai di Bursa
Efek Indonesia (BEI) terus meningkat setiap tahunnya selama 10 tahun sejak 2011 hingga
November 2020. Jumlah saham syariah meningkat sebesar 85% menjadi 469 saham jika
dibandingkan dengan jumlah saham pada tahun 2011 sebanyak 253 saham. Sedangan jumlah
investor syariah terus meningkat selama enam tahun terakhir dari 4.908 investor pada tahun
2015 menjadi 81.413 investor pada tahun 2020 berdasarkan data IDX Islamic. Data ini akan
terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 75% per tahun.
Peningkatan jumlah investor pada saham syariah ini juga tidak terlepas dari peran
regulator dan educator dalam memberikan literasi dan edukasi terkait pasar saham syariah.
Meskipun ditengah pandemic COVID-19 jumlah investor pada saham syariah terus mengalami
peningkatan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi salah satu factor dalam
berkembangnya industry pasar modal, khususnya dalam hal penyederhanaan pembukaan
rekening. Berdasarkan pada data KSEI jumlah Investor pada bulan November 2020 mencapai
3,5 juta investor, meningkat 47 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 2,4 juta investor.
Lebih dari 43% dari jumlah investor yang tercata di KSEI berusia dibawah 30 tahun.
84
Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia
Dalam suatu transaksi di pasar biasanya terdapat barang atau jasa yang
diperjualbelikan. Demikian juga pada pasar modal, barang yang diperjualbelikan dinamakan
dengan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-
surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar
modal bersifat kepemilikan atau hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan
berbentuk saham dan yang bersifat hutang bentuknya adalah obligasi (Kasmir, 2004: 194-195).
Intrumen pasar modal syariah berbeda dengan instrumen pasar modal konvensional. Sejumlah
instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Saham yang
memenuhi kriteria syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang bergerak di bidang
usaha yang sesuai dengan syariah. Instrumen-instrumen pasar modal yang diperjualbelikan di
pasar modal konvensional adalah surat-surat berharga (securities) seperti saham, obligasi
(Kasmir, 2004: 195-198) dan instrumen turunannya (derivatif) seperti opsi, waran, dan reksa
dana (Sholahuddin, 2006: 163)
Sedangkan instrumen yang diperdangankan pada pasar modal syariah adalah saham,
obligasi syariah dan reksa dana syariah (Sholahuddin, 2006: 163). Instrumen-instrumen pasar
modal di atas akan dijelaskan di bawah ini:
a. Saham (stock)
Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan.
Maksudnya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin banyak saham
yang ia miliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan
tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham adalah deviden. Pembagian deviden
ini ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang dimaksud dengan
saham dalam pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak ada
bedannya. Hanya saja, saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus
datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah.
b. Obligasi syariah
Di pasar modal modal, obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang
hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam
bentuk kupon. Perbedaan obligasi dengan saham adalah bahwa pembeli obligasi tidak
mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Pihak perusahaan yang
85
mengeluarakan obligasi hanya mengakui mempunyai hutang kepada si pemegang
obligasi sebesar obligasi dimilikinya. Dengan demikian, obligasi termasuk dalam
kategori modal asing atau hutang jangka panjang. Hutang tersebut akan dibayarkan
pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Modal yang diperdagangkan dalam
pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari segi waktu merupakan modal
jangka panjang. Maka dari itu, bagi suatu emiten sangat menguntungkannya karena
masa pengembaliannya sangat panjang, baik modal yang bersifat kepemilikan ataupun
hutang. Modal yang bersifat kepemilikan masa pengembaliannya relatif lebih panjang
dari pada modal yang bersifat hutang. Modal jenis pertama jangka waktu
pengembaliannya sampai perusahaan yang bersangkutan tutup (Kasmir, 2004: 194).
Pemilik modal jenis ini dapat menjualnya kepada pihak lain jika ia membutuhkan dana
atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham. Sedangkan modal yang
bersifat hutang, jangka waktunya lebih cepat atau terbatas dalam waktu tertentu.
Pemilik saham ini juga dapat menjualnya kembali kepada pihak lain jika ia
membutuhkan dana atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham
(Kasmir, 2004: 194). Obligasi di pasar modal syariah berbeda dengan obligasi di pasar
modal konvensional. Obligasi di pasar modal konvensional merupakan suatu jenis
produk keuangan yang tidak dibenarkan oleh Islam karena menggunakan sistem bunga.
Menurut Muhammad al-Amin yang dikemukakan oleh Sholahuddin, bahwa instrumen
obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah,
ijarah, istishna’, salam, dan murabahah. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini,
obligasi syariah menjadi tergantung kepada prinsip mana yang digunakan emiten
(Sholahuddin, 2006: 163). Dalam konsep mudharabah pada obligasi syariah, emiten
menerbitkan surat berharga jangka panjang untuk ditawarkan kepada para investor.
