PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TEORI & PRAKTIK
Pengelolaan Wakaf Produktif TEORI & PRAKTIK
Pengelolaan Wakaf Produktif Teori & Praktik Copyright© PT Penerbit Penamuda Media, 2024 Penulis: Dr. Safwan Kamal, M.E.I Juli Dwina Puspita Sari, SE.,M.Bus (Adv) Editor: Dr. Zubir, MA ISBN: 978-623-8586-55-4 Desain Sampul: Tim PT Penerbit Penamuda Media Tata Letak: Enbookdesign Diterbitkan Oleh PT Penerbit Penamuda Media Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta HP/Whatsapp : +6285700592256 Email : [email protected] Web : www.penamuda.com Instagram : @penamudamedia Cetakan Pertama, Mei 2024 viii + 88, 15x23 cm Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin Penerbit
v lhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua hingga saat ini, Shalawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepangkuan alam nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kealam yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah tahun 2024 kami telah menyelesaikan sebuah karya buku referensi dengan judul ‚pengelolaan wakaf produktif (teori & praktik)". Karya ini merupakan penyesuaian dan publikasi dalam bentuk referensi yang diadopsi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan tahun 2022. Kiranya buku ini diharapkan akan menambah khazanah ilmu wakaf yang saat ini dikembangkan di tanah air. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini boleh jadi terdapat kekurangan di dalamnya, oleh sebab itu kami sangat terbuka atas masukan dan kritikan atas penelitian yang telah kami publikasikan ini. Tim Penulis Dr.Safwan kamal, M.EI Juli Dwina Puspita Sari, SE.,M.Bus (Adv) A
vi Kata Pengantar ...................................................................... v Daftar Isi ............................................................................. vi Bab 1. Wakaf Produktif ........................................................... 1 A. Definisi Wakaf................................................................ 4 B. Wakaf dalam Sejarah ...................................................... 7 Bab 2. Perkembangan Wakaf di Indonesia .............................. 16 Bab 3. Potensi Wakaf di Aceh ................................................ 20 Bab 4. Teori Pengembangan Wakaf Produktif.......................... 23 Bab 5. Metode Pengembangan Wakaf Produktif ...................... 26 Bab 6. Studi Kasus Pengembangan Wakaf Produktif Pada Lembaga Kantong Wakaf ......................................... 30 A. Kota Langsa...................................................................30 B. Sejarah Kota Langsa.......................................................33 C. Sejarah Kantong Wakaf ..................................................38
vii Bab 7. Kekuatan Wakaf Produktif .......................................... 40 A. Indentifikasi Aset .......................................................... 44 B. Pelaksanaan Pemberdayaan Wakaf................................. 50 Daftar Pustaka .................................................................... 77 Tentang Penulis .................................................................. 87
viii
Pengelolaan Wakaf Produktif - 1 akaf merupakan salah satu mekanisme ekonomi yang potensial untuk merangsang ekonomi dan sosial masyarakat (Arshad et al., 2018), namun masyarakat Indonesia masih sangat awam memahami wakaf produktif sebagai alternative kesejahteraan (Purwaningsih & Susilowati, 2020) (Fadillah & Setyorini, 2021) dan jarang dilakukan (Assegaf & Mursyid, 2020). Wakaf juga dapat menjadi alternative kebijakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kamariah et al., 2021) dan pembangunan ekonomi (Fuadi, 2018). Keberadaan wakaf produktif memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam sampai di tingkat desa (gampong) untuk berperan dalam program sosial kemanusiaan. Juga dimanifestasikan dalam bentuk manfaat dan pendayagunaan. Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, hal ini terlihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang bergama W
2 - Pengelolaan Wakaf Produktif Islam, sektor pendapatan pekerjaan Indonesia dan sektor ketenagakerjaan penduduk Indonesia (Syamsuri et al., 2020), dan asset wakaf yang dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat produktif yang besar (Suhendi, 2018). Faktanya, konsep Wakaf belum mendatangkan manfaat yang sangat signifikan bagi masyarakat. Maka, diperlukan sinergitas antara ilmu-ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi dengan lembaga yang berada langsung di tengah masyarakat terlebih lagi dalam Islam wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt (Ilmiah, 2019). Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting (Syuhada’ & Munir, 2020)(Adinta & Nur, 2020). Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Wakaf juga merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan dan memiliki peran dalam pengadaan tempat tinggal yang produktif (Rashid et al., 2019). Di Indonesia,Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia, dan secara
Pengelolaan Wakaf Produktif - 3 regulasi pengelolaan wakaf diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang kemudian menjadikan pengelolaan produk wakaf di Indonesia menjadi sangat variatif hingga adanya wakaf uang (Makhrus, 2019). Salah satu provinsi di Indonesia yang serius melahirkan regulasi wakaf sebagai istrumen ekonomi Islam adalah Aceh. Di Aceh, pengelolaan wakaf diatur dalam Qanun no 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal (Safwan Kamal, 2019, 2022), keberadaan qanun ini menjadi acuan penting dalam tatakelola pengelolaan wakaf di tengah-tengah masyarakat (Kamal, 2018). Kehadiran qanun ini menjadi regulasi penting untuk mendekatkan potensi wakaf di Aceh, bahkan dalam qanun tersebut telah menjelaskan bahwa wakaf tidak hanya dikelola oleh Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota saja, namun terdapat pula Baitul Mal gampong yang berada di setiap desa. Namun, meski qanun tentang Baitul Mal telah mengamanahkan adanya pengelolaan wakaf melalui Baitul Mal di tingkat gampong faktanya masih banyak desa/gampong yang belum memahami konsep keberadaan Baitul Mal ini . Bahkan diantaranya sudah membentuk Baitul Mal namun belum berjalan dengan efektif dikarenakan minimnya informasi tentang tatakelola wakaf dan juga administrasi wakaf (Junaidi, 2021).
