Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 41 5. Perlindungan Lingkungan Pembangunan internasional juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, mempromosikan keberlanjutan ekologis, dan mendorong adaptasi terhadap perubahan iklim. 6. Pembangunan Manusia Tujuan penting lainnya adalah pembangunan manusia, yang melibatkan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan individu untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur kesehatan, penyediaan akses terhadap pendidikan berkualitas, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri. 7. Pemberantasan Kelaparan dan Malnutrisi Pembangunan internasional berupaya untuk mengakhiri kelaparan dan malnutrisi di seluruh dunia dengan meningkatkan akses terhadap pangan bergizi, mengembangkan pertanian berkelanjutan, dan memperkuat sistem pangan global. 8. Pengembangan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur yang memadai adalah tujuan penting dalam pembangunan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

42 - Honest Dody Molasy dan meningkatkan kualitas hidup. Ini termasuk pembangunan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan air bersih yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. 9. Perdamaian dan Keamanan Pembangunan internasional juga bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Ini melibatkan dukungan terhadap penyelesaian konflik, membangun institusi yang stabil, dan mempromosikan kerja sama antarnegara untuk mencegah konflik dan mengatasi ancaman keamanan global. Dengan demikian, tujuan pembangunan internasional mencakup serangkaian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sosial di seluruh dunia, dengan memperhatikan keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan. Prinsip dasar pembangunan intenasional Prinsip dasar pembangunan internasional adalah kerangka kerja nilai dan pedoman yang menjadi dasar dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat global. Berikut adalah beberapa prinsip dasar pembangunan internasional yang sering diakui: (Pranoto, 2018)

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 43 1. Inklusivitas Pembangunan internasional harus inklusif, memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi semua individu dan kelompok dalam masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, etnisitas, agama, atau status sosial ekonomi. Ini melibatkan peningkatan aksesibilitas dan partisipasi semua pihak dalam proses pembangunan. 2. Keadilan Prinsip keadilan menuntut distribusi yang adil dari manfaat dan beban pembangunan di antara semua individu dan kelompok masyarakat. Ini melibatkan pengurangan ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik, serta memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dipenuhi dan dihormati. 3. Keseimbangan Pembangunan internasional harus mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi atas biaya lingkungan atau kesejahteraan manusia, dan sebaliknya. 4. Kebutuhan Prioritas Prinsip ini menekankan pentingnya mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan mendesak dan penting dalam upaya pembangunan. Hal ini melibatkan alokasi sumber daya secara efektif dan

44 - Honest Dody Molasy efisien untuk memenuhi kebutuhan esensial seperti air bersih, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 5. Partisipasi Pembangunan internasional harus melibatkan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan berbagai perspektif dan kepentingan. 6. Kerjasama Internasional Prinsip kerjasama internasional menekankan pentingnya kolaborasi antara negara-negara dan organisasi internasional dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Ini melibatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, sumber daya, dan dukungan antarnegara. 7. Keberlanjutan Pembangunan internasional harus berkelanjutan, memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 45 Dengan mendasarkan kebijakan dan tindakan pembangunan pada prinsip-prinsip ini, pembangunan internasional diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. B. Teori Analisis Pembangunan Internasional Teori Analisis Pembangunan Internasional mencakup beragam pendekatan dan kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan dinamika pembangunan di tingkat global. Berikut adalah beberapa macam teori yang umumnya dibahas dalam pembahasan pembangunan internasional: (Afandi & Erdayani, 2022) 1. Teori Modernisasi Teori Modernisasi adalah pendekatan dalam analisis pembangunan internasional yang menekankan bahwa negara-negara berkembang dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang tinggi dengan mengikuti pola pembangunan yang mirip dengan yang telah ditempuh oleh negara-negara maju. Teori ini berasumsi bahwa modernisasi sosial, ekonomi, dan politik merupakan kunci utama bagi pembangunan yang berhasil. Modernisasi sosial mencakup perubahan nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat menuju arah yang lebih sekuler, rasional, dan individualistik. Modernisasi ekonomi, di sisi lain, mengacu pada transformasi struktur ekonomi dari

46 - Honest Dody Molasy sektor pertanian tradisional ke sektor industri dan jasa yang lebih maju. Sementara itu, modernisasi politik mengacu pada transisi dari pemerintahan otoriter dan tradisional ke demokrasi liberal yang lebih terbuka dan partisipatif. Teori Modernisasi meyakini bahwa dengan mengikuti jejak negara-negara maju, negara-negara berkembang dapat mencapai tingkat kemajuan yang sama. Ini seringkali diinterpretasikan sebagai dorongan untuk mendorong modernisasi industri, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pasar bebas. Teori ini juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan teknologi sebagai bagian dari modernisasi ekonomi dan sosial. Namun, kritik terhadap Teori Modernisasi muncul karena terlalu mengabaikan konteks dan karakteristik unik dari masing-masing negara berkembang. Teori ini sering dianggap sebagai bentuk etnosentrisme, di mana nilai-nilai dan norma-norma Barat dianggap sebagai standar untuk kemajuan dan pembangunan. Kritikus juga menyoroti bahwa pendekatan ini gagal mempertimbangkan realitas politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks di negaranegara berkembang, serta dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan yang tidak terkendali, seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial.

