Laporan Evaluasi Diri

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 50 Rencana Tindak Lanjut dalam pencapaian IKU dan IKT direncanakan dilakukan dalam beberapa kegiatan: a. Rencana tindak lanjut dalam bidang tata kelola satuan kerja: (1) Akreditasi Unit Bantuan Hukum, (2) Peningkatan Akreditasi Jurnal, (3) melengkapi dokumen mutu. b. Kualitas lulusan: (1) meningkatkan IPK lulusan, (2) peningkatan serapan lulusan ke dunia kerja, (3) mempercepat masa studi. c. Kualitas kurikulum dan pembelajaran: (1) Tinjauan dan Pengembangan Kurikulum, (2) Pembukaan Program Magister Kenotariatan, (3) Pembukaan Program Doktor. d. Kualitas dosen dan tenaga pendidikan: (1) Meningkatkan kualitas SDM tendik melalui pendidikan dan pelatihan lanjut, (2) studi lanjut dosen ke jenjang doktoral, e. Kualitas kelembagaan: (1) peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama dengan mitra, (2) memperkuat kelembagaan alumni, f. Relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya: (1) meningkatkan kualitas iptek, (2) pemosisian sumber daya sesuai bidang dan keahlian. g. Relevansi, produktivitas, dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, (2) peningkatan publikasi ilmiah terindeks. Evaluasi juga akan dilakukan sesuai perkembangan atau perubahan VMTS Universitas Malikussaleh. VMTS Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sejak ditetapkan telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Sosialisasi bertujuan untuk memastikan VMTS diketahui dan dipahami secara luas. Sosialisasi VMTS Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: a. Dicantumkan dalam Buku Panduan Akademik, yang dibagikan kepada dosen dan mahasiswa baru pada awal tahun akademik; b. Disosialisasikan melalui rapat senat, rapat pimpinan fakultas dan pertemuan-pertemuan lain yang melibatkan para dosen; c. Disosialisasikan kepada mahasiswa pada orientasi pengenalan kampus, kegiatan Pendidikan Karakter, Bimbingan Akademik, Perkuliahan dan kuliah umum; d. Disosialisasikan melalui website universitas http://www.unimal.ac.id website Fakultas Hukum http://www.fh.unimal.ac.id; e. Disosialisasikan melalui TV Monitor, leaflet, pamflet, spanduk dan flyer; f. Disosialisasikan melalui berbagai forum ilmiah. Metode survey yang digunakan untuk mengukur pemahaman VMTS adalah melalui penyebaran kuesioner yang wajib diisi oleh mahasiswa dan dosen. Untuk pemahaman VMTS dan evaluasi kualitas lulusan, dilakukan penyebaran kuesioner, wawancara dan FGD dengan stakeholder pengguna lulusan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kuantatif dan kualitatif. Hasil analisis dipaparkan dalam bentuk deskripsi untuk memudahkan memahami hasil evaluasi. Link Survei Pemahaman VMTS di lingkungan Fakultas Hukum UNIMAL dapat diakses pada laman berikut: https://forms.gle/MCB7briZBNTy9EDN8. 7. 7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut Berdasarkan evaluasi diri tentang VMTS di atas, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pencapaian sasaran kinerja indikator utama dan indikator tambahan, pada umumnya sudah tercapai secara maksimal. Namun ada beberapa sasaran kinerja yang belum tercapai. Data hasil ketercapaian dapat dilihat pada tabel tentang Hasil Evaluasi Ketercapaian IKU dan IKT Renstra Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 51 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh secara ringkas telah melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Program yang telah dilaksanakan di bidang penyusunan dan penetapan VMTS adalah dengan membentuk tim penyusun yang bekerja merumuskan menetapkan VMTS. b. Program yang belum berhasil dilaksanakan di bidang pelaksanaan VMTS adalah belum meratanya proses sosialisasi di berbagai bidang karena keterbatasan waktu dan banyaknya proses sosialisasi yang harus dilakukan. c. Masalah utama yang menjadi penghambat pelaksanaan program di bidang evaluasi VMTS adalah tidak terpenuhi pengisian kuisioner untuk proses evaluasi sehingga tidak tercapai 100%. d. Rencana perbaikan dan pengembangan yang dilakukan di bidang evaluasi meliputi perluasan penyebaran kuisioner dalam upaya penjaringan pendapat dan perbaikan VMTS yang ingin dicapai. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sudah menempuh upaya yang sesuai dengan strategi untuk pencapaian VMTS. Pencapaian utama adalah meningkatnya jumlah peminat untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, proses belajar mengajar yang berjalan efektif dan menggunakan teknologi, peningkatan kualitas lulusan, peningkatan penerimaan lulusan, peningkatan kerjasama dengan stakeholder di tingkat daerah, nasional dan regional, peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 52 C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 8. 1. Latar Belakang a. Latar Belakang Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Sistem tata pamong, tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama sangat penting dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan Fakultas Hukum. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses pengelolaan serta pengendalian program studi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh untuk mencapai visi melalui pelaksanaan misi. b. Tujuan Tujuan pelaksanaan sistem tata pamong, tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama adalah untuk terwujudnya prinsip pengelolaan Fakultas Hukum yang baik (good governance) melalui 5 (lima) pilar tata pamong dengan kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan, yaitu sebagai berikut: 1) Kredibilitas; 2) Transparansi; 3) Akuntabilitas; 4) Tanggung jawab; dan 5) Adil. c. Rasional Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama secara rasional adalah untuk menunjang dan mendorong ketercapaian Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sebagaimana yang telah disusun untuk rentang waktu 2020-2024. d. Mekanisme Mekanisme penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama dilaksanakan melalui prosedur yang telah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu: 1) VMTS adalah rujukan utama dalam merancang Standar; 2) Inventarisasi dan Integrasi seluruh peraturan perundangundangan yang terkait; 3) Melakukan pertemuan dan diskusi secara rutin dengan seluruh civitas akademika dan stakeholders eksternal; 4) Analisis seluruh data, informasi dan masukan; 5) Perumusan draft awal Standar; 6) Uji Publik dan Sosialisasi Standar; 7) Revisi draft awal Standar; 8) Finalisasi Standar; 9) Pembahasan Senat dan Pengesahan Standar; dan 10) Pemberlakuan Standar. 9. 2. Kebijakan UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien Sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama didukung oleh berbagai dokumen kebijakan dan standar pengembangan tata kelola dan tata pamong, legalitas organisasi, penjaminan mutu, tata kerja dan kerjasama, yaitu: a. Statuta Universitas Malikussaleh berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh. b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh; c. Rencana Induk Pengembangan Universitas Malikussaleh Tahun 2003-2026 d. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024. e. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Malikussaleh; Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1332/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh; Keputusan Rektor Universitas

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 53 Malikussaleh Nomor 1332/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh; Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1334/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh; Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1335/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh; Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1466/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum. f. Surat Keputusan Dekan Nomor: 132/UN.45/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 137/UN.45/OT/2015 tentang Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. g. Standar Melampaui SN-Dikti tentang Tata Pamong Nomor Dokumen FH/SPMI/STD/4.2/01, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan Nomor Dokumen FH/SPMI/STD/4.11/01, Penjaminan Mutu Nomor Dokumen FH/SPMI/STD/4.3/01, dan Kerjasama Nomor Dokumen FH/SPMI/STD/4.4/01. 10. 3. Standar dan Strategi Pencapaian Standar Standar Sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama: (1) Standar tata pamong dan tata kelola terdiri dari: a) sistem pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan Fakultas Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) sistem administrasi pengelolaan pendidikan berasaskan efektif, efisien dan produktif dalam mewujudkan visi misi; c) sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan dan evaluasi terhadap SDM; (2) standar kerjasama terdiri dari: a) meningkatkan kerja sama bidang pendidikan dengan perusahaan swasta dan pendidikan tinggi dalam dan luar negeri; b) penelitian dan pengabdian kerja sama dalam dan luar negeri; c) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dicapai; d) melakukan kerja sama dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Secara umum, strategi pencapaian standar Sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama dilaksanakan melalui: 1) sosialisasi standar; 2) penyusunan rencana kerja; 3) melengkapi dokumen mutu dan standar operasional prosedur; 4) evaluasi; 5) mengembangkan SDM dan sarana prasarana penunjang pencapaian standar; 6) mengalokasikan anggaran untuk pencapaian standar; 7) survey kepuasan untuk mendapatkan feedback melalui laman https://survei.unimal.ac.id/; 8) memperluas jaringan kerjasama dan kemitraan; 9) publikasi mutu yang telah dicapai untuk mempermudah akses bagi stakeholders. Sumber daya yang dialokasikan terdiri dari: 1) seluruh jajaran pimpinan (Dekan sampai unit terkecil dalam struktur organisasi tata kelola Program Studi Hukum); 2) Civitas Akademika (Dosen, Tendik, dan Mahasiswa); 3) Stakeholers eksternal (Alumni, Mitra, dan pengguna lulusan); 4) Anggaran, Sarana, dan Pasarana yang mendukung pencapaian standar. Mekanisme kontrol pencapaian standar secara umum dilakukan melalui: 1) Monev; 2) Audit; 3) Rapat Rutin pelaporan kinerja pimpinan; 4) Evaluasi, Revisi dan/atau peningkatan standar; 5) Menyusun Rencana Tindak Lanjut. 11. 4. Indikator Kinerja Utama a. Sistem Tata Pamong Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mempraktikkan secara konsisten prinsip Good Governance melalui beberapa program dan penyediaan dokumen formal dalam mencapai Visi,

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 54 Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum yang telah ditetapkan. Dokumen formal yang telah tersedia, diantaranya adalah: a. Statuta Universitas Malikussaleh b. Rencana Induk Pengembangan Universitas Malikussaleh 2003-2026 c. Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2020-2024 d. Rencana Operasional Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e. Surat Keputusan Dekan Nomor: 132/UN.45/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 137/UN.45/OT/2015 tentang Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh f. Standar Melampaui SN-Dikti tentang Tata Pamong Nomor Dokumen FH/SPMI/STD/4.2/01, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan Nomor Dokumen FH/SPMI/STD/4.11/01, Penjaminan Mutu Nomor Dokumen FH/SPMI/STD/4.3/01, dan Kerjasama Nomor Dokumen FH/SPMI/STD/4.4/01. UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. Praktik perwujudan good governance Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dapat dilihat pada setiap aspek, yaitu: 1) Kredibel Perwujudan pilar kredibel dapat dilihat dalam bentuk: a. Penetapan struktur organisasi dan tupoksi masing-masing jabatan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan telah merujuk pada peraturan dan standar yang ada. b. Mengedepankan musyarawah dengan penyelenggaraan rapat pleno, dimana keputusan tertinggi ada pada rapat tersebut. Seluruh kegiatan akademis, kemahasiswaan dan administrasi disampaikan dalam agenda rapat pleno oleh Dekan dengan tingkat kehadiran >75% jumlah peserta. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam rapat pleno mengikat dan merupakan aspirasi fakultas pada hal-hal yang terkait dengan program studi dan universitas. c. Pelaksanaan pemilihan dekan dan jabatan lainnya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh. Penunjukan Wakil Dekan, Ketua Program Studi Magister Hukum, Ketua Bagian, Kepala Laboratorium Hukum, dan beberapa jabatan yang telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. d. Tersedianya SOP Tata Pamong sebagai panduan penerapan pilar kredibel bagi seluruh pimpinan dan pelaksana tugas. 2) Transparan

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 55 Transparansi dalam kepemimpinan, tata kelola dan sistem pengambilan keputusan pada Fakultas Hukum dilaksanakan secara terbuka, contohnya: a. Rapat rutin pada setiap unit kerja maupun rapat koordinasi dilaksanakan dengan berpedoman pada standar dan operasional prosedur yang ada. b. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi selalu menyampaikan seluruh informasi terkait dengan pengelolaan akademik, kemahasiswaan, administrasi umum dan keuangan kepada seluruh sivitas akademika melalui rapat-rapat rutin yang dilakukan. Rapat rutin yang dilakukan berupa rapat pimpinan setiap minggu dan rapat dengan dosen beserta staf dengan periode 3 (tiga) bulan sekali. c. Penerapan aturan bagi setiap Dosen dan Tendik sesuai dengan konsep reward and punishment, dan standar operasional prosedur yang ada. d. Keterbukaan akses informasi yang bisa diakses oleh setiap pihak, baik pihak internal maupun eksternal. e. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi dalam mengelola akademik menyampaikan informasi kepada seluruh sivitas akademika melalui web fakultas hukum agar orang tua atau walinya dapat ikut serta mengontrol anak-anaknya dalam pendidikan. f. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang melibatkan civitas akademika melalui Rapat Kerja (Raker) dan transparansi penggunaan keuangan yang ditunjukkan dengan laporan penggunaan keuangan secara berkala dan periodik; g. Pimpinan fakultas melakukan rapat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas untuk menyampaikan program kerja tahunan mahasiswa.\ h. Anggaran untuk pengembangan Fakultas senantiasa disusun dengan rapat pimpinan tingkat Universitas dan dilanjutkan melalui rapat kerja Universitas. Dimana pembagian anggaran dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa, dosen dan staf serta banyaknya saran dan prasaran yang ada di masing-masing fakultas. i. Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi terhadap program kerja dan sasaran. j. Dekan dalam bertidak tidak pilih kasih dan dalam setiap keputusan yang telah diambil tidak ada pembatalan atau perubahan keputusan. k. Tersedianya SOP Tata Pamong sebagai panduan penerapan pilar transparan bagi seluruh pimpinan dan pelaksana tugas. 3) Akuntabel a. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mendokumentasikan dan mempertanggungjawabkan seluruh program dan kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan. Untuk menjamin terselenggaranya sistem tata pamong yang akuntabel, seluruh program yang direncanakan dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Fakultas Hukum pada setiap awal tahun anggaran. Rapat Kerja (Raker) Bagian dan Rapat Kerja (Raker) Fakultasjuga melaporkan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan merencanakan program kerja tahun berikutnya. Hasil Rapat Kerja (Raker) Fakultas Hukum dibuat dalam 2 (dua) jenis laporan, yaitu Rencana Kerja Tahunan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Laporan Kinerja Program Kegiatan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. b. Seluruh kegiatan Fakultas siap untuk diaudit kapan saja baik materi akademis maupun administratif. c. Audit internal mutu di Fakultas oleh Badan Jaminan Mutu Universitas (BJM Unimal) telah dilakukan sistematis yakni audit sistem dan audit kepatuhan.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 56 d. Audit eksternal seperti yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kemenristekdikti, BPKP, penilaian akreditasi oleh BAN PT, seperti yang dilakukan pada saat visitasi, baik penilaian desk evaluation maupun site visit juga menunjukkan bukti akuntabilitas Fakultas. 4) Bertanggung jawab a. Sistem pertanggungjawaban ditunjukkan dengan adanya penyampaian laporan secara periodik dan berkala oleh Dekan Fakultas Hukum kepada civitas akademika melalui rapat Senat Fakultas dan pada saat Rapat Kerja (Raker) tahunan. Kegiatan akademik dipertanggungjawabkan dalam bentuk evaluasi kinerja dosen yang dilakukan pada setiap semester melalui evaluasi Beban Kinerja Dosen (BKD). Sedangkan untuk tenaga kependidikan (tendik), evaluasinya dilakukan secara berjenjang mulai dari harian, mingguan dan bulanan. Dekan Fakultas Hukum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di Fakultas Hukum, baik akademik dan non akademik. Pertanggungjawaban Dekan Fakultas Hukum disampaikan kepada Senat Fakultas Hukum. b. Perencanaan sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan di Fakultas selalu disampaikan dalam rapat pleno Fakultas, seperti contoh jadwal ujian, pembentukan panitia, pelaksanaan ujian akhir semester, yang ditetapkan dirapat pleno Fakultas. Di akhir kegiatan, panitia menyusun laporan pelaksanaan ujian akhir semester untuk disampaikan secara tertulis ke jurusan dan fakultas serta secara lisan disampaikan dalam rapat pleno. c. Menyampaikan informasi kepada seluruh orang tua mahasiswa baru untuk diberi informasi segala macam peraturan akademik yang berlaku, sehingga dapat bersamasama mendidik mahasiswa. d. Diakhir jabatannya, pimpinan Fakultas membuat laporan pertanggung jawaban yang diserahkan dalam rapat senat Fakultas. 5) Adil a) Kepemimpinan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sudah memenuhi standar keadilan yang ditandai dengan pemberian kesempatan yang sama dalam berbagai hal, seperti penyebaran perkuliahan, kesempatan mengikuti pelatihan dan pemberian berbagai penghargaan terhadap kinerja yang dilakukan dosen. Berbagai kesempatan tersebut diberikan dalam rangka perbaikan mutu dan penambahan serta pengembangan ilmu civitas akademika Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. b) Penerapan system penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) bagi seluruh sivitas akademika di Fakultas, baik itu dosen, mahasiswa maupun staf. Penghargaan dosen yang berperan aktif dalam kegiatan akademis dan publikasi skala nasional/internasional berupa pengajuan insentif ke Fakultas maupun Universitas. c) Mahasiswa berprestasi yang lulus dengan predikat cumlaude atau masa studi singkat, diberi penghargaan berupa sertifikat dan penghargaan lainnya. d) Hukuman untuk dosen yang tidak aktif di kampus adalah dengan tidak dikeluarkannya ijin studi lanjut atau ijin atau surat rekomendasi untuk hal-hal yang bersifat akademis dari Fakultas. e) Mahasiswa yang telat memenuhi kewajiban administratif dikenakan denda menyumbang buku referensi untuk ruang koleksi buku, atau bila kesalahan dianggap berat didenda barang untuk keperluan administrasi. b. Kepemimpinan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merujuk pada Standar Kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh. Dalam Penjaminan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama di tingkat Fakultas, Gugus Jaminan Mutu (GJM) sebagai unsur

