BUKU STANDAR PELAYANAN POLRES METRO JAKUT

KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BUKU STANDAR PELAYANAN

KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN
JAKARTA UTARA

V PRESISI.ico

2021

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

STANDAR PELAYANAN
KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA

Disusun dengan semangat pengabdian
dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

TIm Penyusun : Sarohmad, S.Kom., S.H., M.H.
Penulis Wawan Aris Sumanto
Fajar
Tata Letak Eko Bangkit S
Desain Citra

: Sarohmad, S.Kom., S.H., M.H.

: Sarohmad, S.Kom., S.H., M.H.

KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA
Jalan Yos Sudarso, 1
Jakarta Utara 14230
0821-5877-2277

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dalam rangka mewujudkan
kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara, serta dalam
rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan mewujudkan partisipasi serta kepatuhan terhadap Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka disusunlah Buku Standar Pelayanan Publik
Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara, yang digunakan sebagai pedoman tugas dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara.

Buku Standar Pelayanan Publik Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara ini disusun
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selain itu
penyusunannya juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Komponen standar pelayanan yang
disusun dalam Buku Standar Pelayanan Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara ini terdiri dari:

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (delivery service)
meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. Jangka waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk pelayanan; dan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi:

1. Dasar hukum;
2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan internal;
5. Jumlah pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
8. Evaluasi kerja pelaksana.

Semoga dengan disusunnya Buku Standar Pelayanan Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara
dapat memberikan manfaat atau kemudahan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta
Utara.

Tim Penyusun

i

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI..................................................................................................................................................ii
1. STANDAR PELAYANAN SATINTELKAM........................................................................................... 1

1.1. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SKCK MANUAL.............................................................. 2
1.2. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SKCK PADA APLIKASI SPKTKU .................................. 7
1.3. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SKCK ONLINE ............................................................. 13
1.4. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SKCK LAYAN ANTAR.................................................. 19
1.5. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT ... 25
1.6. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KERAMAIAN PADA APLIKASI SPKTKU ....................... 30
2. STANDAR PELAYANAN SPKT ......................................................................................................... 35
2.1. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN LAPORAN POLISI DAN SURAT TANDA TERIMA

LAPORAN POLISI........................................................................................................................ 36
2.2. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR

KEHILANGAN .............................................................................................................................. 41
3. STANDAR PELAYANAN SATLANTAS............................................................................................. 46

3.1. STANDAR PELAYANAN PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS ...................................... 47
4. STANDAR PELAYANAN SATRESKRIM........................................................................................... 51

4.1. STANDAR PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) ONLINE .................................................................................................. 52

5. STANDAR PELAYANAN SATRESNARKOBA.................................................................................. 56
5.1. STANDAR PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP)................................................................................................................. 57

DILENGKAPI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN.

ii

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

1. STANDAR PELAYANAN SATINTELKAM

Satuan Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat SatIntelkam, sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, bertugas
menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah serta
mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan
masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atau permohonan izin pemegang senjata api
dan penggunaan bahan peledak. Satintelkam terdiri atas:
a. Urusan Pembinaan Operasional;
b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
c. Urusan Pelayanan Administrasi; dan
d. Unit.

Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, urusan pelayanan
administrasi merupakan unsur dari SatIntelkam yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam bentuk
pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat tanda terima
pemberitahuan, surat keterangan catatan kepolisian, dan rekomendasi penggunaan senjata api. Dalam
meneyelanggarakan pelayanan publik telah ditetapkan standar pelayanan yang digunakan sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar Pelayanan dari SatIntelkam Polres Metro Jakarta Utara terdiri beberapa jenis layanan,
yaitu sebagai berikut:
a. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Penyelenggaraan Layanan SKCK yang diselenggarakan oleh SatIntelkam Polres Metro
Jakarta Utara dilakukan dengan beberapa metode layanan, yaitu:
1) Layanan SKCK manual;
2) Layanan SKCK melalui aplikasi berbasis android;
3) Layanan SKCK melalui aplikasi online berbasis website; dan
4) Layanan SKCK Layan Antar.

Pelayanan SKCK yang diselenggarakan oleh SatIntelkam Polres Metro Jakarta Utara hanya
berlaku bagi penduduk yang memiliki KTP Jakarta Utara.
b. Surat Izin dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
c. Surat Izin Keramaian.

