Rancangan Aktualisasi dan Habituasi

RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

UPAYA PENINGKATAN KEPUASAN PELANGGAN MELALUI
KEGIATAN “JAMUKU” DI UPTD PUSKESMAS CILACAP TENGAH I

KABUPATEN CILACAP

DISUSUN OLEH:

NAMA PESERTA : dr. STEFANI RANNI ARDIAN

NIP : 19840618 201902 2 002

GOL/ANGKATAN : III / CCLXXIII

NIS : 381

NO. PRESENSI : 02

JABATAN : DOKTER AHLI PERTAMA

UNIT KERJA : UPTD PUSKESMAS CILACAP TENGAH I

COACH : ARIF EFENDY, SH, MM

MENTOR : SRI RAHAYU, SKM, MM

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN CCLXXIII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

UPAYA PENINGKATAN KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KEGIATAN
“JAMUKU” DI UPTD PUSKESMAS CILACAP TENGAH I KABUPATEN CILACAP

Nama Peserta : dr. Stefani Ranni Ardian
NIP : 19840618 201902 2 002
No. presensi : 02

Telah disetujui oleh Coach dan Mentor untuk diseminarkan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Oktober 2019

Tempat : Ruang Wahidin Sudiro Husodo

Sasana Diklat Praja Kabupaten Cilacap

Cilacap, 24 Oktober 2019
Peserta Pelatihan Dasar CPNS

dr. Stefani Ranni Ardian
NIP 19840618 201902 2 002

Menyetujui,

Coach, Mentor,

Arif Efendy, SH, MM Sri Rahayu, SKM, MM
WIDYAISWARA AHLI MUDA Kepala Puskesmas UPTD Cilacap Tengah I
NIP. 19691102 199003 1 003
NIP. 19690403 199501 2 001

ii

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

UPAYA PENINGKATAN KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KEGIATAN
“JAMUKU” DI UPTD PUSKESMAS CILACAP TENGAH I KABUPATEN CILACAP

Nama Peserta : dr. Stefani Ranni Ardian
NIP : 19840618 201902 2 002
No. presensi : 02

TELAH DISEMINARKAN:

Pada hari : Jumat
Tanggal : 25 Oktober 2019
Tempat : BKPPD Kabupaten Cilacap

Cilacap, 25 Oktober 2019
Peserta Pelatihan Dasar CPNS

dr. Stefani Ranni Ardian
NIP 19840618 201902 2 002

Mengesahkan,

Coach, Mentor,

Arif Efendy, SH, MM Sri Rahayu, SKM, MM
WIDYAISWARA AHLI MUDA Kepala UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
NIP. 19691102 199003 1 003
NIP. 19690403 199501 2 001

Narasumber,

Ir. Supriyanto, M.Si.
WIDYAISWARA AHLI MADYA
NIP. 19620517 199103 1 004

iii

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karuniaNya
semata, sehingga penulis dapat mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil Golongan III dan membuat rancangan aktualisasi.

Rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi panduan awal bagi
penulis dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menerapkan
nilai-nilai dasar PNS di UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I. Penyusunan
rancangan aktualisasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena
itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. H. Tatto Suwarto Pamuji selaku Bupati Cilacap.
2. Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si selaku Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah
3. Drs. Dian Setyabudi, MM selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Cilacap.
4. Warsono, S.H., M.Hum selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan

Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap
5. Ir. Supriyanto, M.Si. selaku narasumber/penguji yang memberikan saran, ma-

sukan perbaikan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi ini sehingga
dapat diterapkan dengan lebih baik.
6. Arif Efendy, SH, MM selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan
dan arahan kepada penulis sehingga rancangan aktualisasi ini dapat selesai
dengan baik.
7. Sri Raha yu, SKM, MM selaku mentor dari UPTD Puskesmas Cilacap Ten-
gah I yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga rancangan aktu-
alisasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Widyaiswara yang telah memberikan ilmunya selama kegiatan Pelati-
han Dasar CPNS Golongan III Angkatan CCLXXIII.
9. Mama tercinta yang telah memberikan dukungan dan dorongan hingga
terselesaikannya rancangan aktualisasi.
10. Suamiku, Rosi Maurits Louhenapessy yang telah memberikan doa dan
dukungan sehingga rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan.
11. Rekan-rekan peserta pelatihan dasar golongan III angkatan CCLXXIII yang

iv

telah berjuang bersama-sama dengan penulis. Semoga kita menjadi PNS
yang profesional dan berkarakter.

Penulis sadar bahwa rancangan aktualisasi ini masih jauh dari kesem-
purnaan. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dari berbagai pihak membuat
laporan menjadi lebih baik sehingga laporan ini dapat dijadikan dasar dalam
pelaksanaan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua
pihak yang membutuhkan.

Cilacap, 24 Oktober 2019
Penulis

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iii

PRAKATA ........................................................................... iv

DAFTAR ISI ........................................................................... vi

DAFTAR TABEL ........................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................... viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................... 1

B. Identifikasi Isu, Dampak Jika Isu Tidak Diselesaikan, dan Rumusan Masa-

lah ................................................................................................................ 4

C. Tujuan ........................................................................... 8

D. Manfaat ........................................................................... 8

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Sikap Perilaku ........................................................................... 10

B. Nilai-nilai Dasar PNS ........................................................................... 16

C. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI .................................................... 28

D. Tinjauan Umum Tentang Penyehat Tradisional (Hatra) dan Jamu ............. 32

BAB III. TUGAS UNIT KERJA DAN TUGAS PESERTA

A. Profil Organisasi ........................................................................... 34

B. Tugas Jabatan Peserta Diklat ..................................................................... 40

C. Role Model ........................................................................... 41

BAB IV. RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI

A. Daftar Rancangan Kegiatan Aktualisasi dan Keterkaitan dengan Nilai

ANEKA ........................................................................................................ 44

B. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi ................................................................. 67

C. Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala .............................................. 69

BAB V. PENUTUP ........................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................... 77

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identifikasi Isu Analisa APKL dan USG ........................................ 5

Tabel 1.2 Dampak Bila Isu Tidak Diselesaikan ........................................ 7

