91 cabang-cabang produksi yang penting untuk Masyarakat agar negara tidak tergantung nasibnya kepada pemilik produksi perorangan dalam menjalankan kewajibannya. Terdapat beberapa alasan Indonesia mulai menerapkan Ekonomi Kerakyatan untuk dapat menangani masalah ketimpangan dan kemiskinan pada selama fase kolonialisme. Program penanganan kemiskinan dinilai tidak akan menjadi penghambat dalam laju perekonomian suatu negara, hal ini dikarenakan hal – hal sebagai berikut : 1. Kemiskinan yang meluas akan menciptakan kondisi Dimana kaum miskin tidak bisa mendapatkan pinjaman 2. Orang – orang kaya di banyak negara yang sekarang miskin umumnya tidak hemat atau kurang suka menabung dan menginvestasikan bagian substansial dari pendapatan mereka dalam perekonomian lokal. 3. Rendahnya pendapatan dan rendahnya standar hidup orang – orang miskin yang berakibat pada buruknya Kesehatan, nutrisi dan Pendidikan – dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka, sehingga secara langsung dan tidak langsung menimbulkan perekonomian yang tumbuh lambat. 4. Meningkatkan Tingkat pendapatan orang – orang miskin akan merangsang peningkatan permintaan akan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. 5. Pengurangan kemiskinan massal dapat mendorong perluasan perekonomian yang sehat karena berfungsi sebagai insetif materi dan psikologis untuk memperluas partisipasi publik dalam proses Pembangunan.
92 D. Implementasi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia 1. Implementasi Melalui Badan Usaha Milik Negara Undang – undang Dasar mengakomodir Ekonomi Kerakyatan sebagai sistem kekeluargaan yang mencerminkan adat timur, seperti yang terurtang dalam pasal 33 & 34 Undang – Undang Dasar berikut ini: Pasal 33 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.
93 Pasal 34 1) Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara 2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan Masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia 3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang. Pada era pasca reformasi tentunya demokrasi berkembang pesat. Hingga muncul beragam pertanyaan (Mahkamah Konstitusi, 2010) pada Undang – Undang dasar seperti : a. Bagaimana bentuk usaha Bersama yang dimaksud? b. Bagaimana Menyusun sistem perekonomian usaha Bersama? c. Bagaimanakah yang dimaksud dengan asas kekeluargaan? d. Apa sajakah cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara dan apa saja cabang – cabang yang dapat dikuasai oleh swasta? e. Apakah dikuasai oleh negara berbetuk dimiliki atau hanya dikelola oleh negara? f. Pelaku ekonomi dari sisi faktor produksi apakah itu kapitalis, tenaga kerja, atau buruh dan pemilik tanah?
94 Menurut Mohammad Hatta (Hidayati, 2021), pengertian ‚dikuasai‛ tidak berarti negaralah yang menjadi pengusaha atau pemilik. Namun, negara lebih berperan dalam membuat kebijakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam mengatur kekayaan yang dikuasai negara tersebut. Singkatnya, Pemerintah Indonesia berperan sebagai regulator. Peraturan dimaksudkan untuk membatasi keserakahan orang-orang bermodal yang akan menindas kaum yang lemah secara ekonomi, sehingga peran negara tersebut menciptakan pemerataan ekonomi. Kewenangan negara dalam merumuskan kebijakan dilaksanakan secara sektoral oleh kementerian dan lembaga terkait. Gambar 2. Ruang Lingkup Kekayaan Negara (Hidayati, 2021) Sumber : www.djkn.kemenkeu.go.id
95 Sebagai bentuk dari ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Indonesia melakukan campur tangan terhadap faktor – faktor produksi yang dibentuk dalam Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di tingkat Desa, Koperasi hingga dalam bentuk subsidi ataupun bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada Tahun 2022, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat sebanyak 77 perusahaan (Katadata, 2023). Berdasarkan jenisnya, jumlah ini terdiri dari 52 perusahaan Persero, 13 Persero Terbuka (Tbk), dan 12 Perusahaan Umum (Perum). Gambar 3. Tren Jumlah BUMN menurut Jenisnya Sumber : Katadata.com BUMN sendiri diatur oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Beberapa definisi yang dituangkan dalam UU nomor 19 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :
96 Tabel 2. Jenis Badan Usaha yang dikuasai oleh negara Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Perseroan Perusahaan Perseroan Terbuka Perusahaan Umum badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sumber : Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003
97 2. Implementasi Melalui Koperasi Koperasi merupakan salah satu bentuk impelementasi dari Ekonomi Kerakyatan dimana Pemerintah membentuk regulasi untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsi dan Peran Koperasi adalah : a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan Masyarakat, c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Koperasi terbagi atas Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Koperasi Primer dibentuk sekurang – kurang nya oleh 20 orang
