BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 21 Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung. PBKH merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat, PBKH memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat yang memerlukannya, selain itu PBKH memberikan penyuluhan Hukum kepada masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. PBKH dipimpin oleh seorang Ketua dan pada saat ini dijabat oleh Dr. Iman Sunendar, S.H., M.H. C. Jurnal Fakultas Hukum telah menerbitkan sebuah jurnal ilmiah, yaitu Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/Kep/2005 tanggal 30 Mei 2005 Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum telah terakreditasi untuk masa 5 (lima) Tahun. Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum adalah Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. yang dibantu oleh empat orang Redaktur Pelaksana yaitu, Dr. Arif Firmansayah, S.H., M.H. (Ketua) Frency Siska, S.H., M.H., Eka An Aqimuddin, S.H., M.H., dan Dr. Ade Mahmud, SH., MH. (Anggota). Pada saat ini, pengelola Jurnal Ilmu Hukum sedang mempersiapkan pengajuan reakreditasi. D. Unsur Kemahasiswaan dan Alumni Berdasarkan Statuta UNISBA Tahun 2018, setiap mahasiswa UNISBA berhak ikut serta dalam Organisasi di lingkungan UNISBA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan membina kemampuan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk mewujudkan hak mahasiswa tersebut dibentuk organisasi kemahasiswaan. Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum UNISBA terdiri dari: 1. Dewan Amanat Mahasiswa Fakultas (DAMF)
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 22 DAMF merupakan organisasi kemahasiswaan yang bertugas menetapkan garis-garis pelaksanaan program Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF). DAMF melaksanakan fungsi legislasi yang merupakan tugas utama dari Dewan Mahasiswa Fakultas karena dengan fungsi inilah seorang anggota dewan mampu menyalurkan dan menampung aspirasi mahasiswa. Banyaknya produk peraturan yang diciptakan dalam satu periode kerja merupakan salah satu parameter keberhasilan dari DAMF, dan DAMF melaksanakan Fungsi Pengawasan yaitu kewajiban untuk mengawasi kinerja dari lembaga eksekutif fakultas yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dan Himpunan Mahasiswa, Hal ini bertujuan agar lembaga eksekutif bekerja secara optimal dan sesuai dengan amanat mahasiswa yang memilih. DAMF pada dasarnya berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi mahasiswa melalui penetapan garis-garis program dan merupakan perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas. Anggota DAMF adalah mahasiswa yang merupakan wakil-wakil dari setiap angkatan. 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) BEMF merupakan organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa pada tingkat fakultas, terutama sebagai pelaksana kegiatan di bidang penalaran, bakat dan minat dan keilmuan serta kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. BEMF memiliki tugas sebagai berikut: a) Melaksanakan Amanat yang di tetapkan oleh DAMF, b) Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja. c) BEM bertanggung jawab kepada DAMF. BEM memiliki fungsi sebagai berikut : a. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Fakultas.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 23 b. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa. c. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Dekanat. d. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum. e. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan organisasi kemahasiswaan. 3. Himpunan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi. Kegiatan Himpunan Mahasiswa harus mendukung peningkatan kompetensi keilmuan mahasiswa sesuai dengan kelompok bidang ilmu yang dapat mendukung program-program yang telah ditetapkan Fakultas Hukum UNISBA. Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh BEM Fakultas b. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan. c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HIMA kepada BEM Fakultas. d. HIMA bertanggung jawab kepada BEM Fakultas Berikut adalah Himpunan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UNISBA: a. Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMAPI) b. Himpunan Mahasiswa Perdata dan Bisnis (HIMAPER) c. Himpunan Mahasiswa Tata Negara (HIMTANU)
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 24 d. Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (International Law Student Forum/ILSF) e. Himpunan Mahasiswa Notariat (HIMNO ) f. Debat Moort court and Legal Drafting Community (DEMOCRACY). Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kurikulum yang mengacu kepada penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Fakultas Hukum Unisba telah membentuk Debate, Moot Court and Legal Drafting Community (DEMOCRACY) pada tanggal 8 Maret 2017. 4. Alumni a. Alumni Fakultas Hukum Prodi Sarjana Ilmu Hukum UNISBA adalah Lulusan dan atau mereka yang pernah kuliah di Fakultas Hukum Unisba sekurang-kurangnya 2 tahun yang terhimpun dalam Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unisba (IKA-FH UNISBA). b. Alumi Fakultas Hukum pada Prodi magister Ilmu Hukum adalah semua lulusan prodi MIH Fakultas Hukum Unisba. c. Alumni Fakultas Hukum pada Prodi Mkn adalah semua lulusan Prodi MKn Fakultas Hukum Unisba, dan Ikatan alumninya bernama Keluarga Alumni Notariat UNISBA, terbentuk pada tanggal 25 juni 2020, di Bandung. d. Alumni Fakultas Hukum pada Prodi Doktor Ilmu Hukum adalah semua lulusan prodi DIH Fakultas Hukum Unisba. Tujuan IKA-FH UNISBA adalah untuk membina hubungan antara alumni dan Fakultas Hukum dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan Unisba serta visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 25 BAB VI KEGIATAN AKADEMIK A. Masa Kegiatan Akademik Kegiatan Akademik dimulai tanggal 1 September dan berakhir 31 Agustus tahun berikutnya. Satu tahun akademik terdiri dari semester ganjil dan semester genap. B. Penyusunan Rencana Studi Sebelum mengikuti kegiatan akademik dari tiap mata kuliah, setiap mahasiswa wajib menyusun Rencana Studi. Rencana Studi dilakukan dengan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) secara online yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti pada semester yang bersangkutan. Penyusunan Rencana Studi dapat dilakukan oleh setiap mahasiswa melalui beberapa tahapan, sebagai berikut: 1. Aktivasi 2. Pembayaran Infak Kuliah Tetap (IKT); 3. Perwalian Akademik; dan 4. Perubahan Rencana Studi/Batal Tambah (hanya untuk Prodi S1) dan 5. Pembayaran Infak Satuan Kredit Semester (ISKS). (hanya untuk prodi S1) C. Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa dapat melakukan perwalian setelah terlebih dahulu melakukan aktivasi dilanjutkan dengan membayar Infak Kuliah Tetap (IKT). Prosedur pembayaran dapat dilakukan oleh mahasiswa di Bank Syariah Indonesia (BSI) /ATM BSI di semua cabang se Indonesia, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh universitas. D. Perwalian Akademik Perwalian adalah proses awal kegiatan akademik pada setiap semester yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan. Bentuk perwalian akademik
