Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pilar-pilar Demokrasi Pancasila

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh
seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas
dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya
tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat
yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan
demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni:
“kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah,
kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak azasi manusia,
pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum
yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial,
ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan
mufakat.”

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan
demokrasi yang dikembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila
dan landasan konstitusional UUD NRI 1945. Berikut ini diketengahkan ‘Sepuluh
Pilar Demokrasi Pancasila’ yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI,
sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI 1945 (Sanusi, 1998). Sepuluh
Pilar demokrasi Pancasila itu sebagai berikut.

a. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; seluk beluk sistem serta
perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten,
atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan YME;

b. Demokrasi dengan Kecerdasan; UUD 1945 dan demokrasinya bukanlah
seumpama final product yang tinggal mengkonsumsi saja, tetapi
mengandung nilai-nilai dasar dan kaidah-kaidah dasar untuk supra-struktur
dan infra-struktur sistem kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Nilai-
nilai dan kaidah-kaidah dasar ini memerlukan pengolahan secara seksama
harus ditata dengan menggunakan akal budi dan akal pikiran yang sehat;

c. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat; kekuasaan tertinggi ada di tangan
rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu.
Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada
wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD;

d. Demokrasi dengan rule of Law:

• Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta
mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-
ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif,

Citizenship Education | 143

• Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice)
bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura,

• Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan
demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki,

• Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan
hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan,
bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau
menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan;

e. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan; demokrasi menurut UUD
1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas
secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian
kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang
bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal
semacam division and separation of power, dengan sistem check and
balance;

f. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia; demokrasi menurut UUD 1945
mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-
hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat
dan derajat manusia seutuhnya;

g. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka; demokrasi menurut UUD
1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka
(independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua
pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang
seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan
pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya
mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil,
fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya;

h. Demokrasi dengan Otonomi; otonomi daerah merupakan pembatasan
terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan Daerah
eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan
Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daereah-
daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II.
Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan
disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan
pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan
oleh Pemerintah Pusat kepadanya;

i. Demokrasi dengan Kemakmuran; demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan
dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula
hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan

144 | Citizenship Education

kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan
keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan
’where is the beef’?, demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan
untuk membangun negara kemakmuran (welvaarts staat) oleh dan untuk
sebesar-besarnya rakyat Indonesia; dan

j. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial; demokrasi menurut UUD 1945
menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan
lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau
organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan
atau hak-hak khusus.

Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian
antara sebelas pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar
demokrasi Pancasila. Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal
adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni: ‘Demokrasi Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa’, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi
Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim (Esposito dan
Voll,1996) disebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan
Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi
yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi
yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sungguh indah konsep dan norma-norma demokrasi kita bukan? Tentu saja
semua berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan normanya. Namun,
dalam kenyataan sering kali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan
yang cukup jauh. Jika kenyataannya demikian yang terpenting harus diketahui
adalah faktor penyebabnya, sehingga kita dapat menanggulanginya dengan
tepat.

2. Kehidupan Demokratis Itu Penting

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang
demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan
untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di
muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi
pendapatan yang adil. Mari kita uraikan makna masing-masing.

a. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan
kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan
pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan

Citizenship Education | 145

pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan
memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang
dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang
beragam. Sebagai contoh ketika masyarakat kota tertentu resah dengan
semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok,
maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan
merokok di tempat umum.

b. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum

Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan
dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur
bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban
dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang
sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan
benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum
sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang
dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas
dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa
saja yang bersalah.

c. Distribusi Pendapatan Secara Adil

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan
prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam
bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan
yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin
yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini Pemerintah menjalankan
program pemberian bantuan tunai langsung, hal tersebut dilakukan dalam
upaya membantu langsung para fakir miskin. Pada kesempatan lain,
Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat
memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan
terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia.

Program pemerataan pendapatan tersebut dapat dilaksanakan karena
adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang
pajak yang telah terkumpul di kas negara tersebut akan didistribusikan kembali
oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu
sehingga pemerataan pendapatan dapat terjadi. Oleh karena itu, dapat kita
ketahui bersama bahwa pajak merupakan salah satu sarana untuk mendorong
tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, yang dilakukan antara lain
melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan. Pajak merupakan salah
satu perwujudan demokrasi di Indonesia.

146 | Citizenship Education

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis
penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya
kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak
berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di
depan hukum. Jika demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Praktik Kewarganegaraan
1. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam penerapan demokrasi?
2. Demokrasi apa saja yang pernah dianut Indonesia, jelaskan!
3. Jelaskan pengertian demokrasi menurut para ahli!
4. Jelaskan berbedaan 1 pilar demokrasi menurut USIS dengan 10 Pilar

demokrasi Pancasila!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila! mengapa

demokrasi itu penting?
Ditulis tangan pada folio bergaris sebagai tugas individu, dikumpulkan
pertemuan minggu depan. [ ]

Citizenship Education | 147

Bab 8

RULE OF LAW

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan
pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas
hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Negara dalam pandangan
teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna (a perfect
society). Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para
anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan
sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal.
Kelengkapan secara internal, yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan
di dalam kehidupan masyarakat itu. Saling menghargai hak sesama anggota
masyarakat. Kelengkapan secara eksternal, jika keberadaan suatu masyarakat
dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang
lebih luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat
yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal, there exists only one
perfect society in the natural order, namely the state (Henry J. Koren (1995:
24). Seperti dinyatakan oleh Henry J. Koren, hanya ada satu masyarakat yang
sempurna dalam tatanan alam, yaitu negara; jadi negaralah faktor utama dalam
berbangsa.

Pengertian Negara Hukum
Negara hukum merupakan terjemahan dari konsepsi rechtsstaat atau rule

of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa
abad ke-19 dan ke-20.Oleh karena itu Negara demokrasi pada dasarnya adalah
Negara hukum. Ciri Negara hukum antara lain: 1) Adanya supermasi hukum; 2)
jaminan hak asasi manusia, dan 3) legalitas hukum. Di Negara hukum, peraturan
perundang-undangan berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi)
merupakan kesatuan hukum sebagai landasan setiap penyelenggaraan

148 | Citizenship Education

kekuasaan. Pengertian Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di
Negara yang berdasarkan atas huukm maka Negara termasuk didalamnya
pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun
harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan
kedaulatan hukum (supermasi hukum) dan tujuannya untuk menyelenggarakan
ketertiban hukum.

Negara Hukum Formal dan Material

Salah satu ciri penting dalam Negara yang menganut konstitusionalisme
yang hidup pada abad ke-19 adalah sifat pemerintahannya yang pasif, artinya
pemerintah hanya sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat
yang dirumuskan sebagai wakilnya di parlemen.Disini peran Negara lebih
kecil dari pada peranan rakyat karena pemerintahan hanya menjadi pelaksana
(tunduk pada) keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal untuk menjadi
keputusan parlemen. Aliran ini disebut dengan liberalism yang dirumuskan
dalam dalil the least government is the best government (pemerintahan yang
paling sedikit adalah pemerintahan yang baik).

1. Negara hukum formil (klasik)

Negara hukum dalam arti sempit adalah Negara yang membatasi ruang
geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat Negara. Negara
tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan
Negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga Negara dengan dalil laissez
faire, artinya bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya
sendiri maka dengan sendirinya perekonomian Negara akan sehat.

2. Negara hukum material (modern)

Negara hukum material dapat bertindak lebih luas dalam urusan dan
kepentingan publik. Negara hukum modern (welfare state) adalah mencapai
keadilan bagi semua warga negaranya. Oleh karenanya alat administrasi
negara dalam melaksanakan fungsinya (bestuurszorg) diberikan suatu
kemerdekaan untuk bertindak (freies Ermessen). Konsekuensi logis dengan
diberikannya kemerdekaan bertindak tersebut, berarti bahwa sebagian
kekuasaan yang dipegang oleh badan legislatif (pembuat peraturan)
dipindahkan ke dalam tangan pemerintah (administrasi negara) sebagai
badan eksekutif. Sehingga timbul apa yang disebut executive supremacy.
terdapat suatu lembaga hukum tata negara yang disebut delegasi
perundang-undangan, adanya delegasi perundang-undangan ini timbullah

Citizenship Education | 149

asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Dalam suatu negara hukum modern,
banyak terdapat badan kenegaraan yang mempunyai fungsi lebih dari
satu macam. Administrasi negara bila perlu dapat mengatur seperti badan
legislatif. Dalam beberapa hal kadang-kadang alat administrasi negara
melaksanakan fungsi mengadili, sebaliknya lembaga pengadilan dapat pula
melaksanakan fungsi administrasi negara (voluntaire jurisdictie).

