ZEMBAR - BUKU SAKU A5

1

PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI PEJABAT

PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DISUSUN OLEH

ZEMBAR EKO SAPUTRA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEMENTER1IAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2021

2

SETWIL UKPBJ DITJEN AHU

BUKU SAKU
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI PEJABAT PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NAMA : BUKU SAKU MUDAH MEMAHAMI PENGADAAN

BARANG/JASA BAGI PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN (PPK)

VERSI : 1.00

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2021

2

3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..................................................................3
Kata Pengantar .............................................................5
1. Gambaran Umum Pengadaan ...............................8
2. Tugas PPK.............................................................9
3. Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan............10

Identifikasi Kebutuhan..........................................10
Penetapan Jenis Barang/Jasa..............................10
Cara Pengadaan ..................................................12
Waktu Perencanaan Pengadaan..........................13
Pemaketan dan Konsolidasi .................................13
Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa........................14
Anggaran Pengadaan ..........................................15
4. Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola .......15
5. Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia.........16
6. Rencana Umum Pengadaan ................................19
7. Kualitas Perencanaan Pengadaan.......................21
8. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola ........22
9. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia..........24
10. Setwil UKPBJ Ditjen AHU ...................................28
11. Pengadaan Khusus.............................................30
12. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ...........................39
13. Usaha Kecil.........................................................40

3

4
14. Uang Muka..........................................................40
15. Jaminan Pengadaan ...........................................40
16. Jenis Kontrak ......................................................42
17. Bentuk Kontrak ...................................................42
18. Metode Pemilihan ...............................................43
19. Metode Evaluasi Penawaran...............................46
20. Penyelesaian Sengketa Kontrak .........................46
21. Tim Teknis/Tenaga Ahli/Pendukung PPK............48
22. Monitoring Pengadaan Direktorat Tata Negara ...49
23. Buku Saku Digital................................................50
24. Daftar Istilah........................................................51

4

5

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T
yang dengan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat
menyelesaikan buku saku ini. Pembuatan buku saku ini
merupakan hasil aktualiasi penulis dalam mengikuti pendidikan
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (tiga)
di Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2021. Selama
pembuatan buku saku ini, penulis menyadari banyak mendapat
dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.
Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis ingin
mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Cahyo R Muzhar, S.H., LL.M selaku Direktur

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak M.
Aliamsyah, S.Sos, S.H., M.H selaku Sekretaris
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak
Dr. Baroto, S.H., M.H selaku Direktur Tata Negara
serta para Pimpinan Tinggi lain di lingkungan
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan
dan kesempatan bagi penulis dalam menyusun buku
saku ini.

2. Bapak Topan Sopuan, S.H., M.H selaku Kepala

Bagian Kepegawaian dan Bapak Sudaryanto Abdul
Chalik, S.H., M.H selaku Kepala Subdirektorat

5

6

Pewarganegaraan sekaligus sebagai PPK pada
Direktorat Tata Negara yang telah memberikan
dukungan dan kesempatan bagi penulis dalam
membuat buku saku ini

3. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu

memberikan dukungan dan doa.

4. Ibu Mutia Fitri, S.H selaku mentor dan Bapak

Nurohma, S.I.P., M.Si selaku coach yang selalu
memberikan arahan bagi penulis

5. Bapak Sastyo Aji Darmawan, S.H., M.E selaku Ketua

Setwil UKPBJ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum yang selalu bersedia untuk meluangkan
waktunya untuk berdiskusi dan membimbing penulis
dalam menyusun isi buku saku ini.

6. Teman-teman Diklat Latsar CPNS pada Ditjen AHU

yang selalu memberi semangat, masukan, ide dan
dukungan dalam proses pembuatan buku saku ini

6

7

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun buku saku ini
masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
guna terciptanya perbaikan yang berkelanjutan dan dapat
memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di
kemudian hari.