Tabel 4.1 Rancangan Kegiatan Aktualisasi ........................................ 44

Tabel 4.2 Dampak Bila Rancangan Kegiatan Aktualisasi Tidak

Dilaksanakan .................................................................................. 66

Tabel 4.3 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi ........................................ 67

Tabel 4.4 Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala ................................. 69

vii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Model Faktor Perubahan yang mempengaruhi Kinerja PNS ...... 13
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I ....... 34
Gambar 3.2 Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I ....... 39

viii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai penyelenggara negara, semestinya
Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjalankan seluruh nilai-nilai dasar yang
terkandung dalam nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen
mutu, dan antikorupsi. Pegawai PNS melaksanakan kebijakan publik yang
dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam peraturan baru tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014, ASN memiliki peranan penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai: (1) Pelaksana
Kebijakan Publik; (2) Pelayan Publik; (3) Perekat dan Pemersatu Bangsa. Oleh
karena itu penting agar ASN memiliki profesionalisme dan kompetensi yang
memadai untuk bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik dan penuh
tanggung jawab, sehingga sebagai PNS perlu membuat rancangan aktualisasi
khususnya di pelayanan bidang kesehatan yang dilaksanakan di unit
organisasi UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dalam hidup
bermasyarakat. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan bentuk
pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang kesehatan. Pembangunan
kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis.

Sebelum mengenal pengobatan modern, masyarakat Indonesia memiliki
pengetahuan kesehatan untuk pengobatan penyakit secara tradisional.

1

Sementara kini, masyarakat telah pula mengenal pengobatan modern melalui
peran seorang dokter. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan Pasal 1 angka 16 bahwa: Pelayanan kesehatan tradisional
merupakan pengobatan dan perawatan dengan cara dan obat yang mengacu
pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat
dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di
masyarakat.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya semaksimal
mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan
kesehatan di Indonesia terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan
pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional
merupakan salah satu dari upaya pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Berdasarkan
penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 disebutkan bahwa
pelayanan kesehatan tradisional merupakan suatu sistem
pengobatan/perawatan yang berlandaskan filosofi dan konsep dasar manusia
seutuhnya sehingga klien akan dipandang secara lebih manusiawi. Adapun
upaya kesehatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,
menyeluruh dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tradisional
dilakukan dengan menggunakan metode keterampilan, atau ramuan ataupun
keduanya.

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menye-
lenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata,
dapat diterima dan dijangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif
masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan
masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa
mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

Puskesmas merupakan organisasi struktural dan sebagai unit pelaksana
teknis Dinas Kesehatan Kabupaten, aspek fungsional bidang pelayanan
kesehatan masyarakat yang merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan

2

masyarakat tingkat pertama yang dibina oleh Dinas Kesehatan Kabupaten,
bertanggung jawab untuk melaksanakan identifikasi kondisi masalah
kesehatan masyarakat dan lingkungan serta fasilitas pelayanan kesehatan
yang meliputi cakupan, mutu pelayanan, identifikasi mutu sumber daya
manusia, serta menetapkan kegiatan untuk menyelesaikan masalah. (Profil
Puskesmas Cilacap Tengah I, 2018).

Jamu adalah obat tradisional berbahan alami warisan budaya yang
telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk
kesehatan. Pengertian jamu dalam Permenkes No. 003/Menkes/Per/I/2010
adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan,
bahan mineral, sediaan serian (generik), atau campuran dari bahan tersebut
yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan
pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di
masyarakat.

“Declaration of the 7th Asean Health Ministers” 22 April 2004 di Penang,
Malaysia menghendaki integrasi pelayanan kesehatan tradisional ke dalam
sistem pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dasar.

Ada beberapa isu yang terjadi di UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
yang membutuhkan penanganan lebih lanjut diantaranya berdasarkan hasil
Survei Kepuasan Pelanggan Semester I Tahun 2019, diketemukan adanya
keluhan bahwa proses antrian/menunggu lama dan membosankan serta belum
optimalnya kegiatan Penyehat Tradisional (Hatra) di UPTD Puskesmas Cilacap
Tengah I; berdasarkan hasil survei akreditasi UPTD Puskesmas Cilacap
Tengah I Tahun 2017 didapatkan beberapa temuan yakni belum ada FMEA
(Failure Mode Effect Analysis) di Unit Laboratorium dan Farmasi; kurang
optimalnya pelaporan insiden keselamatan pasien; belum optimalnya kegiatan
K3; serta berdasarkan hasil lokakarya mini (lokmin) bulanan di UPTD
Puskesmas Cilacap Tengah I, didapatkan adanya kekurangan ruang/tempat
penyimpanan berkas rekam medik di UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I. Un-
tuk menentukan masalah utama dari beberapa isu tersebut, maka penulis me-
nyeleksinya dengan dua metode yaitu Metode APKL dan Metode USG.

Untuk kebutuhan aktualisasi, dipilih satu core issue yang menjadi priori-
tas untuk dipecahkan melalui gagasan-gagasan kegiatan kreatif dan inovatif

3

yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, eti-
ka publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA) yang dituangkan dalam
sebuah rancangan aktualisasi. Dari beberapa isu yang ditemukan di UPTD
Puskesmas Cilacap Tengah I, ditetapkan satu core issue yaitu adanya keluhan
bahwa proses antrian/menunggu lama dan membosankan serta belum
optimalnya kegiatan Penyehat Tradisional (Hatra) di UPTD Puskesmas Cilacap
Tengah I. Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat rancangan aktualisasi
dan habituasi dengan rencana membuat suatu kegiatan kreatif yang dapat
mengakomodir agar proses mengantre menjadi tidak terlalu membosankan
sekaligus mengoptimalkan Kegiatan Penyehat Tradisional (Hatra) di UPTD
Puskesmas Cilacap Tengah I, dan kegiatan kreatif ini diberi nama “JAMUKU”
sebagai upaya membumikan kembali jamu sebagai obat tradisional asli
Indonesia. Kegiatan yang konsepnya akan diselenggarakan seminggu sekali
ini, tidak hanya memberikan jamu siap minum bagi para pasien dan/atau
pengunjung yang datang pada hari tersebut, namun juga memberikan
pengetahuan berkaitan tentang jamu dari resep hingga khasiatnya.

