Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum 39 5. Mengarahkan Pembentukan Hukum Budaya memengaruhi pembentukan hukum dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya tercermin dalam regulasi hukum dan kebijakan publik yang diadopsi oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya dan nilai sosial saling terkait dan saling memengaruhi. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai sosial yang menjadi landasan bagi perilaku dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang budaya dan nilai-nilai sosial membantu kita menghormati keragaman dalam masyarakat dan mengakui kompleksitas dalam interaksi antarindividu dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial terhadap hukum merupakan faktor penting dalam pembentukan, penegakan, dan pemahaman terhadap sistem hukum di suatu masyarakat. Budaya dan nilai-nilai sosial memainkan peran kunci dalam menentukan normanorma yang diatur oleh hukum serta cara hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, budaya mempengaruhi pembentukan norma hukum dengan mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang dianggap penting oleh suatu masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang mementingkan nilai-nilai kekeluargaan, hukum tentang warisan dan keluarga akan tercermin dalam nilai-nilai tersebut. Selain itu, budaya juga dapat mengakar dalam

40 Pengantar Ilmu Hukum sistem hukum melalui adat istiadat atau tradisi yang diakui sebagai sumber hukum yang sah. Kedua, nilai-nilai sosial memainkan peran dalam penegakan hukum dan pemahaman terhadap keadilan. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas mempengaruhi cara hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam masyarakat. Pemahaman terhadap konsepkonsep ini membentuk sikap dan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berpihak kepada kepentingan sosial yang lebih luas. Selain itu, budaya dan nilai-nilai sosial juga memengaruhi bagaimana masyarakat memandang aturan hukum dan tingkat kepatuhan terhadapnya. Masyarakat yang menginternalisasi nilai-nilai sosial dalam budaya mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum, sementara masyarakat dengan nilai-nilai yang bertentangan mungkin memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah. 24 Dengan memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial terhadap hukum, kita dapat lebih menghargai keragaman dalam sistem hukum di berbagai masyarakat dan mengakui bahwa hukum tidak bersifat statis, tetapi dapat beradaptasi dengan perubahan budaya dan nilainilai sosial. Hal ini menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembentukan hukum yang efektif dan relevan bagi masyarakat yang dilayani. 24 Maine, Henry Sumner, and Dante J Scala. Ancient Law. (Routledge, 2017). 27-28

Pengantar Ilmu Hukum 41 Perspektif Manusia dan Komunitas dalam Konteks Hukum membahas kompleksitas hubungan antara individu dan masyarakat dalam penerapan serta penegakan hukum. Fokusnya meliputi bagaimana individu berinteraksi dalam komunitas yang diatur oleh aturan hukum, serta pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial dalam pembentukan sistem hukum. Perspektif ini mengakui bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan perilaku individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat yang beraneka ragam. Dengan memahami peran budaya dan nilai sosial, kita dapat melihat bagaimana hukum menjadi instrumen yang mempertahankan keteraturan sosial, mempromosikan keadilan, dan memperkuat identitas serta harmoni dalam komunitas. Melalui perspektif ini, ditekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana ia diterapkan, sehingga menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai manusia dan komunitas dalam penyusunan serta implementasi hukum yang efektif dan relevan bagi masyarakat.

42 Pengantar Ilmu Hukum 1. Apa yang dimaksud dengan "perspektif manusia dan komunitas" dalam konteks hukum? Jelaskan bagaimana hubungan antara individu dan masyarakat dipahami dalam perspektif ini. 2. Bagaimana budaya dan nilai-nilai sosial memengaruhi pembentukan dan penegakan hukum dalam suatu masyarakat? Berikan contoh konkret untuk mendukung jawaban Anda. 3. Mengapa pendidikan hukum dianggap penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Jelaskan bagaimana pendidikan hukum dapat membantu individu memahami peran mereka dalam menjaga ketertiban sosial. 4. Mengapa pengakuan terhadap keragaman budaya dalam pembentukan hukum sangatlah penting? Berikan argumen untuk mendukung pernyataan Anda. 5. Bagaimana hukum dapat menjadi instrumen untuk memperkuat identitas dan harmoni dalam sebuah komunitas? Jelaskan peran hukum dalam membentuk nilai-nilai kolektif masyarakat dan menjaga keteraturan sosial.

Pengantar Ilmu Hukum 43 BAB 4 Lingkup Studi dan Cabang-cabang Hukum

44 Pengantar Ilmu Hukum etelah menyelesaikan bacaan tentang Lingkup Studi dan Cabang-cabang Hukum, mahasiswa akan memahami konsep segmentasi ilmu hukum antara Hukum Publik, Hukum Privat, dan bidang lainnya. Mereka akan memahami perbedaan antara Hukum Publik yang mencakup regulasi negara terhadap individu dan institusi publik, seperti hukum konstitusi, administrasi negara, dan hukum pidana, dengan Hukum Privat yang mengatur hubungan antara individuindividu dan entitas swasta, termasuk hukum perdata, kontrak, harta benda, dan warisan. Selain itu, mahasiswa akan memahami pentingnya spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu hukum, seperti hukum konstitusi, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum perusahaan, dan lain sebagainya. Spesialisasi ini memungkinkan mereka untuk fokus pada bidang-bidang khusus yang sesuai dengan minat dan karier yang diinginkan, serta memahami kompleksitas dan tantangan yang dimiliki oleh setiap cabang hukum dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan keragaman dalam ilmu hukum serta pentingnya spesialisasi untuk pengembangan profesional di masa depan. Segmentasi ilmu hukum antara Hukum Publik, Hukum Privat, dan bidang lainnya mencerminkan pembagian studi hukum berdasarkan lingkup dan subjek yang diatur. Hukum Publik menitikberatkan pada regulasi negara terhadap individu dan entitas publik, termasuk hukum konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan, hukum administrasi negara yang mengatur aktivitas S

Pengantar Ilmu Hukum 45 administratif, serta hukum pidana yang menetapkan norma-norma untuk mengatur perilaku kriminal dan sanksi yang berlaku. Di sisi lain, Hukum Privat mengatur hubungan antara individu-individu atau entitas swasta, seperti hukum perdata yang mencakup kontrak, harta benda, warisan, dan tanggung jawab perdata lainnya. Selain itu, terdapat bidang-bidang lain dalam ilmu hukum seperti hukum internasional, hukum lingkungan, hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, dan lain sebagainya, yang masing-masing memiliki fokus khusus dan memainkan peran penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat secara luas. Segmentasi ini memungkinkan para ahli hukum untuk memperdalam pemahaman mereka dalam bidang tertentu sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. 1. Hukum publik Hukum Publik adalah bagian dari ilmu hukum yang menitikberatkan pada regulasi negara terhadap individu dan entitas publik. Di dalam Hukum Publik, terdapat beberapa cabang utama yang meliputi: 25 a. Hukum Konstitusi Hukum Konstitusi adalah cabang hukum yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, hak-hak dasar warga negara, dan prosedur perubahan konstitusi. Dalam konteks Hukum Konstitusi, terdapat beberapa aspek penting yang diatur: 25 Amos, Sheldon. The Science of Law. Vol. 10. (D. Appleton, 2018). 20-21