Pada setiap jenis layanan yang diselenggarakan oleh SatIntelkam Polres Metro Jakarta Utara
memiliki standar pelayanannya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1

1.1. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SKCK (MANUAL)
a. Persyaratan

1) Fotokopi KTPJakarta Utara (dengan menunjukan
KTP asli);

2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
3) Fotokopi Akta Kelahiran;
4) Pas Foto ukuran 4 x 6

sebanyak 6 lembar
dengan latar belakang
merah

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1) Ambil Nomor Antrian pada mesin antrian;
2) Tunggu dipanggil petugas;
3) Isi Formulir;
4) Serahkan Formulir yang telah diisi lengkap dan Persyaratan kepada petugas.

2

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : Setiap Hari Kerja dari pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB

2) Waktu Layanan (Proses SKCK): 1 (satu) jam.

d. Biaya/Tarif

Biaya SKCK Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pengenaan biaya tersebut merupakan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PPajak
yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

e. Produk Pelayanan

Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dibuat
dengan kertas khusus sesuai dengan sebagaimana yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:
1) Kotak Pengaduan;
2) Telepon : 0813-8888-1997
3) WA : 0812-1010-3490
4) SMS : 0812-1010-3490
5) Datang Langsung

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

1) Mesin Antrian
2) Monitor Antrian
3) Ruang Tunggu
4) Ruang Pelayanan
5) Air Mineral
6) Hotspot/Wifi Gratis
7) Televisi
8) Pojok Baca
9) Toilet
10) Wastafel
11) Kursi Roda
12) Parkir
13) Parkir Khusus Disabilitas
14) Meja Tulis
15) Ruang Konseling
16) Ruang Laktasi
17) Area Merokok

4

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri/PNS;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan computer;
4) Mampu bekerja dalam tim

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

k. Jumlah Pelaksana

Petugas pelayanan SKCK terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

5

l. Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses
layanan dan produk layanan yang
didukung oleh petugas yang
bekompeten di bidang tugasnya
dengan perilaku pelayan yang
terampil, cepat, tepat dan santun.

Terpampang motto : “ Anda datang
saya siap melayani, kepuasan anda
adalah kebanggaan kami“.

Terpampang visi : “ Mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat
dengan cepat, tepat, berkualitas dan
bertanggungjawab sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku “.

Terpampang misi : “ Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional dan
proporsional yang didukung oleh sarana dan prasarana”.

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

1) Keamanan produk memiliki spesifikasi teknis khusus yang terdapat
dalam blangko SKCK;

2) SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dapat
terjamin keasliannya;

3) Bebas dari praktek percaaloan dan suap;
4) Terdapat loket khusus bagi penyandang disabilitas.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Dilakukan melalui pengukuran penerapan kepatuhan

terhadap standar
pelayanan yang dilakukan

secara berkala;
2) Memanfaatkan hasil
survei kepuasan

masyarakat/indeks
kepuasan masyarakat
(SKM/IKM).

6

1.2. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SKCK PADA APLIKASI
SPKTKU

a. Persyaratan

1) Fotokopi KTPJakarta Utara (dengan menunjukan
KTP asli);

2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
3) Fotokopi Akta Kelahiran;
4) Pas Foto ukuran 4 x 6

sebanyak 6 lembar
dengan latar belakang
merah

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1) Pemohon sebelum datang ke Polres terlebih dahulu mengakses alamat SKCK SPKTku melalui website
spktku.polresmetrojakut.net, kemudian melengkapi isian data yang ada di dalam aplikasi tersebut, lalu
datang ke Pelayanan SKCK Polres Metro Jakarta Utara.

2) Tiba di Polres pemohon
melakukan Verifikasi data
permohonan SKCK sesuai dengan
lingkup keperluannya ke Polres
dengan membawa persyaratan
lengkap.

3) Setelah dilakukan pengecekan di
counter, petugas akan meneliti

persyaratan pemohon,
4) Petugas meminta kode akses /

booking yang di terima pemohon
pada saat input data di Aplikasi
SKCK SPKTku yang terkirim

melalui android pemohon, apabila
pemohon belum memiliki rumus
sidik jari maka dilanjutkan dengan

pengambilan sidik jadi oleh fungsi
Reskrim (Identifikasi/Inafis);

5) Dilakukan penelitian
kesesuaian/kecocokan dokumen
persyaratan dan ada tidaknya

Catatan Kepolisian pemohon;
6) Apabila data pemohon dinyatakan
lengkap maka permohonan SKCK di Aplikasi SPKTku pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian

ternyata data belum terinput dengan benar maka pemohon di sarankan input data kembali untuk
dilengkapi.

7) Apabila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan
pihak Internal dan eksternal;

7

8) Apabila tidak diketemukan hal-hal yang meragukan dan pernohonan sudah melengkapi persyaratan
maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon yang telah diisi lengkap dan Persyaratan kepada
petugas.

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : Setiap Hari Kerja dari pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB

2) Waktu Layanan (Proses SKCK): 1 (satu) jam.

d. Biaya/Tarif

Biaya SKCK Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu

Rupiah).