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 47 Meskipun demikian, Teori Modernisasi tetap menjadi salah satu pendekatan penting dalam pemikiran pembangunan internasional, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi dan transformasi sosial di negara-negara berkembang. 2. Teori Dependensi Teori Dependensi adalah pendekatan dalam analisis pembangunan internasional yang menekankan peran struktural global dalam menentukan tingkat pembangunan di negara-negara berkembang. Teori ini menyoroti hubungan asimetris antara negara-negara maju dan berkembang dalam sistem ekonomi global. Menurut teori ini, negara-negara berkembang menjadi tergantung pada negara-negara maju dalam ekonomi global, yang menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan peningkatan ketergantungan. Teori Dependensi menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang cenderung tidak seimbang dan menguntungkan negara-negara maju. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi global yang didominasi oleh negara-negara maju, yang mengontrol sebagian besar sumber daya ekonomi, teknologi, dan pasar dunia. Negara-negara berkembang cenderung berfungsi sebagai produsen dan penyedia sumber daya alam dengan nilai tambah rendah, sementara negara-negara maju mengendali-

48 - Honest Dody Molasy kan produksi, distribusi, dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam kerangka teori ini, negara-negara berkembang sering kali terperangkap dalam peran sebagai eksportir bahan mentah dan impor barang jadi dengan harga yang tidak menguntungkan. Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada negaranegara maju dapat menghambat kemampuan negaranegara berkembang untuk mengembangkan industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori Dependensi juga menyoroti pentingnya analisis kekuatan politik dan kebijakan dalam menentukan arah dan pola hubungan ekonomi internasional. Negara-negara maju cenderung menggunakan kekuatan politik dan ekonomi mereka untuk menjaga dan memperkuat posisi dominan mereka dalam sistem ekonomi global, sementara negara-negara berkembang sering kali memiliki keterbatasan dalam merumuskan kebijakan yang menguntungkan bagi pembangunan mereka sendiri. Meskipun kontroversial, Teori Dependensi tetap menjadi kerangka kerja yang berpengaruh dalam analisis pembangunan internasional, terutama dalam memahami dinamika hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang serta dampaknya terhadap ketidaksetaraan ekonomi global. Teori ini juga memberikan dasar untuk

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 49 mempertimbangkan solusi kebijakan yang lebih seimbang dan adil dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang.. 3. Teori Ketergantungan Teori Ketergantungan merupakan pendekatan dalam analisis pembangunan internasional yang serupa dengan teori dependensi, namun menekankan aspek politik dan sosial dari ketergantungan negaranegara berkembang pada negara-negara maju. Pendekatan ini menyoroti kontrol politik dan ekonomi yang dimiliki negara-negara maju atas negara-negara berkembang. Teori Ketergantungan menekankan bahwa ketergantungan negara-negara berkembang pada negara-negara maju tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga meliputi aspek politik dan sosial. Negaranegara maju sering kali menggunakan kekuatan politik, diplomatik, dan militer mereka untuk memperkuat dominasi mereka atas negara-negara berkembang. Hal ini dapat terjadi melalui intervensi langsung, dukungan terhadap rezim otoriter yang bersahabat, atau penggunaan lembaga-lembaga internasional untuk memperkuat kepentingan mereka. Aspek sosial dari ketergantungan juga termasuk pengaruh budaya dan ideologi yang dipromosikan oleh negara-negara maju. Misalnya, budaya konsumsi

50 - Honest Dody Molasy dan gaya hidup yang dipopulerkan oleh negara-negara maju dapat menjadi model yang diikuti oleh negaranegara berkembang, sering kali dengan dampak negatif terhadap nilai-nilai dan budaya lokal. Teori Ketergantungan menekankan bahwa struktur global yang diatur oleh negara-negara maju cenderung memperkuat ketidaksetaraan dan ketergantungan antara negara-negara berkembang dan maju. Hal ini dapat menghambat kemampuan negara-negara berkembang untuk mengembangkan perekonomian mereka sendiri, mempromosikan keadilan sosial, dan mencapai kemandirian politik. Meskipun kontroversial, Teori Ketergantungan memberikan sudut pandang yang penting dalam memahami dinamika hubungan internasional, terutama dalam konteks ketergantungan ekonomi dan politik antara negara-negara maju dan berkembang. Teori ini menyoroti pentingnya analisis kekuatan politik dan ekonomi dalam menentukan arah dan pola hubungan internasional, serta mendesak untuk perubahan struktural yang lebih adil dan inklusif dalam sistem internasional. 4. Teori Strukturalisme Teori Strukturalisme adalah pendekatan dalam analisis pembangunan internasional yang menekankan peran struktur ekonomi dalam menentukan proses pembangunan di negara-negara berkembang. Strukturalis melihat masalah ekonomi dalam negara-

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 51 negara berkembang sebagai akibat dari ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian global, seperti ketimpangan perdagangan dan ketergantungan pada ekspor komoditas. Menurut Teori Strukturalisme, negara-negara berkembang sering kali terperangkap dalam struktur ekonomi global yang tidak menguntungkan. Mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam meningkatkan nilai tambah produk mereka, karena mereka tergantung pada ekspor komoditas dengan harga yang ditentukan oleh pasar global yang tidak stabil. Selain itu, ketimpangan perdagangan, di mana negaranegara berkembang cenderung mengimpor barangbarang dengan harga tinggi sementara ekspor mereka bernilai rendah, memperburuk situasi perekonomian mereka. Teori ini menyoroti perlunya intervensi struktural untuk mengatasi masalah ini. Dalam konteks pembangunan, intervensi struktural dapat meliputi kebijakan proteksionisme, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan industri berbasis nilai tambah. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dan meningkatkan nilai tambah produk dalam perekonomian negara-negara berkembang. Meskipun Teori Strukturalisme menyoroti pentingnya struktur ekonomi global dalam menentukan proses pembangunan, pendekatan ini