4 - Pengelolaan Wakaf Produktif A. Definisi Wakaf Kata ‘wakaf’ berasal dari bahasa Arab وقف . akar kata tersebut mempunyai arti ‘menahan’ atau ‘berhenti’ atau ‘diam di tempat’. Kata وقفا – يقف – وقف sama artinya . حبس – يحبس – تحبيسا dengan 1 Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu tajwid, ialah salah satu tanda untuk berhenti dalam bacaan alQuran. Demikian pula, jika kita telisik ke dalam permasalahan ibadah haji, yaitu wuquf, yang memiliki makna berdiam diri atau bertahan di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan menurut istilah syara’, Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqh lima mazhabnya mengatakan bahwa wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (األصل تحبيس ,(lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksud dengan األصل تحبيس adalah menahan barang yang diwakafkan tersebut agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara 1 Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamī wa ‘Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2008), hlm. 151
Pengelolaan Wakaf Produktif - 5 pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.2 Para Fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan batasan pengertian wakaf. Perbedaan pengertian ini berdampak pada perbedaaan hukum yang ditimbulkan. Jumhur (mayoritas) fuqaha (pendukung mazhab Hanafi, Syafii dn Hambali) mengemukakan bahwa pengertian wakaf menurut syara’ ialah: حبس وال يىكي الاًخفاع ةٍ وع ةلاء عيٌٍ ةلطع امخصرف في ركبخٍ على وصرف وباح وِجِد 3 Artinya:‚Pencegahan harta yang mungkin untuk dimanfaatkan, tanpa melenyapkan bendanya, dengan cara tidak melakukan hal yang merugikan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada‛. Dari pengertian di atas, wakaf memiliki beberapa ciri tertentu yaitu: (1) pencegahan (penahanan) dari menjadi milik dan objek yang dimilikkan. Penahanan disini 2 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 635 3 Abd. Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muāmalat, (Cairo: Maktabah alRisālah ad-Dauliyah, , 1998), hlm. 208. Lihat juga pada as-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Jus10 (Kairo: Musthafa al-Halaby, t.th), hlm. 87
6 - Pengelolaan Wakaf Produktif mempunyai arti ada yang menahan yaitu Wākif dan tujuannya yaitu mauquf ‘alaihi (penerima wakaf). (2) harta, yang berarti bahwa yang diwakafkan tersebut berbentuk harta. (3) yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, hal ini menjelaskan syarat harta yang diwakafkan seperti yang diungkapkan oleh al-Minawi dalam definisi wakafnya. 4 (4) dengan cara tidak melakukan hal yang merugikan pada bendanya, ini memberikan pengertian bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan tidak juga diwariskan. (5) disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada, memberikan makna bahwa hasil wakaf tersebut harus disalurkan kepada sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam. Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif, terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.5 Dari berbagai argumentasi di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mayoritas fuqaha berpendapat 4 al-Minawi, at-Tauqif ‘ala Muhimat Ta’arif, (Kairo: ‘Alamul Kutub, 1990), hlm. 340 5 Mundzir Qahaf, Sanadat al-Ijarah, al-Ma’had al- Islamy li al-Buhuts wa atTadrib (Kairo: Dar as-Salam, 1995), hlm.64
Pengelolaan Wakaf Produktif - 7 mengenai harta yang telah diwakafkan bersifat mengikat dan tidak lagi menjadi milik si pewakaf (wākif). Sementara, harta yang diwakafkan tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Hal ini menjadikan status wākif tidak mempunyai hak apapun secara hukum terhadap harta yang telah diwakafkan tersebut. Dan sementara itu pengelolaan harta tersebut dibebankan sepenuhnya kepada nazir. Pemahaman inilah yang menjadi pandangan mayoritas muslim di Indonesia. Imbas dari pemisahan antara kepemilikan aset wakaf dengan pemiliknya yang semula, maka semua bentuk pemeliharaan dan tanggung jawab kini diamanahkan kepada nazir. Oleh karena itu, sebuah keharusan bagi nazir sendiri untuk memberikan pelayanan dan pertanggung-jawaban atas amanah tersebut sehingga terus mendapat kepercayaan oleh wākif selaku pemberi amanah. B. Wakaf dalam Sejarah Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi berhijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fikih tentang siapa yang pertama kali melaksanakan
8 - Pengelolaan Wakaf Produktif syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw, yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun mesjid. Pendapat in berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: روي عي عىر ةي شتٍ عي عىر ةي سعد ةي وعاد كال : سألنا عي أول حبس في الإسلام، فلال امىُاجرون صدكث عىر، وكال الأًصار صدكث 6 رسِل اهلل صلى اهلل عليٍ وسنه Artinya: ‚Diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Maka golongan muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan golongan Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw‛ Sedangkan menurut sebagian ulama bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah umar bin 6 Ibn Hajar al-Asqalany, Ahmad bin ‘ali, Fathul Bāri bi Syarh Shahih al-Bukhāri, Juz 5 (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 2001), hlm. 472