Hukum yang Berkeadilan

Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara
tidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada
yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak
tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak
teratur. Namun, mungkin juga ada di antara Anda yang menyatakan, tidak
adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja, tidak ada masalah.
Thomas Hobbes (1588–1679 ) dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan
“Homo homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.
Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang
satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu
yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan.
Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua
masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero (106 – 43 SM)
pernah menyatakan “Ubi societas ibi ius”, artinya di mana ada masyarakat, di
sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan
bahkan kedudukannya semakin penting.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan
tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam
buku Ilmu Negara Umum. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975)
kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib,
manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka
tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar
setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan
kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut
menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini
dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari
Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya
negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara
yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan,
kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas

150 | Citizenship Education

hukum. Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini mendapat sambutan
dari negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia.

Tujuan Negara RI dapat kita temukan pada Pembukaan UUD 1945 yakni
pada alinea ke-4 sebagai berikut: ... untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.... Dari bunyi alinea
ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara
Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang
dinyatakan Kranenburg, yakni: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3)
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat
telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945). Anda dianjurkan untuk mengkaji Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C,
dan 25 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang
kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan UU No. 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

UUD NRI 1945 Pasal 24: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan; (2) Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan PTUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam UU.

Dalam pertimbangannya, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan PTUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI
1945 ialah Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah
Konstitusi (MK). Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945

Citizenship Education | 151

diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam UU. Tentang MA, KY, dan
MK ini lebih lanjut diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Sesuai dengan UU No. 48/2009 Pasal 1 ayat (2), (3), (4), menyebutkan: (2)
Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Mahkamah Konstitusi
adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (4) Komisi Yudisial adalah lembaga
negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Apabila mengacu pada bunyi pasal 24 UUD 1945, maka lembaga negara
MA, KY, dan MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 UUD NRI
1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan
demikian, tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki
tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya, ada empat fungsi negara
yang dianut oleh negara-negara di dunia: 1) melaksanakan penertiban dan
keamanan; 2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; 3)
pertahanan; dan 4) menegakkan keadilan.

Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara
dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian
hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui
badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi
Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan
perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan.
Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab UU
Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam
bidang peradilan, kita memiliki Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan
Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, ada juga peradilan
yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Penegak Hukum yang Berkeadilan

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, terdapat enam agenda
reformasi, satu di antaranya adalah penegakan hukum. Dari sebanyak tuntutan
masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif,
namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir

152 | Citizenship Education

setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah
pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum
memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM
dan KKN. Pada Bab I, telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait
dengan masalah penegakan hukum adalah:

• Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang
belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap,
perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji);

• Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran,
pelanggaran HAM, etnosentris, dan lan-lain);

• Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum
diselesaikan dan ditangani secara tuntas;

• Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam
ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan

• Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam bidang
perpajakan.

Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan
pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan
secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut.

1. Mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji?
Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia?
Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara
yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku
premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal, ketika bangsa
Indonesia memasuki era reformasi masalahmasalah tersebut telah menjadi
perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan;

2. Mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA,
bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari
pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris padahal bangsa Indonesia
terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran? Siapa saja yang
bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan?;

3. Mengapa setelah Indonesia merdeka lebih 70 tahun masih marak terjadi
kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan
ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan
masalah konflik dan kekerasan?;

4. Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul
sebutan “bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas?

Citizenship Education | 153

Masalah yang keempat ini merupakan masalah klasik, artinya masalah ini
sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum
dapat terselesaikan;
5. Mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan
kewajibannya sebagai Wajib Pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak
adalah tulang punggung penerimaan negara, akan tetapi masih saja
terdapat kasus di mana Wajib Pajak berusaha melakukan penghindaran
pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum
sebagaimana yang dilakukan PT. Asian Agri pada Tahun 2002-2005.

Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara.
Anda diharapkan telah mengenal dan memahami bahwa salah satu tujuan negara
RI adalah “melindungi warga negara atau menjaga ketertiban” selain berupaya
mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan
di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa “negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban
dunia”.

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan
perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang
disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara
manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan
manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara
dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum.
Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antarmanusia
(individu) yang menyangkut “kepentingan pribadi” (misal masalah jual beli,
sewa-menyewa, pembagian waris). Kedua, hukum publik ialah hukum yang
mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara
dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misal, masalah
perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal
lainnya.

Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut
kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan
pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur
berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum
yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara

154 | Citizenship Education

hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya
didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan
untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan
masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan
secara konsekuen.

Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud
dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada
dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam
masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-
haknya.

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman (Sudikno Mertokusumo,
1986: 130), menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur
yang selalu harus diperhatikan yaitu: (1) Gerechtigheit, atau unsur keadilan;
(2) Zeckmaessigkeit, atau unsur kemanfaatan; dan (3) Sicherheit, atau unsur
kepastian.

1. Keadilan
Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan

hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak
hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan
mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan
aparatnya akan luntur. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum,
maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada
akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.
2. Kemanfaatan
Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan
tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan
pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus
bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau
penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia.
3. Kepastian hukum
Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum, artinya
penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap
tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan
seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misal,
seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas
perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah
akan dihukum, adanya kepastian hukum sangat penting.

Citizenship Education | 155

Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa
kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Dalam rangka
menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai
dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal.
Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan
yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa
perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya: untuk Hukum Pidana
terdapat dalam KUHP, untuk Hukum Perdata terdapat dalam KUHPER. Dalam
hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang
yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang
jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan
hukum. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan
hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan
menjalankan peraturan hukum material. Contohnya: hukum acara pidana yang
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum
acara Perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan
atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak
dapat berfungsi.

Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum
harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi Keadilan
Berdasarkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum
hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan
persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap
hukum semakin meningkat. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional
yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan
pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan
aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia,
pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga
harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar
masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk
perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum.

1. Lembaga Penegak Hukum

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa
lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain: Kepolisian berf­ungsi utama
sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga
penuntut; Kehakiman berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan
lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

156 | Citizenship Education

a. Kepolisian

Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas
memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya
dengan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, Kepolisian negara
bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 UU No. 8
tahun 1981 tentang UU KUHAP, Penyelidik adalah setiap pejabat polisi
negara RI.

b. Kejaksaan

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal
1 dinyatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang
oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang
lain berdasarkan UU.”

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud
penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Berdasarkan penjelasan
tersebut, maka Jaksa (penuntut umum) berwewenang antara lain untuk:
a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan; b) membuat surat
dakwaan; c) melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan
peraturan yang berlaku; d) menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum
(tersangka) dengan hukuman tertentu; e) melaksanakan penetapan hakim,
dan lain-lain. Yang dimaksud penetapan hakim adalah hal-hal yang telah
ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim)
dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk
penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan
bersyarat. Tugas dan wewenang Kejaksaan bukan hanya dalam bidang
Pidana, tetapi juga di bidang Perdata dan Tata usaha negara, di bidang
ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan
dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

c. Kehakiman

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk
mengadili. Adapun Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi
wewenang oleh UU untuk mengadili. Menurut Pasal 1 UU No. 8 tahun
1981 tentang UU KUHAP mengadili adalah serangkaian tindakan hakim
untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan

Citizenship Education | 157

asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam UU tersebut. Dalam upaya menegakkan
hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi
oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila
hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara,
maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan
meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

2. Lembaga Peradilan

Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan
dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam
bagian pertimbangan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai
lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan
secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan Agama, dan PTUN merupakan
peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili
golongan/kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan
peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara Perdata maupun
perkara Pidana.

a. Peradilan Agama
Peradilan agama terbaru diatur dalam UU No. 50 tahun 2009 sebagai

perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasar UU tersebut,
Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa perkara-perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a)
perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah.
b. Peradilan Militer
Wewenang Peradilan Militer menurut UU Darurat No. 16/1950 yang telah
diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
adalah memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan
atau pelanggaran yang diakukan oleh anggota tentara atau disamakan.