52 - Honest Dody Molasy juga telah menjadi objek kritik. Kritikus menyebutkan bahwa sering kali sulit untuk mengimplementasikan intervensi struktural yang efektif tanpa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti proteksionisme berlebihan atau distorsi pasar. Selain itu, dalam era globalisasi, beberapa ahli berpendapat bahwa negara-negara berkembang tidak lagi memiliki kendali penuh atas struktur ekonomi global, yang membatasi efektivitas intervensi struktural mereka. Meskipun demikian, Teori Strukturalisme tetap memberikan kerangka kerja penting dalam memahami tantangan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, serta mempertimbangkan solusi kebijakan yang mungkin untuk mengatasi ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian global. 5. Teori Pembangunan Berbasis Manusia Teori Pembangunan Berbasis Manusia adalah pendekatan dalam analisis pembangunan internasional yang menekankan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Pendekatan ini memandang pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik sebagai elemen-elemen penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Teori ini menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 53 ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, fokus pembangunan harus diletakkan pada aspek-aspek seperti pendidikan yang berkualitas, akses layanan kesehatan yang merata, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi politik yang aktif. Pendidikan dipandang sebagai fondasi bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan karena memberikan individu kemampuan untuk mengembangkan potensi mereka, mengakses peluang ekonomi, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kesehatan juga dianggap sebagai aspek krusial karena individu yang sehat memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, partisipasi politik dipandang sebagai hak fundamental yang harus dijamin dalam pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi politik memberikan kesempatan bagi individu dan komunitas untuk memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Teori Pembangunan Berbasis Manusia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari kemajuan kualitas hidup manusia, bukan

54 - Honest Dody Molasy hanya dari pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu, pendekatan ini mendorong kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan kesetaraan, dengan harapan menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. 6. Teori Kapabilitas Teori Kapabilitas, yang dikembangkan oleh Amartya Sen, adalah pendekatan dalam analisis pembangunan internasional yang menyoroti pentingnya memperluas kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan layak. Teori ini menekankan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang berarti dan memenuhi potensi mereka. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap berbagai kesempatan dan kebebasan, yang meliputi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta partisipasi politik dan sosial. Teori Kapabilitas menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kemampuan individu untuk meraih kualitas hidup yang baik.

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 55 Pentingnya teori ini adalah bahwa tidak cukup hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran tunggal pembangunan. Sebaliknya, perlu memperhitungkan keberagaman kebutuhan dan aspirasi individu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya dan kesempatan yang dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang berarti. Teori Kapabilitas menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berfokus pada peningkatan kemampuan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan mewujudkan potensi mereka. Ini menuntut adanya kebijakan dan program pembangunan yang memperhitungkan kebutuhan dan hak-hak individu secara holistik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan kemampuan mereka. (Anggara & Sumantri, 2016) Meskipun Teori Kapabilitas memberikan pandangan yang berharga dalam memahami pentingnya kemampuan individu dalam pembangunan, pendekatan ini juga memunculkan tantangan dalam mengukur dan menerapkan konsep-konsep yang lebih abstrak seperti "kemampuan" dan "kehidupan yang bermakna". Namun, teori ini tetap menjadi kerangka kerja penting dalam pembahasan pembangunan internasional, terutama dalam

56 - Honest Dody Molasy memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan kebebasan bagi semua individu. Setiap teori pembangunan internasional ini memberikan sudut pandang yang unik dan berbeda dalam memahami dinamika pembangunan di tingkat global. Dengan mempertimbangkan berbagai teori ini, analis dan pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 57 RANGKUMAN Konsep Dasar Pembangunan Internasional membahas landasan pokok yang menjadi pijakan dalam memahami proses dan tujuan pembangunan di tingkat global. Ini melibatkan pemahaman tentang definisi pembangunan internasional, tujuannya, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari upaya-upaya pembangunan. Sementara itu, Teori Analisis Pembangunan Internasional menghadirkan kerangka pemikiran yang membantu menganalisis berbagai aspek pembangunan di tingkat internasional. Berbagai teori seperti Modernisasi, Dependensi, Ketergantungan, Strukturalisme, Kapabilitas, dan lainnya, memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan dinamika pembangunan di negara-negara berkembang. Ini membantu dalam memahami tantangan, kesempatan, dan intervensi yang dapat dilakukan dalam konteks pembangunan internasional.

58 - Honest Dody Molasy EVALUASI Diskusikan beberapa pertanyaan berikut dengan kelompok Anda! 1. Bagaimana konsep dasar pembangunan internasional seperti yang dijelaskan dalam materi membantu kita memahami tujuan-tujuan utama pembangunan di tingkat global? 2. Dalam konteks teori analisis pembangunan internasional, apakah Anda merasa bahwa satu teori lebih relevan atau memiliki dampak yang lebih besar daripada yang lain? Mengapa demikian? 3. Bagaimana konsep-konsep seperti modernisasi, dependensi, ketergantungan, dan kapabilitas membantu dalam memahami dinamika pembangunan di negaranegara berkembang? 4. Apa saja prinsip dasar yang Anda anggap paling penting dalam pembangunan internasional, dan mengapa Anda berpikir demikian? 5. Bagaimana Anda melihat hubungan antara konsep dasar pembangunan internasional dan berbagai teori analisis pembangunan internasional? Apakah Anda merasa bahwa ada keselarasan atau pertentangan di antara keduanya?