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 57 penjaminan mutu di tingkat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh bersama dengan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan merumuskan Standar Tata Pamong yang berisi tentang kewajiban memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam beberapa hal berikut: Komitmen pimpinan UPPS. Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 1) Kepemimpinan operasional terlihat dari kemampuan Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan amanah yang telah dituangkan dalam Visi dan Misi Program Studi Hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya beberapa indikator kinerja utama secara maksimal. Pimpinan Fakultas Hukum terdiri atas Dekan yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan yang meliputi Pembantu Dekan I (Bidang Akademik), Pembantu Dekan II (Bidang Keuangan dan Administrasi Umum), danPembantu Dekan III (Bidang Kemahasiswaan). Selain dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan, dalam melaksanakan tugasnya Dekan juga dibantu oleh Kepala Bidang Umum dan Analis Keuangan dan analis akademik yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan administrasi dibidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan. Struktur dan pola kepemimpinan seperti ini diharapkan visi organisasi Fakultas Hukum UNIMALdapat terwujud dan mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam organisasai Fakultas Hukum UNIMAL. Pimpinan fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. Wakil Dekan tersebut untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademis, keuangan, kepegawaian dan bagian umum dan informasi dan kerjasama. Kepemimpinan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah kepemimpinan yang mampu melihat jauh kedepan fakultas, mempunyai rencana-rencana pengembangan fakultas, mengatur kerja bawahannya serta menjaga keharmonisan, komunikasi antara dekanat, para dosen, karyawan serta orang- orang diluar lingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sehingga membangun suasana kondusif dan dapat membuat nyaman para dosen dan karyawan selama bekerja di fakultas dan menjadikan fakultas rumah keduanya. Sehingga bersama-sama mendapatkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam renstra fakultas. Untuk pencapaian kinerja yang baik di fakultas perlu adanya koordinasi kerja antara Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi. Koordinasi ini dilaksanakan setiap minggu melalui rapat pimpinan di lingkungan fakultas. Kemudian juga dibuat rapat bulanan untuk melihat kemajuan rencana kerja. Setiap anggota rapat diminta membuat dan membawa laporan tertulis tentang progres kerja dan hal-hal yang dikerjakan. Laporan dari para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi akan terlihat kinerja masing-masing Jurusan dan Program Studi. Pencapaian kerja dan rencana kerja yang dibuat oleh para Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Wakil Dekan yang dituangkan dalam Renstra Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Jurusan serta Program Studi. Perencanaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh haruslah terarah dan terstruktur, sehingga dekanat harus menyusun rencana kerja jangka pendek serta membuat tim penyusun Renstra Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Didalamn Renstra tersebut terdapat visi-misi dan tujuan dari Fakultas Hukum. Visi Misi yang dibentuk tidak bertentangan

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 58 dengan visi misi dari universitas dan merupakan masukkan dari pakar,strakholder Ketua Jurusan, Ketua Program Studi serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2) Kepemimpinan Organisasional terlihat dari terlaksananya seluruh tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja secara maksimal, serta tercapainya standar pada masing-masing unit kerja. Seperti yang terlihat dalam struktur organisasi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Dekan yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan yang meliputi Wakil Dekan I (Bidang Akademik) mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, sistem informasi dan perencanaan. Wakil Dekan II (Bidang Umum dan Keuangan) mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi, perencanaan keuangan, sumber daya, sarana dan prasarana. Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan) mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin kegiatan kemahasiswaan berupa kegiatan penelitian mahasiswa, pengabdian untuk masyarakat oleh mahasiswa, minat bakat, organisasi kemahasiswaan, kewirausahaan mahasiswa. Senat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mempunyai tugas menyiapkan kebijakan akademik dan memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan penyaringan pimpinan di tingkat Fakultas dan Program Studi. Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin persiapan dokumen mutu dan evaluasi kegiatan akademik di tingkat fakultas. Ketua GJM mempunyai garis koordinasi dengan Badan Jaminan Mutu ditingkat universitas dan Unit Jaminan Mutu (UJM) ditingkat Jurusan dan Program Studi. Bagian Mutu ditingkat fakultas adalah mempersiapan semua dokumen untuk pelaksanaan operasional akademik dan dokumen evaluasi semua kegiatan operasional akademik. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) dapat menerima pelimpahan tugas dan wewenang administrasi langsung dari Dekan dan Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan. PUMK mempunyai tugas membantu proses pencairan uang muka untuk kegiatan dan juga mempersiapkan laporan keuangan dari setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan DIPA tahunan. Kepala Bidang Umum (KBU) bertanggungjawab kepada Dekan dan mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang pelayanan administrasi di tingkat fakultas. Bidang pelayanan yang dimaksudkan dalam bagian Tata Usaha adalah melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di Fakultas Hukum UNIMAL. Bagian Analis Akademik adalah Bagian Akademik dan Kemahasiswaan melaksanakan tugas pelayanan akademik dan kemahasiswaan. Bagian Analis Keuangan adalah Bagian Adminitrasi Umum dan Keuangan melaksanakan tugas pelayanan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara. Ketua Program Studi Magister Hukum bertanggungjawab kepada Dekan dan mempunyai tugas mengelola sumber daya pendukung kelompok dosen dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan. Dalam menjalankan tugasnya Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi. Ketua Unit Jaminan Mutu bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan. Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan sistem penjaminan mutu dan mengontrol proses penjaminan mutu. Adapun gambar struktur organisasi yang lengkap adalah pada Gambar 2 di bawah ini.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 59 Gambar 2 Struktur Organisasi Fakultas Hukum 3) Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu Sistem penjaminan mutu di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dilakukan melalui Lembaga Penjaminan Mutu. Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu, Kedudukan GJM merupakan unsur pengembangan dan pelaksana strategis SPMI. Keberadaan GJM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merupakan satuan Penjaminan Mutu yang sudah berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi di seluruh unit kerja, yang dibuktikan dengan adanya laporan audit dan tindakan perbaikan. Dalam Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, GJM dan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan sosialisasi Standar Tata Pamong setidaknya setahun sekali kepada pemangku kepentingan internal, dengan menggunakan media yang efektif. Selain itu GJM juga mengkoordinir auditor AMI (Audit Mutu Internal) dari Universitas untuk melakukan evaluasi dan laporannya akan diterima dari UJM. Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi tersebut maka selanjutnya GJM bersama dengan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan melakukan revisi Standar Tata pamong berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian sebelumnya guna meningkatkan pelaksanaan standar tersebut dan membuat laporan tertulisnya. 4) Ketersediaan Dokumen Mutu Ketersediaan Dokumen Mutu, Saat ini Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah memiliki Kebijakan SPMI yang terdiri dari: a) Buku I Kebijakan Mutu b) Buku II yang berisi 175 Manual Mutu c) Buku III yang berisi 35 Standar Mutu d) POS dan Formulir 5) Pelaksanaan Siklus Penjaminan Mutu

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 60 Pelaksanaan Siklus Penjaminan Mutu, GJM harus menjamin efektifitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di program studi dan unit pengelola yang mencakup 6 aspek dengan menggunakan auditor dari Universitas Malikussaleh: a) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Fakultas Hukum dan Program Studi. b) Manual mutu. c) Standar mutu. d) Monitoring dan evaluasi mutu sesuai SOP dan standar mutu sesuai siklus tiap tahun. e) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi mutu. f) Pendokumentasian penjaminan mutu. Hingga saat ini Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengikuti Siklus 3 Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Malikussaleh. Siklus penjaminan mutu ini dilaksanakan tiap tahun namun GJM wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran tiap akhir semester di tiap Prodi berdasarkan laporan dari UJM kepada BPM sebagai salah satu kegiatan rutin. 6) Ketersediaan Bukti Sahih Jaminan Mutu Ketersediaan Bukti Sahih Jaminan Mutu, ketersediaan bukti sahih efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). Hal ini dibuktikan dari hasil Audit Mutu Internal Siklus 3 Penjaminan Mutu yang telah dilakukan oleh BPM Universitas Malikussaleh. Semua dokumen standar mutu telah dijilid dan dijadikan dokumen pendukung LED. 7) Pencapaian Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh tercermin dari pelaksanaan ketaatan pada SOP tentang Perencanaan AMI, Audit Dokumen, Audit Lapangan, dan Penyusunan Laporan AMI. c. Kapabilitas Pimpinan Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Fungsi Pengelolaan Fakultas Hukum Unimal dilaksanakan sesuai dengan Statuta Unimal dan Standar Tata Kelola. Penerapan fungsi dapat dilihat pada tahap perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personal (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling). Fungsi perencanaan (planning) dalam seluruh kegiatan dan program yang dijalankan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merujuk pada dokumen kebijakan Rencana Strategis dan Rencana Operasional. Fungsi perencanaan terlaksana dalam pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dapat dilihat pada kegiatan dan program unit kerja, seperti: 1) Bidang

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 61 Pendidikan: penyusunan rencana pembelajaran setiap semester, penyusunan jadwal perkuliahan, rencana jadwal ujian tengah semester dan akhir semester, yang semuanya merujuk kepada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan; 2) Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: tersedianya rencana induk penelitian dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Seluruh perencanaan kegiatan dan program dapat dilihat pada Rencana Kerja & Anggaran Lembaga (RKAKL) yang disusun setiap tahunnya. Rencana kegiatan juga sebagian adalah masukan dari jurusan dan program studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Sehingga jurusan dan program studi dapat mengembangkan diri untuk mencapai visi dan misinya. Kegiatan ini meliputi penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian), pembinaan kemahasiswaan, operasional dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur, pembinaan dosen dan karyawan, serta pengembangan dan promosi fakultas. pengembangan ICT, pengembangan Web, blok dosen, pengembangan diri dosen dan keterampilan karyawan dengan mengajak para dosen untuk melanjutkan studi, menulis artikel dan mengikuti seminar. Kegiatan tersebut diorganisir oleh Dekan dan dibantu oleh para Pembantu Dekan serta staf administrasi. Kegiatan–kegiatan tersebut diatas telah disusun dalam Standar Operasional Prosedur di setiap bagian administrasi akademik, keuangan, kemahasiswaan, administrasi umum dan perlengkapan serta kegiatan perkuliahan di masing-masing jurusan. Dokumen tersebut dapat dilihat pada website hukum.unimal.ac.id Fungsi pengorganisasian (organizing) dilakukan berdasarkan pencapaian tupoksi masingmasing unit kerja yang langsung dipimpin oleh pimpinan unit kerja terkait. Seluruh pengorganisasian ini disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Fungsi pengorganisasian terlihat pada kegiatan: 1) Bidang Pendidikan dilakukan melalui pengaturan metode pembelajaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa dan dosen, khususnya pada masa pandemic, serta metode penilaian yang disesuaikan dengan metode pembelajarna yang dipilih oleh mahasiswa; 2) Penerapan disiplin bagi dosen dan tenaga kependidikan, pengaturan tupoksi masing-masing unit kerja, yang telah tertuang dalam SOP yang disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Beberapa Standar Operasional Prosedur membutuhkan pembentukan tim-tim khusus untuk menjalankan programprogram tertentu, antara lain tim kurikulum, panitia ujian akhir semester, dsb. Ketua dan anggota tim telah jelas pembagian tugasnya/job description-nya. Secara detailnya dapat dilihat fungsi pengorganisasian di Dokumen SOP Universitas Malikussaleh. Fungsi penempatan personil (staffing) dalam pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dilakukan secara professional, sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh unit kerja masing-masing. Fungsi penempatan personil dimungkinkan diajukan secara langsung oleh kepala unit sesuai kebutuhan unit tersebut. Terhadap penempatan di bidang Pendidikan dapat dilihat dari seleksi dosen pengampu mata kuliah yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Keahlian di bidang penelitian juga diatur sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian. Melaksanakan pendelegasian wewenang dan pembagian tugas kepada masing-masing program studi untuk mengurus manajemen pengelolaan program studi masing-masing terutama yang berhubungan dengan perkuliahan, seminar dan sidang mahasiswa, pemilihan mahasiswa untuk program beasiswa, dan lain-lain. Partisipasi yang baik dari sivitas akademik dapat dilihat pada saat pengambilan keputusan dan kebijakan, unsur pimpinan selalu mendiskusikan dan mengkoordinasikan dengan unsur sivitas