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 26 adalah daring (online) antara dosen wali akademik dan mahasiswa walinya. Pada saat perwalian, mahasiswa mendapatkan arahan dalam menentukan pengambilan mata kuliah sehingga dapat memilih mata kuliah yang dikontrak pada semester tertentu. Setelah menetapkan pilihan mata kuliah, mahasiswa selanjutnya melakukan pengisian Formulir Rencana studi (FRS) dengan persetujuan dosen wali. Selain itu, pada saat perwalian dapat dilakukan konseling. Prosedur perwalian dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Mencetak transkrip nilai di sisfo.unisba.ac.id. 2) Memperhatikan jadwal perwalian dari masing-masing dosen; 3) Mahasiswa melakukan perwalian dengan dosen wali masing-masing: a. Mengisi daftar hadir perwalian; b. Memilih mata kuliah dengan jumlah sks sesuai dengan jumlah IPK terakhir (hanya untuk Prodi S1); c. Melakukan konsultasi akademik; dan d. Mengisi Buku Bimbingan Akademik. (hanya untuk Prodi S1) 4) Proses perwalian dilakukan secara online melalui laman sisfo.unisba.ac.id melalui tahapan sebagai berikut: a) Mahasiswa masuk ke laman sisfo.unisba.ac.id b) Setelah log in, masuk ke fitur Siakad; c) Mahasiswa lalu memilih mata kuliah dengan jumlah sks sesuai dengan jumlah IPK terakhir; d) Setelah memilih mata kuliah, klik serahkan untuk meminta persetujuan dari dosen wali; e) Dosen wali akan melakukan persetujuan melalui laman sendiri di sisfo.unisba.ac.id f) Setelah memperoleh persetujuan dosen wali, mahasiswa memilih kelas. g) Mahasiswa mengisi menu Bimbingan Akademik.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 27 E. Batal Tambah Rencana Studi dan Pembayaran ISKS (Hanya untuk Prodi S1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan rencana studi setelah mempertimbangkan kemampuan melaksanakan beban studi dan setelah memperoleh gambaran tentang materi dari mata kuliah yang diambil. Perubahan rencana studi dilakukan dengan persetujuan dosen wali melalui daring (online) dan berlangsung selama 14 hari sejak dimulainya perkuliahan pertama untuk setiap mata kuliah. Berikut adalah prosedur perubahan rencana studi secara daring: a) Mahasiswa masuk ke laman sisfo.unisba.ac.id b) Setelah log in, masuk ke fitur Siakad; c) Mahasiswa lalu memilih mata kuliah yang ingin dibatalkan dan atau ditambahkan; d) Setelah memilih mata kuliah, klik serahkan untuk meminta persetujuan dari dosen wali; e) Dosen wali akan melakukan persetujuan melalui laman sendiri di sisfo.unisba.ac.id f) Setelah memperoleh persetujuan dosen wali, mahasiswa memilih kelas. g) Mahasiswa mengisi menu Bimbingan Akademik. Tabel berikut merupakan pedoman pengambilan jumlah kredit. Penetapan jumlah kredit maksimal yang diambil berdasarkan IPK, tidak berlaku bagi program Magister dan Doktor. IPK Jumlah kredit maks yang dapat diambil >3,00 - 4,00 21-24 sks >2,00 – 2,99 18-20 sks >1,00 – 1,99 15-17 sks 0.0-1,00 12-14 sks
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 28 F. Proses Belajar Mengajar Setiap Mahasiswa yang telah mengikuti perwalian dan memiliki Formulir Rencana Studi (FRS) diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan yang tercantum dalam FRS. Proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Unisba menggunakan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Tujuan Sistem Satuan Kredit Semester yaitu : 1. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk memilih bidang studi tertentu; 2. Memberikan kesempatan Kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu singkat sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya; 3. Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat dan ilmu pengetahuan; 4. Memudahkan pengalihan kredit antar program studi di lingkungan Unisba atau antar perguruan tinggi. Nilai 1 (satu) SKS merujuk pada Pasal 17 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (PERMENRISTEKDIKTI) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), perkuliahan ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu selama satu semester. Sebagai contoh, untuk kegiatan mahasiswa, 1 (satu) SKS perkuliahan terdiri dari: a) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester berupa kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen misalnya kegiatan responsi atau mengerjakan soal; dan c) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester, berupa kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri. Besar kecilnya bobot SKS tidak mencerminkan penting tidaknya mata kuliah yang bersangkutan, tetapi mencerminkan ruang
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 29 lingkup bahan yang perlu dibahas serta banyaknya waktu yang dibutuhkan. Beban Studi Kumulatif mahasiswa Prodi S1 ditetapkan 146 SKS yang dapat ditempuh dalam waktu 8 semester atau kurang dengan batas waktu studi 14 semester (7 tahun). Beban Studi Kumulatif mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum ditetapkan 38 SKS yang dapat ditempuh dalam waktu paling cepat 2 tahun (4 semester), dan paling lama 4 tahun (8 semester). Beban Studi Kumulatif mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan ditetapkan 46 SKS yang dapat ditempuh dalam waktu paling cepat 2 tahun ( 4 semester ) dengan batas waktu studi maksimal 8 semester (4 tahun). Program Doktor Ilmu Hukum dapat ditempuh paling sedikit 6 semester (3 tahun) dengan batas waktu studi paling lama empat belas (14) semester atau tujuh (7) tahun. Beban Studi Kumulatif mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum ditetapkan : 42 sks ditawarkan kepada peserta program doktor yang latar belakang keilmuannya linier dan 48 sks untuk peserta program doktor yang latar belakang keilmuannya tidak linier. G. Etika Akademik Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Sistem SKS ini, Fakultas Hukum Unisba mengatur etika akademik mahasiswa dan dosen sebagai unsur pendukung. Etika akademik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; 1. Etika mahasiswa a. Etika Mahasiswa Berpakaian Etika berpakaian bagi mahasiswa di Fakultas Hukum ditetapkan sebagai berikut: 1) Mahasiswi mengenakan busana yang menutup aurat, yaitu: a) Rok panjang yang tidak ketat/tidak membentuk tubuh dan tidak transparan; b) Celana panjang tidak ketat/tidak membentuk bagian anggota tubuh;
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 30 c) Mengenakan baju bagian atas yang menutupi pinggul hingga bagian paha dan berlengan panjang; d) Mengenakan kerudung. 2) Pada saat ujian berlangsung, khusus untuk prodi S1 (baik UTS maupun UAS), seluruh mahasiswi mengenakan rok hitam panjang dan kemeja putih berlengan panjang, dan mengenakan kerudung berwarna putih/hitam sedangkan seluruh mahasiswa mengenakan celana panjang berwarna hitam dan tidak berbahan jeans dengan atasan kemeja putih berlengan panjang; dan untuk mahasiswa/mahasiswi prodi S2, S3, dan MKn, tidak perlu memakai pakaian seragam hitam putih, tetapi rapih dan sopan. 3) Memakai sepatu/sepatu sandal; dan 4) Tidak mengenakan make up atau aksesori yang berlebihan. 5) Bagi Mahasiswa mengenakan busana yang menutup aurat, yaitu: a) Celana panjang dengan atasan kemeja atau kaos (Tshirt) yang rapi dan sopan; b) Bagi mahasiswa tidak mewarnai rambut dan bagi yang berambut panjang harus diikat dengan rapih. b. Etika Mahasiswa dalam Perkuliahan 1) Berpakaian sesuai dengan etika berpakaian yang telah ditetapkan oleh Fakultas. 2) Menandatangani Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) atau Berita Acara Perkuliahan melalui Sisfo. 3) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan akhlak Islam terhadap dosen dan terhadap sesama mahasiswa. 4) Mematuhi tata tertib perkuliahan yang ditetapkan oleh Dosen dan disepakati oleh mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. 5) Memelihara sarana dan prasarana kampus, khususnya sarana dan prasarana perkuliahan.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 31 6) Memelihara kebersihan kampus khususnya sarana dan prasarana proses perkuliahan, dengan tidak membuat coretan/mengotori sarana dan prasarana yang tersedia serta tidak membuang sampah sembarangan/bukan pada tempatnya. 7) Tidak merokok selama perkuliahan berlangsung. 8) Khusus untuk mahasiswa, rambut tidak boleh diwarnai dan bagi yang berambut panjang harus diikat dengan rapih. 2. Etika Dosen a. Etika Dosen dalam Perkuliahan 1) Berpakaian, berperilaku dan bertindak sesuai dengan akhlak Islam dan kepribadian bangsa. 2) Mengisi dan menandatangani DHMD dan Berita Acara Perkuliahan (BAP) di Sisfo. 3) Mematuhi tata tertib perkuliahan yang ditetapkan oleh Dosen dan disepakati oleh mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. 4) Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan apabila ada perubahan jadwal, dosen harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kaprodi atau sekprodi. 5) Dosen yang tidak dapat mengisi perkuliahan sesuai jadwal karena alasan-alasan tertentu, maka dosen tersebut harus mengganti perkuliahan yang tidak terlaksana di hari lain melaui e-kuliah. 6) Mengucapkan salam pada saat memasuki ruangan perkuliahan, pada saat memulai perkuliahan, dan pada saat menutup perkuliahan. 7) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi tentang materi perkuliahan maupun hal lain yang relevan dengan perkuliahan. 8) Tidak merokok selama perkuliahan berlangsung.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 32 b. Larangan Meminta / Menerima hadiah 1) Dosen Dilarang menerima dan/atau meminta hadiah/gratifikasi/pemberian apa pun dari mahasiswa atau siapa pun yang berhubungan dengan tugasnya sebagai dosen. 