Jakarta, 08 September 2021

Zembar Eko Saputra, S.E.
NIP. 19951201 202012 1 001

7

8

1. Gambaran Umum Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah
yang dibiayai, oleh APBN / APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berikut Alur Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

8

9

2. Tugas PPK

No Deskripsi
1 Menyusun perencanaan pengadaan
2 Melaksanakan konsolidasi pengadaan

barang/jasa
3 Menetapkan (spesifikasi teknis/kak, rancangan

kontrak, HPS, uang muka)
4 Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
4 Melaksanakan e-purchasing >200jt
5 Mengendalikan kontrak
7 Menyimpan dan menjaga dokumen pelaksanaan

kegiatan
8 Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan

kegiatan ke PA/KPA dengan berita acara
penyerahan
9 Menilai kinerja penyedia
10 Menetapkan tim pendukung/tim ahli/tenaga ahlI
11 Menetapkan surat penunjukan penyedia
barang/jasa (SPPBJ)

12 Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan
dari PA/KPA, meliputi :
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja
b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian
dengan pihak lain dalam batas anggaran
belanja yang telah ditetapkan

9

10

3. Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
meliputi:

a. Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
b. Penetapan Jenis Barang/Jasa;
c. Cara Pengadaan;
d. Pemaketan dan Konsolidasi;
e. Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa; dan
f. Anggaran Pengadaan

Identifikasi Kebutuhan
Bersamaan dengan pembahasan RUU APBN/Rancangan
Perda APBD, PPK melakukan identifikasi pengadaan
barang/jasa pada level Komponen/Sub komponen pada RKA
K/L atau Sub kegiatan pada RKA PD dimana terdapat akun
belanja pengadaan barang/jasa berdasarkan penugasan dari
PA/KPA.

Penetapan Jenis Barang/Jasa

PPK menetapkan barang/jasa berdasarkan jenis pengadaan

berupa:

1. Barang 3. Jasa Konsultansi
- Jasa Konsultansi Non-Konstruksi
- Jasa Konsultansi Konstruksi

2. Pekerjaan Konstruksi 4. Jasa Lainnya

10

11

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan
menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi
1 paket pekerjaan terintegrasi. Contoh pengadaan pekerjaan
terintegrasi yakni Rancang bangun, Perekayasaan,
pengadaan, dan pelaksanaan (Engineering Procurement and
Construction/EPC), Pembangunan dan pemeliharaan
(pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan
pemeliharaan gedung), IT managed services.

Barang/Jasa berdasarkan jenis pengadaan

No Jenis Contoh

Pengadaan

1 Barang Bahan Baku, Barang Setengah Jadi, Barang

jadi/peralatan (ATK, Kursi, Meja, Printer, Komputer,

Laptop, Mobil, Motor), Makhluk hidup

2 Pekerjaan Pembangunan/Pemeliharaan, Pembokaran dan

Kontruksi pembangunan kembali Gedung, instalasi,

konstruksi khusus, penyelesaian bangunan)

3 Jasa Konsultansi

Jasa a. Jasa rekayasa/engineering

Konsultansi b. Jasa perencanaan, perancangan, dan

Non Konstruksi pengawasan

untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi,

seperti transportasi, pendidikan, kesehatan,

lingkungan hidup, pengembangan SDM

c. Jasa Keahlian Profesi seperti jasa penilaian,

pendampingan, konsultan manajemen,

konsultan hukum

d. Pekerjaan survey yang membutuhkan tenaga

ahli

Jasa a. Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan

Konsultansi perencanaan;

Konstruksi b. Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan;

c. Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan

d. JasaKonsultansi Konstruksi pengawasan dan

manajemen konstruksi.

4 Jasa Lainnya a. Jasa Boga/Catering

b. Jasa layanan Kebersihan/Kesehatan

c. Jasa perbankan/Pendidikan

d. Jasa pengembangan SDM

e. Jasa Publikasi/Iklan/Film/Pemotretan

11

12

Cara Pengadaan
PPK menentukan cara pengadaan yaitu secara Swakelola
dan/atau Penyedia. Pemilihan cara pengadaan berdasarkan
sumber penyedia barang/jasa.

a. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah
cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh K/L/PD, K/L/PD lain, Organisasi Kemasyarakatan,
atau Kelompok Masyarakat. Dalam hal kegiatan
Swakelola memerlukan penyedia barang/jasa,
pengadaannya mengacu pada peraturan pengadaan
barang/jasa tentang pengadaan melalui penyedia.

b. Pengadaan Barang/jasa melalui Penyedia

12

13

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara
memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku
Usaha.