Pengelolaan Wakaf Produktif - 9 Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, beliau berkata : ِ ي َ ع ِ ي ْ اة رَ َ ى ُ ع ِضَي َ ر ُ اهلل ا َ ى ُ ُ ْ ٌ َ ع َ ال َ َب ك : ا صَ َ أ رُ َ ى ُ ع ا ضً ْ ر َ أ َ ر َ ب ْ ي َ ِبخ ى َ ت َ أ َ ف ى َّ ل يَ صَ ِ ب َ امٌ ُ اهلل ٍِ ْ ي َّ ل َ ع َ ه َّ ن سَ َ و ِورُ ْ أ َّ خ س ْ َ ي ا َ ُ ْ ِفي َ ال َ ل َ ف : َ ل ْ ِ سُ َ ار ْي ي ا ِهلل َ ِ إن جُ ْ ِصب ُ أ ا ضً ْ ر َ أ ْ ه َ م َ ر َ ب ْ ي َ ِبخ ِص ْب ُ أ ً الا َ و ط َ ك َ ِ ُ ُس َ َ ف ْ ً َ أ ِدي ْ ْ ِعٌ ُ ٍ ْ ِوٌ ا َ ى َ ْي ف ِ ن رُ ُ و ْ أ َ ح ٍِ ِ ة . َ ال َ ل َ ف ُ ه َ ل ُ ل ْ ِ سُ َ ر ا ِهلل ى َّ ل صَ ُ اهلل ٍِ ْ ي َّ ل َ ع َ ه َّ ن سَ َ و , ْ ِن إ جَ ْ ِشئ س ْ جَ َ ب َ ح َ ُ َّ ن ص ْ َ ا ا جَ ْ ك َ د صَ َ ح َ و ا َ ُِ ة َ ق َ د صَ َّ خ َ ف ا َ ُِ ة رُ َ ى ُ ع , ُ اع َ ب ُ ت َ ا لا َ ُ َ ً َ ُب أ َ َ ْ ِ ُ ح َ لا َ و َ ثُ ر ْ ِ ُ ح َ لا َ و . َ ال َ ك َ ق َ د صَ َ ح َ و ا َ ُِ ْي ة ِ ف اِء رَ َ ل ُ ْي امف ِ ف َ و ى َ ب رْ ُ ْي امل ِ ف َ و ِب ا َ ك ِ ْي امر ِ ف َ و ِ ل ْ ي ِ ب س ا ِهلل َ ِ ي ْ اة َ و ِ ل ْ ي ِ ب ِف امسَ ْ ي امضَّ َ و احَ َ ٌ ُ ج َ ى لا َّ ل َ ع ْ ي َ و ا َ ُ ُ ي ِ م َ و ْ ن َ أ وٌُا ةامىعروف ويطعه غير وخىِل )رواه البخاري( َ ل ُ ك ْ أ َ ي 7 Artinya: ‚Dari Ibn Umar Ra. Berkata:‛bahwa Umar bin al-Khattab Memperoleh sepetak tanah dikhaibar, lalu Umar menemui Rasulullah Saw untuk mendapat penerangan. Umar bin al-Khattab berkata:‛ wahai Rasulullah, saya memperoleh sepetak tanah di Khaibar, yang mana saya belum pernah mendapatkan harta sebagus itu sebelumnya, maka apa yang engkau 7 Muhammad ibn al-Bukhari, Shahih al-Bukhāri, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 185
10 - Pengelolaan Wakaf Produktif perintahkan mengenai hal ini kepadaku ya Rasul? Rasulullah menjawab:‛bila engkau suka, engkau tahan kebun itu (modalnya), dan engkau sedekahkan darinya (hasilnya). Lalu Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata :‛Umar (ayahnya) menyedekahkan hasil dari tanah tersebut kepada orangorang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, orang-orang yang sedang berada fi sabilillah, ibn sabil, dan juga kepada tamu yang datang kepadanya. Dan tidak berdosa bagi nazir (yang mengelola) untuk mengambil manfaat dengan cara baik (sepantasnya) dari harta tersebut dengan tidak bermaksud untuk memperbanyak dan menumpuk harta (HR. Bukhari). Wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab kemudian disusul dengan praktek wakaf yang telah dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah yang mewakafkan sebidang tanahnya, lalu disusul oleh sahabat lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah, Ustman bin Affan yang menyedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanahnya yang subur, dan juga sederet nama sahabat Rasulullah
Pengelolaan Wakaf Produktif - 11 yang masyhur seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Zubair bin Awwam serta Ummul Mukminin Siti Aisyah.8 Mushtafa al-Khin dalam kitabnya al-Fiqh al-Manhajī ‘alā mazhab Imām al-Syāfi’i bahwa: وكد اشخُر امِكف ةين امصحاةث واًتشر، حتى كال جاةر رضي اهلل عٌٍ: وا ةقى أحد وي أصحاب رسِل اهلل - صلى اهلل عليٍ وسنه - له ولدرة إلا وكف. كِا ّ وي الأًصار حصد ً وكال امشافعي رحمٍ اهلل حعالى: ةنغني أن ثىاًين صحابيا ةصدكات محروات. وامشافعي رحمٍ اهلل يطنق َذا امخعتير )صدكات 9 محروات( على امِكف Dapat dipahami bahwa praktik wakaf pada masa Rasul dan sahabat sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap sahabat yang memiliki kelebihan. Bahkan tidak tersisa harta para sahabat karena senang dan gemar dalam mewakafkan hartanya. 8 Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid, Jilid II (Mesir: Mathba’ah al-Babiy al-Halabiy, 1960), hlm. 193 9 Mushtafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām al-Syāfi’i, Juz 5 (Beirut: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 11
12 - Pengelolaan Wakaf Produktif Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, praktek perwakafan menjadi semakin banyak dilakukan. Peruntukan wakaf tidak hanya mengarah kepada personal kaum muslimin, tetapi juga sudah mulai menyentuh lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti lembaga pendidikan, perpustakaan Islam, juga menjadi sarana untuk membayar gaji tenaga pengajar serta memberi beasiswa kepada anak didik.10 Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu dan keluarga. Hal inilah yang dilakukan pada era dinasti umayyah. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan ‘shadr al-Wuquf’ yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. 10 Rachmat, Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya didalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 62
Pengelolaan Wakaf Produktif - 13 Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.11 Selanjutnya, perkembangan wakaf sangat menggairahkan terjadi pada dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada saat itu mayoritas tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan dikelola oleh negara dibawah baitul mal. Pada saat Salahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, beliau mengambil kebijakan yaitu menyerahkan tanah-tanah negara kepada yayasan keagamaan dan yayasan-yayasan sosial untuk dikelola dan manfaatnya diberikan kepada seluruh kaum muslimin pada waktu itu. Banyak harta milik negara terutama yang berbentuk lahan kosong diwakafkan oleh Salahuddin al-Ayyubi untuk dipergunakan dalam kegiatan pendidikan, hal ini beliau lakukan dengan mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan Madrasah as-Syafiiyyah, Madrasah Malikiyah dan juga Madrasah al-Hanafiyah. Begitu juga dengan kesejahteraan bagi ulama, beliau memerintahkan kepada non muslim yang datang untuk berdagang dari wilayah Iskandariyah untuk membayar bea cukai. 11 Helmi Karim, Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 109-110