2) Mahasiswa dilarang memberikan hadiah/ gratifikasi/ pemberian apa pun kepada dosen dengan alasan apa pun. H. Evaluasi Perkuliahan Evaluasi perkuliahan dilakukan oleh dosen secara berkala melalui teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, pelaksanaan tugas (seperti presentasi makalah), dan bentuk ujian. Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan ujian: 1. Ujian diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu semester yang terdiri atas: a. Ujian Tengah Semester (UTS) UTS merupakan evaluasi perkuliahan setelah melakukan proses perkuliahan 7 (tujuh) kali pertemuan. b. Ujian Akhir Semester (UAS) UAS merupakan evaluasi perkuliahan setelah melakukan proses perkuliahan 14 (empat belas) kali pertemuan. 2. Ujian diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas. 3. UTS dan UAS dapat terselenggara apabila kehadiran Dosen dan Mahasiswa memenuhi sekurang kurangnya 80%. 4. Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila terdaftar sebagai peserta UAS. 5. Setiap soal yang diujikan harus diverifikasi terlebih dahulu, sehingga memenuhi unsur-unsur kesesuaian materi soal dengan materi yang tercantum dalam RPS/RPP mata kuliah; kesesuaian jumlah soal dengan waktu pengerjaan soal (berdasarkan jumlah SKS), dan integrasi nilai-nilai keIslaman. 6. Pencetakan Kartu Ujian UTS dan UAS dilakukan secara online melalui laman http://sisfo.unisba.ac.id (berlaku untuk Prodi S1)
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 33 7. UTS dan UAS dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring melalui http://ekuliah.unisba.ac.id 8. Ujian susulan UTS dan UAS diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian setelah mendapat izin dari Fakultas. 9. Ujian susulan dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Prodi Sarjana Ilmu Hukum: a. Terdaftar sebagai peserta ujian. b. Ujian Susulan dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah UTS/UAS berakhir. c. Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian susulan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Rawat inap, rawat jalan, terkena musibah (mahasiswa yang bersangkutan ataupun keluarga inti), mendapat dispensasi dari fakultas atas permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan tertentu, ibadah haji atau Umroh, dan dibuktikan dengan surat keterangan-surat keterangan, atau 2) Alasan-alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh kaprodi. d. Bagi mahasiswa yang diizinkan ujian susulan karena alasan poin C No. 2, ujian dilaksanakan secara lisan dan dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas. e. Pemberian nilai kepada mahasiswa yang mengikuti ujian susulan karena sakit (rawat jalan) ditetapkan 100%, sakit (rawat inap) ditetapkan 100%, penugasan dari Fakultas ditetapkan 100%, dan mendapat musibah 100% dari nilai yang diperoleh. Alasan-alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh kaprodi, ditetapkan 75%. Prodi Magister dan Doktor:
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 34 a. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah dan telah mengikuti perkuliahan mata kuliah tersebut. b. Yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas karena alasan yang dibenarkan (Sakit, tugas/dinas, ibadah Umroh/Haji, atau alasan lain atas pertimbangan kaprodi). c. Ujian susulan dilaksanakan 3 hari setelah ujian berakhir. Dalam kasus tertentu ujian susulan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kaprodi. Prosedur : a. Mahasiswa mendaftar ke Sekretariat dengan membawa bukti (Surat Keterangan Sakit/Surat Tugas/Keterangan Umroh/Haji). b. Membayar biaya ujian susulan yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Dekan. c. Sekretariat menyerahkan surat permohonan mengikuti ujian susulan ke kaprodi. d. Kaprodi mempertimbangkan mahasiswa dapat atau tidak dapat mengikuti ujian susulan. e. Kaprodi mengeluarkan surat pengantar untuk mengikuti ujian susulan yang ditujukan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan. f. Mahasiswa menghadap ke Dosen dengan membawa surat pengantar dari kaprodi untuk ujian susulan. g. Bentuk dan jenis ujian ditentukan oleh dosen pengampu. h. Sesudah ujian, dosen menyerahkan nilai ke sekretariat. i. Pendaftaran ujian susulan dilakukan dalam rentang waktu dua minggu setelah mata kuliah yang bersangkutan diujikan. j. Ujian susulan dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah jadwal ujian mata kuliah yang bersangkutan diujikan. k. Jika dalam dua minggu ujian susulan belum dilaksanakan, surat pengantar ujian harus diperbaharui kembali.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 35 l. Penyerahan nilai hasil ujian diserahkan oleh dosen ke sekretariat, paling lambat satu minggu sesudah pelaksanaan ujian. I. Tata Tertib UTS dan UAS Prodi Sarjana: Ujian dilakukan secara offline dan online melalui ekuliah dengan hadir langsung di kelas. 1. Tata Tertib Ujian yang dilakukan secara Offline terdiri dari: Tata Tertib Peserta Ujian Untuk menjaga ketertiban selama ujian (ofline) berlangsung, maka ditetapkan tata tertib ujian sebagai berikut: a. Sebelum Ujian Berlangsung 1) Peserta ujian wajib memasuki ruang ujian sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditentukan oleh fakultas. 2) Peserta ujian wajib mengenakan pakaian seragam berwarna putih hitam, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Mahasiswa mengenakan: (1) kemeja putih lengan panjang; (2) celana panjang berbahan kain berwarna hitam; (3) sepatu berwarna dominan hitam; (4) Rambut pendek rapih. b) Mahasiswi mengenakan: (1) kemeja putih berlengan panjang, tidak ketat (dimasukkan ke dalam rok); (2) rok panjang berwarna hitam tidak ketat dan tanpa bagian terbuka pada bagian belakang sehingga terbuka auratnya; (3) sepatu berwarna dominan hitam; (4) mengenakan kerudung berwarna hitam atau putih.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 36 3) Peserta ujian wajib mencetak dan membawa kartu ujian masing-masing. Kartu ujian dapat diunduh melalui akun sisfo masing-masing - sisfo/siakad/jadwal kuliah.(tata cara unduh silakan log in ke sisfo) b. Saat Ujian Berlangsung 1) Peserta mengunduh soal ujian melalui laman web fh.unisba.ac.id 2) Apabila saat pelaksanaan ujian laman web fh.unisba.ac.id tidak bisa diakses (error) maka soal ujian akan dibagikan oleh pengawas melalui infocus. 3) Peserta diperkenankan memasuki ruang ujian selambat-lambatnya 15 menit setelah ujian berlangsung. 4) Peserta wajib untuk menandatangani formulir kehadiran ujian yang akan dibagikan oleh pengawas pada waktu ujian berlangsung. 5) Jawaban akan dikumpulkan melalui laman website yang sama. 6) Peserta ujian dilarang: a) Membuka laman lain selain laman kerja (Ms. Word atau sejenisnya) dan laman website fh.unisba.ac.id; b) meninggalkan ruangan sebelum waktu melewati 45 menit, kecuali seizin Pengawas;. c) berbicara dan/atau berdiskusi; d) menyontek dan/atau bekerjasama dalam bentuk apapun; (1) Peserta ujian yang melanggar, akan dicatat nama dan NPM-nya oleh Pengawas. (2) Sebelum meninggalkan ruang ujian, pastikan kartu ujian telah ditandatangani oleh pengawas ujian pada mata kuliah yang diujikan saat itu. c. Sanksi:
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 37 1) Peserta ujian yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan peraturan ini, tidak diizinkan mengikuti ujian. 2) Bagi peserta yang terlambat lebih dari 2 kali, maka akan dicatat oleh pengawas yang akan mempengaruhi penilaian ujian. 3) Peserta ujian yang tidak membawa kartu ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian. 4) Peserta ujian yang diketahui membuka laman selain yang diperkenankan akan dicoret dari daftar hadir sehingga dianggap tidak mengikuti ujian. 5) Peserta ujian yang menyontek dan/atau bekerjasama pada saat ujian akan dicoret dari daftar hadir sehingga dianggap tidak mengikuti ujian. 6) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian ini, dapat juga dikenakan sanksi akademik. d. Lain-lain 1) Segala hal yang belum jelas yang berhubungan dengan tata tertib sebelum ujian berlangsung dapat ditanyakan kepada Panitia Ujian. 2) Segala hal yang belum jelas yang berhubungan dengan tata tertib pada saat ujian berlangsung dapat ditanyakan kepada pengawas ujian. Tata Tertib Bagi Pengawas Ujian a. Pengawas ujian sudah hadir di ruang ujian lima menit sebelum jadwal ujian yang telah ditentukan. b. Pengawas ujian wajib memberitahukan dan mengingatkan peserta ujian mengenai tata tertib pelaksanaan ujian. c. Pengawas memastikan bahwa laman website fh.unisba.ac.id berjalan dengan baik sebelum ujian dimulai.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 38 d. Apabila laman website fh.unisba.ac.id error pada saat ujian berlangsung, maka pengawas akan membagikan soal ujian melalui infocus di ruangan ujian. Soal didapatkan dari Kasi Akademik. e. Pengawas wajib memberi tahu waktu berjalan kepada peserta ujian. f. Pengawas wajib menyebarkan absensi kehadiran peserta ujian dan menandatangani kartu ujian peserta sebelum peserta meninggalkan ruang ujian. g. Apabila pengawas tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan, pengawas harus memberitahukan minimal 2 (dua) jam sebelum ujian berlangsung pada koordinator untuk digantikan tugasnya oleh pengawas yang lain. h. Pengawas ujian diharuskan berpakaian rapih dan sopan. i. Apabila Pengawas ujian terlambat hadir 10 menit dari jam yang sudah ditentukan, tugas mengawasnya akan digantikan oleh pengawas yang lain. j. Pengawas memperkenankan peserta ujian yang terlambat tidak lebih dari 15 menit dari waktu dimulainya ujian dan dapat memberikan ijin kepada peserta ujian untuk meninggalkan ruang ujian setelah waktu mencapai 45 menit. k. Sebelum waktu ujian berakhir pengawas mengingatkan kembali kepada peserta ujian agar menggunggah jawaban di website fh.unisba.ac.id sesuai dengan waktu yang ditentukan. l. Kebijakan bagi peserta yang datang terlambat melebihi waktu 15 menit diberikan kepada Pengawas sepenuhnya. 2. Tata Tertib Ujian yang dilakukan secara Online, terdiri dari: Tata tertib bagi peserta ujian a. Sebelum Ujian Berlangsung 1) Peserta ujian wajib hadir di kelas 15 menit sebelum ujian berlangsung
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 39 2) Memasuki zoom meeting sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditentukan oleh fakultas. 3) Peserta ujian wajib menghidupkan video zoom, mematikan (mute) audio dan mematikan mengganti id zoom dengan format nama_NPM (Contoh: Adi Setiawan_100400123) sebelum ujian berlangsung. 4) Peserta wajib membuka laman ekuliah masingmasing sebagai wahana menerima dan mengumpulkan ujian. 5) Apabila terjadi kendala teknis terkait dengan link zoom dan ekuliah sebelum pelaksanaan ujian harap menghubungi call centre FH. 6) Peserta ujian wajib mengenakan pakaian seragam berwarna putih hitam, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Mahasiswa mengenakan: (1) kemeja putih lengan panjang; (2) celana panjang berwarna hitam; (3) bagi yang berambut panjang harus diikat dengan rapih. b) Mahasiswi mengenakan: (1) kemeja putih berlengan panjang, tidak ketat (dimasukkan kedalam rok); (2) rok panjang berwarna hitam tidak ketat dan tanpa bagian terbuka pada bagian belakang sehingga terbuka auratnya; (3) mengenakan kerudung berwarna hitam atau putih. b. Saat Ujian Berlangsung 1) Peserta ujian membuka laman ekuliah masingmasing. Ikuti perintah pengerjaan ujian yang terdapat di laman tersebut. 2) Apabila saat pelaksanaan ujian laman ekuliah tidak bisa diakses (error) maka soal ujian akan dishare oleh pengawas melalui share screen di Zoom. Jawaban
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 40 akan dikumpulkan melalui google form yang akan diinformasikan oleh pengawas. 3) Peserta ujian dilarang: a) mematikan video zoom selama ujian; b) meninggalkan zoom, kecuali seizin Pengawas;. c) berbicara dan/atau berdiskusi; d) menyontek dan/atau bekerjasama dalam bentuk apapun; 4) Bagi peserta ujian yang telah selesai menjawab soal, dapat meninggalkan ruangan zoom seizin Pengawas 5) Peserta ujian yang melanggar, akan dicatat nama dan NPM-nya oleh Pengawas. 6) Waktu pelaksanaan ujian dilakukan sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditentukan fakultas. c. Sanksi: 1) Peserta ujian yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan peraturan ini, tidak diizinkan mengikuti ujian. 2) Bagi peserta yang terlambat lebih dari 2 kali, maka akan dicatat oleh pengawas yang akan mempengaruhi penilaian ujian. 3) Peserta ujian yang tidak menyalakan video zoom serta berbicara dan/atau berdiskusi dengan pihak siapapun akan mendapatkan peringatan secara lisan; 4) Peserta ujian yang menyontek dan/atau bekerjasama pada saat ujian akan dicoret dari daftar hadir sehingga dianggap tidak mengikuti ujian. 5) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian, selain sanksi ini, dapat juga dikenakan sanksi akademik. d. Lain-lain 1) Segala hal yang belum jelas yang berhubungan dengan tata tertib sebelum ujian berlangsung dapat ditanyakan kepada Panitia Ujian. 2) Segala hal yang belum jelas yang berhubungan dengan tata tertib pada saat ujian berlangsung dapat ditanyakan kepada pengawas ujian.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 41 Tata tertib bagi pengawas ujian 1. Pengawas ujian harus sudah hadir di di zoom lima menit sebelum jadwal ujian yang telah ditentukan 2. Pengawas ujian wajib memberitahukan dan mengingatkan peserta ujian mengenai tata tertib pelaksanaan ujian. 3. Pengawas memastikan bahwa zoom dan laman ekuliah berjalan dengan baik sebelum ujian dimulai. 4. Apabila laman ekuliah error pada saat ujian berlangsung, maka pengawas akan membagikan soal ujian melalui share screen zoom. 5. Pengawas wajib memberi tahu waktu berjalan kepada peserta ujian. 6. Apabila pengawas tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan, pengawas harus memberitahukan minimal 2 (dua) jam sebelum ujian berlangsung pada koordinator DPR untuk digantikan tugasnya oleh pengawas yang lain. 7. Pengawas ujian diharuskan berpakaian rapih dan sopan. 8. Apabila Pengawas ujian terlambat hadir 10 menit dari jam yang sudah ditentukan, tugas mengawasnya akan digantikan oleh pengawas yang lain, 9. Pada waktu ujian akan berakhir pengawas mengingatkan kembali kepada peserta ujian agar menggunggah jawaban di ekuliah sesuai dengan waktu. 10. Apabila laman ekuliah error, pengawas akan membagikan link google form kepada peserta ujian sebagai wahana mengumpulkan jawabab ujian. J. Penilaian Hasil Perkuliahan 1. Penilaian hasil perkuliahan bagi mahasiswa ditetapkan dengan komposisi 30% - 40% nilai UTS, 40% - 50% nilai UAS, dan 20% nilai tugas. Hasil pengamatan Dosen terhadap mahasiswa selama perkuliahan dapat menjadi elemen penambah atau pengurang terhadap nilai hasil perkuliahan.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 42 Penilaian hasil perkuliahan dinyatakan dengan huruf mutu sebagai berikut: Huruf Mutu Bobot Nilai A 4,00 A- 3,75 B+ 3,50 B 3,00 B- 2,75 C+ 2,50 C 2,00 D 1,00 E 0 (nol) 2. Angka mutu untuk setiap tugas dan ujian yang diberikan kepada mahasiswa dalam setiap mata kuliah mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 100. 3. Dosen pengampu mata kuliah dapat menentukan acuan kriteria huruf dan angka mutu berdasar kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah yang bersangkutan, sebagai berikut: Huruf Mutu Angka Mutu A 79,50 – 100 A- 75,50 – 79,49 B+ 71,50 – 75,49 B 67,50 – 71,49 B- 63,50 – 67,49 C+ 59,50 – 63,49 C 55,50 – 59,49 D 44,01 – 55,49 Sistem plus dan minus pada huruf mutu penilaian hasil perkuliahan telah diberlakukan mulai tahun akademik 2017/2018.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 43 E 00 – 44,00 K. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 1. IP adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester tertentu dan dihitung setiap akhir semester. 2. Untuk menghitung IP, angka mutu harus diubah menjadi nilai bobot dengan rumus: IP = Jumlah (Bobot Nilai x sks) Jumlah sks Contoh : Pada Suatu semester, Ujang mengontrak 8 mata kuliah dengan hasil sebagai berikut: IP = 42 = 2,33 18 3. IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa dari sejumlah semester yang sudah ditempuh secara kumulatif. 4. IPK dihitung sebagai rata-rata dari jumlah perkalian semua nilai bobot mata kuliah dengan jumlah kredit mata kuliah MATA KULIAH Jumlah sks Huruf Mutu Bobot Nilai (BN) (BN x sks) Aqidah Pancasila Kewarganegaraan Sosiologi Antropoligi Budaya Bhs. Ind. Hukum 2 2 2 2 2 2 3 3 A B D C E C C A 4 3 1 2 0 2 2 4 2x4 = 8 2x3 = 6 2x1 = 2 2x2 = 4 2x0 = 0 2x2 = 4 3x2 = 6 3x4=12 JUMLAH 18 42