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 59 Bab 3 Peran Negara dalam Pembangunan Internasional

60 - Honest Dody Molasy elalui pembelajaran pada bab Bab 3 "Peran Negara dalam Pembangunan Internasional", mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika peran negara sebagai pemain utama dalam proses pembangunan internasional. Mereka akan mempelajari bagaimana negara-negara memainkan peran kunci dalam menggerakkan dan memfasilitasi pembangunan di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami dampak dari kebijakan yang diimplementasikan oleh negara-negara dalam pembangunan internasional. Mereka akan mengeksplorasi berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempromosikan kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman ini, mahasiswa akan dapat mengevaluasi peran negara dalam pembangunan internasional dengan lebih komprehensif dan mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. A. Dinamika Peran Negara sebagai Pemain Utama Dinamika peran negara sebagai pemain utama dalam pembangunan internasional mencakup beragam aspek yang memengaruhi kontribusi mereka terhadap proses pembangunan di tingkat nasional maupun internasional. Pertama-tama, negara sering kali menjadi inisiator utama M

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 61 dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang sesuai dengan konteks internal dan tuntutan global. Hal ini mencakup penetapan prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, serta implementasi programprogram untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, negara juga bertindak sebagai regulator yang mengawasi dan mengatur berbagai sektor ekonomi, sosial, dan politik guna memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara efisien dan berkelanjutan. Kedua, peran negara dalam pembangunan internasional juga mencakup kerja sama dan diplomasi dengan aktor-aktor internasional lainnya. Hal ini meliputi partisipasi dalam organisasi internasional, negosiasi perjanjian internasional, serta kontribusi terhadap program-program pembangunan global. Negara berinteraksi dengan negara-negara lain, lembaga-lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan kepentingan bersama dan mencapai tujuan pembangunan secara kolaboratif. Ketiga, dinamika politik internal suatu negara juga memengaruhi peran mereka dalam pembangunan internasional. Sistem politik, stabilitas politik, dan tingkat demokrasi sebuah negara dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang diambil, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Negara-negara dengan pemerintahan yang kuat dan stabil cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk

62 - Honest Dody Molasy merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif. Keempat, aspek ekonomi juga memainkan peran penting dalam dinamika peran negara dalam pembangunan internasional. Kapasitas ekonomi suatu negara, termasuk sumber daya alam, infrastruktur, dan sektor industri, dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk membiayai program-program pembangunan, serta memengaruhi daya tarik investasi asing dan kerja sama ekonomi internasional. Kelima, faktor-faktor sosial seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender juga turut menentukan peran negara dalam pembangunan internasional. Negara-negara dengan sumber daya manusia yang terdidik dan sehat cenderung memiliki produktivitas ekonomi yang lebih tinggi dan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, perubahan lingkungan global, seperti globalisasi, perubahan iklim, dan krisis keuangan internasional, juga memengaruhi dinamika peran negara dalam pembangunan internasional. Negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini dan merespons dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk menjaga stabilitas dan kemajuan pembangunan di tengah tantangan global yang terus berkembang. (Kartono & Nurcholis, 2016)

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 63 B. Dampak Kebijakan Negara dalam Pembangunan Internasional Kebijakan negara dalam pembangunan internasional mencakup beragam tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu kebijakan utama yang sering kali diterapkan adalah kebijakan ekonomi, yang mencakup langkah-langkah untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi kunci, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan perdagangan internasional. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter juga digunakan untuk mengatur tingkat pengeluaran pemerintah, inflasi, dan nilai tukar mata uang guna menciptakan stabilitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan sosial, negara menerapkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan dasar lainnya bagi seluruh penduduk. Hal ini termasuk program-program pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, serta bantuan sosial bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, negara juga sering kali menerapkan kebijakan untuk memerangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan diskriminasi gender guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

64 - Honest Dody Molasy Di tingkat internasional, negara juga menerapkan kebijakan luar negeri yang mendukung pembangunan internasional. Ini mencakup partisipasi dalam organisasi internasional dan forum-forum multilateral, kontribusi terhadap program-program bantuan pembangunan, serta negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi yang berpihak pada kepentingan pembangunan negara-negara berkembang. Selain itu, negara juga dapat menerapkan kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, memperkuat ketahanan lingkungan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan secara global. Kebijakan negara dalam pembangunan internasional juga mencakup upaya-upaya untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional. Ini dapat meliputi partisipasi dalam operasi penjaga perdamaian PBB, kerja sama dalam penanggulangan konflik regional, serta dukungan terhadap upaya-upaya diplomasi dan dialog antarnegara untuk mengatasi konflik dan ketegangan internasional. Melalui kebijakan ini, negara berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan damai di tingkat global. Kebijakan dalam konteks pembangunan internasional biasanya termasuk dalam kerangka kerja hukum yang lebih luas, yang bisa termasuk undang-undang (UU), peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, keputusan eksekutif, dan kebijakan pemerintah. Di banyak