Pengenaan biaya tersebut merupakan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan
Tarif PPajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

8

e. Produk Pelayanan

Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dibuat
dengan kertas khusus sesuai dengan sebagaimana yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan
Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:

1) Kotak Pengaduan;
2) Telepon : 0813-8888-1997

3) WA : 0812-1010-3490
4) SMS : 0812-1010-3490

5) Datang Langsung

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

9

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

1) Mesin Antrian
2) Monitor Antrian
3) Ruang Tunggu
4) Ruang Pelayanan
5) Air Mineral
6) Hotspot/Wifi Gratis
7) Televisi
8) Pojok Baca
9) Toilet
10) Wastafel
11) Kursi Roda
12) Parkir
13) Parkir Khusus Disabilitas
14) Meja Tulis
15) Ruang Konseling
16) Ruang Laktasi
17) Area Merokok

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri/PNS;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan komputer;
4) Mampu bekerja dalam tim

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

10

k. Jumlah Pelaksana

Petugas pelayanan SKCK terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

l. Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses
layanan dan produk layanan yang
didukung oleh petugas yang
bekompeten di bidang tugasnya
dengan perilaku pelayan yang
terampil, cepat, tepat dan santun.
Terpampang motto : “ Anda datang
saya siap melayani, kepuasan anda
adalah kebanggaan kami“.
Terpampang visi : “ Mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat dengan
cepat, tepat, berkualitas dan
bertanggungjawab sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku “.
Terpampang misi : “ Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional dan proporsional
yang didukung oleh sarana dan prasarana”.

11

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1) Keamanan produk memiliki spesifikasi teknis khusus yang terdapat
dalam blangko SKCK;

2) SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dapat
terjamin keasliannya;

3) Bebas dari praktek percaaloan dan suap;
4) Terdapat loket khusus bagi penyandang disabilitas.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Dilakukan melalui pengukuran penerapan
kepatuhan terhadap standar pelayanan yang
dilakukan secara
berkala;

2) Memanfaatkan hasil
survei kepuasan
masyarakat/indeks
kepuasan masyarakat
(SKM/IKM).

12

1.3. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SKCK ONLINE

a. Persyaratan

1) Fotokopi KTPJakarta Utara (dengan menunjukan
KTP asli);

2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
3) Fotokopi Akta Kelahiran;
4) Pas Foto ukuran 4 x 6

sebanyak 6 lembar dengan
latar belakang merah

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1) Pemohon sebelum datang ke Polres terlebih dahulu mengakses alamat SKCK Online melalui website
skck.polri.go.id, kemudian melengkapi isian data yang ada di dalam aplikasi tersebut, kemudian datang

ke Polres Metro Jakarta Utara dengan membawa persyaratan lengkap.
2) Petugas akan meneliti persyaratan pemohon;

3) Petugas meminta barcode yang
di terima pemohon pada saat
input data di Aplikasi SKCK

Online yang terkirim melalui
email pemohon, apabila
pemohon belum memiliki rumus

sidik jari maka dilanjutkan
dengan pengambilan sidik jadi

oleh fungsi Reskrim
(Identifikasi/Inafis);
4) Dilakukan penelitian

kesesuaian/kecocokan
dokumen persyaratan dan ada
tidaknya Catatan Kepolisian

pemohon;
5) Apabila data pemohon

dinyatakan lengkap maka
permohonan SKCK pemohon
akan diproses dan bila hasil

penelitian ternyata data belum
terinput dengan benar maka
pemohon di sarankan input data

kembali untuk dilengkapi;
6) Apabila ada hal-hal yang

meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal;
7) pabila tidak diketemukan hal-hal yang meragukan dan pernohonan sudah melengkapi persyaratan
maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.

13

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : Setiap Hari Kerja dari pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB

2) Waktu Layanan (Proses SKCK): 1 (satu) jam.

d. Biaya/Tarif
Biaya SKCK Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pengenaan biaya tersebut merupakan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PPajak
yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

14

e. Produk Pelayanan

Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dibuat
dengan kertas khusus sesuai dengan sebagaimana yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan
Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:

1) Kotak Pengaduan;

2) Telepon : 0813-8888-1997
3) WA : 0812-1010-3490
4) SMS : 0812-1010-3490

5) Datang Langsung

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

15

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

1) Mesin Antrian
2) Monitor Antrian
3) Ruang Tunggu
4) Ruang Pelayanan
5) Air Mineral
6) Hotspot/Wifi Gratis
7) Televisi
8) Pojok Baca
9) Toilet
10) Wastafel
11) Kursi Roda
12) Parkir
13) Parkir Khusus Disabilitas
14) Meja Tulis
15) Ruang Konseling
16) Ruang Laktasi
17) Area Merokok