98 anggota sedangkan Koperasi Sekunder sekurang – kurangnya dibentuk oleh 3 Koperasi. Pembentukan Koperasi harus dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara Anggaran Dasar yang dimaksud sekurang – kurangnya terdiri dari daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai Rapat Anggota, Ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha dan ketentuan mengenai sanksi. Salah satu yang menjadi ciri khas dari koperasi adalah dengan adanya Pembagian sisa hasil usaha Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Tentu saja dalam konteks Pembangunan wilayah fungsi dan peran kopearsi dan Masyarakat lokal (Sinaga, et al., 2008). Menurut Prof. Muenker (Dalam Pariaman Sinaga 2008), ciri khusus koperasi adalah swadaya, jumlah anggota yang berubah, Perusahaan yang dibiayai dan diawasi bersama dan tujuannya meningkatkan kepentingan anggota. Ciri swadaya mencerminkan pengelolaan sendiri oleh anggota sehingga setiap anggota berhak ikut serta dalam kepengurusan koperasi, bertanggungjawab sendiri dalam hal kesinambungan keberadaan koperasi dan akibat yang
99 timbul dari kegiatan koperasi. Jumlah anggota yang berubah mencerminkan keterbukaan bagi yang memiliki kepentingan yang sama atau altrusiti. Ciri Perusahaan yang dibiayai dan diawasi bersama mencerminkan ciri pengurusan dan tanggung jawab bersama. Ciri tujuan peningkatan kepentingan anggota mencerminkan promosi anggota melalui pengurus dan manajer koperasi. Gambar 4. Perkembangan Jumlah Koperasi (2006 – 2021) Sumber : Katadata.com Data Jumlah Koperasi terdaftar di Indonesia mencapai 93.930 Koperasi, namun sebanyak 51,34% Koperasi masih terpusat di Pulau Jawa yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta (Katadata, 2023). Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian tidak lagi sekadar bentuk
100 Perusahaan melainkan gagasan Pembangunan ekonomi yang berdimensi makro. Masalah membangun keadilan, kesejahteraan dan pendapatan yang menjadi muatan Pembangunan nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan koperasi. Oleh Karena itu, Pembangunan wilayah yang merupakan bagian integral dari Pembangunan ekonomi semestinya ditinjau dari Pembangunan koperasi. 3. Implementasi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada sektor non kelompok, Ekonomi kerakyatan diwujudkan dengan dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah telah Menyusun berbagai regulasi guna mendukung UMKM serta mengatur tentang bagaimana peran negara terhadap pemberadayaan ekonomi Kerakyaratan. Adapun klasifikasi tersebut didasarkan pada bentuk kepemilikan, modal / kekayaan serta hasil penjualan tahunan. Tabel 3. Klasifikasi Jenis Usaha di Indonesia No Jenis Usaha Kepemilikan Modal Hasil Penjualan 1 Usaha Mikro Perorangan / Badan Usaha Perorangan < Rp 50 Juta < Rp 300 Juta 2 Usaha Kecil Perorangan / Badan Usaha yang bukan anak atau cabang Perusahaan Rp 50 Juta - < Rp 500 Juta (Tidak termasuk Rp 300 Juta – Rp 2,5 Miliyar
101 No Jenis Usaha Kepemilikan Modal Hasil Penjualan tanah dan bangunan tempat usaha) 3 Usaha Menengah Perorangan / Badan usaha yang bukan anak atau cabang Perusahaan Rp 500 Juta - < Rp 10 Miliyar Rp 2,5 Miliyar - < 50 Miliyar 4 Usaha Besar Badan Usaha, Usaha Milik Negara/Swasta , Ysaha Patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Klasifikasi tersebut dibuat agar dapat memproteksi usaha – usaha dengan modal kecil dan terbatas sehingga meminimalisir terjadinya monopoli oleh pihak perorangan yang memiliki modal besar namun negara juga tidak ikut campur terhadap proses produksi yang bersifat usaha perorangan. Pemerintah dalam
102 Upaya pengembangan usaha Masyarakat melalui UMKM melaksanakan fungsi seperti pendanaan, sarana & prasarana, informasi usaha, Kemitraan, Perizinan Usaha, Kesempatan Usaha, Promosi dagang dan Dukungan Kelembagaan. Sesuai pasal 97 UndangUndang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu, 2023). Dengan dukungan ini, diharapkan UMKM dapat terus tumbuh dan menghidupkan ekonomi kerakyatan di Indonesia.UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data pada Tahun 2021, Jumlah UMKM yang teridentifikasi mencapai 99% dari keseluruhan skala usaha di Indonesia. Berikut adalah data Jumlah usaha di Indonesia berdasarkan skala pada tahun 2021 (Kemenkeu, 2022) : Tabel 4. Jumlah Usaha di Indonesia berdasarkan skala usaha No. Nama Data Jumlah Persentase 1 Usaha mikro 63.955.369 99,62% 2 Usaha kecil 193.959 0,30% 3 Usaha menengah 44.728 0,07% 4 Usaha besar 5.550 0,01% TOTAL 64.199.606 100,00%
103 Sumber : Kemenkeu, 2022 UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia Dimana 99% jenis usaha di Indonesia merupakan UMKM, menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sebesar 57% terhadap PDB (Kemenkeu, 2022). Pemerintah secara khusus membuat kebijakan fiskal untuk pengembangan UMKM melalui berbagai program seperti Kredit Pendanaan berbunga ringan seperti KUR, UMI dan Relaksasi pembayaran Kredit Usaha Rakyat saat terjadi Pandemi. Selain itu, secara teknis Pemerintah memberikan intervensi melalui bimbingan atau pendampingan kepada UMKM seperti pada berbagai program Pendampingan UMKM naik kelas yang dilaksanakan oleh Kementerian maupun oleh Dinas di Daerah. 4. Implementasi pada Badan Usaha Milik Desa Di Tingkat Desa, Ekonomi Kerakyatan di buat dengan model pemberdayaan Masyarakat lokal melalui Dana Desa. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada Masyarakat desa untuk dapat mengatur sendiri kegiatan apa yang akan dilaksanakan setiap tahun dengan dukungan penuh dari Dana Desa. Khusus untuk pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan Pemberian Penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta Bantuan ekonomi baik yang bersifat hibah, stimulan ataupun pinjaman dengan biaya ringan. Pemerintah telah menyusun Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berfokus pada pengembangan potensi dan pemberdayaan Masyarakat
