LAPORAN AKHIR PP BENGKULU TAHUN 2019

LAPORAN
PENINDAKAN PELANGGARAN

BAWASLU
PROVINSI BENGKULU

PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2019

Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu

Asalamualikum Wr.Wb
Salam Sejahtera
Om Suwastiyastu
Salam Kebajikan

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah S.W.T. yang
telah menganugrahkan nikmat sehat serta mencurahkan kasih sayang-Nya
sehingga kita dapat menjalakan tugas kita secara optimal. Tak lupa pula
sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan dengan rasa cinta kita kepada
Baginda Nabi Muhamad S.A.W., sang Revolusioner Islam, yang telah
membuka jalan untuk umat-Nya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang
terang-benderang seperti yang kita rasakan hingga detik ini.
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan
Pemilu”
Pelaksanaan pemilu yang menganut asas Langsung, Umum , Bebas dan
Rahasia serta Jujur dan Adil, yang menjadi landasan kerja para
penyelenggara pemilu sehingga menjadikan pelaksanan Pemilu yang
berintegritas, akuntabel, dan berkualitas sehingga terjadinya sistem
demokrasi yang substantif.
Untuk itu agar demokrasi substanstif yang termanifestasi dalam pemilu yang
berintegritas, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu haruslah
serius dalam setiap langkah-langkah pengawasan Pemilihan Umum, yang di
dukung dari berbagai element sehingga terwujudnya demokrsi substantif
yang diinginkan oleh setiap warga Negara Indonesia, salah satu bentuk
tanggung Jawab dan wewenang Bawaslu adalah menangani Pelanggaran
Pemilu, yang di amanatkan Undang-undang. Adapun defisi penindakan
Pelangaran yang menjadi pintu dalam peneyelesaian pelanggaran pemilu
yang berkoordinasi dengan setiap element-element internal maupun eksternal
sehingga dapat meneyelesaikan semua kerja-kerja penindakan dengan sangat
optimal.

ii

Laporan ini di susun oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan penanganan
pelanggaran Pemilu di setiap tahapan pemilu Tahun 2019 yang di tangani
oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Terakhir, mewakili Bawaslu Pervinsi Bengkulu kami menyampaikan terima
kasih kepada seluruh pihak terkait, kepada seluruh unsur-unsur yang ada di
Bawaslu, seluruh jajaran dan Pimpinan Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu
Provinsi, Pimpinan Bawaslu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu,
serta seluruh staf yang selalu semangat, dan bekerja keras dalam
penyusunan laporan ini serta secara umum demi terwujudnya sistem
demokrasi yang substantif dengan asas Luber dan Jurdil.

Bengkulu, Agustus 2019
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Bengkulu,

Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.

iii

“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan

Pemilu”

“ Besamo Rakyat Awasi Pemilu,
Besamo Bawaslu Tegakkan Keadilan

Pemilu”

iv

DAFTAR ISI

i Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu i.
ii Tag line Bawaslu ii.
iii Daftar Isi iii.
iv Daftar Tabel iv.
v Daftar Diagram vi.

BAB I Pendahuluan 1.
a. Latar Belakang 3.
b. Dasar Hukum Penyusunan Laporan 3.
c. Ruang Lingkup 3.
d. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan 3.

BAB II Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu 4.
Kabupaten/Kota

a. Tugas 4.

b. Wewenang 6.

c. Kewajiban 7.

BAB III Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu 8
8
a. Kelembagaan 9
11
b. Struktur

c. Tugas dan Fungsi

BAB IV Persiapan Penindakan Pelanggaran Pada 12
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

a. Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilu 12
b. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Gakkumdu 12
c. Penguatan Kapasitas dalam Penindakan Pelanggaran 14

v

d. Rapat Koordinasi 14.
e. Rapat Kerja Teknis 15.
f. Pelatihan Penyidik 16.
g. Pelatihan Jaksa 16.

BAB V Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan 17.
Pemilu Tahun 2019

a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu 17.

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 31.

c. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran 51.
Pemilu

d. Pengambilalihan Temuan/Laporan Dugaan 52.
Pelanggaran Pemilu

e. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan 52.
Pelanggaran Pemilu

f. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilu 53.

BAB VI Hambatan Dan Capaian Penindakan Pelanggaran 55.
Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

a. Hambatan dan Kendala Penindakan Pelanggaran Oleh 55.
Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019.

b. Keberhasilan Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu 56.
Provinsi Bengkulu Pada Penyelenggaraan Pemilu
Tahun 2019.

BAB VII Penutup 58.
58.
a. Kesimpulan 58.

b. Rekomendasi

vi

DAFTAR TABEL

No. Nomor Tabel Judul Tabel Hal.
1. Tabel 5.1.
2. Tabel 5.2. Rekapitulasi Data Temuan Dugaan 17
3. Tabel 5.3. Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi 18
4. Tabel 5.4. Bengkulu 20
5. Tabel 5.5. 20
6. Tabel 5.6A. Rekapitulasi Temuan Dugaan 22
7. Tabel 5.6B. 23
Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi 24
8. Tabel 5.7.
9. Tabel 5.8. per Tahapan 26
10. Tabel 5.9. 28
Jumlah Temuan Pelanggaran 31
11. Tabel 5.10.
Administrasi Pemilu Bawaslu Provinsi 35

Bengkulu

Temuan Administratif Pemilu oleh
Bawaslu Kab/Kota diteruskan kepada
Bawaslu Provinsi Bengkulu

Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh
Bawaslu Provinsi Bengkulu

Jumlah Temuan Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota tentang tindak
pidana Pemilu di Provinsi Bengkulu

Jumlah Temuan Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota tentang tindak
pidana Pemilu di Provinsi Bengkulu di
Pengadilan

Kategori Terlapor dalam temuan
Tindak Pidana Pemilu

Temuan Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten Kota tentang pelanggaran
Hukum Lainnya di Provinsi Bengkulu

Penerimaan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Anggota DPR, DPD dan
DPRD dan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden

Rekapitulasi Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan Umum Per

Tahapan yang masuk ke Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

se-Provinsi Bengkulu

vii

12. Tabel 5.11. Laporan Pelanggaran Administrasi 39
13. Tabel 5.12. Pemilu yang diterima oleh Bawaslu 43
14. Tabel 5.13A. Provinsi Bengkulu 44
15. Tabel 5.13B. 45
Rekapitulasi Laporan Kode Etik yang
16. Tabel 5.14. diterima oleh Bawaslu Provinsi dan 48
Kabupaten/Kota di Bengkulu

Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu

pada Bawaslu Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu

pada Bawaslu Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

yang diteruskan ke Pengadilan

Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana
Pemilu

viii

DAFTAR DIAGRAM

No. Nomor Diagram Judul Diagram Hal.
1. Diagram 5.1.
Kecenderungan dugaan Tindak Pidana 25
2. Diagram 5.2. pada Temuan Provinsi dan Kabupaten
Kota di Bengkulu
3. Diagram 5.3.
4. Diagram 5.4A. Penghentian Penanganan Temuan 26
Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu
5. Diagram 5.4B. pada Pembahasan I, II dan III

6. Diagram 5.5. Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran 29
7. Diagram 5.6. Hukum Lainnya di Provinsi Bengkulu

8. Diagram 5.7. Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu 37
di Provinsi Bengkulu untuk Pemilu
9. Diagram 5.8. Legislatif
10. Diagram 5.9.
11. Diagram 5.10. Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu 38
12. Diagram 5.11. di Provinsi Bengkulu untuk Pemilu
Presiden & wakil Presiden
13. Diagram 5.12.
Penerimaan Laporan Pelanggaran 41
14. Diagram 5.13
15. Diagram 5.14 Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

Rekapitulasi Penerimaan Laporan 42
Administrasi oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota

Jumlah Rekapitulasi Penannganan 44
Pelanggaran Administrasi dengan
Pemeriksaan Acara Cepat