14 - Pengelolaan Wakaf Produktif Selanjutnya, bea cukai tersebut dipergunakan dan disalurkan kepada ulama-ulama dan keluarganya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pada masa dinasti Mamluk, perkembangan wakaf semakin pesat terjadi. Sehingga apa saja yang dapat diambil manfaatnya bisa dijakadikan sebagai bentuk wakaf. Tidak hanya lahan dan perkebunan yang diwakafkan, pada masa dinasti Mamluk ini terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembagalembaga agama. Hal ini terlihat dengan adanya wakaf budak yang diperuntukkan untuk memelihara mesjid dan madrasah.12 Semenjak abad kelima belas, emperium Turki Usmani melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya, yang menyebabkan sebagian besar wilayah Arab masa itu dapat dikuasai oleh dinasti tersebut. Kekuasaan politik yang telah berhasil di raih oleh emperium ini, menjadikan akses untuk menegakkan syariat Islam semakin mudah, dan salah satu aspek yang paling berkembang adalah masalah wakaf. Diantara peraturan-peraturan tentang perwakafan yang ada pada masa emperium Turki Usmani ini yaitu peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang 12 Hasbi as-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 35
Pengelolaan Wakaf Produktif - 15 disahkan pada tangggal 19 Jumadil Akhir Tahun 1280 Hijriah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencacatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.13 Dari eksistensi wakaf di dunia Islam tersebut, kita dapat melihat bahwa sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa-masa dinasti Islam sampai sekarang, wakaf terus dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, begitu juga halnya di Indonesia yang notabene sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar. Menelisik dari realita dikalangan masyarakat, bahwa wakaf yang notabene berasal dari agama Islam telah di resepsi oleh bangsa 13Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RU, 2006), hlm. 10
16 - Pengelolaan Wakaf Produktif ada masa penjajahan, Pemerintah Kolonial Belanda melihat peran wakaf yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia, dirasa perlu mengeluarkan beberapa peraturan mengenai wakaf, diantaranya Surat Edaran Sekretaris Goverment pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 No. 6196, Surat Edaran Sekretaris Goverment Tanggal 4 Januari 1931 No. 361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 No. 125/A, Surat Edaran Sekretaris Goverment Tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Tahun 1934 No. 13990, berikutnya dalam Surat Edaran Sekretaris Goverment Tanggal 27 Mei 1935/A, sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1935 No. 13480.14 14 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf..., hlm.15-16 P
Pengelolaan Wakaf Produktif - 17 Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda waktu itu tidak berdasarkan atas keinginan politik yang baik. Hal ini bisa kita pahami, karena sulit rasanya bagi penjajah untuk memberdayakan negara dan rakyat jajahannya. Adapun ketika penjajahan Jepang terjadi, tidak ditemukan peraturan mengenai wakaf dalam literatur-literatur sejarah yang dikeluarkan. Pada masa penjajahan Belanda, peraturan yang memuat tentang perwakafan tanah pernah dikeluarkan. Peraturan tersebut terus berlaku setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Hal itu dapat kita lihat pada bunyi Pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ‚Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini‛. Kemudian setelah itu, untuk menyesuaikan dengan kemerdekaan Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, telah mengeluarkan petunjuk tentang peraturan yang berkaitan dengan perwakafan pada tanggal 22 Desember 1953. Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut diakomodir sebagai bagian dari Ibadah Sosial yang termaktub dalam Wewenang Bagian D, dalam lingkup Jabatan Urusan Agama. Selanjutnya, perhatian khusus terhadap peraturan tentang perwakafan tanah juga terjadi pada tahun 1960, dimana pada
18 - Pengelolaan Wakaf Produktif tahun tersebut lahir Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Perhatian khusus itu tertuang pada pasal 49: 1. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung negara dengan hak pakai 2. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, perkembangan wakaf di tanah air semakin nyata. Permasalahan wakaf mendapat tempat yang khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut yaitu pada buku III. Adapun Buku III tersebut memuat lima (5) Bab, serta terdiri dari 14 Pasal yaitu Pasal 215 sampai Pasal 228. Pasal-pasal tersebut banyak diadopsi dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997. Babak baru perwakafan di tanah air terjadi pada akhir abad dua puluh, dimana pada saat itu muncul berbagai wacana dan perbincangan seputar wakaf uang. Hal tersebut menjadi cikal-bakal terjadinya pembaharuan dalam hukum wakaf di tanah air. Akhirnya wacana dan keinginan tersebut menjadi kenyataan setelah disahkannya Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.
