Pengantar Ilmu Hukum 89 bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, tetapi harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilainilai masyarakat. Dengan menerapkan asas kebijaksanaan hukum, interpretasi hukum dapat menghasilkan keputusan yang lebih seimbang dan kontekstual, serta mendukung terciptanya sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip ini menggambarkan pentingnya memperhatikan tujuan-tujuan hukum secara menyeluruh demi mencapai keseimbangan yang optimal dalam penegakan hukum dan pelayanan keadilan kepada masyarakat. 5. Asas Keterbukaan dan Fleksibilitas Asas Keterbukaan dan Fleksibilitas merupakan prinsip dalam hukum yang menekankan perlunya interpretasi hukum yang terbuka terhadap perubahan dan kondisi baru dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan dinamika sosial, teknologi, dan nilai-nilai yang berkembang. Dengan mempertimbangkan asas keterbukaan dan fleksibilitas, interpretasi hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Hukum yang terbuka terhadap perubahan dapat menciptakan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sementara fleksibilitas dalam interpretasi hukum memungkinkan penyesuaian aturan hukum
90 Pengantar Ilmu Hukum dengan konteks spesifik dan perubahan lingkungan. 44 Prinsip ini mencerminkan pentingnya tidak terpaku pada tafsiran hukum yang kaku, melainkan membuka ruang bagi inovasi dan evolusi hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, asas keterbukaan dan fleksibilitas memberikan landasan bagi keberlanjutan dan relevansi sistem hukum dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. 6. Asas Konsistensi Asas Konsistensi merupakan prinsip dalam hukum yang menuntut agar interpretasi hukum konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan prediktabilitas dalam penegakan hukum dengan memastikan bahwa interpretasi terhadap kasus-kasus baru tidak bertentangan dengan preseden hukum atau keputusan sebelumnya. Dengan menerapkan asas konsistensi, hukum dapat diinterpretasikan secara stabil dan dapat diprediksi, sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait konsekuensi hukum dari tindakan atau keputusan tertentu. Asas ini mencerminkan pentingnya menjaga kontinuitas dalam pengembangan hukum dan menghindari keraguan atau inkonsistensi dalam penerapan aturan hukum. Dengan demikian, prinsip konsistensi membantu memastikan integritas sistem 44 Is, Muhamad Sadi, and M H S HI. Pengantar Ilmu Hukum. (Kencana, 2017). 56-57
Pengantar Ilmu Hukum 91 hukum dan memberikan landasan yang kuat bagi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum. 45 Penerapan asas-asas ini dalam interpretasi dan aplikasi hukum memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kepastian, dan keseimbangan, serta mengakomodasi dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Metode-metode interpretasi hukum adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengartikan teks hukum dan menerapkannya dalam konteks kasus konkret. Beberapa metode interpretasi hukum yang umum digunakan meliputi: 46 1. Metode Gramatikal Metode Gramatikal merupakan salah satu metode interpretasi hukum yang berfokus pada makna kata dan susunan kalimat dalam teks hukum. Pendekatan ini didasarkan pada penggunaan kata-kata secara harfiah dalam konteks kalimat atau pasal hukum. Dalam menggunakan metode ini, penafsiran teks hukum dilakukan dengan memperhatikan struktur kalimat, tata bahasa, dan arti kata-kata yang digunakan dalam pasal atau dokumen hukum. Interpretasi hukum dilakukan berdasarkan makna 45 Manullang, Herlina. “Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.” (Bina Media Perintis, 2019). 89 46 Joseph W Bingham, “What Is the Law,” Mich. L. Rev. 11 (2019): 1.
92 Pengantar Ilmu Hukum kata-kata secara langsung dan sesuai dengan penggunaan bahasa yang lazim. Metode Gramatikal dianggap penting karena dapat memberikan kejelasan dalam pemahaman teks hukum dan mencegah interpretasi yang keliru atau ambigu. Dengan memperhatikan tata bahasa dan makna kata secara tepat, metode ini membantu memastikan kejelasan dan kepastian dalam penerapan aturan hukum. Namun, terkadang metode ini juga dapat menjadi terlalu kaku jika tidak memperhitungkan konteks atau tujuan dari teks hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, penggunaan Metode Gramatikal perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan interpretasi yang lebih komprehensif. 2. Metode Sistematis Metode Sistematis adalah pendekatan interpretasi hukum yang mempertimbangkan tempat teks hukum dalam sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap hubungan antara pasal hukum satu dengan yang lain, serta tujuan atau maksud dari sistem hukum secara menyeluruh. Dalam menggunakan Metode Sistematis, penafsiran teks hukum dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan struktur keseluruhan sistem hukum di mana teks hukum tersebut terletak. Hal ini mencakup mengidentifikasi bagaimana pasal hukum tersebut berhubungan dengan aturan hukum lainnya, termasuk hierarki peraturan hukum, prinsip-prinsip umum hukum, dan tujuan sosial atau moral dari sistem hukum tersebut. 47 47Amos, Sheldon. The Science of Law. Vol. 10. (D. Appleton, 2018). 45-46
Pengantar Ilmu Hukum 93 Metode Sistematis membantu para penegak hukum atau ahli hukum dalam memahami tidak hanya teks hukum secara terisolasi, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas dari seluruh sistem hukum. Dengan mempertimbangkan hubungan dan tujuan sistem hukum secara menyeluruh, interpretasi hukum dapat lebih tepat dan memperhitungkan efeknya terhadap masyarakat dan institusi hukum. Namun, penggunaan Metode Sistematis juga memerlukan keterampilan untuk mengintegrasikan berbagai aspek sistem hukum secara koheren dan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari struktur hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, Metode Sistematis adalah salah satu pendekatan penting dalam interpretasi hukum yang mendukung konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan hukum. 3. Metode Teleologis Metode Teleologis adalah pendekatan interpretasi hukum yang menekankan pada tujuan atau maksud dari peraturan hukum. Dalam menggunakan metode teleologis, interpretasi hukum dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan sosial atau moral yang menjadi landasan dari aturan hukum tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami alasan atau maksud yang ingin dicapai melalui penerapan aturan hukum tersebut. Contoh penerapan Metode Teleologis adalah ketika seorang penafsir hukum mencoba mengidentifikasi tujuan di balik suatu undang-undang atau peraturan tertentu. Misalnya, dalam kasus
94 Pengantar Ilmu Hukum hukum perlindungan lingkungan, Metode Teleologis akan mengarahkan interpretasi hukum untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut bertujuan untuk melindungi ekosistem atau kelestarian lingkungan. Metode Teleologis membantu para penegak hukum atau ahli hukum dalam memahami konteks dan implikasi sosial dari aturan hukum, sehingga pengambilan keputusan hukum dapat lebih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, pendekatan ini juga dapat menjadi subjektif tergantung pada penilaian terhadap tujuan atau maksud yang terkandung dalam aturan hukum. Oleh karena itu, penggunaan Metode Teleologis harus dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh analisis yang mendalam terhadap tujuan dan implikasi moral dari aturan hukum yang bersangkutan. 4. Metode Historis Metode Historis adalah pendekatan interpretasi hukum yang mempertimbangkan konteks sejarah pembuatan teks hukum. Dalam menggunakan Metode Historis, interpretasi teks hukum dilakukan dengan mengacu pada situasi atau konteks sosial pada saat teks hukum tersebut dibuat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami niat asli atau makna yang dimaksudkan oleh pembuat teks hukum berdasarkan konteks sejarah yang ada. 48 Misalnya, ketika menginterpretasikan undangundang yang dibuat pada masa tertentu, Metode 48 Bergas Prana Jaya, Pengantar Ilmu Hukum (Anak Hebat Indonesia, 2017) 55.