Penerimaan Laporan Pelanggaran 47
Kode Etik

Kecenderungan Laporan Tindak 47
Pidana Pemilu yang Diterima

Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu 48

Penghentian Penanganan Laporan 49
Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu
pada Pembahasan I dan II

tindak lanjut instansi terkait atas 50
Rekomendasi Bawaslu yang
bersumber dari Laporan

Laporan dugaan Pelanggaran hukum 51
Lainnya

Temuan dan Laporan yang 52

dilimpahkan Provinsi kepada Bawaslu

ix

16. Diagram 5.15 Kabupaten/Kota

Temuan dan Laporan yang diambil
alih oleh Provinsi dari
Kabupaten/Kota dan Kabupaten /Kota
Dari Kecamatan

x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang dilaksanakan

serentak untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif telah berakhir dengan
ditetapkannya Hasil Pemilu oleh KPU pada tanggal 21 Mei 2019. Berkaitan
dengan hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi
Bengkulu beserta jajarannya di Provinsi Bengkulu telah melakukan kerja-kerja
pengawasan pemilu secara optimal untuk mendukung suksesnya
penyelenggaraan pemilu, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan fungsi
pengawasan yang terbagi dua menjadi strategi di Bawaslu, yaitu fungsi
pencegahan dan fungsi penindakan, Bawaslu provinsi Bengkulu juga telah
melaksanakan perannya dengan menjalankan dua strategi tersebut. Khusus
untuk penindakan pelanggaran, sesuai dengan arahan Koordinator Divisi
Penindakan Bawaslu RI, Ibu Ratna Dewi Pettalolo, data penindakan Bawaslu
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait
dengan hasil kerja Bawaslu. Maka oleh sebab itu diperlukan suatu laporan
yang tepat dan akurat yang berkaitan dengan fungsi penindakan, khususnya
adanya data penindakan yang cepat, tepat dan akurat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan sebuah
Badan yang secara garis besar mempunyai tugas untuk mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilu legislatif, presiden dan wakil
presiden serta pemilihan kepala daerah. Dalam tugas tersebut Bawaslu
memiliki sistem hierarki, yaitu sistem pengawasan pemilu oleh pengawas
pemilu secara berjenjang, dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat, dan
dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Dalam kewenangannya Bawaslu juga diberi kewenangan untuk
melakukan pembinaan ke jajaran di bawahnya, termasuk pembinaan terkait
nilai-nilai kebangsaan. Dimana dalam menjalankan kewenangan tersebut
Bawaslu membuat sebuah kegiatan dengan tema Bimbingan Teknis untuk
membuat suatu pemahaman persepsi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan
pemahaman tentang kebawasluan.

Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan
negara yang demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik, wilayah

1

Negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menyebar
di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut
penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas
yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemilu secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh
penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan
akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dalam rangka melaksanakan amanat dan ketentuan Pasal 98 ayat (2)
huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa
Bawaslu Provinsi dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu memiliki
tugas untuk menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada
Bawaslu atas dugaan kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak
pidana Pemilu di wilatah Provinsi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 100
huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Provinsi juga
diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
RI sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan
kebutuhan.

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang–undang. Pemilihan Umum adalah salah satu
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih perwakilannya di parlemen.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlangsung sejak
bulan Oktober 2017 dan berakhir pada Oktober 2019 tak terlepas dari
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh Lembaga
Penyelenggara, Peserta maupun pihak lain seperti Aparatur Sipil Negara dan
lainnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara
Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang salah satu tugasnya berdasarkan Undang-
undang Nomor 7 tahun 2017 adalah melakukan Penindakan terhadap
Pelanggaran Pemilu. Dalam melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran
Pemilu Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bawaslu dibantu oleh
jajaranya sampai ke tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara, maka
Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai salah satu perpanjangan tangan Bawaslu
Republik Indonesia selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 juga

2

menangani Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di
wilayah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu bagi Bawaslu
Provinsi Bengkulu untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil
penindakan pelanggaran kepada Bawaslu Republik Indonesia.

B. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tomor 7 Tahun 2018 tentang

Penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tomor 8 Tahun 2018 tentang Tata

cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif dan Administratif TSM;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra

Penegakan Hukum Terpadu;
e. Surat Bawaslu RI Nomor 1288/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2019 perihal

Laporan Divi Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari laporan ini adalah laporan penindakan pelanggaran

yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bawaslu Kabupaten/Kota se-
Provinsi Bengkulu hingga ke jajaran panwas Kecamtan se-Provinsi Bengkulu.
D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai bentuk laporan
hasil penindakan pelanggaran pemilu di wilayah Provinsi Bengkulu.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai
pelaksanaan dari menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017, serta sebagai bentuk laporan kepada Bawaslu terkait dengan proses
penindakan pelanggaran Pemilu yang telah ditangani oleh jajaran Pengawas
Pemilu di Provinsi Bengkulu dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data
penanganan pelanggaran yang telah ditangani.

3

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU PROVINSI

Dalam proses kerjanya Bawaslu Provinsi Bengkulu serta Divisi
Penindakan Pelanggaran mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang
akan dituliskan di bawah ini. Hal-hal apa yang menjadi tugas dan wewenang
sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 97, Pasal 98, Pasal
99 dan Pasal 100 adalah sebagai berikut:

A. Bawaslu Provinsi bertugas:
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
1) Pelanggaran Pemilu; dan
2) Sengketa proses Pemilu;
b. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi,
yang terdiri atas:
1) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
2) pemutaktriran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap;
3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD provinsi;
4) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD
provinsi;
5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilu;
8) pengtritungan suara di wilayah kerjanya;
9) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
10) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan
oleh KPU Provinsi;
11) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
12) penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi.
c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

4

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang
terdiri atas:
1) putusan DKPP;
2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
kabupaten / Kota;
4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
provinsi;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa
proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di
wilayah provinsi;

b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan
mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah
daerah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di
wilayah provinsi.

Dalam melakukan fungsi penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi
juga bertugas:

a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu
atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau
dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;

5

b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah provinsi;

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah
provinsi;

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
dan

e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu
di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi
bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di
wilayah provinsi;

b. memverilikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses
Pemilu di wilayah provinsi; ,

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah provinsi;
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah

provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses
Pemilu; dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

B. Bawaslu Provinsi berwenang:
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta
merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada
pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap
pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Pemilu;
e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu
Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila
Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi

6

atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang
berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran
Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah
mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

C. Bawaslu Provinsi berkewajiban:
a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai
dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan
kebutuhan;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di
tingkat provinsi;
e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7

BAB III

SENTRA GAKKUMDU PROVINSI BENGKULU

A. Kelembagaan
Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu

adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri
dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian
Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau
Kejaksaan Negeri.

Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah satuan
pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada
tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa. Kejaksaan Tinggi adalah
lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang
berkedudukan di ibu kota provinsi dan merupakan kesatuan hierarkis dengan
Kejaksaan.

Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang selanjutnya disebut Penyidik
adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu yang berasal dari Polri yang diberi
wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu.
Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum tindak pidana Pemilu untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Maksud dan tujuan dari dibentuknya Sentra Gakkumdu sendiri adalah
sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan
tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi, dan untuk
terwujudnya kerjasama dan sinergisme dalam rangka tercapainya penegakan
hukum tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak
memihak. Di satu sisi, keberadaan Sentra Gakkumdu ini merupakan suatu
kebutuhan. Hal ini dilihat dari realitas pelanggaran pidana yang terjadi, dan
bagaimana sistem hukum acara pidana kita bekerja di saat Pemilu. Kemudian,
dari perspektif hukum acara pidana, kita mengetahui proses dimulai dengan

8

mengidentifikasi bilamana suatu tindakan tersebut termasuk suatu tindak
pidana. Proses identifikasi ini kemudian berlanjut dengan mekanisme untuk
menemukan pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku atas tindak pidana yang
terjadi, beserta alat-alat bukti untuk mendukung dugaan tersebut untuk
kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang, namun perlu
diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya batasan waktu, di
mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap proses
penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan
salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak
pidana Pemilu.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 31 Tahun 2018 Tentang
Sentra Penegak Hukum terpadu, pada Bab 2 pasal 2 ayat 1 berbunyi
Penanganan tindak Pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara
terpadu oleh Gakkumdu. Dalam hal tersebut, sehingga diperlukannya struktur
organisasi Gakkumdu, yang mana berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 31
Tahun 2018 pada pasal 5 ayat 1 bahwa keanggotaan Gakkumdu terdiri atas
Pengawas Pemilu, Polri dan kejaksaan Agung.

