hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi
hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).
Pengertian lainnya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,
bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau
kesejahteraan umum menurut syariah.
Dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva)
dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari
orang yang menyerahkan (waqif) dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang
disebutkan dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi
untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah
dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Kalangan ulama fikih masih kerap kali memperdebatkan apa hukumnya
mewakafkan uang tunai. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak
membolehkan berwakaf dengan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa
dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar hanya pada
penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya. Diantara alasan beberapa
ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu:
a. Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan
membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari ajaran wakaf
adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh
karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang
tahan lama, tidak habis dipakai.
b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebgai alat ukur yang mudah, orang
melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan
mempersewakan zatnya.
Ibnu Taimiyah dalam al-Fatwa, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanafi yang
membolehkan berwakaf ddalam bentuk uang dan hal yang sama pula dikatakan oleh Ibnu
Quamah dalam bukunya al-Mughni.
97
Jika meninjau kembali pengertian dari wakaf yang telah disebutkan di awal,
kadangkala kita dirancukan dengan pengertian shadaqah dan hibah. Padahal antara wakaf,
shadaqah dan hibah memiliki perbedaan-perbedaan penting, diantaranya yaitu:
No. Wakaf Shadaqah/Hibah
Menyerahkan
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepemilikan suatu
barang kepada pihak lain
kepada orang lain
1.
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Hak milik atas barang
2. Allah SWT. diberikan kepada
penerima shadaqah/
hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau Objek shadaqah/ hibah
3. dijual kepada pihak lain. boleh diberikan atau
dijual kepada pihak lain.
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk Manfaat barang
4. kepentingan sosial. dinikmati oleh penerima
shadaqah/ hibah.
Objek wakaf biasanya kekal/ tahan lama Objek shadaqah/ hibah
5. zatnya.
tidak harus kekal
zatnya.
Pengelolaan objek wakaf diserahkan Pengelolaan objek
6. kepada administrator yang disebut shadaqah/ hibah
dengan nadzir/mutawalli. diserahkan kepada si
penerima.
Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang yang unik bagi
penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial.
Masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat
wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat
digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat
dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf
(nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf
tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang
dikelola oleh institusi (perbankkan atau lembaga keuangan syari’ah) yang
keuntungannya akan disedekahkan, dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk
sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan
98
dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif,
sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara
keseluruhan.
Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Zuhri
yang menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan
dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada orang atau
sesuatu yang menjadi tujuan wakaf (mauquf ‘alaih).
Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002
telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi:
a. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,
kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untukhal-hal yang dibolehkan
secara syar’i.
e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,
dihibahkan dan atau diwariskan.Peruntukan harta benda wakaf diperuntukan bagi
sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan
kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
kemajuan dan peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan.
Dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai
pengelola harta wakaf, diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta.
a. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Bank Syariah
Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan apabila dana wakaf tunai dikelola
olehbank syariah:
1. Jaringan kantor bank syariah.
2. Kemampuan bank syariah sebagai Fund Manager.
3. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi yang luas.
4. Memiliki citra positif
99
Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai
daerah diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai penerima dana
dari al-wakif maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada al-
mawquf ‘alaih.
Didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai fund manager,
diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai dan berpotensi menambah nilai
pokok uang yang diwakafkan setelah dialokasikan kepada usaha-usaha halal,
sehingga semakin lama semakin bertambah. Imbasnya, dana yang disalurkan kepada
yang berhak menerima pun semakin besar. Untuk meminimalisir kerugian yang
terjadi, pihak bank syariah dan fungsi pengelola dana wakaf tunai yang dilakukan
oleh lembaga lain (misal Badan Wakaf Nasional) bekerja sama dengan lembaga
penjamin.
b. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Lembaga Swasta
Selain dikelola oleh bank syariah, dana wakaf tunai juga dapat dikelola oleh
lembaga swasta. Misalnya lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan.
Keunggulan yang didapat apabila dana wakaf tunai dikelola oleh swasta antara
lain adalah:
1. Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
2. Ada kontrol langsung oleh masyarakat.
3. Menumbuhkan solidaritas masyarakat
Wakaf Uang dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat
diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu
juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap waqif nya.
Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset
terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat
diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi
kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau
mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul
berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan
100
terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat Muslim yang
mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana
wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).
Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau
bangunan, nazir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai
nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi
dialokasikan untuk upah nazir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).
Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazir dengan perbankan syariah. Ini
tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk lima bank
syariah untuk bermitra dengan nazir dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah
Mega Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang
juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah non-bank.
Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, Bahwa negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan amandemen UUD 1945
tersebut secara eksplisit bahwa Negara harus mampu memberdayakan masyarakat.
Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi
mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri. Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam
dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam
merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Tugas memberdayakan masyarakat
bukanlah tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen
masyarakat, yang, karenanya, harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program
pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan
UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar
mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan
mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai
dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau
asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan
harta wakaf (mauquf ‘alaih).
Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan
masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi
101
massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang
saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan
bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan
langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalahmasalah sosial dan kemanusiaan
seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan
masyarakat.
Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan (welfare state) selama ini telah
memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya.
Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang
berkesinambungan. Apabila negara masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial
kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem lain, hal inilah yang
menempatkan wakaf sebagai salah satu sub-sistem pendukung negara untuk memberikan
jaminan sosial.
Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang
untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang untuk jangka waktu
tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak
wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk
selamanya, pihak nazir memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan
uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan.
Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat,
seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Bentuk pemberdayaan
pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi
kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan
kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta
persalinan gratis. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan.
Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir.
Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam
rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.
102
BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola
oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset
wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar
kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun
pembangunan infrastruktur publik.
BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi,
kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali
masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur
masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden.
Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota
perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.
Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan
Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur
pengawas.
Visi dan Misi BWI
Visi : Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai
kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.
Misi : Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan
pemberdayaan masyarakat.
Tugas dan Wewenang BWI
Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam me-ngelola dan mengembangkan harta
benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan
internasional.
103
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta
benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan
di bidang perwakafan.
104
PERTANYAAN
1. Jelaskan wakaf dalam hukum islam?
Jawab: Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: awqaf)
didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan
assetdimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk
tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti
menyerahkan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir
(penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan
ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai
dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak
milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi
hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).
2. Siapa orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik negara kepada yayasan?
Jawab: Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada
yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang
dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh
pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz),
dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta
yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-
Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti
mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-
Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab alHanafiyah dengan dana
melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah
mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun
pertanian dan pulau al-Fil.