Pengantar Ilmu Hukum 95 Historis akan mempertimbangkan kondisi politik, sosial, dan budaya pada saat undang-undang tersebut diadopsi. Hal ini membantu para penafsir hukum untuk memahami latar belakang serta maksud dari aturan hukum tersebut. Penggunaan Metode Historis dapat memberikan wawasan yang berharga tentang makna asli suatu teks hukum dan memahami evolusi hukum dari waktu ke waktu. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena tidak selalu mempertimbangkan perubahan konteks sosial atau nilai-nilai yang berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, interpretasi hukum dengan menggunakan Metode Historis perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks saat ini dan tujuan aktual dari penerapan hukum tersebut.. 5. Metode Komparatif Metode Komparatif adalah pendekatan interpretasi hukum yang melibatkan perbandingan teks hukum dengan peraturan hukum dari negara lain atau sistem hukum yang serupa. Dalam menggunakan Metode Komparatif, interpretasi teks hukum dilakukan dengan membandingkan cara interpretasi hukum di berbagai konteks atau sistem hukum yang berbeda. 49 Contoh penerapan Metode Komparatif adalah ketika seorang penafsir hukum membandingkan teks hukum dari suatu negara dengan teks hukum dari negara lain yang memiliki peraturan yang serupa. 49 Nurhayati, Yati. “BUKU AJAR ‘Pengantar Ilmu Hukum.’” (Nusa Media, 2020). 54-56
96 Pengantar Ilmu Hukum Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana aturan hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks hukum. Metode Komparatif membantu para penegak hukum atau ahli hukum dalam mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang interpretasi hukum dan memperhitungkan variasi dalam aplikasi hukum di berbagai negara atau sistem hukum. Dengan membandingkan interpretasi hukum dari berbagai konteks, para penafsir hukum dapat mengidentifikasi pendekatan terbaik untuk memahami teks hukum yang bersangkutan. Namun, penggunaan Metode Komparatif juga memiliki keterbatasan, terutama karena perbedaan konteks hukum antara negara-negara yang berbeda dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, penggunaan Metode Komparatif perlu dilakukan dengan memperhatikan perbedaan budaya, sejarah, dan sistem hukum antara negaranegara yang dibandingkan. 6. Metode Analogis Metode Analogis adalah pendekatan interpretasi hukum yang mengaplikasikan aturan yang sudah ada untuk kasus serupa atau sejenis. Dalam menggunakan Metode Analogis, interpretasi hukum dilakukan dengan membandingkan kasus konkret yang sedang dihadapi dengan kasus sebelumnya yang telah diadili atau dengan aturan yang sudah ada. 50 50 Marzuki, Peter Mahmud, and M S Sh. Pengantar Ilmu Hukum. (Prenada Media, 2021). 12-14
Pengantar Ilmu Hukum 97 Contoh penerapan Metode Analogis adalah ketika seorang penegak hukum atau hakim menggunakan putusan pengadilan sebelumnya untuk menentukan hasil kasus yang serupa secara hukum. Tujuannya adalah untuk menerapkan aturan atau prinsip yang sudah teruji dan diterapkan dalam konteks yang serupa. Metode Analogis membantu para penegak hukum atau ahli hukum dalam menghasilkan keputusan yang konsisten dan dapat diprediksi berdasarkan aturan yang sudah ada. Dengan menerapkan kasus atau aturan yang sudah ada pada kasus serupa, interpretasi hukum menjadi lebih terukur dan menghindari kesenjangan interpretasi yang besar. Penggunaan Metode Analogis juga harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan perbedaan konteks antara kasus yang sedang dihadapi dengan kasus sebelumnya. Selain itu, terdapat risiko bahwa penerapan Metode Analogis dapat menghasilkan interpretasi yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan dalam masyarakat atau nilai-nilai yang berkembang. Oleh karena itu, penggunaan Metode Analogis perlu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan aktual dari penerapan hukum tersebut. Setiap metode interpretasi hukum memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada konteksnya. Penggunaan metode yang tepat dapat membantu pengambil keputusan hukum memahami dan menerapkan hukum dengan lebih tepat dan adil dalam resolusi kasus-kasus hukum yang kompleks.
98 Pengantar Ilmu Hukum Asas dan Metode Interpretasi Hukum merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam menjelaskan dan menerapkan hukum secara tepat. Asas-asas seperti keadilan, kepastian hukum, keseimbangan kepentingan, kebijaksanaan hukum, keterbukaan, fleksibilitas, dan konsistensi menjadi landasan dalam menafsirkan teks hukum. Sementara itu, metode interpretasi seperti metode gramatikal, sistematis, teleologis, historis, komparatif, dan analogis digunakan untuk memahami makna dan tujuan dari teks hukum, baik secara linguistik, struktural, kontekstual, maupun berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum lain. Kombinasi asas dan metode ini memungkinkan penegak hukum atau ahli hukum untuk mengambil keputusan yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan tujuan sosial serta nilai-nilai yang diharapkan dalam penerapan hukum.
