Indikator Penilaian Inovasi Daerah Sesarengan NyusRUP SiRUP Tahun 2020

7.
JEJARING INOVASI

DATA DUKUNG INOVASI
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB.

WONOGIRI
INDIKATOR 7 : JEJARING INOVASI

8.
REPLIKASI

9.
PEDOMAN TEKNIS

SiRUP 2.3 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN APLIKASI

SISTEM INFORMASI RENCANA
UMUM PENGADAAN (SiRUP)

1

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Bab IV

Pasal 18 Ayat (8) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
menyatakan bahwa, "Hasil Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)".
Rencana Umum Pengadaan merupakan dasar untuk memulai
suatu Pengadaan Barang/Jasa.

Lebih jelasnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah
daftar rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah.
Melalui RUP inilah disusun setiap proyek pemerintahan yang
semestinya menekankan pada prinsip kebutuhan.

Sebelum RUP dilaksanakan, sumber dana untuk rencana
pengadaan bersumber dari APBN / APBD sendiri yang berguna
menyukseskan pembangunan negara atau daerah di seluruh
Indonesia. Atau, dibiayai berdasarkan kerjasama Kementerian /
Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya
(K/L/D/I) secara pembiayaan bersama.

RUP ini nantinya akan mempengaruhi keputusan kapan
akan mulai dilakukan proses lelang (tender) Pengadaan
Barang/Jasa. Tujuan dari proses Pengadaan Barang/Jasa
sendiri adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional
secara merata, adil dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang
menjadi indikator keberhasilan pencapaian kebutuhan dalam
Pengadaan Barang/Jasa adalah dengan memperhatikan Value
For Money. Yang dimaksud Value For Money atau VFM yaitu
tidak lagi mengejar persaingan mencari harga termurah. Namun
kombinasi antara harga dan kualitas harus seimbang yang
mana harga harus mencerminkan kualitas barang ataupun jasa.

Merujuk pada Perpres tersebut, Pemerintah diwajibkan
untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas.

2

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah proses
perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan,
penetapan barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal
Pengadaan Barang/Jasa, anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola atau
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan
sendiri oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah,
Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah diterbitkan LKPP dalam Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Dasar Hukum Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah adalah :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1372);

3

Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan
oleh Kepala LKPP pada tanggal 8 Juni 2018 dan diundangkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760
oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI
pada tanggal 8 Juni 2018 di Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya
disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan
dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan
RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah.

Aplikasi SiRUP ini juga tertuang dalam Perpres Nomor 16
Tahun 2018 perihal Pengumuman RUP, berikut poin-poin pada
pasal 22 ayat 2 tersebut :
1. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
2. Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
3. Pengumuman RUP melalui SiRUP dapat ditambahkan dalam
situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar,
dan/atau media lainnya.
4. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat
perubahan / revisi paket pengadaan atau Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).
5. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat
perubahan / revisi paket pengadaan atau daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

4

RUP disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
(PA) dan paling kurang berisi antara lain Nama dan alamat PA,
Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan,
perkiraan besaran penggunaan biaya. Dalam hal ini aplikasi
SiRUP mempermudah pihak Pengguna Anggaran (PA) ataupun
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengumumkan RUP-
nya.

Demikian sudah jelas bahwa dasar untuk memulai
pengadaan barang adalah rencana kerja / perencanaan
kebutuhan dan setelah adanya kebutuhan yang telah
teridentifikasi, barulah dapat dilaksanakan proses Pengadaan
Barang oleh suatu Daerah.

Untuk mencapai tujuan seperti yang tertulis dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Bab IV Pasal 18 Ayat
(8) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai salah
satu dari bagian pelayanan publik yang memiliki tugas pokok
dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang
pengadaan barang / jasa yang meliputi pengelolaan pengadaan
barang / jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa mengelola
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP),
mengadakan infrastruktur pendukung akses terhadap aplikasi
SiRUP dan melakukan pembinaan pengimplementasian aplikasi
SiRUP.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun
dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

5

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah sebagai panduan

bagi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri dalam melakukan pengelolaan Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Tujuan Petunjuk Teknis adalah untuk:
1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau

langkah-langkah pengelolaan SiRUP pada Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri dalam rangka Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang
berperan dalam pengelolaan SiRUP pada Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri dalam rangka Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

C. DASAR PEMBENTUKAN PETUNJUK TEKNIS
Dasar Hukum Pembentukan Petunjuk Teknis

Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP) adalah :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
2. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6

D. PELAKSANA
Ada dua pihak yang mengelola aplikasi SiRUP antara

yaitu :
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE).
c. Fungsional Pranata Komputer.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) Republik Indonesia terdiri dari :
a. Deputi Bidang Monitoring. Evaluasi dan Pengembangan

Sistem Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan
pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi, dan
memberikan masukan atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tahun sebelumnya untuk
menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan
anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem
informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
elektronik (Electronic Procurement).
b. Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
Pengadaan yang bertugas menyiapkan rumusan
kebijakan dan menyusun pedoman dalam rangka
perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
c. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik yang mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dan
pengelolaan serta pembinaan layanan pengadaan secara
elektronik.

E. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengelolaan Aplikasi Sistem

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri dalam rangka Perencanaan Pengadaan

7

Barang/Jasa Pemerintah meliputi kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan Layanan Pembinaan terkait Rencana
Umum Pengadaan, Layanan Pendampingan Penginputan RUP,
Layanan Pembuatan Akun Pengguna Anggaran (PA) pada
Aplikasi, Pengelolaan Infrastruktur Akses Data, Troubleshooting
Aplikasi dan Monitoring Penginputan RUP pada SiRUP sesuai
RKA / DPA masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri.