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri/PNS;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan computer;
4) Mampu bekerja dalam tim

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

16

k. Jumlah Pelaksana

Petugas pelayanan SKCK terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

l. Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses
layanan dan produk layanan yang
didukung oleh petugas yang
bekompeten di bidang tugasnya
dengan perilaku pelayan yang
terampil, cepat, tepat dan santun.
Terpampang motto : “ Anda datang
saya siap melayani, kepuasan anda
adalah kebanggaan kami“.
Terpampang visi : “ Mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat
dengan cepat, tepat, berkualitas dan
bertanggungjawab sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku “.
Terpampang misi : “ Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional dan
proporsional yang didukung oleh sarana dan prasarana”.

17

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

1) Keamanan produk memiliki spesifikasi teknis khusus yang terdapat
dalam blangko SKCK;

2) SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dapat
terjamin keasliannya;

3) Bebas dari praktek percaaloan dan suap;
4) Terdapat loket khusus bagi penyandang disabilitas.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Dilakukan melalui pengukuran penerapan kepatuhan
terhadap standar

pelayanan yang
dilakukan secara
berkala;

2) Memanfaatkan hasil
survei kepuasan

masyarakat/indeks
kepuasan masyarakat
(SKM/IKM).

18

1.4. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SKCK LAYAN ANTAR

a. Persyaratan

1) Fotokopi KTPJakarta Utara (dengan menunjukan
KTP asli);

2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
3) Fotokopi Akta Kelahiran;
4) Pas Foto ukuran 4 x 6

sebanyak 6 lembar
dengan latar belakang
merah

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1) Pemohon datang ke Polres Metro Jakarta Utara dan mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan
lingkup keperluannya dengan membawa persyaratan lengkap;

2) Setelah diterima di loket, petugas akan meneliti persyaratan pemohon;
3) Petugas memberikan daftar pertanyaan dan persyaratannya kepada pemohon dan apabila pemohon
belum memiliki rumus sidik jari

maka dilanjutkan dengan
pengambilan sidik jadi oleh fungsi
Reskrim (Identifikasi/Inafis);

4) Pemohon menyerahkan kembali
daftar pentanyaan kepada
petugas

5) Dilakukan penelitian
kesesuaian/kecocokan dokumen

persyaratan dan ada tidaknya
Catatan Kepolisian pemohon;
6) Apabila berkas pemohon

dinyatakan lengkap maka
permohonan SKCK pemohon
akan diproses dan bila hasil

penelitian ternyata berkas belum
lengkap maka dikembalikan

kepada pemohon untuk
dilengkapi;
7) Apabila ada hal-hal yang

meragukan dalam hasil penelitian
maka akan dilakukan koordinasi
dengan pihak Internal dan

eksternal;
8) Apabila tidak diketemukan hal-hal yang meragukan dan pernohonan sudah melengkapi persyaratan

maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon;

19

9) Apabila pemohon memiliki keperluan yang tidak dapat ditinggalkan atau harus bekerja serta tidak dapat
menunggu dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian maka pemohon dapat
meninggalkan alamat tempat tinggal ataupun kantor dimana pemohon bekerja di wilayah Jakarta Utara
serta No Hp, kemudian nantinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian pemohon tersebut akan diantar
oleh Anggota SatIntelkam yang melaksanakan piket atau anggota yang bertempat tinggal dekat dengan
alamat pemohon atau dengan melalui Aplikasi Ojek Online yang beban biayanya di tanggung oleh
pemohon.

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : Setiap Hari Kerja dari pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
2) Waktu Layanan (Proses SKCK): 1 (satu) jam.

d. Biaya/Tarif
Biaya SKCK Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pengenaan biaya tersebut merupakan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PPajak
yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

20

e. Produk Pelayanan

Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dibuat
dengan kertas khusus sesuai dengan sebagaimana yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan
Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:

1) Kotak Pengaduan;

2) Telepon : 0813-8888-1997
3) WA : 0812-1010-3490
4) SMS : 0812-1010-3490

5) Datang Langsung

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

21

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

1) Mesin Antrian
2) Monitor Antrian
3) Ruang Tunggu
4) Ruang Pelayanan
5) Air Mineral
6) Hotspot/Wifi Gratis
7) Televisi
8) Pojok Baca
9) Toilet
10) Wastafel
11) Kursi Roda
12) Parkir
13) Parkir Khusus Disabilitas
14) Meja Tulis
15) Ruang Konseling
16) Ruang Laktasi
17) Area Merokok

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri/PNS;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan computer;
4) Mampu bekerja dalam tim

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

22

k. Jumlah Pelaksana

Petugas pelayanan SKCK terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

l. Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses
layanan dan produk layanan yang
didukung oleh petugas yang
bekompeten di bidang tugasnya
dengan perilaku pelayan yang
terampil, cepat, tepat dan santun.
Terpampang motto : “ Anda datang
saya siap melayani, kepuasan anda
adalah kebanggaan kami“.
Terpampang visi : “ Mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat
dengan cepat, tepat, berkualitas dan
bertanggungjawab sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku “.
Terpampang misi : “ Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional dan
proporsional yang didukung oleh sarana dan prasarana”.