Pengantar Ilmu Hukum 99 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Asas Keadilan dalam interpretasi hukum dan bagaimana asas ini memengaruhi pengambilan keputusan hukum. 2. Sebutkan dan jelaskan dua metode interpretasi hukum yang menekankan pada konteks sejarah, dan mengapa penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah dalam interpretasi hukum. 3. Apa perbedaan antara Metode Teleologis dan Metode Analogis dalam interpretasi hukum? Berikan contoh penerapan masing-masing metode. 4. Mengapa Kepastian Hukum dianggap sebagai asas penting dalam sistem hukum? Bagaimana Metode Sistematis dapat membantu mencapai kepastian hukum? 5. Bagaimana Metode Komparatif dapat memberikan wawasan yang berharga dalam interpretasi hukum? Jelaskan dengan memberikan contoh perbandingan interpretasi hukum antara dua negara dengan sistem hukum yang berbeda.
100 Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum 101 BAB 8 Sumber-sumber Norma Hukum
102 Pengantar Ilmu Hukum etelah enyelesaikan bab ini, mahasiswa akan memahami tentang sumber-sumber norma hukum, termasuk jenisjenis sumber hukum formal dan materiil serta hierarki sumber-sumber norma hukum. Sumber hukum formal mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan norma hukum lain yang dibuat dengan prosedur formal. Sementara itu, sumber hukum materiil merujuk pada nilai-nilai, prinsip, adat istiadat, dan kebiasaan yang menjadi dasar dari norma hukum. Pemahaman mengenai hierarki sumber-sumber norma hukum akan menjelaskan tingkat keabsahan dan kekuatan berlakunya setiap sumber hukum dalam sistem hukum suatu negara. Hierarki ini menentukan prioritas dan kewenangan antara berbagai jenis sumber norma hukum, seperti perbandingan antara konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Dengan memahami sumber-sumber norma hukum dan hierarkinya, mahasiswa akan dapat mengerti landasan serta struktur hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jenis-jenis sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formal terdiri dari dokumen hukum yang dihasilkan melalui proses formal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional yang diratifikasi. Sumber hukum materiil, di sisi lain, merujuk pada nilai-nilai, normanorma, adat istiadat, kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang S
Pengantar Ilmu Hukum 103 menjadi dasar dari pembentukan norma hukum. 51Kedua jenis sumber hukum ini saling melengkapi dalam membentuk landasan hukum suatu negara, dengan sumber hukum formal mengatur secara konkret dan sumber hukum materiil memberikan landasan filosofis dan nilai-nilai yang mendasari norma hukum tersebut. 1. Sumber Hukum Formal Sumber hukum formal adalah dokumen atau instrumen hukum yang dihasilkan melalui proses formal dalam sistem hukum suatu negara. Ini termasuk: 52 a. Undang-Undang: Dokumen hukum tertinggi yang dibuat oleh badan legislatif negara, seperti parlemen atau kongres. Undang-undang ini berisi aturan dan peraturan yang mengikat bagi seluruh warga negara. b. Peraturan Pemerintah: Keputusan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah eksekutif untuk melaksanakan undang-undang atau mengatur kebijakan tertentu. c. Keputusan Pengadilan: Putusan yang diambil oleh pengadilan atau lembaga yudisial dalam menyelesaikan perselisihan hukum yang menjadi preseden dan menjadi bagian dari sumber hukum. d. Perjanjian Internasional: Dokumen hukum yang mengikat antara negara-negara dan dibuat dalam 51 Ni Wayan Eka Sumartini et al., BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 39-40 52 S H Holijah, Studi Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media, 2021). 20- 21
104 Pengantar Ilmu Hukum konteks hubungan internasional. Perjanjian ini dapat berupa traktat, konvensi, atau perjanjian bilateral atau multilateral. 2. Sumber Hukum Materiil Sumber hukum materiil mencakup nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma yang menjadi dasar pembentukan norma hukum. Ini termasuk: 53 a. Nilai-Nilai Moral: Prinsip-prinsip etika dan moral yang dianut oleh masyarakat, seperti keadilan, kebenaran, dan kesetaraan. b. Adat Istiadat: Kebiasaan atau tradisi yang menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat dan mempengaruhi pembentukan norma hukum. c. Prinsip-Prinsip Hukum Alam: Konsep-konsep hukum yang dianggap universal dan inheren, seperti hak asasi manusia. d. Precedent: Keputusan pengadilan sebelumnya yang menjadi preseden dalam pengambilan keputusan hukum di masa mendatang. Kedua jenis sumber hukum ini bekerja bersama untuk membentuk sistem hukum yang lengkap dan berfungsi. Sumber hukum formal memberikan kerangka kerja hukum yang konkret dan terukur, sedangkan sumber hukum materiil memberikan landasan nilai dan filosofis yang menjadi pijakan moral dari norma hukum tersebut. Keberadaan kedua jenis sumber hukum ini penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam suatu sistem hukum. 53 S H Holijah, Studi Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media, 2021). 40- 42
Pengantar Ilmu Hukum 105 Norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Norma hukum memberikan panduan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan berdasarkan nilainilai, standar, dan kepentingan yang diakui oleh suatu sistem hukum. Definisi norma hukum mencakup dua konsep utama yaitu norma (yang mencerminkan nilainilai, prinsip, atau standar) dan hukum (yang memberikan otoritas dan sanksi). 54 Pertama, norma dalam konteks hukum mengacu pada standar perilaku yang diharapkan atau dianggap wajar oleh suatu masyarakat. Norma hukum merupakan hasil dari proses sosial dan budaya yang melibatkan nilai-nilai moral, keadilan, efisiensi, dan kepentingan bersama. Norma hukum mengatur tindakan manusia agar sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat tertentu. Kedua, hukum memberikan kekuatan otoritatif kepada norma-norma tersebut dengan memberikan sanksi atau konsekuensi atas pelanggarannya. Sistem hukum menggunakan norma hukum untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat dengan menegakkan aturan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu. Norma hukum mencerminkan komitmen suatu masyarakat terhadap nilai-nilai tertentu 54 H Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Sinar Grafika, 2022). 33-34
106 Pengantar Ilmu Hukum dan menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dianggap penting. Norma hukum dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti norma-norma perdata yang mengatur hubungan antarindividu, norma-norma pidana yang menetapkan larangan dan sanksi terhadap perilaku kriminal, normanorma konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak dasar warga negara, serta norma-norma administratif yang mengatur aktivitas pemerintahan. Penerapan norma hukum bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat, seperti menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dalam sebuah sistem hukum, norma hukum juga dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Proses interpretasi hukum dan pembentukan kebijakan hukum merupakan mekanisme untuk mengadaptasi norma hukum agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan sosial dan politik. Kesadaran akan norma hukum dan peranannya dalam masyarakat penting untuk memahami dan menghormati aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari serta untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. 55 Hierarki sumber-sumber norma hukum merujuk pada tingkat keabsahan atau kekuatan berlakunya berbagai jenis sumber hukum dalam suatu sistem hukum. Hierarki ini menentukan prioritas atau kedudukan relatif antara berbagai sumber norma hukum. Secara umum, hierarki 55 Muhammad Farid Wajdi et al., PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia) (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 25-26
Pengantar Ilmu Hukum 107 sumber-sumber norma hukum mengikuti prinsip sebagai berikut: 56 1. Konstitusi Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki, berada di puncak sistem hukum. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, hakhak fundamental warga negara, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pembentukan hukum di negara tersebut. 2. Undang-Undang Undang-undang berada di bawah konstitusi dalam hierarki sumber hukum. Undang-undang dibuat oleh badan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan hukum. Undang-undang ini harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. 3. Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah atau peraturan eksekutif merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang. Peraturan ini memiliki kedudukan di bawah undang-undang dalam hierarki hukum. 4. Keputusan Pengadilan Keputusan pengadilan atau putusan hakim merupakan sumber hukum yang dihasilkan dari interpretasi undang-undang atau konstitusi dalam penyelesaian kasus. Keputusan pengadilan menjadi 56 Hans Kelsen, “What Is the Pure Theory of Law?,” in Law and Morality (Routledge, 2017), 101–102.