F. MANFAAT SiRUP
Manfaat dari sistem ini adalah:

1. Mampu membuat sistem pengelolaan Rencana Umum
Pengadaan secara terstruktur dan rapi.

2. Mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan
RUP dan SPSE.

3. Dari unsur perencanaan, SiRUP merupakan indikator
yang dapat menentukan kapan dimulai dan selesainya
proses pengadaan.

4. SiRUP menjadi unsur pengendalian dalam proses pengadaan
barang/jasa.

5. SiRUP berguna dalam melakukan Manajemen Pengadaan
(Riset Pasar, Reminder Time Scheduling).

6. SiRUP merupakan Sumber Informasi Bisnis prospek (peluang
usaha) bagi penyedia.

7. SiRUP mendukung UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

8. SiRUP mendukung INPRES Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

9. SiRUP mendukung INPRES Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Percepatan Pelaksanaan PBJP.

10. SiRUP mendukung Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

11. SiRUP mendukung Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

8

G. PERANGKAT SiRUP
Perangkat pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana

Umum Pengadaan (SiRUP) terdiri dari 6 (enam) unit PC untuk
Layanan Pendampingan Penginputan RUP, 2 (dua) Unit Laptop
Lenovo Ideapad 330 untuk Layanan Pembuatan Akun dan
Layanan Pembinaan (Training), 1 (satu) unit printer Epson L360
dan 1 (satu) unit Router untuk Koneksi Internet dan Jaringan
Hotspot.

Gambar 1. 6 (enam) unit PC untuk Layanan Pendampingan
Penginputan RUP

9

Gambar 2. 2 (dua) Unit Laptop Lenovo Ideapad 330

Gambar 3. 1 (satu) unit printer Epson L360

Gambar 4. 1 (satu) unit Router

10

H. JARINGAN SiRUP
Aplikasi SiRUP dapat diakses secara online dengan

dengan server yang terintegrasi langsung dengan server SiRUP
yang berada di Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Jaringan
yang digunakan menggunakan hotspot LPSE.
I. LOKASI PENGELOLAAN SiRUP

Pendampingan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dilayani di ruang LPSE pada
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri beralamat di Jl. Kabupaten No. 4-6
Wonogiri.

11

BAB II
MANAJEMEN DATA
A. SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya
disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan
dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan
RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah.
SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau
alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk
mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga
memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung
Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna langsung
mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan
alamat : sirup.lkpp.go.id.

Gambar 5. Tampilan Aplikasi SiRUP pada sirup.lkpp.go.id

12

Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 22 Ayat (3) yang
menyatakan pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Ayat
(4) yang menyatakan pengumuman melalui SiRUP dapat
ditambahkan dalam situs web Kementrian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk
masyarakat, surat kabar dan/ atau media lainnya maka seluruh
unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
dihimbau untuk melakukan penginputan RUP melalui aplikasi
SiRUP.

Instruksi Presiden Nomor 2 dalam Inpres Nomor I Tahun
2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah juga menginstruksikan agar menyelesaikan RUP
Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhimya Tahun
Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
barang/ jasa Pemerintah.

Aplikasi SiRUP memiliki beberapa tipe pengguna dengan
pembagian kewenangan yang diberikan kepada masing-masing
pengguna yang terdiri dari :
1. Admin PPE, memiliki kewenangan yaitu :

a. Kelola OPD
b. Kelola Pengguna Anggaran (PA)
c. Upload Data Integrasi
d. Tarik Data Integrasi
e. Upload File RKA-D
f. Cetak Rekap Paket RUP
2. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA / KPA),
memiliki kewenangan yaitu :
a. Verifikasi Akun PPK
b. Kelola Program / Kegiatan / Objek Akun / Rincian Objek

Akun (PKOR)
c. Delegasi Kegiatan / Objek Akun / Rincian Objek Akun

(KOR) ke PPK
d. Kelola Admin RUP

13

e. Pembatalan Final Draft Paket
f. Pengumuman Paket RUP
g. Revisi Paket Yang Sudah Diumumkan
h. Menyetujui / Menolak Pengajuan Inisiasi Revisi Paket

dari PPK
i. Cetak Paket RUP
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki kewenangan
yaitu :
a. Delegasi Kegiatan / Objek Akun / Rincian Objek Akun

(KOR) ke Admin RUP
b. Identifikasi Pemaketan
c. Membuat Paket Penyedia, Swakelola, dan Penyedia

Dalam Swakelola
d. Finalisasi Draft Paket
e. Ubah Paket Yang Belum Diumumkan
f. Inisiasi Revisi Paket Yang Sudah Diumumkan
4. Admin RUP, memiliki kewenangan yaitu :
a. Identifikasi Pemaketan
b. Membuat Paket Penyedia, Swakelola, dan Penyedia

Dalam Swakelola
c. Ubah Paket Yang Belum Diumumkan

B. FITUR PADA APLIKASI SiRUP
1. Fitur Bagi Admin PPE
Kelola OPD dilakukan oleh Admin PPE. Fungsi yang
dapat dilakukan di Kelola OPD adalah Tambah SKPD, Ubah
SKPD, Pemetaan SKPD dan Hapus SKPD. Pada Tambah
SKPD atau Ubah SKPD Admin PPE dapat melakukannya
dengan mengisikan atau mengganti Nama SKPD, Kode SKPD,
Checkbox Tahun Aktif SKPD dan Pilihan Badan Layanan
Umum (BLU) atau Tidak.
Selain Kelola OPD, Admin PPE juga memiliki
kewenangan mengakses fitur Kelola Pengguna dimana Admin
PPE dapat menambahkan data Pengguna Anggaran (PA) pada
setiap OPD. Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan Admin PPE
di kelola Pengguna adalah : Tambah PA, Ubah Pengguna,