3. Bagaimana tantangan OPZ dalam sumber daya manusia?
Jawab: Seiring dengan pertumbuhan OPZ di Indonesia, yang menjadi tantangan
selanjutnya adalah OPZ ini tidak diimbangi dengan adanya pasokan sumber daya amil
yang professional atau minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun amil
zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil,
105
memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjagadan memeliharanya untuk
kemudian menyalurkannya kepada para mustahik (Hafidhuddin, 2002). Dalam hal ini
pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau
profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Parasarjana
meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor
keuangan seperti perbankan atau asuransi (Zumrotun, 2016). Sangat sedikit orang yang
memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil
belumlah menjadi pilihan hidup dari para sarjana itu, karena tidak ada daya tarik
kariernya. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang
berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan
transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek
tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol (Zumrotun,
2016). SDM amil zakat saat ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua kelompok:
Amil tetap/full timer; Amil tidak tetap/part timer yaitu orang-orang yang mengelola
zakat di lembaga amil zakat, tapi waktu yang digunakan adalah paru waktu atau sambil
mengerjakan tugas lain yang diprioritaskan.
4. Bagaimana peran Indonesia terhadap zakat?
Jawab: Peranan Indonesia terhadap zakat dan wakaf dunia dapat menjadi satu flagship
program mengingat saat ini belum ada negara yang menjadi pusat pengembangan zakat
dan wakaf. Terlebih, Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf mencapai 500 trilyun
seiring 87% jumlah penduduk muslim, kekhasan ekosistem zakat dan wakaf kolaboratif
antara pemerintah dan masyarakat, serta tingkat kedermawanan yang tinggi
sebagaimana rilis World Giving Index CAF 2021. Indonesia sendiri sejatinya telah
memainkan peran ini, yang antara lain dapat dilihat dari inisiatif Indonesia dalam
mendorong penyusunan standarisasi pengelolaan zakat dan wakaf internasional, yaitu
Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP). ZCP diluncurkan pada
tahun 2016 dan saat ini telah diterapkan di beberapa negara. Sementara WCP baru
diluncurkan pada tahun 2018.
5. Apa saja tugas dan wewenan badan wakaf indonesia?
Jawab: Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
106
1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam me-ngelola dan mengembangkan
harta benda wakaf.
2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala
nasional dan internasional.
3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status
harta benda wakaf.
4) Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan
kebijakan di bidang perwakafan.
107
BAB XIII
Lembaga Amil Zakat
Sejarah Zakat
Pada tahun ke-9 Hijriyah mulai ada kewajiban tentang zakat, sedangkan shodaqoh dan
fitrah pada tahun ke-2 Hijriyah. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban
tentang zakat ada sebelum tahun ke-9 Hijriyah. Pada awalnya zakat bersifat sukarela dan belum
ada peraturan ketentuan khusus tentang zakat, pada tahun ke-9 Hijriyah kemudian disusun
peraturan dan standar tentang zakat karena pada waktu itu islam telah kuat. Pada masa itu
pengelola zakat tidak mendapatkan gaji resmi tapi mendapatkan bayaran dari dana tersebut.
Zakat pada masa itu merupakan salah satu pendapatan negara, berbeda dengan pajak
dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat merupakan kewajiban dan salah satu rukun islam,
pengeluaran untuk zakat ada pada Al Quran surat At taubah ayat 60.
Pada zaman Rasulullah zakat dikenakan pada benda-benda berikut:
1. Benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas, ornamen, atau
dalam bentuk lainnya.
2. Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing.
3. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
4. Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
5. Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh.
6. Barang temuan.
Lembaga pengelolaan zakat
Saat ini, sudah ada 16 lembaga amil zakat terbaru yang telah mendapatkan izin dari
Kemenag. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat terutama umat muslim
Indonesia supaya dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah. Berikut ini 6 lembaga amil zakat
resmi yang telah terdaftar dalam daftar LAZ di Indonesia:
1. Dompet Dhuafa Republika
Dompet Dhuafa adalah salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang
berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF
108
(Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) yang telah terdaftar pada daftar amil zakat Indonesia.
Berawal dari media Republika yang mendapatkan sambutan yang luar biasa dengan
rubrik “Dompet Dhuafa”. Kini, Dompet Dhuafa menjadi salah satu lembaga amil zakat
terbesar dan terpercaya dalam mengelola dana ZISWAF. Beberapa program yang
terbarunya yaitu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, social, sampai ekonomi yang
telah tersebar ke seluruh Indonesia.
2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan satu-satunya badan amil zakat
yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menyalurkan zakat, infaq, dan
sedekat pada tingkat nasional. Selain penyaluran dana, BAZNAS juga dapat
memberikan rekomandasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, kabupaten/kota
serta lembaga amil zakat.
3. Inisiatif Zakat Indonesia
Walaupun baru diresmikan pada tahun 2015, Inisiatif Zakat Indonesia menjadi salah
satu lembaga amil zakat yang telah terdaftar resmi dalam daftar LAZ dari Kemenag.
Dengan temanya “memudahkan, dimudahkan”, IZI bertekad kuat untuk membangun
lembaga zakat yang otentik yang sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah.
4. Yatim Mandiri Surabaya
Telah berdiri selama 17 tahun, Yatim Mandiri menjadi sebuah lembaga nonprofit yang
bergerak dalam memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana
sosial masyarakat ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf) yang halal, baik
perseorangan, lembaga, institusi, maupun coorporate.
5. NU CARE LAZIS NU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama)
Sebagai salah satu lembaga terbesar di Indonesia, para pendiri NU juga ikut berinisiatif
dalam penyaluran zakat dengan NU CARE LAZIS NU. Kini lembaga amil zakat ini
telah mempunyai izin operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.
Membuat mereka semakin terpercaya dan bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya.
6. LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah)
LAZIS MU adalah sebuah institusi pengelola zakat tingkat nasional yang bergerak
dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat,
infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya.
