LAPORAN AKHIR PP BENGKULU TAHUN 2019

Diagram 5.4A. Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu di Provinsi
Bengkulu untuk Pemilu Legislatif

Berdasarkan diagram 5.4A di atas, selama Penyelenggaraan Pemilu
legislatif Tahun 2019 mulai dari tahapan Perencanaan Program dan Anggaran
serta Penyusunan Pelaksana s/d tahapan Penetapan Hasil Pemilu, Bawaslu
Provinsi Bengkulu serta jajarannya telah menerima sejumlah 49 laporan
dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh masyarakat. Laporan
dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan tersebut terdiri dari laporan
yang disampaikan Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 26 laporan,
Peserta pemilu 23 laporan dan tidak ada penyampaian laporan dari Pemantau
Pemilu.

Diagram 5.4B. Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu di Provinsi
Bengkulu untuk Pemilu Presiden & wakil Presiden

37

Berdasarkan diagram 5.4B di atas, selama Penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mulai dari tahapan Perencanaan
Program dan Anggaran serta Penyusunan Pelaksana s/d tahapan Penetapan
Hasil Pemilu, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima sejumlah 3 laporan
dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh masyarakat. Laporan
dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan tersebut terdiri dari laporan
yang disampaikan Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 3 laporan,
sedangkan Peserta pemilu dan Pemantau Pemilu tidak ada menyampaikan
laporan.

Diagram 5.5. Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota

Berdasarkan diagram 5.5 di atas, jumlah penerimaan laporan yang
diterima oleh Bawaslu kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu adalah, Bawaslu
Kota Bengkulu 6 laporan, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah 3 laporan,
Bawaslu Kabupaten Kepahiang 16 laporan, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
9 laporan, Bawaslu Kabupaten Lebong 3 laporan, Bawaslu Kabupaten Seluma
3 laporan, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara 3 laporan dan Bawaslu
Kabupaten Mukomuko 2 laporan. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan dan Bawaslu Kabupaten Kaur tidak ada menerima laporan.

38

Dari uraian di atas untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yangPilleg Total Plgr Administrasi
Kepahiang, dengan jumlah penerimaan sebanyak 16 laporan. Pilpres
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu Pilleg Laporan tidak
PilPres Diregistrasi
Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang ditangani o Pilleg
ini: Pilpres Laporan Diregistrasi
Pilleg
Tabel 5.11. Laporan Pelanggaran Administrasi Pem Pilpres Dilanjutkan Brdsr
Pilleg Putusan Pendahuluan
2 22 11 PilPres
Pilleg Tidak Dilanjutkan
Pilpres Brdsr Putusan
Pilleg Pendahuluan
Pilpres
Putusan Terlapor
Terbukti Bersalah

Putusan Terlapor tidak
terbukti bersalah

g paling banyak menerima laporan adalah Bawaslu KabupatenPilleg Putusan tidak
oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu akan disajikan dalam tabel berikut PilPres ditindaklanjuti /tidak
milu yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pilleg
PilPres dilaksanakan
2 Pilleg
PilPres Putusan
Pilleg ditindaklanjuti/
PilPres
Pilleg dilaksanakan
PilPres
Pilleg Putusan yang
PilPres dimintakan koreksi ke
Pilleg
PilPres Bawaslu RI

Putusan Koreksi yang
menolak permintaan

koreksi

Putusan Koreksi yang
menerima permintaan

koreksi

Putusan Koreksi
ditindaklanjuti

Putusan Koreksi tidak
ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel 5.11 di atas untuk laporan penanganan administratif
yang di tangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu terdiri dari dua laporan, yaitu
Pertama Laporan Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov.07.07.00/IX/2018 yang
dilaporkan oleh Ir. H. Firdaus Djaelani dan terlapor adalah KPU Provinsi
Bengkulu dengan pokok laporan KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat
nomor : 1161/PL.01.1-SD/17/Prov/VIII/2108 perihal Pergantian Calon DPRD
Provinsi Bengkulu yang menyatakan Ir. Firdaus Jailani TMS. dan Pelapor
menilai KPU Provinsi Bengkulu Telah bertindak tidak cermat dalam men TMS
kan Pelapor, dan hasil penanganannya adalah Menyatakan laporan dugaaan
Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
Putusan dari sidang pemeriksaan tersebut adalah “Menyatakan Terlapor tidak
terbukti melakukan pelanggaran administrasi”.

