BUKU STANDAR PELAYANAN POLRES METRO JAKUT

d. Biaya/Tarif

TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

e. Produk Pelayanan

Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:
1) Kotak Pengaduan;
2) Telepon : 0812-9925-689
3) WA : 0821-5877-2277
4) SMS : 0821-5877-2277
5) Datang Langsung

42

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

18) Mesin Antrian
19) Monitor Antrian
20) Ruang Tunggu
21) Ruang Pelayanan
22) Air Mineral
23) Hotspot/Wifi Gratis
24) Televisi
25) Pojok Baca
26) Toilet
27) Wastafel
28) Kursi Roda
29) Parkir
30) Parkir Khusus Disabilitas
31) Meja Tulis
32) Ruang Konseling
33) Ruang Laktasi
34) Area Merokok

i. Kompetensi Pelaksana

5) Anggota Polri;
6) Memahami peraturan perundang-undangan;
7) Mampu mengoperasikan computer;
8) Mampu bekerja dalam tim

Latar Belakang Pendidikan Umum Pelaksana:

4) S2 : 1 anggota
5) S1 : 9 anggota
6) SMA/Sederajat : 6 anggota

43

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
4) Atasan langsung;
5) Propam;
6) Seksi Pengawasan;

k. Jumlah Pelaksana

16 Anggota pelaksana yang terbagi dalam 3 (tiga unit):

17) AKP. HERU SUHARJOKO, S.H. 25) AIPDA. ELVIN GINTING, S.H.
18) AKP. IG. AGUS WIDJAJANTO, S.H. 26) BRIPKA. AHMAD RIZQON, S.H.
19) IPTU. MARGONO, .S.H. 27) BRIPKA. NOLEKOSONO, S.H.
20) AIPTU. SURATIN, S.H. 28) BRIPKA. SUKARNO BUDI PRATIKNO
21) BRIPKA. NANANG ARIANTO; 29) BRIPKA. SAROHMAD. S.Kom., S.H., M.H.
22) BRIPKA. EDI SUMARYANTO; 30) BRIPKA. EKO YUNIANTO, S.H.
23) BRIPKA. ARIEF TAUFAN, S.H. 31) BRIPKA. ANDI IRWANTO;
24) BRIPKA. COKO HANDOKO; 32) BRIPKA. M. FAHRU ROZAQ AL. M.

44

l. Jaminan Pelayanan

Produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya.

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pengguna layanan dijamin keselamatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Evaluasi dilakukan secara berkala guna dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pelayanan;

2) Memanfaatkan hasil survei kepuasan masyarakat/indeks kepuasan masyarakat (SKM/IKM).
3) Memberikan penghargaan bagi petugas pelayanan yang terbaik dalam memberikan pelayanan dan

memberikan sanksi bagi petugas pelayanan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

45

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

3. STANDAR PELAYANAN SATLANTAS

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas, sebagaimana diatur dalam Pasal 41
sampai dengan Pasal 42 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, bertugas
melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu
lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum
dibidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas Satlantas menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan

logistik, administrasi dan kekatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
2. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan

komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan
dokumentasi lalu lintas;
3. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan
angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi dibidang lalu lintas;
4. Pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan
kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, dan tindak pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu
lintas;
5. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas.

Satlantas terdiri atas:
1. Urusan Pembinaan Operasional;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli;
4. Unit Keamanan dan Keselamatan;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi; dan
6. Unit Penegakan Hukum.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik telah ditetapkan standar pelayanan yang digunakan
sebagai pedoman oleh Satlantas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar Pelayanan dari
Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam hal ini yaitu standar pelayanan tentang Penyidikan Kecelakaan
Lalu Lintas.

46

3.1. STANDAR PELAYANAN PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

a. Persyaratan

1) Membawa Kartu Identitas Diri, berupa KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, Kartu Keluarga;
2) Membawa Foto Kendaraan;
3) Membawa Foto Korban;
4) Membawa Data Saksi.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1) Pemohon datang ke Satlantas

Polres Metro Jakarta Utara
yang terletak di Jalan Gunung
Sahari, Pademangan, Jakarta

Utara (belakang gedung
Samsat) dengan membawa
persyaratan lengkap;

2) Petugas akan meneliti
persyaratan yang dibawa oleh

pemohon;
3) Petugas kemudian mendatangi
TKP untuk dilakukan olah TKP;

4) Petugas mengecek
keberadaan/kondisi korban;
5) Petugas membuat surat

permohonan Visum et
Repertum.

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : 24 Jam
2) Waktu Layanan (Proses) : 30 menit

d. Biaya/Tarif

TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

47

e. Produk Pelayanan

Surat Tanda Terima Laporan Polisi (bagi Pelapor).

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:

1) Kotak Pengaduan;

2) Email :[email protected]
3) Facebook :@Sat Lantas Jakut

4) Twiter :@SATLANTAS_JAKUT
5) Instagram : @satlantas.jakut

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Tindak Pidana.

48

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

1) Kursi Tunggu;
2) Meja Tulis;
3) Komputer;
4) Printer;
5) TV;
6) AC;
7) HT;
8) Mobil Pick Up Dinas;
9) Sepeda Motor Dinas;
10) Toilet;
11) Wifi;
12) Ruang Pelayanan Pemeriksaan

dan Konseling Perempuan dan
Anak;
13) Lahan Parkir

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan komputer;
4) Mampu bekerja dalam tim;
5) Mahir mengemudikan kendaraan R2 dan R4;
6) Mampu menggunakan alat Kit TKP;

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

k. Jumlah Pelaksana

17 Anggota pelaksana yang terbagi dalam 3 shift.

49

l. Jaminan Pelayanan

Produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya.