109
Kendala manajemen
Penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan zakat akhir-akhir ini mengalami
perkembangan, dalam pendaya gunaannya, zakat yang dulu hanya bersifat konsumtif, saat ini
cenderung produktif, seperti penggunaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Sehingga zakat dapat meningkatkan pendapatan, profit, dan konsumsi masyarakat. Namun,
dibalik kemajuan tersebut, juga terdapat beberapa permasalahan tentang zakat. Ada beberapa
hal yang secara umum menjadi masalah dalam pengumpulan zakat yang maksimal diantaranya:
regulasi, ketidakpercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola, dan lain-lain (Sudewo,
2004). OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) di indonesia telah mengalami pertumbuhan yang
pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sayangnya masih banyak hal yang menjadi
tantangan dari OPZ dalam pengelolaan zakat serta masalah system manajemen zakat yang
belum terpadu) (Indrijatiningrum, 2005). Adapun tantangan-tantangan tersebut di antaranya
adalah:
a. Transparansi
Salah satu tantangan pengelolaan zakat dari segi OPZ adalah masalah transparansi. Di
mana permasalahan ini berdampak pada muzakki karena jika prinsip transparansi tidak
diberlakukan dalam pengelolaan zakat, maka muzakki tentunya tidak akan serta merta
untuk mempercayakan hartanya kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Tantangan
dalam hal ini dapat berupa tantangan dalam hal keterbukaan informasi, komunikasi,
dan anggaran dalam suatu OPZ. Dalam hal ini, Lembaga pengelolazakat harus memiliki
sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan
umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga
pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini
diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan
pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan
ketentuan syariah islamiah.
b. Akuntabilitas
Bagi muzakki adanya BAZ atau LAZ akan membantu menyalurkan zakat yang wajib
dikeluarkan kepada mustahik, dengan lebih mudah. Namun sebagian dari muzakki
(wajib zakat) masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam hal pendistribusian
zakat yang berhak di samping banyaknya keinginan dari muzaki untuk memberikan
zakat secara langsung kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa
110
pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparasi dalam pelaporan
penyaluran yang tepat sasaran. Sama halnya dengan permasalahan transparansi
pengelolaan zakat, masalah akuntabilitas juga kerap kali menjadi tantangan dalam
pengelolaan zakat. Dalam masalah akuntabilitas ini, lembaga pengelola zakat sangat
dituntut untuk pertanggungjawaban mengenai pengelolaan zakat. Masalah akuntabilitas
di sini adalah terkait dengan bagaimana OPZ itu mampu memberikan laporan
administrasi, pengumpulan serta pendistribusian zakat yang akuntabel dan dikelola oleh
para penanggungjawaban yang professional (Qaradhawi, 2005). Dalam akuntabilitas
laporan, prinsip utama yang harus digunakan adalah transparansi dan kejujuran.
Dengan prinsip ini OPZ berupaya memberikan informasi laporan kegiatan maupun
laporan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara jelas, jujur dan dapat
dipercaya (Endahwati, 2014). Berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat
terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara
pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak
institusi atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Konsep mengenai
akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan
pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap
segala aktivitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi
yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa muda informasi
tersebut diakses oleh masyarakat.
c. SDM
Seiring dengan pertumbuhan OPZ di Indonesia, yang menjadi tantangan selanjutnya
adalah OPZ ini tidak diimbangi dengan adanya pasokan sumber daya amil yang
professional atau minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun amil zakat
adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan
menerima zakat dari para muzakki, menjagadan memeliharanya untuk kemudian
menyalurkannya kepada para mustahik (Hafidhuddin, 2002). Dalam hal ini pekerjaan
menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari
seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Parasarjana meskipun dari
lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti
perbankan atau asuransi (Zumrotun, 2016). Sangat sedikit orang yang memilih untuk
berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi
pilihan hidup dari para sarjana itu, karena tidak ada daya tarik kariernya. Padahal
lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar
111
pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Karena
sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek
materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol (Zumrotun, 2016). SDM amil
zakat saat ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua kelompok: Amil tetap/full
timer; Amil tidak tetap/part timer yaitu orang-orang yang mengelola zakat di lembaga
amil zakat, tapi waktu yang digunakan adalah paru waktu atau sambil mengerjakan
tugas lain yang diprioritaskan. Amil zakat yang saat ini ada menghadapi berbagai
permasalahan, antaralain:
a) Minimnya kompetensi yang diakibatkan karena banyak di antara amil zakat
yang direkrut dari anggota masyarakat atau professional yang tidak memiliki
latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat.
b) Minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil yang berakibat daya tawar
lembaga amil zakat terhadap tenaga berkualitas dan professional rendah. Faktor
ini yang menyebabkan tenaga amil menjadikan pekerjaannya sebagai bukan
pekerjaan utama melainkan pekerjaan sampingan.
c) Minimnya pengembangan kualitas amil yang berakibat tidak seimbangnya
antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan
kemampuan amil.
d. Sistem Akuntansi
Perzakatan Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan organisasi
pengelola zakat saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan
untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan
keuangan kepada masyarakat. Selama ini organisasi pengelola zakat ketika diaudit,
mengalami permasalahan karena adanya istilah-istilah yang menurut tim audit tidak
begitu jelas. Karena memang tidak ditemukan dalam standar akuntansi keuangan sistem
standar akuntansi keuangan syariah yang telah ada. Diantara kunci kesuksesan suatu
organisasi pengelola zakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap
kekuatan financial untuk mendukung program-program yang digulirkannya. Selain itu,
tingkat kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh tingkat kesesuaian operasional
organisasi pengelola zakat dengan sistem syariah islam. kepercayaan ini terutama
kepercayaan diberikan oleh para muzakki dan mustahik, di mana keduanya termasuk
stakeholder utama sistem perzakatan saat ini. Salah satu sumberutama untuk meraih
kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, di
mana organisasi pengelola zakatharus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki
112
kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan maupun
tujuan-tujuan program yang sesuai dengan syariat islam. Karena itu, membangun
sebuah sistem akuntansi yang besifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah
menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi.
e. Sinergi tidak berjalan dengan baik Sinergi antar OPZ adalah prioritas masalah
pengelolaan zakat nasional di OPZ terpenting. Kurangnya sinergi antar OPZ ini
dikarenakan adanya egoisme lembaga terutama pada OPZ besar. Setiap pengelola zakat
memiliki masa lalu yang panjang dan sulit. Saat ini adalah waktu di mana banyak
pengelola zakat, khususnya lembaga zakat, menikmati hasil dari perjuangannya di masa
lampau. Namun di saat hendak menikmati hasil dari perjuangan panjang tersebut, lahir
sebuah regulasi yang dianggap mengancam eksistensinya. Kurangnya sinergi antar
pengelola zakat sangat tampak pada kurangnya kerja sama antar BAZNAS dan LAZ.
Penyebabnya adalah egoisme yang muncul pada kedua pihak pengelola zakat tersebut.
Di satu sisi badan amil zakat menganggap bahwa regulasi zakat yang baru, yakni
Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan undang-
undang yang mengancam eksistensinya. Itulah sebabnya sebagian lembaga zakat
mengajukan review supaya undang-undang tersebut dapat diperbaiki (Huda et al.,
2015). Seharusnya kondisi seperti ini tidak perlu terjadi mengingat seluruh pengelola
zakat pada hakikatnya adalah sebuah lembaga yang berorientasi padakemaslahatan
umat, khususnya muzakki dan mustahik. Seharusnya persatuan lebih diutamakan
dibandingkan mengedepankan bendera organisasi.
