Jepara Baru

bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia . Maka sejak tanggal berdirinya Budi
Utomo yaitu setiap tanggal 20 Mei 1908 diperingati Hari Kebangkitan Nasional.
Organisasi yang bermunculan pada era Budi Utomo adalah muncullah Indische
Partij, pendirinya adalah Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat
properjuangan bangsa Indonesia, dan Sarekat Islam.

Akan tetapi sejak kongres Budi Utomo pertama, kepengurusan Budi
Utomo diambil alih kaum priayi (bangsawan) dan para pegawai negeri. Tindakan
tersebut membuat para pemuda kecewa kemudian keluar dari Budi Utomo dan
mendirikan organisasi Trikoro Dharmo pada tanggal 7 Maret 1915 di Batavia.

Dari uraian tersebut Kartini sangatlah mempunyai peran strtegis dalam
pergerakan nasional sebelum adanya organisasi pribumi yang secara resmi
melakukan pergerakan nasional dalam menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa
penting dan bersejarah pasca Jong Java, Budi Utomo dan organisasi lainya adalah
adanya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada
secarik kertas yang disodorkan kepada Soegondo ketika Mr. Sunario tengah
berpidato pada sesi terakhir kongres (sebagai utusan kepanduan) sambil berbisik
kepada Soegondo: Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie (Saya mempunyai
suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini), yang kemudian
Soegondo membubuhi paraf setuju pada secarik kertas tersebut, kemudian
diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya
dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin.

Sumpah Pemuda versi Ejaan Yang Disempurnakan:

Pertama
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air

Indonesia.
Kedua

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Ketiga

Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

101

BAB V
MENDIRIKAN YAYASAN BINA BANGSA NUSANTARA

Salah satu rencana program KRJB yang lain adalah mendirikan sebuah
yayasan berstandar Internasional yang bergerak di bidang pendidikan dan
Kesehatan

A. Bidang Pendidikan

Meskipun sekarang ini di Jepara banyak sekali yayasan pendidikan
namun belum ada Yayasan Kartini dan penggunaan Konsep Pendidikan
Berwawasan Masa Depan (Pesan Masa Depan), oleh karenanya KRJB mengajak
dan mendorong semua pihak untuk membuat proyek percontohan sebagai upaya
untuk mencetak generasi muda masa depan yang siap tampil untuk menjadi
pemimpin bangsa.

Untuk menjadi bangsa yang besar maka kualitas pendidikan sangatlah
mutlak dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualiats SDM (Sumber Daya
Manusia) yang nantinya juga diharapkan dapat mengolah SDA (Sumber Daya
Alam ) secara lebih mandiri, jujur, adil dan merata yang dilandasi keikhlasan
dalam membangun bangsa dan negara.

Dengan pendidikan ini pula kita berharap agar para pemuda kita dapat
tergugah hatinya untuk bangkit membangun bangsanya yang lebih baik. Menurut
pandangan RA. Kartini bahwa untuk membangkitkan rasa berbangsa ,maka
haruslah dimulai dari kalangan atas (bangsawan) sampai kalangan bawah
pertama-tama yang harus dimulai/dibutuhkan adalah pendidikan nalar dan budi
pekerti (“Naast’t hoofd hart geleid worden”) sebagaimana yang diungkapkan Dri
Arbaningsih dalam “Kartini dari Sisi Lain”, 2005:4

Salah satu usaha yang dirintis RA. Kartini dalam mewujudkan gagasan
dan ide-idenya tersebut adalah disamping membentuk Komunitas Kaum Muda
yang diberi nama “Jong Java”, dia juga mendirikan sekolah untuk kaum
perempuan, cita-citanya untuk mengangkat drajat kaum wanita dan memajukan
pendidikan kaum wanita tersebut berhasil diwujudkan setelah menikah dengan
RTAA. Djojohadiningrat, dia diberi kesempatan oleh suaminya untuk
mendirikan sekolah wanita di teras timur Rembang kompleks kantor kabupaten.

102

Kondisi zaman pada era perjuangan RA. Kartini dengan kondisi
perjuangan pada zaman sekarang ini tentulah berbeda, meskipun saat ini berbeda
bentuk dan Indonesia sudah merdeka, namun inti penjajahan tersebut masih
sangat terasa hadir dalam kehidupan kita, yaitu terjajah ekonominya dari
cengkraman kaum kapitalis, terjajah dari derasnya pola budaya barat yang bersifat
negatif serta terjajahnya rakyat dari kaum ”bangsawan birokrat” yang korup dan
KKN, juga terjajahnya rakyat dari rasa kurangya rasa empati dan kepedulianya
terhadap nasib rakyat kecil yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

Perjuangan RA. Kartini dibidang pendidikan dalam konsep Jepara Baru
dijadikan tonggak awal dalam membangun Jepara Baru seutuhnya baik melalui
pergerakan moralnya membentuk KRJB (Komunitas Rakyat Jepara Bersatu)
seperti halnya dulu RA. Kartini mendirikan Komunitas Kaum Muda yang diberi
nama “Jong Java” maupun dengan mendirikan sekolah yang secara spesifik
mengadopsi dan mengeksplorasi beberapa konsep pendidikan RA. Kartini yang
yang diwujudkan dalam sebuah yayasan dengan nama : Yayasan Pendidikan
Bina Bangsa “RA. Kartini Jepara”.