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 62 akademika dalam berbagai rapat rutin, dimulai dari rapat berkala pimpinan pada tingkat dekanat, senat, prodi, kelompok dosen, sampai rapat yang melibatkan mahasiswa. Fungsi pengarahan (leading) dalam pengelolaan terlihat dari penegakan aturan, memberi peluang yang sama terhadap seluruh civitas akademika dalam mengembangkan kompetensi masing-masing, pemberian reward dan punishment untuk menegakkan budaya kerja yang baik. Tim/panitia ad hoc, seperti tim kurikulum, panitia ujian akhir, tim akreditasi, dan lain-lain diketuai oleh seorang ketua tim/panitia yang berasal dari dosen program studi dan dibantu oleh anggota tim/panitia yang berasal dari dosen ditambah staf administrasi atau bahkan melibatkan mahasiswa. Fungsi pengawasan (controlling) terus dilakukan untuk menjamin tercapainya target kerja dan pencapaian visi misi Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh. Setiap kegiatan kepanitiaan ad hoc harus dipertanggungjawabkan kepada Dekan baik secara lisan pada rapat pleno fakultas, maupun secara tertulis melalui buku laporan. Demikian pula halnya dengan kegiatan kemahasiswaan yang dikoordinir oleh Ormawa harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disahkan oleh pihak yang punya kewenangan dan kemudian diserahkan Kepada Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kepada Orang Tua Mahasiswa sebagai pemberi dana kegiatan. Capaian IKU Sistem Tata Pamong sebesar 100%.Kepemimpinan d. Kerjasama Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh memiliki kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kerjasama dilaksanakan dengan berbagai instansi, lembaga, dari pemerintah maupun non-pemerintah, dengan merujuk pada Rencana Strategis bidang Kerjasama. Kerjasama yang telah dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pencapaian Visi Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Adapun jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh selama 3 tahun ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 63 Gambar 3: Kerjasama Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh Monitoring kerjasama dilakukan setiap tahun sekali, berikut adalah hasil penilaian monitoring kerjasama yang meliputi: mutu, relevansi, produktivitas, manfaat kepuasaan, dan keberlanjutan kerjasama. Evaluasi secara rutin dilakukan terhadap kerjasama yang telah terwujud untuk melihat mutu, relevansi, produktivitas, manfaat, kepuasaan, dan keberlanjutan kerjasama. Evaluasi dilakukan melalui survey Kerjasama. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan diantaranya adalah: 1) meningkatkan kualitas dan ketaatan terhadap SOP kerjasama; 2) peningkatan kerjasama dengan institusi lain dalam bidang tridharma; 3) peningkatan komunikasi dan perluasan ruang lingkup kerjasama; 4) peningkatan jumlah dan jenis kerjasama serta program/kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan dari kerjasama yang telah disepakati; 5) penguatan penganggaran dalam bidang kerjasama. 12. 5. Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria. UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Indikator kinerja tambahan ini ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah melebihi IKU yang ditetapkan berdasarkan kemampuan dan realisasi yang sudah dilakukan. Dimulai dari cara atau proses pemilihan Dekan, Senat Fakultas membentuk Panitia Ad hoc pemilihan Dekan yang ditetapkan oleh Ketua Senat melalui mekanisme rapat Senat Fakultas yang dihadiri oleh seluruh Anggota Senat Fakultas. Kemudian, Panitia Ad hoc tersebut menjalankan tugas dan kewenangannya dalam masa yang sudah ditentukan sebelum masa jabatan Dekan yang sedang menjabat berakhir. Kepemimpinan juga didukung dengan kinerja pimpinan yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan di luar kampus pada tingkat lokal, nasional dan internasional pada 3 (tugas) tahun terakhir, kinerja pimpinan tergambar pada gambar rekognisi di bawah ini: 5 23 7 2 37 4 4 32 25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Internasional Lokal Nasional PenelitianPengabdianPendidikan

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 64 Gambar 4 Diagram Rekonigsi Tingkat Wilayah Gambar 5 Diagram Rekonigsi Tingkat Nasional Gambar 6 Diagram Rekonigsi Tingkat Internasional 13. 6. Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang telah berhasil dilakukan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah berhasil mencapai standar yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama, yaitu: a. Telah diterapkan sistem penjaminan mutu yang baik dengan memenuhi kelengkapan struktur organisasi di Fakultas dan di dua Prodi yang ada, dimana kerja masing-masing Unit Jaminan Mutu Program Studi Hukum dan Unit Jaminan Mutu Program Studi Magister Hukum yang telah jelas tugas masing-masing;

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 65 b. Berhasil mewujudkan kinerja tata pamong yang baik dan transparan, akuntabilitas, serta bertanggungjawab. Pencapaian kinerja tata pamong telah diukur dengan melakukan survei secara online dengan penilaian objektif dan dapat dibuktikan dengan hasil survei. Hasil survei bisa dilihat pada link: https://s.id/BI7go Faktor pendukung bagi tercapainya IKU dan IKT pada bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama adalah: 1) adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di antara semua unit kerja di lingkungan Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, maupun Universitas Malikussaleh; 2) Kerjasama dengan pihak eksternal yang memiliki visi yang sejalan; 3) seluruh civitas akademika memiliki semangat dan tujuan yang sama untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dan disosialisasikan sebelumnya; 4) Tersedianya seluruh dokumen standar mutu di bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap unit kerja; 5) Pembagian tupoksi yang jelas; 6) tersedia dan terlaksananya pedoman penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan; 7) tersedianya rencana kerja yang disusun setiap tahun; 8) terlaksananya sistem reward and punishment bagi seluruh unit kerja dan dosen. Akar masalah bagi IKU/IKT yang belum tercapai adalah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh belum begitu dikenal secara nasional maupun internasional. Belum terakreditasi secara internasional, bahkan secara nasional belum pernah mendapatkan akreditasi A. Faktor penghambat ketidaktercapaian IKU/IKT adalah: 1) kurangnya sosialisasi kepada stakeholders dan mitra dalam pencapaian VMTS Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh; 2) keuangan dan perekonomian masyarakat yang menurun 2 tahun terakhir membuat mitra membatasi pelaksanaan kerjasama; 3) rekognisi di tingkat internasional masih kurang. Rencana tindak lanjut atas pencapaian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama adalah: 1) pengembangan kerjasama di tingkat internasional dalam bidang tridharma, tata pamong dan tata kelola; 2) meningkatkan output kerjasama di tingkat internasional. 14. 7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. Penjaminan mutu pendidikan Fakultas Hukum telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui yang mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam bidang pendidikan. Penetapan Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sudah dimulai pada April 2017 melalui SK Dekan Nomor 080/UN45.5/KPT/2017 sudah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menjadikan Visi Misi Fakultas sebagai panduan dalam menetapkan standar pendidikan. b. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang relevan dengan standar. c. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 66 d. Melakukan survey kepuasan pelanggan. e. Mengesahkan penetapan standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Pelaksanaan Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dilakukan sejak April 2017 sampai dengan Agustus 2020 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Rapat rutin perencanaan dan pelaksanaan tata kelola tata pamong sebulan sekali; b. Melakukan persiapan administrasi sesuai dengan kebutuhan standar. c. Mensosialisasi standar kepada seluruh tata pamong. d. Mempersiapkan dokumen untuk pelaksanaan standar. e. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas tata pamong. Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama sejak April 2017 sampai dengan Agustus 2020 sudah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Monitoring dan evaluasi setiap semester b. Mensosialisasikan hasil monitoring dan evaluasi kepada seluruh pimpinan dan unit kerja c. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada pimpinan d. Melakukan audit mutu internal setiap tahunnya Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu bersama dengan Gugus Jaminan Mutu. Pengendalian pelaksanaan standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama dilakukan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh setiap semester. Program Studi Hukum sudah melakukan berbagai langkah-langkah yaitu: a. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil monitoring dan evaluasi setiap semester. b. Mengabdi tindakan korektif terhadap penyimpangan dalan ketercapaian standar SPMI. c. Memantau secara terus menerus terhadap tindakan korektif. d. Membuat laporan setiap semester terhadap tindakan korektif. e. Membuat laporan semua tindakan dalam pengendalian standar pendidikan yang disampaikan kepada pimpinan Fakultas. Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama yang telah dilakukan adalah: a. Memaksimalkan peran kepemimpinan publik melalui keikutsertaan dalam kegiatan di tingkat internasional; b. Mensosialisasikan struktur organisasi dan tupoksi kepada seluruh civitas akademika; c. Melakukan monev secara intensif dan mengedepankan win-win solution terhadap setiap permasalahan di bidang tata pamong dan tata kelola; d. Meningkatkan kerjasama di tingkat internasional dengan menggunakan jaringan dan konsorsium dalam kegiatan tridharma. 8. Kepuasan Pengguna Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 67 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. a. Instrumen Kepuasan yang digunakan Instrumen kepuasan layanan terhadap pemangku kepentingan menggunakan instrumen evaluasi kepuasan dengan pertanyaan meliputi: 1) kepuasan terhadap tata pamong; 2) kepuasaan terhadap kinerja struktur organisasi; 3) kepuasan terhadap kepemimpinan; 4) kepuasan terhadap siklus jaminan mutu; 5) kepuasan terhadap audit internal; 6) kepuasan terhadap kerjasama; 7) kepuasan terhadap komite etik mahasiswa; 8) kepuasan terhadap komite etik pegawai. a. Pelaksanaan Survey Kepuasaan Pengguna Pelaksanaan survey kepuasan tata pamong, tata kelola dan kerjasama dilaksanakan satu tahun sekali dengan melibatkan unsur dosen, tendik, mahasiswa, mitra kerjasama dan pengguna, dengan cara mengisi kuesioner survey melalui akses website https://s.id/DfZBE b. Analisis Data Survey Kepuasan Pengguna Analisis data survey kepuasan pengguna dilakukan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari setiap pertanyaan serupa, sehingga respon yang berada pada posisi yang sama akan menerima secara konsisten nilai angka yang selalu sama. c. Perekaman Data Survey Kepuasan Pengguna Perekaman kepuasan hasil survey diawali dengan pengumpulan data, pemeriksaan kelengkapan data, kemudian pernyataan diidentifikasi, diklasifikasi, dan ditabulasi sesuai kategori masing-masing. d. Hasil dan Publikasi Survey Kepuasan Pengguna Hasil survey kepuasan pengguna memberikan data indeks kepuasan dosen, tendik, mahasiswa, mitra dan pengguna lulusan terhadap layanan bidang tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang telah dilaksanakan. Hasil kepuasan pengguna telah ada pada survei online yang disebarkan kepada mahasiswa, dosen dan alumni dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana rata-rata hasil yang didapat adalah sangat memuaskan. Aspek tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil tercermin melalui hasil kegiatan survey pelaksanaan tata pamong tergambar dalam gambar di bawah ini: Gambar 7: Gambar Hasil Survei Aspek Tata Pamong Dalam menjaba t, pimpina n Fakultas Hukum UNIMAL mendap at SK dari Rektor. Dalam menjaba t, wakil pimpina n mendap at SK dari Rektor. Dalam menjaba t, tim manaje men mendap at SK dari pimpina n Ada praktik transpar an di Prodi Hukum FH UNIMAL dalam pendistri busian daftar pengam pu mata kuliah/ja dwal… Pimpina n FH selalu member ikan jaminan atas penyam paian kritik, saran, dan keluhan secara bebas dan… Pimpina n FH melakuk an publikasi penerim aan karyawa n baru sebagai dosen atau tenaga kependi dikan Pimpina n FH mengelo la keuanga n dengan transpar an Pimpina n FH selalu melapor kan hasil pelaksan aan kegiatan pada saat rapat Pimpina n FH selalu melapor kan hasil UAS Pimpina n FH selalu melapor kan kegiatan perkulia haan Pimpina n FH melakuk an sosialisa si dan menjela skan tentang peratura n kepega waian Pimpina n FH telah menyampaikan secara jelas tupoksi masing masing SDMyang berada di bawahn ya Pimpina n FHkonsiste n dan menjala nkan komitmen dalampenegak an aturan/k eputusa n sebuah progra…Pimpina n FHmelaksa nakanpenentuan jenjang karir dosendan tenaga kependi dikanberdasar kan presta…Pimpinan FHmember ikandukungan untukmengikuti seminar /workshop/kurs us dalammeningkatkankompe…Pimpinan FHmember ikandukungan untukmengikuti studi lanjut/sertifikasi profesi Pimpinan FHmemiliki danmenjalankansistempembinaankaryawan dalambentukpemberi anpenghargaan…Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20Cukup 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 7 0 0 0 1 0 27Baik 36 41 27 13 17 9 23 33 19 14 21 12 19 13 20 27 68Sangat Baik 658 651 667 681 677 685 671 660 672 680 666 682 675 681 673 667 57975% 80% 85% 90% 95% 100%

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 68 Gambar 8: Gambar Hasil Survei Aspek Tata Kelola Gambar 9: Survei Aspek Kepemimpinan Kesimpulan yang dapat kita lihat dari hasil data dan hasil survey tentang tata pamong, tata kelola dan kerjasama di Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh begitu membanggakan dan selalu terjadi peningkatan dan perubahan yang baik serta mendapatkan apresiasi tinggi baik di internal maupun di eksternal atau stakeholders. e. Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Berdasarkan hasil survey kepuasan yang diperoleh dilakukan tindak lanjut hasil Survey kepuasan pengguna terhadap sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, yaitu: 1) Memberikan pelatihan kepada dosen tentang model pembelajaran hukum yang interaktif dan mengikuti perkembangan teknologi; 2) Memberikan pelatihan kepada dosen tentang model pembelajaran hukum yang interaktif dan mengikuti perkembangan teknologi; 3) Memberikan pelatihan kepada dosen tentang model pembelajaran hukum yang interaktif dan mengikuti perkembangan teknologi; 4) Memberikan pelatihan kepada dosen tentang model pembelajaran hukum yang interaktif dan mengikuti perkembangan teknologi; 5) Mempertahankan dan meningkatkan kecukupan, aksesibilitas kualitas sarana dan prasarana. 15. 9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut Pemosisian hasil evaluasi ketercapaian Standar Mutu Tata Pamong rata-rata sebesar 90%, Standar Mutu Struktur Organisasi dan Tupoksi rata-rata sebesar 100%, Standar Mutu Pimpinan FH selalu merencana kan kegiatan berdasarka n Renstra Pimpinan FH selalu merencana kan kegiatan berdasarka n RIP Pimpinan FH telah menyampa ikan secara jelas tugas masing- masing SDM yang berada di bawahnya Pimpinan FH selalu memotivas i bawahann ya untuk saling kerjasama Pimpinan FH selalu melakukan koordinasi dengan bawahann ya Pimpinan FH selalu menempat kan SDM nya berdasarka n kompetens inya Pimpinan FH selalu menempat kan SDMnya berdasarka n keahlianny a Pimpinan FH selalu menempat kan SDMnya berdasarka n prestasiny a Pimpinan FH menempat kan SDMnya berdasarka n berdasarka n latar belakang pendidik…PimpinanFH selalumengarahk an bawahannya untuk melakukanpengajaranyang baik danberkualitas PimpinanFH selalumengarahkanbawahannya untukmelakukanpenelitianPimpinanFHmengarahkanbawahannya untukmelakukanPengabdian KepadaMasyarakat Kurang 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9Cukup 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10Baik 23 35 31 12 16 22 23 13 13 13 23 45Sangat Baik 626 612 618 637 633 627 626 636 635 636 626 58584% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% JUMLAH