Selanjutnya, yang kedua adalah Laporan dengan Nomor registrasi
01/LP/PL/ADM/Prov.07.07.00/V/2019 yang dilaporkan oleh DPD Partai Golkar
Bengkulu dan terlapor adalah KPU Provinsi Bengkulu dengan pokok laporan
Pada saat Pleno KPU tingkat Provinsi berlangsung, Partai Golongan Karya
Provinsi Bengkulu melalui saksi Partai Golkar saat Pleno berlangsung
menyampaikan surat Nomor 24/A.1/DPD/GOL-BKL/V/2019 tanggal 09 Mei
2019 perihal mohon Berita Acara, perubahan angka perolehan suara
dibeberapa TPS Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Pada surat
tersebut Partai Golkar melampirkan ketidaksesuaian uraian perolehan suara
PDIP dan Golkar di beberapa TPS, Desa, serta Kecamatan di wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara, yang mengakibatkan terdapat perbedaan
perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar di lokus dimaksud.“Bahwa KPU
Provinsi Bengkulu menolak untuk dibukanya atau menghitung ulang
perolehan suara melalui C1 Plano pada Lokus keberatan yang disampaikan
saksi Partai Golkar dan mempersilahkan Partai Golkar untuk mengajukan
gugatan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Bawaslu Provinsi
Bengkulu dan atau mengajukan gugatan sengketa Pemilu melalui Mahkamah
Konstitusi.” dan hasil penanganannya adalah Menyatakan laporan dugaaan
Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
Dengan amar putusan adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan Terlapor, KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan uji

perbaikan administrasi dengan menyandingkan C-1 Pelapor dan C-1
Terlapor dengan bukti otentik administratif, yaitu C-1 Plano untuk Pemilu

40

DPRD Provinsi dan terbatas pada perolehan suara sebagaimana yang
dilaporkan, hanya pada TPS :
a. TPS 2 Desa Air Baus Kecamatan Hulu Palik;
b. TPS 5 Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Seblat;
c. TPS 1 Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih
d. TPS 8 Desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya;
e. TPS 1 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya;
f. TPS 5 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya
g. TPS 3 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya;
h. TPS 8 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya
i. TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal; dan
j. TPS 2 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk segera melaksanakan putusan ini,
paling lambat sebelum tahapan penetapan calon terpilih.
Terhadap proses penanganan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang
ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu akan disajikan
dalam diagram berikut
Diagram 5.6. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi oleh

Bawaslu Kabupaten/Kota

41

Dari diagram 5.6 di atas, untuk penanganan laporan Pelanggaran
Administratif Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi
Bengkulu hanya terdapat di Bawaslu Kabupaten Kaur sebanyak enam laporan
dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebanyak 4 laporan. Untuk laporan yang
ditanganinoleh Bawaslu Kabupaten Kaur, semuanya merupakan berasal dari
temuan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten kaur.

Sedangkan untuk penanganan laporan Pelanggaran Administratif
Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko, semuanya berasal
dari laporan masyarakat langsung.

Kemudian untuk penanganan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu
yang dilakukan secara cepat, Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta jajarannya di
seluruh Provinsi Bengkulu tidak ada menangani penanganan laporan
Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan secara cepat sebagaimana
diagram berikut ini.

Diagram 5.7. Jumlah Rekapitulasi Penannganan Pelanggaran
Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat

2. Pelanggaran Kode Etik
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ialah pelanggaran

terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau
janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan
Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh tahapan Penyelenggara Pemilu yang
dilakukan oleh semua jajaran pengawas Bawaslu Provinsi Bengkulu.

42

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penangan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa Pelanggaran kode
etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara
Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji menjalankan tugas sebagai
penyelenggara Pemilu.