Pengelolaan Wakaf Produktif - 19 Penyusunan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimulai dari sebuah rancangan yang ditelaah secara mendetail yang sesuai dengan analisa fikih, sosiologis, serta persetujuan Presiden tentang prakarsa penyusunan RUU tersebut. Selanjutnya, Direktorat Zakat dan Wakaf mulai mempersiapkan landasan pemikiran yang dituangkan dalam sebuah naskah akademik dalam penyusunan RUU tersebut.15 15 Djunaidi,Ahmad, Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 37
20 - Pengelolaan Wakaf Produktif erdasarkan potensi wakaf di Aceh, melalui data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdapat 18.520 lokasi tanah wakaf dengan luas 9.508.25 ha, dan 9.587 bidang dan 8.332.68 ha diantaranya belum tersertifikasi (Siwak, 2022). Belum tersertifikasinya tanah tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan harta wakaf dari sisi administrasi apalagi dari sisi produktifitasnya. Selain itu, unit aset wakaf produktif pada tahun 2020 hanya 42 unit, dan tahun 2021 aset produktif belum diketahui jumlahnya (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Berdasarkan nilai indeks wakaf nasional (IWN) Aceh pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0.234 (cukup), dibandingkan tahun 2020 yang memiliki IWN sebesar 0.359 (baik) atau terjadi penurunan 34,87%. Disisi lain salah satu kota di provinsi Aceh yaitu Kota Langsa juga memiliki wakaf dengan jumlah 364 bidang dengan luas 65,68 Ha, dan wakaf yang B
Pengelolaan Wakaf Produktif - 21 belum sertifikasi berjumlah 128 bidang dengan luas 32,69 Ha atau 35.16% (Sistem Informasi Wakaf, 2022). Data jumlah wakaf per kecamatan di Kota Langsa bahwa jumlah wakaf belum sertifikasi paling tinggi berada pada kecamatan Langsa Kota sebanyak 56,25% dan terendah pada kecamatan Langsa Lama 20% (Siwak, 2022). Penurunan indeks ini menjadi sebuah tantangan besar karena harta wakaf adalah aset yang bernilai produktif dan mendatangkan kemaslahatan umat. Namun pada kenyataannya, menurut Mahdi Pelaksana Tugas Kepala Baitul Mal Aceh menyatakan bahwa masih banyak harta wakaf di Aceh yang belum dikelola dengan baik, padahal bisa dimanfaatkan untuk membantu fakir miskin. Salah satu contoh pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan oleh lembaga ‚Kantong Wakaf‛ di bawah yayasan pemberdayaan wakaf kota Langsa (PAWALA). Kegiatan yang dilakukan oleh kantong wakat selama (3) tiga tahun terakhir telah menunjukkan respon yang besar dari masyarakat. Berdasarkan pengamatan dokumentasi Kantong Wakaf, sejak beroperasi tahun 2019 organisasi Kantong Wakaf yang dirintis oleh mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf yang berkolaborasi dengan akademisi, tokoh masyarakat telah berhasil menghimpun dana wakaf yang akhirnya telah diberikan sebidang tanah di desa Meurandeh Tengoh, Langsa
22 - Pengelolaan Wakaf Produktif Lama, Kota Langsa untuk dibangun sebuah ‚graha asrama wakaf produktif‛, selama ini Kantong Wakaf telah menghimpun wakaf dalam bentuk uang. wakaf dalam bentuk uang lebih mudah ditunaikan untuk menghidupkan kembali tanah wakaf yang menganggur (Allah Pitchay et al., 2018). Pengelolaan wakaf yang efektif akan menentukan keberlangsungan wakaf dimasa depan (Sapuan & Zeni, 2021) . Pengelola wakaf yang tidak memiliki kesiapan manajemen yang kuat akan menghadapi resiko tersendiri dalam persoalan wakaf (Azrai Azaimi Ambrose & Abdullah Asuhaimi, 2021)(Puteri Nur Farah Naadia & Khairuddin, 2021). Gambar 1. Kerangka Pengembangan Wakaf di Aceh
Pengelolaan Wakaf Produktif - 23 slam menamkan berbagai instrument ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan (Kamal, 2022; Safwan, 2021). Wakaf adalah salah satu intrumen keuangan Islam yang dapat memberdayakan ekonomi (Monzer Kahf: 1998) (Masrikhan, 2019). Hal ini ditunjukkan oleh berbagai perkembangan wakaf dalam hal inovasi wakaf seperti wakaf tunai, wakaf harta, wakaf kepakaran, wakaf bangunan (Ismail & Wahid, 2021) saham (Prasetyo, 2019) asuransi (Zubaidi, 2020) (Yustati, 2021) dan wakaf link sukuk (Iskandar et al., 2020) dan sebagian yang lain juga menggagas bank wakaf (Mubarrok & Rahmawati, 2020). Wakaf termasuk salah satu amal jariyah (Zuhaily.2002). Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang ada di suatu kelompok atau I
24 - Pengelolaan Wakaf Produktif masyarakat (Dumper: 1994). Dalam kajian sosiologi dan ilmu sosial, upaya tersebut lantas dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan (Razali: 2005). Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya. konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Wakaf yang diberdayakan akan mendatangkan manfaat sosioekonomi yang kuat (Farhana Mohamad Suhaimi & Asmak Ab Rahman, 2021). Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat peoplecentered, participatory, empowering, dan sustainable. Maksud konsep people centered adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep participatory berarti pembangunan yang melibatkan
Pengelolaan Wakaf Produktif - 25 partisipasi warga. Sedangkan empowering dan sustainable merujuk pada strategi pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan sifatnya berkelanjutan. Dalam bukunya yang berjudul Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.