104 desa melalui pendekatan partisipatif. Lebih spesifik, BUMDES diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Permendes 3/2021 Pasal 1). BUMDES didirikan oeh desa dengan penyertaan modal dari Dana Desa aau dari sumber lain yang sah sesuai dengan perundang – undangan. Pada tahun 2023 sudah terdapat 60.417 BUMDes dengan 16.558 sudah berbadan hukum (Antara, 2023). Jenis usaha bumdes beragam dari mulai peningkatan pariwisata lokal, distribusi produk pertanian desa hingga kegiatan ekonomi lain yang dikembangkan di desa seperti dukungan keuangan yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Salah satu best practice dalam implementasi Ekonomi Kerakyatan di tataran Desa dilakukan di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Melalui BUMDES Tirta Mandiri, Ponggok telah berhasil mengelola potensi sumber daya air di wilayah desanya untuk menjadi spot wisata favorit dan memberikan PAD hingga menembus Rp 1 miliar per tahun, dari sebelumnya yang hanya Rp 17 juta per tahun yang
105 digunakan untuk Pembangunan Masyarakat desa seperti bidang Pendidikan, infrastruktur, sosial dan Kesehatan (Kontan.co.id, 2024). Gambar 5. Wisata Umbul Ponggok yang dikelola Desa Ponggok Sumber : atourin.com
106 MENINGKATKAN POTENSI SDM SUATU NEGARA A. Manfaat Sumber Daya Manusia Manusia bisa dikatakan sebagai Sumber daya yang dapat diperbaharui. Sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengelolah, dan mengembangkan potensi alam maupun teknologi yang dimiliki demi kemajuan dan kemakmuran suatu negara. Manusia yang berkwalitas, modal dan teknologi merupakan investasi yang dianggap potensial untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Manusia dianggap sebagai investasi jangka panjang dan hampir setiap negara memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kwalitas dari SDMnya. Suatu negara dikatakan maju apabila negara tersebut memiliki SDM yang berkualitas sehingga mampu dalam menggelola negaranya.
107 SDM dianggap sebagai suatu potensi negara yang dinamis. Kwalitas SDM suatu negara dapat dilihat dari maju tidaknya suatu negara. Negara yang maju identik dengan SDM yang berkwalitas. Pembangunan SDM menjadi tantangan bagi setiap bangsa, peningkatan mutu SDM menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan oleh setiap pemerintah. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah factor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi social, ekonomi, politik dan melaksanakan Pembangunan nasional(Alam and Manusia, no date) Hampir setiap negara berpacu unuk meningkatkan kwalitas dari SDM sehingga dapat berkontribusi dengan tepat kepada pertumbuhan ekonomi. SDM yang berkwalitas tidak hanya berdampak bagi pertumbuhan ekonomi tetapi berguna juga untuk keberlangsungan suatu negara. Pembagunan suatu negara tidak hanya dititik beratkan pada fisik saja tetapi pembangunan yang seutuhnya harus mengikut sertakan manusia sebagai subjek pembangunannya. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga harus dipahami dari sudut manusia. Manusia dianggap sebagai investasi yang potensial bagi suatu negara.
108 B. Cara Meningkatkan Potensi SDM Acuan yang sering kali digunakan suatu negara dalam mengukur kwalitas SDM dari suatu negara adalah dengan melihat nilai IPM. IPM adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Todaro, Pembanguna Ekonomi 57). IPM mengacu pada tiga dimensi dasar yaitu: standar hidup, pendidikan dan kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan potensi SDM adalah melalui beberapa cara: 1. Memberikan dan menyediakan pendidikan formal maupun non formal yang berkwalitas dan mudah diakses oleh semua warga negara. 2. Memberikan dan menyediakan fasilitas kesehatan agar terjaga dan terjamin kwalitas kesehatan bagi semua penduduk suatu negara. 3. Memberikan dan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan SDM. 4. Memberikan dan menyediakan fasilitas teknologi yang sesuai dengan perkembangan jaman. 1. Memberikan dan menyediakan pendidikan formal maupun non formal yang berkwalitas dan mudah diakses oleh semua warga negara. Negara harus menjadi fasilitator nomor satu dalam menyediakan pendidikan formal maupun non formal
109 bagi penduduknya. Keunggulan pendidikan setiap negara sangat berdampak pada kwalitas dari pendidikan di negara tersebut. Dibeberapa negara maju sistem pendidikan cenderung lebih mudah diakses. Sistem pendidikan yang progresif dan dianggap mampu dalam memeuhi kebutuhan SDM yang berkwalitas. Sistem pendidikan dinegara berkembang masih tertinggal hal itu ditandai dengan kwalitas pendidikan yang masih rendah. Akses pendidikan belum sepenuhnya bisa diakses oleh semua kalangan dan tingkat kelulusan yang masih rendah. 2. Memberikan dan menyediakan fasilitas kesehatan agar terjaga dan terjamin kwalitas kesehatan bagi semua penduduk suatu negara. Ciri kedua yang menandakan kwalitas SDM yang baik adalah tingkat kesehatan yang baik dan berkwalitas. Akses pelayanan yang cukup baik dan maju membuat angka harapan hidup lebih tinggi. Angka harapan hidup lebih tinggi disebabkan oleh peralatan yang dimiliki sudah cukup maju sehingga dapat mengobati penyakit dengan cepat dan tepat. Jika kita bandingkan kwalitas kesehatan dinegara berkembang, kita bisa melihat dari tingkat angka harapan hidupnya. Rendahnya angka kwalitas hidup karena akses kesehatan yang masih rendah dan teknologi kesehatan yang dimiliki juga masih rendah. Semakin tinggi kwalitas kesehatan dan pendidikan maka produktifitas dari SDM tersebut akan semakin maksimal.