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 44 tersebut yang dibagi oleh seluruh jumlah kredit mata kuliah yang telah ditempuh. 5. IPK dipergunakan untuk menentukan beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada semester berikutnya dan untuk menentukan prestasi akademik serta evaluasi studi pada akhir program. 6. Selambat-lambatnya 2 minggu setelah hari terakhir ujian akhir semester, mahasiswa memperoleh transkrip nilai. Transkrip nilai adalah lembaran yang mencatat semua nilai dari mata kuliah yang pernah diambil oleh seorang mahasiswa selama mahasiswa yang bersangkutan kuliah. L. Perbaikan Nilai Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Unisba dapat melakukan perbaikan nilai pada : 1. Program Studi Ilmu Hukum Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dapat melakukan perbaikan nilai hanya melalui Semester Antara. Sebagai mana diatur dalam peraturan Rektor. Semester Antara merupakan kegiatan semester dilakukan antara semester ganjil dan semester genap. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler yang dilaksanakan minimal selama 8 (delapan) minggu, maksimum 9 (Sembilan) sks. 2. Program Studi Magister dan Doktor Perbaikan nilai bagi mahasiswa Prodi magister dan doktor di lingkungan Fakultas Hukum Unisba dapat dilakukan melalui Ujian Perbaikan. Ujian perbaikan ini dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti ujian perbaikan adalah mahasiswa yang telah mendapatkan nilai maksimal “B+”. b. Nilai yang dapat diberikan dari ujian perbaikan maksimal A-.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 45 c. Ujian perbaikan nilai pada mata kuliah teori dilakukan dalam rentang waktu 2 (Dua) minggu setelah nilai diumumkan. d. Ujian perbaikan hanya diizinkan paling banyak dua kali untuk satu mata kuliah. Adapun prosedur pelaksanaan ujian perbaikan ini melalui mekanisme berikut ini: a. Mahasiswa mendaftar ke Sekretariat untuk mengikuti ujian perbaikan. b. Membayar biaya ujian yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan. c. Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian perbaikan setelah mendapat surat pengantar yang ditandatangani oleh kaprodi. d. Ujian dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah mendapatkan surat pengantar dari kaprodi. e. Jika dalam dua minggu ujian perbaikan belum dilaksanakan, surat pengantar harus diperbaharui kembali. f. Penyerahan nilai hasil ujian diserahkan oleh dosen ke sekretariat, paling lambat satu minggu sesudah pelaksanaan ujian. Selain itu mahasiswa Program Sarjana, Magister dan Doktor dapat melakukan komplain terhadap nilai yang diperolehnya. Adapun ketentuan dalam melakukan komplain nilai ialah sebagai berikut: a. Nilai yang dapat dikomplain tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah nilai diumumkan, ketika melebihi waktu tersebut maka komplain nilai tidak akan dilayani; b. Mahasiswa menghubungi dosen pengampu mata kuliah dan melakukan klarifikasi berkaitan dengan nilai yang diperolehnya; c. Mahasiswa menyampaikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa komponen penilaian telah terpenuhi;
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 46 M. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Akademik Merujuk kepada Pedoman Akademik Mahasiswa UNISBA Tahun Ajaran 2023, pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum dikenakan sanksi akademik sesuai dengan tindakan atau jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun yang berwenang memberikan sanksi akademik pelanggaran ringan adalah Wakil Dekan I dengan persetujuan Dekan. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa secara bertingkat dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran ringan adalah: 1. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau penguji; 2. Bekerja sama tanpa ijin saat ujian baik lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik; atau 3. Mengambil soal ujian tanpa ijin. Adapun yang berwenang memberikan sanksi akademik pelanggaran berat adalah Rektor, Dekan hanya memberikan rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Jenis pelanggaran ini ialah sebagai berikut: 1. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu mahasiswa, tugas dalam perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik; 2. Melakukan tindak plagiat yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik; 3. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 47 kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri; 4. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain; Berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mahasiswa dapat dikenakan sanksi berupa: a. Peringatan secara lisan atau tertulis; b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan; c. Tidak lulus sebagian atau seluruh mata kuliah pada semester yang sedang berjalan; d. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; atau e. Dikeluarkan dari Universitas Islam Bandung.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 48 BAB VII STRUKTUR KURIKULUM DAN DESKRIPSI MATA KULIAH A. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum 1. Struktur Kurikulum Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 135/A.02/SK/Rek/VIII/2017 tentang Pengesahan Kurikulum Berbasis KKNI Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Semester I No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 A1C101 PAI I/Aqidah 2 2 A2C101 Pancasila 2 3 A2C102 Kewarganegaraan 2 4 DAC101 Sosiologi/Antropologi Budaya 2 5 A3C103 Bahasa Inggris Hukum 2 6 A3C104 Bahasa Indonesia Hukum 2 7 DAC102 Pengantar Ilmu Hukum 3 8 DAC103 Pengantar Hukum Indonesia 3 Jumlah 18 Semester II No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 A1C102 PAI II/Pesantren Mahasiswa Baru 0 2 DAC104 Hukum Islam 3 3 DAC105 Hukum Perdata 4 4 DAC106 Hukum Adat 2 5 DAC107 Hukum Pidana 4 6 DAC108 Bahasa Inggris Hukum 2 2 7 DAC109 Logika 2 8 DAC110 Ilmu Negara 3 Jumlah 20 Semester III
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 49 No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 A1C201 PAI III/Fikih Muamalah 1 2 DAC201 Politik Hukum 2 3 DAC202 Hukum Agraria 2 4 DAC203 Hukum Perikatan 3 5 DAC204 Hukum Waris 2 6 DAC205 Hukum Pidana Lanjut 2 7 DAC206 Hukum Tata Negara 3 8 DAC207 Hukum Administrasi Negara 3 9 DAC208 Hukum Internasional 3 Jumlah 21 Semester IV No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 A1C202 PAI IV/Ahlak 1 2 DAC209 Hukum Kekayaan Intelektual 2 3 DAC210 Hukum Lingkungan 2 4 DAC211 Hukum Dagang 3 5 DAC212 Hukum Ketenagakerjaan 2 6 DAC213 Teori Perundang – undangan 3 7 DAC214 Hukum Tata Negara Lanjut 2 8 DAC215 Hukum Perjanjian Internasional 2 9 DAC216 Hukum Pidana Internasional 2 Jumlah 19 Semester V No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 A1C301 PAI V/Sejarah Peradaban Islam 1 2 DAC301 Hukum Asuransi 2 3 DAC302 Hukum Acara Perdata 4 4 DAC303 Hukum Jaminan 2 5 DAC304 Hukum Acara Pidana 4 6 DAC305 Kriminologi 2
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 50 7 DAC306 Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2 Jumlah 17 Program Kekhususan Hukum Bisnis No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DBC301 Hukum Pasar Modal dan Surat Berharga 2 2 DBC302 Hukum Perusahaan 2 3 DBC303 Hukum Pengangkutan Laut 2 Jumlah 6 Program Kekhususan Hukum Pidana No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DCC304 Hukum Penitensier 2 2 DCC305 Hukum Delik-delik Khusus 2 Jumlah 4 Program Kekhususan Hukum Tata Negara No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DDC308 Hukum Pemerintah Daerah 2 2 DDC309 Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian 2 Jumlah 4 Program Kekhususan Hukum Internasional No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DEC306 Hukum Laut Internasional 2 2 DEC307 Hukum Udara dan Ruang Angkasa 2 Jumlah 4 Semester VI No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 A1C302 PAI VI/Pemikiran Islam 1
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 51 2 DAC307 Etika dan Tanggunjawab Profesi 2 3 DAC308 Metode Penelitian Hukum dan Statistik 3 4 DAC309 Sosiologi Hukum 2 5 DAC310 Hukum Ekonomi Pembangunan 2 6 DAC311 Hukum Kejahatan Bisnis 2 7 DAC312 Hukum Acara Tata Usaha Negara 2 8 DAC313 Alternatif Penyelesaian Sengketa 2 Jumlah 16 Program Kekhususan Hukum Perdata No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DBC310 Hukum Tanah dan Tata Ruang 2 2 DBC311 Perbandingan Hukum Perdata 2 Jumlah 4 Program Kekhususan Hukum Pidana No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DCC312 Hukum Acara Peradilan Khusus 2 2 DCC313 Perbandingan Hukum Pidana 2 Jumlah 4 Program Kekhususan Hukum Tata Negara No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DDC314 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 2 DDC315 Hukum Perizinan 2 Jumlah 4 Program Kekhususan Hukum Internasional No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DEC316 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 2 Jumlah 2