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 65 negara, kebijakan pembangunan internasional disusun dan diimplementasikan melalui proses legislasi, dimana UU dan peraturan-peraturan lainnya dapat dibuat untuk mendukung inisiatif pembangunan. (Yunani, 2022) Misalnya, dalam beberapa kasus, anggaran negara termasuk alokasi dana untuk program-program bantuan luar negeri dan proyek-proyek pembangunan internasional. Ini sering kali terjadi melalui proses pengesahan anggaran oleh parlemen atau badan legislatif lainnya, sehingga menjadi bagian dari kerangka hukum yang mengatur pengeluaran pemerintah. Selain itu, kebijakan pembangunan internasional juga dapat dipandu oleh peraturan yang ditetapkan oleh badanbadan khusus atau departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri, pembangunan, perdagangan, atau lingkungan. Peraturanperaturan ini mungkin mengatur prosedur-prosedur untuk penyaluran bantuan luar negeri, kriteria untuk pengembangan proyek-proyek pembangunan, atau standar-standar lingkungan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, kebijakan pembangunan internasional juga dapat dipengaruhi oleh perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara. Perjanjianperjanjian ini mungkin mencakup komitmen untuk memberikan bantuan pembangunan kepada negaranegara berkembang, aturan-aturan perdagangan yang berpihak pada negara-negara berkembang, atau

66 - Honest Dody Molasy kewajiban-kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pembangunan internasional. Dengan demikian, kebijakan pembangunan internasional sering kali didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yang mencakup berbagai instrumen hukum seperti UU, peraturan, perjanjian internasional, dan keputusan pemerintah, yang bertujuan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan dari inisiatif pembangunan. Dampak Kebijakan Negara dalam Pembangunan Internasional Dampak dari kebijakan pembangunan internasional bisa sangat bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa dampak yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan tersebut antara lain: (Hajar et al., 2022) 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan pembangunan internasional yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dengan meningkatkan investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan penduduk, dan mengurangi tingkat kemiskinan. 2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial: Kebijakan pembangunan internasional yang mengutamakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan,

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 67 dan layanan dasar lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk. Ini dapat mengurangi tingkat ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 3. Peningkatan Keberlanjutan Lingkungan: Melalui kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan internasional dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong praktik-praktik yang ramah lingkungan. Hal ini bisa termasuk perlindungan habitat alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengembangan energi terbarukan. 4. Stabilitas Politik dan Keamanan: Peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial dapat mengurangi ketegangan sosial dan politik di dalam suatu negara, sehingga meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Kondisi politik dan keamanan yang stabil dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan jangka panjang. 5. Perbaikan Hubungan Internasional: Melalui kerja sama dan diplomasi internasional, kebijakan pembangunan internasional dapat memperkuat hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional. Ini dapat membuka pintu bagi kolaborasi lebih lanjut dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan pertukaran teknologi. Namun, dampak dari kebijakan pembangunan internasional juga dapat menimbulkan tantangan dan

68 - Honest Dody Molasy risiko, seperti ketidakseimbangan pembangunan regional, peningkatan utang luar negeri, dan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan internasional dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai faktor dan memprioritaskan kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan. Meskipun kebijakan pembangunan internasional dapat membawa banyak manfaat, ada juga sejumlah dampak negatif yang perlu diperhatikan: (Riva’i, 2016) 1. Ketimpangan Ekonomi: Dalam beberapa kasus, kebijakan pembangunan internasional dapat memperdalam ketimpangan ekonomi antara negaranegara atau bahkan di dalam negeri. Investasi dan pembangunan yang tidak merata dapat meningkatkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. 2. Ketergantungan Terhadap Utang Luar Negeri: Banyak negara berkembang terjebak dalam lingkaran utang luar negeri yang tidak terkendali karena kebijakan pembangunan yang didorong oleh pinjaman luar negeri. Utang yang besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, membatasi fleksibilitas fiskal, dan meningkatkan ketergantungan pada lembaga keuangan internasional. 3. Kerusakan Lingkungan: Pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 69 lingkungan yang serius, termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan polusi air dan udara. Praktikpraktik industri yang merugikan lingkungan sering kali dibiarkan karena kurangnya regulasi atau penegakan hukum yang lemah. 4. Ketergantungn Pada Sektor Tertentu: Kebijakan pembangunan yang terlalu berfokus pada sektorsektor tertentu, seperti ekspor komoditas atau industri berat, dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat. Krisis dalam sektor yang dominan tersebut dapat berdampak besar pada ekonomi negara dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang signifikan. 5. Konflik Sosial dan Politik: Implementasi kebijakan pembangunan yang tidak inklusif atau tidak memperhatikan aspirasi masyarakat lokal dapat menimbulkan konflik sosial dan politik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan yang tidak merata atau penindasan terhadap hak asasi manusia dapat memicu protes, pemberontakan, atau konflik bersenjata. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dan lembaga-lembaga internasional untuk mempertimbangkan dampak-dampak negatif ini dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan internasional. Upaya-upaya perlu dilakukan untuk meminimalkan risikorisiko ini sambil memaksimalkan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

70 - Honest Dody Molasy RANGKUMAN Dinamika peran negara sebagai pemain utama dalam pembangunan internasional mencakup berbagai aspek yang memengaruhi kontribusinya terhadap proses pembangunan di tingkat nasional dan internasional, termasuk perumusan kebijakan, kerja sama internasional, stabilitas politik, dan kondisi ekonomi dan sosial. Sementara itu, dampak kebijakan negara dalam pembangunan internasional mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial yang lebih baik, pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan, stabilitas politik dan keamanan, serta perbaikan hubungan internasional. Namun, kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi yang diperdalam, ketergantungan pada utang luar negeri, kerusakan lingkungan, ketergantungan pada sektor tertentu, dan konflik sosial dan politik. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk merancang kebijakan pembangunan dengan hati-hati, memperhitungkan berbagai faktor dan memprioritaskan kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan.