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 69 Kepemimpinan rata-rata sebesar 85%, Standar Mutu Pengelolaan 85%, Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu rata-rata sebesar 85%, dan Standar Mutu Kerjasama rata-rata sebesar 90%. Akar Masalah Ketidakberhasilan IKU/IKT adalah: 1) pergantian unsur pimpinan (rektor dan dekan) dan masa peralihan yang membutuhkan penyesuaian untuk pelaksanaan program pencapaian kinerja Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh; 2) kesulitan untuk melakukan penjaringan kerjasama pada tingkat internasional dengan status Fakultas Hukum yang masih terakreditasi B; 3) belum seluruh civitas akademika dan mitra memahami prosedur pencapaian kinerja secara maksimal. Faktor Pendukung Keberhasilan IKU/IKT adalah: 1) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh memiliki VMTS yang terarah dan rencana pengembangan yang baik, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik; 2) Citra Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh di mata publik yang sangat baik dan memiliki kemitraan yang beragam, baik di tingkat lokal dan nasional; 3) Peminat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh semakin hari semakin meningkat dan rasio dosen dan mahasiswa yang sudah sangat baik. Daya tampung mahasiswa sudah semakin tinggi, tersedianya beberapa jalur masuk mahasiswa dan beasiswa yang semakin beragam. Prestasi dan minat mahasiswa semakin meningkat seiring dengan tersedianya UKM dalam berbagai bidang yang relevan dan menarik bagi mahasiswa. 4) Adanya peningkatan sebesar 76% atas rata-rata Indeks Prestasi Mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan lulusan Fakultas Hukum sudah bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta. 5) Dosen yang memiliki kualifikasi Doktor yang terus meningkat, usia dosen yang relatif muda dan produktif dengan etos kerja yang tinggi; 6) Meningkatnya prestasi dosen dalam bidang penelitian, pengabdian dan publikasi karya ilmiah, serta sumber pembiayaan yang bervariasi, mengikuti volume kerjasama dengan berbagai instansi, pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional; 7) Jumlah tenaga kependidikan/pelaksana administrasi memadai dan memiliki keahlian yang mumpuni; 8) Tersedianya tata pamong guna menjalankan Fakultas Hukum dengan menerapkan budaya organisasi disiplin, inovatif, komunikatif, kompeten, kolaboratif, kreatif yang berlandaskan nilainilai adat dan syariat Islam; 9) Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan sesuai dengan standar Dikti. Rencana Tindak Lanjut IKU/IKT adalah: 1) Memaksimalkan peran kepemimpinan publik melalui keikutsertaan dalam kegiatan di tingkat internasional; 2) Mensosialisasikan struktur organisasi dan tupoksi kepada seluruh civitas akademika; 3) Melakukan monev secara intensif dan mengedepankan win-win solution terhadap setiap permasalahan di bidang tata pamong dan tata kelola; 4) Meningkatkan kerjasama di tingkat internasional dengan menggunakan jaringan dan konsorsium dalam kegiatan tridharma.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 70 C.3 Mahasiswa 16. 1. Latar Belakang a. Latar Belakang Penetapan Standar Sistem Seleksi dan Layanan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan visi misi dan mencapai target dan sasaran mengacu kepada standar Universitas Malikussaleh yang berlaku. Standar yang berhubungan dengan bidang kemahasiswaan adalah standar sistem seleksi dan standar layanan mahasiswa. b. Tujuan Penetapan Standar Sistem Seleksi dan Layanan Mahasiswa Tujuan penetapan standar sistem seleksi adalah untuk meningkatkan kualitas input calon mahasiswa melalui seleksi yang berkualitas, sehingga mahasiswa yang terseleksi memiliki tujuan dan kapasitas yang sesuai dengan peminatan di FakultasHukum Universitas Malikussaleh. c. Rasional Penetapan Standar Sistem Seleksi dan Layanan Mahasiswa Rasional penetapan standar system seleksi dan layanan mahasiswa pada FakultasHukum Universitas Malikussaleh dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas input peserta didik dan meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa sesuai dengan Renstra Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024 d. Mekanisme Penetapan Standar Sistem Seleksi dan Layanan Mahasiswa Mekanisme penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama dilaksanakan melalui prosedur yang telah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu: 1) VMTS adalah rujukan utama dalam merancang Standar; 2) Inventarisasi dan Integrasi seluruh peraturan perundangundangan yang terkait; 3) Melakukan pertemuan dan diskusi secara rutin dengan seluruh civitas akademika dan stakeholders eksternal; 4) Analisis seluruh data, informasi dan masukan; 5) Perumusan draft awal Standar; 6) Uji Publik dan Sosialisasi Standar; 7) Revisi draft awal Standar; 8) Finalisasi Standar; 9) Pembahasan Senat dan Pengesahan Standar; dan 10) Pemberlakuan Standar. 17. 2. Kebijakan Fakultas Hukum sebagai bagian dari Universitas Malikussaleh telah memiliki sistem pengelolaan kemahasiswaan yang sangat lengkap, transparan, dan akuntabel, yang meliputi aspek: (1) Perencanaan, (2) Penerimaan, Seleksi dan Pembinaan Mahasiswa, (3) Orientasi Kemahasiswaan, terdiri dari: (a) Bimbingan dan Konseling (b) Pengembangan Nalar (c) Minat dan Bakat (4) Pengembangan Kompetensi Mahasiwa, dan (5) Penghargaan, dan Sanksi kepada Mahasiwa. Sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan kemahasiswaan pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Rektor Unimal. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: 1) Statuta Universitas Malikussaleh berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh. 2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh; 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh; 4) Rencana Induk Pengembangan Universitas Malikussaleh Tahun 2003-2026 5) Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 16/UN45/KPT/2019 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Malikussaleh; 6) Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 17/UN45/KPT/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan kampus Ramah Lingkungan (Green Campus) Universitas Malikussaleh;

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 71 7) Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 19/UN45/KPT/2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Malikussaleh; 8) Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 818/UN45/KPT/2019 Tentang Pengangkatan Kepengurusan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Malikussaleh; 9) Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 822/UN45/KPT/2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penangulangan Kekerasan Seksual Universitas Malikussaleh; 10) Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 826/UN45/KPT/2019 Tentang Pengangkatan Tim Penegakan Norma Kemahasiswaan Universitas Malikussaleh; 11) Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 827/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Pembina Organisasi Mahasiswa Universitas Malikussaleh; 12) Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 822/UN45/KPT/2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penangulangan Kekerasan Seksual Universitas Malikussaleh; 13) Pedoman kemahasiswaan, diantaranya adalah: a. Hak dan Kewajiban Mahasiswa Tahun 2019; b. Panduan Penggunaan Media Sosial Universitas Mlikussaleh Tahun 2019; c. Kode Etik Mahasiswa Tahun 2019. 14) Kebijakan terkait kemahasiswaan yang mencakup aspek perencanaan, penerimaan, Seleksi, orientasi Kemahasiswaan, layanan Kemahasiswaan dan Penghargaan dan sanksi bagi mahasiswa. 15) Panduan Akademik Universitas Malikussaleh Tahun 2017-2019 16) Panduan Akademik Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2015 17) Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2016 18. 3. Standar dan Strategi Pencapaian Standar Untuk mencapai standar yang sudah ditetapkan dalam Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh perguruan tinggi terkait kemahasiwaan, program studi Hukum telah menetapkan sistem seleksi (nilai seleksi, nilai raport, nilai ujian nasional dan persyaratan khusus lainnya) serta layanan mahasiswa, sebagai berikut: 1) Sistem seleksi mahasiswa baru Berdasarkan kebijakan Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri terkait pengembangan model proses dan seleksi yang berstandar nasional dan mengacu pada prinsip adil, transaparan fleksibel, efisien, akuntabel, serta sesuai dengan perkembangan teknologi informasi di era digital. Menjelaskan pola seleksi masuk PTN dilaksanakan melalui tiga jalur yakni SNPMTN, SBMPTN, dan Ujian Mandiri dengan masing-masing daya tampung SNMPTN minimal 20%, SBMPTN minimal 40%, dan SMMPTN maksimal 30% dari kuota daya tampung Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Instrument tes seleksi yang digunakan haruslah bersifat adil dan transparan bagi setiap mahasiswa baru yang mengikuti tes. Seleksi yang digunakan harus mampu menjaring mahasiswa baru sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, tanpa memberikan keuntungan/keberpihakan kepada kelompok peserta ujian tertentu. Instrumen tes harus dapat membedakan peserta ujian yang dapat diterima atau ditolak berdasarkan kemampuan potensi akademik. 2) Layanan Kemahasiswaan Peningkatan kuantitas dan kualitas mahasiswa, melalui sistem rekruitmen yang komprehensif dengan penekanan pada kemampuan akademik dan softskill, meningkatkan kualitas

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 72 mahasiswa melalui pemagangan, pelatihan, pertukaran mahasiswa, melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen, menyediakan fasilitas beasiswa baik atas prestasi akademik maupun non akademik serta meningkatkan layanan kesehatan mahasiswa melalui klinik kesehatan, layanan bimbingan konseling dan minat bakat mahasiswa berlandaskan tridharma perguruan tinggi, serta mendorong kualitas karakter dan etika mahasiswa dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Peningkatan kualitas mahasiswa juga dilakukan dengan meningkatkan kegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik. Kegiatan akademik melalui pelatihan, pembekalan dan kompetisi debat-debat akademik, seminar, lokakarya, dan kompetisi peradilan semu. Peningkatan kualitas mahasiswa di bidang non akademik melalui kegiatan pemantapan kualitas minat bakat di bidang seni, olahraga dan MTQ. Ada beberapa layanan kemahasiswaan yang ada di Unimal, yaitu: a. Program Beasiswa; b. Kegiatan ekstra kurikuler; c. Bimbingan dan konseling; d. Pembinaan Soft Skill; e. Perpustakaan; f. Video Conference, dan lain-lain. 19. 4. Indikator Kinerja Utama a) Kualitas Input Mahasiswa 1. Metoda rekrutmen dan sistem seleksi UPPS memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten. 2. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK > 3,00, TPA > 475 (skala 1-700), dan TOEFL > 475 (skala 1-700) 3. Proses Seleksi Proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa. Kualitas input mahasiswa didasarkan pada Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Metode Rekrutmen calon mahasiswa untuk mengindentifikasi potensi kemampuan mencapai capaian pembelajaran. Jalur penerimaan mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh di tempuh dengan melalui 3 (tiga) jalur penerimaan mahasiswa yakni SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri. SNMPTN merupakan jalur Undangan yang diseleksi berdasarkan nilai prestasi akademik calon mahasiswa selama 3 tahun di sekolah. Seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN yang bersangkutan. Jalur Mandiri merupakan jalur mandiri dimana calon mahasiswa mengikuti serangkaian ujian seperti SBMPTN dan biaya kuliah yang dibebankan lebih tinggi dari jalur di atas.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 73 Kualitas input mahasiswa bisa dilihat dari hasil survei di tabel dibawah ini, dimana jumlah lulusan dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan jumlah lulusan yang bisa terlacak juga terjadi peningkatan sehingga bisa diketahui masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang kurang dari 3 bulan semakin banyak dari tahun ke tahun, yang kurang dari 6 bulan dan kurang dari 18 bulan juga semakin meningkat. b) Daya Tarik Program Studi UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. Hasil analisa data peminatan dan yang lulus seleksi serta yang mendaftar ulang di Fakultas Hukum Unimal dapat dilihat di grafik dibawah ini: Gambar 10: Data Peminatan/Lulus Seleksi dan Registrasi Ulang c) Layanan Kemahasiswaan Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua bentuk layanan kemahasiswaan. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) bimbingan dan konseling 2) layanan beasiswa, dan 3) layanan kesehatan. Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh perguruan tinggi/UPPS untuk seluruh mahasiswa dalam bidang: 1) Penalaran, Minat dan Bakat; Layanan Penalaran Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang diberikan ke mahasiswa adalah sebagai berikut: a. Yang dibina oleh Universitas Malikussaleh di antaranya adalah: Taekwondo Club; Turtle Diving Club (TDC); Merpati Putih; d. PA ''UMPAL''; Pramuka Racana Meurah Giri - Ratu Nur Ilah; KSM - Creative Minority; Search and Rescue (SAR); Kors Sukarelawan Palang Merah Indonesia Unit 04; Forum Mahasiswa Bidikmisi; Komando Resimen Mahasiswa (MENWA); Lembaga Dakwah Kampus Al-Kaustar; Karate-do; Keluarga Silat Nasional Indonesia PERISAI DIRI. b. Yang dibina langsung oleh Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum di antaranya adalah: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Forum kajian Penulisan Hukum (FKPH), Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara, Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, Himpunan Hukum Perdata, Himpunan Hukum Islam, dan unit-unit kegiatan mahasiswa. Adapun unit kegiatan mahasiswa seperti UKM

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 74 Komunitas Peradilan Semu (KPS), UKM Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala),), UKM Seni dan Budaya, UKM Basket, UKM Pramuka, UKM PMI, UKM Karate dan Tae Kwondo, UKM Creatif Minority, UKM Pengembangan Tilawatil Quran, UKM Lembaga Dakwah Kampus. Untuk mendukung Organisasi tersebut maka disediakan sarana prasarana untuk latihan mahasiswa dalam bidang olah raga, bidang seni dan Budaya, bidang penalaran dan Kreatifitas, Kerohanian, Bidang minat bakat, ruang pentas seni, dan gedung Moot Court untuk peradilan semu, 2) Bimbingan Karir dan Kewirausahaan; Bimbingan karir dan kewirausahaan difasilitasi dalam berbagai kegiatan, yaitu: a. Bimbingan dan Konseling Mahasiswa-mahasiswa di Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh mendapatkan arahan dan pembinaan oleh Dosen Wali mereka dalam bentuk bimbingan dan konseling. Bimbingan akademik bagi mahasiswa dilakukan oleh pembimbing akademik yang telah ditetapkan utntuk kelancaran dan berhasilnya studi mahasiswa fakultas hukum baik berupa membimbing dan mengarahkan mahasiswanya dalam pengisian kartu rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit semster yang akan diambilnya, memberikan arahan dan masukan kepada mahasiswa dalam menentukan kosentasi / bagian, memberikan arahan dan masukan kepada mahasiswa dalam pemilihan judul, memantau perkembangan akademik dan kedisplinan mahasiswa, memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa perwalian, dan membantu mahasiswa yang mengalimi permasalaan akademik maupun yang berhubungan dengan kemahasiswaan, setiap Dosen wali diberikan buku kontrol untuk memudahkan dosen wali dalam pengadministrasian mahasiswa,bila ada kendala Dosen wali berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan atau pimpinan Fakultas berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut. jika dibutuhkan lebih lanjut maka mahasiswa tersebut dapat dilakukan pembinaan melalui konseling di UPT Karir kewirausahaan yang memiliki bidang konseling untuk memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang terjadi pada pribadi mahasiswa tersebut oleh tim Psikolog. b. Pengembangan Penalaran, Minat dan Bakat dan Pengembangan Kompetensi Fakultas Hukum memberikan kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik ditingkat Fakultas, Universitas, Provinsi, Nasional, dan Internasional baik Pengembangan penalaran mahasiswa dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa di bidang Akademik sehingga Fakultas dapat mengembangkan kemampuan mahasiwa dalam bidang akademik secara pribadi atau kelompok, Prestasi dalam bidang akademik dalam hal menggikuti Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan, Perlombahan Karya Tulis Ilmiah/opini/arikel ilmiah, Program Kreatifitas Mahasiswa, Program Kewirausahaan, National University Debating Championship (NUDC)/ Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia, Debat Konstitusi/Debat ilmiah, Lomba pekan Bahasa, Kompetisi Peradilan semu (Mourt Coort) dan Magang bersertifikat, Mahasiswa berprestasi, sedangkan pengembangan minat dan bakat kegiatan non akademik dalam bidang Seni dan budaya/Pekan seni Mahasiswa (Peksiminas), Pekan Olah raga Nasional (PON), Pekan olah raga Nasional (Pomnas), Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Duta wisata/narkoba/baca, mengikuti festival budaya, bintang radio dan lain lain. c. Pengembangan Soft Skill Fakultas Hukum sangat mengakomodir kemampuan mahasiswa yang harus dikembangkan karena soft skill berkaitan dengan karakter pribadi mahasiswa untuk dapat meningkatkan interaksi, kinerja dan prospek karier dimana nanti dapat terbentuk pada diri mahasiswa