Strategi pengembangan
Visi menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia pada 2024 tidak
hanya berfokus pada penguatan ekosistem nasional. Misi menguatkan peran Indonesia dalam
kancah ekonomi syariah dunia juga menjadi bagian integral dari visi ini. Berkontribusi dalam
kemajuan sektor zakat dan wakaf dunia adalah salah satu langkah strategis yang dapat
diprioritaskan mengingat urgensinya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan
ekonomi.
Peranan Indonesia terhadap zakat dan wakaf dunia dapat menjadi satu flagship program
mengingat saat ini belum ada negara yang menjadi pusat pengembangan zakat dan wakaf.
Terlebih, Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf mencapai 500 trilyun seiring 87% jumlah
113
penduduk muslim, kekhasan ekosistem zakat dan wakaf kolaboratif antara pemerintah dan
masyarakat, serta tingkat kedermawanan yang tinggi sebagaimana rilis World Giving Index
CAF 2021.
Indonesia sendiri sejatinya telah memainkan peran ini, yang antara lain dapat dilihat
dari inisiatif Indonesia dalam mendorong penyusunan standarisasi pengelolaan zakat dan
wakaf internasional, yaitu Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP). ZCP
diluncurkan pada tahun 2016 dan saat ini telah diterapkan di beberapa negara. Sementara WCP
baru diluncurkan pada tahun 2018.
Indonesia juga menjadi negara kunci sejak 2010 dalam penumbuhan dan pengawalan
World Zakat Forum (WZF). WZF adalah platform internasional gerakan zakat yang memiliki
peran dalam mensinergikan pemangku kepentingan zakat dunia dalam meningkatkan
kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Sebagai perkembangan terkini, pada 4-5
Desember 2021 lalu, peserta pertemuan tahunan WZF (World Zakat Forum) kesepuluh telah
bersepakat memperluas keanggotaan WZF kepada otoritas dan lembaga wakaf yang ada di
dunia. Perwakilan 37 dari 40 negara anggota WZF juga sepakat untuk mengubah nama WZF
menjadi WZWF (World Zakat and Waqf Forum), sebagai tanda konsolidasi resmi organisasi
pengelola zakat dan wakaf dalam satu payung kelembagaan.
Beberapa resolusi penting lain yang disampaikan dalam pertemuan tahunan ini antara
lain perlunya mendorong kolaborasi dan sinergi lembaga zakat dan wakaf dunia dalam
mengelola dampak sosial dan ekonomi untuk pemulihan ekonomi pasca covid 19; kolaborasi
penguatan dan inovasi teknologi; serta inisiasi proyek percontohan Universitas Online Zakat
Wakaf dan Bank Wakaf di Indonesia sebagai upaya mendorong penguatan literasi zakat dan
wakaf. Poin resolusi lain adalah inisiasi pengukuran Indikator Zakat Dunia dan penyiapan
Indikator Wakaf Dunia pada tahun 2022 sebagai perluasan fungsi WZWF dalam mendukung
hadirnya standarisasi pengelolaan zakat dan wakaf dunia.
Hadirnya WZWF memberikan ruang yang lebih luas bagi Indonesia dalam memimpin
penguatan kemajuan zakat dan wakaf dunia. Beberapa pekerjaan rumah yang perlu dikelola
oleh WZWF ke depan antara lain (1) konsolidasi dan perluasan keanggotaan WZWF, baik
secara jumlah lembaga zakat dan wakaf pada negara anggota, serta negara-negara baru yang
belum menjadi anggota, (2) konsolidasi program zakat dan wakaf secara kolaboratif, sinergis
dan integratif di negara-negara anggota (3) penguatan jejaring WZWF dengan lembaga-
lembaga dunia, seperti PBB, Islamic Development Bank, serta lembaga standarisasi ekonomi
114
dan keuangan syariah antara lain IFSB, AAOIFI dan IIFA-OKI (Irfan Syauqi Beik, Republika,
23 Desember 2021).
Memainkan peran terdepan dalam memajukan zakat dan wakaf dunia tentu
memberikan konsekuensi bagi Indonesia. Salah satu konsekuensinya adalah memastikan
pengelolaan zakat dan wakaf nasional berjalan dengan sistem tata kelola yang baik, bertumbuh
progresif, bermanfaat optimal, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
Pengarus-utamaan zakat dan wakaf dalam mendukung perekonomian nasional akan
melengkapi kontribusi Indonesia tidak hanya dengan kepemimpinan dan inovasi yang cerdas
dalam WZFW, tapi juga dengan contoh nyata yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi pegiat
zakat dan wakaf dunia.
115
PERTANYAAN
1. Jelaskan wakaf dalam hukum islam?
Jawab: Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: awqaf)
didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan
assetdimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk
tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti
menyerahkan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir
(penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan
ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai
dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak
milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi
hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).
2. Siapa orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik negara kepada yayasan?
Jawab: Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada
yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang
dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh
pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz),
dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta
yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-
Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti
mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-
Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab alHanafiyah dengan dana
melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah
mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun
pertanian dan pulau al-Fil.
3. Bagaimana tantangan OPZ dalam sumber daya manusia?
Jawab: Seiring dengan pertumbuhan OPZ di Indonesia, yang menjadi tantangan
selanjutnya adalah OPZ ini tidak diimbangi dengan adanya pasokan sumber daya amil
yang professional atau minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun amil
zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil,
116
memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjagadan memeliharanya untuk
kemudian menyalurkannya kepada para mustahik (Hafidhuddin, 2002). Dalam hal ini
pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau
profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Parasarjana
meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor
keuangan seperti perbankan atau asuransi (Zumrotun, 2016). Sangat sedikit orang yang
memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil
belumlah menjadi pilihan hidup dari para sarjana itu, karena tidak ada daya tarik
kariernya. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang
berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan
transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek
tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol (Zumrotun,
2016). SDM amil zakat saat ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua kelompok:
Amil tetap/full timer; Amil tidak tetap/part timer yaitu orang-orang yang mengelola
zakat di lembaga amil zakat, tapi waktu yang digunakan adalah paru waktu atau sambil
mengerjakan tugas lain yang diprioritaskan.