Terapi komplementer adalah bidang ilmu kesehatan yang bertujuan
untuk menangani berbagai penyakit dengan teknik tradisional, yang juga
dikenal sebagai pengobatan alternatif. Namun, tidak semua jenis terapi
alternatif telah teruji melalui penelitian.

Di era keterbukaan ini banyak bermunculan praktik pengobat tradisional
sebagai penyelenggara pengobatan alternatif kepada masyarakat. Selain yang
telah diuraikan di atas, kegiatan “JAMUKU” ini juga secara tidak langsung akan
berkontribusi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik-
praktik penyehat tradisional yang tidak aman.

B. Identifikasi Isu, Dampak Jika Isu Tidak Diselesaikan, dan Rumusan
Masalah
1. Identifikasi Isu
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa isu yang
ditemukan oleh penulis yang berasal dari Pelayanan Publik, Manajemen
ASN, dan Whole of Goverment dapat diidentifikasi sebagai berikut:

4

Tabel 1.1 Identifikasi Isu Analisa APKL dan USG

NO. SUMBER ISU ISU AP
++
Manajemen Belum adanya FMEA (Failure Mode
1. Effect Analysis) di Unit Laboratorium ++
dan Farmasi
ASN Belum optimalnya kegiatan ++
Penyehat Tradisional (Hatra) di ++
Pelayanan UPTD Puskesmas Cilacap Tengah ++
2. I.
Kurang optimalnya pelaporan
Publik insiden keselamatan pasien

Manajemen Belum optimalnya kegiatan K3
3.
Kurangnya ruang/tempat
ASN penyimpanan berkas rekam medik
Manajemen
4.
ASN
Whole of
5.
Government

5

KRITERIA A KRITERIA B PERINGKAT

P K L KETERANGAN U S G JUMLAH

+ + + Memenuhi. 3 4 3 10 III

+ + + Memenuhi. 5 5 5 15 I
II
+ + + Memenuhi. 3 3 5 11

Tidak
+-+

memenuhi.
Tidak
+-+
memenuhi.

Penetapan Isu dilakukan melalui analisis isu yang bertujuan untuk
menetapkan kualitas isu dan menentukan prioritas isu yang perlu diangkat
untuk diselesaikan. Analisis isu dilakukan dengan menggunakan alat bantu
APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak) dan USG (Urgency,
Seriousness, dan Growth).

Analisis APKL merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan
dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik,
kekhalayakan, dan kelayakan dari isu-isu yang ditemukan di lingkungan
UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I. Aktual artinya benar-benar terjadi dan
sedang hangat dibicarakan masyarakat. Problematik artinya isu yang
memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan
solusinya. Kekhalayakan artinya isu menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kelayakan artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk
dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Analisis APKL dilakukan dengan memberikan nilai positif atau
negatif pada masing-masing kriteria aktual, problematik, kekhalayakan dan
kelayakan. Jika isu yang ditemukan memenuhi kriteria maka diberi nilai
positif, sebaliknya jika tidak memenuhi kriteria diberi nilai negatif. Jika
semua kriteria memiliki nilai positif, maka isu dinyatakan memenuhi
persyaratan dan berkualitas. Jika tidak, maka isu dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan dan kurang berkualitas.

Dari hasil analisis APKL didapatkan isu yang dinyatakan memenuhi
kriteria, yang kemudian isu-isu tersebut dianalisis lebih lanjut dengan
menggunakan analisis USG. Analisis USG merupakan alat analisis yang
dilakukan untuk menentukan prioritas isu melalui tingkat kegawatan,
keseriusan, dan tingkat pertumbuhan suatu isu atau masalah. Urgency
artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan
ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu harus
dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth artinya seberapa
besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Analisis USG dilakukan dengan memberikan nilai dengan rentang
antara 1 sampai 5 dengan ketentuan nilai 1 berarti sangat kecil, nilai 2
berarti kecil, nilai 3 berarti sedang, nilai 4 berarti besar, dan nilai 5 berarti

6

sangat besar. Isu dengan total skor tertinggi merupakan isu prioritas yang
akan ditetapkan untuk diselesaikan dengan kegiatan-kegiatan yang
diusulkan.

Dari hasil analisis APKL dan USG, ditetapkan isu yang dipilih dan
ditindaklanjuti dengan gagasan rencana kegiatan yang akan dilakukan
untuk mengatasi isu tersebut. Hasil perumusan isu yang terpilih adalah
“Belum optimalnya kegiatan Penyehat Tradisional (Hatra) di UPTD
Puskesmas Cilacap Tengah I”.

2. Dampak Bila Isu Tidak Diselesaikan Dampak Bila Isu Tidak
Tabel 1.2 Dampak Bila Isu Tidak Diselesaikan
Diselesaikan
No. Isu dan Sumber Isu
Isu ini didapatkan dari hasi
1. Proses antrian/menunggu lama dan
membosankan serta belum optimal- survei kepuasan
nya kegiatan Penyehat Tradisional
(Hatra) di UPTD Puskesmas Cilacap pelanggan, maka apabila
Tengah I. (Sumber isu: Pelayanan
Publik) isu tidak diselesaikan, tidak

akan ada perbaikan

kepuasan pelanggan.

3. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran identifikasi isu dan penetapan isu di atas, rumusan
masalah dalam laporan aktualisasi ini adalah:
a. Bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan terutama terkait
proses antrian/menunggu yang dianggap lama di UPTD Puskesmas Ci-
lacap Tengah I?
b. Bagaimana cara untuk lebih mengoptimalkan kegiatan Penyehat
Tradisional (Hatra) di UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I?
c. Bagaimana nilai dasar PNS (ANEKA) dalam meningkatkan kepuasan
pelanggan terutama terkait proses antrian/menunggu yang dianggap lama
dapat diimplementasikan selama kegiatan aktualisasi melalui habituasi di
unit kerja?