Pendidikan Berwawasan Masa Depan mengisyaratkan merampingkan Mata
Pelajaran yang selama ini ada, mengurangi beban materi pelajaran anak yang
dirasa belum perlu pada kronologis usianya, menerapkan komposisi proses belajar
mengajar 50% teori dan 50% praktek, menekankan pengembangan kebiasaan
berfikir kreatif-inovatif (daya nalar) dan sopan santun, membatasi hanya
maksimal 25 siswa secara genetikal miskipun masih dalam satu lingkungan
sekolahan, dalam 1 kelas, mewajibkan mengikuti tes potensi diri melalui program
Brain Sinopsis (semacamnya) sebagai dasar untuk mengetahui potensi anak dan
pengelompokan kelas, Ruangan Kelas dilengkapi peralatan
komputer,visual/audio visual dan jaringan internet yang sudah diseterilkan
maupun peralatan lain yang menunjang, khusus bahasa diwajibkan
menggunakan native speaker dari sumber bahasa langsung secara berkala,
sedangkan untuk pendidikan agama juga melibatkan tokoh agama/ulamak
setempat secara berkala terutama dalam pengujian praktek ibadah dan
sebagainya.

Jadi keberhasilan Konsep Pendidikan Berwawasan Masa Depan proses
tidak semata-mata dilihat dari hasil Ujian Nasionalnya semata melaikan seberapa
jauh seorang anak bisa diserap secara langsung ilmunya bagi dirinya sendiri dan
bermanfaat bagi orang lain. Contoh dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam :
bagaimana seorang anak bisa bersuci, berwudlu, membiasakan dan mengerjakan
sholat wajib dan Janazah atau shalat sunnah lain dengan benar yang sudah teruji

103

atau disertifikasi seorang ulamak setempat yang dianggap sudah representatif ilmu
agamanya atas sebuah proses pembelajaran yang telah dilakukan guru
sekolahnya.

Contoh lain di bidang bahasa inggris misalnya, bagaimana seorang anak
didik setelah menyelesaikan tingkat SD/Mi sudah bisa belajar Bahasa Inggris
dengan cepat sehingga bisa berbicara Bahasa Inggris secara lancar sekaligus bisa
menulis dan menejemahkan teks-teks berbahasa Inggris, jika ditingkat SD/MI
belum tercapai maka wajib baginya untuk bisa di tingkat SMP/MTs. Untuk itulah
kenapa harus satu paket mulai Pra TK sampai tingkat SMP/MTs begitu juga
mengapa Juga sampai jam 3 sore baru pulang sekolah.

Disamping itu ada kesinambungan materi kurikulum secara paket,
maksudnya konsep pendidikan Berbasis Kurikulum Terbuka ini sengaja dirancang
khusus agar mulai usia pra TK, TK, SD/MI dan SMP/MTs masih dalam 1
lingkungan sekolah yang sama agar terjadi kesinambungan kurikulum melalui
pemantuan catatan fortofolio anak didik sehingga dapat diukur tingkat
kemajuanya seorang anak berdasarkan potensi awal yang dimiliki anak didik
tersebut.

Waktu belajar sampai dengan Jam 3 sore (kecuali Pra TK, TK dan SD/MI
sampai kelas II), untuk mengurangi ruang gerak anak dalam bermain, kecuali bagi
siswa yang khusus mengikuti pendidikan khusus informal, oleh karenanya di
dalamnya juga dilengkapi berbagai hiburan yang bersifat mendidik seperti home
theater,musik, permainan atau game-game positif yang bisa mengendorkan syaraf
kejenuhan sekaligus dapat merangsang daya kreatifitas anak sewaktu sedang
bermain tersebut.

Hari masuk tetap 6 hari kerja, libur di hari Jum’at hanya saja khusus
hari ahad menggunakan model pembelajara out dor yang sudah terstruktur di
dalam kurikulum, sehingga mapel yang dikhususkan untuk hari ahad adalah
Pendidikan Olah Raga-Kesehatan, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Agama
praktek ibadah

Mengingat pada usia Pra TK s/d SD/MI merupakan masa-masa emas
yang sensitif maka tenaga pendidiknya justru haruslah yang benar-benar
prfesional dibidangya, akan tetapi dalam perekrutan tenaga pendidik tidak
didasarkan semata-mata pada seberapa tinggi tingkat pendidikanya, bersertifikasi
atau tidak, akan tetapi sejauhmana seorang pendidik tersebut benar-benar mampu
memberikan motivasi yang terbaiki dan sanggup membangkitkan semangat anak

104

didiknya untuk belajar, bisa mengeksplorasi potensi anak secara maksimal untuk
dikembangkan sesuai kemampuanya, menguasai materi pelajaran yang diajarkan
dengan sesungguhnya serta mampu membangun komunikasi dan menjalin
hubungan emosional antara seorang pendidik dengan peserta didik dan
sebagainya.

Perampingan Mata Pelajaran

Mata Pelajaran yang sudah dirampingkan dalam Konsep Pendidikan
Berwawasan Masa Depan tersebut meliputi :

1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2) Ilmu Pengetahuan Umum
3) Pendidikan Kecakapan Berbahasa
4) Pendidikan Kecakapan Berhitung
5) Pendidikan Ketrampilan dan Kewirausahaan
6) Pendidikan Moral Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
7) Pendidikan Seni Budaya dan Olah Raga

Mata Pelajaran yang sudah dirampingkan dalam Konsep Pendidikan Berwawasan
Masa Depan tanpa harus keluar dari mata pelajaran Kurikulum Nasional
tersebut meliputi :

1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
(Pendidikan Agama dan Pelajaran Agama yang serumpun bagi
MTs/MA) yang sudah dimodifikasi materi dan sistem pembelajaranya

2) Ilmu Pengetahuan Umum
( Ilmu Biologi, Fisika dan IPS yang serumpun )

3) Pendidikan Kecakapan Berbahasa
(Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Arab bagi
MTs/MA dan Bahasa Asing lainya) yang sudah dimodifikasi materi dan
sistem pembelajaranya

4) Pendidikan Kecakapan Berhitung sistem

(Mapel matematika) yang sudah dimodifikasi materi dan
pembelajaranya

5) Pendidikan Ketrampilan dan Kewirausahaan sistem
(Mapel Ketrampilan) yang sudah dimodifikasi materi dan
pembelajaranya

6) Pendidikan Moral Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
(Mapel PKN) yang sudah dimodifikasi materi dan sistem pembelajaranya

105

7) Pendidikan Seni Budaya dan Olah Raga
( Mapel Seni Budaya dan Olah Raga) yang sudah dimodifikasi materi dan
sistem pembelajaranya

Dengan mengembangkan Konsep Pendidikan Berwawasan Masa Depan
maka adanya dikotomi antara pendidikan Umum dan Pendidikan agama menjadi
berkurang karena pada prinsipnya antara pendidikan agama dan pendidikan
umum menjadi sama pentingnya yang saling bersenergi. Dengan adanya
keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang didukung
dengan pendidikan moral pancasila dan wawasan kebangsaan diharapkan akan
tercipta generasi bangsa yang bermoral dan beradab dengan semangat
kebangsaan yang tinggi.