14

Nonaktifkan Pengguna dan Ubah Password PA. Admin PPE
Pemerintah Daerah dapat menambah atau mendaftarkan PA
OPD yang ada di masing-masing OPD. Pada Tambah PA atau
Ubah Pengguna Admin PPE dapat mengisikan atau
mengganti Tahun Aktif OPD, lalu mengisikan pada bagian
INFORMASI AKUN dengan data Role (secara otomatis akan
terisi oleh sistem), OPD (pilih OPD yang ada di dalam
dropbox), Username (isi dengan huruf/gabungan huruf dan
angka) dan Password (isi dengan huruf/gabungan huruf dan
angka/spesial karakter) beserta Konfirmasi Passwordnya.
Sedangkan pada bagian DETAIL INFORMASI Admin PPE
dapat mengisikan atau mengganti Nama PA, Jabatan PA,
Alamat Kantor PA, Status Pengguna (pilih
PNS/nonPNS/TNI/Polri, NIP PA, Nomor Telepon PA, alamat
email PA dan No. SK (No Surat Keputusan) Pengangkatan
menjadi PA dari Kepala Daerah.

Fitur lainnya bagi Admin PPE adalah Upload Data
Integrasi. Admin PPE dapat melakukan upload data RUP
yang berupa file .json. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah
Daerah yang aplikasi keuangannya sudah berintegrasi
dengan aplikasi SiRUP. Upload data integrasi ini dilakukan
apabila ada perubahan di aplikasi keuangan daerah dan web
service yang digunakan tidak menyala saat proses penarikan
otomatis oleh aplikasi SiRUP.

Admin PPE dari Pemerintah Daerah yang sudah
berintegrasi dapat melakukan Tarik Data Integrasi dimana
penarikan data paket RUP yang terdapat di aplikasi RUP
lokal yang sudah didaftarkan di SiRUP.

Pada Fitur Rencana Kerja Anggaran, Admin PPE
dapat mengupload File Anggaran dengan menggunakan hasil
unduh / download dari aplikasi keuangan daerah yang ada
di BPKD, satu file untuk satu Pemerintah Daerah.

Fitur yang terakhir pada user Admin PPE adalah
Cetak Paket . PPE dapat melakukan cetak rekap paket RUP
untuk masing-masing OPD ataupun rekap keseluruhan OPD
yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri

15

masing- masing. Berikut tahapan untuk cetak rekap paket
RUP oleh Admin PPE : Klik menu Unduh, lalu pilih tab menu
Paket RUP. Selanjutnya akan tampil halaman UNDUH
BERKAS PDF PAKET RUP. Pilih Satuan Kerja yang data
RUPnya ingin dicetak. Kemudian klik tombol Buat Ulang
Berkas. Tunggu sampai progress mencapai 100% dan
muncul simbol PDF, lalu klik simbol tersebut.

2. Fitur Bagi Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
(PA / KPA)
Kelola OPD dilakukan oleh Admin PPE. Fungsi yang
dapat dilakukan di Kelola OPD adalah Tambah SKPD, Ubah
SKPD, Pemetaan SKPD dan Hapus SKPD. Pada Tambah
SKPD atau Ubah SKPD Admin PPE dapat melakukannya
dengan mengisikan atau mengganti Nama SKPD, Kode SKPD,
Checkbox Tahun Aktif SKPD dan Pilihan Badan Layanan
Umum (BLU) atau Tidak.
Verifikasi Akun PPK merupakan salah satu fitur yang
dimiliki oleh akun PA/KPA. Setelah PPK berhasil login
pertama kali ke dalam aplikasi SiRUP dan mengisi formulir
UPDATE DATA PPK, PA/KPA harus memverifikasi data PPK
tersebut benar merupakan PPK yang ada di OPDnya.
Langkah verifikasi dilakukan dengan langkah Klik Menu
Kelola Data, lalu pilih Kelola Pengguna. Setelah tampil
daftar pengguna, klik Verifikasi Pengguna atau Simbol
Centang yang ada di kolom Actions. Bila berhasil kemudian
akan muncul notifikasi PPK berhasil diverifikasi di bagian
atas halaman.
Fitur Kelola Program / Kegiatan / Objek Akun /
Rincian Objek Akun (PKOR) dapat dilakukan oleh PA/KPA
pada Menu Kelola Data, Sub Menu Kelola Anggaran.
Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan di menu Kelola PKOR
adalah Tambah Program, Tambah Kegiatan, Tambah Objek
Akun, Tambah Rinci Objek Akun dan Menghapus PKOR
Sebagai PA/KPA dapat memilih PPK untuk proses
identifikasi pemaketan, melengkapi dokumen RUP, edit paket

16

(untuk paket yang belum diumumkan oleh PA/KPA, tambah
paket penyedia dan swakelola manual serta finalisasi draft
paket. PA/KPA dapat mendelegasikan paling tinggi dari
Kegiatan dan paling rendah di Rincian Objek Akun. Setelah
pembuatan PKOR, PA dapat melakukan pendelegasian
Kegiatan / Objek Akun / Rincian Objek Akun (KOR) Ke PPK
dengan menggunakan fitur Delegasi di setiap tahapan
tambah / edit Kegiatan, Objek Akun dan Rincian Objek
Akun.