7

C. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai pada perancangan aktualisasi ini adalah:
1. Adanya peningkatan kepuasan pelanggan terutama terkait proses
antrian/menunggu di UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I.
2. Optimalisasi kegiatan Penyehat Tradisional (Hatra) melalui kegiatan
“JAMUKU”, sebagai upaya membumikan kembali jamu sebagai obat
tradisional asli Indonesia.
3. Mampu memahami, menginternalisasi dan mengaktualisasi keterkaitan
prinsip Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara pada kegiatan habituasi di UPTD
Puskesmas Cilacap Tengah I.

D. Manfaat
Manfaat dari perancangan aktualisasi ini yaitu:
1. Bagi diri sendiri.
a. Mampu memahami cara pengidentifikasian, penyusunan, dan
penetapan untuk isu-isu yang terjadi di UPTD Puskesmas Cilacap
Tengah I.
b. Mampu menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA di
lingkungan puskesmas.
c. Mampu bekerja dengan berprinsip pada Manajemen ASN, Pelayanan
Publik dan WoG pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

d. Menjadi dokter umum yang mampu menjalankan fungsi sebagai

pelaksana kebijakan, pelayan publik serta perekat dan pemersatu
bangsa yang memiliki integritas dan profesional di lingkungan UPTD
Puskesmas Cilacap Tengah I.
2. Bagi instansi.
a. Rancangan aktualisasi ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi,
dan inovasi serta mutu pelayanan di UPTD Puskesmas Cilacap Ten-
gah I.

b. Mendukung dan mewujudkan visi, misi UPTD Puskesmas Cilacap Ten-

gah I dan nilai organisasi.
3. Bagi stakeholder.

8

Masyarakat mendapatkan pelayanan prima dan profesional sebagai hasil
dari penerapan nilai-nilai dasar ANEKA.

9

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Sikap dan Perilaku
Sikap perilaku dan kedisiplinan yang harus dilimiliki oleh PNS untuk

menunjang fungsinya adalah nilai-nilai sikap perilaku, kesehatan jasmani dan
kesehatan mental, kesamaptaan jasmani dan kesamaptaan mental, dan tata
upacara sipil dan keprotokolan.
1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara

Pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur, pada
hakikatnya terkait dengan pembangunan kesadaran berbangsa dan
bernegara yang berarti sikap dan tingkah laku PNS harus sesuai dengan
kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan
tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan
UUD 1945) melalui:
a. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia

yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang
membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan
adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat
dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
b. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga
kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik
dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong,
menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan
ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama
dan menjaga keamanan lingkungan.
c. Memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia
yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan
perundang-undangan.

10

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan
bernegara perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab bersama. Sehingga
amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan
wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal
yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara bagi PNS
yang perlu di cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran
dan kepekaan sosial, padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang
membutuhkan peranan PNS dalam setiap pelaksanaan tugas jabatannya
untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah,
baik itu masalah sosial, ekonomi dan politik, karena dengan terbantunya
masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa
ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat di intervensi oleh
negara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan
jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ PNS telah melakukan langkah
konkrit dalam melakukan bela negara.

Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk
mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu
kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air.
Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan
nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai
kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang
dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela
berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita
dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita.

Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam
kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:
a. Cinta Tanah Air.

Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai.
Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada
kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua
dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan
budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga
nama baik negara kita.

11

b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus
sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita
dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara
mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi
anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun
internasional.

c. Pancasila.
Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar
biasa, pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah
alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki
beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila inilah
yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.

d. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara.
Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk
bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan
seagames. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama
negaranya walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan
waktunya untuk bekerja sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan
hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain.
Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri
hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang
berlaga demi mengharumkan nama bangsa.

e. Memiliki Kemampuan Bela Negara.
Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap
menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-
masing.
Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam

mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling,
membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia
sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal
kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang

12

merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah
perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering
sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda, cinta
produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang
dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak
bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.
2. Analisis Isu Kontemporer

Ditinjau dari pandangan Urie Brofenbrenner (Perron, N.C., 2017) ada
empat level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS
dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni:
individu, keluarga (family), Masyarakat pada level lokal dan regional
(Community/ Culture), Nasional (Society), dan Dunia (Global). Ke empat
level lingkungan stratejik tersebut disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Model Faktor Perubahan yang mempengaruhi Kinerja PNS

Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa perubahan global
(globalisasi) yang terjadi dewasa ini, memaksa semua bangsa (Negara)
untuk berperan serta, jika tidak maka arus perubahan tersebut akan
menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah.
Perubahan global ditandai dengan hancurnya batas (border) suatu bangsa,
dengan membangun pemahaman dunia ini satu tidak dipisahkan oleh batas
Negara. Hal yang menjadi pemicunya adalah berkembang pesatnya
teknologi informasi global, dimana setiap informasi dari satu penjuru dunia

13

dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang di
penjuru dunia lainnya.

Perubahan cara pandang tersebut, telah mengubah tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan masuknya kepentingan
global (Negara-negara lain) ke dalam negeri dalam aspek hukum, politik,
ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya. Perubahan cara pandang
individu tentang tatanan berbangsa dan bernegara (wawasan kebangsaan),
telah mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami pola
kehidupan dan budaya yang selama ini dipertahankan/diwariskan secara
turun temurun. Perubahan lingkungan masyarakat juga mempengaruhi cara
pandang keluarga sebagai miniature dari kehidupan sosial (masyarakat).
Tingkat persaingan yang keblabasan akan menghilangkan keharmonisan
hidup di dalam anggota keluarga, sebaga akibat dari ketidakharmonisan
hidup di lingkungan keluarga maka secara tidak langsung membentuk sikap
ego dan apatis terhadap tuntutan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan perkembangan
lingkungan stratejik pada tataran makro merupakan factor utama yang akan
menambah wawasan PNS. Wawasan tersebut melingkupi pemahaman
terhadap Globalisasi, Demokrasi, Desentralisasi, dan Daya Saing Nasional,
Dalam konteks globalisasi PNS perlu memahami berbagai dampak positif
maupun negatifnya; perkembangan demokrasi yang akan memberikan
pengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik Bangsa Indonesia;
desentralisasi dan otonomi daerah perlu dipahami sebagai upaya
memperkokoh kesatuan nasional, kedaulatan negara, keadilan dan
kemakmuran yang lebih merata di seluruh pelosok Tanah Air, sehingga
pada akhirnya akan membentuk wawasan strategis bagaimana semua hal
tersebut bermuara pada tantangan penciptaan dan pembangunan daya
saing nasional demi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara dalam lingkungan pergaulan dunia yang semakin terbuka,
terhubung, serta tak berbatas.