Waktu Perencanaan Pengadaan
a. Penyusunan Perencanaan Pengadaan yang
menggunakan APBN dapat mulai bersamaan dengan
pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan
b. Penyusunan Perencanaan Pengadaan yang
menggunakan APBD, dapat mulai bersamaan dengan
pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan
DPRD.
c. Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya
harus dimulai pada awal tahun, Perencanaan
Pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan
penyusunan RKA K/L atau RKA PD.
d. Penyusunan Perencanaan Pengadaan akibat dari
perubahan strategi pencapaian target kinerja dan/atau
perubahan anggaran dilakukan pada Tahun Anggaran
berjalan

Pemaketan dan Konsolidasi

PEMAKETAN PENGADAAN
Berdasarkan rancangan RKA dan KAK, PPK meneliti
Kembali pemaketan barang/jasa yang akan dilaksanakan
pengadaannya melalui penyedia.Identifikasi pemaketan

13

14

pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada level
Komponen atau Sub Komponen dimana terdapat akun
belanja di dalamnya.

.
KONSOLIDASI PENGADAAN

Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan dan
mengurangi biaya pengadaan, dalam penyusunan
Perencanaan Pengadaan PA dan/atau PPK dapat
menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk
beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu)
kali pelaksanaan pengadaan.
Dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga

kerja) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa;
b. Keberpihakan kepada produk dalam negeri dan

penyedia dalam negeri;
c. Sisi komersial

Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
Dalam menyusun Perencanaan Pengadaan, perlu
ditentukan waktu pemanfaatan barang/jasa karena akan
menjadi dasar dalam menetapkan jadwal pelaksanaan
pengadaan seperti: jadwal persiapan pengadaan, jadwal
persiapan pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan,
jadwal pelaksanaan kontrak, dan jadwal serah terima.

14

15

Anggaran Pengadaan
Selain melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa,
jenis pengadaan dan cara pengadaan, PPK melakukan
reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA
K/L atau RKA PD. Dalam hal biaya pendukung belum
tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran
kepada PA/KPA.

4. Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola

Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola Terdiri atas:

15

16

5. Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia

Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi:

a. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa
menggunakan:

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib
menggunakan Produk dalam negeri (TKDN + BMP
minimal 40%). Impor hanya dilakukan jika barang/jasa
belum dapat diproduksi di dalam negeri & volume produksi
dalam negeri tidak memenuhi.

16

17

Penyebutan merk dalam penyusunan spesifikasi
teknis/KAK hanya untuk:

b. Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB perkiraan
Berikut gambaran umum penyusunan
biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB):

c. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan
berorientasi pada:

17

18

1) Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan
kebutuhan Kementerian / Lembaga / Perangkat
Daerah

2) Volume barang / jasa berdasarkan kebutuhan dan
ketersediaan barang / jasa di Kementerian /
Lembaga / Perangkat Daerah serta kemampuan dari
Pelaku Usaha

3) Ketersediaan barang/jasa di pasar
4) Kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi

spesifikasi teknis / KAK yang dibutuhkan
Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah
5) Ketersediaan anggaran pada Kementerian /
Lembaga / Perangkat Daerah
d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
pengadaan barang/jasa yang menggabungkan paket-
paket pengadaan barang/jasa sejenis menjadi satu atau
beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada
tahap berikut:

18

19

e. Penyusunan Biaya Pendukung
PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya
pendukung pada RKA K/L atau RKA PD. Dalam hal
biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat
mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA.

6. Rencana Umum Pengadaan

Hasil Perencanaan Pengadaan dimuat dalam RUP (Rencana
Umum Pengadaan).