110 3. Memberikan dan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan SDM. Selain pendidikan cara lain untuk meningkatkan kwalitas SDM suatu negara adalah dengan memberikan dan menyediakan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini berfungsi untuk meningkatkan potensi dan skill SDM sehingga tepat guna. Selain pendidikan formal Pelatihan dan pengembangan SDM ini membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan mereka dalam bekerja. Pelatihan terprogram merupakan metode sistematis, untuk mengajarkan keterampilan kerja yang melibatkan penyajian pertanyaan atau fakta yang memungkinkan peserta melatih untuk merespon dan memberikan umpan balik (Gustiana, Hidayat and Fauzi, 2022) 4. Memberikan dan menyediakan fasilitas teknologi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Semakin maju suatu negara maka teknologi yang digunakan juga semakin maju. Tujuan teknologi adalah untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi aktivitas manusia, untuk menghasilkan produk yang berkwalitas, untuk membantu proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia yang dapat menggunakan teknologi secara benar dan benar ( Eni Endaryanti). Dinegara berkembang teknologi digunakan untuk mengembangkan SDM dan menghasilkan produk yang berkwalitas.
111 Keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensinya, dan sejak teknologi lahir dan berkembang untuk memecahkan masalah yang dihadapi manusia, teknologi dan masalah tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks ini, teknologi pendidikan juga dapat dilihat sebagai produk dan proses (Nurillahwaty, 2021) Suatu negara dikatakan maju apabila negara tersebut memiliki tingkat penguasaan teknologi yang tinggi. Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri memberi dampak yang positif terhadap kehidupan manusia. Dimulai dari kemajuan transportasi dan komunikasi hingga perubahan cara manusia bekerja.
112 TANTANGAN DAN HAMBATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SUATU NEGARA embangunan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengubah suatu perekonomian yang kurang maju, sangat tradisional dan berpendapatan rendah menjadi suatu perekonomian yang modern serta mencapai taraf kemakmuran yang tinggi, pembangunan ekonomi ini dapat terwujud apabila apabila pendapatan per kapita masyarakat terus menerus bertambah pada tingkat yang cukup cepat. Kemakmuran masyarakat merupakan suatu ukuran yang menunjukan taraf kehidupan rata-rata yang sudah yang dicapai oleh masyarakat dalam suatu negara , pendapatan per kapita selalu digunakan sebagai ukuran kasar untuk menunjukkan taraf kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat, sedangkan pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat di suatu negara (Sukirno, 2015). Laju pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan Produk domestik Bruto (PDB). Akan P
113 tetapi cara itu tidak terlalu tepat mengingat cara tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak secara jelas menunjukan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Pada saat terjadinya pertambahan kegiatan ekonomi masyarakat, pertumbuhan penduduk terus bertambah. Dampak karena itu pertambahan kegiatan ekonomi ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila Pertumbuhan PDB lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Hal ini berarti pertambahan PDB tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi. A. Menghadapi Tantangan Pembangunan Ekonomi Menghadapi Tantangan Pembangunan Ekonomi merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang muncul dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Tantangan ini dapat meliputi berbagai aspek, seperti keterbatasan sumber daya, kesenjangan sosial-ekonomi, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakstabilan politik, di antara lainnya. Menghadapi tantangan pembangunan ekonomi melibatkan identifikasi masalahmasalah utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, serta perumusan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menghadapi tantangan pembangunan ekonomi membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang
114 mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan membatasi potensi pembangunan. Beberapa tantangan umum yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi meliputi: 1. Keterbatasan Sumber Daya: Sumber daya alam yang terbatas, seperti energi, air, dan bahan baku, dapat menjadi kendala dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mengelola sumber daya ini dengan bijaksana, meningkatkan efisiensi penggunaan, dan mencari alternatif yang ramah lingkungan menjadi langkah penting. 2. Ketimpangan Sosial-Ekonomi: Ketimpangan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja dapat menjadi tantangan serius dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif.Mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui kebijakan redistribusi, pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja yang adil dapat menjadi strategi penting. 3. Perubahan Iklim: Perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi pembangunan ekonomi di berbagai sektor. Mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengadaptasi kebijakan yang ramah lingkungan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. 4. Urbanisasi yang Cepat: Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat menempatkan tekanan pada infrastruktur perkotaan, transportasi, perumahan, dan
115 layanan publik. Merencanakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, memperbaiki infrastruktur yang ada, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan ini. 5. Kurangnya Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Membangun dan meningkatkan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, dan air bersih menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan ini. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat yang aktif menjadi kunci dalam mengatasi tantangan pembangunan ekonomi. B. Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Ekonomi Suatu Negara 1. Perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah, Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasilkan produksi yang dihasilkan. Tetapi bagaimana dengan perkembangan penduduk yang begitu cepat dinegara-negara sedang berkembang?