Fitur lainnya bagi PA/KPA yaitu PA/KPA dapat
menambah atau mendaftarkan Admin RUP baru yang ada di
instansinya. Dengan mengklik menu Kelola Pengguna dan
melakukan Tambah Admin RUP. PA/KPA harus
memasukkan data admin RUP antara lain pada bagian
INFORMASI AKUN, terdiri dari inputan Role (secara otomatis
akan terisi oleh sistem), Username Admin RUP, Password (isi
dengan huruf/gabungan huruf dan angka/spesial karakter)
dan Konfirmasi Password (isi sama dengan password). Untuk
bagian DETAIL INFORMASI, terdiri dari inputan Nama Admin
RUP, Jabatan Admin RUP, Status Pengguna (pilih PNS/Non
PNS/TNI/Polri), NIP/No. KTP Admin RUP, Golongan Admin
RUP, Alamat Kantor Admin RUP, Nomor Telepon Admin RUP
dan alamat email Admin RUP.

Selain bagi PPK, Pembatalan Final Draft (FD) Paket
juga dapat dilakukan oleh PA/KPA. Fitur Pembatalan Final
Draft Paket dilakukan dengan mengklik Batalkan FD dan isi
alasan pembatalan. Pembatalan FD Paket dilakukan dalam
hal :

a. PA/KPA tidak setuju dengan Final Draft yang telah
disampaikan PPK

b. PPK ingin membatalkan Final Draft yang sudah
dikirimkan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
diamanatkan bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan
menetapkan dan mengumumkan RUP. Oleh sebab itu Fitur

17

utama yang dimiliki oleh seorang PA/KPA adalah
mengumumkan paket yang sudah difinalisasi oleh PPK.

Selain mengumumkan, PA/KPA juga memiliki fitur
Revisi Paket Yang Sudah Diumumkan. Untuk melakukan
revisi paket RUP yang sudah diumumkan dilakukan
sebagaimana langkah untuk mengubah data Paket Penyedia
ataupun Paket Swakelola. Dengan memilih Revisi Paket
Satu Ke Satu untuk paket yang telah diumumkan, PA/KPA
dapat melakukan perubahan pada data paket seperti
perubahan metode pelaksanaan, perubahan pagu,
perubahan tanggal pemilihan/tanggal pelaksanaan kegiatan
dan lain-lain serta tentunya harus mengisi alasan revisi.

PA/KPA juga memiliki fitur Menyetujui / Menolak
Pengajuan Inisiasi Revisi Paket dari PPK. Apabila klik tombol
Setuju pada inisiasi revisi satu ke satu, maka paket yang
disetujui akan tampil di daftar paket Penyedia / Swakelola
sebagai paket yang sudah diubah dengan status
terumumkan. Apabila klik tombol Tolak pada inisiasi revisi
satu ke satu, maka akan muncul Alasan Penolakan yang
harus diisi. Paket yang ditolak akan tampil di daftar paket
Penyedia/Swakelola sebagai paket sebelum inisiasi dengan
status terumumkan.

Fitur terakhir pada akun PA/KPA yaitu adalah Cetak
Paket RUP. Data RUP di SiRUP dapat dicetak oleh PA/KPA
adalah Data RUP yang ada pada instansi PA/KPA.

3. Fitur Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Akun PPK dibuat oleh Admin Agency pada Aplikasi

LPSE. Satu akun PPK terbatas hanya untuk satu
Satker/OPD. Bagi PPK yang bertindak pada dua atau lebih
Satker/OPD mengajukan pembuatan akun PPK berbeda
kepada Admin Agency. PPK dapat masuk ke dalam aplikasi
SiRUP dengan login terlebih dahulu ke dalam aplikasi SPSE
kemudian klik Menu Aplikasi E-Procurement Lainnya.
Setelah tampil Halaman http://inaproc.id/ pada bagian
Aplikasi SiRUP, klik Masuk Production.

18

Jika PPK belum terdaftar pada salah satu OPD, maka
akan tampil Formulir UPDATE DATA PPK. PPK akan diminta
untuk melengkapi data-data antara lain INFORMASI AKUN
yang terdiri dari : Role (secara otomatis akan terisi oleh
sistem), K/L/PD asal PPK, Satuan Kerja/OPD asal PPK dan
Username (secara otomatis terisi oleh sistem). Sedangkan
pada DETAIL INFORMASI terdiri dari : Nama PPK, Jabatan
PPK, Alamat Kantor PPK, Status Pengguna (pilih
PNS/Non/PNS/TNI/Polri), NIP PPK, Nomor Telepon PPK dan
e-mail PPK.

Fitur yang dimiliki oleh PPK antara lain adalah
Delegasi Kegiatan / Objek Akun / Rincian Objek Akun (KOR)
ke Admin RUP. Sama halnya seperti PA/KPA yang dapat
mendelegasikan KOR ke PPK, PPK juga dapat melakukan
delegasi kepada Admin RUP dengan langkah yang sama yaitu
dengan menggunakan fitur Delegasi di setiap tahapan
tambah / edit Kegiatan, Objek Akun dan Rincian Objek
Akun.

Fitur Identifikasi Pemaketan dapat digunakan oleh
PPK Pemerintah Daerah yang aplikasi keuangannya sudah
berintegrasi dengan aplikasi SiRUP. Proses identifikasi
pemaketan dapat dilakukan baik oleh PPK maupun Admin
RUP setelah proses pendelegasian KOR oleh PA/KPA kepada
PPK. PPK yang telah mendapatkan pendelegasian KOR dari
PA/KPA dapat melakukan identifikasi pemaketan sesuai
dengan kebutuhan.