Selama penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu
Provinsi Bengkulu dan jajarannya ada menerima dan menyelesaikan laporan
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik
yang dilakukan oleh jajaran KPU maupun oleh jajaran Bawaslu sendiri.
Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang
disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 5.12. Rekapitulasi Laporan Kode Etik yang diterima oleh
Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bengkulu

No Kabupaten/ Kota Pilleg Pilleg Pilleg Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah Pilleg Putusan DKPP Terlapor
Provinsi Total Temuan Kode Etik Diteruskan kepada DKPP Pilpres Tidak Terbukti Bersalah

Pilpres PilPres PilPres

1 Bengkulu 00000000

2 Kota Bengkulu 00000000

3 Bengkulu 00000000
Tengah 00000000
00000000
4 Kepahiang 00000000
00000000
5 Rejang Lebong 00000000
00000000
6 Lebong 00000000
00000000
7 Seluma

8 Bengkulu
Selatan

9 Kaur

10 Bengkulu Utara

11 Mukomuko

43

Diagram 5.8. Penerimaan Laporan Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan tabel 5.12 dan diagram 5.8 di atas, Bawaslu Provinsi dan
jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu tidak ada menerima
untuk laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, selama tahapan
pemilu tahun 2019, baik pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran

dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Berdasarkan Perbawaslu Nomor
31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyatakan
bahwa penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap
secara terpadu oleh Gakkumdu.

Tindak Pidana Pemilu ialah tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Pada pemilu 2019 di
Provinsi Bengkulu menangani temuan tindak pidana pemilu selama tahapan
Pemilu 2019, laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh
Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Sentra
Gakkumdu Provinsi Bengkulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota
sebagaimana akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.13A. Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Bawaslu
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

44

No Kabupaten/ kota Pilleg Total laporan dugaan Pilleg Tidak ditingkatkan ke Penyidikan Ditingkatkan ke Perkara di Hentikan di
Provinsi Pilpres tindak pidana Diterima Penyidikan tingkat penyidikan
(SP3)
Perkara yang
diteruskan ke Tahap
Penuntutan
Perkara yang

dihentikan di tingkat
penuntutan

Perkara yang di
limpahkan ke
Pengadilan

PilPres Pilleg Pilleg
Pilpres Pilpres
Pilleg
PilPres
Pilleg
Pilpres
Pilleg
Pilpres

1 Bengk 11
ulu 11

2 Kota
Bengkulu

3 Bengkulu
Tengah

4 Kepahiang 5 5

5 Rejang 9 9
Lebong

6 Lebong 2 2

7 Seluma

8 Bengkulu
Selatan

9 Kaur

10 Bengkulu
Utara

11 Mukomuko

11

TOTAL 71710000000000

Dari tabel 5.13A di atas, dari 18 laporan tindak pidana pemilu yang
melaporkan untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
kesemua dari laporan-laporan tersebut tidak ada yang dilanjutkan pada tahap
penyidikan setelah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu.

Tabel 5.13B. Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Bawaslu
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang diteruskan

ke Pengadilan

45

Provinsi Kabupaten/ kota Perkara yang diputus
Bersalah

Perkara yang diputus
Bebas

Pilleg
PilPres
Pilleg
PilPres
Pilleg

Bengkulu 00000

Kota Bengkulu 00000

Bengkulu Tengah 00000
Kepahiang 00000
Rejang Lebong 00000
Lebong 00000
Seluma 00000
Bengkulu Selatan 00000
Kaur 00000
Bengkulu Utara 00000
Mukomuko 00000

000000000000 Perkara yang tidak
PilPres diajukan upaya hukum
000000000000
Pilleg Perkara yang diajukan
000000000000 PilPres upaya hukum
000000000000
000000000000 Pilleg Putusan Banding yang
000000000000 PilPres menguatkan Putusan PN
000000000000 Pilleg
000000000000 PilPres Putusan PT yang
000000000000 Pilleg menyatakan Putusan PN
000000000000 PilPres Salah dalam penerapan
000000000000
Hukum dan mengadili
sendiri

Putusan Hukuman
Percobaan

Pilleg Putusan Hukuman
PilPres kurungan dan denda

Untuk laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani oleh
Bawaslu Provinsi Bengkulu dan jajaran di bawahnya dan telah di bahas dalam
forum Sentra Gakkumdu, tidak ada laporan dugaan pelanggaran pidana
pemilu yang diteruskan sampai ke Pengadilan.