PNS dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga
internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan
bernegara (pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai

14

konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut
menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis
terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi
terjadi, isu-isu tersebut diantaranya; bahaya paham radikalisme/ terorisme,
bahaya narkoba, cyber crime, money laundry, korupsi, proxy war. Isu-isu di
atas, selanjutnya disebut sebagai isu-isu strategis kontemporer.
3. Kesiapsiagaan Bela Negara

Untuk melatihan kesiapasiagaan bela negara bagi CPNS ada beberapa hal
yang dapat dilakukan, salah satunya adalah tanggap dan mau tahu terkait
dengan kejadian-kejadian permasalahan yang dihadapi bangsa negara
Indonesia, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya dengan barita gossip
yang belum jelas asal usulnya, tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan obat-
obatan terlarang dan permasalahan bangsa lainnya, dan yang lebih penting lagi
ada mempersiapkan jasmani dan mental untuk turut bela negara.

Pasal 27 dan Pasal 30 UUD Negara RI 1945 mengamanatkan kepada
semua komponen bangsa berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara dan syarat-syarat tentang pembelaan negara. Dalam hal ini setiap CPNS
sebagai bagian dari warga masyarakat tentu memiliki hak dan kewajiban yang
sama untuk melakukan bela Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD
Negara RI 1945 tersebut.

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan
kesediaan berkorban membela negara. Cakupan bela negara itu sangat luas,
dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik
sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata
musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang
terbaik bagi bangsa dan negara. Unsur Bela Negara antara lain :
a. Cinta Tanah Air
b. Kesadaran Berbangsa dan bernegara
c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dan
e. Memiliki kemampuan awal bela negara.

Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman
sekarang di berbagai lingkungan:

15

a. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga.
(lingkungan keluarga).

b. Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga)
c. Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan pelatihan) Kesadaran

untuk menaati tata tertib pelatihan (lingkungan kampus/lembaga pelatihan)
d. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat

(lingkungan masyarakat)
e. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan

masyarakat)
f. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara)
g. Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara)

Terkait dengan Pelatihan Dasar bagi CPNS, sudah barang tentu kegiatan
bela negara bukan memanggul senjata sebagai wajib militer atau kegiatan
semacam militerisasi, namun lebih bagaimana menanamkan jiwa kedisiplinan,
mencintai tanah air (dengan menjaga kelestarian hayati), menjaga asset bangsa,
menggunakan produksi dalam negeri, dan tentu ada beberapa kegiatan yang
bersifat fisik dalam rangka menunjang kesiapsiagaan dan meningkatkan
kebugaran sifik saja.

Oleh sebab itu maka dalam pelaksanaan latihan dasar bagi CPNS akan
dibekali dengan latihan-latihan seperti :
a. Kegiatan Olah Raga dan Kesehatan Fisik;
b. Kesiapsiagaan dan kecerdasan Mental;
c. Kegiatan Baris-berbaris, Apel, dan Tata Upacara;
d. Keprotokolan;
e. Fungsi-fungsi Intelijen dan Badan Pengumpul Keterangan;
f. Kegiatan Ketangkasan dan Permainan.

B. Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang
harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu,
kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi
amanahnya. Dengan demikian kepercayaan masyarakat (public trust)

16

kepada birokrasi akan semakin menguat karena aparaturnya mampu
berperan sebagai kontrol demokrasi, mencegah korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus
diperhatikan, yaitu:
a) Kepemimpinan: Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah

dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan
lingkungannya.
b) Transparansi: Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang
dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi.
c) Integritas: konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
d) Tanggung Jawab: kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.tanggung
jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan
kewajiban.
e) Keadilan: kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal,
baik menyangkut benda atau orang.
f) Kepercayaan: Rasa keadilan akan membawa pada sebuah
kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas.
g) Keseimbangan: Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja,
maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan,
serta harapan dan kapasitas.
h) Kejelasan: Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki
gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang
diharapkan.
i) Konsistensi: adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan
sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.
Jenis-jenis Akuntabilitas
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:
a) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), akuntabilitas yang
pertanggungjawaban atas pengelolaan dananya kepada otoritas yang
lebih tinggi.

17

b) Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability), akuntabilitas yang
pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas.

Tingkatan Akuntabilitas
Tingkatan akuntabilitas terdiri dari lima (5) tingkatan yaitu:
a) Akuntabilitas Personal
b) Akuntabilitas Individu
c) Akuntabilitas Kelompok
d) Akuntabilitas Organisasi
e) Akuntabilitas Stakeholder
2. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan sikap yang meninggikan bangsanya sendiri
dan pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan
nasionalisme yang kuat, maka setiap PNS memiliki orientasi berpikir
mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nasionalisme
merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap
bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. PNS
dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila
agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan
kebangsaannya.
Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus
diperhatikan, yaitu:
a) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang
berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

18

5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan
Tuhan Yang Maha Esa.

6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa kepada orang lain

b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradap
1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi
setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan
sebagainya.
3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia.
10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
dengan bangsa lain.

c) Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di
atas kepentingan pribadi dan golongan.
2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
apabila diperlukan.
3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia.

19

5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal
Ika.

7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
d) Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan
1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia

Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan bersama.
4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat

kekeluargaan.
5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai

sebagai hasil musyawarah.
6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan

melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas

kepentingan pribadi dan golongan.
8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati

nurani yang luhur.
9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan
persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10)Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.
e) Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia
1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2) Sikap adil terhadap sesama.
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

20

4) Menghormati hak orang lain.
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri

sendiri.
6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat

pemerasan terhadap orang lain.
7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat

pemborosan dan gaya hidup mewah.
8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau

merugikan kepentingan umum.
9) Suka bekerja keras.
10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi

kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan

yang merata dan berkeadilan sosial.