RUP memuat informasi pengadaan barang/Jasa Pemerintah
seperti nama dan alamat PA/KPA, nama paket pengadaan,
cara pengadaan, uraian singkat paket pengadaan, volume
paket, nilai, lokasi dan sumber dana pengadaan serta
perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa.

Pengumuman RUP?
Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah
penetapan alokasi anggaran belanja. Pengumuman RUP

19

20

dilakukan melalui Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan). Pengumuman RUP juga dapat
ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga /
Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk
masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat
perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

Batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun
berikutnya pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat
tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut

Penetapan RUP?
PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP melalui
aplikasi SIRUP setelah PPK selesai menyusun Perencanaan
Pengadaan.

RUP Berubah?
Perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan
Perencanaan Pengadaan yang antara lain disebabkan oleh:
a. Perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh

penanggungjawab kegiatan
b. Perubahan anggaran.

20

21

Perubahan tersebut antara lain akan menyebabkan
terjadinya perubahan:
a. Paket pengadaan;
b. Nilai paket pengadaan;
c. Cara pengadaan; dan/atau
d. Waktu pemanfaatan barang/jasa.
Perubahan perencanaan dapat berasal dari hasil reviu atau kaji
ulang oleh PPK atau UKPBJ.

7. Kualitas Perencanaan Pengadaan

a. PA selaku penanggungjawab kegiatan, dalam melakukan
penyusunan RKA yang didalamnya terdapat pengadaan
barang/jasa telah mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut

No Deskripsi
1 Identifikasi kebutuhan barang / jasa sesuai dengan

Rencana Kerja.
2 Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai

kebutuhan.
3 Ketersediaan barang/jasa dan / atau penyedia di

pasar;
4 Ketersediaan barang/jasa dan / atau penyedia di

pasar.
5 Ketersediaan barang/jasa dan / atau penyedia di

pasar.

b. PA selaku penanggungjawab kegiatan, dalam melakukan
penyusunan RKA perlu mempertimbangkan untuk

21

22

melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan,
antara lain:
1) UKPBJ, termasuk pengelola pengadaan barang/jasa,

personel lainnya dan agen pengadaan; dan
2) APIP masing-masing K/L/PD

c. Dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan, PA/KPA
dan PPK perlu mempertimbangkan:
1) Hasil monitoring monitoring evaluasi pada tahun
sebelumnya;
2) Analisis pasar
3) Rekomendasi strategi pengadaan

8. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Ruang lingkup Pedoman Swakelola meliputi:
a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola;
b. Persiapan Swakelola;
c. Pelaksanaan Swakelola;
d. Pengawasan Swakelola;
e. Serah terima hasil pekerjaan.

22

23

Tipe Swakelola

Penetapan Penyelenggaran Swakelola
Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
a. Tim Persiapan;
b. Tim Pelaksana; dan
c. Tim Pengawas.

23

24

9. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
melalui Penyedia meliputi:
a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Persiapan Pemilihan Penyedia;
c. Pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui
d. Tender/Seleksi;
e. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia
f. Melalui E-purchasing, Penunjukan Langsung,
g. Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
h. Konsolidasi;
i. Pelaksanaan Kontrak;
j. Serah terima; dan
k. Penilaian Kinerja Penyedia.

24

25

Persiapan Pengadaan
1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
2) persiapan pemilihan Penyedia
3) Pelaksanaan pemilihan Penyedia
4) Pelaksanaan Kontrak
5) Serah terima hasil pekerjaan

Persiapan Pemilihan Penyedia
Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari
PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang /
Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada
Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Pokja Pemilihan
melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:
a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
c. Penetapan metode Kualifikasi;
d. Penetapan persyaratan Penyedia;
e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
h. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

25

26

Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh
Pejabat Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah
Kerja, meliputi:
a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
b. Penetapan persyaratan Penyedia;
c. Penetapan jadwal pemilihan
d. Penetapan Dokumen Pemilihan.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode
pemilihan, dengan ketentuan:
a. PPK