23

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

1) Keamanan produk memiliki spesifikasi teknis khusus yang terdapat
dalam blangko SKCK;

2) SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dapat
terjamin keasliannya;

3) Bebas dari praktek percaaloan dan suap;
4) Terdapat loket khusus bagi penyandang disabilitas.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Dilakukan melalui pengukuran penerapan kepatuhan
terhadap standar

pelayanan yang
dilakukan secara
berkala;

2) Memanfaatkan hasil
survei kepuasan

masyarakat/indeks
kepuasan masyarakat
(SKM/IKM).

24

1.5. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN DAN PEMBERITAHUAN
KEGIATAN MASYARAKAT

a. Persyaratan

1) Surat Permohonan Izin dengan dilampiri:
a) Proposal Kegiatan;
b) Izin Tempat Kegiatan;
c) Izin/Rekomendasi Instansi terkait sesuai dengan subtansi kegiatan;
d) Rekomendasi dari Polsek setempat.

2) Izin Tampat Kegiatan dengan dilampiri:
a) Proposal Kegiatan;
b) Izin Tempat Kegiatan;
c) Izin/Rekomendasi dari Instansi terkait sesuai dengan subtansi kegiatan;
d) Daftar nama peserta/undangan;
e) AD/ART Organisasi/Badan Hukum;
f) Akta Pendirian organisasi/Badan Hukum;
g) Daftar Nama Pembicara dan Judul Makalah/Pembicara.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1) Pemohon mengajukan permohonan ke Polres Metro Jakarta Utara dengan melampirkan persyaratan
lengkap.

2) Petugas akan melalukan pencatatan identitas pemohon dan jenis kegiatan pemohon;
3) Bila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka permohonan izin akan diproses, namun bilamana
dari hasil penelitian ternyata
berkas dinyatakan belum PermohonanSuratIzin/ Petugasmelakukan Setelahmemenuhi

lengkap maka berkas Pemberitahuankegiatan penelitiankelengkapan persyaratanselanjutnya
persyaratan akan masyarakatditerima surat pemohon izin / berkoordinasi terkait
palinglambat7( tujuh) STTP danmemberikan pengamanandengan
dikembalikan kepada tanda bukti penerimaan Bag Ops dan Instansi
pemohon untuk dilengkapi; hari sebelum

4) Bila ada hal-hal yang
meragukan dalam hasil
penelitian, maka akan pelaksanaan. pengajuanSuratIzin/ terkait.

dilakukan koordinasi
dengan pihak eksternal dan
eksternal, akan tetapi bila

dari hasil penelitian ternyata PenyerahanSuratIzin/
tidak ditemukan hal-hal STTP kepadapemohon
palinglambat3( tiga) ProsespenertibanSurat
yang meragukan dan Pencatatandalmbuku Izin / STTP dan
persyaratan yang hari sebelum agendapenertibanSurat
dilampirkan dinyatakan pelaksanaandan Izin Keramaian / STTP. pengajuanpengesahaan
tembusandikirim / penandatanganan
lengkap, maka Surat kepadaKasatIntelkam.
Izin/Surat Pemerintahuan
akan diterbitkan sesuai

dengan yang diajukan oleh
pemohon.

25

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : Setiap Hari Kerja dari pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB.
2) Waktu Penyerahan (Proses) : Paling lambat 7 (hari) sebelum hari sebelum waktu
pelaksanaan permohonan harus telah diajukan.
Paling lambat 3 (tiga) sebelum pelaksanaan kegiatan, surat
izin yang diterbitkan akan diserahkan kepada pemohon.

d. Biaya/Tarif

TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

e. Produk Pelayanan

1) Surat Izin Kegiatan;
2) Surat Tanda Terima Pemberitahuan

26

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan
Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:

1) Kotak Pengaduan;