Emiten berkewajiban membayar pendapatan berupa bagi hasil atau margin fee serta
pokok hutang obligasi kepada para pemegang obligasi tersebut pada saat jatuh tempo.
Dalm hal ini, emiten berfungsi sebagai mudharib dan invester sebagai shahibul mal.
Sementara itu, emiten yang menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi persyaratan
seperti persyaratan emiten yang masuk dalam kriteria indeks Islam (Sholahuddin, 2006:
164).
c. Reksa dana syariah
Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham
dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer
investasi menawarkan reksa dana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor
86
tersebut kemudian dikelola oleh manjer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau
obligasi syariah yang dinilai menguntungkan (Sholahuddin, 2006: 164).
Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional
Adapaun perbedaan pasar model syariah dan konvensional :
1. Pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang
dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang
mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan.
2. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadis
di pertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasinonal (DSN) sedangkan pasar modal
konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang No.8
tahun 1995.
3. Untuk kegiatan pelaksanannya sendiri pasar modal berbasis syariah di perhatikan dan
di awasi oleh DSN sedangkan pasa modal konvensional tidak memiliki pengawasan,
seperti pasar modal syariah.
4. Indeks harga saham konvensional anatara lain IHSG, LQ45, Kompas 100 dll,
dan Indeks harga saham syariah ialah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek
Syariah).
Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah
Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal yang didasari prinsip syariah
dan dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi
salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia. Di
dalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, pertama
penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis
syariah dan mendorong pengembangan; kedua mendorong pengembangan serta penciptaan
produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Danareksa
Invesment Management (DIM) pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII)
yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah.
87
Selanjutnya dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK dalam implementasi
strategi yaitu:
1. Mengatur penerapan prinsip syariah.
2. Menyusun standar akuntansi.
3. Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka
peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
4. Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.
5. Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru.
6. Melakukan kerja sama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah
antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar.
Jika dilihat dari aspek regulasinya, pasar modal syariah masih akan terus mengalami
perkembangan. Demikian pula dengan instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh pasar modal
syariah yang masih akan mengalami perkembangan. Dengan dilakukan tindakan strategi
tersebut maka adanya implementasi dari berbagai keputusan strategis yang telah ditetapkan
yang memiliki tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi lembaga yang
bersangkutan.
88
PERTANYAAN
1. Jelaskan pengertian pasar modal!
Jawab : Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para
penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh
modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal
(emiten), dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin
membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan.
Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek (Kasmir, 2004: 193). Menurut
Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan efek. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada pasar modal adalah
saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertabel, dan berbagai produk turunan seperti
opsi dan lain-lain. Sedangkan, yang diperjualbelikan di antaranya adalah Surat Bank
Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper Notes, Call
Monery, Repurchase Agreement, Banker's Acceptence, Treasury Bill dan lain-lain.
2. Jelaskan perkembangan pasar modal syariah selama pandemic!
Jawab : Dimasa pandemic COVID-19 tahun 2020 harga indeks saham syariah ikut
terkena dampaknya dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan maret,
sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-
19 yang juga berimbas pada seluruh sector perekonomian di Indonesia. Meskipun
terkena dampak dari COVID-19 saham syariah secara perlahan mampu kembali
bangkit, ditunjukkan dari grafik diatas dimana semenjak bulan maret Indeks Saham
Syariah perlahan mulai kembali meningkat. Pasar saham syariah diklaim sebagai salah
satu instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat di masa pandemic ini
dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp. 3.362 triliun atau 59% dari total kapitalisasi
pasar saham Indonesia sebesar Rp. 5.612 triliun pada bulan November. Jumlah investor
syariah terus meningkat selama enam tahun terakhir dari 4.908 investor pada tahun
2015 menjadi 81.413 investor pada tahun 2020 berdasarkan data IDX Islamic. Data ini
akan terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 75% per tahun.
Peningkatan jumlah investor pada saham syariah ini juga tidak terlepas dari peran
89
regulator dan educator dalam memberikan literasi dan edukasi terkait pasar saham
syariah. Meskipun ditengah pandemic COVID-19 jumlah investor pada saham syariah
terus mengalami peningkatan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi salah
satu factor dalam berkembangnya industry pasar modal, khususnya dalam hal
penyederhanaan pembukaan rekening. Berdasarkan pada data KSEI jumlah Investor
pada bulan November 2020 mencapai 3,5 juta investor, meningkat 47 persen
dibandingkan tahun 2019 sebanyak 2,4 juta investor. Lebih dari 43% dari jumlah
investor yang tercata di KSEI berusia dibawah 30 tahun.