46 Pengantar Ilmu Hukum 1) Struktur Pemerintahan: Hukum Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini mencakup pengaturan lembaga-lembaga seperti presiden, parlemen, dan sistem peradilan. 2) Pembagian Kekuasaan (Checks and Balances): Hukum Konstitusi menetapkan prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga. Prinsip ini juga dikenal sebagai checks and balances. 3) Hak-hak Dasar Warga Negara: Hukum Konstitusi melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara, hak atas privasi, hak memilih, hak beragama, dan hak-hak lainnya. Konstitusi biasanya mencantumkan deklarasi hak-hak tersebut. 4) Prosedur Perubahan Konstitusi: Hukum Konstitusi mengatur prosedur untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi suatu negara. Proses ini biasanya melibatkan persetujuan dari lembaga-lembaga tertentu atau mekanisme referendum untuk mengganti atau menambah ketentuan konstitusi. Hukum Konstitusi memiliki peran sentral dalam menentukan kerangka kerja pemerintahan dan hakhak dasar warga negara dalam suatu negara. Ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi yang menjadi dasar bagi sistem hukum suatu negara. Perubahan konstitusi juga

Pengantar Ilmu Hukum 47 mencerminkan kemampuan negara untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi seiring waktu. Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum yang berfokus pada regulasi aktivitas administratif pemerintahan. Hal ini mencakup beberapa aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, antara lain: 26 1) Pembuatan Kebijakan: Hukum Administrasi Negara mengatur proses pembuatan kebijakan pemerintah, termasuk penentuan dan pelaksanaan kebijakan publik yang mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. 2) Pelaksanaan Program Publik: Cabang hukum ini juga menangani aspek pelaksanaan programprogram publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini meliputi tata cara pelaksanaan program-program sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain, serta pengaturan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program tersebut. 3) Tata Cara Pemerintahan yang Efektif: Hukum Administrasi Negara juga mengatur tata cara pemerintahan yang efektif, termasuk prosedur administratif, proses pengambilan keputusan, pengaturan birokrasi, dan standar pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memastikan 26 Frank, Jerome, and Brian H Bix. Law and the Modern Mind. (Routledge, 2017). 70-71

48 Pengantar Ilmu Hukum bahwa pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efisien demi kepentingan masyarakat. 4) Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Cabang hukum ini juga melibatkan pengaturan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan. Ini termasuk prosedur pengaduan publik, audit pemerintah, dan lembaga-lembaga pengawas yang bertugas untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara merupakan bagian penting dari sistem hukum suatu negara yang berfokus pada regulasi dan pengaturan aktivitas administratif pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mengutamakan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan dan programprogram publik. b. Hukum Pidana Hukum Pidana adalah cabang hukum yang menetapkan norma-norma hukum yang mengatur perilaku kriminal, penuntutan terhadap pelaku kejahatan, dan penerapan sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum pidana. Dalam konteks Hukum Pidana, terdapat beberapa aspek penting yang diatur: 27 1) Norma-Norma Perilaku Kriminal: Hukum Pidana menetapkan norma-norma yang menentukan tindakan atau ketentuan kriminalisasi. Ini 27 Frank, Jerome, and Brian H Bix. Law and the Modern Mind. (Routledge, 2017). 73-74

Pengantar Ilmu Hukum 49 mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian hingga kejahatan serius seperti pembunuhan. 2) Penuntutan Terhadap Pelaku Kejahatan: Cabang hukum ini mengatur proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan jaksa. Ini meliputi penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti, dan proses pengadilan untuk menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku kejahatan. 3) Penerapan Sanksi atau Hukuman: Hukum Pidana menentukan jenis sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sanksi ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang ditetapkan sesuai dengan beratnya tindakan kejahatan. 4) Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Cabang hukum ini juga mencakup prinsip-prinsip penting seperti asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege), asas kesalahan (nulla poena sine culpa), asas proporsionalitas hukuman, dan asas rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, Hukum Pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan menetapkan aturan yang jelas tentang perilaku kriminal dan mengatur penanganan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah tindakan kejahatan, memberikan keadilan kepada korban, dan mendidik serta mendisiplinkan

50 Pengantar Ilmu Hukum pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Hukum Publik memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah atau entitas publik dengan individu-individu dalam masyarakat. Melalui regulasi yang diatur oleh Hukum Publik, negara dapat menjaga keteraturan, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat serta menetapkan batasbatas wewenang pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Hukum Publik juga melindungi hak-hak warga negara dan masyarakat secara umum dengan menetapkan aturan yang berlaku untuk kepentingan bersama. 2. Hukum Privat Hukum Privat adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu atau entitas swasta di dalam masyarakat. Hukum Privat, dalam kontras dengan Hukum Publik, berfokus pada aspek-aspek privat atau perdata dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bidang utama dalam Hukum Privat adalah hukum perdata, yang mencakup regulasi berbagai hubungan dan transaksi antara individu atau entitas swasta. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa aspek yang diatur, antara lain: 28 a. Kontrak Hukum perdata mengatur tentang kontrak antara pihak-pihak swasta, termasuk pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikat 28 Coulson, Noel. A History of Islamic Law. (Routledge, 2017). 31-32

Pengantar Ilmu Hukum 51 untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dapat dilaksanakan menurut hukum. Dalam konteks hukum perdata, kontrak mencakup berbagai jenis perjanjian, seperti perjanjian jual beli, sewamenyewa, kerja sama bisnis, pinjaman, dan lain sebagainya. Pertama, pembuatan kontrak melibatkan proses penawaran, penerimaan, dan pertimbangan yang sah antara para pihak. Para pihak harus memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk mengadakan kontrak dan tidak terhalang oleh hambatan-hambatan hukum seperti paksaan, penipuan, atau kesalahan esensial lainnya. Kedua, pelaksanaan kontrak mengacu pada pemenuhan kewajiban dan hak-hak yang terkandung dalam kontrak. Pihak yang melanggar kontrak dapat dikenai sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan kontrak atau hukum yang berlaku. Ketiga, penyelesaian kontrak adalah proses menyelesaikan atau mengakhiri kontrak, baik secara sukarela antara pihak-pihak yang terlibat maupun melalui prosedur hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran kontrak. Hukum perdata dalam konteks kontrak berperan penting dalam menjaga kepastian hukum dalam hubungan antarpihak swasta, melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi ketidakpatuhan terhadap kontrak. Kontrak merupakan instrumen hukum yang vital dalam aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi, yang memungkinkan berbagai pihak untuk bertransaksi