116 Nampaknya hal ini belum menjadi modal dasar yang positif, bahkan jumlah penduduk yang banyak sering kali menjadi penghambat. 2. Perekonomian yang bersifat dualistik, Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Yang paling rawan adalah hambatan berupa dualisme sosial dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan efisien. 3. Tingkat pembentukan modal yang rendah, Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Pembentukan modal dinegara-negara yang sedang berkembang merupakan ‚ Vicious Cycle ‚ ( lingkaran tak berujung pangkal ). Produktivitas yang sngat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan riil. Pendapatan yang rendah mengakibatkan low saving dan low invesment, dan rendahnya pembentukan modal. Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah pula. Tabungan yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang pada akhirnya kekurangan modal, masyarakat terbelakang, kekayaan alam belum dapat dioalah, dan seterusnya sehingga merupakan lingkaran yang tidak berujung pangkal.
117 4. Struktur ekspor berupa bahan mentah Sektor ekspor negara sedang berkembang belum merupakan ‚engine of growth‛ karena bersifat industri yang mendorong ekonomi dualisme yang kurang mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Publis and Singer berpendapat bahwa dalam jangka panjang daya tukar barang-barang yang diperdagangkan oleh negara sedang berkembang dengan negara maju akan menjadi bertambah buruk, dan merugikan negara sedang berkembang. 5. Proses sebab akibat komulatif Sebab akibat komulatif sirkuler adalah hambatan pembangunan di daerah miskin sebagai akibat pembangunan di daerah maju sehingga timbul gap antara daerah maju dengan daerah miskin.Keadaankeadaan yang menghambat pembangunan di sebut back wash effect. Faktor yang menimbulkan back wash effect : a. perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju, b. corak pengaliran modal yang beraksi, c. pola perdagangan dan kegiatan perdagangan terutama didominasi oleh industri-industri di daerah yang lebih maju ini menyebabkan daerah miskin mengalami kesukaran untuk mengembangkan pasar hasil industrinya dan memperlambat perkembangan di daerah miskin.
118 Akhirnya keadaan yang menimbulkan back wash effect adalah keadaan jaringan pengangkutan yang jauh lebih baik di daerah yang lebih maju sehingga menyebabkan kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan lebih efisien di daerah
119 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ebagai negara kepulauan terbesar di dunia, merencanakan dan menerapkan kebijakan pembangunan adalah tugas yang menantang. Indonesia telah mengalami banyak kemajuan sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Kebijakan pembangunan menjadi instrumen utama dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menghadapi dinamika global dan meningkatkan daya saing negara, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih terarah melalui UndangUndang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini memberikan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan kompetitif. Perencanaan pembangunan nasional harus terintegrasi dan berkelanjutan, artinya tidak melibatkan satu sektor saja, tetapi melibatkan berbagai aspek S
120 pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan untuk pengembangan holistik dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Serta masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) yang dilaksanakan dari tingkat kelurahan hingga tingkat nasional. Dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi perencanaan pembangunan. Selain itu, undang-undang ini memberikan perhatian khusus pada pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan harus mengintegrasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ini sesuai dengan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan lingkungan untuk kepentingan generasi berikutnya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yaitu merencanakan perencanaan pembangunan selama 20 tahun kedepan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu merencanakan pembangunan untuk 5 tahun kedepan.
121 A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 -2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memandang masa depan Indonesia dengan Visi Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Adil, Dan Demokratis. Visi ini menjadi landasan untuk merumuskan arah pembangunan yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan memperkuat fondasi demokrasi. Dalam mencapai visi ini, RPJPN 2005 – 2025 menetapkan sejumlah arah pembangunan yang komprehensif. Pertama, RPJPN 2005 – 2025 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penguatan sektor industri. Kedua, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, dengan pengembangan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan dianggap krusial dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas masyarakat. Keempat, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam diintegrasikan sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, dengan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, RPJPN 2005 – 2025 juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan
122 kelembagaan untuk memastikan partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan peningkatan tata kelola yang baik. Peningkatan keamanan dan ketahanan nasional juga menjadi fokus untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi pembangunan, dengan peningkatan pertahanan keamanan nasional dan penanganan ancaman. Terakhir, RPJPN 2005 – 2025 merancang strategi untuk meningkatkan daya saing global melalui ekspansi perdagangan, peningkatan investasi, dan inovasi teknologi. Meskipun RPJPN memiliki visi dan arah yang kuat, beberapa isu strategis masih memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti penanggulangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing global. Oleh karena itu, evaluasi yang cermat dan perbaikan terus-menerus dalam implementasi kebijakan diperlukan untuk memastikan pencapaian visi dan tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia. A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025 -2045 RPJPN Indonesia Tahun 2025 – 2045 memiliki Visi Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Adapun filosofi dari negara nusantara yaitu negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya atau peradaban bahari sebagai poros maritime dunia. Berdaulat, Indonesia yang berdaulat sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbegara di wilayahnya. Maju, Indonesia sebagai