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 52 Semester VII No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 A1C401 PAI VII/IDI Hukum 1 2 DAC401 Filsafat Hukum 2 3 DAC402 Hukum Perlindungan Konsumen 2 4 DAC403 Hukum Pajak 2 5 DAC421 Ketrampilan Kemahiran Hukum I 3 6 DAC404 Hukum Perdata Internasional 2 7 DAC491 Penulisan Hukum 4 Jumlah 16 Program Kekhususan Hukum Bisnis No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DBC401 Hukum Penanaman Modal 2 Jumlah 2 Program Kekhususan Hukum Perdata No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 2 DBC402 Kapita Selecta Hukum Islam 2 Jumlah 2 Program Kekhususan Hukum Internasional No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DEC403 Hukum Diplomatik Konsuler 2 Jumlah 2 Semester VIII No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DAC422 Ketrampilan dan Kemahiran Hukum II 3 2 DAC492 Penulisan Hukum 4 Jumlah 7
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 53 Program Kekhususan Hukum Bisnis No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DBC401 Hukum Perbankan 2 Jumlah 2 Program Kekhususan Hukum Perdata No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DBC401 Hukum Perbankan 2 Jumlah 2 Program Kekhususan Hukum Pidana No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DCC402 Pembaharuan Hukum Pidana 2 Jumlah 2 Program Kekhususan Hukum Tata Negara No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DDC403 Hukum Konstitusi Negara-negara Islam 2 Jumlah 2 Program Kekhususan Hukum Internasional No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DEC404 Hukum Organisasi Internasional 2 Jumlah 2 Mata Kuliah Pilihan Bebas (Pilih 3 Mata Kuliiah) No . Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 DAC431 Hukum Pengangkutan Udara 2 2 DAC444 Kapita Selekta Hukum Bisnis 2 3 DAC445 Hukum Siber 2 4 DAC332 Hukum Kesehatan 2
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 54 5 DAC347 Hukum Adat Dalam Yurisprudensi 2 6 DAC447 Hukum Perlindungan Anak 2 7 DAC433 Ilmu Kedokteran Kehakiman 2 8 DAC448 Viktimologi 2 9 DAC449 Hukum Telekomunikasi 2 10 DAC434 Hukum Keuangan Negara 2 11 DAC450 Hukum ASN 2 12 DAC435 Hukum Pers 2 13 DAC436 Sistem Peradilan Islam 2 14 DAC451 Hukum Bisnis Internasional 2 15 DAC437 Hukum Pengungsi Internasional 2 16 DAC438 Hukum Humaniter Internasional 2 17 DAC452 Hukum Lingkungan Internasional 2 18 DAC439 Studi Kasus Hukum Internasional 2 19 DAC440 Hukum Pemerintahan Desa 2 20 DAC441 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 21 DAC442 Hukum Persaingan Usaha 2 22 DAC443 Hukum Ekonomi Islam 2 23 DAC453 Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 24 DAC454 Sistem Pemerintahan Dalam Islam 2 25 DAC455 Hukum Kewirausahaan 2 Jumlah 48 2. Deskripsi Singkat Mata Kuliah Deskripsi Mata Kuliah dalam Buku Pedoman ini telah disesuaikan dengan PERMENRISTEKDIKTI Tentang SNPT. 1) PAI I (AQIDAH ) Mata kuliah ini membahas materi-materi mengenai: Pengertian Agama, Pembagiannya, dan urgensi agama bagi kehidupan; Tuhan, Manusia, dan Alam; Pengertian Agama Islam dan ruang lingkupnya (skematis); Sumber
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 55 dan Norma Ajaran Islam (Al-Quran-Sunnah) dan metode Ijtihad; Rukun Iman; Tauhidullah (Perbedaan iman dan percaya: Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah); Problematika Iman: Syirik, Kufur, Nifaq, Ilhad, Riddah; Implikasi iman bagi kehidupan manusia (Kaitan iman terhadap Amal dan akhlak); dan aliran keagamaan di Indonesia (Ahmadiyah, LDII, dan Iain-Iain). Dosen: H. Aep Saepudin, Drs., M.Ag. 2) PANCASILA Mata kuliah ini berisi tentang : Sejarah lahirnya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konstitusi, makna setiap butir Pancasila dari mulai sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa dan implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintah, sila kedua; Kemanusiaan yang adil dan beradab hubungannya dengan HAM. Selanjutnya sila ketiga; Persatuan Indonesia yang dikaitkan dengan ideologi, perspektif kewilayahan darat, laut dan udara, perspektif budaya dan paham nasionalisme. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang dihubungkan dengan prinsip demokrasi. Sila terakhir adalah makna sila kelima; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dibahas selain makna, pengertian, keadilan menurut para filosof, juga keadilan dalam perspektif Al-Qur’an. Dosen: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H, M.H. Hj. Anita Puspawati, Dra., M.Hum Abdul Rohman, S.H., S. Pd.I., M.H. Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. 3) KEWARGANEGARAAN
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 56 Mata Kuliah ini berisi tentang : Identitas Nasional mulai dari pemahaman identitas nasional, kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sampai identitas nasional dalam Islam. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara, dari mulai pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara sampai pandangan integralistik dalam filsafat Pancasila dan beberapa pendapat bahwa Pancasila adalah suatu filsafat. Negara, Warga Negara dan Kewarganegaraan, dilanjutkan dengan hak dan kewajiban warga negara, serta wawasan nusantara. Otonomi daerah dalam Kerangka NKRI adalah materi selanjutnya, kemudian Demokrasi di Indonesia sampai perkembangan demokrasi di Indonesia serta Islam dan Demokrasi. Dosen: Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. Dr. H. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H. Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.H., M.Ag. Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. 4) SOSIOLOGI dan ANTROPOLOGI BUDAYA Mata kuliah ini membahas mengenai dasar-dasar sosiologi dan antropologi sebagai ilmu pengetahuan, interaksi sosial, norma dan nilai sosial, stratifikasi sosial, ruang lingkup antropologi, kebudayaan dan pengenalan antropologi hukum, termasuk masyarakat dan kebudayaan dalam perspektif Islam. Dosen: Dr. Husni Syawali, S.H., M.H. Dr. Sri Poedjiastoeti, Dra., M.Hum. Dr. Arinto Nurcahyono, Drs.,M.Hum. 5) BAHASA INGGRIS HUKUM Mata kuliah ini membahas mengenai fungsi text secara komprehensif sehingga mahasiswa dapat menyampaikan
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 57 ide dari text dengan menggunakan bahasa yang benar. Ruang lingkup materi mata kuliah ini meliputi the way to recognize the ideas of the text; how to identify the purpose of the text; how to identify the vocabularies meaning in context; the references and inferences in the text; how to use the grammar in context; how to make a report, summary and paraphrase of a text; how to deliver a presentation; dan how to give arguments/opinions. Dosen: Yuristia Wira Cholifah, S.S., M. Hum. 6) BAHASA INDONESIA HUKUM Mata kuliah ini membahas mengenai ragam bahasa ilmu; bahasa yang baik dan benar; ciri bahasa Indonesia; bahasa ilmu; ejaan bahasa Indonesia, meliputi: persukuan, huruf kapital, penulisan unsur serapan, dan tanda baca; struktur kalimat; silogisme; istilah; definisi dan penulisan karya tulis ilmiah. Aspek Islam yang terkait dijelaskan dalam beberapa pokok bahasan terutama mengenai pemakaian bahasa yang baik dan benar dalam al-Quran. Dosen: Hj. Anita Puspawati, Dra, M.Hum. 7) PENGANTAR ILMU HUKUM Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar ilmu hukum, kaidah, dasar mengikatnya hukum, sumber hukum, penemuan hukum, perbedaan hukum hakim dan Undang-Undang, pengertian pokok serta sistem hukum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam mempelajari ilmu hukum lainnya dalam sistematika ilmu hukum secara keseluruhan termasuk kajian dari sudut pandang agama Islam. Dosen: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 58 Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H. Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H.,M.H. Dr. Deddy Effendy, S.H.,M.H. Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. 