2) Telepon : 0813-8888-1997
3) WA : 0812-1010-3490
4) SMS : 0812-1010-3490

5) Datang Langsung

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4) Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:JUKLAP/02/II/1995, tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan

dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

1) Mesin Antrian
2) Monitor Antrian
3) Ruang Tunggu
4) Ruang Pelayanan
5) Air Mineral
6) Hotspot/Wifi Gratis
7) Televisi
8) Pojok Baca
9) Toilet
10) Wastafel
11) Kursi Roda
12) Parkir
13) Parkir Khusus Disabilitas
14) Meja Tulis
15) Ruang Konseling
16) Ruang Laktasi
17) Area Merokok

27

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri/PNS;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan computer;
4) Mampu bekerja dalam tim

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

k. Jumlah Pelaksana

Petugas pelayanan Izin dan Surat Pemberitahuan 1 (satu) personel, yaitu:

28

l. Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses
layanan dan produk layanan yang
didukung oleh petugas yang
bekompeten di bidang tugasnya
dengan perilaku pelayan yang
terampil, cepat, tepat dan santun.

Terpampang motto : “ Anda datang
saya siap melayani, kepuasan anda
adalah kebanggaan kami“.

Terpampang visi : “ Mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat
dengan cepat, tepat, berkualitas dan
bertanggungjawab sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku “.

Terpampang misi : “ Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional dan
proporsional yang didukung oleh sarana dan prasarana”.

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

1) Keamanan produk memiliki spesifikasi teknis khusus yang terdapat
dalam blangko SKCK;

2) SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dapat
terjamin keasliannya;

3) Bebas dari praktek percaaloan dan suap;
4) Terdapat loket khusus bagi penyandang disabilitas.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Dilakukan melalui pengukuran penerapan kepatuhan

terhadap standar
pelayanan yang

dilakukan secara
berkala;
2) Memanfaatkan hasil

survei kepuasan
masyarakat/indeks
kepuasan masyarakat

(SKM/IKM).

29

1.6. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KERAMAIAN PADA APLIKASI
SPKTKU

a. Persyaratan

1) Surat Permohonan Izin dengan dilampiri:
a) Proposal Kegiatan;
b) Izin Tempat Kegiatan;
c) Izin/Rekomendasi Instansi terkait sesuai dengan subtansi kegiatan;
d) Rekomendasi dari Polsek setempat.

2) Izin Tampat Kegiatan dengan dilampiri:
a) Proposal Kegiatan;
b) Izin Tempat Kegiatan;
c) Izin/Rekomendasi dari Instansi terkait sesuai dengan subtansi kegiatan;
d) Daftar nama peserta/undangan;
e) AD/ART Organisasi/Badan Hukum;
f) Akta Pendirian organisasi/Badan Hukum;
g) Daftar Nama Pembicara dan Judul Makalah/Pembicara.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1) Pemohon mengajukan permohonan ke Polres Metro Jakarta Utara melalui aplikasi SPKTKu Polres
Metro Jakarta Utara yang dapat diunduh di playstore dengan nama aplikasi

spktku.polresmetrojakut.net.

2) Pemohon datang ke Polres Metro Jakarta Utara dengan melampirkan persyaratan lengkap.
3) Petugas akan melalukan

pencatatan identitas pemohon
dan jenis kegiatan pemohon;
4) Bila berkas permohonan
dinyatakan lengkap, maka
permohonan izin akan diproses,
namun bilamana dari hasil
penelitian ternyata berkas
dinyatakan belum lengkap
maka berkas persyaratan akan
dikembalikan kepada pemohon
untuk dilengkapi;
5) Bila ada hal-hal yang
meragukan dalam hasil
penelitian, maka akan
dilakukan koordinasi dengan
pihak eksternal dan eksternal,
akan tetapi bila dari hasil penelitian ternyata tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan persyaratan
yang dilampirkan dinyatakan lengkap, maka Surat Izin/Surat Pemerintahuan akan diterbitkan sesuai
dengan yang diajukan oleh pemohon.

30

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : Setiap Hari Kerja dari pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB.
2) Waktu Penyerahan (Proses) : Paling lambat 7 (hari) sebelum hari sebelum waktu
pelaksanaan permohonan harus telah diajukan.
Paling lambat 3 (tiga) sebelum pelaksanaan kegiatan, surat
izin yang diterbitkan akan diserahkan kepada pemohon.

d. Biaya/Tarif

TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

e. Produk Pelayanan

1) Surat Izin Kegiatan;
2) Surat Tanda Terima Pemberitahuan

31

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan
Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:

1) Kotak Pengaduan;