158 | Citizenship Education

c. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN diatur UU No. 5 tahun 1986 diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun
2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah
administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. PTUN bertugas
untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh pegawai tata usaha negara. Dalam PTUN ini yang menjadi tergugat
bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara
yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya
atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan
oleh orang atau badan hukum perdata.

d. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila
melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan
dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum. Untuk
menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang Peradilan umum,
digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

1) Pengadilan Negeri (PN), dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat
pertama, oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus
diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri baik perdata
maupun pidana sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding;

2) Pengadilan Tinggi, putusan hakim PN yang dianggap oleh salah satu
pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan
Banding. Proses Banding tersebut ditangani oleh Pengadilan Tinggi.
Pengadilan Tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas
perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung
mendengarkan para pihak yang berperkara.

3) Pengadilan Tingkat Kasasi, jika putusan hakim Pengadilan Tinggi
dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu
pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada
MA. MA merupakan Badan Pengadilan yang tertinggi, oleh karena itu,
daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Pemeriksaan tingkat
kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya
telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh
UU. Sedangkan permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan 1
(satu) kali.

4) Penasehat Hukum, merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau
orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud Penasehat

Citizenship Education | 159

hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang
ditentukan oleh atau berdasar UU untuk memberi bantuan hukum.
Diperbolehkannya menggunakan penasehat hukum bagi tertuduh/
terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku
dalam Hakum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa setiap orang
yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan
bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan
kepentingan pembelaan atas dirinya.Berdasarkan Pasal 69 KUHAP
ditegaskan bahwa “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka
sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan
menurut tata cara yang ditentukan dalam UU”. Penasehat hukum ada
yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi
seperti: LBH, IKADIN, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan
sebagainya.

Tantangan Penegakan Hukum Indonesia

Dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan
masalah penegakan hukum di Indonesia; 1) masih banyak perilaku warga negara
khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji, terbukti masih
ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perlaku lain yang
tidak terpuji; 2) masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan
SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris; 3) maraknya kasus-
kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani
secara tuntas.

Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subyek hukum baik yang
bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji
atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu
ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih
lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian
hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan.
Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering
memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul
ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus bahkan telah menjadi
suatu yang dibenarkan atau kebiasaan maka tidak menutup kemungkinan akan
terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah
maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat.

Sebenarnya Negara kita telah memiliki perangkat penegakan hukum yang
memadai. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan

160 | Citizenship Education

penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya?
Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat
bahwa aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa, ia harus menjadi
contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparatur penegak
hukum.

Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan
yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja,
akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini,
aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan,
ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum.
Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat
lain yang akan mencoba menyuap, misalnya.

Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara
termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus
menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang
mencoba melakukan pelanggaran hukum pihak aparatur penegak hukum
harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Cicero
menyatakan Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.
Bahkan, apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa,
Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan
dalam setiap ayat kitab suci tersebut. Namun, tampaknya ada peraturan hukum
saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian
hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi
terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam
peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud
dalam proses pelaksanaan/penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain,
penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan
kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh
perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.

Praktik Kewarganegaraan

Penyebar Berita Hoax dapat Dihukum

Kepolisian Republik Indonesia telah mengingatkan kepada masyarakat
untuk tidak menyebarkan kabar bohong (hoax) di media sosial. Sebab, Polri
akan menjerat penyebar hoax di media sosial atau internet dengan pasal 28 ayat
1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyatakan:

Citizenship Education | 161

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik. Ancaman pidana penyebar hoax, akan dipidana penjara paling lama
enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
1. Adakah UU lain selain UU ITE yang dapat diterapkan bagi penyebar hoax?

Jelaskan!
2. Apa pendapat Anda jika penyebar hoax dihukum lebih berat daripada

koruptor?
3. Apabila penegak hukum di Indonesia terjerat dengan kasus hukum,

bagaimana hukum dapat ditegakkan?
Jawaban ditulis tangan pada lembar kertas folio bergaris, dikumpulkan kuliah
minggu depan!

162 | Citizenship Education

Bab 9

WAWASAN NUSANTARA

Konsep Wawawan Nusantara
Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala

isinya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula
manusia, dibekali dengan akal, budi yang mewajibkannya untuk mengarungi
samudera kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan
yang baik antarsesama, lingkungan alam, hubungan dengan Sang Pencipta.
Kesadaran dari olah pikir dan budi tersebut membawa konsekuensi bahwa
setiap manusia harus berjuang secara sendiri dan bersama-sama untuk dapat
meningkatkan harkat dan derajatnya, potensi kemanusiawiannya dengan
memberdayakan alam sebagai anugerah pemberian Tuhan untuk dikelola secara
bertanggungjawab.

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan
bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu
merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi
nasional. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-
nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam
Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai,
tetapi lebih cinta kemerdeklaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk
penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bagi
bangsa Indonesia, konsep nasional yang dikenal sebagai Wawasan Nusantara
telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia
menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara,
sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang
mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktik kehidupan bernegara.

Saat ini, makin banyak institusi pendidikan dan pemerintahan tidak
memiliki peta Indonesia yang layak sebagai media pembelajaran. Nasionalisme

Citizenship Education | 163

pun kian surut mengingat orang Indonesia tidak mengenal negaranya sendiri.
Melalui peta siswa-siswa dan seluruh warga Indonesia dapat mengetahui dan
mempelajari wilayah Indonesia dan ke depan dapat memberikan manfaat untuk
bangsa. Memahami wilayah dengan pembelajaran peta NKRI, agar warga
negara pada umumnya dan para siswa atau mahasiswa pada khususnya agar
melek terhadap NKRI sebagai kekuatan pembangunan bangsa.

Setiap bangsa mempunyai cita-cita baik tertulis maupun tidak. Cita-cita
tersebut sangat penting perannya bagi suatu bangsa, karena dapat memberikan
gairah hidup serta memberikan arah dalam penentuan tujuan nasional. Cita-cita
bangsa Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua: Dan
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang nerdeka, bersatu,
berdaulat adil dan makmur. Bangsa Indonesia sadar bahwa kemerdekaan
bukanlah tujuan akhir perjuangan bangsa, melainkan merupakan alat untuk
mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan
makmur.

Pengertian Wawasan Nasional

1. Hasnan Habib Kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa,
satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan
sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam.

2. Wan Usman Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya
sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1998, cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999,cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan
bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional

Wawasan Nusantara dapat kita bedakan dalam dua pengertian yakni;
pengertian etiomologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata
Wawasan Nusantara berasal dari dua kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan
dari kata wawas (bahasa Jawa) yang artinya pandangan. Sementara kata
Nusantara merupakan gabungan kata nusa dan antara. Kata nusa dalam

164 | Citizenship Education

bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa
Latin, kata nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung,
bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata nusa juga
mempunyai kesamaan arti dengan kata nation yang berarti bangsa. Dari sini
dapat ditafsirkan bahwa kata nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan
bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan
terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai
makna yang sama dengan kata inter yang berarti antar (antara) dan relasi.
Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut,
seberang, atau luar. Dari penjabaran tersebut, penggabungan kata ‘nusa’ dan
‘antara’ menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di
antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut.

Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau, dan antara berarti
diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang
diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra (Pasha,
2008). Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa
dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai
Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336, tertulis di dalam Kitab Pararaton.
Bunyi sumpah tersebut sebagai berikut; Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi
tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada, “Lamun huwus kalah nusantara
isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring
Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang Tumasik, samana
isun amukti palapa”. Artinya: Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin
melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya
(baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura,
Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya
(baru akan) melepaskan puasa”. Penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut
pandang Majapahit (Jawa), mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang
cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia
dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar
Majapahit (Jawa). Dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Tantular,
arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu
kotanya.