Diagram 5.9. Kecenderungan Laporan Tindak Pidana Pemilu yang
Diterima

Dalam diagram 5.9 di atas kecendrungan/ trend dari ketentuan Pasal di dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilanggar adalah Pasal 505
sebanyak empat kali, Pasal 521 sebanyak tiga kali dan Pasal 523 ayat (3)
sebanyak sembilan kali dan Pasal 527 sebanyak dua 2 kali.

Diagram 5.10. Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu

47

Berdasarkan diagram 5.10 di atas, jumlah laporan dugaan pelanggaran
pidana pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu yaitu, Bawaslu Provinsi Bengkulu 1
laporan, Bawaslu Kota Bengkulu 1 laporan, Bawaslu Kabupaten Kepahiang 5
laporan, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong 9 laporan, dan Bawaslu
Kabupaten Lebong 2 laporan, serta untuk Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Tengah, Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten bengkulu Selatan,
Bawaslu Kabupaten Kaur, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu
Kabupaten Mukomuko tidak ada laporan dugaan pelanggaran pidana yang
masuk.

Tabel 5.14. Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu

No
Provinsi
Kabupaten/

Kota
Tim Kampanye
Calon Legislatif
Calon Presiden

Calon Wakil
Presiden

Masyakarat
ASN

Pejabat

1 Bengkulu 1
1
2 Kota 5
Bengkulu 9
2
3 Bengkulu
Tengah 0 17 0 0 0 0 1

4 Kepahiang

5 Rejang
Lebong

6 Lebong

7 Seluma

8 Bengkulu
Selatan

9 Kaur

10 Bengkulu
Utara

11 Mukomuko

JUMLAH

Berdasarkan tabel 5.14 untuk kecendrungan atau trend yang menjadi
Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu di provinsi
Bengkulu adalah Calon Legislatif.

Diagram 5.11. Penghentian Penanganan Laporan Tindak Pidana
Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II

48

Berdasarkan diagram 5.11 di atas, untuk laporan dugaan pelanggaran pidana
pemilu yang masuk di jajaran Pengawas Pemilu di seluruh Provinsi Bengkulu
yang telah dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu, semua laporan tersebut
dihentikan dalam Pembahasan I dan II Sentra Gakkumdu.

4. Pelanggaran Hukum Lainnya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penangan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa tindakan yang
bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terkait Pemilu.

Pelanggaran hukum lainnya merupakan pelanggaran yang tidak ada di
dalam Undang-Undang Pemilu tetapi melanggar ketentuan Undang-Undang
lainnya dan merupakan kewenangan dari Instansi yang bersangkutan untuk
menindaklanjuti. Berdasarkan UU 7 tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 7
Tahun 2017, Pengawas pemilu hanya melakukan penerusan kepada instansi
atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Diagram 5.12. tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi
Bawaslu yang bersumber dari Laporan

49

Pelanggaran hukum lainnya yang sudah ditindak lanjuti oleh instansi
yang berwenang terdapat di kabupaten Kepahiang yaitu, sesuai dengan surat
dari KASN yang memberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan
yaitu berupa sanksi disiplin sedang kepada Sdr. Saprialis Gani, ASN di Pemda
Kepahiang berdasarkan Surat KASN Nomor B-1965/KASN/6/2019 yang
ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Kepahiang).

Diagram 5.13 Laporan dugaan Pelanggaran hukum Lainnya

Berdasarkan diagram 5.13 di atas untuk laporan dugaan pelanggaran hukum
lainnya yang terjadi di Provinsi Bengkulu hanya ada satu laporan di Bawaslu
Kabupaten kepahiang.

50

C. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran pemilu
Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan
Panwaslu Kelurahan/ Desa menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu
sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran pemilu. Laporan dugaan
pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu dapat dilimpahkan oleh pengawas
pemilu di bawahnya sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran pemilu.
Selama tahapan Pemilu tahun 2019, ada dua temuan yang dilimpahkan dari
Bawaslu Provinsi Bengkulu ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dan
Bawaslu Kota bengkulu, hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :
Diagram 5.14 Temuan dan Laporan yang dilimpahkan Provinsi kepada

Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi
Bengkulu Melimpahkan 2 Temuan Ke kabupaten/Kota
2 (dua) Temuan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang di limpahkan ke Bawaslu
Kabupaten/Kota, dengan Nomor Temuan : 02/TM/PL/Prov/ 07.00/I/2019 dan
03/TM/PL/Prov/07.00/I/2019.
Melalui Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu Melimpahkan Temuan dengan
nomor : 03/TM/PL/Prov/07.00/I/2019. Di limpahkan Ke Bawaslu Kota
Bengkulu dan Temuan Nomor : 02/TM/PL/Prov/07.00/I/2019 di limpahkan ke
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.