108 Pengantar Ilmu Hukum preseden yang memengaruhi kasus-kasus serupa di masa mendatang. 5. Perjanjian Internasional Perjanjian internasional yang diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional juga memiliki kedudukan dalam hierarki hukum, walaupun di beberapa negara, perjanjian internasional dapat memiliki status yang setara dengan undang-undang atau bahkan konstitusi. Hierarki sumber-sumber norma hukum ini menunjukkan tingkat kekuatan atau keabsahan berbagai jenis sumber hukum dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi menentukan kerangka dasar sistem hukum suatu negara, sedangkan sumber-sumber hukum lainnya harus sejalan dengan ketentuan konstitusi dan berada di bawahnya dalam hierarki. Pemahaman terhadap hierarki sumbersumber norma hukum penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan sistem hukum suatu negara.
Pengantar Ilmu Hukum 109 Sumber-sumber norma hukum merujuk pada asal atau basis dari aturan-aturan yang mengatur kehidupan dalam suatu sistem hukum. Sumber-sumber ini mencakup berbagai jenis peraturan atau standar yang memiliki kekuatan otoritatif untuk mengatur perilaku individu dan kelompok. Secara umum, sumber-sumber norma hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formal meliputi konstitusi, undangundang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang diakui secara resmi sebagai aturan yang mengikat dalam suatu negara. Sementara itu, sumber hukum materiil mengacu pada nilai-nilai, kebijakan, dan kepentingan yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum, termasuk prinsip-prinsip moral, agama, dan kebiasaan. Kedua jenis sumber ini bekerja bersama untuk menciptakan kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan menegakkan keadilan serta keteraturan dalam berbagai bidang kehidupan. Pemahaman yang komprehensif tentang sumber-sumber norma hukum penting untuk menganalisis dan menilai validitas serta efektivitas sistem hukum suatu negara.
110 Pengantar Ilmu Hukum 1. Jelaskan perbedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Berikan contoh untuk masingmasing jenis sumber hukum. 2. Mengapa konstitusi dianggap sebagai sumber hukum formal yang paling tinggi dalam suatu negara? Jelaskan peran dan kekuatan konstitusi dalam sistem hukum. 3. Apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan sebagai sumber hukum formal? Berikan contoh bagaimana putusan pengadilan dapat menjadi bagian dari pembentukan hukum. 4. Bagaimana nilai-nilai moral dan kebiasaan dapat menjadi sumber hukum materiil? Berikan contoh nilai-nilai atau kebijakan yang mencerminkan sumber hukum materiil dalam suatu masyarakat. 5. Mengapa pemahaman tentang sumber-sumber norma hukum penting dalam analisis dan interpretasi hukum? Jelaskan bagaimana pengetahuan ini dapat memengaruhi pembentukan kebijakan hukum dan penegakan hukum di suatu negara.