123 negara maju ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia dengan basis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara Indonesia menjadi negara berdaya modern, tangguh, inovatif dan adil. Berkelanjutan, sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial serta keberlanjutan di sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dan tata kelola yang baik. Adapun pendekatan RPJPN 2025-2045 tidak lagi bersifat business as usual tetapi transformatif, kongkrit dan imperative. Selain itu terdapat 5 (lima) Sasaran Utama yang diwijudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan (Agenda) dan 17 (tujuh belas) Arah Tujuan Pembangunan. 1. Sasaran Visi Indonesia 2025-2045 Terdapat 5 (lima) sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu: a. Pendapatan per kapita setara negara maju. Mencapai tingkat pendapatan per kapita setara dengan negara maju menunjukkan kesejahteraan populasi secara keseluruhan, bukan hanya angka atau statistik tertentu melainkan pencapaian pendapatan per kapita yang sebanding dengan negara-negara maju. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki cita-cita beralih dari tahap pengembangan ke tahap negara maju. Proses ini melibatkan peningkatan yang signifikan dalam produksi ekonomi, distribusi pendapatan yang lebih adil, kualitas hidup yang lebih baik, dan akses yang lebih mudah ke infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Jika dilihat pada
124 Dokumen RPJPN 2025-2045, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara dengan negara maju oada angka US$23.000-30.300 jika demikian maka Indonesia di perkirakan masuk dalam ekonomi lima terbesar di dunia untuk itu perlu mendapat dukungan oleh peningkatan kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) dalam hal ini industry manufaktur menjadi 28,0 % dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 %. b. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang. Untuk mencapai tujuan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, serta upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan serta pendekatan yang holistik. Seperti kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif, lapangan kerja yang memadai, serta akses kesahatan dan pendidikan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Visi ini bukan hanya sekedar mengentaskan kemiskinan tetapi mengurangi ketimpangan yang juga menjadi fokus utama. Salah satu cara mengurangi ketimpangan yang ada di Indonesia adalah memperhatikan aspek geografis dan demografis dalam perumusan kebijakan. c. Kepemimpinandan pengaruh dunia internasional meningkat. Visi ini memposisikan Indonesia tidak hanya sebagai negara yang maju dan makmur secara domestik, tetapi juga sebagai aktor global yang berpengaruh. Meningkatnya peran Indonesia di panggung internasional diharapkan dapat memberikan
125 kontribusi signifikan terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran global. d. Daya saing sumber daya manusia meningkat. Peningkatan daya saing manusia dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat salah satunya disebabkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi, pelatihan, pengembangan sikap dan etos kerja serta penguasaan teknologi yang menjadi inovatif dan kreatif. e. Daya saing sumber daya manusia meningkat dan intensitas emis Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission. Indonesia memiliki komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan konsep ekonomi hijau. 1. Misi Pembangunan Di tetapkan 8 (delapan) Misi (agenda) Pembangunan 2045 terdiri atas : a. Mewujudkan transformasi sosial Pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi nasional. b. Mewujudkan transformasi ekonomi Peningkatan produktivitas melalui inovasi, iptek, ekonomi produktif, serta penerapan ekonomi hijau dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. c. Mewujudkan Transformasi tata kelola
126 Merumuskan regulasi dan tata kelola yang terintegritas dan berintegrasi serta adaptif dalam menyikapi setiap perubahan akan kebutuhan. d. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia. Menjaga stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional serta menjaga hubungan diplomasi Indonesia di tingkat dunia serta membangun pertahanan sesuai karakteristik wilayah. . e. Landasan transformasi ketahanan social budaya dan ekologi Pengembangan masyarakat yang selaras, adaptif terhadap perubahan, serta memahami konsep berkelanjutan. Nilai-nilai budaya dan identitas nasional dengan keberagaman, harus dijaga dan diperkuat. Dalam hal ekologi, fokusnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab serta upaya untuk mengurangi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, transformasi ini mendukung pembangunan yang inklusif, yang memungkinkan setiap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. f. Pembangunan kewilayahan. Dirumuskan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui agenda transformasi social, ekonomi dan tata laksana yang didukung berdasarkan landasan hukum, stabilitas, dan kepemimpinan serta ketahan nasional yang di sesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
127 g. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Sarana dan prasarana yang berkualitas sebagai kunci dalam pengembangan pembangunan. h. Kerangka implementasi transformasi kesinambungan pembangunan Penganggaran yang efektif dan efisien dalam pembiayaan pembangunan. 2. Arah Pembangunan Untuk melaksanakan 8 (delapan) misi tersebut, terdapat 17 ( tujuh belas) arah tujuan pembangunan yang terbagi sesuai dengan sesuai 5 (lima) Visi Indonesia 2025-2045, seperti gambar berikut. Sumber : Sosialisasi RPJPN 2025-2045 dan RPJPM Teknokratik 2025 – 2029
128 Pada Misi pertama yaitu Transformasi Sosial arah pembangunan ada 3 (tiga) yaitu kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup dan pemerataan layanan publik akan menjadi fokus utama. Misi kedua Transformasi Ekonomi terdiri dari 5 (lima) arah pembangunan yaitu iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau; transformasi digital; integritas ekonomi domestic dan global; serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia ingin maju sebagai ekonomi yang berbasis pengetahuan dan berkelanjutan. Misi 3 (tiga) yaitu Transformasi Tata Kelola memiliki arah pembangunan regulasi dan dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem administratif dan peningkatan efisiensi akan menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi yang diinginkan. Sedangkan Misi 4 (empat) Supermisi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia memililki 3 (tiga) arah pembangunan yaitu hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial; stabilitas ekonomi makro; dan ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya centar Kawasan. Ini menggambarkan rencana untuk membangun fondasi yang kuat dalam masyarakat dan pemerintahan yang mendukung pembangunan jangka panjang.