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 71 EVALUASI Instruksi Tugas Essai Tugas Anda adalah menulis sebuah esai analitis tentang peran negara dalam pembangunan internasional dan dampak dari kebijakan negara dalam konteks ini. Esai Anda harus mencakup: 1. Peran Negara Analisis tentang bagaimana negara-negara berperan sebagai pemain utama dalam mempromosikan pembangunan internasional. Diskusikan peran negara dalam merumuskan kebijakan, menjaga stabilitas politik, dan memfasilitasi kerja sama internasional untuk tujuan pembangunan. 2. Kebijakan Pembangunan Evaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara dalam mendukung pembangunan internasional. Identifikasi berbagai jenis kebijakan, seperti kebijakan ekonomi, sosial, lingkungan, dan luar negeri, dan analisis bagaimana kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. 3. Dampak Positif dan Negatif Diskusikan dampak positif dan negatif dari kebijakan pembangunan internasional yang diterapkan oleh negara.

72 - Honest Dody Molasy Berikan contoh konkret dari negara-negara atau kasus studi yang relevan untuk mendukung analisis Anda. 4. Rekomendasi Berikan rekomendasi tentang bagaimana negaranegara dapat memperbaiki kebijakan pembangunan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sertakan pertimbangan tentang pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pastikan esai Anda memiliki struktur yang jelas, argumen yang kuat, dan didukung oleh bukti-bukti atau rujukan yang relevan. Gunakan pemikiran kritis dan analisis mendalam untuk menyajikan pandangan Anda tentang peran negara dan dampak kebijakan dalam pembangunan internasional. Panjang esai minimal 1000 kata.

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 73 Bab 4 Governance sebagai Kunci Sukses Pembangunan

74 - Honest Dody Molasy alam bab ini, mahasiswa akan menjelajahi konsep penting tentang tata kelola (governance) sebagai kunci sukses dalam proses pembangunan. Konsep tata kelola efektif menjadi fokus utama, mengungkapkan bagaimana pengelolaan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Mahasiswa akan memahami pentingnya tata kelola yang efektif dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan partisipasi yang adil dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, mahasiswa juga akan menjelajahi faktor-faktor determinan keberhasilan governance dalam pembangunan, termasuk keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi publik. Dengan memahami konsep-konsep ini, mahasiswa akan dapat mengaplikasikannya dalam konteks pembangunan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. A. Pentingnya Tata Kelola Efektif Tata kelola efektif telah menjadi fokus penting dalam literatur akademis dan praktik manajemen. Berbagai ahli dan teori telah memberikan pandangan yang beragam mengenai definisi dan karakteristik tata kelola efektif. Berikut ini adalah beberapa definisi tata kelola efektif menurut beberapa ahli dan teori: (Bainus & Rachman, 2018) D

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 75 1. The World Bank Menurut Bank Dunia, tata kelola efektif mencakup proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian akuntabilitas yang baik. Ini mencakup elemen-elemen seperti transparansi, partisipasi, dan penegakan hukum yang kuat. 2. Klaus Schwab Pendiri Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, menggambarkan tata kelola efektif sebagai kunci untuk menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis dan sosial saat ini. Menurutnya, tata kelola efektif melibatkan kombinasi kecerdasan, keterbukaan, keberanian, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. 3. Peter Drucker Ahli manajemen terkenal, Peter Drucker, menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang berkualitas dalam menciptakan tata kelola efektif. Baginya, tata kelola efektif membutuhkan visi yang jelas, komunikasi yang baik, dan pengelolaan yang memusatkan perhatian pada nilai-nilai organisasi. 4. Good Governance Initiative Inisiatif Tata Kelola Baik menyatakan bahwa tata kelola efektif mencakup empat dimensi utama: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Ini berarti bahwa pemerintah dan lembaga publik harus bertanggung jawab kepada publik,

76 - Honest Dody Molasy menjalankan kebijakan dengan jujur dan terbuka, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan merespons kebutuhan dan aspirasi mereka. 5. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) OECD menyatakan bahwa tata kelola efektif merupakan landasan yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Menurut mereka, tata kelola efektif mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban yang baik. Dengan demikian, definisi tata kelola efektif dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pendekatan masing-masing ahli atau teori. Namun, intinya adalah bahwa tata kelola efektif melibatkan proses pengambilan keputusan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal bagi semua pemangku kepentingan. Tata kelola efektif memegang peran krusial dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan organisasi di berbagai sektor. Esensi dari tata kelola efektif tidak hanya terbatas pada aspek manajerial dan administratif, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan menerapkan praktik tata kelola yang baik, organisasi mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan strategis mereka dengan lebih