Pengantar Ilmu Hukum 111 BAB 9 Struktur Hukum Indonesia : Hierarki Perundang-undangan
112 Pengantar Ilmu Hukum alam bab ini, mahasiswa akan mendalami tentang struktur hukum Indonesia, khususnya mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Mereka akan memahami sistem hukum di Indonesia, termasuk struktur dan tata cara pembentukan peraturan perundangundangan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap hirarki aturan hukum yang mengatur hubungan antara berbagai tingkatan peraturan, mulai dari konstitusi hingga peraturan pemerintah. Mahasiswa juga akan menyadari pentingnya memahami hierarki perundang-undangan untuk menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan penegakan aturan yang efektif di dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang struktur hukum ini, mahasiswa akan siap mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam analisis hukum dan dalam praktek profesional di masa depan. Sistem hukum di Indonesia mengenal struktur peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa tingkatan, yang masing-masing memiliki peran dan hierarki tersendiri. Struktur perundang-undangan Indonesia mencakup: 57 1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertinggi Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum dan dasar negara. UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk kedaulatan rakyat, persatuan Indonesia, sistem 57 Megawati Manullang, “Misi Dalam Masyarakat Majemuk,” Jurnal Teologi Cultivation 3, no. 2 (2019): 49–63. D
Pengantar Ilmu Hukum 113 pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi, serta hak asasi manusia. Konstitusi ini juga mengatur struktur pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, UUD 1945 memberikan landasan hukum untuk aspek-aspek penting lainnya, seperti kewarganegaraan, kehakiman, pertahanan keamanan, dan hubungan antarlembaga negara. Sebagai konstitusi tertinggi, UUD 1945 memastikan bahwa segala peraturan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi ini. UUD 1945 telah mengalami beberapa amendemen untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan negara seiring berjalannya waktu.. 2. Undang-Undang (UU) Undang-Undang (UU) merupakan peraturan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. UU mengatur berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. UU memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat seluruh warga negara serta pihak yang berada di wilayah Republik Indonesia. 58. Proses pembentukan UU melalui DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memperhatikan berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat, sehingga UU mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang 58 Nurhayati, Yati. “BUKU AJAR ‘Pengantar Ilmu Hukum.’” (Nusa Media, 2020). 23-24
114 Pengantar Ilmu Hukum kehidupan. Implementasi UU dilakukan untuk menciptakan tatanan hukum yang jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Selain UU, terdapat peraturan-peraturan turunan yang lebih rinci, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres), yang bertujuan untuk melaksanakan dan menjelaskan detail pelaksanaan UU dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang (UU). PP memiliki fungsi untuk merinci ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik yang terkandung dalam UU. PP mengatur pelaksanaan peraturan yang diatur oleh UU secara lebih rinci, sehingga memberikan pedoman operasional yang lebih jelas dalam pelaksanaan UU tersebut. 59. Proses pembentukan PP melibatkan proses kajian dan pembahasan yang cermat antara pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan UU dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Meskipun dibuat oleh eksekutif, PP harus selaras dengan UU yang menjadi dasar hukumnya dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. PP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU di tingkat pelaksanaan dan menjadi landasan bagi kegiatan pemerintahan dan masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 59 Is, Muhamad Sadi, and M H S HI. Pengantar Ilmu Hukum. (Kencana, 2017). 72-73
Pengantar Ilmu Hukum 115 4. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) Peraturan Presiden (Perpres) dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur aspek tertentu yang merupakan kewenangan presiden, seperti kebijakan nasional yang bersifat strategis. Sedangkan Peraturan Menteri (Permen) dikeluarkan oleh menteri untuk mengatur aspek tertentu dalam wilayah kewenangannya, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau bidang lainnya. Baik Perpres maupun Permen memiliki kedudukan di bawah Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU) sebagai sumber hukum yang lebih spesifik dalam pelaksanaan regulasi. Meskipun memiliki kedudukan di bawah PP dan UU, Perpres dan Permen memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat untuk pelaksanaan kebijakan dan tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Proses pembentukan Perpres dan Permen melibatkan proses kajian dan koordinasi antarlembaga untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan tujuan hukum yang hendak dicapai. 60 Struktur ini menunjukkan hierarki yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana setiap tingkatan memiliki peranannya sendiri dalam menjaga kepastian hukum, konsistensi, dan tata kelola negara secara efektif. Pemahaman yang mendalam tentang struktur ini penting untuk semua pihak yang terlibat dalam proses 60 Ni Wayan Eka Sumartini et al., BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 54-55
116 Pengantar Ilmu Hukum hukum, baik di sektor legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta bagi masyarakat umum agar dapat memahami landasan hukum yang mengatur kehidupan dan aktivitas mereka. Hierarki perundang-undangan merupakan konsep yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menetapkan urutan dan kewenangan berbagai jenis peraturan hukum. Pada puncak hierarki berada UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945), yang merupakan konstitusi tertinggi dan menjadi landasan hukum bagi seluruh sistem hukum Indonesia. UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, hak asasi manusia, serta landasan hukum lainnya. Di bawah UUD 1945, terdapat Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. UU memiliki kedudukan di bawah UUD 1945 namun tetap memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena mengatur berbagai aspek kehidupan di Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, di bawah UU terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan UU. PP merinci ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dari UU dan mengatur pelaksanaan peraturan yang diatur oleh UU secara lebih rinci. Proses pembentukan PP melibatkan proses kajian dan pembahasan yang cermat antara pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kesesuaian dengan UU yang
Pengantar Ilmu Hukum 117 menjadi dasar hukumnya. Meskipun dibuat oleh eksekutif, PP harus selaras dengan UU yang menjadi dasar hukumnya dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lainnya, terdapat peraturan-presiden lainnya seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) yang memiliki kedudukan di bawah PP dan UU. Perpres dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur aspek tertentu yang merupakan kewenangan presiden, seperti kebijakan nasional yang bersifat strategis. Sementara itu, Permen dikeluarkan oleh menteri untuk mengatur aspek tertentu dalam wilayah kewenangannya, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau bidang lainnya. Meskipun memiliki kedudukan di bawah PP dan UU, Perpres dan Permen memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat untuk pelaksanaan kebijakan dan tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. 61 Pentingnya memahami hierarki perundang-undangan terletak pada kejelasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Dengan memahami hierarki ini, para pemangku kepentingan dapat mengimplementasikan hukum secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Pemahaman yang jelas tentang hierarki perundangundangan juga membantu menjaga konsistensi hukum dan mencegah terjadinya konflik interpretasi antara berbagai jenis peraturan hukum. Hal ini sangat penting 61 Abdullah Sulaiman, “Pengantar Ilmu Hukum” (UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019). 95
118 Pengantar Ilmu Hukum untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan maupun kehidupan sosial di Indonesia.
Pengantar Ilmu Hukum 119 Struktur hukum Indonesia yang didasarkan pada hierarki perundang-undangan mencakup sistem yang terorganisir dengan baik, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertinggi negara. UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara dan hak-hak asasi manusia, menjadi landasan bagi pembentukan peraturan hukum lainnya. Di bawah UUD 1945 terdapat Undang-Undang (UU) yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, mengatur berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan rincian implementasi UU secara lebih spesifik. Dalam hierarki ini juga terdapat Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) yang memiliki kedudukan lebih rendah namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kewenangannya masing-masing. Pemahaman yang baik tentang hierarki perundang-undangan penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum, serta untuk menjaga konsistensi dan menghindari konflik interpretasi dalam penerapan hukum di Indonesia.
120 Pengantar Ilmu Hukum 1. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam struktur hukum Indonesia? Jelaskan peran dan kedudukan UUD 1945 dalam sistem perundangundangan Indonesia. 2. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang (UU) di Indonesia? Jelaskan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam pembentukan UU. 3. Apa perbedaan antara Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) dalam hierarki perundangundangan Indonesia? Berikan contoh pengaturan yang biasanya diatur oleh PP dan Perpres. 4. Mengapa pemahaman yang baik tentang hierarki perundang-undangan penting dalam konteks hukum Indonesia? Jelaskan dampak positif dari memahami hierarki perundang-undangan terhadap kepastian hukum. 5. Bagaimana Peraturan Menteri (Permen) dapat berperan dalam struktur hukum Indonesia? Jelaskan kewenangan dan ruang lingkup Permen serta bagaimana posisinya dalam hierarki perundang-undangan.