129 Terakhir Misi 5 (lima) Ketahanan Sosial Ekonomi dan Ekologi memiliki 5 (lima) arah pembangunan yaitu beragam maslahat dan berkebudayaan maju; keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif; lingkungan hidup berkualitas; berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Pada Kerangka Implementasi Transformasi menunjukkan inisiatif yang diambil untuk mencapai misi Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah LingkungaMewujudkan Kesinambungan ; dan Pembangunan Generasi. Kesinambungan pembangunan merupakan salah poin penting dalam mengawal pencapaian Indonesia emas. Ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar pemerintahan melalui manajemen resiko serta pemanfaatan system elektronik terpadu dalam tata kelola data pembangunan.
130 Daftar Pustaka Adioetomo, S. M., & Mujahid, G. (2014). Indonesia on the Threshold of Population Ageing. In UNFPA Indonesia Monograph Series (Vol. 1, p. 90) .https://doi.org/10.1002/pd.2728 Ananta, Aris dan Sri Moertiningsih Adioetomo. 1990. Perkembangan Penduduk Indonesia Menuju Tahun 2005. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Arsyad, L., 2020, Ekonomi Pembangunan, Edisi Kedua, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. Adiyanti, Dwi. 2016. ‚Efek Liberalisasi Di ASEAN Bagi Indonesia Sebagai Negara Dunia Ketiga.‛ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 12(2): 143–57. Afriyenis, Winda. 2016. ‚Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.‛ Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1(1): 1–16. Alam, S.D. and Manusia, S.D. (no date) ‘Sumber daya alam & sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi indonesia’, 12. Asiah, Asiah, and Arum Prajanti. 2014. ‚Pemantauan Kualitas Air Laut Akibat Tumpahan Pasir Nikel Di Perairan Teluk
131 Buli, Halmahera.‛ Ecolab 8(2): 69–77. Anjarwi, A. W., & Se, M. S. A. (2021). Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai). Deepublish. Antara, 2023. Antara. [Online] Available at: https://www.antaranews.com/berita/3785646/kemendes -pdtt-minta-kades-terus-berinovasi-kelola-bumdes Azizah, L. N., 2024. Gramedia Blog. [Online] Available at: https://www.gramedia.com/literasi/sistemekonomi-sosialis/ Bakhri, S., 2013. Migas Untuk Rakyat (Pergulatan Pemikiran dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi). Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu. Brewer, A., 2022. Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx. Jakarta: Buku seru. Bagianto, A., & Zulkarnaen, W. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 4(1), 316- 332. Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). Urban public finance in developing countries. Oxford University Press. Bangun, Wilson. 2021. Pembangunan Sumber Daya Manusia. Rajawali Press. Depok Carmichael, G. A. (2016). Fundamentals of Demographic Analysis: Concepts, Measures and Methods.
132 Fauziyah, R. N., 2024. Gramedia.com. [Online] Available at: https://www.gramedia.com/literasi/sistemekonomi-kapitalis/ Gustiana, R., Hidayat, T. and Fauzi, A. (2022) ‘Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Suatu Kajian Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia)’, Jemsi, 3(6), pp. 657–666. Hidayati, E., 2021. DJKN KEMENKEU. [Online] Available at: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlmetro/baca-artikel/13760/Kekayaan-yang-DikuasaiNegara-vs-Kekayaan-yang-Dimiliki-Negara.html Ihnatenko, M. M., Marmul, L. O., Ushakov, D. S., & Kuchyn, S. P. (2019). Transformation of Approaches to Determine Influence Factors in the Economic Development Models. International Journal of Economic and Business Administration. 7(2). 290-301 Jhingan M.L. 2016. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Press. Jakarta Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). Reaktualisasi & Revitalisasi Sumber Penerimaan Negara. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 1(2), 201-220. Jhingan, M.L., 2016, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Cetakan ke-17, Rajawali Pers, Jakarta. Kementerian Keuangan. (2023). Laporan Realisasi APBN 2022. Diakses dari https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/138a7f8c-
133 80b0-48d1-b8b5-11da4ae99a41 pada 26 Februari 2023.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Daftar Badan Layanan Umum dan Kontribusi PNBP. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/daftarbadan-layanan-umum-dan-kontribusi-pnbp/ pada 26 Februari 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peran Badan Layanan Umum dalam Meningkatkan Penerimaan Negara" (2021), diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-danopini/peran-badan-layanan-umum-dalammeningkatkan-penerimaan-negara/ pada 26 Februari 2024. Kuncoro, M., 2006, Ekonomika Pembangunan, Edisi Keempat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Karya Detri, Syamsuddin Syamri. 2016. Makro Ekonomi. Pekanbaru: Rajawali Pers. Khan, A. (2019). Fundamentals of public budgeting and finance. Springer Nature. Katadata, 2023. Katadata. [Online] Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/t impangnya-jumlah-koperasi-di-indonesia-jawamendominasi Katadata, 2023. Katadata. [Online] Available at:
134 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/18/j umlah-bumn-turun-jadi-77-perusahaan-pada-2022-inijenisnya Kemenkeu, 2023. DJPB. [Online] Available at: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/datapublikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintahdalam-pemberdayaan-umkm.html Kemenkeu, C. T. O., 2022. Berita Aktual Transformasi, Jakarta: Central Transformation Office. Kontan.co.id, 2024. Kontan.co.id. [Online] Available at: https://jelajahekonomi.kontan.co.id/ekonomidesa/news /belajar-membangun-kemandirian-desa-ponggokpendapatan-dari-mengalir-dari-mata-air Kuncoro, Mudrajad. 2013. Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Lembaga Demografi FEUI. 2016. Dasar-dasar Demografi. Salemba Empat. Jakarta Lako, Andreas. 2015. ‚Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, & Akuntansi.‛ Jakarta: Erlangga 110. Litasari, Yustina Wahyu. 2018. ‚Pengaruh Dimensi Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perencanaan Pembangunan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Malang.‛ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 4(4): 349–54.