B. Struktur

SUSUNAN PERSOIL TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1. Ketua Bawaslu Provinsi Penasihat

2. Kapolda Bengkulu Penasihat

3. Kajati Bengkulu Penasihat

4. Anggota Bawaslu Provinsi Pembina

5. Direskrimum Polda Bengkulu Pembina

6. Aspidum Kejati Bengkulu Pembina

7. Koordinator DPP Bawaslu Provinsi Ketua Koordinator

8. Kasubdit I Kamneg Polda Bengkulu Koordinator

9. Koordinator Kejati Bengkulu Koordinator

TIM PELAKSANA

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

1. Patimah Siregar, M.Pd. Anggota Bawaslu Anggota
Provinsi

9

2. Dodi Herwansyah, S.Pd., Anggota Bawaslu Anggota
M.M. Provinsi
Anggota
3. Lopian Hidayat, S.E., M.Si. Kepala Sekretaritat
Bawaslu Provinsi Anggota

4. Sholehin, S.H., M.Si. Kasubbag H2AL Bawaslu Anggota
Provinsi
Anggota
5. Apriyanto Kurniawan, S.IP. Kasubbag TP3 Bawaslu Anggota
Provinsi
Anggota
6. Irfan Yudha Oktara, S.H Staf Bawaslu Provinsi Anggota
Anggota
7. Firnandes Maurisya, S.H., Staf Bawaslu Provinsi Anggota
M.H. Anggota
Anggota
8. Heru Kuswoyo, S.Si. Staf Bawaslu Provinsi
Anggota
9. Armansyah, Am.Kom. Staf Bawaslu Provinsi Anggota
Anggota
10. Andri Tresna Gumilar, S.Si. Staf Bawaslu Provinsi Anggota

11. Sania Hayati, S.E. Staf Bawaslu Provinsi Anggota

12. Sugianti, S.Pd.,M.H. Staf Bawaslu Provinsi Anggota

13. Akbp. Anjas Gautama Putra Wadireskrimum Polda Anggota
Bengkulu Anggota
Anggota
14. Ipda. Muslim, S.Sos. Penyidik Polda Bengkulu
Anggota
15. Ipda. Doni Juniansyah Penyidik Polda Bengkulu
Anggota
16. Bripka. Patar Tambunan Penyidik Polda Bengkulu
Anggota
17. Bripda. M. Abdu Zokar Penyidik Polda Bengkulu
Dayev

18. Bripda. Dedy Kurniawan, Penyidik Polda Bengkulu
S.H.

19. Bripda. Indra Kusuma W. Penyidik Polda Bengkulu
S.Kom

20. Briptu. Febriwanson Penyidik Polda Bengkulu

21. Briptu. Andika Nugraha Penyidik Polda Bengkulu

22. Jeferson Hutagaol, S.H., Kasi Tp. Kamnegtibum
M.H. dan TPUL Kejati
Bengkulu

23. Andi Hendrajaya, S.H., M.H. Kasi Tp. Orang dan
Harta Benda Kejati
Bengkulu

24. Alven Oktarizah, S.H., M.H. Kasi Tp. Terorisme dan
Lintas Negara Kejati
Bengkulu

25. Depa Sulistini, S.H., M.H. Kasi Tp. Narkotika dan

10

26. Herlia Agustina, S.H., M.H. ZAL Kejati Bengkulu Anggota
Anggota
27. Sri Rahmi Gustiani, S.H., Jaksa Fungsional Kejati Anggota
M.H. Bengkulu Anggota
Anggota
28. Yenti Kosnita, S.H. Jaksa Fungsional Kejati
Bengkulu
29. Suardison, S.H.
Jaksa Fungsional Kejati
30. Novan Jaya Raflesia, Am.d Bengkulu

Staf PIDUM Kejati
Bengkulu

Staf PIDUM Kejati
Bengkulu

C. Tugas dan Fungsi
a. Tugas Sentra Gakkumdu Provinsi sebagai Berikut:
1. Melakukan Koordinasi Antara Para Pihak dalam Proses Penanganan
Tindak Pidana Pemilu;
2. Menyampaikan Laporan pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana
Pemilu Kepada Sentra Gakkumdu.

b. Fungsi Sentra Gakkumdu Provinsi adalah :
1. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak
pidana Pemilu
2. Sebagai forum koordinasi antara Para Pihak dalam proses
penanganan Tindak Pidana Pemilu
3. Pelaksanaan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu
4. Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilu
5. Pertukaran data dan/atau informasi
6. Peningkatan Kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana
Pemilu
7. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan
dugaan Tindak Pidana Pemilu

11

BAB IV

PERSIAPAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilu
1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana pendukung dalam penanganan pelanggaran Pemilu
di jajaran Bawaslu Provinsi Bengkulu, dinilai masih terdapat kekurangan,
khususnya jumlah SDM yang belum cukup karena masih terdapat staf
yang memiliki lebih dari satu job desk. Kemudian terkait ruangan atau
gedung yang kurang memadai, karena ruangan penanganan pelanggaran
masih tergabung dengan ruangan penyelesaian sengketa dan Tim
Pemeriksa daerah untuk Kode etik.
Untuk sarana pendukung berupa regulasi dapat dirasakan sudah
memadai dalam melaksanakan proses penanganan pelanggaran, hanya
dirasakan masih kurangnya waktu penanganan yang diatur, apalagi
ditambah dengan kebutuhan waktu untuk memilah jenis pelanggaran
yang telah dilakukan karena banyaknya jenis-jenis pelanggaran pemilu.
2. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilihan Umum
Untuk peningkatan kapasitas Pengawas Pemilihan Umum di wilayah
Provinsi Bengkulu sudah dilakukan Bimbingan Teknis dan rapat kerja
teknis terkait penanganan pelanggaran pemilu serta untuk tindak pidana
pemilu sudah dilaksanakan rapat koordinasi bersama kepolisian dan
kejaksaan dalam rangka pelatihan penyidik dan jaksa di wilayah provinsi
Bengkulu.
Kemudian untuk supervisi ke jajaran pengawas pemilu di wilayah provinsi
Bengkulu, telah dilakukan sipervisi penanganan pelanggaran secara
langsung turun ke daerah untuk kasus yang dinilai cukup berat dan untuk
kasus yang dinilai tidak terlalu berat dilakukan koordinasi via telpon dan
email.

B. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Gakkumdu Nomor
1. Surat Keputusan Gakkumdu Provinsi Kab/Kota Sentra

Untuk Surat Keputusan Sentra Gakkumdu adalah SK
0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan

12

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019
yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI dan SK tersebut bersifat
nasional.
2. Struktur Organisasi Gakkumdu Provinsi Kab/Kota
Untuk struktur organisasi Sentra Gakkumdu Provinsi berdasarkan pada
Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu,
yang terdiri dari Penasihat yaitu, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu,
Kapolda Bengkulu dan Kajati Bengkulu. Pembina yaitu Anggota Bawaslu
Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Direskrimum
Polda Bengkulu dan Aspidum Kejati Bengkulu. Koordinator yatiu, Anggota
Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran,
Kasubdit I Kamneg Reskrimum Polda Bengkulu dan Koordinator Pidum
Kejati Bengkulu. Serta Anggota yang terdiri dari Penyidik Polda Bengkulu,
Jaksa Penuntut Umum Kejadi Bengkulu serta Anggota, Pejabat dan Staf
yang menangani bidang penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi
Bengkulu.
Untuk struktur organisasi Sentra Gakkumdu Kab/Kota juga berdasarkan
pada Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra
Gakkumdu, yang terdiri dari Penasihat yaitu, Ketua Bawaslu Kab/Kota se-
Provinsi Bengkulu, Kapolres/ta dan Kajari Kab/Kota se-Bengkulu.
Pembina yaitu Anggota Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Kasat Reskrim Polres/ta se-
provinsi Bengkulu dan Kasi Pidum Kejari se-Provinsi Bengkulu.
Koordinator yatiu, Anggota Bawaslu Kab/Kota se-provinsi Bengkulu
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Penyidik yang ditunjuk
Polres/ta dan Jaksa yang ditunjuk kejari se-Provinsi Bengkulu. Serta
Anggota yang terdiri dari Penyidik Polres/ta, Jaksa Penuntut Umum Kejari
serta Anggota, Pejabat dan Staf yang menangani bidang penanganan
pelanggaran Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu.
3. Jumlah Penyidik Polri pada Gakkumdu Provinsi dan Kab/Kota
Untuk jumlah penyidik di Sentra gakkumdu Provinsi 9 orang dan penyidik
di Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebanyak 60 orang yang terdiri dari
6 orang per kabupaten/kota.
4. Jumlah Jaksa Penuntut Umum pada Gakkumdu Provinsi dan Kab/Kota
Untuk jumlah Jaksa Penuntut Umum di Sentra gakkumdu Provinsi 5 orang
dan Jaksa Penuntut Umum di Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota
sebanyak 30 orang yang terdiri dari 3 orang per kabupaten/kota.

13

5. Pelatihan Penyidik Anggota Gakkumdu Provinsi dan Kab/Kota
Untuk Pelatihan Penyidik Anggota Gakkumdu Provinsi dan Kab/Kota
sudah dilakukan dua kali, yang pertama di tingkat nasional dan yang
kedua di tingkat Provinsi Bengkulu.

C. Penguatan Kapasitas dalam Penindakan Pelanggaran
Untuk melakukan penguatan kapasitas penindakan pelanggaran Pemilu

Tahun 2019. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan Rapat Koordinasi (Rakor)
dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis). Adapun tujuan dari diadakannya Rakor
dan Rakernis ini untuk meningkatkan pengetahuan dan penguatan Bawaslu
Kabupaten/Kota dan staff Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas,
Wewenang dan Kewajiban dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD,
serta pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019. Baik dalam
penanganan pelanggaran administratif, tindak pidana, Kode Etik
Penyelenggara Pemilu dan Pelanggaran Hukum lainnya.

D. Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tahapan

Pemilihan Umum di ikuti diikuti Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Staf Divisi Penindakan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten/Kota serta dibekali Materi yang disampaikan oleh
Pimpinan, Tim Asistensi dan Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu. Adapun maksud
dan tujuan dari penyelenggaraan Rakor tersebut adalah :

1. Mewujudkan Keadilan dalam menangani Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu;

2. Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisien, Konsisten, standar dan
sistematis;

3. Memahami Tugas dan Kewajiban Pengawas Pemilu dalam melakukan
proses Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu;

4. Mengatur strategi, menyusun alur, mekanisme dan prosedur dalam
penanganan pelanggaran;

5. Memberikan motivasi, arahan, saran dan petunjuk kepada Peserta
Rakor sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;

6. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar melaporkan kepada
Pengawas Pemilu, jika menemukan dugaan Pelanggaran Pemilu yang
dilakukan oleh Peserta Pemilu;

14

Dalam menangani dan menindak Pelanggaran Tahapan Pemilu, agar
Pengawas Pemilu:
1. Sigap dan tanggap, khususnya dalam menerima laporan menangani

dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilu dan menindak pelanggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja
masing-masing;
2. Tetap menjalin Kerjasama dalam internal lembaga, menjalin
komunikasi di internal lembaga dan koordinasi ke Bawaslu Provinsi
Bengkulu.

E. Rapat Kerja Teknis
Dalam rangka persiapan menangani dan menindak pelanggaran dalam

penyelenggaran pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan
Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019. Bawaslu Provinsi Bengkulu
melaksanakan Rapat Kerja Teknis di ikuti Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota,
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Staf Divisi Penindakan
Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta dibekali Materi yang disampaikan
oleh Pimpinan, Tim Asistensi dan Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan
metode Paparan Ceramah, Diskusi dan Simulasi Kasus.
Dalam menangani dan menindak Pelanggaran Pemilu, agar Pengawas Pemilu:

1. Mempersiapkan strategi dan melaksanakan prosedur penanganan
pelanggaran;

2. Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisien, Konsisten, standar dan
sistematis;

3. Mewujudkan Keadilan dalam menangani Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu;

Harapannya dengan adanya Rakernis ini dalam meminimalisir terjadinya
pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kepahiang, dengan pola :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dalam
Penyelenggaran Pemilihan Umum;

2. Agar melaporkan kepada Pengawas Pemilu, jika menemukan dugaan
Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu baik secara
lisan, tertulis, sms, fax, email dan telephon;

3. Adanya peran serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Media
massa dalam meminimalisir pelanggaran Pemilu.

15

F. Pelatihan Penyidik
Berdasarkan pasal 486 dan 487 Undang – Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum secara substansial dilihat dari Pola
Penanganan Tindak Pidana Pemilu bersifat khusus, diantaranya
kekhususannya adalah dalam menangani dugaan Pelanggaran Tindak Pidana
Pemilu adalah GAKKUMDU sebagai pusat aktivitas penegakan hukum Tindak
Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.

Sebagaimana surat dari Kabareskrim Polri nomor
B/5265/VIII/RES.1.24/2018/ Bareskrim tanggal 23 Agustus 2018 dan surat
Bawaslu RI nomor 1339/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2018 tanggal 24 Agustus
2018 yang pada intinya agar menghadirkan anggota Gakkumdu dari unsur
kepolisian untuk pelatihan khusus Penyelidik Tindak Pidana Pemilu yang
dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 September 2018 bertempat di Hotel
Aryaduta – Jakarta serta Pelatihan yang diselenggaran oleh Bawaslu Provinsi
Bengkulu sebagaimana surat nomor 047/K.BE/TU.03/X/2018 bertanggal 15
Oktober 2019 perihal undangan Pelatihan Penyelidik, penyidik dan Penuntut
Tindak Pidana Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Oktober
2018 di Hotel Santika Bengkulu. Dalam Pelatihan tersebut diharapkan
Penyidik dapat meningkatkan kemampuan Penyidik dalam melaksanakan
tugas-tugas penyidikan kasus dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilu.

G. Pelatihan Jaksa
Pada bulan Oktober 2018 Kejaksaan Agung mengadakan pelatihan

Jaksa dalam rangka peningkatan kapasitas penanganan tindak pidana untuk
menciptakan pemilu yang damai di Hotel di Bilangan Ancol, Jakarta Utara.

Kemudian Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi
Bengkulu sebagaimana surat nomor 047/K.BE/TU.03/X/2018 bertanggal 15
Oktober 2019 perihal undangan Pelatihan Penyelidik, penyidik dan Penuntut
Tindak Pidana Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Oktober
2018 di Hotel Santika Bengkulu. Dalam pelatihan tersebut agar Kejaksaan
sebagaimana tergabung dalam Sentra Gakkumdu dapat mendampingi
Bawaslu dalam menerima laporan dan klarifikasi dugaan pelanggaran Tindak
Pidana Pemilu, mendampingi Kepolisian dalam melakukan Penyelidikan, serta
menerima berkas perkara tindak pidana pemilu dari Penyidik Polri dan
melakukan penuntutan.

16

BAB V
PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU

TAHUN 2019

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan ketentuan di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7

Tahun 2018 Tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan

Umum bahwa temuan adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh

Pengawas Pemilu pada setiap tahapan Pemilu. Dalam menjalakan tugas,

wewenang dan kewajiban sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu

Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun

2019 telah merekap temuan berdasarkan jenis dugaan pelanggaran Pemilu

tahun 2019 yang dimulai dari tahapan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Tahun 2019 sampai dengan tahapan penetapan hasil pemilu Anggota DPRD

Kabupaten/Kota.