Pengantar Ilmu Hukum 121 BAB 10 Aliran-Aliran dalam Ilmu Pengetahuan Hukum
122 Pengantar Ilmu Hukum etelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan memahami beragam pendekatan dan teori dalam ilmu hukum, termasuk pemahaman tentang perbedaan aliranaliran dalam menafsirkan dan memahami hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum, terdapat beberapa aliran atau paradigma yang mencerminkan pandangan yang berbeda dalam memahami fungsi, sifat, dan tujuan hukum. Contohnya, aliran positivisme hukum menekankan pada aspek-aspek formal hukum dan pemisahan antara hukum dan moral, sementara aliran naturalisme hukum memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat moral dan universal. Perbedaan ini tercermin dalam cara-cara menafsirkan dan memahami hukum, termasuk dalam konteks pembentukan kebijakan hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Mahasiswa akan dapat mengidentifikasi perbedaan-perbedaan ini dan memahami implikasinya terhadap praktik hukum dan sistem hukum secara lebih luas. Ragam pendekatan dan teori dalam ilmu hukum mencakup berbagai kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami sifat, fungsi, dan tujuan hukum. Beberapa pendekatan utama dalam ilmu hukum antara lain: 62 1. Positivisme Hukum Pendekatan ini menekankan pada aspek-aspek formal hukum yang terdiri dari peraturan dan norma yang berlaku di suatu negara. Positivisme hukum 62 Marzuki, Peter Mahmud, and M S Sh. Pengantar Ilmu Hukum. (Prenada Media, 2021). 19-20 S
Pengantar Ilmu Hukum 123 menganggap hukum sebagai aturan yang berlaku secara positif dan terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai subjektif. Tokoh yang secara signifikan berkontribusi dalam pengembangan konsep positivisme hukum adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filosof Austria, dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran positivisme hukum. Kelsen mengembangkan teori hukum positivisme yang sangat berpengaruh, yang menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan moralitas serta menekankan pada pentingnya penggunaan metode ilmiah dalam penelitian hukum 2. Naturalisme Hukum Naturalisme hukum memandang bahwa hukum memiliki dasar moral yang universal, yang tidak hanya berasal dari pembuatan manusia tetapi juga dari prinsip-prinsip moral yang melekat pada alam. Pandangan ini mengaitkan hukum dengan prinsip keadilan dan moralitas. Seorang teolog dan filsuf Katolik abad pertengahan yang memainkan peran penting dalam pengembangan naturalisme hukum. Aquinas memadukan pandangan Aristoteles tentang alam dengan doktrin-doktrin agama Kristen, menegaskan bahwa hukum alam, yang berasal dari Tuhan, lebih tinggi daripada hukum manusia. Bagi Aquinas, hukum alam adalah prinsip moral inheren dalam alam semesta yang dapat dipahami melalui akal manusia.
124 Pengantar Ilmu Hukum 3. Realisme Hukum Realisme hukum menekankan pentingnya faktorfaktor kontekstual dan situasional dalam interpretasi hukum. Aliran ini mempertanyakan objektivitas dan kepastian hukum, serta menyoroti peran pengadilan dalam menafsirkan hukum. Seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memberikan kontribusi penting dalam aliran realisme hukum. Cardozo menekankan pentingnya pengembangan hukum melalui proses penalaran dan interpretasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial. Pendekatannya yang pragmatis dan kontekstual terhadap hukum membantu membentuk pemikiran realis dalam yurisprudensi Amerika. 4. Sosiologi Hukum Niklas Luhmann merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang sosiologi hukum. Sebagai seorang sosiolog Jerman yang terkenal, Luhmann memainkan peran penting dalam memperkenalkan gagasan sistem sosial dan teori sistem kompleks ke dalam analisis hukum. Dia mengembangkan pendekatan sistemik terhadap hukum, yang menyoroti bagaimana hukum terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas dan berinteraksi dengan faktorfaktor sosial, politik, dan ekonomi. Luhmann memandang hukum sebagai salah satu subsistem dalam sistem sosial yang kompleks, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam menjaga stabilitas dan koherensi sosial. Karyanya yang terkenal, "Social Systems" (Sistem-sistem Sosial), memberikan
Pengantar Ilmu Hukum 125 kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks sosiologi hukum. 5. Feminisme Hukum Aliran ini menyoroti peran gender dalam hukum dan menelaah bagaimana hukum memengaruhi perempuan secara spesifik. Feminisme hukum menekankan pentingnya kesetaraan gender dan mengkritisi ketimpangan dalam hukum. Salah satu tokoh terkemuka dalam bidang feminisme hukum adalah Catharine MacKinnon. Sebagai seorang ahli hukum, aktivis, dan profesor, MacKinnon telah berperan penting dalam mengembangkan teori dan praktik feminisme hukum. Dia dikenal karena kontribusinya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan masyarakat. 6. Historisisme Hukum Salah satu tokoh utama dalam aliran historisisme hukum adalah Friedrich Carl von Savigny. Savigny adalah seorang ahli hukum Jerman pada abad ke-19 yang memainkan peran kunci dalam pengembangan teori historisisme hukum (Historische Rechtsschule). Dia menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan perkembangan hukum dalam interpretasi dan penerapan hukum. Savigny berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari perkembangan organik dalam masyarakat, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap sejarah dan budaya suatu bangsa diperlukan
126 Pengantar Ilmu Hukum untuk menghargai dan menerapkan hukum secara tepat. Pemahaman terhadap ragam pendekatan dan teori dalam ilmu hukum memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukum sebagai fenomena sosial, budaya, dan politik. Setiap pendekatan ini memberikan perspektif unik terhadap peran hukum dalam masyarakat dan cara-cara untuk menerapkannya dalam konteks praktis. Perbedaan antara aliran-aliran dalam menafsirkan dan memahami hukum mencerminkan variasi dalam sudut pandang, nilai, dan metodologi yang digunakan dalam kajian ilmu hukum. Beberapa perbedaan utama antara aliran-aliran tersebut meliputi: 63 1. Pendekatan Terhadap Sumber Hukum Pendekatan terhadap sumber hukum menggambarkan perbedaan filosofis dalam cara memandang asal-usul dan sifat hukum. Aliran positivisme hukum menekankan pada peraturan formal yang telah ditetapkan, seperti undang-undang yang telah dibuat oleh otoritas hukum. Mereka percaya bahwa keberadaan hukum bergantung pada proses pembuatannya dan adanya otoritas yang sah untuk membuat aturan. Di sisi lain, naturalisme hukum melihat hukum sebagai refleksi dari prinsip- 63 Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia. 111-112