52 Pengantar Ilmu Hukum dan berinteraksi secara jujur dan adil dalam masyarakat. b. Harta Benda Hukum perdata mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan peralihan hak atas harta benda, yang meliputi berbagai jenis aset seperti tanah, bangunan, mobil, uang, dan aset lainnya. Dalam konteks hukum perdata, pengaturan mengenai harta benda mencakup beberapa aspek utama: 29 1) Kepemilikan: Hukum perdata menetapkan aturan tentang kepemilikan atas harta benda, yakni hak eksklusif seseorang atau entitas untuk memiliki, menggunakan, dan mengendalikan suatu harta. Ini mencakup aspek pendaftaran kepemilikan dan pembuktian hak kepemilikan terhadap harta benda. 2) Penggunaan: Hukum perdata mengatur tentang cara penggunaan harta benda yang dimiliki, termasuk hak untuk menggunakan, menguasai, atau memanfaatkan harta benda tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik. 3) Peralihan Hak: Hukum perdata mengatur mekanisme peralihan hak atas harta benda, baik melalui jual beli, warisan, hibah, pemberian, atau peralihan hak lainnya. Ini mencakup prosedur pendaftaran, penyerahan, dan pembuktian sahnya peralihan hak. 4) Perlindungan Hak: Hukum perdata juga memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan 29 Rudini Hasyim Rado, Marlyn Jane Alputila, and Nurul Widhanita Y Badilla, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH) (Penerbit Nem, 2022). 75-77

Pengantar Ilmu Hukum 53 dan penggunaan harta benda dari tindakantindakan yang dapat merugikan atau mengancam hak tersebut, seperti pencurian, penggelapan, atau perusakan. Dengan adanya aturan hukum perdata tentang harta benda, masyarakat dapat menjaga kepastian hukum dalam mengelola dan menggunakan aset-aset mereka. Hukum perdata membantu memastikan bahwa hak-hak kepemilikan dan penggunaan harta benda diakui dan dilindungi, sehingga memfasilitasi transaksi bisnis, pembiayaan, pengembangan properti, dan kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, hukum perdata juga memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa terkait hak atas harta benda antara individu atau entitas swasta.. c. Warisan Hukum perdata mengatur tentang pewarisan harta benda dari seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Proses pewarisan ini mencakup beberapa aspek yang diatur dalam hukum perdata: 30 1) Prosedur Pembagian Warisan: Hukum perdata menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam pembagian warisan. Hal ini mencakup penentuan siapa saja ahli waris yang berhak menerima bagian dari warisan dan bagaimana pembagian 30 Haack, Susan. ‚Of Truth, in Science and in Law.‛ In Expert Evidence and Scientific Proof in Criminal Trials, 93– 116. (Routledge, 2017). 55-56

54 Pengantar Ilmu Hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2) Hak-hak Ahli Waris: Hukum perdata juga mengatur hak-hak ahli waris terhadap warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Hak-hak ini meliputi hak untuk menerima bagian dari warisan sesuai dengan ketentuan hukum, serta hak untuk mengelola dan menguasai bagian warisan yang diterima. 3) Pengelolaan Warisan: Hukum perdata mengatur mengenai pengelolaan warisan, termasuk pengelolaan aset, utang, dan kewajiban-kewajiban lain yang terkait dengan warisan. Ahli waris yang menerima bagian dari warisan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dengan benar dan sesuai dengan hukum. Proses pewarisan dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pembagian harta benda setelah meninggal dunia, serta melindungi hak-hak ahli waris. Selain itu, pengaturan pewarisan juga membantu mencegah terjadinya sengketa antara ahli waris terkait pembagian warisan. Dengan adanya hukum perdata yang jelas mengenai warisan, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan warisan serta menghindari konflik di antara keluarga terkait pembagian harta benda yang ditinggalkan.. Hukum Privat memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai hubungan antarindividu dan entitas swasta dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil dalam mengatur hak, kewajiban, dan

Pengantar Ilmu Hukum 55 tanggung jawab individu atau entitas swasta, serta menyelesaikan sengketa secara hukum yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut. Dengan demikian, Hukum Privat membantu menjaga kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung kegiatan ekonomi serta sosial dalam masyarakat. 3. Bidang-bidang lain dalam ilmu hukum Selain cabang-cabang hukum seperti hukum publik dan hukum privat, terdapat juga bidang-bidang lain dalam ilmu hukum yang memiliki fokus khusus dan memainkan peran penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat secara luas. Beberapa contoh bidang hukum tersebut antara lain hukum internasional, hukum lingkungan, hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Setiap bidang hukum ini memiliki ruang lingkup dan kajian yang spesifik sesuai dengan tema yang diangkat. Hukum internasional, misalnya, mengatur hubungan antarnegara dan organisasi internasional serta isu-isu seperti perdamaian, perang, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia di tingkat global. Hukum lingkungan memfokuskan pada regulasi perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan isu-isu keberlanjutan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan kualitas lingkungan. Sementara itu, hukum perusahaan mengatur mengenai pendirian, struktur, dan kegiatan perusahaan, termasuk hal-hal terkait pengaturan kepemilikan, operasi bisnis, dan tanggung jawab

56 Pengantar Ilmu Hukum korporasi. Hukum ketenagakerjaan, di sisi lain, mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja serta hak-hak tenaga kerja, kondisi kerja, upah, dan perundingan kolektif. 31 Setiap bidang hukum ini memiliki peran penting dalam menyusun regulasi yang memberikan arah dan tata kelola dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan memiliki spesialisasi dalam bidang-bidang hukum ini, kita dapat menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan modern yang semakin kompleks dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan. Spesialisasi dan segmentasi adalah dua konsep yang penting dalam ilmu hukum namun memiliki makna dan aplikasi yang berbeda. Spesialisasi merujuk pada pemusatan atau fokus khusus dalam bidang-bidang tertentu dalam ilmu hukum. Para ahli hukum memilih untuk mengkhususkan diri dalam bidang tertentu seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum lingkungan, hukum internasional, dan lain sebagainya. Spesialisasi memungkinkan para ahli hukum untuk mengembangkan pemahaman mendalam dan keahlian khusus dalam aspek-aspek tertentu dari ilmu hukum. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kontribusi 31 Aziz, Sukiman, Ilyas Sarbini, Gufran Sanusi, and Ahmad Yasin. Pengantar Ilmu Hukum. (Zahir Publishing, 2019). 48-50