Istilah Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengggantikan
sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Pada acara Kongres Pemuda
Indonesia II tahun 1928 (peristiwa Sumpah Pemuda), digunakan istilah
Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata
bahasa Yunani, yaitu indo/indu yang berarti Hindu/Hindia dan nesia/nesos yang
berarti pulau. Dengan demikian kata Nusantara dapat dipakai sebagai sinonim

Citizenship Education | 165

kata Indonesia, yang menunjuk pada wilayah (sebaran pulau-pulau) yang
berada di antara dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan
dua benua yakni Benua Asia dan Australia. Bangsa Indonesia sangat mencintai
nama ‘Indonesia’ meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang
Barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia.

James Richardson Logan dan George Samuel Windson Earl. Earl mengusulkan
nama Indonesia dalam tulisannya Journal of the Indian Archipelago and Eastern
Asia volume IV tahun 1850. Earl punya dua calon nama yaitu Indunesia atau
Malayunesia, Earl memilih nama Malayunesia karena nama ini sangat tepat
untuk ras Melayu, sementara cakupan Indinesia terlalu luas. Tapi Lodan punya
pendapat berbeda. Ia lebih senang memakai nama Indunesia, sebab nama itu
lebih sinonim untuk Indian Island atau Indian Archipalego. Dalam perjalanan
huruf “U” diganti huruf “O”, sehingga menjadi Indonesia.

Adolf Bastian, mengenalkan mempopulerkan nama Indonesia ke seluruh
dunia. Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin: Indo dan Nesioi. Indo berasal
dari kata Indus yang berarti Hindia. Nama ini diberikan oleh para penjelajah asal
Eropa generasi awal untuk daerah yang terbentang dari Persia dan Tiongkok.
Nesioi bentuk jamak dari Nesos yang berarti pulau-pulau. Jadi Indonesia berarti
pulau-pulau Hindia. Indonesia dikenal pula dengan sebutan Nusantara.

Bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang
berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu
kesatuan, sebagai satu bangsa. Bangsa Indonesia memandang wilayah berikut
bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat
dari Wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi Wawasan Nusantara adalah
‘persatuan bangsa dan kesatuan wilayah’. Perhatikan rumusan Wawasan
Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini: Wawasan Nusantara adalah cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sosio Historis tentang Wawasan Nusantara

Ada sumber historis (sejarah), sosiologis, dan politis terkait dengan
munculnya konsep Wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatarbelakangi
berkembangnya konsepsi Wawasan Nusantara.

1. Aspek Historis Wawasan Nusantara

Lahirnya konsepsi Wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir.
H. Djuanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan
deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi

166 | Citizenship Education

tersebut sebagai berikut: “...berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka
pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak
memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada
wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian perairan
pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara
Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal
asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/ mengganggu
kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas lautan
teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-
titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia ...”

Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil
yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan
garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah.
Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas,
tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah
Indonesia didasarkan pada Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie
1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah
peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut pada
intinya adalah penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis
pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Dengan
peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara
dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut
di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan
lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang
memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah
pulau-pulau di Indonesia.

Dewasa ini konsepsi Wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya
keputusan politik negara yakni dimasukkannya ke dalam Pasal 25A UUD NRI
1945, yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan
hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Menurut pasal tersebut, negara
Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. Guna memperkuat kedaulatan atas
wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya.
Setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah UU No. 4 Prp Tahun
1960 tentang Perairan Indonesia, yakni:

a. Perairan Indonesia ialah lautan wilayah beserta pedalaman (perairan
Nusantara)

Citizenship Education | 167

b. Laut wilayah Indonesia ialah jalur melebar 12 mil laut dari pulau-pulau
yang terluar yang dihubungkan garis lurus antara satu dengan lainnya.

c. Apabila ada selat yang lebarnya kurang dari 24 mil laut dan RI tidak
merupakan satu-satunya negara tepi (ada negara tetangga), maka garis
batas laut wilayah ditarik pada tengah selat.

d. Perairan pedalaman (perairan Nusantara) adalah semua perairan yang
terletak pada sisi dalam garis dasar.

e. Hak lintas laut damai kapal perang asing diakui dan dijamin sepanjang tidak
mengganggu keamanan dan keselamatan negara/ bangsa.

Tentang hak lintas damai (right of innocent passage) diatur dalam pasal 3
UU No. 4/Prp/1960 Tentang Perairan Indonesia dengan peraturan pelaksana
PP No. 8 Tahun 1962 tentang Hak Lintas Damai Bagi Kapal Asing. Dengan
diterimanya konsepsi Negara Kepulauan dalam KHL 1982, maka Negara
Nusantara (Negara Kepulauan) Indonesia mendapat pengakuan secara
internasional. Setelah Indonesia meratifikasi KHL 1982 melalui UU No. 17
Tahun 1985, maka Indonesia mencabut UU No. 4/ Prp/1960 diganti dengan
UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Sedangkan peraturan
pelaksana mengenai hak lintas damai sebelum diganti yang baru masih tetap
berlaku peraturan yang lama, yaitu PP No. 8 Tahun 1962, sepanjang tidak
bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 1996.

Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah
No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia
menjamin adanya hak lintas damai (innocent passage) melalui perairan
Indonesia (laut pedalaman), yang meliputi:

1. Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia,
2. Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas,
3. Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan

Indonesia.
4. Pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda

tersebut, sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan Negara.

Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna
memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan
perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi
Wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar
mendapat pengakuan masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang,
akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang
bernama The United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

168 | Citizenship Education

2. Aspek Sosiologis Wawasan Nusantara

Berdasar sejarah, Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan.
Ingat Deklarasi Djuanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939
berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah,
tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia
mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun
seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi Wawasan Nusantara mencakup
pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam
rumusan GBHN 1998 dikatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ini berarti lahirnya konsep Wawasan Nusantara juga dilatarbelakangi oleh
kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia itu beragam dan
terpecah-pecah sebelum merdeka. Bahkan antarbangsa Indonesia sendiri
mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik devide et impera.
Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, Wawasan Nusantara
yang pada awalnya berpandangan akan ‘kesatuan atau keutuhan wilayah’
diperluas lagi sebagai pandangan akan ‘persatuan bangsa’. Bangsa Indonesia
tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan
persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus
menerus.

Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui
peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi
Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh
sebelum Deklarasi Djuanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan
sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang
berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Keadaan sosiologis masyarakat
Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa,
telah melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah
nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni
bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam
berjuang membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam
wadah kebangsaan Indonesia.

Citizenship Education | 169

Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun
1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai
satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Wilayah
negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama
yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil
tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh
lautan bebas. Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu
kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya
dengan konsep Wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi
Djuanda 1957. Dengan demikian Wawasan Nusantara tidak hanya wawasan
kewilayahan tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi
Wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah tetapi juga
persatuan bangsa.

3. Aspek Politis Wawasan Nusantara

Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana
telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya Wawasan
Nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya secara politis, ada kepentingan
nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini
dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.
Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional,
tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia
sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk
mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia
menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu,
demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam
penyelenggaraan negara.

Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 selanjutnya
dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan Wawasan Nusantara
dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil
ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan
menetapkan GBHN, konsepsi Wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan
Pasal 25A UUD NRI 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002.

170 | Citizenship Education

Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik

Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politeia, geo
berarti bumi dan politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri
(negara). Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi
geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai
studi atau ilmu. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang
‘pengaruh faktor geografis pada tindakan politik’. Geopolitik dimaknai sebagai
ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan
masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik
adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor–faktor geografi, strategi
dan politik suatu negara. Adapun dalam impelementasinya diperlukan suatu
strategi yang bersifat nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Pandangannya
tentang wilayah, letak dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan
atau politik negara yang bersangkutan.

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederic Ratzel (1844-1904) sebagai
ilmu bumi politik (political geography). Istilah ini kemudian dikembangkan
dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922)
dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical Politic
dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada
titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik.
Ilmu bumi politik (political geography) mempelajari fenomena geografi dari
aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek
geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan
alternative kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-
prinsip dalam heopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional.
Pengertian geopolitik telah dipraktekan sejak abad XIX, tetapi pengertiannya
baru tumbuh pada awal abad XX sebagai ilmu penyelenggaraan Negara yang
setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang
menjadi tempat tinggal suatu bangsa.

Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau
teori-teorinya tentang geopolitik. Di antaranya adalah teori Geopolitik Frederich
Ratzel, teori Geopolitik Rudolf Kjellen, teori Geopolitik Karl Haushofer, teori
Geopolitik Halford Mackinder, teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan, dan teori
Geopolitik Nicholas J. Spijkman.

1. Teori-Teori Geopolitik

Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, geopolitik
sebenarnya telah lama dipraktekan, namun pengertian itu sendiri baru disadari

Citizenship Education | 171

pada abad XX, beberapa pakar teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada
di dunia, antara lain:

a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel (1844–1904)

Frederich Ratzel berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang
hidup. Negera identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok
masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan
organisme yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang cukup agar
dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka negara akan
semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap
hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang
hidup). Teori ini dikenal seabgai teori organisme atau teori biologis. Pakar
ahli geopolitik yang sedikit terpengaruh Charles Darwin, yakni Frederich
Ratzel menyatakan Negara itu diibaratkan sebagai sebuah organisme hidup
yang memerlukan ruang untuk hidup bagi proses kelahiran, eksistensi dan
menyusut hingga mati. Indonesia adalah satu dari 4 negara kepulauan
terbesar (Filipina, Jepang, dan Inggris), Indonesia adalah kelanjutan dari
kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang hidup, berkembang besar dan mati.
Berturut turut dengan terikat dalam kumpulan kerajaan Islam. Negara
yang tidak beridentitas hanya dikenal dengan nama Hindia Belanda. Lalu
kita mewarisi dengan cara paksa Negara ini dan dengan konsesi bersama
mengikrarkan Negara baru bernama Indonesia.

Ajaran Ratzel banyak dianut oleh Negara super power, ajaran ini
pun pernah dipelajari oleh Ir Soekarno. Ajaran menjadi sebuah hukum
pembenaran bagi Negara lain untuk melakukan sebuah ekspansi. Dalam
ajarannya dia berkata bahwa “Sebuah bangsa dalam rangka survival tidak
terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat
bertahan hidup”. Jelas di sini bahwa kejadian agresi militer Israel ke
Palestina memiliki alasan pembenaran untuk mempertahankan identitas
bangsa Yahudi sesuai dengan ajaran Talmud mengenai tanah yang
dijanjikan. Sesuai dengan ajaran Ratzel “Semakin tinggi budaya suatu
bangsa, semakin besar kebutuhan, dukungan akan sumber daya alam
yang diperlukannya. Apabila ruang hidup tidak memenuhi maka bangsa
tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alamnya di luar
wilayahnya”. Cina yang bangkit dari tidurnya pun telah mulai mengeliat
untuk mengikuti jejak Negara besar pendahulunya.

Pada akhir abad XIX Frederich Ratzel untuk pertama kalinya
merumuskan Ilmu Politik Bumi (Politische Geographie) sebagai penelitian
ilmiah secara universal tidak mengarah pada salah satu negara. Pokok-
pokok ajaran Ratzel adalah sebagai berikut.

172 | Citizenship Education

1) Dalam hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan
pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup melalui proses
lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, sekarat, dan mati.

2) Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati kelompok politik dalam
arti kekuatan. Makin luas ruang tersebut, makin besar kemungkinan
kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang).

3) Kehidupan suatu bangsa tidak lepas dari hukum alam, hanya bangsa
yang unggul saja yang dapat terus bertahan hidup.

4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa, makin besar kebutuhan
akan sumber daya alam, sehingga bila wilayah negara sudah tidak
mendukung, bangsa tersebut akan mencari pemenuhan sumber daya
alam ke luar wilayah (ekspansi).

Ilmu Bumi Politik berdasarkan ajaran Ratzel tersebut kemudian
menimbulkan dua aliran, dimana yang satu berfokus pada kekuatan di
darat, sementara satunya pada kekuatan di laut. Maka akhirnya Ratzel
menarik pemikiran bahwa, dasar-dasar suprastruktur geopolitik; kekuatan
total suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhan kondisi dan
kedudukan geografinya. (Isnawan, 2008: 37)

b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen (1864-1922)

Rudolf Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori organisme.
Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, ia
menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan
hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh
meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan
krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus
mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan
ekspansi.

Paham ekspansionisme dikembangkan, batas negara bersifat
sementara dapat diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun
kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut. Pandangan Ratzel dan
Kjellen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan Negara mirip
dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup). Oleh karena itu
Negara memerlukan ruang hidup (lebensraum), serta mengenal proses
lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati. Mereka juga
mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran adu
kekuatan (power politics atau theory of power).

c. Teori Geopolitik Karl Haushofer (1896–1946)

Karl Haushofer melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama

Citizenship Education | 173

pandangan tentang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah
penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding
lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas
wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara. Untuk
mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan antara lain:

1) Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa
bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah
negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk
itu politik ekspansi dijalankan. Berdasarkan asumsi demikian, Karl
Haushofer membagi dunia menjadi beberapa wilayah (region) yang
hanya dikuasai oleh bangsa- bangsa yang dikatakan unggul, seperti
Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Dari pendapat ini
lahirlah Teori Pan-Regionalisme.

2) Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional), yaitu: a) Pan Amerika
sebagai ’perserikatan wilayah’ dengan Amerika Serikat sebagai
pemimpinnya. b) Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia,
Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa. c)
Pan Rusia India, yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan
Rusia yang dikuasai Rusia. d) Pan Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat
–tidak termasuk Inggris dan Rusia– dikuasai oleh Jerman.

Teori Geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di
bawah pimpinan Hittler sehingga menimbulkan Perang Dunia II. Pandangan
demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masa
itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman dibawah pimpinan Hitler. Pemikiran
Haushofer disamping berisi paham ekspansionisme juga mengandung
ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling
unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini
juga berkembang di dunia, berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh
semangat militerisme dan fasisme.

Pokok-pokok Pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut:

1) suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak
terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul (berkualitas) saja
yang dapat bertahan hidup dan terus berkembangan, sehingga hal ini
menjurus kearah rasialisme.

2) Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar
kekuasaan Imperium maritime untuk menguasai pengawasan di lautan.

3). Beberapa Negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai
Eropa, Afrika, dan Asia Barat (yakni Jerman dan Italia). Sementara
Jepang akan menguasai wilayah Asia Timur Raya.

174 | Citizenship Education

4) Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang hidup bangsa dengan
kekuasaan ekonomi dan social yang rasial mengharuskan pembagian
baru kekayaan alam dunia. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi
tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya
dan mendapatkan ruang hidupnya. Berdasarkan teori yang bersifat
ekspansionisme, wilayah dunia dibagi-bagi menjadi region-region yang
akan dikuasai oleh bangsa- bangsa yang unggul seperti Amerika Serikat,
Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang.

Haushofer kemudian memperkenalkan sebuah Teori Geo-Politik yang
dinamakan The Heartland Theory yang intinya berbunyi: “Siapa pun yang
dapat menguasai Heartland maka ia akan mampu menguasai World
Island”. Heartland (jantung bumi) merupakan sebutan bagi wilayah Asia
Tengah, dan World Island mengacu pada kawasan Timur Tengah. Kedua
kawasan itu merupakan kawasan kaya minyak bumi dan juga gas. Teori ini
sesungguhnya bukan otentik dari Haushofer, namun adaptasi dari Sir Alfrod
McKinder (1861-1947), seorang pakar geopolitik asal Inggris terkemuka
abad XIX. Nicholas Spykman, seorang sarjana Amerika, menambahkan
teori ini dengan mengatakan, “Siapa pun yang dapat menguasai World
Island, maka ia menguasai dunia.” Di Milenium ketiga, teori ini dianut oleh
Gedung Putih sehingga pada masa pemerintahan Bush sangat berambisi
menguasai Afghanistan, Irak, dan sekitarnya.

Karl Haushofer telah menjadikan geopolitik sebagai politeke noodlot
leer yang meliputi ajaran-ajaran yang bersifat ekpansionisme. Ajaran
Haushofer berkembang pesat dan mencapai puncaknya waktu Jerman di
bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pandangan ini juga berkembang di Jepang
dalam ajaran Hako I chiu yang juga dilandasi oleh semangat militerisme
dan fasisme. Pokok-pokok ajaran Haushofer adalah sebagai berikut.