3. Jelaskan obligasi syariah!
Jawab : Menurut Muhammad al-Amin yang dikemukakan oleh Sholahuddin, bahwa
instrumen obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah,
musyarakah, ijarah, istishna’, salam, dan murabahah. Dengan menggunakan prinsip-
prinsip ini, obligasi syariah menjadi tergantung kepada prinsip mana yang digunakan
emiten (Sholahuddin, 2006: 163). Dalam konsep mudharabah pada obligasi syariah,
emiten menerbitkan surat berharga jangka panjang untuk ditawarkan kepada para
investor. Emiten berkewajiban membayar pendapatan berupa bagi hasil atau margin fee
serta pokok hutang obligasi kepada para pemegang obligasi tersebut pada saat jatuh
tempo. Dalm hal ini, emiten berfungsi sebagai mudharib dan invester sebagai shahibul
mal. Sementara itu, emiten yang menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi
persyaratan seperti persyaratan emiten yang masuk dalam kriteria indeks Islam
(Sholahuddin, 2006: 164).
4. Bagaimana perbedaan obligasi dengan saham!
Jawab : Perbedaan obligasi dengan saham adalah bahwa pembeli obligasi tidak
mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Pihak perusahaan yang
mengeluarakan obligasi hanya mengakui mempunyai hutang kepada si pemegang
obligasi sebesar obligasi dimilikinya. Dengan demikian, obligasi termasuk dalam
kategori modal asing atau hutang jangka panjang. Hutang tersebut akan dibayarkan
pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Modal yang diperdagangkan dalam
pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari segi waktu merupakan modal
jangka panjang. Maka dari itu, bagi suatu emiten sangat menguntungkannya karena
masa pengembaliannya sangat panjang, baik modal yang bersifat kepemilikan ataupun
hutang. Modal yang bersifat kepemilikan masa pengembaliannya relatif lebih panjang
90
dari pada modal yang bersifat hutang. Modal jenis pertama jangka waktu
pengembaliannya sampai perusahaan yang bersangkutan tutup (Kasmir, 2004: 194).
Pemilik modal jenis ini dapat menjualnya kepada pihak lain jika ia membutuhkan dana
atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham. Sedangkan modal yang
bersifat hutang, jangka waktunya lebih cepat atau terbatas dalam waktu tertentu.
Pemilik saham ini juga dapat menjualnya kembali kepada pihak lain jika ia
membutuhkan dana atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham
(Kasmir, 2004: 194).
5. Strategi apa yang dilakukan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK) dalam melakukan pengembangan pasar modal
syariah?
Jawab : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah
menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia. Di dalamnya terdapat dua strategi utama
pengembangan pasar modal berbasis syariah, pertama penyusunan kerangka hukum
yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong
pengembangan; kedua mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk
pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya dua strategi utama tersebut dijabarkan
Bapepam-LK dalam implementasi strategi yaitu:
1) Mengatur penerapan prinsip syariah.
2) Menyusun standar akuntansi.
3) Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka
peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
4) Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.
5) Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru.
6) Melakukan kerja sama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis
syariah antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar.
91
BAB XII
Lembaga Wakaf
Sejarah dan Perkembangan Wakaf
Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf
disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang
berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali
melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang
pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW
untuk dibangun masjid.
Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr
bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad
bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin
mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf
Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).
Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma
di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya.
Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat
Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar
ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang
tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk,
Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum
mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah
SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan
(hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar
menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba
sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf
makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain
dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).
Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu
Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh
92
sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di
Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman
menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur.
Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”.
Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin
Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.
Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah,
semua orang berduyunduyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-
orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga
pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan
beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf
telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk
membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.
Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan
kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun
setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah
keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang
mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara
umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.
Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-
Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan
pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga
lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam
administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah
mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah
Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang
berhak dan yang membutuhkan.
Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-
Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian
perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat
dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan
administrasinya.
93
Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan,
dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh
negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah
Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan
keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah
sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda
pendapat di antara para ulama.
Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan
dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh
seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa
mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil)
memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada
dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik
negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk
pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah
mazhab alHanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian,
seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan
cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.
Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni
Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen
yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan
dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah
menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya
ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul
mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus
mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.
Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam,
sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak
yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung
perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya
yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama
94
kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang
mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.
Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf,
seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial,
membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan
miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah
dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja
Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah
setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun
sekali.
Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung
dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu
meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun
menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti
Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers alBandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana
dengan undangundang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masingmasing empat
mazhab Sunni.
Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat
negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa,
wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat
umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah
kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.
Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk
merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.
Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan
tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun
1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf,
cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya
realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.
Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang
kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus
wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah
95
yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa
kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari
waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.
Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini
telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu
kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak
atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat
perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat
kepada masyarakat banyak.
Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang
bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti
bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia
sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya
Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang
pelaksanaannya.
Wakaf Tunai
Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab “waqafa” yang artinya
berhenti atau menahan. Menurut musnad Syafi’i, wakaf sama dengan tahbiis dan tasbiil
yang artinya menahan: dikatakan waqaftu kadzaa artinya aku menahannya, tetapi tidaklah
dikatakan auqaftuhu kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syara’
ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya
(modalnya) tetap utuh.
Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: awqaf) didefinisikan
sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan assetdimana seseorang
dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang
tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama
(zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun
badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal
yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari
96