- E-purchasing dengan nilai HPS paling sedikit di atas
Rp200.000.000

- E-purchasing dengan nilai HPS paling sedikit di atas
Rp1.000.000.000 untuk percepatan pembangunan
kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat

b. Pejabat Pengadaan
1) Pengadaan / Penunjukan Langsung :
- Barang/Jasa Lainnya: HPS paling banyak Rp.
200.000.000
- Jasa Konsultansi: HPS paling banyak Rp.
100.000.000

26

27

2) Pengadaan / Penunjukan Langsung untuk

percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi

Papua dan Provinsi Papua Barat:

- Barang/Jasa Lainnya: HPS paling banyak Rp.

200.000.000

- Jasa Konsultansi: HPS paling banyak Rp.

100.000.000

c. Pokja Pemilihan

1) Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan

Langsung

2) Tender Terbatas untuk percepatan pembangunan

kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat (Barang / Jasa Lainnya > Rp.

1.000.000.000 dan maksimal Rp. 2.500.000.000)

Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai

ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan

perundang-undangan. Secara umum pelaksanaan kontrak

terdiri atas:

1. Penetapan SPPBJ 6. Penyesuaian Harga
2. Penandatanganan 7. Penghentian/Berakhirnya

Kontrak Kontrak
3. Pemberian Uang Muka 8. Pemutusan Kontrak
4. Pembayaran Prestasi 9. Serah Terima Hasil

Pekerjaan Pekerjaan
5. Perubahan Kontrak 10. Penanganan Keadaan

Kahar

27

28

10. Setwil UKPBJ Ditjen AHU

a. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa

b. Berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, UKPBJ
dalam struktur nya memiliki ketua dan sekretariat. Kepala
UKPBJ dijabat oleh Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik
Negara.

c. Sekretariat UKPBJ terdiri dari:
- Sekretariat Pusat
Sekretariat pusat atau yang biasa disebut Setpus
berkedudukan pada Biro Pengelolaan Barang Milik
Negara Sekretariat Jenderal.
- Sekretariat Perwakilan
Sekretariat Perwakilan atau yang biasa disebut
Setwil berkedudukan di Unit Eselon I dan Kantor
Wilayah

d. Setwil UKPBJ bertanggung jawab pada Kepala UKPBJ
dan harus berkoordinasi dengan Sekretariat Pusat

e. Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada
Unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal, dan Kantor
Wilayah

28

29

f. Fungsi Sekretariat Perwakilan
1) Melaksanakan kegiatan administrasi Pengadaan
Barang/Jasa pada Unit Eselon I selain Sekretariat
Jenderal, dan Kantor Wilayah.
2) Menyiapkan bahan reviu Pengadaan
Barang/Jasa
3) Mengkoordinasikan pengisian rencana umum
Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi Sistem
Rencana Umum
4) Melakukan identifikasi dan verifikasi paket
5) Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa beserta
dokumen kelengkapannya yang akan ditenderkan
6) Menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi
dokumen Pengadaan Barang/Jasa kepada
Kepala UKPBJ melalui Sekretariat Pusat;
7) Mengajukan surat permohonan penetapan Pokja
Pemilihan kepada Kepala UKPBJ melalui
Sekretariat Pusat
8) Menyiapkan dan menyampaikan laporan
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit
Eselon I selain Sekretariat Jenderal, dan Kantor
Wilayah secara berkala per triwulan kepada
Kepala UKPBJ

29

30

11.Pengadaan Khusus

a. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat
Keadaan Darurat Meliputi :

No Deskripsi
1 bencana alam, bencana non alam, dan / atau

bencana sosial
2 Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
3 Kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanan publik
4 Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial,

perkembangan situasi politik dan keamanan di luar
negeri, dan / atau pemberlakuan kebijakan
pemerintah asing yang memiliki dampak langsung
terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara
Indonesia di luar negeri
5 Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara
lain yang terkena bencana

b. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri
berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden
ini. Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden
sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, maka
pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa menyesuaikan
dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara
setempat.