4. Bagaimana peran Indonesia terhadap zakat?
Jawab: Peranan Indonesia terhadap zakat dan wakaf dunia dapat menjadi satu flagship
program mengingat saat ini belum ada negara yang menjadi pusat pengembangan zakat
dan wakaf. Terlebih, Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf mencapai 500 trilyun
seiring 87% jumlah penduduk muslim, kekhasan ekosistem zakat dan wakaf kolaboratif
antara pemerintah dan masyarakat, serta tingkat kedermawanan yang tinggi
sebagaimana rilis World Giving Index CAF 2021. Indonesia sendiri sejatinya telah
memainkan peran ini, yang antara lain dapat dilihat dari inisiatif Indonesia dalam
mendorong penyusunan standarisasi pengelolaan zakat dan wakaf internasional, yaitu
Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP). ZCP diluncurkan pada
tahun 2016 dan saat ini telah diterapkan di beberapa negara. Sementara WCP baru
diluncurkan pada tahun 2018.
5. Apa saja tugas dan wewenan badan wakaf indonesia?
Jawab: Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
117
7) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam me-ngelola dan mengembangkan
harta benda wakaf.
8) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala
nasional dan internasional.
9) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status
harta benda wakaf.
10) Memberhentikan dan mengganti nazhir.
11) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan
kebijakan di bidang perwakafan.
118
BAB XIV
Finansial Technology Syariah
Pengertian Fintech
Dalam mewujudkan terciptanya lanyanan kepada masyarakat dengan menggunakan
komputer sudah tidak asing lagi. Komputer sudah memiliki peranan yang penting di bidang
keuangan (financial). Istilah Fintech atau financial technology adalah penggabungan dari
penggelolaan keuangan menggunakan sistem technology. Fintech telah menjadi perhatian
masyarakat karena layanan ini menyediakan banyak fitur layanan dalam mempermudah dari
sisi finansial seperti digunakan dalam lembaga keuangan koperasi, perbankan dan asuransi.
Fintech didefinisikan sebagai langkah inovasi terhadap layanan keuangan menurut
National Digital Research Centre (NDRC). Dalam arti layanan keuangan bahwa Fintech
merupakan inovasi di sektor keuangan yang dipadukan dengan sentuhan teknologi-teknologi
modern. Sebagai contoh Transaksi layanan Fintech meliputi berbagai macam transaksi seperti
pembayaran, investasi, kredit online, transfer dan rencana keuangan.
Financial technology (Fintech) juga merupakan langkah inovasi dari sector finansial
yang terintergrasi dengan teknologi untuk menghasilkan fasilitas tanpa adanya perantaraan,
mengubah metode perusahaan dalam meyediakan layanan dan produk, selain itu juga dapat
memberikan privasi, regulasi dan tantangan hukum serta di mungkinkan dapat memberikan
pertumbuhan yang inklusif (Seom dan Dhar, 2017).
Word Economic Forum menjelaskan bahwa Fintech merupakan pemanfaatan teknologi
dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor keuangan. Inovasi keuangan ini berupa pemanfaatan
teknologi untuk dapat menghasilkan cara baru seperti halnya dalam lembaga keuangan seperti
simpanan pinjaman, investasi dan e payment.
Industri Fintech dapat berkembang karena beberapa faktor diantaranya:
a. Adanya perubahan pola pikir konsumen
Perubahan ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin banyak dalam masyakat tetapi
masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan mudah. Hal ini
mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan Fintech untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan cara yang instan dan mulai meninggalkan sistem
konvensional yang harus datang kepada penjual.
119
b. Kemajuan digital
Digitalisasi merupakan perubahan dari sistem yang lama yang belum modern. Di era
sekarang ini digitalisasi sudah digunakan di banyak produk untuk keperluan masyakat.
Seperti halnya pada smartphone yang semakin canggih dan sudah menyebar di
masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam membatu kegiatan dan
kebutuhannya.
c. Perubahan tren
Perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus mendorong
perubahan dan percepatan dalam sebuah trenddi masyarakat.
d. Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi
Potensi untuk mengambil keputusan membeli suatu produk dalam masa ini sudah tidak
dipengaruhi oleh sebuah merk dan institusi melainkan untuk kaum millenial dalam
mengambil keputusan membeli lebih cepat dan behati-hati terhadap penawaran produk
dan jasa.
e. Akses yang semakin mudah
Keterbukaan layanan dan sistem informasi akan semakin memberikan akses yang
mudah dalam bertransaksi. Perkembangan akses ini diawali oleh perkembangan
technology yang akan membuka pangsa pasar baru.
f. Penawaran produk yang menguntungkan
Jika produk yang ditawarkan memberikan benefit dan menguntungkan maka akan
mengubah dan menarik dari sisi konsumen untuk membeli suatu produk yang
ditawarkan.
g. Dukungan kebijakan dari pemerintah
Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan dalam pengawasan merupakan hal
yang penting untuk membatu memajukan industri Fintech dan memberikan dorongan
untuk terus berkembang. Di indonesia lembaga yang di berikan otoritas terhadap
pengawasan Fintech di lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat.
Telah banyak varian dari LKS diseluruh Indonesia dan termasuk pula adalah Bank Syariah.
LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dan berjalan dengan prinsip syariah
120
Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional.
LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus
solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan
konvensional yang menggunakan system ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan
bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara
syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus
bebas dari unsur unsur maysir/judi dan Ghoror/spekulasi/judi. Islam memerintahkan untuk
menjauhi hal hal tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zhalim atau kerusakan
Penyelenggara LKS dituntut memiliki tidak hanya visi bisnis an sich yang bertujuan mengeruk
laba yang setinggi tingginya dengan mengesampingkan syariah namun juga harus memiliki
visi syariah. Proses agar LKS tentap berada dalam prinsip prinsip syariah ketika beroperasional
menjadi tanggung jawab bersama antara lain pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk
untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak
melakukan hilah/trik hanya sekedar kamuflase berkedok syariah dalam parktek dan
operasionalnya.
Pengertian Fintech Syariah
Konsep financial technology mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan
dengan bidang finansial pada lembaga keuangan perbankan, sehingga diharapkan dapat
memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Layanan
keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel
system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending, serta
crowdfunding (Siregar 2016).
Pengertian Fintech Syariah menurut Mukhlisin adalah kombinasi, inovasi yang ada
dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi
berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun fintech ini merupakan terobosan baru
tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif
sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya
sesuai syariah (Yarli, 2019).
Fintech telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data
operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada
industri perbankan, di mana penerapan sistem informasi pada industri perbankan mempunyai
121
dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang
paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemprosesan,
analisa dan penyampaian laporan (informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para
nasabahnya (Supriadi, 2015).
Bentuk Akad Fintech Syariah
Dasar hukum financial technologi di Indonesia diantaranya berlandaskan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi. Aturan tersebut mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P
seperti fintech syariah dan konvensional. Sedangkan, landasan hukum lain yang lebih khusus
terkait fintech syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia
(DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Infomrasi
Berdasarkan Prinsip Syariah.