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 75 untuk berpikir kritis, dapat berkomunikasi yang baik, tumbuh jiwa kepemimpinan, dapat menganalisis informasi yang datang, mudah beradaptasi dengan lingkungan, kreatif dan ingin tahu, suka kaloborasi, andal management waktu, lancar public speaking serta dapat membangun jaringan, maka Fakultas hukum mendukung program-program yang berkaitan soft skill, karena hal tersebut sangat dibutuhkan di dunia kerja. pelatihan kepemimpinan dalam bentuk Training dasar organisasi, rapar rapat kerja organisasi, kegiatan kegiatan mahasiswa adalah hal yang sangat mendukung dalam pembentukan karakter. d. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan. Untuk mengembangkan keilmuan dan skiil alumni Fakultas Hukum dapat ikut serta mengikuti kegiatan Pelatihan Keterampilan Pendidikan Advokat (PKPA) dan dilakukan pembinaan terhadap Mahasiswa oleh UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan baik Pelatihan Kewirausahaan mahasiswa Indonesia, Pelatihan Tutorial Teman sebaya, Pelatihan pembuatan surat lamaran kerja, tekhik mengadapi interview/wawancara, magang mahasiswa bersertifikat (PMMB) pada perusahan (BUMN/BUMD) kantor pemerintahan dan lembaga penegakan hukum, mahasiswa juga dibekali dengan pelatihan kewirausahaan dan latih menyusun proposal untuk memperoleh bantuan modal usaha dari pemerintah daerah maupun Kementerian Pendidikan Nasional, untuk usaha dan pimbinaan terhadap usaha mahasiswa juga dilakukan oleh UPT. Inkubator dan bisnis pada tahun 2018 mahasiswa Fakultas Hukum berhasil memperoleh Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) Kemenristekdikti sebesar Rp.394.423.560. e. Green Kampus Mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman, sejuk, aman, indah dan bersih maka perlu membangun iklim akademik yang kondusif dalam membentuk pola prilaku baru masyarakat kampus yang ramah lingkungan dan dinamis, kampus ramah lingkungan harus memenuhi kreteria green kampus yaitu tata letak dan infrastruktur yang menjamin ketersedian ruang terbuka hijau, Fakultas setiap semester melakukan penanaman pohon di area fakultas, merawat dan bergotoroyong bersama civitas (dosen, pengawai dan mahasiswa) dalam rangka menjaga lingkungan agar tetap asri dan indah. 3) Kesejahteraan; Kesejahteraan diberikan pada mahasiswa dalam berbagai kegiatan dan fasilitas layanan, yaitu: a. Layanan Beasiswa Terhadap layanan Beasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh memberikan informasi beasiswa kepada mahasiswa yang membutukan, berdasarkan kriteria tertentu, baik itu kriteria mahasiswa kurang mampu maupun kriteria mahasiswa berprestasi sesuai dengan kreateria/persyaratan yang diminta oleh pemberi beasiswa, pemberian beasiswa dilakukan dengan transparan dan profesional semua mahasiswa diberikan kesempatan yang sama untuk dapat memperoleh beasiswa dengan sistem seleksi administrasi dan wawancara yang dilakukan bagi calon penerima beasiswa sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa. b. Layanan Kesehatan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dapat bergabung dengan UKM KSR untuk membentuk jiwa sosial untuk membantu masyarakat dan mengikuti pelatihanpelatihan kesehatan untuk pertolongan pertama dan mahasiswa Fakultas hukum dapat berobat pada klinik kesehatan yang dibuka 24 Jam secara gratis selama mahasiswa tersebut berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan dapat menggunakan

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 76 kendaraan ambulan klinik untuk mengantar mahasiswa jika mahasiswa tersebut perlu untuk di rujuk ke rumah sakit. 20. 5. Indikator Kinerja Tambahan Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Indikator Kinerja Tambahan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh terdiri dari: 1) rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulusa seleksi; 2) persentase jumlah mahasiswa asing; 3) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 4) peningkatan kesejahteraan, dan penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan; 5) peningkatan jumlah penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan/atau berada di bawah sejahtera. 21. 6. Evaluasi Capaian Kinerja Capaian kinerja dianalisis mencakup akar masalah yang dideskripsikan singkat dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan fakultas hukum, capaian indikator kinerja utama dilihat dengan adanya Peningkatan Penerimaan Mahasiswa Baru setiap tahunnya, lulusan sudah bekerja pada instansi Penegak Hukum, Swasta Pemerintah, Meningkatnya kualitas pelayanan akademik dan non akademik, Adanya kegiatan ektrakurikuler membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk berpretasi di tingkat provinsi/regional, nasional dan internasional. Adanya kesempatan mahasiswa untuk terlibat dan aktif dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen. Pelaksanaan KKN/magang yang efektif untuk menigkatkan skill mahasiswa agar masuk ke dalam dunia kerja, Luasnya akses tempat yang dimiliki Fakultas Hukum untuk melaksanakan tempat KKN / magang, akan berimbas semakin dikenalnya Fakultas Hukum oleh penguna lulusan melalui kegiatan magang/KKN, dan organisasi kemahasiswaan sangat aktif dalam mendukung pencapaian tujuan Fakultas Hukum melalui ikatan alumni. Faktor pendukung bagi tercapainya IKU dan IKT pada bidang kemahasiswaan adalah: 1) Adanya rujukan peraturan yang terarah dan terukur terkait pelayanan kemahasiswaan, seperti PP tentang KKNI; 2) Standar Sistem Seleksi yang seragam di seluruh Indonesia; 3) Adanya pedoman kemahasiswaan sebagai acuan pemberian pelayanan kepada mahasiswa; 4) Adanya UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan Universitas Malikussaleh yang menjadi motor penggerak kegiatan mahasiswa dan alumni; 5) Tersedianya fasilitas pembelajaran dan sumber belajar mahasiswa yang baik; 6) Tersedianya berbagai macam wadah dan sarana prasarana untuk menfasilitasi kegiatan minat bakat, kewirausahaan mahasiswa, akademik maupun non-akademik. Akar masalah bagi IKU/IKT yang belum tercapai adalah: 1) Perluasan jaringan kerjasama pada tingkat internasional masih terkendala dengan identitas publik Fakultas Hukum; 2) Mahasiswa asing masih belum termotivasi untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh karena kondisi Aceh yang masih belum sepenuhnya pulih sebagai daerah konflik. Faktor penghambat ketidaktercapaian IKU/IKT adalah: 1) Penguasaan bahasa asing dosen dan mahasiswa yang masih perlu peningkatan; 2) kurangnya kepercayaan diri mahasiswa untuk mengikuti berbagai kompetisi tingkat internasional. Rencana tindak lanjut atas pencapaian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam bidang kemahasiswaan dan alumni ini adalah: 1) mempromosikan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh secara massive di berbagai media sosial dan jaringan kerjasama; 2) mempersiapkan dan mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai kompetisi tingkat internasional; 3) membuka jaringan kerjasama untuk program mahasiswa di tingkat internasional maupun perusahaan multinasional.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 77 22. 7. Penjaminan Mutu Mahasiswa Penjaminan mutu mahasiswa Fakultas Hukum telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui yang mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam bidang pendidikan. Penetapan Standar Mutu Mahasiswa di Fakultas Hukum sudah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menjadikan Visi Misi Fakultas sebagai panduan dalam menetapkan standar pendidikan; b. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang relevan dengan standar; c. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT; d. Melakukan tracer studi; e. Mengesahkan penetapan standar pendidikan. Pelaksanaan Standar Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dilakukan sejak April 2017 sampai dengan Agustus 2020 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Kompetisi Mootcourt, Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, Program Mahasiswa Wirausaha, Program Kreatifitas Mahasiswa, Hibah Bina Desa, Debat Konstitusi, NUDC, KDMI, dll. b. Sosialisasi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh; c. Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PPKKMB) setiap awal tahun ajaran baru; d. Pelatihan penulisan karya ilmiah, jurnalistik, bimbingan karir, kewirausaan, dll. e. Diskusi Rutin Bulanan Mahasiswa Himpunan, Kegiatan Seminar Ilmiah, Kuliah Umum, Diskusi Publik, dll. f. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama DTPS. Evaluasi Pelaksanaan Standar mahasiswa sudah dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Monitoring dan evaluasi setiap semester; b. Mensosialisasi hasil monitoring dan evaluasi kepada dosen; c. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada pimpinan; d. Melakukan audit mutu internal setiap tahunnya Pengendalian standar mahasiswa dilakukan oleh Unit Penjamian Mutu bersama dengan Gugus Jaminan Mutu. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan dilakukan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Fakultas Hukum setiap semester. Fakultas Hukum sudah melakukan berbagai langkah-langkah yaitu: a. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil monitoring dan evaluasi setiap semester; b. Mengabdi tindakan korektif terhadap penyimpangan dalan ketercapaian standar SPMI; c. Memantau secara terus menerus terhadap tindakan korektif; d. Membuat laporan setiap semester terhadap tindakan korektif; e. Membuat laporan semua tindakan dalam pengendalian standar pendidikan yang disampaikan kepada pimpinan Fakultas. Peningkatan Standar mahasiswa sudah dilakukan Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan promosi Fakultas Hukum di berbagai lembaga dan wilayah; b. Evaluasi terhadap hasil kegiatan kemahasiswaan dan alumni untuk rencana perbaikan; c. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kegiatan dalam bidang minat, bakat, kesejahteraan, penyuluhan dan bimbingan karir, serta kewirausahaan; d. Meningkatkan keaktifan dosen dalam melakukan kegiatan untuk melibatkan seluruh civitas akademika sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal. Berdasarkan indikator kinerja utama target rata-rata lama masa studi S1 adalah 4 tahun 5 bulan. Sedangkan capaian kinerja yang diperoleh untuk rata- rata masa studi S1 adalah 4 tahun 6 bulan. Berdasarkan indikator kinerja utama target kinerja rata-rata indeks prestasi komulatif lulusan S1 adalah 3,5 pada skala 4, Sedangkan capaian kinerja rata-rata IPK lulusan S1 3,5 pada skala 4. Penguatan dan peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa S1 adalah upaya konkrit untuk mencapai target kinerja dapat terpenuhi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkaya literasi bagi mahasiswa S1. Dalam bidang prestasi kemahasiswaan ditargetkan bahwa mahasiswa

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 78 Fakultas Hukum mengikuti atau menjadi tuan rumah pada event- event berskala nasional baik dikegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik. Pada event yang bersifat akademik seperti Seminar nasional dan debat konstitusi, mahasiswa Fakultas Hukum Unimal mampu meraih prestasi pada tingkat nasional dengan meraih juara III pada debat konstitusi piala ketua MPR RI tahun 2017 dan hal ini terus berlanjut di tahun 2020 berhasil juara Nasional Debat konstitusi Juara I, Pada kegiatan kompetisi Moot Court di tahun 2020 mahasiswa Fakultas Hukum meraih juara 2 Kompetisi Moot Court Piala HUT Kejaksaan RI Kota Lhokseumawe. Di bidang non-akademik khususnya di bidang olah raga, mahasiswa Fakultas Hukum Unimal meraih beberapa medali baik medali emas, perak atau perunggu pada event-event nasional maupun, seperti medali emas kejuaraan Pencak Silat, Teakwondo, Sepak Bola, kegiatan Pekan olahraga Dearah (POMDA) dan Pekan Olah Mahasiswa Nasional, juga mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida) dan Pekan Seni mahasiswa (Peksiminas) dan mengikuti Pekan Olahraga wilayah untuk mengikuti PON dan ikut dalam festifal budaya di Australia. Semua kegiatan kemahasiswaan selalu direncanakan diawal tahun pada saat penyusunan anggaran dengan pencapaian kinerja ditentukan pembagian setiap bulannya. Pelaksanaannya tetap mengikuti semua rencana bulanan yang telah direncanakan sejak awal. 8. Kepuasan Pengguna Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang memenuhi aspek-aspek berikut: a. Instrumen Kepuasan yang digunakan Ada 7 (tujuh) survei kepuasan pengguna lulusan yang dinilai, yaitu:1) etika; 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3) kemampuan berbahasa asing; 4) penggunaan teknologi informasi; 5) kemampuan berkomunikasi; 6) kerjasama tim; dan 7) pengembangan diri. f. Pelaksanaan Survey Kepuasaan Pengguna Pelaksanaan survey kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan dilaksanakan satu semester sekali dengan melibatkan unsur dosen, tendik, mahasiswa, mitra kerjasama, Pengguna lulusan yang disurvei terdiri dari berbagai instansi, baik di pemerintahan maupun swasta. Instansi yang disurvei diantaranya: perguruan tinggi, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kantor pengacara, kejaksaan, kantor gubernur, kantor bupati/balai kota, kantor notaris, Dewan perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota, dan lain-lain dengan cara mengisi kuesioner survey melalui akses website https://s.id/BI7go. g. Analisis Data Survey Kepuasan Pengguna Analisis data survey kepuasan pengguna dilakukan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari setiap pertanyaan serupa, sehingga respon yang berada pada posisi yang sama akan menerima secara konsisten nilai angka yang selalu sama. h. Perekaman Data Survey Kepuasan Pengguna Perekaman kepuasan hasil survey diawali dengan pengumpulan data, pemeriksaan kelengkapan data, kemudian pernyataan diidentifikasi, diklasifikasi, dan ditabulasi sesuai kategori masing-masing. i. Hasil dan Publikasi Survey Kepuasan Pengguna Hasil survey kepuasan pengguna memberikan data indeks kepuasan dosen, tendik, mahasiswa, mitra dan pengguna lulusan terhadap layanan bidang kemahasiswaan yang telah dilaksanakan. Hasil survey dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 79 Gambar 11: Survei Kepuasan Pengguna Lulusan Tingkat kepuasan pengguna pada aspek kemampuan berkomunikasi penempatan peringkat pertama kepuasan pengguna dengan klasifikasi tingkat kepuasan sangat baik sebesar 91,11 % disusul oleh aspek etika dan penggunaan teknologi informasi dengan masing-masing tingkat kepuasan 74,81 % dan 72,59 %. Tingkat kepuasan terendah diperoleh oleh aspek keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) dan kerjasama dengan tingkat kepuasan sangat baik sama-sama hanya sebesar 56,30 %. 23. 9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang telah berhasil dilakukan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah berhasil mencapai standar yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama, yaitu: a. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah memiliki dokumen kebijakan dan instrumen penerimaan calon mahasiswa berupa buku/sistem pendaftaran online Panduan pendaftaran calon mahasiswa baru (sebesar 85%); telah menyediakan Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru dapat diakses di Website Unimal dan selalu di update; memberikan informasi online dan cetak hasil seleksi calon mahasiswa baru; dan menyampaikan Panduan registrasi ke mahasiswa. b. Penguatan Sistem penerimaan mahasiswa baru asing; Fakultas Hukum belum menyediakan Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru asing yang dapat diakses di Website Fakultas Hukum; 95% mahasiswa baru regular yang lulus seleksi melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru reguler. c. Meningkatkan Daya Tarik Fakultas dan Keberlanjutan Fakultas Hukum; Mahasiswa asing dengan status fulltime. d. Peningkatan animo calon mahasiswa 3 tahun terakhir rata-rata mengalami kenaikan sebesar 1.5%. e. Jumlah mahasiswa mengikuti student exchange dengan PT dalam dan luar negeri masih sedikit. Masalah bagi IKU/IKT yang belum tercapai adalah: Masih ditemukan mahasiswa baru yang kesulitan saat melakukan pendaftaran ulang (registrasi) secara online; Masih lemahnya akses terhadap website; Informasi seleksi calon mahasiswa baru terpublikasi secara terbatas; Masih kurang dipahaminya proses registrasi oleh mahasiswa; Belum Telah tersedia informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi bagi mahasiswa asing di website Fakultas Hukum; Dalam kurun tiga tahun terakhir rata-rata 5% mahasiswa baru yang lulus seleksi tidak melakukan registrasi karena telah lulus di tempat lain atau kurang berminat dengan pilihan atau terkendala biaya pendidikan; Tidak ada mahasiswa asing; Eksistensi dan Prestasi Fakultas Hukum Unimal sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi minat mahasiswa baru terhadap Fakultas Hukum;