Fitur utama yang dimiliki oleh seorang PPK adalah
Membuat Paket Penyedia, Swakelola, dan Penyedia Dalam
Swakelola. Pedoman mengenai paket Swakelola mengacu
pada Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Swakelola. Paket Penyedia yang menjadi bagian
dari Paket Swakelola, diinputkan sebagai paket Swakelola.
Sedangkan penginputan paket Penyedia didasarkan pada
Pedoman mengenai paket Penyedia mengacu Peraturan LKPP
Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

19

Langkah dalam penginputan RUP Paket Penyedia
dilakukan dengan melengkapi informasi paket dengan isian
sebagai berikut : Nama Paket, Provinsi lokasi pekerjaan,
Kabupaten/Kota lokasi pekerjaan, detail lokasi pekerjaan,
volume pekerjaan beserta satuannya (paket, unit, dll), uraian
pekerjaan sesuai dengan KAK, spesifikasi dari paket
pekerjaan sesuai dengan KAK, centang PDN jika paket
direncanakan menggunakan Produk Dalam Negeri, centang
Usaha Kecil jika paket direncanakan untuk Usaha Kecil,
centang Pra DIPA/DPA jika pemilihan penyedia dilakukan
mendahului penetapan DIPA/DPA, Pilih sumber dana, asal
dana, Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dan pagu, jika
anggaran lebih dari satu sumber dana PPK bisa klik tombol
Tambah dan total pagu akan otomatis terakumulasi, Nomor
izin tahun jamak jika paket merupakan paket tahun jamak.
Kemudian Pilih jenis pengadaan (Barang / Pekerjaan
Konstruksi / Jasa Lainnya / Jasa Konsultansi), jumlah pagu
akan otomatis terisi apabila hanya ada satu jenis pengadaan,
jika dalam satu paket ada lebih dari satu jenis pengadaan
dapat klik Tombol Tambah. PPK harus memilih rencana
metode pemilihan (Tender / Seleksi / Tender Cepat /
Pengadaan Langsung / Penunjukan Langsung / E-
Purchasing), memilih tahun dan bulan awal dan akhir
Pemanfaatan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pekerjaan serta
Pelaksanaan Pemilihan.

Sedangkan langkah dalam penginputan RUP Paket
Swakelola dilakukan dengan melengkapi informasi paket
dengan isian sebagai berikut : tipe swakelola, nama paket,
Provinsi lokasi pekerjaan, Kabupaten / Kota lokasi
pekerjaan, detail lokasi pekerjaan, volume pekerjaan beserta
satuannya (kegiatan), Deskripsi / uraian pekerjaan sesuai
dengan DPA, centang Pra DIPA/DPA jika pemilihan penyedia
dilakukan mendahului penetapan DIPA/DPA, Pilih sumber
dana, asal dana, Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dan pagu,
jika anggaran lebih dari satu sumber dana PPK dapat klik
tombol Tambah dan total pagu akan otomatis terakumulasi,

20

serta memilih tahun dan bulan awal dan akhir Pelaksanaan
Pekerjaan.

Fitur PPK selanjutya adalah Finalisasi Draft Paket.
Setelah formulir paket RUP diisi lengkap oleh PPK / Admin
RUP, maka PPK melakukan finalisasi draft paket. Fitur ini
dapat diakses pada menu RUP submenu PENYEDIA atau
SWAKELOLA. Selanjutnya tampil daftar paket Penyedia atau
paket Swakelola. Centang pada kolom FD untuk paket yang
akan difinalisasi draftnya.

Paket Penyedia atau Swakelola yang belum
diumumkan dapat diubah oleh PPK dengan cara
membatalkan Finalisasi Draft terlebih dahulu.

Untuk Paket Penyedia atau Swakelola yang sudah
diumumkan dapat diubah oleh PPK dengan cara melakukan
Inisiasi Revisi Paket Yang Sudah Diumumkan. PPK bisa
mengubah data informasi paket yang ada, akan tetapi
inisiasi tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh PA/KPA
sebelum dapat ditayangkan di SiRUP. Bila PA/KPA tidak
menyatujui maka data RUP yang ditayangkan adalah data
RUP lama sebelum PPK melakukan perubahan.

4. Fitur Bagi Admin RUP
Admin RUP adalah personel yang berperan untuk

membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam
melakukan identifikasi pemaketan RUP atau input manual
paket RUP apabila pendelegasian pekerjaan telah dilakukan
oleh PPK.

Fitur yang dimiliki oleh Admin RUP salah satunya
adalah Identifikasi Pemaketan. Sama halnya dengan Fitur
Identifikasi Pemaketan yang digunakan oleh PPK, fitur ini
hanya digunakan oleh Pemerintah Daerah yang aplikasi
keuangannya sudah berintegrasi dengan aplikasi SiRUP.
Proses identifikasi pemaketan juga dapat dilakukan oleh
Admin RUP setelah proses pendelegasian KOR oleh PPK.
Admin RUP yang telah mendapatkan pendelegasian KOR dari

21

PPK dapat melakukan identifikasi pemaketan sesuai dengan
kebutuhan.

Admin RUP bertugas membantu PPK dalam membuat
Paket Penyedia, Swakelola, dan Penyedia Dalam Swakelola.
Pedoman mengenai paket Swakelola mengacu pada
Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Swakelola. Paket Penyedia yang menjadi bagian dari Paket
Swakelola, diinputkan sebagai paket Swakelola. Sedangkan
penginputan paket Penyedia didasarkan pada Pedoman
mengenai paket Penyedia mengacu Peraturan LKPP Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia. Informasi yang harus
dilengkapi dalam pembuatan paket sebagaimana disebutkan
dalam fitur PPK.