B. Bidang Kesehatan

RA Kartini pernah bercita-cita ingin jadi seorang dokter, namun sayang
cita-cita mulia tersebut belum terwujud, maka tidak ada salahnya jika cita-cita
mulia Kartini kita wujudkan bersama.

Dalam konteks era sekarang ini bukan lagi untuk hanya sekedar menjadi
seorang dokter lagi, melainkan bagaimana di Kabupaten Jepara mempunyai
kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dengan biaya terjangkau dengan
mendirikan Rumah Sakit bertaraf Internasional sehingga jaminan kesehatan
mayarakat Jepara menjadi lebih terjamin dan berkualitas.

Sekilas mungkin hal ini mustakhil seperti halya di zaman RA Kartin yang
saat itui belum ada dokter pribumi , tapi mungkin dalam rentang 100 tahun
kedepan cita-cita rumah sakit bertaraf Internasional bukan lagi sesuatu yang
mustakhil bagi Kota Jepara.

KRJB hanya berusaha mengajak semua pihak untuk berfikir dan terus
berfikir agar mayarakat terjamin kesehatanya karena masyarakat yang sehat
jasmani dan rohaninya maka dapat memperkokoh bangunan pemerintahan yang
sanggup menghadapi segala rintangan dan tantangan masa depan.

Tugas RA. Kartini belum berakhir, maka dipundak kita bersama cita-cita
Kartini harus kita perjuangkan dalam menyongyong masa depan yang lebih baik.
Perjuangan RA Kartini masih panjang dan untuk itulah dibutuhkan generasi-
generasi masa depan yang ditempa dengan kualitas pendidikan yang maksimal
dan profesional, maka salah satu solusinya adalah mendirikan Yayasan Bina
Bangsa RA Kartini Jepara

106

BAB VI

MBS DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN

MUTU PENDIDIKAN

Pada prinsipnya bahwa harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan
oleh kualitas pendidikannya. Dalam konteks bangsa Indonesia, peningkatan mutu
pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan
merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia
secara menyeluruh , Seiring dengan era otonomi dan proses demokrasi serta asas
desentralisasi, maka pengembangan kualitas pendidikan menuntut partisipasi dan
pemberdayaan seluruh komponen pendidikan dan penerapan konsep pendidikan
sebagai suatu sistem.

Salah satu konsep pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu
pendidikan sekarang ini yang sesuai dengan paradigma desentralisasi dewasa ini
dalah konsep School Based Management - Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

A. Pengertian istilah MBS dan MPMBS

Istilah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dalam bahasa Inggrinya SBM
(School Based Management) mulai diperkenalkann dan berkembang di Amirika,
Model SBM dalam balam Bahasa Indonesia disebut MBS yaitu Manajemen
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai model manajemen yang
memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan
mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi istilah MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah
(efektivitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi dan pemerataan serta akses
pendidikan), sedangkan MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis
Sekolah) lebih difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan secara lebih
maksimal dan komprehensip.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan mutu pendidikan adalah suatu
sekolah yang dapat memuaskan pelanggannya baik pelanggan internal maupun
eksternal. Dengan kata lain, mutu pendidikan yaitu apabila suatu sekolah dapat

107

mewujudkan lulusan sesuai dengan harapan para lulusan, orang tua, pendidikan
lanjut, pemerintah, dan dunia usaha, serta masyarakat secara luas

Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para
pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang
mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya
dipandang bahwa para kepala
sekolah merasa nirdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan
terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin
pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang
menumpulkan kreativitas berinovasi.

Oleh karena sangat mendesak maka para ahli di bidang pendidikan di
Amirika Serikat mencoba menerapkan konsep MBS yang terjadi akibat adanya
ketidakpuasan tersebut dan melakukan reformasi pendidikan yang terjadi dalam
dua gelombang.

Gelombang pertama terjadi pada tahun 1970-an pada saat sekolah-sekolah
di distrik menerapkan Side-Based Management (SBM). Gelombang pertama
ditandai dengan adanya sentralisasi fungsi-fungsi pendidikan pada tingkat pusat,
mencakup kurikulum dan ujian nasional

Gelombang kedua terjadi pada tahun 1980-an, dan MBS mulai diterapkan
secara serius. Gelombang kedua terjadi dengan pengurangan keterlibatan
pemerintah pusat dan pemerintah federal. Berbagai upaya baik individu dan
organisasi mulai bergerak untuk menerapkan dan mengembangkan MBS dengan
keyakinan bahwa penyerahan pengelolaan sumber daya ke tingkat sekolah akan
membuat kemajuan.

Reformasi pendidikan di Amerika Serikat sebagai implementasi dari
penerapan konsep MBS mempunyai dua ciri utama yakni :

1. Desentralisasi administratif: kantor pusat Otoritas Pendidikan Lokal
menunjuk tugas-tugas tertentu yang dilkasanakan oleh kepala sekolah dan
guru di lingkungan sekolah. Kantor pusat menyerahkan kewenangan ke
bawah, tetapi sekolah lokal masih bertanggung-jawab ke atas.