Dalam Fatwanya menurut DSN MUI (2018) terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan
dalam fintech syariah.
1. Al-bai' (jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan
berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah.
3. Mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf
yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan
usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan
kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
4. Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra's al-maf)
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara
proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
5. Wakalah bi al ujrah yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum
tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah).
6. Qard yaitu akad pinjaman dari oemberi pinjaman dengan jetentuan bahwa penerima
pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara
yang disepakati.
122
Fintech Syariah di Indonesia
Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat, sampai dengan saat ini terdapat
17 penyelenggara fintech syariah tercatat, terdaftar, atau berizin yang beroperasi di Indonesia.
Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya mengatakan, ke-17 fintech tersebut terdiri dari
fintech peer to peer lending (P2P lending), inovasi keuangan digital (IKD) dan securities
crowdfunding. Ronald menyebutkan, selama pandemi Covid-19 terdapat penyelenggara
fintech yang tidak mampu melanjutkan operasionalnya. Namun demikian pada saat bersamaan,
penyelenggara fintech syariah baru dinilai berpotensi mengalami pertumbuhan yang positif.
Hal itu seiring dengan terus tumbuhnnya kinerja industri fintech syariah dari tahun ke tahun.
Ronald mengakui, pertumbuhan yang tinggi itu utamanya disebabkan oleh keberadaan fintech
syariah yang masih baru, sehingga nilai perbandingannya menjadi sangat rendah. Ia meyakini,
pertumbuhan tersebut akan terus berlanjut hingga tahun depan, selaras dengan mulai tingginya
antusias masyarakat terhadap pembiayaan fintech syariah.
Sebagai informasi, berikut adalah daftar fintech syariah berizin dan terdaftar di OJK sampai
dengan 6 Oktober 2021 :
1. Investree
2. Ammana.id
3. Alami
4. Dana Syariah
5. Duha Syariah
6. Lahan Sikam
7. Qazwa.id
8. Papitupi Syariah
9. Ethis
10. Kapitalboost
Kasus-Kasus Fintech Syariah
Contoh kasus kejahatan fintech yang sudah terjadi dialami oleh seorang nasabah
terhadap praktek pinjam meminjam uang secara online, yaitu kasus kejahatan oleh platform
Rupiah Plus. Kasus pada platform Rupiah Plus ini terjadi pada seorang pengguna jasa yang
123
mengalami sebuah keterlambatan dalam hal melakukan suatu pembayaran yang
mengakibatkan seorang penyelenggara jasa menyewa collector untuk melakukan penagihan
utang dari pengguna jasa tersebut. Namun dalam hal ini, disaat melakukan penagihan, collector
tidak hanya menagih dan menghubungi pengguna jasa yang bersangkutan saja tetapi juga
menghubungi nomor telepon lainnya yang terdapat didalam daftar kontak Smartphone
pengguna jasa. Hal ini lah yang merugikan dan mencemarkan nama baik serta membuat malu
pengguna jasa akan hal tersebut. Contoh kasus yang terjadi pada sebuah Platform Rupah Plus
yang didirikan oleh PT Digital Synergy Technology, yang mana terdapat seseorang yang
bernama Ali Akbar, dimana ia terkejut ketika mendapatkan sebuah pesan singkat dengan
menggunakan kata- kata kasar dan menyiratkan sebuah ancaman pada aplikasi WhatsApp serta
meminta untuk menyampaikan pesan kepada teman bernama Satria agar dapat melunasi utang
yang dipinjam dari Platform Rupiah Plus. Padahal, berdasarkan pada Pasal 39 POJK Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan
data dan/ atau informasi mengenai Konsumen nya kepada pihak ketiga. Berkaitan dengan hal
tersebut, akan terdapat kerugian terhadap pengguna jasa dan bisa menjadi faktor terhadap
kepercayaan pengguna jasa kepada Platform Fintech.
Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan bahwa
“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Yang mana akan
menjadi peluang terjadinya kejahatan terhadap fintech yang belum memiliki izin dan terdaftar
secara resmi di OJK. Berkaitan dengan hal diatas terdapat Das Sollen dan Das Sein terhadap
masalah tersebut sehingga antara Peraturan yang dibuat untuk diberlakukan dan dengan
kenyataan yang terjadi saling berlawanan sehingga membuat ketidakadilan terhadap
masyarakat yang dirugikan.
124
PERTANYAAN
1. Jelaskan arti fintech dalam layanan keuangan!
Jawab: Dalam arti layanan keuangan bahwa Fintech merupakan inovasi di sektor
keuangan yang dipadukan dengan sentuhan teknologi-teknologi modern. Sebagai
contoh Transaksi layanan Fintech meliputi berbagai macam transaksi seperti
pembayaran, investasi, kredit online, transfer dan rencana keuangan. Financial
technology (Fintech) juga merupakan langkah inovasi dari sector finansial yang
terintergrasi dengan teknologi untuk menghasilkan fasilitas tanpa adanya perantaraan,
mengubah metode perusahaan dalam meyediakan layanan dan produk, selain itu juga
dapat memberikan privasi, regulasi dan tantangan hukum serta di mungkinkan dapat
memberikan pertumbuhan yang inklusif (Seom dan Dhar, 2017).
2. Sebutkan faktor apa saja yang bisa membuat fintech bisa berkembang?
Jawab: Berberapa faktor yang bisa membuat fintech berkembang :
- Adanya perubahan pola pikir konsumen
Perubahan ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin banyak dalam
masyakat tetapi masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan
mudah. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan Fintech
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang instan dan mulai
meninggalkan sistem konvensional yang harus datang kepada penjual.
- Kemajuan digital
Digitalisasi merupakan perubahan dari sistem yang lama yang belum modern.
Di era sekarang ini digitalisasi sudah digunakan di banyak produk untuk
keperluan masyakat. Seperti halnya pada smartphone yang semakin canggih dan
sudah menyebar di masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam membatu
kegiatan dan kebutuhannya.
- Perubahan tren
Perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus
mendorong perubahan dan percepatan dalam sebuah trenddi masyarakat.
- Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi
Potensi untuk mengambil keputusan membeli suatu produk dalam masa ini
sudah tidak dipengaruhi oleh sebuah merk dan institusi melainkan untuk kaum
125
millenial dalam mengambil keputusan membeli lebih cepat dan behati-hati
terhadap penawaran produk dan jasa.
- Akses yang semakin mudah
Keterbukaan layanan dan sistem informasi akan semakin memberikan akses
yang mudah dalam bertransaksi. Perkembangan akses ini diawali oleh
perkembangan technology yang akan membuka pangsa pasar baru.