30

31

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan
Terdapat 4 jenis pengadaan yang dikecualikan:

1) Pengadaan barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum (BLU) / Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) dilaksanakan berdasarkan peraturan
pimpinan BLU/BLUD.

2) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
berdasarkan tarif barang/jasa yang
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat
dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang telah
memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan, atau
bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh:
Listrik, Telepon / Komunikasi, Air Bersih, Bahan
Bakar Gas, Bahan Bakar Minyak.

31

32

3) Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan
sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan
merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang
pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara
umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang
telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri,
meliputi:
a. Pelaksanaan Pelaksanaan transaksi dan
usahanya telah berlaku secara umum dalam
persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan
pemerintah/asosiasi telah menetapkan standar
untuk harga satuan barang/jasa tersebut atau
harga sudah terpublikasi secara resmi.
Contohnya Jasa akomodasi hotel, jasa tiket
transportasi, langganan koran / majalah

32

33

b. Jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar
daripada jumlah penawaran (excess demand)
dan/atau memiliki mekanisme pasar tersendiri.
Contoh nya seminar / pelatihan / pendidikan,
jurnal / publikasi ilmiah / penelitian / laporan riset,
kapal/pesawat bekas, jasa gudang.

c. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/
imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik
pemasaran, dan/atau kode etik telah ditetapkan
oleh perkumpulan profesinya. Contohnya jasa
arbiter, pengacara, tenaga Kesehatan,
PPAT/Notaris, auditor, penerjemah, penilai

33

34

d. Barang/jasa yang merupakan karya seni dan
budaya dan/atau industri kreatif. Contohnya
pembuatan/sewa/pembeluan atas film, iklan
layanan masyarakat atau barang/karya seni dan
budaya, jasa pekerja seni dan budaya

4) Pengadaan untuk barang/jasa yang diatur
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan lainnya meliputi Pengadaan Barang/Jasa
yang telah diatur ketentuannya dalam peraturan
perundang-undangan lain yang pelaksanaannya

34

35

dikecualikan dari ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Contohnya cukai, mata uang, industri pertahanan,

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara beserta perubahannya, Keimigrasian beserta

perubahannya, Penyelenggaraan Bidang

Perkeretaapian, Kemudahan Proyek Strategis

Nasional, Pengadaan dan Standar Rumah Bagi

Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden,

dan lainnya yang dapat dilihat pada Peraturan

Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

d. Penelitian
Penelitian dilaksanakan oleh:
1. PA/KPA pada Kementerian / Lembaga / Perangkat
Daerah
2. Pelaksana Penelitian yang meliputi:
a. Individu / kumpulan individu meliputi Pegawai
Aparatur Sipil Negara / Non-PegawaiAparatur
Sipil Negara

35

36

b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
c. Perguruan Tinggi;
d. Ormas
e. Badan Usaha.
Metode Pelaksanaa Penilitian :
1. Melalui seleksi proposal penelitian
2. Ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk
penelitian yang bersifat khusus
e. Tender/Seleksi Internasional
Ketentuan Untuk Tender / Seleksi Internasional :

Tender / Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai
kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada
gambar diatas, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha
dalam negeri yang mampu dan memenuhi
persyaratan.

36

37

f. Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri
Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri
atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain
dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian
hibah luar negeri

Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri
dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian
pinjaman luar negeri (advance procurement).

g. Paket Fullboard Meeting
Berikut tahapan untuk paket pengadaan fullboard
meeting pada Ditjen AHU:
Deskripsi
1. PPK melihat dokumen pengajuan anggaran (jadwal
konsinyering, lokasi, jumlah peserta)
2. PPK membuat dokumen persiapan pengadaan, sekaligus
reviu dokumen perencanaan pengadaan (apakah tempatnya
tersedia, jumlah orang memadai, anggaran memadai)
3. PPK menetapkan HPS dan spesifikasi teknis
4. PPK meminta Setwil UKPBJ untuk menugaskan Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan
- Pokja pemilihan untuk paket konsinyering > Rp. 200 juta
- Pejabat pengadaan untuk paket konsinyering < Rp. 200juta
5. Pokja/pejabat pengadaan melakukan pemesanan
hotel/tempat konsinyering berdasarkan dokumen persiapan
yang sudah disusun oleh PPK (Pokja/Pejabat Pengadaan