2. Manajemen berbasis setempat (lokal), suatu struktur yang memberi
wewenang kepada para orangtua, guru dan kepala sekolah di masing-
masing sekolah untuk menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran,

108

menentukan kurikulum, serta menggaji dan memberhentikan staf. Di sini
kewenangan pembuatan keputusan adalah lokal, sedangkan tanggung-
jawab tidak ditujukan ke atas, tetapi ke masyarakat yang dilayani sekolah.

B. Tujuan Penerapan MBS

Manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan kinerja sekolah melalui
pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah
yang dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan sekolah yang baik yaitu
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

MBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui
pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk
melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan. Pendapat senada juga dinyatakan Dirjen
Pendidikan, Menengah (2003:32) yang mengatakan bahwa tujuan MBS adalah :

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian otonomi kepada
sekolah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada
secara mandiri.

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarkat dalam
penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama.

3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat,
serta pemerintah tentang kualitas sekolah dan pendidikan pada umumnya.

4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan.

C. Prinsip-prinsip MBS

Ada beberapa prinsip umum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan
MBS yaitu:

1. Memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas, sehingga dapat melancarkan
ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas, khususnya
kualitas siswa.

2. Bergagas pada prinsip saling berbagi, mengisi, membantu dan menerima.
Pembagian kekurangan tersebut hendaknya sesuai dengan fungsi, peran
masing-masing.

109

3. Adanya profesionalisme seluruh komponen terkait, baik para praktisi
pendidikan, pengelola dan manajer pendidikan lainnya termasuk
profesionalisme dewan sekolah.

4. Adanya tuntunan tanggungjawab dan keterlibatan masyarakat didalam
pelaksanaan pendidikan, artinya tanggungjawab pelaksanaan pendidikan
saja tapi merupakan tanggungjawab bersama.

5. Diarahkan kepada terbentuknya dewan sekolah, sebagai institusi yang
pada akhirnya bertugas melaksanakan MBS. Dengan demikian dapat
disebutkan bahwa pembentukan dewan sekolah merupakan prasyarat
implementasi MBS. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelola sekolah. (Dirjen Pendas dan Menengah, 2003:33).

D. Implementasi MBS
Implementasi MBS akan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah

yang lain dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Namun demikian
implementasi MBS akan berhasil apabila bertolak dari strategi yang mengacu
pada prinsip-prinsip, karakteristik MBS itu sendiri. Slamet P.H. dalam Muhamad
Syaifudin dkk (2007:4) menyatakan bahwa strategi utama yang perlu ditempuh
dalam implementasi MBS adalah sebagai berikut:

1. menyosialisasikan konsep MBS
2. melakukan analisis situasi
3. merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai melalui pelaksanaan

MBS
4. mengidentifikasikan fungsi-fungsi yang dilibatkan untuk mencapai tujuan

MBS
5. menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi melaui analisis SWOT
6. memiliki langkah-langkah pemecahan masalah atau tantangan
7. membuat rencana jangka pendek menengah dan panjang
8. melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka

pendek MBS
9. melakukan pemantauan dan evaluasi proses hasil MBS.

E. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga
pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi , dan input-input lainnya
yang diperlukan dalam proses pendidikan. Ada pula yang mengaitkan mutu pada
proses (pembelajaran), dengan argumen bahwa proses pendidikan (pembelajaran)

110

itu yang paling menentukan kualitas. Jika mutu ingin diraih, proses harus diamati
dan dijadikan fokus perhatian. Melalui proses, penyelenggaraan pendidikan dapat
mengembangkan pendidikan, metoda, dan teknik-teknik pembelajaran yang
dianggap efektif. Orientasi mutu dari aspek output mendasarkan pada hasil
pendidikan (pembelajaran) yang ditunjukan oleh keunggulan akademik dan
nonakademik di suatu sekolah.

Banyak sekolah yang mulai sadar bahwa antara berbagai input, proses,
dan output, perlu diperhatikan secara seimbang. Bahkan untuk menjamin mutu,
langkah-langkah sudah dimulai dari misi, tujuan, sasaran, dan target dalam
bentuk desain perencanaan yang mantap. Para pendidik harus selalu sadar akan
hasil yang akan diperoleh bagi siswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu,
dan gambaran akan hasil yang ingin dicapai itu pada gilirannya akan memberikan
motivasi untuk mengembangkan input dan proses yang sesuai. Bahkan saat ini
mutu pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari prestasi yang dicapai, tetapi
bagaimana prestasi tersebut dapat dibandingkan dengan standar yang ditetapkan,
seperti yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 35 dan PP No.19
Tahun 2005.

Penetapan standar untuk melihat mutu pendidikan masih banyak yang
didasarkan pada keinginan yang kuat dari pengguna (customer) dan pemangku
kepentingan (stakeholder) pendidikan. Termasuk pengguna (customer) dan
pemangku kepentingan adalah siswa, guru, orang tua pengguna jasa pendidikan,
pengguna jasa lulusan yang menuntut kompetisi tertentu sebagai indikator
kelayakan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan suatu tugas atau
pekerjaan, atau berbagi peran dalam kehidupan sosial yang merupakan output
pendidikan. Sementara masalah input dan proses dianggap sebagai masalah
internal sekolah yang merupakan prerogatif profesi tenaga kependidikan.
Sebenarnya, input, proses, dan output tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Ketiganya merupakan masalah internal atau eksternal yang akan menentukan
mutu pendidikan sekolah.

Dalam konteks pendidikan, produk dari lembaga pendidikan berupa jasa.
Kepuasan pelanggannya (siswa, orangtua, dan masyarakat) dapat dibagi dalam
dua aspek yaitu tata layanan pendidikan dan prestasi yang dicapai siswa. Dari
aspek tata layanan pendidikan, kepuasaan pelanggan dilihat dari layanan
penyelenggaraan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan, seperti layanan
bagi siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan dari aspek prestasi yang dicapai

111

siswa, mutu dihubungkan dengan capaian yang telah diperoleh dalam kaitannya
dengan kompetensi yang diinginkan oleh pelanggan.