3. Etika Publik
Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta

keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas, guna menjamin
adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan
keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk
serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang
dianut.
Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik yakni:
a. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.
b. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam

menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi.
c. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.
Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik yaitu:
a. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik
b. Dimensi Modalitas
c. Dimensi Tindakan Integritas Publik

21

Seorang PNS harus mampu memberi pelayanan yang ramah
selama menjalankan tugasnya. Dalam kondisi apapun, PNS tidak boleh
terlihat sombong, angkuh, galak, apalagi tidak sopan.
Aspek etika publik antara lain:
a. Kebersamaan: dapat diartikan bagaimana individu menciptakan rasa

kebersamaan untuk menjalankan pelayanan kepada pelanggan.
b. Empati: dapat diartikan bagaimana individu memberikan rasa empati

kepada pelanggan tentang masalah/kesulitan yang dihadapi.
c. Kepedulian: dapat diartikan bagaimana individu peduli terhadap

kesulitan pelanggan dan mencoba mencari solusinya.
d. Kedewasaan: dapat diartikan bagaimana individu berperilaku dewasa

sesuai tugas/tupoksinya.
e. Orientasi organisasi: dapat diartikan bagaimana individu memperhatikan

orientasi dalam berperilaku kepada pelanggan.
f. Respek: dapat diartikan bagaimana individu berperilaku sopan dan

santun saat memberikan pelayanan.
g. Kebajikan: dapat diartikan bagaimana individu berperilaku baik sesuai

dengan norma yang berlaku saat melayani pelanggan.
h. Integritas: dapat diartikan bagaimana kesesuaian perkataan dan

perbuatan individu.
i. Inovatif: dapat diartikan bagaimana individu berinovasi dalam

memberikan pelayanan.
j. Keunggulan: dapat diartikan bagaimana individu memiliki keunggulan

tersendiri ketika memberikan pelayanan.
k. Keluwesan: dapat diartikan bagaimana individu berperilaku luwes saat

melayani.
l. Kearifan: dapat diartikan bagaimana individu bijaksana sesuai dengan

situasi dan kondisi saat melayani.
Indikator nilai-nilai dasar etika publik, yaitu:
a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945.
c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

22

d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program

pemerintah.
i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,

akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai

perangkat sistem karir.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara dijelaskan bahwa Kode Etik ASN adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan

berintegritas tinggi;
b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat

yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika pemerintahan;
f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien;
h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya;
i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

23

j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,
kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan
atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN; dan

l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai ASN.

4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain

yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai.
Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan
berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk/
jasa berupa ukran baik/ buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab
pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat
memberi kepuasan kepada stakeholder.
Nilai-nilai Komitmen Mutu:
a. Efektivitas: dapat diartikan dengan berhasil guna, dapat mencapai hasil

sesuai dengan target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat
ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah
maupun mutu hasil kerja. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari
performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan
waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan
terpenuhinya kebutuhan pelanggan.
b. Efisiensi: dapat dihitung sebagai jumlah sumberdaya yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa. Tingkat efisiensi diukur dari penghematan
biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam melaksanakan kegiatan. Efisiensi
organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang dan manusia
yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu.
c. Inovasi: dapat muncul karena ada dorongan dari dalam (internal) untuk
melakukan perubahan, atau bisa juga karena ada desakan kebutuhan dari
pihak eksternal misalnya permintaan pasar. Inovasi dalam layanan publik
harus mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan

24

memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru
sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, yang diwujudkan dalam
bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dengan sebelumnya,
bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin.
d. Orientasi mutu: mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar
untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu menjadi salah satu alat vital
untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas
institusi. Orientasi mutu berkomitmen untuk senantiasa melakukan
pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan sehingga
pelanggan menjadi puas dalam pelayanan.
Ada lima dimensi karakteristik yang digunakan dalam mengevaluasi
kualitas pelayanan, yaitu:
1) Tangibles (bukti langsung), yaitu: meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,

pegawai, dan sarana komunikasi;
2) Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan

pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang
telah dijanjikan;
3) Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan
pelayanan dengan tanggap;
4) Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan
sifat dapat dipercaya;
5) Empathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi
yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.

Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Pada level
puncak (corporate level) bertanggung jawab atas mutu layanan institusi
secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan
bersaing. Pada strategic business unit level tanggung jawab mutu berkaitan
dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan
target masing-masing. Pada level fungsional bertanggung jawab atas mutu
hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Sedangkan
pada level unit dasar tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas/
rencana aksi yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja.

25

5. Anti Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa Latin “corruption” (Fockema Andrea:

1951) atau “corruptus” (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya
dikatakan bahwa “corruption” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa lat-
in yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corup-
tion, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptive/korruptie” (Bel-
anda). Korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Korupsi sering disebut dengan kejahatan luar biasa karena
dampaknya dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa baik dalam ruang
lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas.
Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek,
namun dapat berdampak secara jangka panjang. Korupsi menurut UU No. 20
Tahun 2001 didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. menurut UU No. 31/1999 jo No.
UU 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari:
a. kerugian keuangan negara,
b. suap-menyuap,
c. pemerasan,
d. perbuatan curang,
e. penggelapan dalam jabatan,
f. benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
g. gratifikasi.
Nilai-Nilai Anti Korupsi
Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi adalah meliputi:
a. Kejujuran

Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak
curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan
pegawai, tanpa sifat jujur pegawai tidak akan dipercaya dalam kehidupan
sosialnya.
b. Kepedulian

26

Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai
kepedulian sangat penting bagi seorang pegawai dalam kehidupan di
tempat kerja dan di masyarakat.
c. Kemandirian
Kondisi mandiri dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu
dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan
tanggung jawabnya
d. Kedisiplinan
Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan.
e. Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu perbuatan yang salah
baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut
berupa perwujudan dan kesadaran akan kewajiban menerima dan
menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan.
f. Kerja Keras
Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan, dimana kemauan
menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan
jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan,
keteguhan, tenaga, kekuatan dan pantang mundur.
g. Sederhana
Gaya hidup sederhana dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai
dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya.
Prinsip hidup sederhara merupakan parameter penting dalam menjalin
hubungan antara sesama karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan
kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egosi dan juga menghindari dari
keinginan yang berlebihan.
h. Keberanian
Nilai keberanian dapat dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk berani
mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani
bertanggungjawab dan lain sebagainya.
i. Keadilan
Adil berarti adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.