Pengantar Ilmu Hukum 57 yang signifikan dalam penyelesaian masalah hukum yang kompleks dalam bidang spesialisasinya. Sementara itu, segmentasi ilmu hukum mengacu pada pembagian ilmu hukum menjadi bagian-bagian atau segmen-segmen berbeda berdasarkan karakteristik atau cakupan masing-masing. Misalnya, segmentasi ilmu hukum mencakup pemisahan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan negara atau pemerintah, termasuk hukum konstitusi, administrasi negara, dan hukum pidana. Di sisi lain, hukum privat mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta, seperti hukum perdata yang mencakup kontrak, harta benda, dan warisan. Segmentasi juga mencakup pembagian ilmu hukum berdasarkan cabang-cabangnya, seperti hukum konstitusi, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. 32 Kedua konsep ini saling melengkapi dalam memahami struktur dan keragaman ilmu hukum. Spesialisasi memberikan kedalaman pengetahuan dan keahlian dalam bidang-bidang tertentu, sementara segmentasi memberikan gambaran umum tentang struktur ilmu hukum secara keseluruhan. Para ahli hukum yang mengkhususkan diri dalam bidang tertentu akan tetap memahami kerangka kerja ilmu hukum secara keseluruhan dan bagaimana bidang spesialisasi mereka berinteraksi dengan segmen lainnya dalam praktik hukum. Dengan demikian, spesialisasi dan segmentasi merupakan konsep penting dalam mengembangkan ilmu 32 Maine, Henry Sumner, and Dante J Scala. Ancient Law. (Routledge, 2017). 50

58 Pengantar Ilmu Hukum hukum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia saat ini. Spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu hukum mengacu pada fokus khusus pada bidang-bidang tertentu dalam ilmu hukum yang menuntut pengetahuan mendalam dan keahlian khusus. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan beragamnya topik yang tercakup dalam ilmu hukum serta kebutuhan akan pemahaman yang mendalam dalam bidang-bidang tersebut. Spesialisasi ini memungkinkan para ahli hukum untuk mengembangkan keahlian khusus dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pada konteks yang lebih terbatas atau khusus, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian masalah hukum yang kompleks. Contoh spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu hukum meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum lingkungan, hukum internasional, hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, hukum keluarga, hukum teknologi informasi, dan banyak lagi. Dengan spesialisasi dalam bidang-bidang ini, para ahli hukum dapat memahami secara mendalam aturan dan prinsip hukum yang berlaku dalam konteks tertentu. Misalnya, seorang ahli hukum perdata akan memiliki pengetahuan mendalam tentang kontrak, kepemilikan, dan hak-hak perdata lainnya, sementara seorang ahli hukum lingkungan akan memiliki pemahaman yang luas tentang regulasi lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam. Spesialisasi ini juga memungkinkan kolaborasi lintas disiplin antara ahli hukum, ilmuwan, dan praktisi lainnya untuk mengatasi tantangan kompleks dalam kehidupan modern yang melibatkan aspek-aspek hukum yang berbeda.

Pengantar Ilmu Hukum 59 Dengan demikian, spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu hukum tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam dalam bidang tertentu, tetapi juga memungkinkan pengembangan solusi hukum yang inovatif dan efektif dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, teratur, dan berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dengan tepat dan cermat sesuai dengan konteksnya. Lingkup studi dan cabang-cabang hukum mencakup beragam aspek yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Hukum dapat dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan negara, meliputi hukum konstitusi, administrasi negara, dan hukum pidana. Di sisi lain, hukum privat mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta, termasuk hukum perdata yang mencakup kontrak, harta benda, dan warisan. Selain itu, terdapat pula cabang-cabang hukum lainnya seperti hukum internasional, hukum lingkungan, hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, dan banyak lagi, yang masing-masing memiliki fokus khusus dan peran penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat secara luas. Keseluruhan, studi hukum mencakup berbagai disiplin dan cabang-cabang yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman tatanan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

60 Pengantar Ilmu Hukum 1. Dalam konteks hukum internasional, jelaskan perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Berikan contoh konkrit untuk masing-masing jenis hukum internasional tersebut. 2. Apa yang dimaksud dengan "hukum konstitusi" dan mengapa cabang ini penting dalam sistem hukum suatu negara? Jelaskan peran hukum konstitusi dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. 3. Dalam konteks hukum perdata, jelaskan perbedaan antara kontrak bilateral dan kontrak unilateral. Bagaimana proses pembentukan kontrak ber-langsung, dan apa saja unsur-unsur yang diperlukan agar suatu kontrak sah? 4. Diskusikan peran hukum lingkungan dalam mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sebutkan beberapa prinsip hukum lingkungan yang digunakan untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem. 5. Jelaskan bagaimana hukum ketenagakerjaan berperan dalam melindungi hak-hak pekerja dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Sebutkan beberapa isu kontemporer dalam hukum ketenagakerjaan dan strategi penyelesaiannya.

Pengantar Ilmu Hukum 61 BAB 5 Masyarakat dan Prinsip Ketertiban dalam Hukum

62 Pengantar Ilmu Hukum ab tentang "Masyarakat dan Prinsip Ketertiban dalam Hukum" akan memperkenalkan mahasiswa pada konsep-konsep fundamental terkait ketertiban sosial dan peran hukum dalam menjaga keseimbangan serta keharmonisan masyarakat. Konsep ketertiban sosial dalam hukum mencakup pengaturan dan penegakan norma-norma yang mengatur perilaku individu dan hubungan antaranggota masyarakat, dengan tujuan menjaga stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bersama. Mahasiswa akan memahami bagaimana hukum berperan sebagai alat untuk mencegah pelanggaran, menegakkan aturan, dan memberlakukan sanksi terhadap mereka yang melanggar norma-norma tersebut. Selain itu, bab ini akan membahas peran penting hukum dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat dengan menyelesaikan perselisihan, mencegah konflik, dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan di dalam komunitas. Dengan memahami kedua konsep ini, mahasiswa akan dapat mengenali betapa esensialnya hukum dalam membangun lingkungan sosial yang berfungsi baik dan mendukung hubungan yang harmonis di antara anggota masyarakat. Definisi ketertiban sosial merujuk pada keadaan di mana anggota masyarakat berinteraksi dan menjalani kehidupan secara teratur, harmonis, dan stabil berdasarkan aturan, norma, dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Ketertiban sosial melibatkan pengaturan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat agar tercipta keseimbangan, keadilan, dan keteraturan yang menguntungkan bagi semua pihak. B