1) Kekuatan Imperium Darat yang kompak akan dapat mengejar kekuatan
Imperium maritim, dan akan dapat menguasai kekuasan pengawasan
di laut.

2) Beberapa negara besar di dunia akan muncul, dan akan menguasai
Eropa, Afrika, Asia Barat (Jerman dan Italia), serta Jepang di Asia Timur.

3) Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi
perbatasan, geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam
perjuangan mendapat ruang hidup.

d. Teori Geopolitik Halford Mackinder (1861–1947)

Halford Mackinder (1861–1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang
lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah ’jantung dunia’,

Citizenship Education | 175

sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa
menguasai ’daerah jantung’ (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai
pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika). Untuk menguasai daerah jantung
dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya. Berdasarkan
hal ini muncullah konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.

e. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan (1840–1914)

Alfred Thayer Mahan mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik
dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan
sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya pembangunan
armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun
kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep Wawasan
Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan
menguasai kekayaan dunia.

f. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Fuller Guilio Douhet (1869–1930) dan William Mitchel (1878–1939)
mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya.
Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan
peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa
membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab
angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh
angkatan lainnya. Di samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan
musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang medan
peperangan. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsepsi Wawasan
Dirgantara atau konsep kekuatan di udara.

g. Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman

Nicholas J. Spijkman (1879–1936) terkenal dengan teori Daerah Batas.
Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area: 1)Pivot
Area, mencakup wilayah daerah jantung; 2) Offshore Continent Land,
mencakup wilayah pantai benua Eropa – Asia; 3) Oceanic Belt, mencakup
wilayah pulau di luar Eropa – Asia, Afrika Selatan; dan 4) New World,
mencakup wilayah Amerika.

Terhadap pembagian tersebut, Spijkman menyarankan pentingnya
penguasaan daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan
Amerika merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah,
dan Amerika diperkirakan akan menjadi negara kuat. Atas pembagian dunia
menjadi empat wilayah ini, Spijman memandang diperlukan kekuatan
kombinasi dari angkatan-angkatan Perang untuk dapat menguasai wilayah-
wilayah dimaksud. Pandangannya ini menghasilkan teori Garis Batas
(rimland) yang dinamakan Wawasan Kombinasi.

176 | Citizenship Education

Sejauh mana pengaruh “wawasan-wawasan kekuatan” tersebut di atas
terhadap bangsa Indonesia? Dalam sejarah Indonesia tercatat, Indonesia
hanyut terkena pengaruh “wawasan kekuatan” tersebut? Sebelum tahun 1966
zaman Orde Lama Angkatan Perang RI terpengaruh oleh wawasan-wawasan
tersebut, sehingga lahirlah:

a. AD: Wawasan Benua, dirumuskan dalam doktrin Tri Ubaya Sakti;

b. AL: Wawasan Bahari, dirumuskan dalam dokrin Eka Gasana Jaya;

c. AU: Wawasan Dirgantara mempunyai doktrin Swa Buwana Paksa; dan

d. POLRI mempunyai doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja.

Adanya wawasan yang berbeda-beda itu membawa persaingan antar
angkatan yang tidak sehat yang dimanfaatkan oleh PKI untuk mengadu domba
antar-angkatan. Keadaan ini baru disadari setelah terjadinya pemberontakan
G 30 S/PKI sehingga diadakan upaya untuk menyusun satu doktrin yang
mencakup keempat matra (POLRI termasuk ABRI). Upaya ini dilakukan
pada tahun 1966 dalam seminar Hankam yang berhasil menyusun doktrin
Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Pada tahun 1966 itulah pertama kali
dikumandangkan istilah Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Hankamnas.
Kemudian Wawasan Nusantara ditingkatkan menjadi Wawasan Nasional
Indonesia, sehingga Wawasan Hankamnas menjadi bagian dari Wawasan
Nusantara.

2. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-
negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah
dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa
Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan
dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi
nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan
geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila
dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik
suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak
pada geografi Negara yang bersangkutan.

Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka, Negara
Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya
terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber
daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan
keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan
satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini.

Citizenship Education | 177

Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin
pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan
dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi
kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam hal ini bangsa Indonesia
perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-
ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita
dan tujuan nasionalnya.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai- nilai
Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam
Pembukaan UUD 1945. bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai,
tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk
penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan
dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional
dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia
(HAN, Sobana : 2005). Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan
teori geopolitik dari bangsa Indonesia. (Chaidir Basrie : 2002). Oleh karena
itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan
yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme,
karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa
memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan
Kemanusiaan yang universal.

Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham
kebangsaaan atau nasionalisme yang membentuk suatu wawasan kebangsaan
dengan menolak pandangan Chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka
untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling
menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan
ketertiban dunia. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara adalah geopolitik
Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam Wawasan
Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang
kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian
secara keseluruhan (Suradinata; Sumiarno: 2005).

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan
bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu
merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi
nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia,
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tujuan nasional

178 | Citizenship Education

Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, salah
satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No. VII/MPR/2001
tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah adalah terwujudnya masyarakat
Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju,
mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Sejalan dengan
hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan hal-hal di
atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah
dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk
mewujudk­an hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan
keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa.
Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara. Wawasan
Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna
memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh
kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus menerus dilakukan. Hal ini
dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu
berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman.
Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah
dilakukan dengan pendudukan militer maka sekarang ini lebih ditekankan pada
upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang
berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi
kejahatan di dunia maya.

Deskripsi Wawasan Nusantara

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari
Wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia.
Munculnya Wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan
wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu
harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan
bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah
sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda yakni Ordonansi 1939.
Baru setelah adanya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah
Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan
pemisah tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan
memiliki keunikan, yakni:

a. Bercirikan negara kepulauan (Archipelago State) dengan jumlah 17.504
pulau (data BPS tahun 2015). Saat ini pulau yang terdaftar dan

Citizenship Education | 179

berkoordinat berjumlah 13.466 pulau, jumlah tersebut sudah diakui dunia
internasional dan tercatat di PBB.  Melalui United Nations Group of Experts
on Geographical Names (UN GEGN), dimana Indonesia bergabung di
dalamnya, setiap tahun dapat memberikan informasi jika ada penambahan
jumlah pulau. 
b. Luas wilayah 5.2 juta km2 dengan perincian daratan seluas 1.913.578,68
km2 (data BPS 2015) dan lautan seluas 3.257.483 km2.
c. Jarak Utara-Selatan 1.888 km dan jarak Timur-Barat 5.110 km.
d. Terletak di antara dua benua dan dua samudra (posisi silang).
e. Terletak pada garis katulistiwa.
f. Berada pada iklim tropis dengan dua musim.
g. Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum
Pasifik
h. Berada pada 6° LU- 11° LS dan 95° BT – 141° BT.
i. Wilayah yang subur dan habittable (dapat dihuni).
j. Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam.

Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan
berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya Wawasan Nusantara tidak
hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai
dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen
dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan
juga memiliki keunikan yakni:

1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.340 suku bangsa (Data BPS,
2010)

2. Memiliki jumlah penduduk besar, 261.115.456 (Bank Dunia, 2016),
sedangkan menurut Kemendagri 261.826.034 (data Dukdapil 2015)

3. Memiliki keragaman ras
4. Memiliki keragaman agama
5. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman

suku bangsa

Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan Nasional
Secara konstitusional, Wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Ketetapan

MPR No. IV/MPR/1973, tentang GBHN Bab II Sub E. Konsep Wawasan
Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan

180 | Citizenship Education

wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi serta
pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan Wawasan
Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan
dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa
Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik
a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya
merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan
matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara
dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan
satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya.
c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib
sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad
dalam mencapai cita-cita bangsa.
d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa
dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa
menuju tujuannya.
e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu
kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem
hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi
kepada kepentingan nasional.
g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa
lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas
aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan
menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal
tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan
terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi

a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif
adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup
sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

Citizenship Education | 181

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh
daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam
pengembangan kehidupan ekonominya.

c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan
satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama
atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat.

Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan
menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan
dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata. Di samping itu, implementasi Wawasan Nusantara pada aspek
ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam
yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal
balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus
merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat
kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya
keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan
corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya
bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya
bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang
tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya
dapat dinikmati oleh bangsa.

Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya
akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk
perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi
ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang
rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama,
atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya
Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan
dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan
keamanan
a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya
merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

182 | Citizenship Education

b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan
keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang
lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara
Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta belanegara
ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga
negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.

Berdasar uraian di atas, maka Wawasan Nusantara berfungsi sebagai
wawasan pembangunan. Pembangunan nasional hendaknya mencakup
pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan per­
tahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Dewasa ini,
pembangunanan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang
tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia.
Sumber daya alam memiliki sifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui,
sementara itu pembangunan yang terus berkembang membutuhkan sumber-
sumber pembiayaan yang semakin besar pula. Oleh karena itu negara
membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya alam khususnya
minyak bumi dan gas alam.

5. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi Wawasan Nusantara

a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata‘Archipelago’dan‘Archipelagic’berasaldarikataItalia‘Archipelagos’.
Akar katanya adalah ‘archi’ yang berarti terpenting, terutama, dan
‘pelagos’ berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, ‘Archipelago’ berarti
lautan terpenting. Istilah ‘Archipelago’ adalah wilayah lautan dengan
pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja
tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa Barat,
sehingga Archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau.
Lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau
tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan
atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung
dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan ini dijumpai
dalam pengertian the Indian Archipelago. Kata Archipelago pertama
kali dipakai oleh Johan Crawford dalam bukunya the history of Indian
Archipelago (1820).

b. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan
Nederlandsch oostindishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda
yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai

Citizenship Education | 183

sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu
‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli, ‘Nusantara’. ‘Indonesia’ dan
‘Hindia Belanda’ (Nederlandsch-Indie) pada masa penjajahan Belanda.
Bangsa Indonesia sangat mencintai nama ‘Indonesia’ meskipun bukan
dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang Barat. Nama Indonesia
mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia.

c. Konsepsi tentang Wilayah Indonesia

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa
konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai
berikut.

1) Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

2) Res Communis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat
dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing Negara.

3) Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk
semua bangsa.

4) Mare Clausum (the right and dominion of the sea), menyatakan
bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu
Negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira
sejauh tiga mil).

5) Archipelagic State Pinciples (Asas Negara Kepulauan) yang
menjadikan dasar konvensi PBB tentang hokum laut. Saat ini
Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on
the Law of the sea [UNCLOS]) mengakui adanya keinginan untuk
membentuk tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan
komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan
samudra secara damai. Di samping itu ada keinginan pula untuk
mendayagunakan kekayaan alamnya secara adil dan efesien,
konservasi dan pengkajian hayatinya, serta perlindungan lingkungan
laut.

Sesuai dengan Hukum Laut Internasional, secara garis besar
Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki Teritorial, Perairan
Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinental.
Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri
atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain.
Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian
pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang
hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau
perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan

184 | Citizenship Education

geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara histories
dianggap demikian.

2. Laut territorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak
melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Garis pangkal adalah
garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada
peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-
titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai
konvensi ini. Kedaulatan suatu Negara pantai mencakup daratan,
perairan pedalaman dan laut territorial tersebut.

3. Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau
sebelah dalam dari garis pangkal.

4. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari
garis pangkal. Di dalam ZEE Negara yang bersangkutan memiliki
hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi,
dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan.

5. Landasan kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan
tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang
merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jarak 200
mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak
melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas
kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif
terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang
dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang
mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah:

1) Persediaan ikan yang semakin terbatas,

2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia,

3) ZEE memiliki kekuatan hokum internasional,

Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya
Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982
menerima The United Nation Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di
Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi
tersebut mengakui atas asas Negara Kepulauan serta menetapkan asas-
asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkam
UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 tahun 1985
tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah
tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.

Citizenship Education | 185

e. Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua
Asia dan benua Australia dan diantara Samudra Pasifik dan Samudra
Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau besar maupun kecil.
Data terakhir menyebutkan jumlah pulau Indonesia 13.466 pulau yang
terdaftar di PBB tepatnya lembaga United Nations Groups of Experts
on Geographical Names (UNGEGN) (Data Badan Informasi Geopasial
dahulu dikenal sebagai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(Bakorsurtanal), tertanggal 7 Mei 2014). Jumlah pulau yang sudah
memiliki nama adalah 6.044 buah. Adanya perbedaan jumlah yang
sangat signifikan, karena Gosong dimasukkan sebagai pulau. Padahal,
Gosong hanya gundukan pasir atau terumbu karang yang muncul saat
air surut dan tenggelam saat pasang naik air laut. Adapun definisi
pulau oleh PBB adalah objek yang masih tampak saat air laut pasang.
Jumlah tersebut berdasarkan inventarisasi dan verifikasi nama pulau
serta penetapan koordinat tiap pulau dengan global positioning system.
Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai
berikut.

Utara : 6˚08 LU Selatan : 11˚15 LS

Barat : 94˚45 BT Timur : 41˚05 BT

Jarak terjauh Utara hingga Selatan adalah ± 1.888 km, sedangkan
jarak terjauh dari Barat – Timur adalah ± 5.110 km dengan demikian
mencakup 1/8 keliling bumi. Bila dilihat dari posisi garis lintang tersebut,
maka Indonesia dilalui garis lintang 0° (garis katulistiwa), karenanya
Indonesia berada di daerah tropis yang hanya mengenal dua musim,
yaitu musim penghujan dan kemarau. Dan tentu saja rentang perbedaan
suhu udara tidak terlalu ekstrim dan ini sangat menguntungkan bagi
kelangsungan hidup. Apabila diproyeksikan pada peta benua Eropa,
maka jarak barat timur tersebut sama dengan jarak antara London
dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat,
maka jarak teresbut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai
timur Amerika Serikat.

6. Wilayah Indonesia

Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional
(Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta
untuk Penataan Ruang Wilayah Presiden Republik Indonesia).

186 | Citizenship Education

Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah
daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada
masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi
fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa
kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki
daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang
lebih umum digunakan adalah batas nasional.

Adapun ruang mengandung pengertian sebagai ‘wadah yang meliputi
ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta
memelihara kelangsungan hidupnya’. Ruang itu terbatas dan jumlahnya
relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan
penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa
berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang
semakin tinggi.

Batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin, yaitu:

Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China Selatan

Selatan : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia

Barat : Samudera Hindia

Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Dalam konteks ini ruang harus
dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang
sempurna, yaitu ruang udara, darat dan air. Dengan memiliki ruang yang
beragam ini, maka Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan
alam yang besar, yang berada di udara, di dalam perairan (laut, sungai,
dan danau), serta di dalam daratan (tanah). Apalagi Indonesia dikenal
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis
khatulistiwa, memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan
dengan komposisi tanah yang sangat subur.

Lokasi fisikal Indonesia, menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah
Bufferzone atau daerah penyangga. Posisi siang Indonesia jika kita kaji

Citizenship Education | 187

lebih dalam, maka ternyata tidak hanya bersifat fisik-geografis belaka,
tetapi juga dalam segala aspek sosial, antara lain:

- Demografis, penduduk di sebelah selatan jarang/tipis, sedang di
sebelah utara padat.

- Ideologis, antara liberalisme di selatan, dan komunisme di utara.
- Politis, sistem demokrasi liberal di selatan dan sistem diktatur

proletariat di utara.
- Ekonomi, antara sistem ekonomi kapitalis di selatan dan sistem

ekonomi terpusat (sosialis) di utara.
- Sosial, antara individualisme di selatan dan komunisme di utara.
- Budaya, antara kebudayaan barat di selatan dan kebudayaan timur di

utara.
- Hankam, sistem pertahanan maritime di selatan dan sistem

pertahanan kontinental di utara.

Keberadaan Indonesia pada posisi silang menimbulkan proses
akulturasi yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi seperti sekarang ini,
baik sosial, religi, bahasa maupun budayanya. Selain menjadi daerah
Bufferzone, Indonesia pun memperoleh beberapa keuntungan disebabkan
posisi silang tersebut. Antara lain: a) Berpotensi menjadi jalur perdagangan
Internasional; b) Dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam
percaturan politik Internasional; dan c) Lebih aman dan terlindung dari
serangan-serangan negara kontinental.