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 77 efektif. Hal ini karena tata kelola yang efektif membantu menetapkan struktur organisasi yang jelas, mengalokasikan tanggung jawab dengan tepat, dan memfasilitasi komunikasi yang efisien di seluruh tingkatan. Salah satu aspek penting dari tata kelola efektif adalah kemampuannya untuk menciptakan iklim kerja yang transparan dan terbuka. Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, organisasi memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini menciptakan kepercayaan dan kepastian di antara para pemangku kepentingan, yang pada gilirannya memperkuat hubungan organisasi dengan masyarakat, mitra bisnis, dan investor. Selain itu, tata kelola efektif juga memainkan peran penting dalam mengelola risiko dan ketidakpastian yang melekat dalam operasi organisasi. Dengan proses pengambilan keputusan yang cermat dan analisis risiko yang mendalam, organisasi dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi tantangan masa depan dan merespons perubahan lingkungan dengan lebih fleksibel dan proaktif. Di samping itu, tata kelola efektif juga mencakup dimensi keadilan dan keberlanjutan. Dengan memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan dipertimbangkan secara adil dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat menciptakan lingkungan

78 - Honest Dody Molasy kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip keadilan ini juga berkontribusi pada memperkuat komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menjadi semakin penting dalam era globalisasi dan kesadaran lingkungan yang semakin meningkat. (Purwadi, 2016) Kesimpulannya, tata kelola efektif bukan hanya merupakan kewajiban bagi organisasi untuk beroperasi secara efisien dan memenuhi tujuan mereka, tetapi juga menjadi prasyarat untuk membangun organisasi yang tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja mereka, memperkuat reputasi mereka, dan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. B. Faktor-faktor Determinan Keberhasilan Governance dalam Pembangunan Faktor-faktor determinan keberhasilan dalam tata kelola (governance) dalam konteks pembangunan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil akhir proses pembangunan. Salah satu faktor utama adalah transparansi, yang menciptakan landasan untuk akuntabilitas dan partisipasi publik yang efektif. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat memantau kegiatan pemerintah dan lembaga pembangunan, serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan sesuai dengan kepentingan umum. Selain itu,

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 79 partisipasi aktif dari masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan tata kelola pembangunan. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mewakili kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga meningkatkan tingkat penerimaan dan dukungan. Selanjutnya, keterbukaan dalam penyediaan informasi dan akses terhadap data merupakan faktor penting lainnya dalam menentukan keberhasilan tata kelola pembangunan. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses, pemerintah dan lembaga pembangunan dapat memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat, mempromosikan partisipasi yang lebih luas, dan meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap publik. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan non-profit dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk masalah-masalah pembangunan kompleks. Selain faktor-faktor tersebut, integritas dan keadilan juga menjadi pilar utama dalam tata kelola pembangunan yang berhasil. Integritas dalam tindakan dan keputusan pemerintah serta lembaga pembangunan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sementara itu,

80 - Honest Dody Molasy keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan memastikan bahwa hasil pembangunan dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Dengan memperhatikan faktor-faktor determinan keberhasilan tata kelola dalam pembangunan, pemerintah dan lembaga pembangunan dapat merancang kebijakan dan praktik yang lebih efektif dan inklusif, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana cara optimalisasi faktor determinan tersebut? Optimalisasi faktor-faktor determinan keberhasilan dalam tata kelola pembangunan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan faktorfaktor tersebut: (Yunani, 2022) 1. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dan lembaga pembangunan harus mendorong transparansi dalam semua aspek kegiatan mereka, termasuk pengelolaan anggaran, kebijakan pembangunan, dan pelaksanaan proyek. Ini dapat dicapai melalui penyediaan informasi yang mudah diakses untuk masyarakat, pelaporan rutin tentang penggunaan dana publik, dan audit independen yang transparan. Selain itu, sistem akuntabilitas yang kuat,

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 81 termasuk mekanisme pengaduan dan pemeriksaan independen, juga harus diperkuat. 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Ini dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, penyediaan platform untuk umpan balik dan saran dari masyarakat, serta pemberdayaan komunitas lokal untuk mengelola dan memonitor proyek pembangunan di tingkat lokal. 3. Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi Pemerintah dan lembaga pembangunan harus bekerja untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang relevan tentang pembangunan, hak-hak mereka, dan proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi dan pendidikan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan informasi secara online, serta penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka. 4. Mendorong Kolaborasi dan Kemitraan Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat tata kelola pembangunan. Pemerintah dapat mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi

82 - Honest Dody Molasy masyarakat sipil melalui insentif, pembiayaan, dan regulasi yang mendukung. Ini dapat mencakup kemitraan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur, program pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta inisiatif pemulihan bencana. 5. Memperkuat Institusi dan Kapasitas Penting untuk memperkuat institusi dan kapasitas pemerintah dan lembaga pembangunan untuk mengelola dan mendukung proses tata kelola yang efektif. Ini melibatkan pembangunan kapasitas staf, peningkatan sistem administrasi dan manajemen, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Investasi dalam pembangunan kapasitas ini akan membantu memastikan bahwa tata kelola pembangunan dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut secara bersama-sama, pemerintah dan lembaga pembangunan dapat mengoptimalkan faktor-faktor determinan keberhasilan dalam tata kelola pembangunan, sehingga mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat secara luas.

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 83 RANGKUMAN Pentingnya tata kelola efektif dalam pembangunan tercermin dalam kemampuannya untuk menciptakan landasan yang kuat bagi kinerja organisasi yang optimal dan berkelanjutan, melalui praktik-praktik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang aktif. Sementara itu, faktor-faktor determinan keberhasilan dalam tata kelola pembangunan meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, akses informasi, kolaborasi lintas-sektor, dan penguatan institusi. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor ini melalui langkah-langkah seperti mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kapasitas institusi, pemerintah dan lembaga pembangunan dapat mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat secara luas.