51

D. Pengambilalihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan
Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu
sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran pemilu. Laporan dugaan
pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu dapat mengambilalih
temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu. Selama tahapan Pemilu tahun
2019, tidak ada temuan/laporan yang diambil alih dari Bawaslu Provinsi
Bengkulu dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, hal tersebut
dapat dilihat pada diagram 5.15 berikut :

Diagram 5.15 Temuan dan Laporan yang diambil alih oleh Provinsi
dari Kabupaten/Kota dan Kabupaten /Kota Dari Kecamatan

E. Supervisi dan Pendampingan penanganan dugaan pelanggaran
Pemilu
Selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi

Bengkulu Mengeluar kan Surat Tugas Supervisi Penanganan Pelanggaran Ke
Kabupaten/Kota Se –Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019,antara lain :

1. Pada tanggal 4 September 2018 Bawaslu Provinsi Bengkulu
melaksanakan Supervisi ke Bawaslu Kota Bengkulu dengan Surat
Tugas Nomor : 429.a/K.BE/IX/2018 dalam rangka melakukan
Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Pada tanggal 28 s.d 29 September 2018 Bawaslu Provinsi Bengkulu
melaksanakan Supervisi ke Bawaslu Bengkulu Tengah dan Bawaslu

52

Kabupaten Rejang Lebong dengan Surat Tugas Nomor :
487/K.BE/IX/2018 dalam rangka melakukan Supervisi terkait dengan
Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Pada tanggal 25 s.d 27 Januari 2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu
melaksanakan Supervisi ke Bawaslu Kabupaten Kaur dengan Surat
Tugas Nomor : 038/ST/K.BE/I/2019 dalam rangka melakukan
Supervisi Penanganan Pelanggaran.
4. Pada tanggal 3 s.d 4 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu
melaksanakan Supervisi ke Bawaslu Kabupaten Kepahiang dengan
Surat Tugas Nomor : 455/ST/K.BE/V/2019 dalam rangka melakukan
Supervisi Penanganan Pelanggaran terkait dugaan Money Politik.
5. Pada tanggal 17 s.d 18 Juni 2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu
melaksanakan Supervisi ke Bawaslu Kabupaten Seluma dengan Surat
Tugas Nomor : 555/ST/K.BE/VI/2019 dalam rangka melakukan
Monitoring dan Supervisi penanganan pelanggaran Pemilu yang
dilakukan oleh PPK Ulu Talo.

F. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilu

Selama pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun

2019, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan 1 Putusan dan 6

rekomendasi kepada Lembaga terkait dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Nomor : 001/TM/PL/Prov/07.00/IV/2018 telah

diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan

Komisi Aparatur Negara dengan Nomor Surat :

057/K.BE/PM.05.01/V/2018 tertanggal 8 Mei 2018. Adapun

terkait tindak lanjut dari Instansi tersebut Bawaslu Provinsi

Bengkulu belum menerima surat resmi.

2. Temuan Nomor : 004/TM/PL/Prov/07.00/VII/2018 telah

diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ketua

Bawaslu Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi

Bengkulu dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Golkar Bengkulu dengan Nomor Surat :

092/K.BE/PM.05.01/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018.

Adapun terkait tindak lanjut dari Instansi tersebut Bawaslu

Provinsi Bengkulu belum menerima surat resmi.

53

3. Temuan Nomor 005/TM/PL/Prov/07.00/VII/2018 telah

diteruskan kepada Sekretaris Daerah Kota bengkulu, dan Ketua

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN)

Bengkulu dengan Nomor Surat : 094/K.BE/PM.05.01/VIII/2018

tertanggal 7 Agustus 2018. Adapun terkait tindak lanjut dari

Instansi tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu belum menerima

surat resmi.