27

C. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Terkait dengan peran PNS dalam NKRI, diuraikan manajemen ASN,

Pelayanan Publik dan Whole of Government (WoG).
1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan
pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (LAN
RI, 2016). Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi
pegawai sehingga diahrapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur
sipil Negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan jaman. Sesuai
dengan pengertian manajemen ASN, Peran ASN sebagai aparatur
pemerintah adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang
menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah
serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan
partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut maka pegawai
ASN mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara, yaitu Pegawai ASN berfungsi sebagai:
a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa.
Pada bagian Kedua Tugas Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN
bertugas:
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik

28

Indonesia.
Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan

baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN
dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. ASN juga mempunyai
kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Hak PNS sesuai dengan ketentuan dalam UU ASN adalah PNS berhak
memperoleh:
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi.

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab PNS disebutkan dalam
UU ASN adalah:
a. setia dan taat pada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode
perilaku. Kode atik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga
martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur

29

dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan
birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting
dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut
antara lain, yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi
publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan
agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat,
perilaku, dan tindakan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya.
2. Pelayanan Publik

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari pengertian tersebut
ada tiga unsur penting pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara
pelayanan publik, penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau
masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan kepuasan yang
diberikan dan diterima oleh penerima pelayanan.

Seorang ASN terlibat baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kesadaran seluruh
anggota ASN untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan
kualitas Pelayanan publik di Indonesia akan memberikan implikasi
strategis jangka panjang untuk mengubah kinerja birokrasi dalam
memberikan pelayanan publik.Pelayanan publik yang baik didasarkan
pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan
yang melekat pada tubuh birokrasi. Prinsip pelayanan publik yang baik
untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparansi,
responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien,
aksesibel, akuntabel, berkeadilan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang ASN, dijelaskan
bahwa ASN sebagai profesi berdasarkan pada prinsip-prinsip: 1) nilai dasar;
2) kode etik dan kode perilaku; 3) komitmen, integritas moral, dan

30

tanggungjawab pada pelayanan publik; 4) kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas; 5) kualifikasi akademik; 6) jaminan
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan 7)profesionalitas
jabatan.
3. Whole of Government

Whole of Government atau disingkat WoG adalah sebuah
pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya
kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup
koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan
kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik (LAN RI, 2016).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik
pendekatan WoG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi,
kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan
aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Pentingnya WoG untuk
diterapkan dalam pemerintahan saat ini. Pertama, karena adanya faktor
eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan,
program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan
pemerintah yang lebih baik. Juga adanya perkembangan teknologi
informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Kedua,
karena adanya faktor internal yaitu ketimpangan kapasitas sektoral sebagai
akibat adanya nuansa kompetisi natar sektor pembangunan.

WoG sebagai pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk
mendukung fungsi penting dan utama instansi pemerintah yaitu sebagai
perangkat pemberi pelayanan. Pelayan yang diberikan harus memenuhi
level atau kualitas yang diharapkan oleh masyarakat umum. Terutama
untuk menghadapi masyarakat yang semakin maju dan persaingan
global yang ketat. Pendekatan WoG dapat dilakukan baik dari sisi
penataan institusi formal maupun informal, diantaranya:
a. penguatan koordinasi antar lembaga;
b. membentuk lembaga koordinasi khusus;
c. membentuk gugus tugas; dan
d. koalisi sosial.

Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan

31

menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik.
Pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan yang
menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan
masyarakat. Praktek WoG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat
dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu
seperti PTSP atau kantor SAMSAT. Kedua, pelayanan jasa, yaitu
pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga
masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan,
dan lainnya. Ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan
barang yang dibutuhkan warga masyarakat misalnya jalan, perumahan,
jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lainnya. Keempat, pelayanan
regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan
perundang-unndagan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi
kehidupan masyarakat. Adapun pola pelayanan publik dibedakan dalam 5
(lima) macam pola pelayanan yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola
pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat,
dan pola pelayanan elektronik.

D. Tinjauan Umum tentang Penyehat Tradisional (Hatra) dan Jamu
1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris,
Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau
campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan
untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang
berlaku di masyarakat. Sedangkan Penyehat Tradisional adalah setiap
orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang
pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun
temurun atau pendidikan non formal.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

32

a. Dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara
empiris, dan digunakan secara rasional;

b. Tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di
masyarakat;

c. Tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Konsep pelayanan kesehatan tradisional meliputi:
a. Adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh

ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya;
b. Manusia memiliki kemampuan berdadaptasi dan penyembuhan diri

sendiri (self healing); dan
c. Penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan

menggunakan pendekatan alamiah yang bertujuan untuk
menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan
gangguan kesehatan.
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai ciri khas meliputi:
a. Asal budaya;
b. Prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien;
c. Kondisi kesehatan Klien;
d. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Empiris; dan
e. Menggunakan alat dan teknologi kesehatan tradisional empiris yang
sesuai dengan keilmuannya.
Asal budaya sebagaimana dimaksud memiliki arti bahwa pelayanan
kesehatan tradisional berasal dari tradisi budaya asli yang turun temurun
dari suatu masyarakat tertentu.
Cara Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris meliputi:
a. Keterampilan;
b. Ramuan; dan
c. Kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan
keterampilan.

Dalam pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa “Dalam penggunaan
sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan mengutamakan
ramuan Indonesia.

33

2. Jamu
Obat tradisional Indonesia yang dikenal sebagai Jamu, telah

digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga
kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit sejak berabad-abad yang lalu
jauh sebelum era Majapahit. Jamu adalah obat tradisional yang berasal dari
bahan tumbuh–tumbuhan, hewan dan mineral dan sediaan galeniknya atau
campuran bahan–bahan tersebut yang belum dibekukan dan dipergunakan
dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman.