Temuan dugaan pelanggaran pemilu ialah Hasil pengawasan yang

terdapat dugaan pelanggaran Pemilu berdasarkan keputusan pleno Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau nama

lain, atau Panwaslu LN menjadi temuan dugaan pelanggaran. Selama

dilakukannya semua Tahapan pemilu, Bawaslu Provinsi Bengkulu bersama

jajarannya melakukan pengawasan secara aktif dengan melakukan

pengawasan setiap tahapan pemilu.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Provinsi Bengkulu

Jumlah Temuan yang Ditemukan

No Provinsi Kabupaten/Kota Ditemukan Dilimpahkan Ditangani
sendiri

Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg Pilpres

1 Bengkulu 632043

2 Kota Bengkulu 126 2 0 0 126 2

3 Bengkulu Tengah 1 0 0 0 1 0

4 Kepahiang 810081

5 Rejang Lebong 150 1 0 0 150 1

6 Lebong 520052

7 Seluma 100010

8 Bengkulu Selatan 0 0 0 0 0 0

9 Kaur 300030

10 Bengkulu Utara 5 0 0 0 5 0

11 Mukomuko 300030

TOTAL 308 9 2 0 306 9

17

5 Rejang Lebong 4 Kepahiang 3 2 Kota Bengkulu 1 Bengkulu No Provinsi

Bengkulu Kabupaten/ Tabel 5.2 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelang
Tengah Kota

6 Pilleg
126 Pilpres

1

8
150

Total

3
2

0

1
1

1 Pilleg
PilPres
Perencanaan program dan anggaran serta
penyusunan Peratruran Pelaksana

Pilleg Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar
Pilpres Pemilih

63 Pilleg Penetapan peserta Pemilu ggaran Pemilu Bawaslu Provinsi per Tahapan
120 2 Pilpres Jumlah temuan
Pilleg Penetapan Daerah Dapil
1 PilPres
Pilleg Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
81 Pilpres serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
1 141 1
Pilleg Kampanye Pemilu
Pilpres

Pilleg Masa Tenang
PilPres

51 Pilleg Pemungutan dan Penghitungan Suara
7 Pilpres

Pilleg Penetapan Hasil pemilu
Pilpres

Pilleg Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan
PilPres Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD,

dan DPRD

6 Lebong 52

7 Seluma 10

8 Bengkulu 00
Selatan

9 Kaur 3 0

10 Bengkulu 5 01
Utara

11 Mukomuko 30

TOTAL 308 9 2 0 0 0 0

Berdasarkan Rekapitulasi data Temuan Dugaan Pelanggara
dapat dikatakan bahwa dari Total Temuan sebanyak 317 yang ter
Kampanye yang merupakan Temuan terbanyak, yaitu sebanyak
Temuan Pilpres.

Dari temuan-temuan yang telah ditangani oleh Bawaslu
Pemilihan Umum Tahun 2019, baik Pemilu legislatif ataupun Pem
Anggota Legislatif (Caleg) yang banyak dilaporkan pada tahapa

1 22 2
1

3
4

3
0 0 0 0 8 0 283 9 0 0 14 0 1 0 0 0

an Pemilu yang termuat di dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 di atas,
rdiri dari Temuan Pileg 308 dan temuan Pilpres 9, pada Tahapan
k 291 Temuan yang terdiri 283 untuk Temuan Pileg dan 9 untuk

Provinsi Bengkulu dan jajaran di bawahnya pada pelaksanaan
milu presiden, trend Terlapor yang paling banyak adalah Calon
an Kampanye.

1. Pelanggaran Administratif PemiluTotal Plgr AdministrasiPilleg Disampaikan kepada BawasluDihentikan Brdsr PutusanDilanjutkan Brdsr PutusanPutusan Bawaslu TerlaporPilleg Putusan Bawaslu Terlapor TidakTerbukti BersalahPilleg Putusan Bawaslu atas TemuanProvinsi ditindaklanjutiPilleg Putusan Bawaslu atas Temuan
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPilPres RIPendahuluan BawasluPendahuluan BawasluTerbukti Bersalah PilPres Provinsi tidak ditindaklanjuti

Pemilihan Umum dan ketentuan di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 TahunPillegPilleg Pilleg Pilleg Pilpres Pilpres
2018 Tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan UmumPilpresPilpres Pilpres PilPres
bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata
cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pada pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2019
tidak ada temuan pelanggaran administratif yang ditangani oleh Bawaslu
Provinsi Bengkulu, penjelasannya akan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3 Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu
Provinsi Bengkulu

No Provinsi

1 Bengkulu - - - - - - - - - - - - - - - -
Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu
tahun 2019 juga tidak ada temuan pelanggaran administratif yang
diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ke Bawaslu Provinsi Bengkulu,
seperti yang akan di uraikan dalam tabel berikut:
Tabel 5.4. Temuan Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kab/Kota
diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu

20

N Kabupaten/ Kota Pilleg Disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Pilleg Dihentikan Brdsr Putusan Pilleg Dilanjutkan Brdsr Putusan Putusan Bawaslu Provinsi Putusan Bawaslu Provinsi Pilleg Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kab/Kota ditindaklanjuti Pilleg Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kab/Kota tidak ditindaklanjuti
o Pilpres Pendahuluan Bawaslu Provinsi Pilpres Pendahuluan Bawaslu Provinsi Terlapor Terbukti Bersalah Terlapor Tidak Terbukti

Bersalah

PilPres Pilleg Pilleg Pilpres PilPres
PilPres Pilpres

1 Kota - - - - - - - - - - - - - -
Bengkulu

2 Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -
Tengah

3 Kepahian - - - - - - - - - - - - - -
g

4 Rejang -- - -- - -- - -- - --
Lebong

5 Lebong - - - - - - - - - - - - - -

6 Seluma - - - - - - - - - - - - - -

7 Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -
Selatan

8 Kaur - - - - - - - - - - - - - -

9 Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -
Utara

10 Mukomuk - - - - - - - - - - - - - -
o

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ialah pelanggaran

terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau
janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan
Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh tahapan Penyelenggara Pemilu yang
dilakukan oleh semua jajaran pengawas Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Selama penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu
Provinsi Bengkulu dan jajarannya ada menerima dan menyelesaikan laporan
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik
yang dilakukan oleh jajaran KPU maupun oleh jajaran Bawaslu sendiri.
Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang

21

disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 5.5. Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Provinsi
Bengkulu

No Kabupaten/ Kota Pilleg Total Temuan Kode Etik Diteruskan PilPres kepada DKPP Pilleg Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah Putusan DKPP
Provinsi Terlapor Tidak

Terbukti
Bersalah

Pilpres Pilleg PilPres Pilleg
Pilpres

1 Bengkulu Kota 1 11
Bengkulu 1 11
2 Bengkulu
Tengah
3
4 Kepahiang
5
6 Rejang
7 Lebong
8
9 Lebong
10
11 Seluma

Bengkulu
Selatan

Kaur

Bengkulu
Utara

Mukomuko

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas terdapat Temuan Pelanggaran yang
diteruskan ke DKPP oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu
Kabupaten Mukomuko, masing-masing sebanyak 1 temuan dan keduanya
pada tahapan perekrutan penyelenggara/pengawas pemilu adhoc. Dari
Temuan yang diteruskan ke DKPP tersebut keduanya diputuskan terbukti
bersalah, untuk temuan dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melaporkan
salah satu oknum Panwaslu Kecamatan yang diduga meminta imbalan saat
perekrutan Panwaslu Desa/Kelurahan, dan oknum tersebut telah
diberhentikan sebagaimana putusan DKPP. Kemudian untuk temuan Bawaslu
Kabupaten Mukomuko melaporkan salah satu Anggota KPU Kabupaten
Mukomuko yang diduga menjanjikan kelulusan untuk beberapa orang PPK,
dan putusan DKPP menyatakan bahwa terbukti dan diberi teguran.