4. Temuan Nomor 006/TM/PL/Prov/07.00/VII/2018 telah

diteruskan kepada Sekretaris Dewan Provinsi bengkulu, dan

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerindra

Bengkulu dan Anggota DPRD Provinsi a.n. Suharto dengan

Nomor Surat : 093/K.BE/PM.05.01/VIII/2018 tertanggal 7

Agustus 2018. Adapun terkait tindak lanjut dari Instansi

tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu belum menerima surat

resmi.

5. Temuan Nomor 01/TM/PP/Prov/07.00/I/2019 telah diteruskan

kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ketua Komisi Aparatur

Sipil Negara dengan Nomor Surat : 023/K.BE/PM.05.01/I/2019

tertanggal 1 Februari 2019. Adapun terkait tindak lanjut dari

Instansi tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu belum menerima

surat resmi.

6. Laporan Nomor 04/LP/PL/Prov/07.00/V/2019 telah diteruskan

kepada KPU Provinsi Bengkulu dengan Nomor Surat :

66/K.BE/PM.05.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019. Adapun

terkait tindak lanjut dari Instansi tersebut Bawaslu Provinsi

Bengkulu belum menerima surat resmi.

7. Laporan Nomor 01/TM/PP/Prov/07.00/I/2019 berdasarkan

Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor

01/TM/PP/Prov/07.00/I/2019 telah ditindak lanjuti oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan melakukan

penyandingan data sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bengkulu Nomor 930/PY.01.1-SD/17/Prov/VII/2019

tertanggal 10 Juli 2019 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan

Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

54

BAB VI
HAMBATAN DAN CAPAIAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA

PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

a. Hambatan dan Kendala Penindakan Pelanggaran Oleh Bawaslu
Provinsi Bengkulu pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
merupakan Undang-Undang yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan
Pemilu serentak Tahun 2019 untuk Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 banyak regulasi turunan dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, regulasi-
regulasi tersebut diterbitkan setelah tahapannya sudah berjalan dan
kurangnya sosialisasi atau juknis terkait regulasi tersebut, sehingga
kurang efektif dan efisien dalam menganalisa untuk melakukan
pencegahan pelanggaran pemilu Tahun 2019.

Di tingkat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak ada regulasi
yang menegaskan secara rinci terkait kewenangan Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam mengawasi Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil
Penindakan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang direkomendasikan kepada instansi yang berwenang serta kewajiban
dan sanksi dari instansi tersebut jika tidak menindaklanjuti rekomendasi
tersebut, sehingga banyak dari instansi lainnya yang tidak
menindaklanjuti Rekomendasi hasil kajian penanganan dugaan
pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dari Bawaslu Provinsi
dan Kabupaten/Kota maupun dari jajaran Panwaslu Kecamatan.

Dari aspek Sentra Gakkumdu Provinsi dan Kabupaten/Kota pun
terkadang tidak terlepas dari hambatan dalam penanganan pelanggaran,
seperti jumlah SDM di masing-masing lembaga (Bawaslu, Polda dan
Kejati) yang kurang, kekurangan personil di masing-masing instansi
tersebut menjadikan proses penanganan pelanggaran terkadang menjadi
sedikit lambat dikarenakan personil masing-masing instansi masih
memiliki pekerjaan lain dari instansinya sehingga tidak terlalu fokus dalam
penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Selain itu
perbedaan penafsiran mengenai pasal-pasal pidana juga terkadang
menjadi kendala dalam rapat-rapat pembahasan di Sentra Gakkumdu.

55

Selain itu, Undang-Undang Pemilu juga terdapat beberapa pasal
yang memiliki beberapa tafsir, baik dari penyelenggara teknis pemilu,
pengawas pemilu, peserta pemilu maupun penafsiran dari stakeholder
yang berhubungan dengan kepemiluan. Banyak pasal ketentuan tindak
pidana Pemilu yang masih multi tafsir tetapi di dalam penjelasan atas
pasal di Undang-Undang Pemilu dibuat “jelas”, sehingga tidak efisien dan
efektif dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

Kemudian beberapa hambatan lainnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hambatan dan kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi dari sisi
Regulasi ialah kesulitan dalam memahami regulasi yang sudah ada
dikarenakan regulasi yang ada masih banyak ambiguitas sehingga
terjadinya multitafsir;