Manfaat jamu sangat luas digunakan untuk mengobati berbagai
penyakit seperti: amandel, asam urat, batuk, bisul, biduran, bronkitis,
cacingan, campak, demam, diabetes, diare, disfungsi ereksi, epilepsi, gagal
ginjal, gatal-gatal, gusi berdarah, hepatitis, influenza, jerawat, kanker,
keputihan, maag, malaria, mimisan, osteoporosis, pegal linu, radang,
sariawan, TB paru, wasir, dan lain-lain (Dalimartha dan Adrian, 2013).

Jamu terbuat dari bahan alami contohnya tumbuhan. Dari sejumlah
besar tumbuhan, beberapa spesies yang banyak sebagai bahan jamu
adalah jahe (Zingiberaceae), kunyit (Curcuma domestica), lengkuas
(Languas galanga), kencur (Kaempferia galanga), lempuyang pahit
(Zingiber amaricans), lempuyung wangi (Zingiber aromaticum), temulawak
(Curcuma xanthorrhiza), dan jahe (Zingiber officinale) (Beers, 2013).

34

BAB III
TUGAS UNIT KERJA DAN TUGAS PESERTA
A. Profil Organisasi
1. DEMOGRAFI
Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan
Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang
bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada
satu atau bagian wilayah kecamatan.

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
Secara geografis UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I terletak ± 4

km di sebelah timur laut Pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap (7 derajat
42' 20,71 Lintang Selatan dan 109 derajat 01' 44.48 Bujur Timur), dan
berada pada jantung kota Kabupaten Cilacap, sehingga sering
mendapatkan perhatian baik dari kalangan pejabat, LSM atau kaum
intelektual yang berkunjung atau tinggal di ibukota Kabupaten Cilacap.

35

Batas-batas wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I adalah
sebagai berikut:
a. Sebelah barat: berbatasan dengan wilayah UPTD Puskesmas Cilacap

Tengah II (Kelurahan Donan)
b. Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Cilacap Utara
c. Sebelah timur dan selatan: berbatasan dengan Kecamatan Cilacap

Selatan
Luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I ± 916.465 km2 atau
sekitar 1,39% luas Kabupaten Cilacap (1.281.115 km2), yang meliputi 3
kelurahan yaitu: Lomanis, Sidanegara, Gunungsimping.
2. SARANA PRASARANA PUSKESMAS
a. USAHA KESEHATAN MASYARAKAT

1) Kesehatan Ibu dan Anak
2) Promosi Kesehatan
3) Gizi
4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5) Kesehatan Lingkungan
6) Perawatan Kesehatan Masyarakat
b. USAHA KESEHATAN PERORANGAN
1) Pelayanan kesehatan umum rawat jalan
2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3) Pelayanan KIA, KB, imunisasi
4) Pelayanan kesehatan anak (MTBS)
5) Pelayanan laboratorium
6) Pelayanan kefarmasian
7) Layanan komprehensif berkesinambungan HIV/AIDS dan TB
8) Konseling kesehatan
9) Pelayanan gawat darurat
c. USAHA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN
1) Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
2) Posyandu Lansia
3) Program layanan penyakit kronis (Prolanis)
4) Usaha Kesehatan Kerja (UKK)

36

d. SARANA PENUNJANG PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS

1) BP Umum

2) BP Gigi

3) BP KIA / KB

4) Puskesmas Pembantu Lomanis

5) BP Sidanegara

6) Ruang Tindakan dan Gawat Darurat (RTGD)

7) EKG

8) Oksigen

9) Ambulan

e. TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS

Sumber daya manusia di UPTD Puskesmas terdiri atas tenaga

kesehatan dan tenaga penunjang (non tenaga kesehatan). Jenis dan

jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung

berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah

pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya,

karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan

pembagian waktu kerja.

Jenis tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas paling sedikit terdiri

atas: dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan,

tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli

teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian.

Tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas harus bekerja sesuai dengan

standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika

profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan

dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan

kesehatan dirinya dalam bekerja.

Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD Puskesmas Cilacap Tengah

I terdapat 42 orang dengan perincian sebagai berikut ini:

1) Dokter Umum (2 orang)

2) Dokter Gigi (1 orang)

3) Perawat (9 orang)

37

4) Perawat Gigi (2 orang)

5) Bidan (10 orang)

6) Tenaga Kefarmasian

a) Apoteker (1 orang)

b) D3 Farmasi (2 orang)

7) Kesehatan Masyarakat (1 orang)

8) Gizi (1 orang)

9) Kesehatan Lingkungan (2 orang)

10) Umum (10 orang)

3. VISI, MISI, DAN TATA NILAI ORGANISASI

Visi, Misi, dan Tata Nilai UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I untuk

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah sebagai

berikut:

a. Visi
“Menjadi UPTD Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan prima
di bidang kesehatan, menuju masyarakat Cilacap Tengah yang sehat.”

b. Misi

1) Mengembangkan pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

2) Mengembangkan pelayanan kesehatan yang profesional dan

bertanggung jawab.

3) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan

yang dimiliki.

4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, LSM dan swasta dalam

penanganan masalah kesehatan.

5) Melakukan penyesuaian organisasi secara terus menerus untuk pen-

ingkatan mutu pelayanan kesehatan

c. Tata Nilai
“OKE”

O = Optimal dalam pelayanan masyarakat

K = Kerja sama, selalu menjalin kerja sama dengan lintas program

dan lintas sektor

E = Efisien dalam pelayanan (cepat, tepat dan akurat)

38

d. Budaya Kerja
1) Malu terlambat masuk kantor.
2) Malu tidak ikut apel/upacara.
3) Malu sering tidak masuk kerja.
4) Malu minta izin kerja.
5) Malu meninggalkan meja kerja tanpa alasan dinas.
6) Malu bekerja tanpa program.
7) Malu pulang sebelum waktunya.
8) Malu bekerja tanpa pertanggungjawaban.
9) Malu pekerjaan terbengkalai.
10) Malu berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap.

39

4. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 3.2 Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Cilacap Tenga
4

ah I
40