Pengantar Ilmu Hukum 63 Definisi ini menyoroti pentingnya norma-norma sosial, hukum, dan prinsip-prinsip keadilan dalam menjaga harmoni dan stabilitas di dalam komunitas. 33 Aspek penting dari definisi ketertiban sosial termasuk adanya kesepakatan bersama atau konsensus tentang norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma ini mencakup nilai-nilai, tata tertib, dan cara berinteraksi yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai hal yang tepat dan wajar. Ketertiban sosial juga melibatkan pematuhan terhadap aturan-aturan ini oleh semua anggota masyarakat untuk menjaga keteraturan dan menghindari konflik atau ketegangan yang dapat mengganggu harmoni sosial. Definisi ketertiban sosial juga mencakup pengaturan hubungan antarindividu dan antaranggota masyarakat secara adil dan berkeadilan. Hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan batas-batas dan sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, ketertiban sosial juga mencakup keadilan distributif, yaitu pembagian sumber daya dan hak secara merata di antara anggota masyarakat. 34 Dengan demikian, ketertiban sosial adalah landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keteraturan. Definisi ini menekankan perlunya adanya aturan yang jelas, pemahaman bersama terhadap norma-norma sosial, dan kesadaran akan hak dan 33 Wijoyo, Suparto. Laku Lika-Liku Ilmu Hukum. Airlangga (University Press, 2015)., Laku Lika-Liku Ilmu Hukum. 71-72 34 Imammul Insan, Pengantar Psikologi Sosial (Zahir Publishing, 2023). 89-90

64 Pengantar Ilmu Hukum kewajiban setiap individu dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. 1. Ketertiban sosial dalam konteks hukum Konsep ketertiban sosial dalam hukum merupakan prinsip yang fundamental dalam mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Ketertiban sosial mencakup pengaturan perilaku individu dan interaksi antarindividu agar menciptakan harmoni, stabilitas, dan kesejahteraan bersama. Pertama-tama, hukum berperan sebagai instrumen untuk menetapkan norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam konteks sosial. Normanorma ini mencakup tindakan-tindakan yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat serta tindakantindakan yang dianggap buruk atau tidak diterima. Dengan adanya norma-norma ini, setiap anggota masyarakat memiliki pedoman tentang bagaimana seharusnya bertindak dan berinteraksi dengan sesama. Kedua, hukum menjaga ketertiban sosial dengan memberlakukan sanksi atau konsekuensi terhadap mereka yang melanggar norma-norma sosial tersebut. Sanksi ini dapat berupa hukuman, denda, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan mencegah pelanggaran di masa depan. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur tetapi juga memberikan jaminan atas pelaksanaan norma-norma yang telah ditetapkan. Selain itu, konsep ketertiban sosial dalam hukum menekankan pentingnya keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan sosial. Keteraturan ini menjadi dasar untuk menjaga harmoni dan keadilan di dalam masyarakat. Ketertiban sosial juga mencakup pengaturan hubungan antarindividu, antara individu dengan kelompok, serta

Pengantar Ilmu Hukum 65 antara individu dengan negara. Misalnya, hukum perdata mengatur hubungan kontrak antara individu, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan negara atau pemerintah. Selanjutnya, hukum memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif dalam masyarakat. Hukum menetapkan batas-batas yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu agar tidak merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat secara umum. Prinsip ini mendorong adanya rasa tanggung jawab sosial dan menghindari konflik antara anggota masyarakat. Terakhir, konsep ketertiban sosial dalam hukum juga menyangkut pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dari diskriminasi. Dengan demikian, konsep ketertiban sosial dalam hukum memberikan dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. 35 35 Sumirat, Iin Ratna. “Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum.” Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik 11, no. 2 (2020): 86–100.

66 Pengantar Ilmu Hukum Peran hukum dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat sangatlah penting karena hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur interaksi sosial dan memfasilitasi kehidupan bersama yang adil dan teratur. Pertama-tama, hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan stabil untuk hubungan antarindividu dan antaranggota masyarakat. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, setiap individu memiliki pedoman yang dapat diandalkan dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat menghindari konflik atau kesalahpahaman yang dapat mengganggu keseimbangan sosial. Selanjutnya, hukum berperan sebagai penjaga keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Melalui prinsip-prinsip hukum yang adil dan objektif, hukum membantu menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif, serta melindungi hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penindasan atau ketidakadilan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Peran hukum dalam menegakkan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat juga tercermin dalam penegakan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan memberlakukan sanksi atau konsekuensi terhadap mereka yang melanggar hukum, hukum memberikan sinyal jelas bahwa perilaku yang merugikan masyarakat tidak dapat diterima dan akan ditindak secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengantar Ilmu Hukum 67 Selain itu, hukum berperan dalam menyelesaikan perselisihan dan konflik di antara anggota masyarakat. Melalui proses hukum yang transparan dan objektif, pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah secara damai dan adil. Penyelesaian konflik secara hukum membantu menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat kepercayaan dalam sistem hukum. Terakhir, peran hukum dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat juga melibatkan promosi nilai-nilai sosial yang positif, seperti toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Melalui regulasi dan advokasi, hukum dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan beradab, di mana setiap anggota masyarakat merasa dihargai dan didukung untuk berkontribusi dalam membangun keharmonisan bersama. 36 Secara keseluruhan, peran hukum dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat sangatlah penting karena hukum menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil, serta penegakan aturan yang konsisten dan transparan, hukum membantu menjaga stabilitas dan keteraturan sosial yang esensial bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 36 Rado, Rudini Hasyim, Marlyn Jane Alputila, and Nurul Widhanita Y Badilla. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH). (Penerbit Nem, 2022). 80-82

68 Pengantar Ilmu Hukum Masyarakat dan prinsip ketertiban dalam hukum membentuk kerangka kerja yang penting dalam mengatur kehidupan sosial. Prinsip ketertiban ini melibatkan pengaturan perilaku individu dan interaksi antaranggota masyarakat agar tercipta keseimbangan, stabilitas, dan keteraturan yang menguntungkan bagi semua pihak. Hukum memainkan peran sentral dalam menjaga ketertiban dengan menetapkan normanorma yang diikuti oleh masyarakat serta memberlakukan sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, hukum juga berperan dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat dengan melindungi hakhak asasi manusia dan menyelesaikan konflik secara adil. Dengan demikian, masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip ketertiban dalam hukum dapat membangun lingkungan sosial yang adil, harmonis, dan beradab, di mana setiap individu dapat berkontribusi secara positif untuk kesejahteraan bersama.