Di Indonesia, mutu dalam pengertian absolute dapat kita lihat dari adanya
beberapa sekolah unggulan, baik yang berasal dari sekolah yang berbasis
masyarakat maupun sekolah yang diprakarsai oleh pemerintah. Beberapa sekolah
yang “unggul”, adalah sekolah-sekolah yang ingin tampil beda, dengan kekhasan
yang tidak dimiliki sekolah lain.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, mutu dalam pengertian relative
(standar) diterapkan dengan mengacu pada sejumlah standar yang digunakan
untuk melakukan pengecekan standar yang berkaitan dengan kinerja satuan
pendidikan dan kelayakan pengelolaan satuan pendidikan, yang disebut dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Akreditasi Sekolah. Standar
Nasional Pendidikan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terdapat
sejumlah standar, yang meliputi: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
pendidikan.

Salah satu standar penilaian yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia
sampai sekarang ini adalah ujian nasional. Ujian nasional sebagai alat pengukur
(penerapan standar) pencapaian standar kompetensi, juga menjadi standar yang
setiap tahunnya mengalami peningkatan agar mencapai mutu yang lebih tinggi.

Pentingnya pelanggan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di
Indonesia direspon positif oleh pemerintah dengan dibentuknya Komite Sekolah,
yang antara lain menyalurkan aspirasi masyarakat pengguna jasa pendidikan. Hal
ini lebih diperkuat lagi dengan penerapan MBS sebagaimana dinyatakan dalam
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya pasal 51, ayat (1).
Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud manajemen berbasis sekolah adalah
bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal
ini kepala sekolah dan guru dibantu komite sekolah/madrasah dalam mengelola
kegiatan pendidikan. Dari penjelasan pasal 51, ayat (1) tersebut, wawasan mutu
dari segi kepuasan konsumen sudah menyatu dalam penerapan manajemen
berbasis sekolah.

F. Konsep MBS yang Ideal

112

Salah satu konsep yang ideal yang dikembangkan oleh Slamet P.H terdiri
dari output, proses dan input (Nurkolis, 2003: 111). Output sekolah diukur dengan
kinerja sekolah, yaitu
pencapaian atau prestasi yang dihasilkan oleh proses sekolah. Kinerja sekolah
dapat diukur dari efektivitas, kualitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, moral
kerja. Proses sekolah adalah proses pengambilan keputusan, pengelolaan
kelembagaan, pengelolaan program, dan belajar-mengajar. Input sekolah antara
lain visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, input manajemen, input
sumber daya. Model MBS ideal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kualitas dan inovasi
2. Input Proses Output Oucomes
3. Pengelolaan Efektivitas
4. Produktivitas
5. Efisiensi Internal
6. Efisiensi Eksternal

1. Peran Masing-Masing Pihak Dalam MBS

Pihak-pihak yang dimaksud dalam manajemen berbasis sekolah adalah
kantor pendidikan pusat, kantor pendidikan daerah kabupaten atau kota, dewan
sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah, orang tua siswa dan masyarakat luas
(lih. Uraian selengkapnya dalam Nurkolis, 2003: 115-128).

a. Peran Kantor Pendidikan Pusat dan Daerah

Peran dan fungsi Departemen Pendidikan di Indoensia di era otonomi daerah
sesuai dengan PP No.25 thn 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat
antara lain menetapkan standar kompetensi siswa dan warga, peraturan
kurikulum nasional dan sistem penilaian hasil belajar, peneytapan pedoman
pelaksanaan pendidikan, penetapan pedoman pembiayaan pedidikan, penetapan
persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa,
menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu, menjaga kesetaraan
mutu antara daerah kabupaten/kota dan antra daerah provinsi agar tidak terjadi
kesenjangan yang mencolok, menjaga keberlangsungan pembentukan budi
pekerti, semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme melalui program
pendidikan.

113

Peran pemerintah daerah adalah menfasilitasi dan membantu staf sekolah
atas tindakannya yang akan dilakukan sekolah, mengembangkan kinerja staf
sekolah dan kinerja siswa dan seleksi karyawan. Dalam kaitannya dengan
kurikulum, menspesifikasi tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan dan
kemudian memberikan kesempatan kepada sekolah menentukan metode untuk
menghasilkan mutu pembelajaran.

Pemerintah kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsi, yaitu :

1) memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri
dan swasta;

2) memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh aset atau
sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga guru, prasarana dan sarana
pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan dan sebagainya;

3) melaksanakan pebertugas mbinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik
yang bertugas pada satuan pendidikan. Selain itu dinas kab/kota bertugas
sebagai evaluator dan inovator, motivator, standarisator, dan informan,
delegator dan koordinator.

b. Peran Dewan Sekolah dan Pengawas Sekolah

Dewan sekolah (komite sekolah) memiliki peran: menetapkan kebijakan-
kebijakan nyang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik untuk
pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, visi
dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah,
menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dengan pemerintah
pusat, menyatukan seluruh
komponen sekolah.

Pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator antara kebijakan pemda
kepada masing-masing sekolah antara lain menjelaskan tujuan akademik dan
anggarannya serta memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi
masalah dalam menerjemahkan visi pemda. Mereka memberikan kesempatan
untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen
metode pengajaran, bertindak sebagai model dalam melaksanakan MBS dengan
cara melakukannya sendiri dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dan
staf pemda.

c. Peran Kepala Sekolah

114

Pada tingkat sekolah, peran kepala sekolah sangat sentral sebagai figur
pengambil kebijakan dan keputusan strategis dalam pengembangan sekolah.
Untuk itu dalam kerangka MBS integritas dan profesionalitas kepala sekolah
sangat dibutuhkan. Untuk itu peran kepala sekolah memiliki banyak fungsi antara
lain :

1. sebagai evaluator melakukan pengukuran seperti kehadiran, kerajinan dan
pribadi para guru, tenaga kependidikan, administrasi sekolah dan siswa.