- Penawaran produk yang menguntungkan
Jika produk yang ditawarkan memberikan benefit dan menguntungkan maka
akan mengubah dan menarik dari sisi konsumen untuk membeli suatu produk
yang ditawarkan.
- Dukungan kebijakan dari pemerintah
Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan dalam pengawasan merupakan
hal yang penting untuk membatu memajukan industri Fintech dan memberikan
dorongan untuk terus berkembang. Di indonesia lembaga yang di berikan
otoritas terhadap pengawasan Fintech di lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
3. Bagaimana fintech membantu bank syariah?
Jawab: Fintech telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam
memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi
sangat berpengaruh pada industri perbankan, di mana penerapan sistem informasi pada
industri perbankan mempunyai dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan
merupakan salah satu industri yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada
aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemprosesan, analisa dan penyampaian laporan
(informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya (Supriadi,
2015).
4. Bagaimana penyelenggaraan lembaga keuangan syariah bertanggung jawab dan
tetap berada dalam prinsip syariah?
Jawab: Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk
menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus bebas
dari unsur unsur maysir/judi dan Ghoror/spekulasi/judi. Islam memerintahkan untuk
menjauhi hal hal tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zhalim atau
kerusakan Penyelenggara LKS dituntut memiliki tidak hanya visi bisnis an sich yang
126
bertujuan mengeruk laba yang setinggi tingginya dengan mengesampingkan syariah
namun juga harus memiliki visi syariah. Proses agar LKS tentap berada dalam prinsip
prinsip syariah ketika beroperasional menjadi tanggung jawab bersama antara lain
pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur
agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan hilah/trik hanya
sekedar kamuflase berkedok syariah dalam parktek dan operasionalnya.
5. Sebutkan akad apa saja yang diperbolehkan dalam fintech syariah?
Jawab: Dalam Fatwanya menurut DSN MUI (2018) terdapat enam jenis akad yang
diperbolehkan dalam fintech syariah.
- Al-bai' (jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang
mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang
dan harga).
- Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa
dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah.
- Mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu
al-maaf yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib)
dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati
dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra's al-
maf) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati
atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara
proporsional.
- Wakalah bi al ujrah yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan
hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah).
- Qard yaitu akad pinjaman dari oemberi pinjaman dengan jetentuan bahwa
penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan
waktu dan cara yang disepakati.
127
DAFTAR PUSTAKA
(n.d.). Retrieved from http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5961/3/BAB%20II.pdf
(n.d.). Retrieved from https://repository.uir.ac.id/3182/7/bab4.pdf
(n.d.). Retrieved from https://repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/98ab2012c87e-
undang-undang-nomor-23-tahun-1999.pdf
(n.d.). Retrieved from
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16965/05.2%20bab%202.pdf?seq
uence=5&isAllowed=y
(n.d.). Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-
Rakyat.aspx
(n.d.). Retrieved from https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7377/3/BAB%20II.pdf
(n.d.). Retrieved from http://repository.iainpare.ac.id/2343/7/15.2300.014%20BAB%202.pdf
(n.d.). Retrieved from http://e-
campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=92299&jurusan=&jenis=It
It&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain
(n.d.). Retrieved from
https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/provinsi/e76782c8-ec78-
43b5-bc37-e8bc5665f12d/buku-digital/d4ee97547d-6553519990.pdf
7 Produk Asuransi Syariahh yang Penting Untuk Diketahui. (2022). Retrieved from
https://ifg-life.id/2022/09/01/7-produk-asuransi-syariah-yang-penting-untuk-
diketahui/
Akbar, R. A. (2016). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/Dsn-Mui/Iii/2011
tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta yang Berhenti Sebelum Masa
Perjanjian Berakhir pada Produk Prulink Syariah di Pt Prudential Life Assurance.
Retrieved from http://digilib.uinsby.ac.id/13074/
Amalia, D. R. (2019). Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah Dalam Kajian
Islam. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis.
doi:https://doi.org/10.15575/.v3i1.6182
128
Arif, M. N. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengetasan Kemiskinan
di Indonesia. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/303880313_Wakaf_Uang_dan_Pengaruhny
a_terhadap_Program_Pengentasan_Kemiskinan_di_Indonesia
Awaliah, F. (2017). Analisis Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Pada
PT. Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung). Retrieved from
http://repository.radenintan.ac.id/1125/3/BAB_II.pdf
BPRS & BPR: Pengertian dan Perbedaannya. (2020). Retrieved from
https://universalbpr.co.id/blog/bprs-bpr-pengertian-dan-perbedaannya/
BPRS & BPR: Pengertian dan Perbedaannya. (2020). Retrieved from
https://universalbpr.co.id/blog/bprs-bpr-pengertian-dan-perbedaannya/
Budiarto, U. (2021). Peran Strategis Indonesia Memajukan Zakat dan Wakaf Dunia.
Retrieved from https://knks.go.id/isuutama/34/peran-strategis-indonesia-memajukan-
zakat-dan-wakaf-dunia
Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
doi:https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337
Bustaman. (2016). Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian. Retrieved
from http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6368/1/Bustaman.pdf
Dana Pensiun Syariah : Landasan Hukum, Asas, Tujuan dan Fungsi, Jenis, Manajemen
Pengelolaan dan Kendalanya. (2022). Retrieved from https://an-nur.ac.id/dana-
pensiun-syariah-landasan-hukum-asas-tujuan-dan-fungsi-jenis-manajemen-
pengelolaan-dan-kendalanya/
Daryono, A. M. (n.d.). Mengenal Lebih Dalam Gadai Syariah di Indonesia. Retrieved from
https://alamisharia.co.id/blogs/mengenal-lebih-dalam-gadai-syariah-di-indonesia
Dian, A. (n.d.). Ekonomi Syariah – Ciri-ciri, Tujuan, Dasar Hukum dan Bentuk
Kerjasamanya. Retrieved from https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-
syariah/ekonomi-syariah
Fadilla. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. Jurnal Pemikiran dan
Pengembangan Perbankan Syariah. doi:https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.44
129
Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam. doi:
https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.287-310
Fathony, F. (2020). Perkembangan Pasar Saham Syariah di Indonesia. Retrieved from
http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/perkembangan-pasar-saham-syariah-
di-indonesia
Ghafur, A. (2017). Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Retrieved from
https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/218
Harahap, A. R. (2018). Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana di PT.