Pengantar Ilmu Hukum 127 prinsip moral yang lebih luas, melekat pada alam semesta atau ketuhanan. Mereka berpendapat bahwa hukum bukan hanya tentang apa yang telah ditetapkan oleh manusia, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip moral yang universal. Naturalis berargumen bahwa hukum yang tidak sesuai dengan moralitas atau prinsip etika yang mendasar dapat dianggap tidak sah atau tidak berlaku secara moral. Perbedaan ini mencerminkan perdebatan filosofis yang dalam tentang sifat dan sumber keabsahan hukum, memengaruhi cara kita memahami dan menerapkan aturan hukum dalam masyarakat. 2. Fokus Terhadap Aspek Moral Fokus terhadap aspek moral merupakan perbedaan kunci antara naturalisme hukum dan positivisme hukum dalam menafsirkan hukum. Naturalisme hukum cenderung memasukkan aspek moral dalam penafsiran hukum, yaitu melihat bahwa keberlakuan hukum seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip moral yang lebih luas. Mereka berpendapat bahwa keabsahan hukum tidak hanya bergantung pada pembentukannya oleh otoritas hukum, tetapi juga pada kesesuaian dengan nilai-nilai moral yang universal. Di sisi lain, positivisme hukum lebih berfokus pada aspek formal dan objektif dari hukum. Mereka memandang bahwa hukum harus dipahami secara terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai subjektif, dan lebih menekankan pada kenyataan peraturan yang ada dan proses pembuatannya. Perbedaan ini menunjukkan
128 Pengantar Ilmu Hukum pendekatan filosofis yang berbeda terhadap sifat hukum dan relevansi moral dalam konteks hukum. 3. Keterlibatan Faktor Sosial dan Kontekstual Keterlibatan faktor sosial dan kontekstual menjadi perbedaan antara aliran sosiologi hukum dan realisme hukum dengan aliran lain dalam menafsirkan hukum. Aliran sosiologi hukum mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor sosial, budaya, dan kontekstual dalam pemahaman hukum. Mereka melihat bahwa hukum merupakan hasil interaksi sosial dan dapat berubah seiring perubahan masyarakat. Sementara itu, realisme hukum juga menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami hukum, dengan mengakui bahwa hakim dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum dalam pengambilan keputusan hukum. Di sisi lain, aliran-aliran lain mungkin lebih berorientasi pada teks hukum itu sendiri dan prinsip-prinsip formal, tanpa banyak mempertimbangkan faktor-faktor sosial atau kontekstual dalam penafsiran mereka. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menilai relevansi faktor-faktor luar terhadap hukum dan keputusan hukum yang diambil. 4. Pandangan Terhadap Keadilan Pandangan terhadap keadilan menjadi perbedaan antara aliran feminisme hukum dengan aliran lain dalam menafsirkan hukum. Feminisme hukum menekankan dimensi gender dan kesetaraan sebagai faktor kunci dalam penafsiran hukum. Mereka mengidentifikasi dan menyoroti ketidakadilan gender serta upaya untuk mencapai kesetaraan gender
Pengantar Ilmu Hukum 129 melalui proses interpretasi hukum. Sementara itu, aliran-aliran lain mungkin memiliki fokus yang berbeda terkait konsep keadilan, seperti keadilan sosial atau keadilan substansial. Perbedaan ini mencerminkan pentingnya perspektif gender dalam analisis hukum dan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif dan setara dalam sistem hukum. 5. Penekanan pada Sejarah Pendekatan historisisme hukum menekankan pentingnya mempertimbangkan evolusi dan perkembangan hukum dari waktu ke waktu dalam proses interpretasi hukum. Mereka melihat sejarah hukum sebagai fondasi untuk memahami makna dan tujuan hukum saat ini. Sebaliknya, aliran-aliran lain mungkin lebih condong pada interpretasi kontemporer yang mengutamakan pemahaman terkini terhadap hukum tanpa perlu mengacu secara khusus pada konteks sejarah. Perbedaan ini mencerminkan variasi pendekatan dalam ilmu pengetahuan hukum dan menunjukkan kompleksitas dalam memahami serta menerapkan hukum dalam berbagai konteks waktu.. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, mahasiswa akan dapat melihat kompleksitas dan keragaman dalam pendekatan terhadap hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi cara kita memahami, menerapkan, dan mengkritisi sistem hukum dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.
130 Pengantar Ilmu Hukum Aliran-aliran dalam ilmu Pengetahuan Hukum mencakup beragam pendekatan dan teori yang mempengaruhi cara kita memahami dan menafsirkan hukum. Aliran positivisme hukum menekankan pada aturan formal yang telah ditetapkan, sementara naturalisme hukum melihat hukum sebagai refleksi dari prinsip-prinsip moral yang lebih luas. Sosiologi hukum dan realisme hukum memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor sosial dan kontekstual dalam menafsirkan hukum, sedangkan aliran feminisme hukum menyoroti dimensi gender dan kesetaraan. Di sisi lain, pendekatan historisisme hukum menekankan evolusi dan perkembangan hukum dari waktu ke waktu sebagai landasan untuk memahami makna dan tujuan hukum saat ini. Perbedaan pendekatan ini menggambarkan keragaman dalam ilmu pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas hukum dalam konteks yang berbeda.
Pengantar Ilmu Hukum 131 1. Apa perbedaan utama antara aliran positivisme hukum dan naturalisme hukum dalam pendekatan terhadap sumber hukum? 2. Bagaimana aliran sosiologi hukum dan realisme hukum membedakan diri dalam menafsirkan hukum dari aliranaliran lainnya? 3. Apa yang menjadi fokus utama feminisme hukum dalam menafsirkan konsep keadilan dalam hukum? 4. Mengapa pendekatan historisisme hukum dianggap penting dalam memahami hukum kontemporer? 5. Mana dari aliran-aliran tersebut yang lebih cenderung memasukkan faktor sosial dan kontekstual dalam penafsiran hukum, dan mengapa hal ini penting dalam studi ilmu hukum?