84 - Honest Dody Molasy EVALUASI Analisa Kasus 1. Bacalah kasus yang diberikan dengan cermat, identifikasi tantangan, masalah, atau situasi yang dihadapi organisasi atau lembaga yang terkait dengan tata kelola efektif dan pembangunan. 2. Identifikasi elemen-elemen kunci dari tata kelola efektif yang terlibat dalam kasus tersebut. Faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas-sektor dapat menjadi fokus analisis Anda. 3. Evaluasi sejauh mana tata kelola efektif telah diterapkan dalam konteks kasus. Tinjau kebijakan, prosedur, atau praktik yang telah diterapkan dan identifikasi kekuatan dan kelemahannya. 4. Selanjutnya, identifikasi faktor-faktor determinan keberhasilan governance yang mungkin memengaruhi hasil akhir kasus. Tinjau sejauh mana transparansi, partisipasi masyarakat, akses informasi, kolaborasi, dan kapasitas institusi telah memainkan peran dalam penyelesaian kasus. 5. Buat analisis mendalam tentang dampak langkah-langkah yang diambil atau keputusan yang diambil oleh organisasi atau lembaga dalam menghadapi tantangan atau masalah

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 85 yang dihadapi. Tinjau keberhasilan atau kegagalan tindakan yang diambil dan identifikasi pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. 6. Terakhir, buat rekomendasi untuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan tata kelola efektif dan meningkatkan faktor-faktor determinan keberhasilan governance dalam konteks kasus tersebut. Rekomendasi Anda harus didukung oleh analisis yang kuat dan dapat diterapkan secara praktis untuk meningkatkan situasi yang dihadapi organisasi atau lembaga.

86 - Honest Dody Molasy

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 87 Bab 5 DAC dan ODA dalam Pembangunan Internasional

88 - Honest Dody Molasy alam pembelajaran mengenai Development Assistance Committee (DAC) dan Official Development Assistance (ODA) dalam konteks Pembangunan Internasional, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran kunci DAC dalam mendorong pembangunan global. Mereka akan mengeksplorasi peran DAC sebagai forum untuk koordinasi dan kolaborasi antar negara donor dalam menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-negara penerima. Selain itu, mahasiswa akan memahami esensi dari Official Development Assistance (ODA) sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan di negara-negara berkembang. Mereka akan menelusuri berbagai bentuk bantuan yang disediakan melalui ODA, termasuk bantuan keuangan, teknis, dan kemanusiaan, serta memahami peran ODA dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Melalui pemahaman ini, mahasiswa akan dapat menghargai kompleksitas dan relevansi DAC dan ODA dalam upaya mendorong pertumbuhan dan kemajuan di tingkat internasional. A. Peran DAC dalam Mendorong Pembangunan Development Assistance Committee (DAC) adalah sebuah forum multilateral yang didirikan pada tahun 1960 di bawah Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Tujuan utama DAC adalah memfasilitasi kerjasama antar negara donor dalam menyediaD

Globalisasi dan Transformasi Pembangunan Internasional - 89 kan bantuan pembangunan kepada negara-negara penerima. Anggota DAC terdiri dari negara-negara maju yang secara aktif terlibat dalam menyediakan bantuan pembangunan dan berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas serta koordinasi bantuan mereka. Forum ini menjadi penting karena menyediakan platform bagi negara-negara donor untuk bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penyediaan bantuan, sehingga dapat mengoptimalkan dampak positifnya di negara-negara penerima. Salah satu peran utama DAC adalah menyusun pedoman dan prinsip-prinsip yang mengatur penyediaan bantuan pembangunan. Ini termasuk pedoman tentang transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas bantuan, yang membantu mengarahkan negara-negara donor dalam menyusun kebijakan dan praktik yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Selain itu, DAC juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap programprogram bantuan dan inisiatif pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara anggotanya, guna memastikan bahwa bantuan tersebut berdampak positif dan sesuai dengan kebutuhan negara-negara penerima. Seiring berjalannya waktu, DAC telah berkembang menjadi platform yang luas untuk dialog dan kerjasama internasional dalam pembangunan. Selain membahas aspek praktis bantuan, DAC juga memperluas peran dan ruang lingkupnya untuk mengatasi isu-isu pembangunan global yang lebih luas, seperti perubahan iklim, ketahanan

90 - Honest Dody Molasy pangan, dan kesetaraan gender. Hal ini mencerminkan evolusi kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat global dan pentingnya kerjasama internasional yang terkoordinasi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. DAC juga berperan dalam mempromosikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kerjasama internasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) PBB. Melalui kerjasama dengan organisasi internasional dan regional lainnya, DAC membantu memobilisasi sumber daya dan dukungan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat kapasitas institusi di negara-negara berkembang. (Dieleman et al., 2016) Secara keseluruhan, DAC merupakan sebuah entitas penting dalam arsitektur bantuan internasional, yang berperan dalam mempromosikan koordinasi, efektivitas, dan keberlanjutan bantuan pembangunan global. Melalui kerjasama dan inisiatif yang diusungnya, DAC terus berupaya meningkatkan dampak positif bantuan pembangunan serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan global yang lebih luas.