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 80 Rasio jumlah peminat yang memilih Fakultas Hukum dibandingkan dengan daya tampung dalam tiga tahun terakhir adalah 1:9; Rata-rata lama masa studi mahasiswa belum memenuhi target kinerja yakni 4.5 tahun; Kurangnya informasi mengenai program student exchange dan kurangnya kemampuan Bahasa asing yang dimiliki oleh mahasiswa; Fluktuatifnya jumlah peminat dan daya tampung Fakultas Hukum menyebabkan tidak maksimalnya penyiapan sarana dan prasarana belajar mengajar; Rata-rata lama masa studi mahasiswa 4.6 tahun. Akar masalah bagi IKU/IKT yang belum tercapai adalah: Buku pedoman/ sistem registrasi online tidak detail dan tahapan registrasi ulang kurang jelas; Penyediaan kapasitas bandwidth yang cukup; Tempat penyampaian informasi yang terbatas; Buku panduan baik manual maupun online belum detail menjelaskan tentang proses registrasi; Mahasiswa asing belum dapat mengakses informasi karena belum ada prosedur mahasiswa asing untuk kuliah; Kurang memadainya sosialisasi mengenai Fakultas Hukum termasuk biaya Pendidikan yang harus disiapkan; Sosialisasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi asing belum ada; Penguatan dan sosialisasi kiprah dan prestasi Fakultas Hukum masih kurang; Kurang tersedianya informasi yang memadai terkait dengan program student exchange dan kemampuan berbahasa asing mahasiswa yang masih terbatas; Sistem perencanaan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan; Sistem perkuliahan dan pembimbingan mahasiswa belum sepenuhnya terlaksana secara baik meskipun fakultas hukum telah menetapkan standar baku mutu pendidikan. Rencana tindak lanjut atas pencapaian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam bidang mahasiswa dan kemahasiswaan adalah: Revisi buku pedoman yang manual dan online; Melakukan penambahan kapasitas bandwidth untuk Fakultas Hukum Unimal sehingga memudahkan untuk melakukan akses ke website Fakultas Hukum Unimal di http://fh.unimal.ac.id; Pengadaan dan penyebaran papan informasi/ pengumuman secara merata dan mudah di akses publik; Revisi buku panduan baik manual maupun online; Informasi mengenai pendaftaran, seleksi dan registrasi bagi mahasiswa asing di website Fakultas Hukum akan dibuat serta kebijakannya; Membuat sosialisasi mengenai Fakultas Hukum dengan jelas termasuk biaya Pendidikan yang harus disiapkan; Perlunya sosialisasi dan kerjasama dalam bentuk MoU/MoA dengan Perguruan Tinggi Asing atau pihak asing; Meningkatkan intensitas sosialisasi dan publikasi prestasi dan eksistensi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh; Meningkatkan penyebaran informasi terkait program student exchange dan peningkatan pelatihan bahasa asing untuk mahasiswa; Perlunya perencanaan yang matang terkait sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang linier dengan sistem penyiapan sarana dan prasarana pendidikan; Perbaikan dan peningkatan sistem perkuliahan dan adanya komitmen dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui pakta integritas.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 81 C.4 Sumber Daya Manusia 1. Latar Belakang a. Latar Belakang Penetapan Standar Sumber Daya Manusia Seiring dengan penetapan misi Program Studi Hukum untuk mewujudkan good university governance, maka Program Studi Hukum berkomitmen untuk mengelola dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan pimpinan FH Unimal serta segenap pengelola Program Studi Hukum bahwa sebagaimana mahasiswa, keberadaan dosen dan tenaga kependidikan memiliki peranan sentral sebagai aset Program Studi Hukum . Sangat disadari bahwa upaya mengelola dosen dan tenaga kependidikan dengan baik ini masih terbentur beberapa hambatan diantaranya, belum adanya sistem rekruitmen baku yang ditetapkan oleh pihak Universitas Malikussaleh, baik dalam bentuk Peraturan ataupun Keputusan Rektor dan berbagai peraturan teknis lainnya, namun demikian dengan memanfaatkan sistem SIMPEG dan FORLAP DIKTI maka upaya pengelolaan dosen berbasis data telah dilakukan Beberapa bagian pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dari aspek kepegawaian masih dilakukan secara manual. Misalnya terkait dengan kenaikan pangkat gol/fungsional dosen maupun kenaikan pangkat gol bagi tenaga kependidikan. Koordinasi terhadap hal ini dilakukan oleh Pembantu Dekan Bidang Adm. Umum dan Keuangan dengan melibatkan Ka. TU dan Kasubag Adm. Umum dan Keuangan secara teknis dan berkala melakukan pemeriksaan atas database dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap awal tahun, menjelang masa usulan kenaikan pangkat pada bulan April dan pada pertengahan tahun, menjelang masa usulan kenaikan pangkat pada bulan Oktober. Sistem pendataan kehadiran dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan menerapkan absensi finger print. Absen ini diberlakukan oleh Biro Rektorat Unimal setelah masa sosialisasi di tahun 2014 dan 2015. Pengembangan tenga kependidikan dilakukan melalui berbagai kegiatan traing/workshop dan sejenis nya yang diselenggarakan secara internal oleh Univ. Malikussaleh maupun dengan mengirimkan tenaga kependidikan Program Studi Hukum dalam mengelola dosen dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan bidang keahliannya. Dosen dalam mengampu matakuliah disesuaikan dengan bidang ilmunya masing-masing, sama halnya dengan tenaga kependidikan, penempatannya disesuaikan dengan keahliannya. Pengelolaan dosen dilakukan berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh dosen untuk di tempatkan pada bidang-bidang keilmuan tertentu, misalnya untuk kebutuhan dosen dibidang ketatanegaraan, maka keilmuannya harus mempunyai kemampuan dibidang ketatanegaraan, sehingga proses belajar mengajar dan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensinya. Komposisi dan kompetensi keilmuan yang dimiliki Program Studi Hukum menjadi penunjang terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum, serta dapat menciptakan kondisi yang nyaman bagi pengembangan potensi civitas akademika.. b. Tujuan Penetapan Standar Sumber Daya Manusia Tujuan penetapan standar sumber daya manusia adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, dosen dan tenaga pendidik, dalam mencapai VMTS Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. c. Rasional Penetapan Standar Sumber Daya Manusia Rasional penetapan standar sumber daya manusia pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas SDM yang akan menjalankan tri dharma PT dan kegiatan penunjang pencapaian VMTS Fakultas Hukum. d. Mekanisme Penetapan Standar Sumber Daya Manusia Mekanisme penetapan Standar sumber daya manusia adalah melalui prosedur yang telah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu: 1) VMTS adalah rujukan utama dalam merancang

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 82 Standar; 2) Inventarisasi dan Integrasi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait; 3) Melakukan pertemuan dan diskusi secara rutin dengan seluruh civitas akademika dan stakeholders eksternal; 4) Analisis seluruh data, informasi dan masukan; 5) Perumusan draft awal Standar; 6) Uji Publik dan Sosialisasi Standar; 7) Revisi draft awal Standar; 8) Finalisasi Standar; 9) Pembahasan Senat dan Pengesahan Standar; dan 10) Pemberlakuan Standar. 2. Kebijakan Fakultas Hukum berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS dan Ketentuan Peraturan Kepala BKN 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dengan Computer Assisted Test untuk seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2014 serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendiknas yang diterbitkan pada setiap tahun anggarannya, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN, Peraturan Menteri Riset Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Standar tentang Kualifikasi SDM, Standar tentang Kompetensi SDM, Standar tentang Beban Kerja SDM, Standar tentang Proporsi SDM, Standar tentang pengelolaan SDM. Sistem seleksi/perekrutan CPNS Dosen dilakukan dengan mengumumkan melalui media cetak dan elektronik (website Universitas Malikussaleh) tentang formasi dan jumlah penerimaan CPNS Dosen untuk Program Studi Hukum yang dilakukan oleh Rektorat Universitas secara bersamaan dengan penerimaan CPNS Dosen untuk PS lain di Lingkungan Universitas Malikussaleh. Ujian/tes tertulis dilaksanakan oleh panitia penerimaan CPNS Universitas, sedangkan tes wawacara dilaksanakan dengan melibatkan pimpinan fakultas sebagai tim pewawancara. Proses seleksi/perekrutan CPNS tenaga kependidikan juga melalui mekanisme yang sama dengan seleksi/perekrutan CPNS Dosen, namun pada saat seleksi/perekrutan tidak ditentukan formasi khusus jumlah CPNS tenaga kependidikan untuk Program Studi Magister Hukum. Penempatan ditentukan setelah lulus ujian/tes CPNS, tenaga kependidikan yang lulus tes ditempatkan di masingmasing PS yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh sesuai kebutuhan dan formasi yang ada. Tenaga kependidikan non PNS (pramubakti atau yang dikenal juga dengan istilah tenaga kontrak) perekrutannya dilakukan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh dengan memperhatikan kebutuhan di masing-masing unit yang ada di Fakultas dan Universitas Malikussaleh. Masa kontrak untuk masing-masing tenaga kependidikan non PNS (pramubakti/tenaga kontrak) 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dedikasi, loyalitas, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. 24. 3. Standar dan Strategi Pencapaian Standar Standar dan Strategi pencapaian standar Sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama dilaksanakan melalui: 1) sosialisasi standar; 2) penyusunan rencana kerja; 3) melengkapai dokumen mutu dan standar operasional prosedur; 4) evaluasi; 5) mengembangkan SDM dan sarana prasarana penunjang pencapaian standar; 6) mengalokasikan anggaran untuk pencapaian standar; 7) survey kepuasan untuk mendapatkan umpan balik melalui laman https://survei.unimal.ac.id/; 8) memperluas jaringan kerjasama dan kemitraan; 9) publikasi mutu yang telah dicapai untuk mempermudah akses bagi stakeholders.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 83 Beberapa Strategi ditetapkan seiring dengan penetapan misi Fakultas Hukum untuk mewujudkan good university governance, maka Fakultas Hukum berkomitmen untuk mengelola dosen dan tenaga kependidikan. Sistem pendataan kehadiran dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan menerapkan absensi finger print. Absen ini diberlakukan oleh Biro Rektorat Unimal setelah masa sosialisasi di tahun 2014 dan 2015. Pengembangan tenga kependidikan dilakukan melalui berbagai kegiatan training/workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan secara internal oleh Univ. Malikussaleh maupun dengan mengirimkan tenaga kependidikan. Pengelolaan dosen dilakukan berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh dosen untuk di tempatkan pada bidang-bidang keilmuan tertentu, misalnya untuk kebutuhan dosen dibidang ketatanegaraan, maka keilmuannya harus mempunyai kemampuan di bidang ketatanegaraan, sehingga proses belajar mengajar dan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensinya. Komposisi dan kompetensi keilmuan yang dimiliki Fakultas Hukum menjadi penunjang terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Hukum, serta dapat menciptakan kondisi yang nyaman bagi pengembangan potensi civitas akademika. Peraturan Kerja bagi dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak mengikuti maka akan diberlakukan proses Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh dan SOP Universitas Malikussaleh. Sampai saat ini Fakultas Hukum belum pernah memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan, namun ada beberapa dosen yang dinilai bermasalah dan terhadapnya telah diberikan berbagai tindakan, dimulai dari tahapan pemberian teguran secara lisan dengan cara pemanggilan terhadap dosen yang melanggar disiplin. Selanjutnya dilakukan pemanggilan melalui surat, setelah surat panggilan untuk menghadap atasan langsung juga tidak diindahkan, dilanjutkan dengan proses pemberian Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh atasan langsung dari dosen yang bersangkutan (ketua bagian). Dalam hal, surat peringatan atasan langsung masih tidak diindahkan, untuk proses selanjutnya bersama berkas-berkas proses pemeriksaan yang telah dilakukan ditingkat fakultas dikirim kepada Rektor Universitas Malikussaleh untuk dilakukan proses selanjutnya. Sumber daya yang dialokasikan terdiri dari: 1) seluruh jajaran pimpinan (Dekan sampai unit terkecil dalam struktur organisasi tata kelola Fakultas Hukum); 2) Civitas Akademika (dosen, tendik, dan mahasiswa); 3) Stakeholders eksternal (alumni, mitra, dan pengguna lulusan); 4) Anggaran, sarana, dan pasarana yang mendukung pencapaian standar. Mekanisme kontrol pencapaian standar secara umum dilakukan melalui: 1) Monev; 2) Audit; 3) Rapat rutin pelaporan kinerja pimpinan; 4) Evaluasi, revisi dan/atau peningkatan standar; 5) Menyusun rencana tindak lanjut. 25. 4. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama sumber daya manusia pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dapat diuraikan sebagai berikut: UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 84 a) Profil Dosen Kecukupan DTPT dan DTPS di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari Rasio dosen mahasiswa sebesar 1 : 26,75. Adapun kualifikasi DTPS yang berpendidikan Doktor mencapai 41,7% dari seluruh DTPS, yang akan terus meningkat seiring dengan selesainya tugas belajar dari DTPS lainnya. Jumlah dosen yang bersertifikasi telah mencapai 95,8% dari seluruh DTPS yang ada di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Persentase DTPS dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar mencapai 43,75% dari seluruh DTPS atau sebanyak 20 orang Lektor Kepala dan 1 orang Guru Besar dari 48 DTPS di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Beban kerja DT pada TS terdiri dari: 1) rasio jumlah mahasiswa Program Studi Magister Hukum sebanyak 185 terhadap jumlah DT yang berjumlah 12 orang, memiliki rasio 1 : 15,1. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa memiliki rata-rata 3,5 sks. Sedangkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan) memiliki rata-rata 9,2 sks, penelitian rata-rata 2,4 sks, PkM rata-rata 2,1 sks, dan tugas tambahan dan/atau penunjang 2,1 sks. Secara ringkas, profil dosen Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 12: Profil DT/DTPS Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Berikut di bawah ini adalah data kelebihan mengajar dosen dengan segala aktifitas dosen yang bisa dilihat di grafik dibawah ini, dimana persamaaan dan penyamarataan beban sudah dilakukan dengan sangat baik.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 85 Gambar 13: Rerata EWMP per Semester Berdasarkan bidang keahlian, maka diberi beban membimbing utama bagi yang fungsional sudah mencukupi, dimana datanya dapat dilihat pada grafik di bawah ini, sehingga mungkin tidak bisa merata karena sesuai bidang keilmuan dan jabatan fungsional: Gambar 14: Rerata Pembimbing Utama