26 - Pengelolaan Wakaf Produktif alah satu strategi mengembangkan wakaf produktif dengan cara menggunakan metode Asset based community development (ABCD). Penggunaan pendekatan ABCD dianggap sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan di atas, ABCD mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan social dimana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau yang dipahami sebagai Community Driven Development (CDD)(Harrison et al., 2019). Masyarakat memahami segenap kekuatan, potensi dan asset yang dimiliki sehingga dengan pengabdian ini mendorong inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dalam penggunaan ABCD sangat menting untuk melibatkan masyarakat mewujudkan perbaikan dan S
Pengelolaan Wakaf Produktif - 27 mengoptimalkan potensi yang ada. Berikut kami rincikan proses kegiatan ABCD. Penelitian ini mengunakan indicator Asset based community development (ABCD) yang pernah dikembangkan oleh (Green & Haines, 2017) melalui 7 (tujuh) indicator yaitu : 1) physical capital, 2) finansial capital, 3) environmental capital, 4) social capital, 5) spiritual capital, 6) Assets Based Community Development (ABCD) ; 7) human capital dan technological capital.b Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini melakukan beberapa metode diantaranya 1) wawancara, 2) observasi, dan 3) dokumentasi. Pada tahapan wawancara, peneliti melibatkan berbgai unsur sebagai infoman diantaranya disajikan melalui table berikut : Tabel 1. Nama Informan Pengabdian No Nama Informan Status Asal 1. Tgk.. Amalsyah Abubakardin Kepala Baitul Mal Langsa Kota Langsa 2. Dr. Mulyadi, MA Ketua prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Langsa Aceh Tamiang 3. Mutia Sumarni, MM Sekretaris prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Langsa Kota Langsa 4. Abdullah AR Ketua BWI Kota Kota Langsa
28 - Pengelolaan Wakaf Produktif Langsa 5. Shelly Midesia, M.Si, Ak Dosen Prodi Manajemn Zakat dan Wakaf Kota Langsa 6. Dr.Iskandar Budiman, M.CL Dekan FEBI IAIN Langsa Banda Aceh 7. Drs. Ismail A.Janan Ketua Forum Nazir Wakaf Produktif Aceh Kota Langsa 8. Fathahillah, SE Ketua Kantong Wakaf Kota Langsa 9. M. Fauzi Pengurus Kantong Wakaf Kota Langsa 10. Syahrun, S.H.I, MH Pengurus Baitul Mal Langsa Kota Langsa Pengabdian ini juga menghimpun data melalui observasi di lokasi sekretariat Kantong Wakaf sejak 1 sd Agustus 2022, dan pengumpulan data juga ditempuh melalui dokumentasi dimana peneliti mengamati sejumlah dokumen-dokumen dari lembaga Kantong Wakaf baik berupa data keuangan foto kegiatan maupun foto yang telah di upload di berbagai media oleh Kantong Wakaf. Adapun tahapan pengumpulan hingga melahirkan kesimpulan pengabdian dirincikan melalui table berikut :
Pengelolaan Wakaf Produktif - 29 Gambar 2. Tahap Pencarian Temuan Pengabdian
30 - Pengelolaan Wakaf Produktif A. Kota Langsa Kota Langsa merupakan kota pesisir yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang 16 km. Kota Langsa merupakan kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh setelah Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Wilayah Kota Langsa berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat, utara dan selatan, Kabupaten Aceh Tamiang di sebelah timur dan selatan, dan Selat Malaka di sebelah utara. Secara topografi, Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi sekitar 8 mdpl di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan
Pengelolaan Wakaf Produktif - 31 bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas. Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Timur. Jumlah penduduk Kota Langsa tahun 2016 yaitu 168.820 jiwa yang terdiri dari 83.671 jiwa penduduk lakilaki dan 85.149 jiwa penduduk perempuan.Kepadatan penduduk di Kota Langsa pada tahun 2016 sebesar 704 jiwa/km2 dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Langsa Kota sebesar 6.744 jiwa/km2 dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Langsa Timur sebesar 194 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk Kota Langsa cenderung positif setiap tahunnya. Pada tahun 2015-2016, laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,77%. Berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan usia, jumlah penduduk berusia 0-9 tahun merupakan kelompok usia dengan jumlah terbanyak. Hal ini menunjukkan tingginya angka kelahiran di Kota Langsa.