37

38

juga melakukan pengecekan ketersediaan kamar, lokasi,
fasilitasnya memadai atau tidak)
6. Setelah dipesan, Pejabat Pengadaan/Pokja menghubungi
PPK untuk melaporkan bahwa sudah di pesan
7. PPK akan melakukan tanda tangan pada confirmation
letter/kontrak.
8. Ketika memesan, pejabat pengadaan /pokja bisa dan
seharusnya melakukan negosiasi karena pada prinsipnya
harga/rate paket fullboard meeting yg ada di hotel itu bukan
harga yang pasti (negotiable). Harga setelah dinegosiasi itu
yang akan jadi nilai kontrak/nilai yang akan dibayar oleh PPK
9. Setelah PPK melakukan tanda tangan kontrak, lalu
melaporkan kepada unit kerja yang bersangkutan bahwa unit
kerja akan dapat menggunakan hotel/tempat meeting
tersebut
10. Selama kegiatan konsinyering berlangsung, PPK melakukan
pengecekan apakah fasilitas memadai, kondisi ruang meeting
dan makanannya. Jika terdapat kekurangan, PPK akan
melakukan complain kepada pihak hotel (minta dilengkapi,
diperbaiki / disempurnakan atas masalah yang terjadi).
11. Jika ada yang tidak bisa diperbaiki / dilengkapi oleh pihak
hotel, ppk wajib mengurangi nilai kontraknya karena
diasumsikan kita akan membayar nilai kontrak secara penuh
dengan fasilitas lengkap yg kita mau / sesuai di awal, jika ada
fasilitas yg kurang maka nilai kontraknya akan dikurangi dan
dilakukan adendum kontrak
12. Setelah kegiatan konsinyering / meeting selesai, semua
fasilitas dikembalikan ke hotel, lalu ppk akan melakukan
pembayaran. Pembayaran diserahkan ke bagian keuangan
dan bagian keuangan nanti yang akan melakukan transfer.
13. Pembayaran paket fullboard meeting ini biasanya di akhir
setelah kegiatan. Jika tagihan dibawah 50 juta, bisa dibayar
secara tunai dengan mengajukan Uang Muka ke bagian
keuangan

38

39

12. HPS (Harga Perkiraan Sendiri)

a. HPS dihitung secara keahlian dan dapat

dipertanggungjawabkan

b. Nilai HPS tidak rahasia

c. Rincian HPS bersifat rahasia

d. Fungsi HPS:

1) Menilai kewajaran harga penawaran dan/atau

kewajaran harga satuan

2) Menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah

dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya;

3) Menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan

bagi penawaran yang kurang dari 80% (delapan

puluh persen) dari nilai HPS.

e. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan

Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan

Tender pekerjaan terintegrasi

f. Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas

akhir untuk:

1) Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan

pascakualifikasi

2) Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan

dengan prakualifikasi

39

40

13. Usaha Kecil

Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-
banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuansistem, dan
kualitas kemampuan teknis. Nilai paket pengadaan
barang/jasa konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultan s.d Rp.
15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah)

14. Uang Muka

15. Jaminan Pengadaan

40

41
41

42

16. Jenis Kontrak

17. Bentuk Kontrak

42

43

18. Metode Pemilihan

a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
1) E purchasing
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko
Daring
- Katalog elektronik dapat berupa katalog
elektronik nasional, katalog elektronik
sektoral, dan katalog elektronik lokal. Katalog
Elektronik memuat informasi berupa daftar,
jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam
negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan
hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan
informasi lainnya terkait barang/jasa.
- Toko dalam Jaringan yang selanjutnya disebut
Toko Daring adalah sistem informasi yang
memfasilitasi Pengadaan barang/Jasa melalui
penyelenggara perdagangan melalui sistem
elektronik dan ritel daring (Tokopedia, Shopee,
Bukalapak, Lazada, dsb)
2) Pengadaan langsung
Barang/Pekeqjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00
3) Penunjukan langsung

43

44

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu.