2) Telepon : 0813-8888-1997
3) WA : 0812-1010-3490
4) SMS : 0812-1010-3490

5) Datang Langsung

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4) Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:JUKLAP/02/II/1995, tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan

dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

1) Mesin Antrian
2) Monitor Antrian
3) Ruang Tunggu
4) Ruang Pelayanan
5) Air Mineral
6) Hotspot/Wifi Gratis
7) Televisi
8) Pojok Baca
9) Toilet
10) Wastafel
11) Kursi Roda
12) Parkir
13) Parkir Khusus Disabilitas
14) Meja Tulis
15) Ruang Konseling
16) Ruang Laktasi
17) Area Merokok

32

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri/PNS;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan computer;
4) Mampu bekerja dalam tim

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

k. Jumlah Pelaksana

Petugas pelayanan Izin dan Surat Pemberitahuan 1 (satu) personel, yaitu:

33

l. Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses
layanan dan produk layanan yang
didukung oleh petugas yang
bekompeten di bidang tugasnya
dengan perilaku pelayan yang
terampil, cepat, tepat dan santun.

Terpampang motto : “ Anda datang
saya siap melayani, kepuasan anda
adalah kebanggaan kami“.

Terpampang visi : “ Mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat
dengan cepat, tepat, berkualitas dan
bertanggungjawab sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku “.

Terpampang misi : “ Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional dan
proporsional yang didukung oleh sarana dan prasarana”.

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

1) Keamanan produk memiliki spesifikasi teknis khusus yang terdapat
dalam blangko SKCK;

2) SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dapat
terjamin keasliannya;

3) Bebas dari praktek percaaloan dan suap;
4) Terdapat loket khusus bagi penyandang disabilitas.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Dilakukan melalui pengukuran penerapan kepatuhan
terhadap standar

pelayanan yang
dilakukan secara

berkala;
2) Memanfaatkan hasil
survei kepuasan

masyarakat/indeks
kepuasan masyarakat
(SKM/IKM).

34

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

2. STANDAR PELAYANAN SPKT

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT, sebagaimana diatur
dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor,
bertugas memimpin dan mengendalikan dalam memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap
laporan/pengaduan masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas SPKT menyelenggarakan
fungsi:
1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi, urat

tanda terima laporan polisi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat keterangan
tanda lapor kehilangan, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan lapor diri, surat izin
keramaian, dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan
bermotor;
2. Pengkoordinasian dan pengendalian dalam pemberian bantuan serta pertolongan antara lain tindakan
pertama di tempat kejadian perkara, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan
kegiatan masyarakat serta instansi pemerintah;
3. Pelayanan masyarakat melalui surat dan media komunikasi serta media sosial;
4. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
5. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui
Bagian Operasi.

SPKT dipimpin oleh KASPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dibantu oleh 3 unit,
yang setiap unit terdiri dari Kanit, Panit, dan Anggota.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik telah ditetapkan standar pelayanan yang digunakan
sebagai pedoman oleh SPKT dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar Pelayanan dari SPKT Polres Metro Jakarta Utara terdiri beberapa jenis layanan, yaitu
sebagai berikut:
1. Standar Pelayanan Pembuatan Laporan Polisi dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi; dan
2. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan.

35

2.1. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN LAPORAN POLISI DAN
SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI

a. Persyaratan

1) Membawa Kartu Identitas Diri, berupa KTP, SIM, Kartu Mahasiswa (pilih salah satunya);
2) Membawa Surat Kuasa (jika pelapor adalah orang yang dikuasakan untuk membuat Laporan Polisi);
3) Membawa bukti/dokumen pendukung yang berhubungan dengan tindak pidana yang akan dibuatkan

Laporan Polisi.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1) Ambil Nomor Antrian pada mesin
antrian dan tunggu dipanggil
petugas;

2) Melakukan Konselung dengan
petugas reskrim yang
ditempatkan di SPKT guna

mendapatkan rekomendasi
pembuatan Laporan Polisi;

3) Menuju ruang pelayanan SPKT
dengan membawa surat
rekomendasi pembuatan Laporan

Polisi;
4) Memberikan keterangan kepada
petugas SPKT perihal kronologis

kejadian dengan menunjukkan
bukti/dokumen pendukung yang
dibawa;

5) Input data Laporan Polisi oleh
petugas SPKT;

6) Hasil Cetak Laporan Polisi diteliti/dicek baik oleh Pelapor maupun oleh Petugas SPKT;
7) Petugas SPKT memberikan Surat Tanda Terima Laporan Polisi.

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : 24 Jam
2) Waktu Layanan (Proses) : 15 menit (Proses Input Data/Cetak Laporan Polisi dan Surat Tanda
Terima Laporan Polisi)

d. Biaya/Tarif

TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

36

e. Produk Pelayanan

1) Laporan Polisi; dan
2) Surat Tanda Terima Laporan Polisi (bagi Pelapor).