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 86 b) Kinerja dosen Gambar 15: Recognisi DTPS Gambar 16: Produktivitas Penelitian DTPS Gambar 17: Produktivitas Penelitian DTPS 1 2 9 1 6 6 4 22 3 11 20 0 5 10 15 20 25 Internasional Nasional Wilayah 2017 2018 2019 2020 7 4 8 5 4 2 4 2 1 13 0 2 4 6 8 10 12 14 Internasional Nasional Wilayah 20172018201920202 8 14 1 23 1 - 5 10 15 20 25 Wilayah Internasional 2017 2018 2019 2020

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 87 Gambar 18: Publikasi ilmiah yang dihasilkan DTPS Gambar 19: Karya Ilmiah yang Disitasi yang sudah dihasilkan DTPS d) Tenaga Kependidikan UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. Upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kependidikan juga menjadi bagian penting bagi pengembangan Fakultas Hukum. Untuk itu, Fakultas Hukum menjalin kerjasama institusional dengan lembaga-lembaga lain dan program lain seperti pelatihan, program hibah yang berupaya meningkatkan potensi dan kualifikasi tenaga kependidikan untuk pengembangan staf. Kegiatan-kegiatan dimaksud, diantaranya adalah: Tabel 10: Program Pengembangan Tenaga Kependidikan No. Nama Nama Kegiatan Tempat & Waktu 4 2 3 1 1 2 2 4 0 1 2 3 4 5 Internasional Lokal Nasional 2017 2018 2019 2020 4 2 3 1 1 2 2 4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Internasional Lokal Nasional 2017 2018 2019 2020

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 88 1. Rosmanita 1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 2 Tahun 2015 Jakarta,12 September 2015 2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lingkungan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 21 Oktober 2015 2. Fajrina Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lingkungan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 21 Oktober 2015 3 Yusrawati Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 4 Tahun 2016 Jakarta, 2016 1. Indikator Kinerja Tambahan Indikator Kinerja Tambahan untuk Sumber Daya Manusia terdiri dari: 1) Kualifikasi DTPS yang bergelar Doktor (60%); 2) Jabatan Fungsional bergelar Guru Besar (3%); 3) Tendik yang berkualifikasi Magister (30%). Capaian kinerja tambahan sumber daya manusia: 1) DTPS yang bergelar Doktor yang terealisasi sebanyak 41,7%; 2) Jabatan Guru Besar yang terealisasi sebanyak 2,1%; 3) Tendik yang telah berkualifikasi Magister sebanyak 13,3%. 26. 6. Evaluasi Capaian Kinerja Capaian kinerja IKU sumber daya manusia yang telah terealisasi di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh: 1) DTPS yang telah bersertifikasi mencapai 93,75%; 2) DTPS yang memiliki kualifikasi jabatan akademik Asisten Ahli sebanyak 4,2%, Lektor sebanyak 52,08%, Lektor Kepala sebanyak 41,67%, dan Guru Besar sebanyak 2,1%; 3) Dosen yang telah memiliki sertifikasi profesi sebanyak 10,41%. Capaian kinerja tambahan sumber daya manusia: 1) DTPS yang bergelar Doktor yang terealisasi sebanyak 41,7%; 2) Jabatan Guru Besar yang terealisasi sebanyak 2,1%; 3) Tendik yang telah berkualifikasi Magister sebanyak 13,3%. Berdasarkan capaian IKT di atas dapat disimpulkan bahwa SDM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah memenuhi standar unggul dan akan dilanjutkan dengan program peningkatan dan pengembangan SDM. Faktor pendukung bagi tercapainya IKU dan IKT pada bidang sumber daya manusia adalah: 1) Tersedianya anggaran beasiswa untuk studi lanjut bagi DTPS; 2) Tersedianya anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk DTPS; 3) Meningkatnya kerjasama dengan berbagai mitra dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Dukungan Pimpinan terhadap pengembangan SDM dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas SDM; 5) Ketua Program Studi Hukum memberikan beban kerja dosen sesuai dengan bidang kompetensi; 6) Pimpinan memfasilitasi DTPS untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Akar masalah bagi IKU/IKT yang belum tercapai adalah: 1) perubahan kebijakan terkait kualifikasi dan syarat usulan jabatan fungsional akademik; 2) Pengelolaan anggaran yang masih tersentralisasi; 3) Jurnal Internasional terindeks di bidang hukum masih sangat terbatas; 3) Perkembangan teknologi informasi yang berubah secara cepat. Faktor penghambat ketidaktercapaian IKU/IKT adalah: 1) kemampuan berbahasa Inggris DTPS yang masih kurang; 2) Motivasi berkompetisi secara nasional dan internasional masih kurang; 3) Kemampuan DTPS dalam menggunakan teknologi informasi terkini.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 89 Rencana tindak lanjut atas pencapaian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam bidang pengembangan SDM dilakukan melalui: 1) meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris DTPS melalui berbagai program pengembangan bahasa; 2) mendorong percepatan perubahan status Universitas Malikussaleh menjadi BLU; 3) memperbanyak program peningkatan kapasitas dosen pada tingkat nasional dan internasional; 4) meningkatkan kemampuan DTPS dan Tendik menggunakan teknologi informasi terkini. 27. 7. Penjaminan Mutu SDM Penjaminan mutu SDM mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam bidang pendidikan. Penetapan Standar Mutu SDM sudah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menjadikan Visi Misi Fakultas sebagai panduan dalam menetapkan standar mutu SDM. b. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang relevan dengan standar. c. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT. d. Melakukan survey dan revisi berdasarkan hasil survey. e. Mengesahkan penetapan standar pendidikan. Pelaksanaan Standar Mutu SDM pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dilakukan sejak April 2017 sampai dengan Agustus 2020 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Rapat rutin pimpinan untuk perencanaan program kinerja DTPS dan Tendik. b. Melakukan persiapan administrasi sesuai dengan kebutuhan standar. c. Mensosialisasi standar kepada seluruh civitas akademika. d. Mempersiapkan dokumen untuk pelaksanaan standar. e. Mengikutsertakan DTPS dan Tendik pada berbagai program pengembangan kapasitas SDM. f. Memfasilitasi DTPS untuk mengikuti berbagai pertemuan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional. g. Mengirimkan DTPS dan Tendik untuk studi lanjut. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kepuasan dosen, mahasiswa dan sarana prasarana. b. Mensosialisasi hasil monitoring dan evaluasi kepada dosen c. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada pimpinan d. Melakukan audit mutu internal setiap tahunnya Pengendalian standar mutu SDM dilakukan oleh Unit Penjamian Mutu bersama dengan Gugus Jaminan Mutu. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan dilakukan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh setiap semester. Fakultas Hukum sudah melakukan berbagai langkahlangkah yaitu: a. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil monitoring dan evaluasi setiap semester. b. Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan dalan ketercapaian standar SPMI. c. Memantau secara terus menerus terhadap tindakan korektif. d. Membuat laporan setiap semester terhadap tindakan korektif. e. Membuat laporan semua tindakan dalam pengendalian standar pendidikan yang disampaikan kepada pimpinan Fakultas. 8. Kepuasan Pengguna a. Instrumen Kepuasan yang digunakan Ada 7 (tujuh) survei kepuasan pengguna di bidang sumber daya manusia yang dinilai, yaitu:1) etika; 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3) kemampuan berbahasa asing; 4)

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 90 penggunaan teknologi informasi; 5) kemampuan berkomunikasi; 6) kerjasama tim; dan 7) pengembangan diri. b. Pelaksanaan Survey Kepuasaan Pengguna Pelaksanaan survey kepuasan terhadap sumber daya manusia dilaksanakan satu semester sekali dengan melibatkan unsur dosen, tendik, mahasiswa, mitra kerjasama, Pengguna lulusan yang disurvei terdiri dari berbagai instansi, baik di pemerintahan maupun swasta. Instansi yang disurvei diantaranya: perguruan tinggi, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kantor pengacara, kejaksaan, kantor gubernur, kantor bupati/balai kota, kantor notaris, Dewan perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota, dan lain-lain. dengan cara mengisi kuesioner survey melalui akses website https://s.id/BI7go. c. Analisis Data Survey Kepuasan Pengguna Analisis data survey kepuasan pengguna dilakukan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari setiap pertanyaan serupa, sehingga respon yang berada pada posisi yang sama akan menerima secara konsisten nilai angka yang selalu sama. d. Perekaman Data Survey Kepuasan Pengguna Perekaman kepuasan hasil survey diawali dengan pengumpulan data, pemeriksaan kelengkapan data, kemudian pernyataan diidentifikasi, diklasifikasi, dan ditabulasi sesuai kategori masing-masing. e. Hasil dan Publikasi Survey Kepuasan Pengguna Hasil survey kepuasan pengguna memberikan data indeks kepuasan dosen, tendik, mahasiswa, mitra dan pengguna lulusan terhadap layanan bidang kemahasiswaan yang telah dilaksanakan. Dalam proses pembelajaran, bisa dilihat hasil survei mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di Prodi Hukum Unimal semakin hari terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa yang dapat menumbuhkan minat belajar yang tinggi. Gambar 20: Survei Kepuasan Mahasiswa 9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Capaian kinerja IKU sumber daya manusia yang telah terealisasi di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh: 1) DTPS yang telah bersertifikasi mencapai 93,75%; 2) DTPS yang memiliki kualifikasi jabatan akademik Asisten Ahli sebanyak 4,2%, Lektor sebanyak 52,08%, Lektor Kepala sebanyak 41,67%, dan Guru Besar sebanyak 2,1%; 3) Dosen yang telah memiliki sertifikasi profesi sebanyak 10,41%. Capaian kinerja IKT sumber daya manusia: 1) DTPS yang bergelar Doktor yang terealisasi sebanyak 41,7%; 2) Jabatan Guru Besar yang terealisasi sebanyak 2,1%; 3) Tendik yang telah berkualifikasi

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 91 Magister sebanyak 13,3%. Berdasarkan capaian IKT di atas dapat disimpulkan bahwa SDM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah memenuhi standar unggul dan akan dilanjutkan dengan program peningkatan dan pengembangan SDM. Rencana tindak lanjut atas pencapaian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam bidang pengembangan SDM dilakukan melalui: 1) meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris DTPS melalui berbagai program pengembangan bahasa; 2) mendorong percepatan perubahan status Universitas Malikussaleh menjadi BLU; 3) memperbanyak program peningkatan kapasitas dosen pada tingkat nasional dan internasional; 4) meningkatkan kemampuan DTPS dan Tendik menggunakan teknologi informasi terkini.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 92 C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana 28. 1. Latar Belakang a. Latar Belakang Penetapan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan visi misi dan mencapai target dan sasaran mengacu kepada standar Universitas Malikussaleh yang berlaku. Standar yang berhubungan dengan keuangan, sarana, dan prasarana mencakup aspek perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban biaya operasional tridharma serta investasi. b. Tujuan Penetapan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana Tujuan penetapan standar keuangan, sarana, dan prasarana adalah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh termasuk untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik. Selain itu, penyusunan baseline data dilakukan dalam rangka penataan sarpras serta sebagai dokumen pendukung dalam rangka adanya kebutuhan pendataan internal Universitas Malikussaleh. c. Rasional Penetapan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana Rasional penetapan standar terkait keuangan, sarana, dan prasarana adalah untuk menunjang keberadaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sehingga mampu menjadi Fakultas Hukum yang unggul sesuai dengan VMTS Fakultas Hukum. d. Mekanisme Penetapan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana Mekanisme penetapan Standar terkait keuangan, sarana, dan prasarana adalah melalui prosedur yang telah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu: 1) VMTS adalah rujukan utama dalam merancang Standar; 2) Inventarisasi dan Integrasi seluruh peraturan perundangundangan yang terkait; 3) Melakukan pertemuan dan diskusi secara rutin dengan seluruh civitas akademika dan stakeholders eksternal; 4) Analisis seluruh data, informasi dan masukan; 5) Perumusan draft awal Standar; 6) Uji Publik dan Sosialisasi Standar; 7) Revisi draft awal Standar; 8) Finalisasi Standar; 9) Pembahasan Senat dan Pengesahan Standar; dan 10) Pemberlakuan Standar. 29. 2. Kebijakan Ada beberapa kebijakan terkait dengan pengelolaan barang milik negara, diantaranya: 1. PMK No. 119/PMK.02/2020 Tentang Biaya Masukan Anggaran 2021; 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; 3. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 73/ PMK.05/ 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja; 4. Permenristekdikti No. 90 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara; 5. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6. Standar Keuangan terdiri dari Standar Pembiayaan Pembelajaran (FH/SPMI/STD/1.8/01), Standar Pembiayaan Penelitian (FH/SPMI/STD/2.8/01), dan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (FH/SPMI/STD/3.8/01); Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Nomor: FH/SPMI/STD/1.6/01; Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Nomor: FH/SPMI/STD/2.6/01; Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: FH/SPMI/STD/3.6/01. 30. 3. Standar dan Strategi Pencapaian Standar Strategi pencapaian standar Keuangan, Sarana dan Prasarana dilaksanakan melalui: 1) sosialisasi standar; 2) penyusunan rencana kerja; 3) melengkapai dokumen mutu dan standar