22

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran

dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Berdasarkan Perbawaslu Nomor
31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyatakan
bahwa penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap
secara terpadu oleh Gakkumdu.

Tindak Pidana Pemilu ialah tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Pada pemilu 2019 di
Provinsi Bengkulu menangani temuan tindak pidana pemilu selama tahapan
Pemilu 2019, temuan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh
Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.6A. Jumlah Temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
tentang tindak pidana Pemilu di Provinsi Bengkulu

Provinsi Kabupaten/ kota Pilleg Total temuan dugaan Pilleg Tidak ditingkatkan ke Penyidikan Ditingkatkan ke Pilleg Perkara di Hentikan di Pilpre tingkat penyidikan(SP3) Perkara yang PilPre diteruskan ke TahapPenuntutan Perkara yang dihentikan di tingkat Perkara yang di
Pilpre tindak pidana Diterima Penyidikan penuntutan limpahkan ke
Pengadilan
s
PilPre s Pilleg s Pilleg s Pilleg Pilpre Pilleg
Pilpre s Pilpre

s s

Bengkulu 1 1 11
1 11
Kota 1
Bengkulu 1 11 1
Bengkulu 1 11
Tengah 1
Kepahiang 11
Rejang 1
Lebong
Lebong

Seluma
Bengkulu
Selatan
Kaur
Bengkulu
Utara

23

Tabel 5.6B. Jumlah Temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
tentang tindak pidana Pemilu di Provinsi Bengkulu di Pengadilan

Provinsi Kabupaten/ kota Pilleg Perkara yang diputus Bebas Perkara yang tidak diajukan Perkara yang diajukan upaya Putusan Banding yang Putusan PT yang menyatakan Putusan PN Salah dalam PilPres penerapan Hukum dan mengadili Putusan Hukuman Percobaan Pilleg Putusan Hukuman kurungan dan denda
Perkara yang diputus Bersalah upaya hukum hukum menguatkan Putusan PN sendiri

PilPres Pilleg Pilleg Pilleg Pilleg Pilleg Pilleg PilPres
PilPres PilPres PilPres PilPres PilPres

Bengku
lu

Selu 1 111
ma 1 1 11
Lebon
g

Berdasarkan tabel 5.6A di atas, untuk temuan dugaan tindak pidana
pemilu yang terjadi di Provinsi Bengkulu terdapat sebanyak 6 kasus. Dari 6
kasus tersebut 1 kasus berkaitan dengan pilpres dan 5 kasus lainnya
berkaitan dengan pileg. Untuk kasus pilres, yaitu temuan hasil pengawasan
Bawaslu Provinsi Bengkulu yang diduga terjadi penggunaan fasilitas Negara
saat pelaksanaan kampanye oleh peserta kampanye dan setelah dibahas dua
kali di Sentra Gakkumdu kasus tersebut dinaikkan penanganannya ke tahap
penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polda Bengkulu, maka
pada pembahasan ketiga Sentra gakkumdu, kasus tersebut dihentikan
dengan alas an tidak terpenuhinya beberapa unsur dalam pasal, yaitu Pasal
521 jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian untuk 1 kasus temuan yang terjadi di Kabupaten Rejang
Lebong, pada pembahasan pertama Sentra Gakkumdu kasus tersebut sudah
dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana
pemilu sebagaimana pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 523 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peristiwa yang menjadi permasalahan dalam
kasus tersebut adalah dugaan pembagian bahan kampaye yang dilarang
untuk meyakinkan pemilih agar memilih salah satu Calon Anggota Legislatif
Kabupaten Rejang Lebong.

24

Dalam tabel 5.6A di atas juga terdapat 2 kasus temuan dugaan
pelanggaran tindak pidana pemilu yang dihentikan karena tidak memenuhi
unsur pasal pidana Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 setelah masuk pada
tahap penyidikan atau di SP3, yaitu 1 kasus di Kabupaten Bengkulu Utara
untuk pasal yang dipersangkakan Pasal 521 dan 1 Kasus di Kota Bengkulu
dengan pasal yang dipersangkakan Pasal 523. Untuk kasus di Kabupaten
Bengkulu Utara yaitu dugaan penggunaan fasilitas Negara dalam Kampanye
yang melibatkan Bupati Bengkulu Utara dan salah satu Calon Anggota
Legislatif Provinsi Bengkulu dari dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.
Sedangkan, 1 kasus yang dihentikan di Kota Bengkulu yaitu kasus dugaan
memberikan/menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih agar memilih
salah satu calon Anggota Legislatif Kota Bengkulu.

Pada tabel 5.6B merupakan kasus temuan dugaan pelanggaran pidana
pemilu yang diteruskan sampai ke pengadilan dan sudah diputus oleh
pengadilan, yaitu 1 kasus di Kabupaten Seluma dan 1 Kasus di kabupaten
Lebong. Kasus yang terjadi di kabupaten Seluma adalah peristiwa dugaan
penggelembungan suara salah satu calon Anggota DPR RI oleh tiga orang
oknum PPK Ulu Talo. Kemudian 1 kasus lainnya yang terjadi di kabupaten
lebong adalah dugaan hilangya Berita Acara Hasil rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh lima orang Oknum
PPK Lebong Utara. Terhadap 2 kasus tersebut pasal yang disangkakan adalah
sebagaimana ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Diagram 5.1. Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan
Provinsi dan Kabupaten Kota di Bengkulu

25

Dalam diagram 5.1 di atas kecendrungan/ trend dari ketentuan Pasal di dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilanggar adalah Pasal 505, Pasal
521 dan Pasal 523 masing-masing sebanyak 2 kali.

Tabel 5.7. Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu

Provinsi
Kabupaten/ Kota
Tim Kampanye
Calon Legislatif

Calon Presiden
Calon Wakil Presiden

Masyakarat
ASN

Pejabat
Penyelenggara Pemilu

Bengkulu 1

Kota Bengkulu 1 1
Kab. Bengkulu 1 1
Utara
Kab. Rejang 1
Lebong
Kab. Seluma
Kab. Lebong

Sedangkan kategori terlapor dalam temuan dugaan tindak pidana
pemilu yang ada di Provinsi Bengkulu sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.7
di atas kecendrungannya adalah, Pejabat dalam hal ini adalah 1 kasus yang
melibatkan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati), 3 kasus melibatkan Calon
Legislatif dan 2 kasus yang melibatkan Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini
adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di dua kabupaten.
Diagram 5.2 Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu

oleh Gakkumdu pada Pembahasan I, II dan III

26

Dari diagram 5.2 di atas terdapat 4 kasus yang dihentikan
penanganannya, yaitu pada pembahasan ketiga Sentra gakkumdu, 1 kasus di
Sentra Gakkumdu provinsi Bengkulu dihentikan dengan alasan tidak
terpenuhinya beberapa unsur dalam pasal, yaitu Pasal 521 jo Pasal 280
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian untuk 1 kasus temuan yang terjadi di Kabupaten Rejang
Lebong, pada pembahasan pertama Sentra Gakkumdu kasus tersebut sudah
dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana
pemilu sebagaimana pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 523 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peristiwa yang menjadi permasalahan dalam
kasus tersebut adalah dugaan pembagian bahan kampaye yang dilarang
untuk meyakinkan pemilih agar memilih salah satu Calon Anggota Legislatif
Kabupaten Rejang Lebong.

Kemudian terdapat 2 kasus temuan dugaan pelanggaran tindak pidana
pemilu yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal pidana Undang-
Undang nomor 7 Tahun 2017 setelah masuk pada tahap penyidikan atau di
SP3, yaitu 1 kasus di Kabupaten Bengkulu Utara untuk pasal yang
dipersangkakan Pasal 521 dan 1 Kasus di Kota Bengkulu dengan pasal yang
dipersangkakan Pasal 523. Untuk kasus di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu
dugaan penggunaan fasilitas Negara dalam Kampanye yang melibatkan
Bupati Bengkulu Utara dan salah satu Calon Anggota Legislatif Provinsi
Bengkulu dari dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Sedangkan, 1
kasus yang dihentikan di Kota Bengkulu yaitu kasus dugaan
memberikan/menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih agar memilih
salah satu calon Anggota Legislatif Kota Bengkulu.