2. sebagai manajer memahami dan mampu mengaplikasikan fungsi-fungsi
manajerial (planning, organizing, actuating, dan controling (lih. juga Ernie T.
Sule dan Kurniawan Saefullah, 2005:6).

3. sebagai administrator bertugas, sebagai pengendali struktur organisasi
(pelaporan dan kinerja sekolah), melaksanakan administrasi substantif
(kurikulum, siswa, personalia, keuangan, sarana, humas dan administrasi
umum).

4. sebagai supervisor (memberikann pembinaan atau bimbingan kepada para
guru dan tenaga kependidikan).

5. sebagai leader (mampu menggerakkan orang lain agar melakukan
kewajibannya secara sadar dan sukarela).

6. sebagai inovator (cermat dan cerdas melakukan pembaharuanpembaharuan
dan inovasi-inovasi baru).

7. sebagai motivator (memberikan semangat dan dorongan kepada para guru
dan staf untuk bergairah dalam pekerjaan).

Di samping enam fungsi di atas Wohlstetter dan Mohrman mengatakan
bahwa kepala sekolah adalah sebagai designer, motivator, fasilitator dan liasion.
Sebagai designer membuat rencana dengan memberikan kesempatan untuk
terciptanya diskusidiskusi (secara demokratis) menyangkut isu-isu dan
permasalahan di seputar sekolah dengan tim pengambil keputusan sekolah.
Sebagai fasilitator mendorong proses pengembangan kemampuan seluruh staf dan
mampu menyediakan dan mempergunakan semua sumber daya untuk
pengembangan sekolah. Sebagai liasion atau penghubung sekolah dengan dunia di
luar sekolah, membawa ide-ide baru dan hasil-hasil penelitian di sekolah dan
mampu mengkomunikasikan kinerja dan hasil sekolah kepada stakeholder di luar
sekolah (Nurkolis, 2003: 119-122).

115

Dari fungsi-fungsi di atas E, Mulyasa (2005:97) menambahkan satu fungsi
lagi, yakni sebagai educator (pendidik), yakni mampu memberikan pembinaan
(mental, moral, fisik dan artistik) kepada para guru dan staf serta para siswa untuk

d. Peran Para Guru

Pedagogi reflektif menunjuk tanggung-jawab pokok pembentukan moral maupun
intelektual dalam sekolah terletak pada para guru. Karena dengan dan melalui
peran para guru hubungan personal autentik untuk penanaman nilai-nilai bagi
para siswa berlangsung (Paul Suparno, dkk, 2002:61-62). Untuk itu guru yang
profesional dalam
kerangka pengembangan MBS perlu memiliki kompetensi antara lain kompetensi
kepribadian (a.l. integritas, moral, etika dan etos kerja), kompetensi akademik
(a.l.
sertifikasi kependidikan, menguasai bidang tugasnya dan belajar belajar) dan
kompetensi
kinerja (a.l. terampil dalam pengelolaan pembelajaran).
Pemberdayaan dan akuntabilitas para guru adalah syarat penting dalam MBS.
Menurut Cheng (1996) peran para guru adalah sebagai rekan kerja, pengambil
keputusan,
dan pengimplementasi program pengajaran (Nurkolis, 2003:123).

e. Peran Para Administrator

Cheng (1996) juga mengemukakan bahwa peran administrator sekolah
dalam
MBS adalah pengembang dan pemimpin dalam mencapai tujuan. Mereka
mengembangkan tujuan-tujuan baru untuk sekolah secara kontekstual dan
memimpin warga sekolah untuk mencapai tujuan dan berkolaborasi dan terlibat
penuh dalam fungsifungsi sekolah. Mereka memperbesar sumber-sumber daya
untuk mempromosikan perkembangan sekolah (Nurkolis, 2003: 23).

f. Peran Orang Tua dan Masyarakat

Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep MBS adalah
pemberdayaan partisipasi para orang tua dan masyarakat. Peran orang tua dan
masyarakat secara kelembagaan adalah dalam dewan sekolah atau komite
sekolah. Filosofi yang menjadi landasan adalah bahwa pendidikan yang pertama
dan utama adalah dalam keluarga (orang tua) dan masyarakat adalah pelanggan

116

pendidikan yang perkembangannya dipengaruhi oleh kualitas para lulusan.
Sekolah memiliki fungsi subsidier, fungsi primer pendidikan ada pada orang tua
(Piet Go, 2000: 46).

Untuk itu orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pengelolaan dan
pengembangan sekolah. Menurut Cheng (1989) ada dua bentuk pendekatan untuk
mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan.
Pertama, pendekatan school-based dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke
skolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru-orang tua dan
mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. Kedua, pendekatan home-
based, yaitu orang tua membantu anaknya belajar di rumah bersama-sama dengan
guru yang berkunjung ke rumah (Nurkolis, 2003:126).

Sedangkan peran masyarakat bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga
dengan menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib serta
menjalankan kontrol sosial dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Peran
tokoh-tokoh masyarakat dengan jalan menjadi penggerak (menggerakkan
masyarakat supaya berpartisipasi dalam pendidikan), menjadi informan dan
penghubung (menginformasikan harapan dan kepentingan masyarakat kepada
sekolah, dan menginformasikan sekolah kepada masyarakat), koordinator
(mengkoordinasikan kepentingan sekolah dengan kebutuhan bisnis di lingkungan
masyarakat, misalnya praktek, magang, dsb), pengusul (mengusulkan kepada
pemerintah daerah agar ada kebijakan, mis. pajak pendanaan pendidikan).