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 93 operasional prosedur; 4) evaluasi; 5) mewajibkan semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap pencapaian standar keuangan, sarana dan prasarana; 6) mengalokasikan anggaran untuk pencapaian standar; 7) melakukan perbaikan terhadap pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi; 8) memperluas jaringan kerjasama dan kemitraan; 9) publikasi mutu yang telah dicapai untuk mempermudah akses bagi stakeholders. Sistem alokasi dana pada Fakultas Hukum telah mengacu pada asas akuntabilitas, transparan dan efisiensi. Pengelolaan dana juga telah menganut prinsip partisipatif, dimulai dari proses perencanaan yang melibatkan keseluruhan elemen yang ada. Dana yang digunakan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). Alokasi dana PNBP ini keseluruhannya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Malikussaleh SKUM Fakultas Hukum. Prinsip ini digunakan walau status Universitas Malikussaleh (Unimal) masih Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat pentingnya setiap SKUM bisa mandiri dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dibawah pengawasan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di tingkat Universitas. Standar dan Strategi pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan maupun penunjang pendidikan dilakukan dengan cara: 1) Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan FH Unimal, dan terus dilaporkan kebutuhan tersebut kepada pihak universitas; 2) Terus berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyeimbangkan kemajuan teknologi yang ada dengan terus melakukan pelatihan untuk tenaga kependidikan (Tendik) FH Unimal; 3) Strategi pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan terus menerus sesuai kapasitas kegunaan barang dan terus memantau pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada; 4) Penilaian terhadap sarana dan prasarana terus dilakukan guna penilaian kelayakan penghapusan sesuai aturan yang berlaku. Sumber daya yang dialokasikan terdiri dari: 1) seluruh jajaran pimpinan (Dekan sampai unit terkecil dalam struktur organisasi tata kelola Fakultas Hukum); 2) Civitas Akademika (dosen, tendik, dan mahasiswa); 3) Stakeholders eksternal (alumni, mitra, dan pengguna lulusan); 4) Anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung pencapaian standar. Mekanisme kontrol pencapaian standar secara umum dilakukan melalui: 1) Monev; 2) Audit; 3) Rapat rutin pelaporan kinerja pimpinan; 4) Evaluasi, revisi dan/atau peningkatan standar; 5) Menyusun rencana tindak lanjut. 31. 4. Indikator Kinerja Utama Pada bagian ini akan diuraikan tentang indikator kinerja utama bidang keuangan, sarana dan prasarana yang akan disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: a) Keuangan Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Darana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 94 Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. Gambar 21: Alokasi Anggaran untuk UPPS Gambar 22: Alokasi Anggaran untuk Fakultas Hukum b) Sarana dan Prasarana UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 27.186.536.683,0 871.500.000,0 56.000.000,0 990.231.351,0 5.000.000.000,0 19.231.000.000,0 27.066.899.712,0 651.293.000,0 48.900.000,0 1.048.480.254,0 5.000.000.000,0 19.231.000.000,0 27.776.239.309,0 843.825.000,0 77.000.000,0 1.164.978.060,0 5.000.000.000,0 19.231.000.000,0 - 10.000.000.000,0 20.000.000.000,0 30.000.000.000,0Biaya Operasional Pendidikan Biaya Penelitian Biaya PkM Biaya Investasi SDM Biaya Investasi Sarana Biaya Investasi Prasarana 1 2 3 4 5 6 2020 2019 2018 27.186.536.683 871.500.000 56.000.000 990.231.351 5.000.000.000 19.231.000.000 27.066.899.712 651.293.000 48.900.000 1.048.480.254 5.000.000.000 19.231.000.000 27.776.239.309 843.825.000 77.000.000 1.164.978.060 5.000.000.000 19.231.000.000 - 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000Biaya Operasional Pendidikan Biaya Penelitian Biaya PkM Biaya Investasi SDM Biaya Investasi Sarana Biaya Investasi Prasarana 1 2 3 4 5 6 2020 2019 2018

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 95 Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki dan dikelola Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh selama ini dapat dilihat dari data dibawah ini: Tabel 11: Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sarana No . Jenis Prasarana Penunjang Ju ml ah Un it Total Luas (m2 ) Kepemilika n Kondisi Unit Pengelola SD SW Tera wat Tidak Tera wat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Lapangan Sepak Bola 1 220 m2 Rektorat 2 Gelanggang Olah Raga 1 512 m2 Rektorat 3 Lapangan Tenis 1 3.185 m2 Rektorat 4 Lapangan Bulutangkis 1 - Rektorat 5 Lapangan Volley 1 2.187 m2 Rektorat 6 Gedung Pertemuan 1 120 m2 Rektorat 7 Kolam Renang 1 688 m2 Rektorat 8 Aula Sutan Malikussaleh 1 1.216 m2 Rektorat 9 Aula Meurah Silue 1 230 m2 Rektorat 10 Aula ACC Uteunkot Cunda 1 1.008 m2 Rektorat 11 Sekretariat BEM 1 24 m2 PS Ilmu Hukum 12 Sekretariat LDF 1 12 m2 PS Ilmu Hukum 13 Koperasi /Fotocopy 1 12,5 m2 PS Ilmu Hukum 14 Kantin 1 24 m2 PS Ilmu Hukum 15 Mushalla 1 21,6 m2 PS Ilmu Hukum 16 Gudang 4 9 m2 PS Ilmu Hukum 17 Kamar Mandi/Toilet 4 6,25 m2 PS Ilmu Hukum c) Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki dan dikelola Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh selama ini dapat dilihat dari data dibawah ini:

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 96 Tabel 12: Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Prasarana N o Nama Laboratorium Jenis Peralatan Utama Juml ah Unit Kepemilika n Kondisi Rata-rata Waktu Penggun aan (jam/ming gu) SD SW Tera wat Tidak Terawat (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Laboratorium Hukum Baju toga 3 6 jam/ minggu Baju Jas 2 6 jam/ minggu Baju Rohaniawan 1 6 jam/ minggu Palu Sidang 2 6 jam/ minggu Personal Komputer 1 6 jam/ minggu Printer 1 6 jam/ minggu 2. Laboratorium Komputer Personal Computer 35 6 jam/ minggu Infocus 2 6 jam/ minggu Air Conditioner 2 6 jam/ minggu Meja Komputer 40 6 jam/ minggu Kursi Kuliah 40 6 jam/ minggu 3. Ruang Video Conference (Vicon)* Rak Peralatan 1 6 jam/ minggu Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 6 jam/ minggu Pesawat Telephone 1 6 jam/ minggu Personal Computer 3 6 jam/ minggu Printer 1 6 jam/ minggu Scanner 1 6 jam/ minggu Server 1 6 jam/ minggu

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 97 Router 1 6 jam/ minggu Hub 1 6 jam/ minggu Kursi Kuliah 60 6 jam/ minggu Overhead Projector 1 6 jam/ minggu Televisi 1 6 jam/ minggu Loudspeaker 1 6 jam/ minggu Video Monitor 1 6 jam/ minggu Layar Film 1 6 jam/ minggu 2. Indikator Kinerja Tambahan Indikator kinerja tambahan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah indikator keuangan, sarana dan prasarana lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, UPPS dan Fakultas untuk melampaui SN-DIKTI. Indikator Kinerja Tambahan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh terdiri dari: 1) Jumlah dana operasional (tridharma per mahasiswa per tahun); 2) persentase pendapatan dari hibah nasional; 3) persentase pendapatan dari hibah internasional; 4) tersedianya gedung mootcourt. 3. Evaluasi Capaian Kinerja Capaian kinerja pada bidang keuangan pembelajaran: 1) Pencatatan biaya dilakukan sesuai standar perundang-undangan telah dilakukan secara baik dan diaudit dengan nilai A (80,47) – Sangat Baik; 2) Menyusun kebutuhan dan penggunaan anggaran secara akuntabel dan transparan; 3) Melakukan evaluasi ketercapaian satuan biaya setiap akhir tahun anggaran. Capaian kinerja pada bidang keuangan penelitian penggunaan dana penelitian dan PkM mencapai 100%. Kapasitas ruang kelas maksimal 40 orang perkelas dan rasio per orang 1 m2 . Ketersediaan pusat dokumentasi hukum dengan kapasitas 50 mahasiswa. Ruang pimpinan minimal 24 m2 per orang. Ruang dosen minimal 4 m2 per orang. Ruang unit kegiatan mahasiswa 16 m2 per unit. Faktor pendukung bagi tercapainya IKU dan IKT pada bidang keuangan, sarana, dan prasarana adalah: 1) penambahan biaya operasional pembelajaran, tridharma, pendidikan dosen, penelitian dan PkM, investasi sarana dan prasarana, serta perolehan dana kerjasama dengan mitra; 2) bertambahnya anggaran hibah dari mitra kerjasama internasional; 3) bertambahnya hibah sarana prasana dari Exxon Mobile, Perta Gas Arun, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, dan beberapa lembaga perbankan di lingkungan Provinsi Aceh. Akar masalah bagi IKU/IKT yang belum tercapai adalah: 1) Sistem pengelolaan keuangan yang bersifat sentralisasi disebabkan status Universitas Malikussaleh sebagai Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Jumlah program studi di Fakultas Hukum hanya dua program studi, sehingga membatasi penerimaan pendapatan dari mahasiswa. Faktor penghambat ketidaktercapaian IKU/IKT adalah: 1) belum tersosialisasinya secara maksimal Indikator Kinerja Utama dan Tambahan di kalangan civitas akademika; 2) belum maksimalnya fungsi

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 98 unit bantuan hukum bagi masyarakat umum, sehingga mengurangi potensi pendapatan bagi program studi. Rencana tindak lanjut atas pencapaian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam bidang keuangan: 1) meningkatkan program dan kegiatan untuk memperoleh hibah nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, pengabdian, dan PkM; 2) meningkatkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 3) meningkatkan kerjasama dengan mitra pada tingkat nasional dan internasional; 4) rencana pembangunan gedung dekanat. 4. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pencapaian Standar Mutu keuangan mencapai 79,73%, sarana dan prasarana adalah 80,97%, yang terdiri dari pencapaian IKU sebesar 45,97% dan IKT sebesar 35%. Penjaminan mutu keuangan, sarana, dan prasarana Fakultas Hukum telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui yang mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam bidang pendidikan. Penetapan Standar keuangan, sarana, dan prasarana di Fakultas Hukum sudah dimulai pada April 2017 melalui SK Dekan Nomor 080/UN45.5/KPT/2017, kemudian dilakukan revisi pada Juni 2020 berdasarkan SK Dekan Nomor 148/UN45.5/KPT/2020. Dalam penetapan standar mutu keuangan, sarana dan prasarana sudah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menjadikan Visi Misi Prodi sebagai panduan dalam menetapkan standar. b. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang relevan dengan standar. c. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT. d. Melakukan survey untuk perbaikan. e. Mengesahkan penetapan standar pendidikan. Pelaksanaan Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Rapat rutin evaluasi proses pembelajaran sebanyak 3 kali, yaitu rapat persiapan dan evaluasi proses pembelajaran di awal semester, pertengahan semester dan akhir semester. b. Melakukan persiapan administrasi sesuai dengan kebutuhan standar. c. Mensosialisasi standar kepada seluruh civitas akademika. d. Mempersiapkan dokumen untuk pelaksanaan standar. e. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana sudah dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kepuasan dosen, mahasiswa dan sarana prasarana. b. Mensosialisasi hasil monitoring dan evaluasi kepada dosen c. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada pimpinan d. Melakukan audit mutu internal setiap tahunnya Pengendalian standar mutu keuangan, sarana dan prasarana dilakukan oleh Unit Penjamian Mutu bersama dengan Gugus Jaminan Mutu. Pengendalian pelaksanaan standar mutu keuangan, sarana dan prasarana dilakukan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh setiap semester. Fakultas Hukum sudah melakukan berbagai langkah-langkah yaitu: a. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil monitoring dan evaluasi setiap semester. b. Mengabdi tindakan korektif terhadap penyimpangan dalan ketercapaian standar SPMI. c. Memantau secara terus menerus terhadap tindakan korektif. d. Membuat laporan setiap semester terhadap tindakan korektif. e. Membuat laporan semua tindakan dalam pengendalian standar keuangan, sarana dan prasarana yang disampaikan kepada pimpinan Fakultas.

Laporan Evaluasi Diri (Magister Hukum) | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 99 Peningkatan Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana sudah dilakukan Fakultas Hukum dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: Sistem informasi yang ada pada Fakultas Hukum dilakukan terintegrasi dengan rancangan pengembangan sistem informasi yang ada di tingkat Universitas Malikussaleh. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan untuk proses pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Sistem Informasi Akademik (SIA) – http://sia.unimal.ac.id. 2) Portal Akademik untuk Mahasiswa dan Dosen – http://portal.unimal.ac.id; 3) Uang Kuliah Tunggal (UKT) – http://ukt.unimal.ac.id; 4) E-Learning – http://elearning.unimal.ac.id.; 5) Sistem Informasi Perpustakaan (SIprus) – http://lib.unimal.ac.id; 6) Sistem Registrasi Mahasiswa (SIREG) – http://sireg.unimal.ac.id; 7) Sistem Informasi Pembayaran (SIP) – http://spp.unimal.ac.id; 8) Sistem E-Jurnal Unimal (e-journal) – http://ojs.unimal.ac.id; 9) Sistem Repository – http://repository.unimal.ac.id; 10) Sistem Survei Bidang Akademik – https://survei.unimal.ac.id/ 8. Kepuasan Pengguna a. Instrumen Kepuasan yang digunakan Ada 7 (tujuh) survei kepuasan pengguna bidang keuangan, sarana dan prasarana yang dinilai, yaitu: 1) Aspek keuangan; 2) Aspek Sapras ruang kuliah; 3) Aspek sapras ruang dosen; dan 4) aspek sapras ruang penelitian dan PkM; 5) Aspek pembelajaran; 6) ketersediaan sistem informasi akademik dan e-library; 7) Aspek penunjang. j. Pelaksanaan Survey Kepuasaan Pengguna Pelaksanaan survey kepuasan terhadap layanan keuangan, sarana, dan prasarana dilaksanakan satu semester sekali dengan melibatkan unsur dosen, tendik, mahasiswa, mitra Kerjasama. Survey dilakukan melalui pengisian kuesioner survey yang dapat diakses pada website https://s.id/BI7go. k. Analisis Data Survey Kepuasan Pengguna Analisis data survey kepuasan pengguna dilakukan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari setiap pertanyaan serupa, sehingga respon yang berada pada posisi yang sama akan menerima secara konsisten nilai angka yang selalu sama. l. Perekaman Data Survey Kepuasan Pengguna Perekaman kepuasan hasil survey diawali dengan pengumpulan data, pemeriksaan kelengkapan data, kemudian pernyataan diidentifikasi, diklasifikasi, dan ditabulasi sesuai kategori masing-masing. m. Hasil dan Publikasi Survey Kepuasan Pengguna Hasil survey kepuasan pengguna memberikan data indeks kepuasan dosen, tendik, mahasiswa, mitra dan pengguna lulusan terhadap layanan bidang kemahasiswaan yang telah dilaksanakan. 9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut Pemosisian hasil evaluasi ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana (IKU + IKT) rata-rata sebesar 79,73%, Standar Mutu Pembiayaan Pendidikan rata-rata sebesar 51,61%, Standar Mutu Pembiayaan Penelitian rata-rata sebesar 1%, Standar Mutu Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat rata-rata 0,11%, Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan ratarata sebesar 100%, Standar Mutu Pengelolaan Penelitian rata-rata sebesar 100%, Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat rata-rata 100%; Standar Sarana Prasarana Pendidikan rata-rata 90%; Standar Mutu Sarana Prasarana Penelitian rata-rata sebesar 85%, Standar Mutu Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat rata-rata 85%.