Bank Mega Syariah Medan. Retrieved from
http://repository.uinsu.ac.id/3940/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20RASYID.pdf
Idris, M. (2022). 9 Produk Pegadaian Syariah yang Diklaim Antiriba. Retrieved from
https://money.kompas.com/read/2022/02/05/142538826/9-produk-pegadaian-syariah-
yang-diklaim-antiriba
Ilyas, R. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Retrieved from
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507
Iqbal, M. (2021, April 21). 5 Produk Populer Bank Syariah di Indonesia. Retrieved from
https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210421134225-29-239595/5-produk-
populer-bank-syariah-di-indonesia-simak-nih
Kendala Pengembangan Asuransi Syariah. (2013). Retrieved from
http://azureskylover.blogspot.com/2013/06/kendala-pengembangan-asuransi-
syariah.html
Kendala Pengembangan Asuransi Syariah. (2013). Retrieved from
http://azureskylover.blogspot.com/2013/06/kendala-pengembangan-asuransi-
syariah.html
Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah di
Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Retrieved from https://jurnal.stie-
aas.ac.id/index.php/jei/article/view/30/29
Mulyono, A. (2022). Menuju Era Uang Rupiah Digital. Retrieved from
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3950-menuju-era-uang-
rupiah-digital.html
130
Munir, M. (2016). Konsep Riba dalam Islam: Analisis Termatik Terhadap Konsep Riba
dalam Al Quran dan Hadits. Retrieved from http://repository.uin-
malang.ac.id/787/6/787.pdf
Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan
Solusi). Insight Management Journal. doi:https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115
Ningsih, S. W., & Fitri, W. (2022). Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech
Syariah Pada Masa Pandemi di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah. Jurnal Hukum.
doi:https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1552
Nugroho, L., & Harnovinsah. (2020). Konsep Dasar Perbankan Syariah. Bandung: Widina.
Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/344264408_KONSEP_DASAR_PERBAN
KAN_SYARIAH
Nurlita, A. (2014). Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam. Jurnal Penelitian
Sosial Keagamaan. Retrieved from https://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/806/766
Pamela. (2022). Dana Pensiun Syariah: Keunggulan hingga Konsep Didalamnya. Retrieved
from https://ajaib.co.id/dana-pensiun-syariah-pengertian-dan-
keunggulannya/#1_Dana_Pensiun_Lembaga_Keuangan_DPLK
Pengertia, Sejarah, dan Organisasi Lembaga Zakat. (2022). Retrieved from https://an-
nur.ac.id/pengertian-sejarah-dan-organisasi-lembaga-zakat/
Pengertian Manajemen Konvensional dan Syariah. (2022). Retrieved from
https://masoemuniversity.ac.id/berita/pengertian-manajemen-konvensional-dan-
syariah.php
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil. (2016). Retrieved from
https://accounting.binus.ac.id/2016/04/27/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil/
Pertiwi, P. (2016). Analisis Penerapan Akutansi Asuransi Pensiun Syariah. Retrieved from
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/76130/Putri%20Pertiwi%20-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
131
Putri, M. I. (2021). Apa Itu Ekonomi Islam dan Tujuannya: Pengertian Menurut para Ahli.
Tirto.id. Retrieved from https://tirto.id/apa-itu-ekonomi-islam-dan-tujuannya-
pengertian-menurut-para-ahli-gik3?utm_source=CopyLink&utm_medium=Share
Putri, M. I. (2021). Apa Itu Ekonomi Islam dan Tujuannya: Pengertian Menurut para Ahli.
Rahmawaty, A. (2013). Riba dalam Perspektif Keuangan Islam. Jurnal Hukum Islam.
Raka. (2021). Kenali Apa Itu Manajemen Bisnis Syariah dan Cara Kerjanya. Retrieved from
https://weplus.id/article/kenali-apa-itu-manajemen-bisnis-syariah-dan-cara-
kerjanya/522/
Ramli, R. R. (2021). AFSI: Hanya Ada 17 Fintech Syariah yang Beroperasi di Indonesia.
Retrieved from https://money.kompas.com/read/2021/11/08/145624126/afsi-hanya-
ada-17-fintech-syariah-yang-beroperasi-di-indonesia?page=all.
Retno, D. (n.d.). Sejarah Berdirinya Bank Sentral Dunia Secara Singkat. Retrieved from
https://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintah/sejarah-berdirinya-bank-sentral
Sasmita, R. N. (2020). Analisis Permasalahan Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) di Jawa Timur. Retrieved from
https://repository.unair.ac.id/96940/3/3.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf
Setiawan, I., Jubaedah, D., & Yuniarti, V. S. (2019). Strategi Pengembangan Bank
Pembiayaan Rakyar Syariah (BPRS) di Jawa Barat. Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis
Syariah. Retrieved from
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5554/pdf
Siswanto, I. E. (2018). Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Retrieved from
https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/
Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. Jurnal Ekonomi Islam.
doi:10.32678/ijei.v5i2.25
Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf
Uang di Indonesia. Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam.
doi:https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002
132
Sulistiawati. (2021). Analisis Sistem Pembayaran Dana Pensiun Pada PT. Taspen (Persero)
KC Bone. Retrieved from
http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/594/1/SULISTIAWATI%20New.pdf
Swawikanti, K. (2022). Bank Sentral: Tujuan, Tugas, dan Wewenang. Retrieved from
https://www.ruangguru.com/blog/tugas-dan-wewenang-bank-sentral
Tabungan Wadiah Beri Banyak Keringanan Biaya-Biaya. (n.d.). Retrieved from
https://bsimobile.co.id/tabungan-wadiah-beri-banyak-keringanan-biaya-biaya/
Tugas dan Wewenang BWI. (n.d.). Retrieved from https://www.bwi.go.id/profil-badan-
wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/
Wahyuni, S. (2019). Penjualan Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah. Retrieved from
http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/15354/1/PENJUALAN%20PRODUK%20GADAI%20SYARIAH.pdf
Wijayawati, L. (n.d.). Analisis Sumber Dana dan Penyaluran Dana dalam Hubungannya
dengan Laba Bersih PT. Nank Bumiputera Tbk, Indonesia. Retrieved from
https://pps.moestopo.ac.id/kelola/no1/2016/isi_p16-59.pdf
Winarto, W. W. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. doi:10.36778/jesya.v3i1.132
Wuragil, S. (2020). Uang dalam Masyarakat Tradisional Modern. Retrieved from
https://www.sarno.id/2020/07/uang-dalam-masyarakat-tradisional-dan-modern/
133
BIODATA PENULIS
Nama Lengkap : Nana Amanah
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 16 Desember 2000
Alamat : Jl. H. Biing No. 2 Kota Bekasi
Email : [email protected]
Pendidikan Formal
2007 – 2013 SDN JATISAMPURNA IV
2013 – 2016 SMP Negeri 15 Kota Bekasi
2016 – 2019 SMK Taruma Negara Bogor
2020 – Sekarang Universitas Krisnadwipayana – Manajemen
134