2. Melakukan Strategi Peningkatkan Kualitas Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan Kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan
melalui beberapa cara pendekatan , seperti

a. meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian
daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes
bakat (Scholastic Aptitude Test), sertifikasi kompetensi dan profil portofolio
(portofolio profile),

b. membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran
melalui belajar secara kooperatif (cooperative learning),

c. menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam
sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah
pada jam-jam libur,

117

d. pekerjaan, membimbing siswa membuat daftar riwayatr hidupnya dan
mengembangkan meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar
melalui penguasaan materi (mastery learning) dan penghargaan atas
pencapaian prestasi akademik,

e. membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-
kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan,
bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membimbing
siswa menilai pekerjaan- portofolio pencarian pekerjaan (John Bishop,
dlm Nurkolis, 2003: 78-79).

Kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan menerapkan Total Quality
Management (TQM). TQM pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh
Edward Deming, Paine, dkk tahun 1982 (Daniel Kambey, 2004:34-45;
Suryosubroto, 2004:198). TQM dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus-
menerus di mana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat
untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan dan harapan
pelanggan saat ini dan di masa mendatang. TQM Merupakan suatu pendekatan
dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing
organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan.

Namun pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan
karakteristiknya, yaitu :

1) fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal,
2) memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas,
3) menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah,
4) memiliki komitmen jangka panjang,
5) membutuhkan kerja-sama tim (team work),
6) memperbaiki proses secara berkesinambungan,
7) menyelenggarakan pendidikan dan latihan,
8) memberikan kebebasan yang terkendali,
9) memiliki kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan
karyawan.

118

Dengan kata lain bahwa pendidikan bukan hanya sebatas proses formalitas
semata untuk mengejar nilai akademis semata dan hanya untuk memenuhi
kebutuhan ilmu untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana proses pendidikan
tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan membekas dalam diri seorang anak
secara berkesinambungan yang diwujudkan dalam sikap sopan santun, taat
beribadah, menghormati kepada orang tua dan gurunya.

Surat RA. Kartini kepada Nyonya Abendanon, 15 Agustus 1902 :

“Ada suatu kali datang seorang anak kepada seorang perempuan tua, bertanyalah orang
tua itu...”apa kehendakmu nak..?, karena tiada barang suatu apa kepunyaanku, tiada
makanan yang enak-enak, tiada barang perhiasan maupun pakaian...?”, dan jawab anak
itu : “...bukan barang yang enak-enak ibu, bukanlah barang perhiasan, bukan pakaian
yang aku kehendaki...wahai ibu, berilah saya bunga melati yang berkembang di dalam
hati” ...bagaimana rasanya, aduhai....dengarkanlah dia dalam bahasa yang bermula,
dengarlah permintaan anak itu, alangkah manisnya, di

dalamnya maksudnya, perumpamaan tembangnya....yooo naaa ...sekar melati ingkang
mekar ing njeroning ati......Tuan, kami kini sedang mempelajari nyanyian bukan
nyanyian beriang-riang hati, adakah pernah engkau dengar bangsa kami bernyanyi riang-
riang? pada pesta yang seriang-riangya?.....hidup ini adalah rindu bukanlah nyanyian
keriangan hati. Alangkah indahnya bagaikan di dalam mimpi terdengar suara lagu yang
suci ,damai, rata, nyaring membawa kami melambung tinggi ke taman surga bahagia
.....”

Dalam kelanjutan surat RA. Kartini tersebut dijelaskan bahwa dalam
mendidik anak haruslah juga mendidik watak dan memupuk kemauan anak
sebesar-besarnya secara terus menerus, dan untuk bisa menerima pelajaran yang
diibaratkan bunga-bunga yang berkembang banyak sekali yang tiada habis, tidak
bisa diperoleh dengan begitu saja, melainkan haruslah membelinya yaitu dengan
puasa (sunnah), berjaga-jaga waktu (mengerjakan sholat lima waktu dengan
istiqomah), senantiasa bersepikan diri untuk senantiasa bertafakkur/berdzikir
kepada Allah adalah dapat membuka nur cahaya Allah ke dalam hati seseorang,
mustakhil bagi kita untuk memperoleh nur cahaya itu tanpa mau berusaha
dengan sungguh-sungguh....habis malam terbitlah siang dari kegelapan terbitlah
cahaya terang.

Bahwa watak (character) dan kepribadian (personality) adalah satu dan
sama, akan tetapi, dipandang dari segi yang berlainan. Kalau orang hendak

119

mengadakan penilaian (jadi mengenakan norma), maka lebih tepat dipakai istilah
“watak”; tapi kalau bermaksud menggambarkan bagaimana adanya (jadi tidak
melakukan penilaian) lebih tepat dipakai istilah “kepribadian.” ,, jadi watak,
walaupun pada dasarnya telah ada tetapi masih bisa mengalami pertumbuhan
atau perkembangan.Watak sangat bergantung pada faktor-faktor eksogen
(lingkungan pendidikan, pengalaman, dan sebagainya). Untuk itulah kenapa RA.
Kartini sangat menganjurkan pendidikan watak secara terus menerus memberikan
motivasi yang terbaiki dan sanggup membangkitkan semangat anak didiknya
untuk belajar, bisa mengeksplorasi potensi anak secara maksimal untuk
dikembangkan sesuai kemampuanya, menguasai materi pelajaran yang diajarkan
dengan sesungguhnya serta mampu membangun komunikasi dan menjalin
hubungan emosional antara seorang pendidik dengan peserta didik dan
sebagainya, itulah salah satu program kerja KMJB kedepan di bidang pendidikan.

Yayasan Pendidikan Anak Bangsa “RA. Kartini”

Perjuangan RA. Kartini dibidang pendidikan dalam konsep Jepara Baru
dijadikan tonggak awal dalam membangun Jepara Baru seutuhnya baik melalui
pergerakan moralnya membentuk KMJB (Komunitas Menuju Jepara Baru)
seperti halnya dulu RA. Kartini mendirikan Komunitas Kaum Muda yang diberi
nama “Jong Java” maupun dengan mendirikan sekolah yang secara spesifik
mengadopsi dan mengeksplorasi beberapa konsep pendidikan RA. Kartini yang
“berbasis Kurikulum Terbuka” yang diwujudkan dalam sebuah yayasan dengan
nama : Yayasan Pendidikan Anak Bangsa “RA. Kartini”, mengingat terlalu
lambat bilamana harus menggantungkan kebijakan pemerintah pusat.