Keadaan Terntentu Penunjukan Langsung
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
a. Hanya dapat dilakukan oleh 1 Pelaku Usaha yang
mampu;
b. Hanya dapat dilakukan oleh 1 pemegang hak cipta yang
telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat tzin
pemegang hak cipta;
c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan
hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak
direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatar,
dan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat
pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus
segera dan tidak dapat ditunda permintaan berulang
(repeat crdel untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang
sama;
d. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang
mengalami kegagalan
e. Pemilihan penyedia untuk untuk melanjutkan Jasa
Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak
f. Jasa konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Tender cepat
Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam, Sistem
Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah
dapat ditentukan secara rinci
b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf b dan huruf c pada Perpres No 12 Tahun
2021

44

45

5) Tender
- Dilaksanakan dalam hal tidak dapat
menggunakan metode pemilihan Penyedia (e-
purchasing, pengadaan langsung, penunjukan
langsung dan tender cepat
- Pengadaan > 200jt jangan diajukan secara
mendadak ke ppk, karena pengadaan > 200jt
butuh penugasan pokja ke UKPBJ, minimal 2
minggu sebelum kegiatan

b. Jasa konsultansi
1) Seleksi
Pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit
diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2) Pengadaan Langsung
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai
dengan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah)
3) Penunjukan Langsung
Pengadaan jasa konsultansi dalam keadaan
tertentu, yang meliputi:
Keadaan Terntentu Penunjukan Langsung
Jasa Konsultansi
a. Hanya dapat dilakukan oleh 1 Pelaku Usaha yang
mampu;
b. Hanya dapat dilakukan oleh 1 pemegang hak cipta
yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat
izin pemegang hak cipta;
c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi
konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter
yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk

45

46

menghadapi gugatar, dan atau tuntutan hukum dari
pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan
dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak
dapat ditunda permintaan berulang (repeat order
untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
d. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi
ulang mengalami kegagalan
e. Pemilihan penyedia untuk untuk melanjutkan Jasa
Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak
f. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

19. Metode Evaluasi Penawaran

20. Penyelesaian Sengketa Kontrak

Sengketa Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Sengketa Kontrak Pengadaan adalah
perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan kontrak
hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa
pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan

46

47

yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah
Penyelesaian sengketa Kontrak Dapat Dilakukan Melalui:
a. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak
pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan
kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang
dibantu oleh Mediator.
b. Konsiliasi
Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak
pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan
kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang
dibantu oleh Konsiliator
c. Arbitrase
Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak
pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter
atau Majelis Arbiter
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan
diselenggarakan oleh LKPP cq Kedeputian Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggah

47

48

21. Tim Teknis/Tenaga Ahli/Pendukung PPK

Dalam hal PPK membutuhkan Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa atau personel lainnya, tim teknis, atau agen
pengadaan, PPK mengusulkan kebutuhan Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya, tim teknis atau
agen pengadaan kepada PA/KPA.

a. Tim Teknis
Dibentuk dari unsur Kementerian / Lembaga/ Pemerintah
Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan
melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau
seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Tim Ahli atau Tenaga Ahli
Dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka
memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/
pengawasan terhadap sebagian atau seluruh
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

c. Tim Pendukung atau Tenaga Pendukung
Dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk
dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat
administratif / keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja
Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan
pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

48

49

22. Monitoring Pengadaan Direktorat Tata
Negara

Silahkan lakukan pemindaian (scanning) pada barcode berikut
untuk melihat Monitoring Pengadaan Direktorat Tata Negara
secara digital:

49

50

23. Buku Saku Digital

Silahkan lakukan pemindaian (scanning) pada barcode berikut
untuk mengakses Buku Saku Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara
digital:

Barcode:

50