Paket Penyedia atau Swakelola yang belum
diumumkan juga dapat diubah oleh Admin RUP dengan
sepengetahuan PPK.

C. INFRASTRUKTUR AKSES DATA
Komunikasi data antara Sub Bagian Pengelolaan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri dengan Direktorat Perencanaan Monitoring dan
Evaluasi Pengadaan LKPP RI menggunakan jaringan publik
(internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Server SiRUP berada di Direktorat Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP RI, sedangkan
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai user SiRUP
Pemerintah Daerah dan sebagai pengelola Server LPSE turut
terintegrasi dengan data SiRUP yang terpusat di LKPP RI. Data
yang disediakan oleh LKPP RI secara otomatis akan
berkomunikasi secara langsung dengan server LPSE melalui
jaringan publik (internet).

22

D. KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
Petunjuk teknis ini mengatur mengenai kebutuhan data

atau informasi dan perubahan data atau informasi yang harus
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk
memenuhi kebutuhan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka memenuhi Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
1. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data yang akan disediakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
untuk diakses pada https://sirup.lkpp.go.id/ dalam
memenuhi kebutuhan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
a. Data PA/KPA se-Kabupaten
b. Data RUP Paket Penyedia di setiap OPD
c. Data RUP Paket Swakelola di setiap OPD
d. Data RUP Paket Penyedia dalam Swakelola di setiap

OPD
e. Jumlah Pagu RUP Penyedia se-Kabupaten dan per-OPD
f. Jumlah Pagu RUP Swakelola se-Kabupaten dan per-

OPD
g. Jumlah Pagu RUP Penyedia dalam Swakelola se-

Kabupaten dan per-OPD
h. Total Pagu RUP se-Kabupaten dan per-OPD

2. Perubahan Kebutuhan Data
Perubahan kebutuhan data yang terjadi setelah Petunjuk
teknis ini dibuat, OPD masing-masing melakukan
koordinasi dengan Sub Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
serta menyepakati kamus data dan struktur baru yang
akan disampaikan. Perubahan kebutuhan data dapat terdiri
atas :

23

a. Perubahan data Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA) OPD.

b. Pendaftaran akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
OPD pada SPSE yang nantinya akan digunakan pada
SiRUP.

c. Penambahan data di luar kamus data dan struktur data
yang telah disepakati.

Selain perubahan pada huruf a, b dan c, OPD wajib
menginformasikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri melalui Sub
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE).

E. LAYANAN PENGGUNA

1. Helpdesk dan Penanganan Masalah / Troubleshooting

Untuk setiap pengguna SiRUP yang mengalami

permasalahan dalam proses penggunaan aplikasi SiRUP,

maka dapat melaporkan ke layanan Helpdesk yaitu :

a. Line Telepon : (0273) 321002

b. Whatsapp : 081226700508

c. Email : [email protected] dan

[email protected]

2. Pembaharuan Data Akun Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran (PA / KPA)
Setiap OPD yang mengalami perubahan PA/KPA wajib
memperbaharui datanya pada aplikasi SiRUP dengan
membuat surat permohonan penggantian data PA/KPA
melalui Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) dengan melampirkan Surat Keputusan
Penunjukkan sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran.

24

Surat Permohonan yang diajukan oleh OPD harus
menyebutkan data-data PA/KPA yang terdiri dari :
Nama PA/KPA
a. Nama PA/KPA
b. Jabatan PA/KPA
c. Alamat OPD
d. NIP PA/KPA
e. Pangkat / Golongan PA/KPA
f. Nomor HP PA/KPA
g. Email PA/KPA
Skema Prosedur Pembaharuan Data Akun Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA / KPA) lebih
jelasnya digambarkan pada flowchart berikut :

OPD ADMIN PPE KASUBBAG
PENGELOLAAN

LPSE

MULAI

Surat Disposisi
Permohonan

dan SK

Edit Akun
PA/KPA

Login User Email ke Pemohon
PA/KPA terkait User dan
Password

SELESAI

Gambar 6. Flowchart Prosedur Pembaharuan Data Akun PA/KPA

25

3. Penginputan, Perubahan dan Penghapusan Data RUP
Setiap OPD menginputkan data Program / Kegiatan / Objek
Akun / Rincian Objek Akun (PKOR) melalui akun PA/KPA.
Setelah didelegasikan kepada PPK, PPK boleh melakukan
pendelegasian kepada Admin RUP. PPK atau Admin RUP
kemudian dapat membuat Paket Penyedia, Swakelola dan
Penyedia dalam Swakelola sesuai dengan DPA yang sudah
ditetapkan.
Seperti halnya penginputan RUP, proses perubahan data
RUP memiliki isian yang sama, hanya saja terdapat isian
alasan perubahan yang harus diinput oleh pemilik akun
yang berwenang. Pada proses perubahan data RUP yang
belum diumumkan, PPK dapat langsung mengubahnya
tanpa persetujuan dari PA/KPA. Akan tetapi pada proses
perubahan data bagi RUP yang sudah diumumkan harus
melalui interaksi antara PA/KPA dengan PPK, dimana PPK
harus mengajukan proses inisiasi data, dan PA/KPA harus
menyetujuinya. Bila PA/KPA tidak menyetujui / menolak
inisiasi, maka RUP yang sudah diumumkan tidak akan
mengalami perubahan.
Untuk proses penghapusan RUP, hanya dapat dilakukan
oleh PPK setelah PPK membatalkan Finalisasi Draft (FD).
Skema prosedur penginputan dan perubahan data RUP
lebih jelasnya digambarkan pada flowchart berikut :

26

PA PPK ADMIN RUP

START Delegasi Keg Tidak
Input ke Admin
Program RUP?
Input Keg. &
Delegasi PPK Ya

Input Objek Delegasi Keg.
& Delegasi ke Admin
RUP
PPK
Delegasi Obj Tidak
Input RO & Akun ke
Delegasi PPK
Admin RUP?