132 Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum 133 BAB 11 Bidang-bidang Spesialisasi dalam Studi Hukum
134 Pengantar Ilmu Hukum etelah mempelajari tentang Bidang-bidang Spesialisasi dalam Studi Hukum, mahasiswa akan memahami berbagai jenis disiplin ilmu hukum serta profil dan karakteristik masing-masing bidang spesialisasi. Disiplin ilmu hukum mencakup beragam bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum perusahaan, hukum keluarga, dan banyak lagi. Setiap bidang memiliki profil dan karakteristik yang unik, tergantung pada fokusnya. Misalnya, hukum perdata berkaitan dengan hubungan antarindividu dalam masyarakat dan regulasi terkait, sedangkan hukum lingkungan menitikberatkan pada isu-isu lingkungan hidup dan keberlanjutan. Profil dan karakteristik bidang spesialisasi hukum membantu mahasiswa memahami kedalaman serta relevansi masing-masing disiplin dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan. Hukum adalah bidang yang luas dan kompleks, yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Jenis-jenis disiplin ilmu hukum mencerminkan spesialisasi dalam berbagai aspek kehidupan dan interaksi manusia. Hukum membutuhkan disiplin dalam berbagai bidang untuk beberapa alasan utama: 64 1. Keterkaitan dengan Kehidupan Manusia Hukum mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, dari hubungan pribadi hingga transaksi bisnis, perlindungan lingkungan, dan kegiatan sosial. Dengan memiliki disiplin ilmu yang terfokus, seperti 64 Wijoyo, Suparto. Laku Lika-Liku Ilmu Hukum. Airlangga (University Press, 2015)., Laku Lika-Liku Ilmu Hukum. 109-110 S
Pengantar Ilmu Hukum 135 hukum perdata, pidana, atau lingkungan, maka hukum dapat diatur dan diterapkan secara lebih efektif dalam konteks yang spesifik. 2. Spesialisasi dalam Pengetahuan Setiap bidang hukum memiliki aturan, prinsip, dan isu khusus yang membutuhkan pengetahuan mendalam. Misalnya, seorang ahli hukum perdata harus memahami kontrak, kepemilikan, dan tanggung jawab perdata dengan baik, sedangkan ahli hukum pidana harus memiliki pengetahuan tentang penegakan hukum, proses peradilan, dan sanksi pidana. 3. Penanganan Kasus yang Kompleks Dalam praktiknya, hukum seringkali terlibat dalam kasus-kasus yang kompleks dan beragam. Dengan adanya disiplin ilmu hukum yang berbeda, kasus-kasus ini dapat ditangani dengan lebih tepat dan terperinci sesuai dengan spesialisasi masing-masing. 4. Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan Disiplin ilmu hukum memungkinkan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dalam bidang tertentu. Hal ini memungkinkan para profesional hukum untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada klien atau masyarakat, serta menyumbangkan pemikiran inovatif dalam perkembangan hukum secara umum. 5. Mengatasi Perubahan dan Kompleksitas Dengan adanya disiplin ilmu hukum yang berbeda, hukum dapat lebih siap mengatasi
136 Pengantar Ilmu Hukum perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan yang terus berkembang. Misalnya, hukum teknologi informasi perlu berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi digital, sedangkan hukum lingkungan harus menghadapi isu-isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, disiplin ilmu hukum memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan penegakan hukum, menyediakan solusi hukum yang sesuai dengan konteksnya, dan memastikan keadilan serta keteraturan dalam masyarakat. Jenis-jenis disiplin ilmu hukum mencakup berbagai bidang spesialisasi yang menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu dalam hukum. Beberapa jenis disiplin ilmu hukum yang umum meliputi: 65 6. Hukum Perdata Mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta, seperti kontrak, harta benda, warisan, dan tanggung jawab perdata lainnya. 7. Hukum Pidana Menetapkan norma-norma hukum yang mengatur perilaku kriminal, penuntutan terhadap pelaku kejahatan, dan penerapan sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum pidana. 65 Sri Warjiyati, “Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum” (PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana) Jakarta, 2018). 27- 28
Pengantar Ilmu Hukum 137 8. Hukum Konstitusi Membahas struktur dan fungsi pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, serta prosedur perubahan konstitusi suatu negara. 9. Hukum Internasional Mengatur hubungan antarnegara dan organisasi internasional, perdamaian, perang, perdagangan internasional, serta hak asasi manusia secara global. 10. Hukum Lingkungan Fokus pada regulasi perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan, termasuk isu-isu terkait polusi, konservasi sumber daya alam, dan perubahan iklim. 11. Hukum Perusahaan Menyangkut regulasi aktivitas bisnis dan perusahaan, termasuk aspek hukum terkait kontrak, persaingan usaha, kepemilikan, dan perpajakan. 12. Hukum Keluarga Mengatur hubungan dalam keluarga seperti pernikahan, perceraian, asuhan anak, warisan, dan adopsi. 13. Hukum Ketenagakerjaan Menetapkan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha, termasuk aturan terkait upah, keselamatan kerja, dan hubungan industrial.
138 Pengantar Ilmu Hukum 14. Hukum Teknologi Informasi Berkaitan dengan regulasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan e-commerce. 15. Hukum Keuangan Mengatur kegiatan finansial, perbankan, investasi, serta regulasi pasar modal dan asuransi. Di atas hanya beberapa contoh disiplin ilmu hukum yang umum, dan setiap bidang memiliki karakteristik, isu, dan peraturan tersendiri yang menjadi fokus kajian. Setiap bidang spesialisasi dalam ilmu hukum memiliki profil dan karakteristik yang unik, menuntut pemahaman mendalam terhadap aturan dan isu-isu yang diatur di dalamnya. Misalnya, hukum perdata fokus pada hubungan antarindividu dan entitas swasta, mengatur perjanjian, kepemilikan, warisan, dan tanggung jawab perdata. Karakteristiknya mencakup penekanan pada hak-hak dan kewajiban pribadi, serta penyelesaian sengketa antarindividu. Di sisi lain, hukum pidana berfokus pada penegakan norma-norma hukum yang mengatur perilaku kriminal, dengan prosedur peradilan yang khas untuk menuntut dan mengadili pelanggar hukum pidana. Bidang spesialisasi lainnya, seperti hukum konstitusi, menekankan struktur pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, dan pembagian kekuasaan antarlembaga negara.