Pengantar Ilmu Hukum 69 1. Bagaimana hukum memainkan peran dalam menjaga ketertiban sosial di dalam masyarakat? Berikan contoh konkret mengenai bagaimana hukum menegakkan normanorma sosial dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggar. 2. Jelaskan konsep ketertiban sosial dalam hukum dan mengapa konsep ini penting dalam kehidupan bersama. Apa implikasi jika tidak ada ketertiban sosial yang diatur oleh hukum? 3. Apa peran hukum dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif dalam masyarakat? Berikan contoh kasus atau situasi di mana hukum dapat membantu menjaga keseimbangan ini. 4. Bagaimana hukum membantu menyelesaikan perselisihan dan konflik di antara anggota masyarakat? Jelaskan proses hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan transparan. 5. Mengapa penting untuk mempromosikan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat melalui regulasi hukum? Berikan argumen mengenai bagaimana nilai-nilai ini dapat membantu memperkuat keharmonisan sosial.

70 Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum 71 BAB 6 Tujuan Sistem Hukum

72 Pengantar Ilmu Hukum etelah menyelesaikan bagian ini, mahasiswa akan memahami tujuan sistem hukum yang mencakup dua aspek utama. Pertama, tujuan utama sistem hukum adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan teratur dalam mengatur kehidupan sosial dan aktivitas manusia. Sistem hukum bertujuan untuk menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu serta hubungan antarindividu dalam masyarakat. Selain itu, sistem hukum juga memiliki tujuan untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Kedua, mahasiswa akan memahami kontribusi hukum terhadap masyarakat dan keadilan. Hukum berperan penting dalam menegakkan nilai-nilai sosial, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menyelesaikan perselisihan secara adil. Kontribusi hukum terhadap masyarakat juga terlihat dalam memberikan kepastian hukum dan keteraturan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam kehidupan bersama. Dengan memahami tujuan sistem hukum dan kontribusinya terhadap masyarakat serta keadilan, mahasiswa akan dapat mengapresiasi peran penting hukum dalam membentuk struktur sosial yang adil, berkeadilan, dan berfungsi dengan baik. Tujuan utama dari sistem hukum adalah memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan teratur untuk mengatur perilaku individu dan interaksi antarindividu dalam masyarakat. Sistem hukum bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting: 37 37 Coulson, Noel. A History of Islamic Law. (Routledge, 2017). 43-44 S

Pengantar Ilmu Hukum 73 1. Penegakan Aturan Penegakan aturan adalah salah satu tujuan utama dari sistem hukum yang melibatkan penerapan dan penegakan aturan serta norma-norma perilaku, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Aturan yang ditegakkan oleh sistem hukum mencakup beragam aspek, mulai dari norma-norma etika dasar hingga peraturan hukum formal yang diatur dalam undangundang dan peraturan negara. Norma-norma perilaku tersebut berperan sebagai pedoman yang diharapkan dipatuhi oleh semua individu untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Penegakan aturan dilakukan melalui mekanisme hukum yang melibatkan proses legislasi, penegakan, dan penegakan hukum. Proses legislasi menghasilkan undang-undang yang menetapkan aturan-aturan formal yang harus dipatuhi oleh warga negara. Penegakan aturan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi dan pengadilan, yang bertugas untuk menegakkan aturan-aturan tersebut dengan memberlakukan sanksi atau konsekuensi terhadap pelanggar. Tujuan utama dari penegakan aturan adalah untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut membantu menjaga disiplin, mengatur interaksi antarindividu, serta melindungi hak dan kepentingan bersama. Dengan adanya penegakan aturan yang konsisten dan adil, masyarakat dapat berfungsi secara efektif dan terhindar dari konflik atau kekacauan yang dapat mengganggu harmoni sosial. Oleh karena itu,

74 Pengantar Ilmu Hukum penegakan aturan menjadi aspek penting dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. 2. Memberikan Kepastian Hukum Memberikan kepastian hukum adalah tujuan penting dari sistem hukum untuk menjaga stabilitas dan prediktabilitas dalam kehidupan sosial. Sistem hukum berupaya mencapai kepastian hukum dengan menetapkan aturan yang jelas dan dapat dipahami oleh seluruh anggota masyarakat. Aturan yang jelas memungkinkan setiap individu untuk mengatur tindakan dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting. Pertama, aturan yang jelas membantu menghindari ketidakpastian dan interpretasi yang ambigu dalam masyarakat. Dengan mengetahui aturan yang berlaku, individu dapat mengidentifikasi batas-batas perilaku yang dapat diterima atau tidak. Selain itu, kepastian hukum memberikan landasan yang stabil bagi kegiatan ekonomi dan investasi. Para pelaku usaha dapat merencanakan langkah mereka dengan lebih percaya diri karena mereka dapat memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan dalam berbagai situasi. Kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Individu dapat mengandalkan aturan untuk melindungi hak-hak

Pengantar Ilmu Hukum 75 mereka dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain atau dari tindakan sewenang-wenang. 38 Sehingga, memberikan kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum untuk menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini juga memungkinkan terciptanya tatanan sosial yang teratur dan berfungsi dengan baik. 3. Menjaga Keadilan Menjaga keadilan adalah tujuan utama lainnya dari sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Sistem hukum berperan dalam mewujudkan keadilan dengan beberapa cara yang penting. Pertama, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau kedudukan sosial. Hal ini termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan dalam pengadilan, dan hak atas kebebasan dari diskriminasi. Selanjutnya, sistem hukum mengatur penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Melalui proses pengadilan yang independen dan objektif, hukum memastikan bahwa perselisihan antara individu atau entitas diselesaikan dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih 38 Ni Wayan Eka Sumartini et al., BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 88-89