32 - Pengelolaan Wakaf Produktif Gambar 3. Peta Provinsi Aceh yang menampilkan letak Kota Langsa
Pengelolaan Wakaf Produktif - 33 B. Sejarah Kota Langsa Pada awal terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Timur dengan jumlah desa sebanyak 45 desa (gampong) dan 6 Kelurahan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 kecamatan berdasarkan Qanun Kota Langsa No 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baro. Mulai tahun 2011 gampong di Kota Langsa kini bertambah sebanyak 15 gampong hasil pemekaran gampong yang telah ada berdasarkan Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2010, sehingga jumlah gampong di Kota Langsa kini berjumlah 66. Qanun Kota Langsa No.4 tahun 2010 merupakan pengganti Qanun Kota Langsa Tahun 2008, dalam Qanun tersebut dijabarkan bahwa dari lima kecamatan yang ada di Kota Langsa hanya gamponggampong di Kecamatan Langsa Kota yang tidak mengalami pemekaran. Sedangkan di kecamatan lainnya terdapat gampong yang mengalami pemekaran. Untuk Kecamatan Langsa Timur, gampong yang mengalami pemekaran adalah Gampong Alue Pineung dan Sungai Lueng. Gampong Alue Pineung pecah menjadi 2 gampong yaitu Alue Pineung dan Alue Pineung
34 - Pengelolaan Wakaf Produktif Timue, begitu juga dengan Gampong Sungai Lueng yang pecah menjadi dua gampong yaitu Gampong Sungai Lueng dan Gampong Kapa, dengan penambahan dua gampong baru di Langsa Timur, jumlah gampong di Langsa Timur kini menjadi 16 gampong. Selanjutnya kecamatan yang gampongnya mengalami pemekaran adalah Kecamatan Langsa Lama, penambahan gampong baru hasil pemekaran di Langsa Lama merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu bertambah sebanyak 6 gampong, sehingga jumlah gampong di Kecamatan Langsa Lama kini berjumlah 15 gampong dari sebelumnya yang berjumlah hanya 9 Gampong. Gampong yang mengalami pemekaran antara lain adalah: 1. Seulalah yang pecah menjadi 2 gampong yaitu Gampong Seulalah dan Seulalah Baru 2. Pondok Pabrik pecah menjadi 2 gampong yaitu Gampong Pondok Pabrik dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng 3. Meurandeh pecah menjadi 4 gampong yaitu Gampong Meurandeh, Meurandeh Teungoh, Meurand eh Dayah dan Meurandeh Aceh
Pengelolaan Wakaf Produktif - 35 4. Baroh Langsa Lama pecah menjadi 2 gampong yaitu Gampong Baroh Langsa Lama dan Gampong Batee Puteh Untuk Kecamatan Langsa Barat, terdapat 4 gampong baru hasil pemekaran yaitu Gampong Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Tanjong, Sungai Pauh Firdaus ketiga gampong ini merupakan hasil pemekaran dari Gampong Sungai Pauh, sedangkan gampong yang keempat adalah Gampong Serambi Indah. Gampong Serambi Indah merupakan hasil penggabungan seluruh wilayah BTN Seuriget yang dulunya terdiri dari 3 bagian gampong. Sebagian wilayah BTN Seuriget masuk ke Gampong Seuriget, sedangkan sebagian lainnya masuk ke wilayah Gampong PB. Beuramo dan Gampong Birem Puntong. Sekarang seluruh wilayah BTN digabungkan menjadi satu gampong baru yaitu Gampong Serambi Indah. Kecamatan terakhir yang terjadi pemekaran gampong adalah Kecamatan Langsa Baro, di kecamatan ini terdapat 3 gampong baru hasil pemekaran, yang pertama adalah Gampong Alue Dua Bakaran Batee yang merupakan pemekaran dari Gampong Alue Dua, berikutnya Gampong Lengkong yang merupakan pemekaran Dusun Lengkong Gp. Geudubang Jawa ditambah wilayah Dusun Lengkong
36 - Pengelolaan Wakaf Produktif Gp. Geudubang Aceh, yang terakhir adalah Gampong Sukajadi Makmur yang merupakan pemekaran dari Gp. Geudubang Aceh wilayahnya terdiri dari DusunTrom, dan Dusun Alur Buaya. Pengabdian ini memusatkan kegiatan di gampong Meurandeh Tengah. Gampong Meurandeh Teungoh adalah Gampong pemekaran yang dimekarkan pada Tahun 2011, Gampong Meurandeh Teungoh adalah gampong pemekaran dari Gampong Meurandeh yang dimekarkan menjadi 4 (empat) gampong : 1. Gampong Meurandeh, 2. Gampong Meurandeh Tengah, 3. Gampong Meurandeh Dayah, 4. Gampong Meurandeh Aceh. Gampong Meurandeh Teungoh terdiri dari 4 Dusun : 1. Dusun Bahagia I 69 KK 2. Dusun Bahagia III 111 KK 3. Dusun Purnama 141 KK 4. Dusun Kejora 101 KK Dari sisi batas Gampong, Meurandeh teungoh berbatasan dengan Sebelah Utara dengan Gampong Meurandeh Dayah, Sebelah Selatan dengan Gampong Meurandeh, Sebelah Timur dengan Gampong Asam Peutik, Sebelah Barat dengan Universitas Samudra Langsa.