135 Lee, Y. S. (2020). New General Theory of Economic Development: Innovative Growth and Distribution. Review of development economics, 24(2), 402-423. Mahkamah Konstitusi, R. I., 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VII). Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Meutia, 2021. Bung Hatta dalam Ekonomi, Kedaulatan, dan Demokrasi [Interview] (14 March 2021). Mardiasmo, M. B. A. (2016). PERPAJAKAN–Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Mulyani, E., 2017, Ekonomi Pembangunan, Edisi Pertama, UNY Press, Yogyakarta. Nurillahwaty, E. (2021) ‘Peran Teknologi dalam Dunia Pendidikan’, Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, 3(1), pp. 123–133. Available at: https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika. Nicholson, Walter. 2002. Mikroekonomi Intermediate. Erlangga. Jakarta. Putong Iskandar. 2003. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Ghalia Indonesia. Raharja Pratama. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
136 Purwito, A. (2008). Kepabenan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang). Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI. Putra, A., Veronica, D., & Bansa, Y. A. G. (2023). Penerimaan Hasil Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pengaruh Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Indonesia. Journal Development, 11(1), 29-37. P. M. Hauser dalam K. C. Kammayer (ed.), Population Studies (Chicago: Rand McNally, 1969),hal. 9. Pangestu, Langgeng Gilang, Rizky Hikmawan, and Laode Muhamad Fathun. 2021. ‚Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas Di Kawasan Indo-Pasifik.‛ Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 26(1): 1–22. Pelsa, I., & Balina, S. (2022, February). Development of Economic Theory–From Theories of Economic Growth and Economic Development to the Paradigm of Sustainable Development. DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting. 7(1). 91-101. Pedoman RPJPN 2025-2045 dan RPJPM Teknokratik 2025 – 2029 Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (ed. 11). Salemba Empat. Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). Dasar-Dasar Perpajakan. Deepublish. Ridwan, Dr. 2016. Ekonomi Pembangunan Regional. Yogyakarta: Pustaka Puitika
137 Ruslina, E., 2012. Makna Pasal 33 Undang - Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi, p. 1. Sinaga, P., Aedah, S. & Subiyantoko, A., 2008. Koperasi dalam sorotan peneliti. Bandung: Rajagrafindo Persada. Sukirno, Sadono. 2015. MakrRidwan, Dr. 2016. Ekonomi Pembangunan Regional. Yogyakarta: Pustaka Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak (ed. 4) HVS. Penerbit Salemba. Siwu, H. F. D. (2019). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 18(6). 1-11 Sugiyanto Catur, Ahmad Aula. 2016. Ekonomi Sumber Daya Alam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Sanusi, Bachrawi. 2004. Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Rineka Cipta. Sadono Sukirno. 2016. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Radjawali Pers. Todaro, Michael P. 2011. Pembangunan Ekonomi Edisi 11 Jilid 1. Jakarta. Erlangga. Todaro, M. P. & Smith, S. C., 2011. Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesebelas / Jilid 1). Jakarta: Erlangga. Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. 2010. Economic Development. Addison-Wesley.
138 Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development. Pearson UK. UNCTAD. (2021). World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery. United Nations. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
139 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Waluyo. (2022). Perpajakan Indonesia (ed. 13). Salemba Empat. Wijaya, M Eka, Fuji Kacaya Mita, Evo Afrianto, and Asminar Asminar. 2022. ‚Agricultural Development: The Role Of Government in Agricultural Development (Article Review).‛ Baselang 2(2): 93–100 Weeks,Jhon, R 2012. Population: An Introduction to Concepts dan Issues. Eleventh Edition. Belmont: Wadsworth. Worldbank, 2024. World Bank. [Online] Available at: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end= 2022&locations=ID&start=1984&view=chart Zon, F., 2016. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1959). Jakarta, Universitas Indonesia, p. 1.
140 Tentang Penulis Alamsyah Agit, SE., M.Si Penulis memiliki ketertarikan dalam bidang ekonomi, didorong oleh orang tua penulis merupakan seorang wirausaha, dari sini ketertarikan penulis akan dunia bisnis dan ekonomi mulai tumbuh. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tahun 2018. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Penulis memiliki keahlian di bidang ekonomi pembangunan terutama dalam sub bidang perencanaan pembangunan. Untuk memberikan kontribusi secara ilmiah penulis berkarir sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain bidang ekonomi pembangunan, penulis juga berkolaborasi dengan dosen dan peneliti lain dalam bidang ekonomi dan bisnis serta social sciences, namun bidang yang sangat diminati oleh penulis adalah bidang ekonomi industri. Walaupun baru memulai penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Email Penulis: [email protected]