76 Pengantar Ilmu Hukum kuat atau berpengaruh. Aturan hukum yang adil dan berlaku untuk semua memberikan jaminan bahwa kekuasaan publik atau entitas swasta tidak dapat digunakan untuk merugikan atau menekan individu atau kelompok yang lebih lemah. Dengan menjaga keadilan, sistem hukum membantu menciptakan masyarakat yang adil dan setara di mana hak-hak semua individu dihormati dan dilindungi. Keadilan ini menjadi landasan bagi keharmonisan sosial dan terciptanya lingkungan yang aman dan stabil bagi semua warga masyarakat. Melalui implementasi prinsip-prinsip keadilan, sistem hukum berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. 4. Mengatur Hubungan Masyarakat Sistem hukum memiliki peran penting dalam mengatur berbagai hubungan dalam masyarakat untuk menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya konflik atau ketegangan yang dapat mengganggu harmoni sosial. Pertama, sistem hukum mengatur hubungan antarindividu, termasuk dalam hal kontrak, kepemilikan properti, dan tanggung jawab perdata lainnya. Dengan memiliki aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban individu, sistem hukum membantu memastikan bahwa interaksi antarindividu dapat berlangsung dengan lancar dan adil. Selain itu, sistem hukum juga mengatur hubungan antara individu dengan pemerintah. Ini mencakup pengaturan aktivitas administratif pemerintahan, seperti pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program-program publik. Dengan adanya hukum administrasi negara,

Pengantar Ilmu Hukum 77 kegiatan pemerintahan dapat dilakukan secara transparan dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sistem hukum juga mengatur hubungan antarlembaga di dalam masyarakat, termasuk hubungan antara lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melanggar hak atau kepentingan pihak lain. 39 Dengan mengatur berbagai hubungan dalam masyarakat, sistem hukum membantu menjaga keteraturan, stabilitas, dan harmoni sosial. Aturan yang jelas dan berlaku untuk semua pihak membantu mencegah timbulnya konflik atau perselisihan yang dapat mengganggu kehidupan bersama. Melalui peran mengatur hubungan masyarakat ini, sistem hukum berperan penting dalam membangun fondasi yang kokoh bagi tatanan sosial yang berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan tujuan utamanya yang mencakup penegakan aturan, memberikan kepastian hukum, menjaga keadilan, dan mengatur hubungan masyarakat, sistem hukum berperan penting dalam membentuk struktur sosial yang adil, teratur, dan berfungsi dengan baik. Penegakan tujuan ini melibatkan seluruh elemen hukum, termasuk legislasi, yudikatif, dan eksekutif, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut demi kesejahteraan bersama. 39 Pound, Roscoe. The Spirit of the Common Law. (Routledge, 2018). 34- 35

78 Pengantar Ilmu Hukum Keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat karena merupakan prinsip moral dan sosial yang mendasar untuk memastikan semua individu diperlakukan dengan adil dan setara. Perlunya keadilan dalam masyarakat tercermin dalam beberapa aspek yang fundamental: 40 1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Keadilan memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi semua individu tanpa diskriminasi. Ini termasuk hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. 2. Penyelesaian Konflik Keadilan membantu menyelesaikan konflik atau perselisihan antara individu atau kelompok dengan cara yang adil dan obyektif. Proses penyelesaian sengketa yang berbasis keadilan membantu menghindari konflik yang dapat mengganggu harmoni sosial. 3. Keseimbangan dan Keteraturan Keadilan membantu menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat dengan memberlakukan aturan yang adil dan berlaku untuk semua. Hal ini 40 Venantia Sri Hadiarianti, Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi (Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019). 44-45

Pengantar Ilmu Hukum 79 mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan sewenang-wenang oleh pihak yang lebih kuat. 4. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Keadilan juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menegakkan aturan-aturan yang adil terkait kepemilikan, perdagangan, dan kontrak, keadilan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi semua anggota masyarakat. 5. Kesejahteraan Sosial dan Harmoni Keadilan membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera dengan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan keadilan sosial. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan demikian, keadilan sangat penting dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan semua individu dihormati dan dilindungi. Tanpa keadilan, masyarakat dapat terpecah belah dan tidak berkelanjutan, sehingga peran sistem hukum dalam menjaga keadilan sangatlah krusial dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil, setara, dan berkelanjutan bagi semua anggota masyarakat. Kontribusi hukum terhadap masyarakat dan keadilan meliputi berbagai aspek penting yang membentuk struktur sosial yang adil dan berkeadilan. Pertama, hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi masya-

80 Pengantar Ilmu Hukum rakat. Dengan adanya hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, masyarakat dapat mengatur kehidupan mereka dengan lebih terstruktur dan dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka. Selanjutnya, hukum berperan dalam menjaga keadilan dengan menegakkan hak asasi manusia dan melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Hukum memberikan landasan untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan secara adil, melalui sistem peradilan yang objektif dan independen. Selain itu, hukum juga berkontribusi dalam membentuk tatanan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Dengan memberlakukan aturan yang adil terkait kepemilikan, kontrak, dan perdagangan, hukum menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Kemudian, hukum berperan dalam mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, serta antarindividu, yang membantu menjaga keteraturan dan menghindari konflik sosial. Hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan bagi kerjasama antarwarga masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Terakhir, kontribusi hukum terhadap masyarakat dan keadilan tercermin dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadilan bagi semua individu. Dengan memastikan penerapan aturan yang adil dan berlaku untuk semua, hukum membantu menjaga harmoni sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kontribusi hukum terhadap masyarakat dan keadilan sangat penting

Pengantar Ilmu Hukum 81 dalam membentuk fondasi yang kokoh bagi kehidupan bersama yang beradab dan berkeadilan. 41 Tujuan utama dari sistem hukum adalah untuk menegakkan aturan yang memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat. Sistem hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan menetapkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu dapat mengatur tindakan dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. Selain itu, sistem hukum berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, mengatur penyelesaian sengketa secara adil, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Melalui penegakan aturan yang adil dan berlaku untuk semua, sistem hukum membantu menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial serta menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan berkeadilan bagi semua individu dalam masyarakat. 41 Sheila Jasanoff, Science at the Bar: Law, Science, and Technology in America, vol. 9 (Harvard University Press, 2017). 49-50

82 Pengantar Ilmu Hukum Review Ketercapaian Tujuan Sistem Hukum Deskripsi Tugas Dalam tugas ini, mahasiswa diminta untuk melakukan review ketercapaian tujuan sistem hukum dengan menganalisis keefektifan dan relevansi sistem hukum dalam memenuhi tujuan-tujuan utamanya Langkah-langkah Tugas 1. Menganalisis artikel, studi kasus, atau literatur terkait yang membahas tentang efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. 2. Menyusun laporan berdasarkan hasil analisis, termasuk penilaian terhadap keberhasilan dan tantangan dalam penerapan sistem hukum. 3. Memberikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan kinerja sistem hukum dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 4. Laporan ditulis dalam format akademis yang sesuai, dengan pendekatan analitis dan argumentatif yang kuat. 5. Mengutip sumber-sumber yang relevan dan dapat dipercaya untuk mendukung analisis dan temuan. 6. Menyajikan hasil analisis secara sistematis dan jelas, dengan pemahaman yang mendalam tentang konsepkonsep hukum yang dibahas.