4. Pelanggaran Hukum Lainnya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penangan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa tindakan yang
bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terkait Pemilu.

Pelanggaran hukum lainnya merupakan pelanggaran yang tidak ada di
dalam Undang-Undang Pemilu tetapi melanggar ketentuan Undang-Undang
lainnya dan merupakan kewenangan dari Instansi yang bersangkutan untuk
menindaklanjuti. Berdasarkan UU 7 tahun 2017 dan Perbawaslu nomor 7
tahun 2018, Pengawas pemilu hanya melakukan penerusan kepada instansi

27

atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Tabel 5.8 Temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota tentang
pelanggaran Hukum Lainnya di Provinsi Bengkulu

No Kabupaten/ Kota Pilleg Hukum lainnya Pilleg yang berwenang Rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi terkait Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait
Provinsi Total Temuan Pelanggaran Diteruskan kepada Instansi

Pilpres PilPres Pilleg PilPres Pilleg Pilpres

1 Bengkulu 5514

2 Kota Bengkulu 2 2 2

Bengkulu 1

3 Tengah 11

4 Kepahiang 3 3 1 2

5 Rejang Lebong 1 1 1

6 Lebong 11 1

7 Seluma
Bengkulu

8 Selatan

9 Kaur

10 Bengkulu Utara 3 3 1 2

11 Mukomuko

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019, Bawaslu Provinsi
Bengkulu dan jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Bengkulu telah melakukan
penangan dan penindakan atas Temuan Dugaan Pelanggaran pelanggaran
hukum lainnya. Temuan dugaan pelanggaran ini didapati pada beberapa
tahapan dalam penyeklenggaraan Pemilu. Bawaslu Provinsi Bengkulu
melakukan penangan dan penindakan atas temuan dugaan pelanggaran
hukum lainnya.

Jenis dari pelanggaran hukum lainnya yang ditangani oleh Bawaslu
Provinsi Bengkulu dan jajarannya dapat dijelaskan diantaranya adalah,
ditemukan penggunaan kendaraan dinas pada acara pelantikan DPD Partai

28

Golkar Bengkulu yang digunakan oleh oknum PNS, ditemukan karangan
bunga pada acara pelantikan DPD partai Golkar Bengkulu yang dikirimkan
oleh oknum PNS, penggunaan Kendaraan Dinas pada saat pendaftaran Calon
Legislatif di KPU Provinsi. Kemudian ada juga pelanggaran yang melibatkan
Kepala Daerah, yaitu beredarnya video pernyataan Bupati Bengkulu Tengah
atas nama Ferry Ramli, Bupati Bengkulu Utara atas nama Mian, Bupati
Kepahiang atas nama Hidayattullah Sjahid, Bupati Rejang Lebong atas nama
Hijazi dan Bupati Lebong atas nama Rosjonsyah yang mendukung Capres
Nomor 01 yang diposting akun twiter wahyu aji yang beralamat di Situbundo,
Jawa Timur.

Selanjutnya adalah adanya menerima Informasi dari masyarakat
tentang adanya Penyebaran Bahan Kampanye yaitu berupa Kalender tahun
2019 yang bertuliskan Hj. DEWI CORYATI, M.Si Anggota DPR RI (Pusat)
Periode 2014-2019, Caleg DPR RI (Pusat) nomor urut 2 dari Partai Amanat
Nasional (PAN). yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
merupakan Guru pada SD Negeri di Kabupaten Kepahiang. Penyebaran Bahan
Kampanye tersebut dilakukan dengan cara membagikannya kepada

Siswa/Siswi SD di Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Kemudian adanya dugaan pembagian Kartu Indonesia Sehat yang
dilakukan salah satu Caleg dari Partai PDIP dan oknum PNS di Kabupaten
Bengkulu Utara.
Diagram 5.3. Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya di

Provinsi Bengkulu

29

Dari diagram 5.3 di atas untuk temuan dugaan pelanggaran hukum
lainnya yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu sebanyak lima kasus,
Bawaslu Kota Bengkulu dua kasus, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah satu
kasus, Bawaslu Kabupaten Kepahiang tiga kasus, Bawaslu Kabupaten Rejang
Lebong satu kasus, Bawaslu Kabupaten Lebong dan Bawaslu Kabupaten
bengkulu Utara juga menangani satu kasus. Sedangkan untuk Bawaslu
Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bawaslu
Kabupaten Kaur dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak ada temuan dugaan
pelanggaran hukum lainnya.

Dari total sebanyak 16 temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya,
semuanya sudah diteruskan kepada instansi yang berwenang, diantara
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi
Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN) dan Pemerintah Daerah (Pemda)
setempat.

Kemudian untuk hasil tindaklanjut dari instansi terkait, sudah ada dua
kasus yang telah ditindaklanjuti yaitu, pertama memberikan sanksi Hukuman
disiplin sedang kepada ASN atas nama Sdr. Elva Andriani, M.Si yang
pelaksanaanya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS. Dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja
Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas
politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan
dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019, Pemilihan Anggota Legislatif dan Anggota DPD tahun
2019 berdasarkan Surat dari KASN Nomor B-1471/KASN/5/2019 yang
ditujukan kepada Bupati bengkulu Utara.

Kedua, untuk dugaan pelanggaran hukum lainnya yang sudah ditindak
lanjuti terdapat di kabupaten Kepahiang yaitu, sesuai dengan surat dari KASN
yang memberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yaitu
berupa sanksi disiplin sedang kepada Sdr. Saprialis Gani, ASN di Pemda
Kepahiang berdasarkan Surat KASN Nomor B-1965/KASN/6/2019 yang
ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Kepahiang).

30

B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Peraturan
Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penangan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu
berasal dari laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak
pilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu kepada Pengawas Pemilu pada
setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam menjalakan tugas, wewenang
dan kewajiban sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Bengkulu
selama penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah
merekap laporan penangan pelanggaran berdasarkan jenis dugaan
pelanggaran Pemilu tahun 2019

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan kepada
Bawaslu Provinsi Bengkulu selama pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019
dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut:
Tabel 5.9. Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan Anggota DPR,

DPD dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Penjelasan dari laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu akan
dinarasikan sebagai berikut

Pertama Laporan Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov.07.07.00/IX/2018 yang
dilaporkan oleh Ir. H. Firdaus Djaelani dan terlapor adalah KPU Provinsi
Bengkulu dengan pokok laporan KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat
nomor : 1161/PL.01.1-SD/17/Prov/VIII/2108 perihal Pergantian Calon DPRD
Provinsi Bengkulu yang menyatakan Ir. Firdaus Jailani TMS. dan Pelapor

31

menilai KPU Provinsi Bengkulu Telah bertindak tidak cermat dalam men TMS
kan Pelapor, dan hasil penanganannya adalah Menyatakan laporan dugaaan
Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Kedua Laporan Nomor 02/LP/PL/Prov/07.00/IX/2018 yang dilaporkan
oleh Achmad Tarmizi Gumay dan terlapor adalah Eko Putro Sandjojo dengan
pokok laporan Pada tgl 13 September 2018 Menteri Desa ,Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI melakukan Kunjungan Kerja ke
Provinsi Bengkulu, dalam kunjungan tersebut Mentri Desa,Pembangunan
daerah tertinggal dan Transmigrasi RI melakukan pembekalan Bacaleg Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Bengkulu, dan hasil penanganannya
adalah terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yaitu Bapak Eko Putro
Sandjojo, yang menghadiri dan mengikuti kegiatan “Rakor dan Pembekalan
Bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bengkulu 2019”, dapat
disimpulkan bahwa tindakan tersebut “Bukan Pelanggaran”.