Konsep penguasaan wilayah geografis harus menyatu dengan sistem
politik yang dianut oleh Indonesia, sehingga penjagaan terhadap sejengkal
wilayah NKRI juga sama bobotnya dengan kedaulatan negara ini. Konsep
Geopolitik digunakan untuk memperkaya wawasan dan kesadaran akan arti
penting wilayah NKRI sebagai ruang hidup seluruh rakyat Indonesia.

Kedaulatan Wilayah Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan.
Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di
antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang
termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan
luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara
Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia
yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pernyataan

188 | Citizenship Education

dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang
bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan
pada tanggal 17 Agustus 1945 secara geografis adalah negara kepulauan.
Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut
teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di
atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar
laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya. Berdasarkan hak ini, maka wilayah negara Kesatuan Republik
Indonesia meliputi tanah (daratan) dan air (lautan), serta udara di atasnya.

a. Wilayah Daratan

Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas
tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas
wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan
darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai
dengan benda-benda alam, seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia
memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan
Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste.

b. Wilayah Perairan

Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan
kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur
laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada
sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman
atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua
perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-
pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang
terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Penentuan batas perairan
khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga dilakukan dengan
perjanjian bilateral. Contoh: Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan
Philipina, dan lain sebagainya.

c. Wilayah Udara

Konferensi Paris 13 Oktober 1919 yang diikuti oleh 27 negara menghasilkan
Konvensi Paris 1919 (Paris Convention). Pasal 1 Konvensi Paris 1919
mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang
udara di atas wilayahnya. Konsekuensinya adalah negara diberi hak untuk
mengatur maskapai penerbangan yang beroperasi di wilayah udara mereka.

Sesuai Konvensi Chicago 1944 pasal 1 dinyatakan bahwa setiap negara
mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh (complete and exclusive

Citizenship Education | 189

sovereignity) atas ruang udara atas wilayah kedaulatannya. Dari pasal tersebut
memberikan pandangan bahwa perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan
utuh atas ruang udara di atas wilayah teritorial, adalah: (1). Setiap negara
berhak mengelola dan mengendalikan secara penuh dan utuh atas ruang udara
nasionalnya; (2). Tidak satupun kegiatan atau usaha di ruang udara nasional
tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu atau sebagaimana telah diatur dalam
suatu perjanjian udara antara negara dengan negara lain baik secara bilateral
maupun multilateral. Pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal telah ditandatangani
protokol yang merubah Konvensi Chicago (Amandement to Chicago Convention
1944) dengan memasukkan pasal 3 Bis, mengenai:

1. Kewajiban hukum untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat
udara sipil (kemanusiaan).

2. Negara berhak memerintahkan pesawat udara sipil pelanggar untuk
mendarat di bandar udara yang ditentukan.

3. Negara diminta menggunakan prosedur pencegatan (interception) terhadap
pesawat udara sipil.

4. Setiap pesawat udara sipil harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh
pesawat udara negara yang melakukan pencegatan.

5. Setiap negara harus menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya
ketentuan hukum yang berat bagi para pelaku dan operator pesawat udara
sipil, yang dengan sengaja bertentangan dengan Konvensi ini.

Penerapan Wawasan Nusantara dan Implementasinya

1. Penerapan Wawasan Nusantara

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini,
problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak
akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya
tantangan ini juga di dorong oleh penetrasi Globalisasi yang syarat dengan
nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian dan Jati diri Bangsa.
Dalam keadaan demikian dikhawatirkan terjadilah erosi kebangsaan yaitu
melunturnya semangat kebangsaan, rasa kebangsaan dan Jiwa Kebangsaan,
sehingga pola pikir, sikap dan perilaku Warga Negara tidak lagi mengutamakan
kepentingan bersama namun lebih mengedepankan kepentingan golongan
bahkan kepentingan Individu.

Perjalanan sejarah terus berlangsung, namun pada saat ini nilai-nilai
perasatuan dan kesatuan sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Dalam
praktek penyelenggaraan pemerintahan, misalnya munculnya kebijakan otonomi
daerah disinyalir oleh banyak kalangan semakin meningkatkan semangat

190 | Citizenship Education

kedaerahan. Kebijakan ini juga mengusik ikatan emosional antar warga Bangsa
yang dulunya merasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu Bangsa
Indonesia. Namun pada saat pemberlakuan otonomi daerah saat ini sepertinya
ikatan rasa kebangsaan sudah hampir punah.

Di tingkat nasional, kita juga melihat terdapat praktek penyelenggaraan
Negara yang mengalami kemunduran, misalnya dengan dicabutnya ketetapan
MPR No. II/MPR/1989, tentang GBHN terutama pada sub ayat E tentang
Wawasan Nusantara. Telah menjadi penanda buruk bahwa usaha untuk
mewujudkan persatuan dan kesatuan di segala Bidang Kehidupan Nasional
tidak lagi menjadi rambu-rambu penuntun dalam melangsungan kehidupan
Bangsa dan Negara demi mencapai cita-cita dan tujuan Nasi-nal sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan dinamika globalisasi yang
semakin menggerus sendi-sendi kehidupan nasional, maka Wawasan Nusantara
justru perlu menjadi acuan pokok dalam memperkecil penetrasi global dan
semakin memperkokoh kehidupan Bangsa Indonesia.

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara,
khususnya, di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara
di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teriterorial
Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian
integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap landas
kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilakn pertambahan luas
wilayah yang cukup besar.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan
sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional
termasuk Negara-negara tetangga.

d. Penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan Negara di berbagai
bidang tampak pada berbagai proyekpembangunan sarana dan prasarana
komunikasi dan transportasi.

e. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan
bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan
setanah air, senasib sepenanggunan dengan asas Pancasila..

f. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat
pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahan
keamanan Rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa
dan Negara.

Citizenship Education | 191

2. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara dalam Era Globalisasi

Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional Sikap dan perilaku Bangsa
berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa
tidak sama. Wawasan Nasional suatu Bangsa ditentukan oleh berbagai faktor
seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi sosial
budayanya. Sementara itu Bangsa yang memiliki kesamaan dalam faktor
tersebut, belum tentu pula sama wawasan nasionalnya karena ada factor
subyektif yang berperan. Oleh karena itu, wawasan nasional Indonesia, seperti
halnya wawasan nasional bangsa atau Negara lain akan bersifat khas. Enam
konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah: persatuan
dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, Kebangsaan, Negara kebangsaan, Negara
Kepulauan, dan Geopolitik, pada dasarnya dapat di pandang dari 2 dimensi
pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya, atau
yang di sebut realita dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara atau yang di sebut sebagai fenomena kehidupan.

Dimensi kewilayahan, mengandung pemahaman bahwa wilayah beserta
isinya merupakan realita sesuatu yang diterima atau merupakan karunia
Tuhan sebagai apa adanya. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang di serap dari inetraksi antara Bangsa beserta aspirasi dan
cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam, merupakan
fenomena sosial. Agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dapat terselenggara seperti yang diharapkan, maka keinginan tersebut perlu
sinergi dalam satu keinginan bersama yang dinyatakan melalui aspirasi nasional.
Sehubungan dengan hal itu, meskipun bangsa Indonesia mengutamakan
persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional, cirri khas daerah atau
kelompok masyarakat tetap dihormati dan dikembangkan. Demikian pula,
status sebagai satu Bangsa Indonesia tidak melebur suku bangsa yang ada,
tetapi menghimpunnya dalam kehidupan bersama tanpa ada dominasi satu
suku terhadap suku lainnya. Sama halnya dengan penggunaan satu bahasa
nasional, bahasa Indonesia, Hal itu tidak berarti tidak mematikan bahasa
daerah sebagai bahasa kelompok.

Selain kita dihadapkan pada tantangan internal di atas, Dewasa ini kita
menyaksikan bahwa kehidupan Individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara sedang mengalami perubahan yang sangat dasyat. Faktor utama
yang mendorong perubahan yang cepat tersebut adalah nilai-nilai kehidupan
baru yang di bawa Negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Dalam
kaitan dengan hubungan antar bangsa maka nilai-nilai kehidupan baru tersebut
merupakan tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama
Bangsa Indonesia.

192 | Citizenship Education