51
24. Daftar Istilah
a. Aplikasi SIRUP
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang
selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi
yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk
menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing
kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah.
b. KPA
Kuasa Penggnna Anggaran pada Pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
angga-ran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang
bersangkutan.
c. PA
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara / Lembaga / Perangkat
Daerah
d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitnren yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tirrdakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara / anggaran belanja daerah.
e. Pejabat Pengadaan
Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi / pejabat
fungsional / personel yang bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau
E-purchasing
f. Pokja Pemilihan
Kelompok Kerja Pernilihan (Pokja Pemilihan) adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala
UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
g. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
Surat perintah dari Pejabat Penandatangan Kontrak
kepada Penyedia Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Non
51
52
konstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan
sesuai Kontrak
h. SPP (Surat Perintah Pengiriman)
Surat perintah tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak kepada Penyedia Barang untuk mulai
melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai
Kontrak
i. SPPBJ
SPPBJ adalah surat penunjukan penyedia barang/jasa.
SPPBJ ditetapkan oleh pejabat penandatangan kontrak
j. UKPBJ
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
52