Ketiga Laporan Nomor 01/LP/PP/Prov/07.00/I/2019 yang dilaporkan
oleh Melyan Sori dan terlapor adalah Rohidin Meryah, Gubernur bengkulu
dengan pokok laporan Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 bertempat
di gedung Persada Bung Karno Tim Kampanye Daerah Paslon Presiden dan
Wapres no urut 01 Jokowi-Ma'ruf amin melaksanakan kegiatan Deklarasi Tim
Kemenangan Daerah Prov. Bengkulu. Diduga adanya penggunaan fasilitas
negara gedung Persada Bung Karno dimana gedung tersebut milik Pemda
Prov. Bengkulu, dan hasil penanganannya adalah Terhadap Laporan Pelapor
tidak ditemukan adanya dugaan dugaan pelanggaran Pemilu.

Keempat Laporan Nomor 02/LP/PP/Prov/07.00/III/2019 yang
dilaporkan oleh Jonson Manik dan terlapor adalah Walikota Bengkulu,
Pengguna Mobnas BD 1382 CY, Pengguna Mobnas BD 1329 CY dan Oknum
ASN/PNS dengan pokok laporan Pada Hari Kamis, 14 Maret 2019 adanya
dugaan keterlibatan Walikota Bengkulu, Mobnas BD 1382 CY, Mobnas 1329
CY serta ASN/PNS dalam Kampanye Capres #02, yang diduga meninggalkan
jam dinas pada Kemuning Mercusuar Resto, Pantai Panjang Kota bengkulu,
dan hasil penanganannya adalah berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan
pelanggaran Nomor Register 02/LP/PP/Prov/07.00/III/2019 tersebut diatas
telah dihentikan karena tidak dapat diyakini kebenaranya dan tidak cukup
bukti.

Kelima Laporan Nomor 03/LP/PP/Prov/07.00/IV/2019 yang dilaporkan
oleh Agustam Rahman dan terlapor yang tidak diketahui, dengan pokok pada

32

hari Minggu 13 April 2019 Pelapor mendapatkan pesan WA dari Sdr. Dempo
Xler terkait dengan Maklumat Walikota Bengkulu yang berisi jika Capres #2
menang Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Pelapor diminta untuk mempelajari
Maklumat tersebut karena Maklumat tersebut "PALSU", dan hasil
penanganannya adalah terhadap Laporan Pelapor dikarenakan tidak jelasnya
Terlapor dan setelah dilakukan investigasi awal untuk memenuhi syarat
laporan, maka terhadap Laporan Nomor 03/LP/PP/Prov/07.00/IV/2019 dapat
disimpulkan “tidak memenuhi syarat formil laporan” sebagaimana ketentuan
Pasal 9 Ayat (3) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

Pemilihan Umum sehingga laporan tersebut tidak dapat untuk deregister.

Keenam adalah Laporan Nomor 04/LP/PL/Prov/07.00/V/2019 yang
dilaporkan oleh Melyan Sori dan terlapor KPU Kabupaten Kaur, KPU
Kabupaten Bengkulu Selatan dan KPU Kabupaten Mukomuko, dengan pokok
Pada hari Jumat 3 Mei 2019 di situng KPU terjadi Kesalahan input perolehan
suara di situs KPU (kpu.go.id) pada Hasil Pemilu 2019 untuk: TPS 1 Desa
Tanjung Ganti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, TPS 1 Desa Lubuk Resam
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, TPS 2 Desa Tirta Makmur
Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko dan TPS 2 Desa Mekar Jaya
Kecamtan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, dan hasil penanganannya
adalah disimpulkan adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum Ad Hoc yaitu: KPPS TPS 1 Desa Tanjung Ganti, Kecamatan
Maje, Kabupaten Kaur dan KPPS TPS 1 Desa Lubuk Resam, Kecamatan
Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan; serta Pegawai/Staf pada Jajaran
Sekretariat KPU Mukomuko yaitu “Operator Situng” yang dalam hal ini adalah
“Operator Entri” dan “Verifikator”.

Terakhir, yang ketujuh adalah Laporan dengan Nomor registrasi
01/LP/PL/ADM/Prov.07.07.00/V/2019 yang dilaporkan oleh DPD Partai Golkar
Bengkulu dan terlapor adalah KPU Provinsi Bengkulu dengan pokok laporan
Pada saat Pleno KPU tingkat Provinsi berlangsung, Partai Golongan Karya
Provinsi Bengkulu melalui saksi Partai Golkar saat Pleno berlangsung
menyampaikan surat Nomor 24/A.1/DPD/GOL-BKL/V/2019 tanggal 09 Mei
2019 perihal mohon Berita Acara, perubahan angka perolehan suara
dibeberapa TPS Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Pada surat
tersebut Partai Golkar melampirkan ketidaksesuaian uraian perolehan suara
PDIP dan Golkar di beberapa TPS, Desa, serta Kecamatan di wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara, yang mengakibatkan terdapat perbedaan

33

perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar di lokus dimaksud.“Bahwa KPU
Provinsi Bengkulu menolak untuk dibukanya atau menghitung ulang
perolehan suara melalui C1 Plano pada Lokus keberatan yang disampaikan
saksi Partai Golkar dan mempersilahkan Partai Golkar untuk mengajukan
gugatan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Bawaslu Provinsi
Bengkulu dan atau mengajukan gugatan sengketa Pemilu melalui Mahkamah
Konstitusi.” dan hasil penanganannya adalah Menyatakan laporan dugaaan
Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
Selanjutnya jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu akan disajikan

dalam tabel berikut:

34

Tabel 5.10. Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pem
dan Bawaslu Kabupaten/K

No Provinsi Kabupaten/ Total
Kota Perencanaan
program dan
anggaran serta
penyusunan

Peratruran
PemPutelaakkhsiraanna dan
Penyusunan Daftar

Pemilih

Pilleg
Pilpres
Pilleg
PilPres
Pilleg
Pilpres

1 Bengkulu 43 1
2 6
Kota
3 Bengkulu 3
4 Bengkulu 16 5
5 Tengah 9
6 3
7 Kepahiang 3
8 0
9 Rejang 0
Lebong

Lebong

Seluma

Bengkulu
Selatan

Kaur

Pilleg Penetapan peserta milihan Umum Per Tahapan yang masuk ke Bawaslu Provinsi
Pilpres Pemilu Kota se-Provinsi Bengkulu

22 Pilleg Penetapan Daerah Jumlah Laporan
3 PilPres Dapil
Pilleg
1 Pilpres Pencalonan
2 Pilleg Presiden dan Wakil
3 Pilpres
Presiden serta
Anggota DPR, DPD,

dan DPRD.

Kampanye Pemilu

Pilleg Masa Tenang
PilPres

11 Pilleg Pemungutan dan
21 Pilpres Penghitungan Suara

2 Pilleg
9 Pilpres
6 Pilleg
3 PilPres
3

Penetapan Hasil
pemilu

Pengucapan
Sumpah /Janji
Presiden dan Wakil
Presiden serta
Anggota DPR, DPD,

dan DPRD

10 Bengkulu 3 3
Utara

11 Mukomuko 2

TOTAL 49 3 8 0 0 0 1

Berdasarkan Rekapitulasi data Laporan Dugaan Pelangga
dikatakan bahwa dari Total Temuan sebanyak 52 kasus yang terd
Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekap
yaitu sebanyak 29 Laporan yang terdiri 28 kasus untuk laporan Pile

Dari laporan-laporan yang telah ditangani oleh Bawaslu
Pemilihan Umum Tahun 2019, baik Pemilu legislatif ataupun Pemil
adalah Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang banyak dilaporka

2
0 0 0 0 0 11 2 0 0 28 1 1 0 0 0

aran Pemilu yang termuat di dalam Tabel 5.10 di atas, dapat
diri dari Temuan Pileg 49 kasus dan temuan Pilpres 3 kasus, pada
pitulasi Perolehan Suara yang merupakan Laporan terbanyak,
eg dan 1 kasus untuk laporan Pilpres.

Provinsi Bengkulu dan jajaran di bawahnya pada pelaksanaan
lu presiden, trend atau kecendrungan Terlapor yang paling banyak
an pada tahapan tersebut.