Ya
Delegasi Obj

`RUP

Delegasi Rinci Tidak
Obj ke Admin

RUP?

Ya

Delegasi
Rinci Obj ke
Admin RUP

AB

27

PA PPK ADMIN RUP

A B

Input RUP Input RUP
Penyedia Penyedia
/Swakelola /Swakelola

Revisi Revisi
RUP ? RUP ?

Finalisasi Draft RUP

E Batalkan
Umumkan RUP Finalisasi
C Draft RUP?

Batalkan Finalisasi
Draft RUP

Hapus
RUP?
D

Hapus RUP

28

PA PPK ADMIN RUP

C C

Revisi Revisi
RUP? RUP?

Edit RUP Edit RUP
Penyedia Penyedia
/Swakelola /Swakelola

E Kirim Inisiasi
RUP
Hapus
RUP?

Batalkan
Finalisasi Draft

RUP

D

Setujui
Inisiasi?

RUP RUP
Berubah Tidak
Berubah

SELESA
I

Gambar 7. Flowchart / Alur Prosedur Penginputan Dan
Perubahan Data RUP

29

BAB III
PENGERTIAN UMUM

Dalam rangka mempermudah memahami buku pedoman
petunjuk teknis ini, dalam bab ini disampaikan beberapa pengertian
umum dan pengertian teknis terkait dengan istilah, kata-kata, nama
yang sering digunakan dalam pedoman ini. Beberapa pengertian dari
istilah dan kata-kata tersebut adalah sebagai berikut :
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

adalah salah satu Lembaga Pemerintah penting yang harus ada
dengan tugas dan tanggung jawab mengembangkan dan
merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
(PBJP), memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait
pelaksanaan tender proyek pengadaan barang/jasa pemerintah,
serta memfasilitasi sistem penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli
PBJP.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
(K/L/D/I) adalah instansi / institusi yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau
lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau
jasa.
5. Administrator Pusat Pelayanan Elektronik (Admin PPE) adalah
pengelola sistem yang level otoritasnya paling tinggi dalam
sistem aplikasi yang memiliki tugas untuk membuat satker.
6. Administrator Rencana Umum Pengadaan (Admin RUP) adalah
petugas yang berperan untuk membantu PPK dalam melakukan
identifikasi pemaketan RUP atau input manual paket RUP
apabila pendelegasian pekerjaan telah dilakukan oleh PPK.
7. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran yang berada pada OPD

30

8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat dalam bidang
pengadaan yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

9. Sistem Informasi Manajemen yaitu sistem yang dipakai oleh
organisasi / perusahaan dalam pengelolaan segala transaksi
yang berkaitan dengan fungsi manajemen. Pengelolaan transaksi
ini bisa dipakai sebagai acuan dalam proses pengambilan
keputusan.

10. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan proses kegiatan
untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan
barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung
untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

11. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah rencana yang berisi
kegiatan dan anggaran PBJ yang akan dibiayai oleh K/L/D/I
sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar
K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing).

12. Tender adalah suatu aktivitas menjual barang atau jasa (bisa
berupa paket pekerjaan) yang melibatkan penyelenggara lelang,
dan diikuti oleh beberapa vendor atau penyedia yang saling
mengadu harga penawaran satu sama lain.

13. Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa
Konsultansi yang memenuhi syarat.

14. Tender Cepat adalah metode pemilihan penyedia barang /
konstruksi / jasa lainnya dengan memanfaatkan Sistem
Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP).

15. Pengadaan Langsung adalah salah satu metode pemilihan
pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang
atau jasa tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi
menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh
Pejabat Pengadaan.

16. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia
barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia
barang jasa yang berlaku sebagai salah satu metode pengadaan
barang jasa oleh Pemerintah Indonesia.

31

17. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui
sistem katalog elektronik (E-Catalogue).

18. Value For Money (VFM) adalah tuntutan baru (transparansi serta
akuntabilitas) di dalam organisasi sector public pada saat
menjalankan segala aktivitasnya.

19. Penyedia atau disebut juga Penyedia barang/jasa pengadaan
adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultansi
/ Jasa Lainnya.

20. Swakelola dalam bidang pengadaan adalah pengadaan barang
atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau
diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi
sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain
dan atau kelompok masyarakat.

21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

22. Electronic Procurement atau E-procurement merupakan sistem
lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan
memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi
berbasis internet.

23. Jaringan publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah
maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik yang
berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas
dapat memanfaatkannya dalam bertukar informasi.

24. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan
data/informasi dari dua atau lebih alat (seperti komputer /
laptop / telepon genggam / printer / dan alat komunikasi lain)
yang terhubung dalam sebuah jaringan

25. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis
layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer.

32

26. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan computer
yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol
Suite (TCP/IP) untuk melayani milyaran pengguna di seluruh
dunia.

27. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas
komputer-komputer yang dirancang untuk dapat berbagi
sumber daya, berkomunikasi dan dapat mengakses informasi.