8) PENGANTAR HUKUM INDONESIA Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan tujuan mata kuliah PHI, perbedaan PHI dan PIH, sejarah dan perkembangan tata hukum Indonesia, penerimaan Hukum Islam di Indonesia, penggolongan hukum, pembagian hukum, pengertian dan asas-asas perundangundangan, pengertian dan asas hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, sistem peradilan. Dosen: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati , S.H., M.H. Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H. Jejen Hendar, S.H., M.H. Dian Alan Setiawan, S.H., M.H. Fariz Rarrih Izadi, Lc., M.H. 9) HUKUM ISLAM Mata kuliah ini membahas mengenai istilah dan pengertian, tujuan, dan asas Hukum Islam; ruang lingkup Hukum Islam; sejarah perkembangan Hukum Islam; sumber-sumber Hukum Islam; serta penerimaan dan pengaruh Hukum Islam terhadap hukum nasional. Dosen: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H.,M.H. Dr. H. Deddy Effendy, S.H., M.H. Jejen Hendar, S.H., M.H. Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 59 10) HUKUM PERDATA Mata kuliah ini membahas kaidah-kaidah mengenai hukum perorangan dan keluarga, hukum benda, serta asas-asas hukum perikatan menurut KUHPerdata dan hukum Islam. Dosen: Dr. H.M. Faiz Mufidi, S.H., M.H. Dr. Husni Syawali, S.H.M.H. Dr. Lina Jamilah, S.H., M.H. Hj. Liya Sukma Mulya, S.H.,M.H. Dr. Sri Ratna Suminar, S.H.,M.H. Rimba Supriyatna, S.H., M.H. 11) HUKUM ADAT Mata kuliah ini membahas mengenai pengantar dan pengertian adat dan hukum adat, sejarah dan dasar perundang-undangan tentang hukum adat, tatanan susunan masyarakat adat, hukum perorangan dan adat kekeluargaan, hukum adat perkawinan, harta perkawinan dan adat waris, hukum adat tanah dan hukum utang-piutang, serta pengaruh hukum Islam dalam hukum adat. Dosen: Hj. Liya Sukma Muliya, S.H.,M.H Dr. Sri Ratna Suminar, SH.,MH. Diana Wiyanti, S.H.,M.H. 12) HUKUM PIDANA Mata kuliah ini membahas mengenai aturan-aturan normatif terkait dengan tindak pidana yang meliputi unsur Perbuatan (daad), unsur pelaku/kesalahan (dader) serta unsur pidana (straf). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia, asas-asas dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas berlakunya hukum pidana,
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 60 teori/ajaran sifat melawan hukum, teori kesalahan termasuk teori pemidanaan. Dan perkembangannya. Termasuk didalamnya dibahas pula asas hukum pidana dari aspek hukum Islam. Dosen: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H.,M.H. Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H.,M.H. Dr. Chepi Ali Firman Z, S.H.,M.H. Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H. Eka Juarsa, S.H., M.H. Dr. Ade Mahmud, S.H.,M.H. Dian Alan Setiawan, S.H., M.H. 13)BAHASA INGGRIS HUKUM 2 Mata kuliah ini membahas mengenai peristilahan hukum dalam Bahasa Inggris (Legal Terminologies) dan praktek penggunaannya dalam membaca textbook hukum, instrumen hukum, kontrak dan kasus-kasus hukum. Dosen: Yuristia Wira Cholifah, S.S., M. Hum. 14) LOGIKA Materi kuliah ini membahas mengenai definisi logika, kaedah logika, nilai ke-Islaman yang mewajibkan setiap umat untuk selalu menuju berpikir benar, prinsip-prinsip dasar logika, penggunaan term-term dalam logika, preposisi, pengubahan bentuk kalimat menjadi bentuk preposisi, penarikan kesimpulan secara langsung, dan silogisme. Dosen: Dr. Arinto Nurcahyono,Drs., M.Hum. Dr. Sri Poedjiastuti, Dra., M.Hum.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 61 Hj. Anita Puspawati, Dra., M.Hum. Syahrul F. Kabir, S.H., M.H. 15)ILMU NEGARA Mata kuliah ini membahas sendi-sendi pokok ilmu-ilmu kenegaraan pada umumnya dan sendi-sendi pokok ilmu kenegaraan dalam konsep Islam. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu-ilmu kenegaraan lainnya. Dosen: Dr. Efik Yusdiansyah,S.H., M.H. Dr. H. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H. Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H. Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.H., M.Ag. Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. 16)PAI III (FIKIH MUAMALAH) Mata kuliah ini membahas materi-materi mengenai: fikih muamalah dalam arti luas yang mencakup hak dan macam-macamnya, harta benda dan kepemilikan, macam akad, munakahat, Masailul Fikih dalam munkahat, mawaris, jinayat dan imamah. Dosen: Dr. H. Tamyiez Derry, Drs., M.Ag. 17)POLITIK HUKUM Mata Kuliah ini membahas mengenai fungsi dan peran Politik Hukum dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dosen: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Dr. H. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H. Hasyim Adnan, S.H., M.H.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 62 Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H. Fabian Fadhly Jambak, S. Sy., S.H., M.H., M.Ag. Wicaksana Dramada, S.H., M.H. 18) HUKUM AGRARIA Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dan pengertian hukum agraria menurut UUPA dan Hukum Islam, ruang lingkup hukum agraria, sejarah pertanahan, asas-asas hukum agraria, hak-hak atas tanah menurut UUPA dan diluar UUPA, konversi ha katas tanah, pendaftaran tanah, landreform, dan tanah guntai (absentee). Dosen: Dr. Hj. Lina Jamilah, S.H.,M.H. Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H. Frency Siska, S.H., M.H. 19) HUKUM PERIKATAN Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup (unsur dan macam/jenis) hukum perikatan, perikatan bersumber perjanjian, syarat-syarat perjanjian (dalam KUHPerdata dan Hukum Islam), akibat perjanjian, wanprestasi dan overmacht, perikatan berdasarkan undang-undang, dan berakhirnya perikatan, serta beberapa jenis perjanjian tertentu dalam KUHPerdata. Dosen: Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H.,M.H. Dr. Husni Syawali, S.H.,M.H. Dr. Sri Ratna Suminar, S.H.,M.H. Hj. Liya Sukma Muliya, S.H.,M.H. Rimba Supriatna, S.H., M.H. 20) HUKUM WARIS
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 63 Mata kuliah ini membahas mengenai istilah, pengertian, dan ruang lingkup hukum waris, macam-macam ahli waris (ab in testato dan testamenter), unsur-unsur pewarisan, pembagian waris menurut KUHPerdata (golongan I-IV) dan Hukum Islam. Dosen: Dr. Husni Syawali, S.H., M.H. Dr. Hj. Lina Jamilah,S.H.,M.H Hj. Liya Sukma Muliya,S.H.,M.H. 21) HUKUM PIDANA LANJUT Mata kuliah ini membahas mengenai pembaharuan hukum pidana, percobaan, penyertaan, concursus, gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana, dan delik aduan yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana lanjut. Aspek-aspek keislaman yang berkaitan dengan Hukum pidana Lanjut akan diintegrasikan pada beberapa pokok bahasan, terutama dalam rangka perlindungan hukum yang adil, baik kepada terdakwa, korban maupun masyarakat berdasarkan aturan-aturan Al-Qur’an dan Hadits. Dosen: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H. Dr. Dini Dewi Heniarti., S.H., M.H. Dr. Chepi Ali Firman Z, S.H.,M.H. Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. Eka Juarsa, S.H., M.H. 22) HUKUM TATA NEGARA Mata kuliah ini membahas mengenai pengertianpengertian dasar dan asas-asas hukum tata negara,
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 64 sumber hukum tata negara, serta struktur umum keorganisasian negara, yang dapat diperbandingkan dengan asas-asas ketatanegaraan dalam konsep Islam. Dosen: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Dr. H. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H. Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H. Dr. Nurul Chotidjah, S.H., M.H. Hasyim Adnan, S.H., M.H Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H. Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.H., M.Ag. Wicaksana Dramada, S.H., M.H. 23) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Mata kuliah ini membahas pengertian administrasi negara dan hukum administrasi negara, ruang lingkup HAN di Indonesia, dan prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dosen: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Dr. H. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H. Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H.,M.H. Dr. Nurul Chotidjah, S.H., M.H. Hasyim Adnan, S.H., M.H. Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H. Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.H., M.Ag. Wicaksana Dramada, S.H., M.H. 24) HUKUM INTERNASIONAL Mata kuliah hukum internasional ini mempelajari kaidahkaidah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat internasional, yang mencakup pengertian, terminologi dan bentuk perwujudan hukum internasional, masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 65 hukum internasional, hakekat dan fungsi kedaulatan negara dalam masyarakat internasional, masyarakat internasional dalam transisi, sejarah dan perkembangan hukum internasional, hakekat dan dasar berlakunya hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, subjek-subjek hukum internasional, negara sebagai subjek hukum internasional, pengakuan, negara dan kedaulatan teritorial, yurisdiksi, dan tanggung jawab negara, suksesi negara. Prinsip-prinsip Hukum Islam diintegrasikan pada masing-masing pokok bahasan di atas. Dosen: Dr. Irawati, S.H., M.H. Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M. Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. Dr. Iman Sunendar, S.H., M.H. Eka An Aqimuddin, S.H.,M.H Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H. Syahrul F. Kabir, S.H., M.H. 25)AKHLAQ Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian akhlaq, menghayati akhlaq mahmudah beserta cara-cara mencapainya dan mengetahui cara-cara menjauhkan diri dari akhlaq-akhlaq madzmumah. Dosen: Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H. 26) HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Mata kuliah ini mencakup materi tentang ruang lingkup Kekayaan Intelektual, pengertian, prinsip, landasan hukum, kelompok kekayaan intelektual, konvensi internasional hak kekayaan internasional, Fatwa MUI dan
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 66 hukum positif, Kepemilikan, Perlindungan, Pengecualian, Pengalihan, Pelanggaran, Penghapusan Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman, dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dosen: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. Asep Hakim. Z, S.H., M.H. Jejen Hendar, SH., MH. Dr. Ahmad Faizal Adha, 27) HUKUM LINGKUNGAN Mata kuliah ini membahas tentang teori dan konsep dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang nomor :32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , yang meliputi pengertian lingkungan hidup, prinsip prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas perencanaan lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan jidup, mata kuliah ini juga membahas tentang permasalahan lingkungan hidup global, kesadaran hukum masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang terhadap permasalahan lingkungan hidup global, sejarah pembentukan hukum lingkungan hidup nasional dan nilai-nilai keislaman yang terintegrasi dalam beberapa pokok bahasan. Dalam Rangka melatih kemahiran mahasiswa didalam mengimplementasikan teori dan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalm praktik , maka khusus kasus pelanggaran administrasi lingkungan hidup, sengketa lingkungan hidup, dan kejahatan lingkungan hidup menutup mata kuliah ini dengan metode penyusunan makalah dan di presentasikan dikelas.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 67 Dosen: Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. Frency Siska, S.H., M.H. 28) HUKUM DAGANG Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian hukum dagang, kedudukan hukum dagang terhadap hukum perdata, munculnya istilah “perusahaan” dan “pekerjaan” serta kewajiban penyusunan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel dari perusahaan, konsep dasar badan usaha baik badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum (Maatschap, Firma, CV, dan PT) dalam dunia bisnis modern dan badan usaha menurut ajaran Islam. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang baik menurut hukum positif maupun menurut Hukum Islam. Dosen: Dr. Hj. Ratna Januarita., S.H.,LL.M.,M.H. Dr. Hj. Yeti Sumiyati. S.H.,M.H. Hj. Tatty A. Ramli, S.H.M.H. Diana Wiyanti, S.H.,M.H. 29) HUKUM KETENAGAKERJAAN Hukum Ketenagakerjaan ini membahas tentang peraturan-peraturanHukum Ketenagakerjaan yang ruang lingkupnya ke dalam 3 bagian yaitu bagian Hukum Ketenagakerjaan sebelum Masa Kerja, Selama Masa kerja dan Setelah Masa kerja, yang terdiri dari pengerahan tenaga kerja, perjanjian kerja dan hubungan kerja, dan akibat hubungan kerja, serta peran negara dalam hubungan kerja. dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 68 Dosen: Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H.,M.H. Dr. H. Deddy Effendy, S.H.,M.H. 30)TEORI PERUNDANG-UNDANGAN Mata kuliah ini membahas ilmu dan teori perundangundangan di Indonesia. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan prosedur dan tata cara pembentukan, penerapan asas-asas formal pembentukan dan aas-asas material, serta penerapan prinsip-prinsip Islam dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dosen: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Dr. H. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H. Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H. Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.H., M.Ag. Wicaksana Dramada, S.H., M.H. 31) HUKUM TATA NEGARA LANJUT Mata Kuliah ini membahas struktur kelembagaan negara dan organisasi negara pelengkap (auxiliary state institutions), tugas dan wewenang kelembagaan, hubungan antar lembaga negara berdasarkan UUD 1945, yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai sosiologis dan religius sila pertama Pancasila. Dosen: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Dr. H. Rusli K. Iskandar, S.H.,M.H. Dr. Nurul Chotidjah, S.H., M.H. Hasyim Adnan, S.H., M.H. Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H. Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.H., M.Ag.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 69 Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. 32) HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Materi mata kuliah ini mencakup perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum internasional publik, definisi dan peristilahan perjanjian internasional, prinsip-prinsip perjanjian menurut hukum islam, pihak-pihak dalam perjanjian internasional, tahap-tahap dalam pembentukan perjanjian internasional, cara mengikatkan diri pada perjanjian, praktik indonesia dalam pengikatan diri terhadap perjanjian internasional, pensyaratan perjanjian internasional, amandemen dan modifikasi, penafsiran terhadap perjanjian internasional, pengakhiran serta penarikan diri dari perjanjian internasional. Dosen: Dr. Hj. Irawati, S.H.,M.H. Dr. Iman Sunendar, S.H., M.H. 33) HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Mata kuliah hukum pidana internasional mempelajari aspek-aspek hukum pidana dalam hukum internasional dan aspek-aspek hukum internasional dalam hukum pidana nasional, tindak pidana internasional, macammacam tindak pidana internasional, tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional, penegakkan hukum pidana internasional baik secara langsung maupun tidak langsung, lembaga penegakan hukum pidana internasional yang permanen dan sementara (adhoc), kerjasama antar negara dalam penegakan hukum pidana internasional, dan prinsip-prinsip Hukum Islam yang diintegrasikan pada masing-masing pokok bahasan di atas.
BUKU PEDOMAN FAKULTAS HUKUM UNISBA 70 Dosen: Dr. M. Husni Syam, S.H. LL.M. Eka An Aqimuddin, S.H., M.H. Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H. 34)PAI V/SEJARAH PERADABAN ISLAM Mata kuliah ini membahas mengenai perkembangan agama Islam di bidang sejarah dan peradaban Islam dengan menggunakan pendekatan kesejarahan (critical histories), penelitian lintas nasional, dan visioner sebagai perwujudan metode penyebaran Islam yaitu multidisiplin, transnasional, dan futuristik. Dosen: Dr. H. Tamyied Derry, Drs., M.Ag. Enoh, Drs., M.Ag. 35) HUKUM ASURANSI Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup asuransi, unsur-unsur asuransi, penggolongan asuransi, prinsip-prinsip asuransi, risiko, perjanjian asuransi, dan perkembangan asuransi saat ini, serta asuransi syariah. Dosen: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. Dr. Sri Ratna Suminar, S.H.,M.H. Frency Siska, S.H.,M.H. Asep Hakim. Z, S.H., M.H. Diana Wiyanti, S.H., M.H. 36) HUKUM ACARA PERDATA Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian hukum acara perdata, sumber hukum acara perdata, sifat hukum acara perdata, hakim dan kewenangan pengadilan, syarat tempat mengajukan dan syarat isi gugatan, konvensi,