Pendidikan Berbasis Kurikulim Terbuka mengisyaratkan merampingkan
Mata Pelajaran yang selama ini ada, mengurangi beban materi pelajaran anak
yang dirasa belum perlu pada kronologis usianya, menerapkan komposisi proses
belajar mengajar 50% teori dan 50% praktek, menekankan pengembangan
kebiasaan berfikir kreatif-inovatif (daya nalar) dan sopan santun, membatasi
hanya maksimal 25 siswa secara genetikal miskipun masih dalam satu
lingkungan sekolahan, dalam 1 kelas, mewajibkan mengikuti tes potensi diri
melalui program Brain Sinopsis sebagai dasar untuk mengetahui potensi anak dan
pengelompokan kelas, Ruangan Kelas dilengkapi peralatan
komputer,visual/audio visual dan jaringan internet yang sudah diseterilkan
maupun peralatan lain yang menunjang, khusus bahasa diwajibkan
menggunakan native speaker dari sumber bahasa langsung secara berkala,
sedangkan untuk agama juga melibatkan tokoh agama/ulamak setempat secara
berkala terutama dalam pengujian praktek ibadah dan sebagainya.

120

Jadi keberhasilan proses belajar Berbasis Kurikulim Terbuka mengajar
tidak semata-mata dilihat dari hasil Ujian Nasionalnya melaikan seberapa jauh
seorang anak bisa diserap secara langsung ilmunya bagi dirinya dan bermanfaat
bagi orang lain. Contoh dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam : bagaimana
seorang anak bisa bersuci, berwudlu, membiasakan dan mengerjakan sholat wajib
dan Janazah atau shalat sunnah lain dengan benar yang sudah teruji atau
disertifikasi seorang ulamak setempat yang dianggap sudah representatif ilmu
agamanya atas sebuah proses pembelajaran yang telah dilakukan guru
sekolahnya.

Contoh lain di bidang bahasa inggris misalnya, bagaimana seorang anak
didik setelah menyelesaikan tingkat SD/Mi sudah bisa belajar Bahasa Inggris
dengan cepat sehingga bisa berbicara Bahasa Inggris secara lancar sekaligus bisa
menulis dan menejemahkan teks-teks berbahasa Inggris, jika ditingkat SD/MI
belum tercapai maka wajib baginya untuk bisa di tingkat SMP/MTs. Untuk itulah
kenapa harus satu paket mulai Pra TK sampai tingkat SMP/MTs begitu juga
mengapa Juga sampai jam 3 sore baru pulang sekolah.

Mata Pelajaran yang sudah dirampingkan tersebut meliputi : 1).
Pendidikan Agama, 2).Pendidikan Budi Pekerti dan Seni Budaya, 3). Pendidikan
Bahasa, 4). Kecakapan Berhitung, 5. Ilmu Pengetahuan Umum, 6. Pendidikan
Ketrampilan dan 7). Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan, sedangkan untuk
mapel-mapel lain dimasukkan pada sub indikator kedalam 7 mapel yang
serumpun atau mendekati. Muatan materi pelajaran disesuakan berdasarkan
kebutuhan pragmatis dan kondisi kemampuan anak secara riil yang bisa diserap
langsung oleh orang tua atau lingkunganya dimana siswa bertempat tinggal.

Disamping itu ada kesinambungan materi kurikulum secara paket,
maksudnya konsep pendidikan Berbasis Kurikulum Terbuka ini sengaja dirancang
khusus agar mulai usia pra TK, TK, SD/MI dan SMP/MTs masih dalam 1
lingkungan sekolah yang sama agar terjadi kesinambungan kurikulum melalui
pemantuan catatan fortofolio anak didik sehingga dapat diukur tingkat
kemajuanya seorang anak berdasarkan potensi awal yang dimiliki anak didik
tersebut. Waktu belajar sampai dengan Jam 3 sore (kecuali Pra TK, TK dan
SD/MI sampai kelas II), untuk mengurangi ruang gerak anak dalam bermain,
kecuali bagi siswa yang khusus mengikuti pendidikan khusus informal, oleh
karenanya di dalamnya juga dilengkapi berbagai hiburan yang bersifat mendidik
seperti home theater,musik, permainan atau game-game positif yang bisa
mengendorkan syaraf kejenuhan sekaligus dapat merangsang daya kreatifitas anak
sewaktu sedang bermain tersebut.

121

Hari masuk tetap 6 hari kerja, libur di hari Jum’at hanya saja khusus
hari ahad menggunakan model pembelajara out dor yang sudah terstruktur di
dalam kurikulum, sehingga mapel yang dikhususkan untuk hari ahad adalah
Pendidikan Olah Raga-Kesehatan, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Agama
praktek ibadah

Mengingat pada usia Pra TK s/d SD/MI merupakan masa-masa emas
yang sensitif maka tenaga pendidiknya justru haruslah yang benar-benar
prfesional dibidangya, akan tetapi dalam perekrutan tenaga pendidik tidak
didasarkan semata-mata pada seberapa tinggi tingkat pendidikanya, bersertifikasi
atau tidak, akan tetapi sejauhmana seorang pendidik tersebut benar-benar mampu
memberikan motivasi yang terbaiki dan sanggup membangkitkan semangat anak
didiknya untuk belajar, bisa mengeksplorasi potensi anak secara maksimal untuk
dikembangkan sesuai kemampuanya, menguasai materi pelajaran yang diajarkan
dengan sesungguhnya serta mampu membangun komunikasi dan menjalin
hubungan emosional antara seorang pendidik dengan peserta didik dan
sebagainya.

122