Pengelolaan Wakaf Produktif - 37 Pada awal masa Pemerintahan Gampong Meurandeh Teungoh di Pimpin oleh PJ Geuchik HERI SETIAWAN (2011-2012), selanjutnya dilanjutkan oleh Geuchik definitif pada tahun 2012 yaitu Geuchik SUTIAR (2012-2018) dan sekarang dipimpin oleh Geuchik NURYAKIN (2018-2024). Luas Gampong Meurandeh Teungah 284,75 Km2. Dari sisi jumlah penduduk laki laki dan perempuan, kami menghimpun data dari melalui: (https://meurandehtengah.sigapaceh.id) yang menerangkan bahwa jumlah penduduk di Meurandeh Tengah yaitu sebanyak laki-laki 834 Orang dan 816 perempuan. Sebagaimana grafik berikut : Gambar 4. Tingkat Pendidikan masyarakat Gampong Meurandeh Dasi sisi tingkat pendidikan masyarakat gampong Meurandeh Tengoh pada tahun 2019 melalui (https://meurandehtengah.sigapaceh.id) di dominasi dengan tingkat pendidikan tamatan sekolah dasar sebesar
38 - Pengelolaan Wakaf Produktif 1.286 orang, belum sekolah 169 orang, belum tamat SD sebanyak 195 orang, SLTP 572 orang, SLTA atau sederajat sebanyak 477 orang, diploma 4 orang, diploma 3 orang sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 23 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Gambar 5. Tingkat Pendidikan masyarakat Gampong Meurandeh C. Sejarah Kantong Wakaf Sejarah Kantong Wakaf dimulai dari beberapa musyawarah dalam rangka untuk menghasilkan sebuah wadah pemberdayaan wakaf. Pembicaraan ini lahir dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa. Dr. Safwan Kamal M.Ei (sebagai Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf tahun 2018) dan Syahrun S.Hi (Ka. Bagian Penyaluran Baitul Mal Langsa) Kemudian menggiring ide ini secara serius dengan mengadakan seminar "Membangun Harapan Ekonomi Berbasis Wakaf" yang diisi oleh Drs. Ismail A. Janan (sebagai Ketua Forum
Pengelolaan Wakaf Produktif - 39 Nazir Wakaf Produktif Aceh), pada acara ini sambutan dan doronganpun diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa yaitu Tgk Alamsyah Abubakardin serta Bapak Dr. Iskandar Budiman M.Cl selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Dr. Zulkarnaini MA selaku Rektor IAIN Langsa yang hadir pada waktu itu. Tim pembentukan yayasan terus melakukan audiensi terkait lembaga ini, dan audiensipun menuai dukungan pula dari Abana Murdani Muhammad selaku ulama Kota Langsa. Selanjutnya audiensipun terus dilakukan oleh ketua tim yaitu Fathahillah dan kawan-kawan hingga mendapat dukungan moril maupun materil yang terwujud dari kesedian tokoh, ulama, dan cendikiawan yang menjadi penasehat dalam lembaga ini. Dukungan terhadap Kantong Wakaf terus mengalir, di tahun 2019 hadir Bapak Drs. H. Daud Pakeh selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh beliau mendukung penuh terhadap pengembangan dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pemudapemuda dalam yayasan tersebut sebagai pengurus (https://kantongwakaf.or.id) .
40 - Pengelolaan Wakaf Produktif engabdian ini dilakukan atas beberapa dasar pertimbangan, pertimbangan yang paling utama adalah adanya potensi besar di wilayah kota Langsa untuk mengembangkan wakaf dengan basisi produktif. Peluang kota langsa dalam mewujudkan sebuah bagunan wakaf produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat dapat di identifikasikan dari beberapa peluang. Peluang tersebut pertama di uraikan oleh kepala baitul Mal Kota Langsa yang menyatakan bahwa : ‚.. di langsa ini masyarakat sudah sangat religious, dan orang dermawan pun banyak, jika ada ide atau gagasan untuk menghidupkan program wakaf produktif sudah pasti akan mudah diterima masyarakat, terlebih kota langsa merupakan kota yang menerapkan syariat Islam. Wakaf termasuk bahagian dari syariah yang pernah di peraktekkan oleh para sahabat masa lalu, (Tgk.Alamsyah Abubakadin).‛ P
Pengelolaan Wakaf Produktif - 41 Narasai di atas menjelaskan bahwa, menurut kepala Baitul Mal Langsa, upaya untuk menghidupkan wakaf produktif akan dapat diterima oleh masyarakat kota Langsa, hal ini menurut beliau di latarbelakangi oleh jiwa social masyarakat kota Langsa hingga saat ini dan juga Kota Langsa dipayungi oleh peraturan untuk melaksanakan syariat Islam. Kekuatan lainnya yang memperkuat kekuatan pengelolaan wakaf produktif di jelaskan oleh anggota Penyaluran pada Baitul Mal Kota Langsa, yang menyatakan bahwa: ‚..hari ini masih banyak sekali tanah wakaf yang terbengkalai, belum terkelola dengan baik, adanya lembaga wakaf produktif akan membantu mempercepat fungsi tanah wakaf untuk di dayagunakan sesuai syariah (Syahrun)..‛ Pernyataan yang disampaikan syahrun sebagai Informan menjelaskan bahwa adanya potensi kekuatan lain yang mendukung program wakaf produktif. Program wakaf produktif tersebut menurutnya sangat diperlukan mengingat banyaknya tanah wakaf yang bterbengkalai dan tidak di dayagunakan. Keberadaan lembaga pengelolaan wakaf produktif menurutnya akan mempercepat fungsi pendayagunaan tanah wakaf namun tetap dalam koridor syariah.
42 - Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam proses pendataan kekuatan, hal menarik lainnya peneliti temukan dimana ternyata di Kota Langsa telah ada program studi manajemen zakat dan Wakaf yang berada dibawah fakultas ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Hasil wawancara dengan ketua prodi manajemen Zakat dan Wakaf mnjelaskan bahwa : ‚..keberadaan prodi manajemen zakat dan wakaf akan melahirkan sejumlah generasi pengelola zakat dan wakaf yang professional, alhamdulillah hingga saat ini sudah ada alumni, dan kedepan kami terus melahirkan sejumlah sarjana manajemen zakat dan wakaf untuk menjawab tantangan pengelolaan zakat dan wakaf selama ini (Dr. Mulyadi, MA)‛ Pernyataan yang diuraikan Dr.Mulyadi selaku ketua prodi manajemen zakat dan wakaf menjelaskan sebuah kekuatan baru dari sisi akademisi atau pengembangan ilmu di perguruan tinggi. Ini menjadi isyarat bahwa keberadaan program studi manajemen zakat dan wakaf akan berfungsi sebagai sustainable keberlanjutan program pengelolaan wakaf produktif secara terus menerus. Untuk mendetaksi kekuatan dalam pengelolaan wakaf produktif kedepan, peneliti melalui pengabdian juga melakukan wawancara dengan praktisi pakar, salahsatunya adalah Nurjannah, MEk, menurutnya :