2. Hambatan dan kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi dari sisi
Kewenangan ialah tidak adanya kepastian sangsi hukum terhadap
rekomendasi kepada instansi diluar penyelenggara Pemilu jika tidak
ditindak lanjuti;

3. Hambatan dan kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi dari sisi
Gakkumdu ialah terlalu panjang mekanisme penanganan pelanggaran
tindak pidana Pemilu;

4. Hambatan dan kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi dari sisi tafsir
atas isi pasal-pasal pelanggaran dan tindak pidana Pemilu ialah
ambigunya subjek-subjek hukum yang ada pada pasal-pasal
pelanggaran khususnya tindak pidana Pemilu;

5. Hambatan dan kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi dari sisi
pelaksanaan/tindak lanjut putusan atau rekomendasi, serta penerusan
ialah tidak ada kepastian sejauh mana Bawaslu Kabupaten Kepahiang
untuk mengawal tindak lanjut atas penerusan pelanggaran Pemilu
apalagi terhadap instansi diluar Penyelenggara Pemilu.

b. Keberhasilan Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi
Bengkulu Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Selain dari penanganan dugaan pelanggaran pemilu serta supervisi
dan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan
dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Provinsi Bengkulu juga telah
melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Hal ini memberikan dampak

56

positif khususnya dalam penanganan pelang-garan Pemilu yang
berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di
Provinsi Bengkulu. Beberapa dampak positif dari koordinasi yang sudah
dilakukan kepada instansi terkait antara lain:
1) Meningkatnya soliditas dan persamaan persepsi antar instansi yang

tergabung Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu yaitu dari Bawaslu
Provinsi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi
Bengkulu dalam menangani Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun
2019;
2) Peran aktif dari Pemerintah Provinsi dan Aparat Kepolisian Bengkulu
dalam membantu Bawaslu Provinsi Bengkulu saat melakukan
penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bakan Kampanye peserta
Pemilu yang melanggar zona pada tahapan kampanye ataupun pada
saat penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bakan Kampanye pada
tahapan masa tenang;
3) Meningkatnya kesadaran ASN, perangkat desa dan pihak-pihak yang
dijaga netralitasnya di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu serta
jajaran instansi vertikal di Provinsi Bengkulu untuk tidak terlibat dalam
politik praktis pada Pemilu 2019.

57

BAB VII
PENUTUP

a. Kesimpulan
Pada proses pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi
Bengkulu telah melaksanakan berdasarkan mekanisme yang termuat
dalam regulasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan
Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Akan tetapi dalam melakukan
Penanganan Tindak Pidana Pemilu terdapat dinamika antara Bawaslu
Provinsi Bengkulu dengan Penyidik dan Jaksa yang mana ada perbedaan
pemahaman terkait dalam mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana
Pemilu.

b. Rekomendasi
Setelah dilakukannya penindakan pelanggaran terhadap pelanggaran
Pemilihan Umum tahun 2019, dapat disampaikan bahwa terhadap
penindakan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan
rekomendasi :
a) Adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam Pemilihan
Umum di Indonesia dengan memberikan ketegasan sanksi dan
hukuman yang jelas sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi
peserta Pemilu yang melanggar peraturan pemilu.
b) Memberikan kewenangan eksekusi kepada lembaga pengawas Pemilu
dalam hal penanganan pelanggaran Pemilu baik yang bersifat
Administrasi maupun pelanggaran pidana untuk menciptakan dan
mewujudkan cita-cita bangsa, sehingga Pengawas Pemilu dapat
segera menindak pelanggaran, bukan hanya memberikan
rekomendasi.
c) Intensitas Bimtek, rakor, dan rakernis diperbanyak
d) Kebutuhan untuk menyusun standar pembinaan terkait integritas,
mentalitas dan soliditas bagi pengawas Pemilu.
e) Peningkatan kapabilitas bagi Pengawas Pemilu ad hoc untuk kegiatan
sosialisasi pengawasan partisipatif dan peningkatan Sumber Daya
Manusia.

58

f) Peningkatan kapabilitas dan kapasitas bagi staff sekretariat
g) Materi peningkatan kapabilitas terkait Penindakan Pelanggaran

dibuatkan video tutorial
h) Penyatuan pemahaman tentang regulasi bagi sentra gakkumdu

59