28. Pranata komputer yaitu pejabat fungsional komputer yang
memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan
bertanggungjawab untuk mengurus kelancaran proses sistem
informasi dan pengolahan database

29. Ketentuan adalah aturan yang mengikat sebagai pedoman,
panduandan pengendali untuk melaksanakan kegiatan.

30. Prosedur adalah urut-urutan langkah pelaksanaan/mekanisme
yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu kegiatan.

31. Persyaratan adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk
melakukan atau mengikuti suatu kegiatan. Istilah-istilah lain
yang belum disebutkan

33

BAB IV
PENUTUP
A. PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur
dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian berdasarkan
Peraturan Bupati Wonogiri dan Surat Keputusan Bupati
Wonogiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Petunjuk teknis ini.
B. PEMANTAUAN PETUNJUK TEKNIS
Petunjuk Teknis ini merupakan dokumen yang dapat
berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-
undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain.
Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh
Tim Kerja yang dibentuk oleh Deputi Bidang Monitoring.
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI dan Sub
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

34

10.
PENGELOLA INOVASI

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 233 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 67
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGARAH DAN UNSUR
PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2019

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri, maka perlu mengubah Lampiran
Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penetapan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada h u r u f a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor
67 Tahun 2019 tentang Penetapan Dewan Pengarah dan
Unsur Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Tahun 2019;

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1950 t e n t a n g Pembentukan
2. Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Ten gab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 T a h u n 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 T a h u n 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 T a h u n
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri. (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58
Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri. (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri T a h u n 2017 Nomor 102) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 84);

11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri T a h u n 2018 Nomor 104) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 103 T a h u n 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 20);

Menetapkan MEMUTUSKAN :
KESATU
Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun
KEDUA 2019 tentang Penetapan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2019, sebagaimana
t e r c a n t u m d a l a m L a m p i r a n 1 d a n 11 K e p u t u s a n B u p a t i i n i .
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal i oktober 2019

UPATl WONOGIRI,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 2 8 3 Tahun 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
WONOGIRI NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGARAH DAN UNSUR
PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK TAHUN 2019

SUSUNAN DEWAN PENGARAH

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

TAHUN 2019

NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM
1. B u p a t i Wonogiri DEWAN

2. Wakil Bupati Wonogiri Pengarah I

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Pengarah II

4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Penanggung Jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
Ketua LPSE

BUPATI WONOGIRI,
SUTOPO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 2 8 3 T a h u n 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
WONOGIRI NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGARAH DAN UNSUR
PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK TAHUN 2019

SUSUNAN UNSUR PELAKSANA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

TAHUN 2019

NO NAMA JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN
DALAM UNSUR

PELAKSANA

1. ADHITYA WAHYU WARDANA, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Koordinator
S.Sos., M.Si. Layanan Pengadaan Secara merangkap
Elektronik Bagian Pengadaan Helpdesk
Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonogiri

2. TRI MULYANI, S.T. Pranata Komputer Ahli Sekretaris
Pertama Bagian Pengadaan merangkap
Barang/Jasa Sekretariat Admin Agency
Daerah Kabupaten Wonogiri

3. HERI WAHYONO, S. Kom., Kepala Seksi Infrastruktur Admin System
M.M. Teknologi Infoiniatika Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonogiri

4. BANTAN WACONO, S.S.T Pengendali Teknologi Inforaiasi Verifikator
pada Seksi Infrastruktur
Teknologi Infoi iuatika Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonogiri

Pranata Komputer Ahli Muda

5. SARI ASMAYANI, S.Kom., M.M. Bagian Pengadaan Trainer
Barang/Jasa Sekretariat

Daerah Kabupaten Wonogiri

BUPATI WONOGIRI,
SUTOPO

11.

KETERSEDIAAN
INFORMASI LAYANAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA LAYANAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

USE

^Kabupaten Wonogiri

KABUPATEN WONOGIRI
2019

Daftar Isi 3
4
Daftar Istilah 5
1. Prosedur Permintaan Peningkatan Layanan 6
2. Prosedur Survey Pengguna
Lampiran

U S E Std.lS Pengelolaan Hub Pengguna Layanan Hal 2

Daftar Istilah

1. Pengguna adalah individu atau kelompok yang menggunakan layanan LPSE, yang terdiri
dari PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Auditor dan Penyedia.

2. Major adalah perubahan yang berdampak besar pada layanan LPSE.

LPSE Std.15 Pengelolaan Hub Pengguna Layanan Hal 3

1. Prosedur Permintaan Peningkatan Layanan

No AfctHitas Pengguna Helpdesk LPSE Kasubbag
Pengelolaan LPSE
1 Pengguna melaporkan
permintaan peningkatan
layanan ataupun perubahan
yang bersifat major kepada
Helpdesk LPSE

2 Helpdesk LPSE mencatatkan >f
permintaan dalam Form
Permintaan Peningkatan <> i
Layanan

3 Helpdesk LPSE memeriksa
apakah permintaan tersebut
major:
a. Jika "Tidak", dilanjutkan
ke SOP Pengelolaan
Permasalahan
b. Jika "Ya", lanjut ke

Ilos ni ioglKr as iK1 A*T.

4 Helpdesk LPSE menampung
permintaan dari pengguna

5 Helpdesk LPSE melaporkan ->

fnjpc ir m11 iInI Ifiri aa ao in1 Iirvpcnr p^aHusa K)

Kasubbag Pengelolaan LPSE
untuk tindaklanjut.

std.15 Pengelolaan Hub Pengguna Layanan