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:
1) Kotak Pengaduan;
2) Telepon : 0812-9925-689
3) WA : 0821-5877-2277
4) SMS : 0821-5877-2277
5) Datang Langsung

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Tindak Pidana.
37

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

1) Mesin Antrian
2) Monitor Antrian
3) Ruang Tunggu
4) Ruang Pelayanan
5) Air Mineral
6) Hotspot/Wifi Gratis
7) Televisi
8) Pojok Baca
9) Toilet
10) Wastafel
11) Kursi Roda
12) Parkir
13) Parkir Khusus Disabilitas
14) Meja Tulis
15) Ruang Konseling
16) Ruang Laktasi
17) Area Merokok

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan computer;
4) Mampu bekerja dalam tim

Latar Belakang Pendidikan Umum Pelaksana:

1) S2 : 1 anggota
2) S1 : 9 anggota
3) SMA/Sederajat : 6 anggota

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

38

k. Jumlah Pelaksana

16 Anggota pelaksana yang terbagi dalam 3 (tiga unit):

1) AKP. HERU SUHARJOKO, S.H. 9) AIPDA. ELVIN GINTING, S.H.
2) AKP. IG. AGUS WIDJAJANTO, S.H. 10) BRIPKA. AHMAD RIZQON, S.H.
3) IPTU. MARGONO, .S.H. 11) BRIPKA. NOLEKOSONO, S.H.
4) AIPTU. SURATIN, S.H. 12) BRIPKA. SUKARNO BUDI PRATIKNO
5) BRIPKA. NANANG ARIANTO; 13) BRIPKA. SAROHMAD. S.Kom., S.H., M.H.
6) BRIPKA. EDI SUMARYANTO; 14) BRIPKA. EKO YUNIANTO, S.H.
7) BRIPKA. ARIEF TAUFAN, S.H. 15) BRIPKA. ANDI IRWANTO;
8) BRIPKA. COKO HANDOKO; 16) BRIPKA. M. FAHRU ROZAQ AL. M.

l. Jaminan Pelayanan

Produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya.

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pengguna layanan dijamin keselamatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

39

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Evaluasi dilakukan secara berkala guna dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pelayanan;

2) Memanfaatkan hasil survei kepuasan masyarakat/indeks kepuasan masyarakat (SKM/IKM).
3) Memberikan penghargaan bagi petugas pelayanan yang terbaik dalam memberikan pelayanan dan

memberikan sanksi bagi petugas pelayanan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

40

2.2. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
TANDA LAPOR KEHILANGAN

a. Persyaratan

1) Membawa Kartu Identitas Diri, berupa KTP, SIM, Kartu Mahasiswa (pilih salah satunya);
2) Membawa Surat Kuasa (jika pelapor adalah orang yang dikuasakan untuk membuat Surat Keterangan

Tanda Lapor Kehilangan);
3) Membawa bukti/dokumen pendukung yang berhubungan dengan surat yang hilang, terhadap surat yang

hilang dengan ketentuan sebagai berikut:
a) KTP: Membawa fotokopi KTP (jika ada) atau Kartu Keluarga.
b) Kartu ATM: Membawa Buku Rekening.
c) STNK: Membawa fotokopi STNK (jika ada) atau BPKB atau surat keterangan dari leasing (jika masih

status kredit).
d) Faktur Kendaraan: Membawa fotokopi faktur (jika ada) atau BPKB.
e) Buku Nikah: Membawa fotokopi buku nikah (jika ada) atau surat keterangan dari KUA.
f) BPKB: Membawa STNK dan Surat Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor dari Samsat.
g) Cek/Giro: Membawa fotokopi cek/giro (jika ada) dan/atau surat pernyataan.
h) Surat Tanah/Bangunan Rumah/Sertifikat Tanah: Membawa surat pernyataan hilang, surat

pernyataan tidak sengketa, surat pengantar dari kelurahan (PM-1), PBB, jika pemilik sudah
meninggal dunia maka dilengkapi dengan surat kematian dan surat keterangan ahli waris

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1) Mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan;
2) Menyerahkan persyaratan lengkap

kepada petugas;
3) Memberikan keterangan kepada

petugas perihal kronologis
hilangnya surat yang meliputi
tanggal, bulan, tahun, pukul, dan
lokasi terjadinya kehilangan;
4) Input data mengenai Surat
Keterangan Tanda Lapor
Kehilangan oleh petugas; dan
5) Hasil cetak input data sebelum disahkan, terlebih dahulu diberikan kepada pengguna pelayanan untuk
diteliti dan bilamana terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian maka segera beritahukan kepada petugas
penyelenggara pelayanan untuk segera diperbaiki.

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : 24 Jam
2) Waktu Layanan (Durasi) : 5 menit

41