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pengguna layanan dijamin keselamatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Evaluasi dilakukan secara berkala guna dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pelayanan;

2) Memanfaatkan hasil survei kepuasan masyarakat/indeks kepuasan masyarakat (SKM/IKM).
3) Memberikan penghargaan bagi petugas pelayanan yang terbaik dalam memberikan pelayanan dan

memberikan sanksi bagi petugas pelayanan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

50

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

4. STANDAR PELAYANAN SATRESKRIM

Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim, sebagaimana diatur dalam
Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, bertugas
melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana,
termasuk fungsi identiikasi dan laboratoium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan
penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam melaksakan tugasnya, Satreskrim menyelenggarakan fungsi:
1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium

forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun

korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengaki efektivitas pelaksanaan tugas satreskrim;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim;
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik dibidang operasional

maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyeldikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi,

korupsi, dan tindak pidana tertentu.
Satresnakoba terdiri atas:

1. Urusan Pembinaan Operasional;
2. Urusan Administrasi dan Ketetausahaan;
3. Unit Identifikasi; dan
4. Unit.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, telah ditetapkan standar pelayanan yang
digunakan sebagai pedoman oleh Satresreksrim dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar
Pelayanan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara yaitu Standar Pelayanan jenis layanan Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

51

4.1. STANDAR PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN
PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) ONLINE

a. Persyaratan

1) Membawa Kartu Identitas Diri, berupa KTP, SIM, Kartu Mahasiswa (pilih salah satunya);
2) Membawa Surat Kuasa (jika pemohon adalah orang yang dikuasakan);
3) Membawa Surat Tanda Terima Laporan Polisi.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : Pukul 08 s.d. 16.00 WIB (hari kerja)
2) Waktu Layanan (Proses) : 24 jam

d. Biaya/Tarif

TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

52

e. Produk Pelayanan

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:
1) Kotak Pengaduan;
2) Telepon : 0822-1366-5544
3) WA : 0822-1366-5544
4) SMS : 0822-1366-5544
5) Email : [email protected]
6) Datang langsung

53

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Tindak Pidana.

h. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

1) Ruang Pelayanan;
2) Ruang Tunggu;
3) Lemari Penyimpangan Barang;
4) Komputer dan Printer;
5) Kursi dan Meja;
6) Papan Pengumuman;
7) Toilet
8) Kotak Saran/Pengaduan.

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan komputer;
4) Mampu bekerja dalam tim

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

k. Jumlah Pelaksana

1 Tim Piket selama 1 x24 jam.

54

l. Jaminan Pelayanan

Produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya.

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pengguna layanan dijamin keselamatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Evaluasi dilakukan secara berkala guna dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pelayanan;

2) Memberikan penghargaan bagi petugas pelayanan yang terbaik dalam memberikan pelayanan dan
memberikan sanksi bagi petugas pelayanan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

55

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

5. STANDAR PELAYANAN SATRESNARKOBA

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat
Satresarkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat
Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan,
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya
berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencgahan dan rehabilitasi korban
penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya.

Dalam melaksakan tugasnya, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,

psikotropika, dan obat berbahaya, dan prekursor;
2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan

Narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan

Narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifikas pelaksanaan tugas

Satresnarkoba.
Satresnakoba terdiri atas:

1. Urusan Pembinaan Operasional;
2. Urusan Administrasi dan Ketetausahaan;
3. Unit.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, telah ditetapkan standar pelayanan yang
digunakan sebagai pedoman oleh Satresnarkoba dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar
Pelayanan dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yaitu Standar Pelayanan jenis layanan Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

56

5.1. STANDAR PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN
PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)

a. Persyaratan

1) Membawa Kartu Identitas Diri, berupa KTP, SIM, Kartu Mahasiswa (pilih salah satunya);
2) Membawa Surat Kuasa (jika pemohon adalah orang yang dikuasakan);
3) Membawa Surat Tanda Terima Laporan Polisi.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

c. Jangka Waktu Pelayanan

1) Waktu Buka Layanan : Pukul 08 s.d. 16.00 WIB (hari kerja)
2) Waktu Layanan (Proses) : 24 jam

d. Biaya/Tarif

TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

57

e. Produk Pelayanan

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

f. Pelayanan Pengaduan, Saran dan Kritik

Terhadap adanya keluhan dapat disampaikan melalui:
1) Kotak Pengaduan;
2) Telepon : 0812-8751-1197
3) WA : 0812-8751-1197
4) SMS : 0812-8751-1197
5) Email : [email protected]
6) Datang langsung

58

g. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Tindak Pidana.

h. Sarana, Prasarana atau
Fasilitas

1) Ruang Pelayanan;
2) Ruang Tunggu;
3) Lemari Penyimpangan Barang;
4) Komputer dan Printer;
5) Kursi dan Meja;
6) Papan Pengumuman;
7) Toilet
8) Kotak Saran/Pengaduan.

i. Kompetensi Pelaksana

1) Anggota Polri;
2) Memahami peraturan perundang-undangan;
3) Mampu mengoperasikan komputer;
4) Mampu bekerja dalam tim

j. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:
1) Atasan langsung;
2) Propam;
3) Seksi Pengawasan;

59

k. Jumlah Pelaksana

1 Subnit untuk 1 X 24 jam

l. Jaminan Pelayanan

Produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya.

m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pengguna layanan dijamin keselamatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1) Evaluasi dilakukan secara berkala guna dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pelayanan;

2) Memberikan penghargaan bagi petugas pelayanan yang terbaik dalam memberikan pelayanan dan
memberikan sanksi bagi petugas pelayanan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

60

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

V PRESISI.ico

KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN
JAKARTA UTARA

Jalan Yos Sudarso, 1 Jakarta Utara 14230
0821-5877-2277