Pengantar Ilmu Hukum 83 BAB 7 Asas dan Metode Interpretasi Hukum

84 Pengantar Ilmu Hukum etelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman mendalam tentang asas dan metode interpretasi hukum. Mereka akan mempelajari berbagai asas hukum yang mengatur interpretasi dan aplikasi hukum, termasuk prinsip-prinsip seperti asas keadilan, kepastian hukum, keseimbangan kepentingan, dan asas-asas lain yang membimbing proses penafsiran hukum. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari metode-metode interpretasi hukum yang digunakan dalam praktik hukum, seperti metode gramatikal, sistematis, teleologis, historis, dan komparatif. Pemahaman tentang asas dan metode interpretasi hukum ini akan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis dan memahami aplikasi hukum dalam konteks beragam kasus dan situasi. Asas-asas dalam ilmu hukum merupakan fondasi yang penting dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum di berbagai sistem perundang-undangan. Salah satu adegium yang menjadi pedoman dalam proses tersebut adalah bahwa undang-undang tidak dapat berlaku surut, menegaskan bahwa aturan hukum tidak bisa diterapkan ke belakang dalam mengatur perbuatan yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku. Selain itu, prinsip undang-undang tidak dapat digugat gugat menegaskan supremasi hukum dalam sistem perundang-undangan, di mana undang-undang memiliki otoritas yang lebih tinggi dan tidak dapat disanggah oleh keputusan atau perbuatan lainnya. S

Pengantar Ilmu Hukum 85 Dalam pengaturan hubungan antara hukum yang berbeda tingkatannya, prinsip lex superiori derogate legi inferiori menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, sedangkan lex specialis derogate legi generalis mengatur bahwa hukum yang lebih khusus akan mengesampingkan hukum yang lebih umum. Sementara itu, lex posteriori derogate legi priori menjelaskan bahwa hukum yang lebih baru akan menggantikan hukum yang lebih lama. Ketiga prinsip ini menjadi pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks yang beragam. Selain itu, dalam aspek perjanjian dan kontrak, terdapat prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, di mana individu memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menentukan syarat-syaratnya. Kontrak dianggap sah ketika terdapat kesepakatan antara para pihak yang terlibat, yang dikenal sebagai prinsip konsensualisme. Selain itu, prinsip pacta sunt servanda menegaskan bahwa perjanjian harus ditepati, sehingga pihak yang melakukan perjanjian harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks keabsahan dan penegakan hukum, prinsip itikad baik mengacu pada keyakinan bahwa individu bertindak dengan itikad baik dalam pembuatan perjanjian. Sementara itu, prinsip nullum delictum nulla poena sine lege praevia poenali menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menekankan pentingnya ada landasan hukum yang jelas dan spesifik sebelum seseorang dapat dihukum atas tindakan tertentu. Dengan demikian, asas-asas dalam ilmu hukum dan adegium

86 Pengantar Ilmu Hukum dalam pembentukan hukum membentuk kerangka kerja yang kuat untuk penyelenggaraan keadilan dan penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat. Asas-asas hukum yang mengatur interpretasi dan aplikasi hukum merupakan prinsip-prinsip fundamental yang membimbing proses penafsiran dan penggunaan hukum dalam praktiknya. Beberapa asas hukum yang penting dalam konteks interpretasi dan aplikasi hukum meliputi: 42 1. Asas Keadilan Asas Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam interpretasi dan aplikasi hukum yang menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua individu. Asas ini mengimplikasikan bahwa interpretasi hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsipprinsip keadilan dalam menghasilkan keputusan yang adil. Dalam konteks ini, keadilan bisa berarti memperlakukan semua individu dengan cara yang setara dan tidak diskriminatif, memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi dalam penerapan hukum. Penerapan asas keadilan dalam interpretasi hukum dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan bagi semua warga masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen yang melindungi dan mempromosikan keadilan 42 Yati Nurhayati, “BUKU AJAR ‘Pengantar Ilmu Hukum’” (Nusa Media, 2020). 14-15

Pengantar Ilmu Hukum 87 sosial, serta memberikan solusi yang adil bagi konflik atau masalah hukum yang timbul. 2. Asas Kepastian Hukum Asas Kepastian Hukum adalah prinsip yang menekankan bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi bagi masyarakat. Tujuan utama dari asas ini adalah memberikan kepastian tentang apa yang diatur oleh hukum sehingga individu dapat mengatur tindakan dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. Artinya, hukum harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi yang beragam. Ketidakpastian dalam hukum dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakefektifan sistem hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara tepat, dan lembaga hukum dapat berfungsi secara efektif untuk menegakkan aturan-aturan yang berlaku. Asas Kepastian Hukum menjadi landasan yang penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum suatu negara, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. 3. Asas Keseimbangan Kepentingan Asas Keseimbangan Kepentingan adalah prinsip dalam hukum yang mengharuskan adanya pengimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam suatu kasus atau situasi hukum. Dalam interpretasi hukum, prinsip ini menuntut agar pertimbangan atas kepentingan-kepentingan yang

88 Pengantar Ilmu Hukum terlibat dilakukan secara proporsional dan seimbang. Artinya, ketika mengambil keputusan hukum, hakim atau penegak hukum harus mempertimbangkan beragam kepentingan yang ada, termasuk kepentingan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asas ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus menghasilkan keputusan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. 43 Dengan menerapkan asas keseimbangan kepentingan, interpretasi hukum dapat menghindari ketidakefisienan atau ketidakadilan yang mungkin timbul akibat dominasi satu kepentingan atas yang lain. Prinsip ini juga membantu menciptakan keputusan hukum yang berlandaskan proporsi dan keadilan, serta mendorong tercapainya harmoni dalam hubungan hukum antara individu dan masyarakat. 4. Asas Kebijaksanaan Hukum Asas Kebijaksanaan Hukum merupakan prinsip dalam hukum yang menuntut agar interpretasi hukum mencerminkan tujuan-tujuan atau kebijaksanaan hukum yang lebih luas. Prinsip ini mengacu pada upaya mencapai keseimbangan antara berbagai nilai hukum yang penting, seperti kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, interpretasi hukum harus mempertimbangkan tidak hanya kepastian aturan hukum, tetapi juga aspek-aspek keadilan, efisiensi, dan tujuan sosial yang lebih luas. Asas ini mengakui 43 Herlina Manullang, “Pengantar Ilmu Hukum Indonesia” (Bina Media Perintis, 2019). 20-21