c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana umum kawasan
permukiman; dan
d. Backlog perumahan yang masih cukup tinggi, sebesar 77.419 unit di
tahun 2020.
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Permasalahan pada penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban
serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya penyediaan sumber daya manusia perlindungan
masyarakat (SDM Linmas) yang terlatih dan kukuhkan, pada tahun
2020 tercatat sebesar 41,5%;
b. Belum optimalnya cakupan pelayanan kebakaran, dilihat dari
cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2020 sebesar 1,1%;
c. Masih rendahnya warga yang mencapatkan layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu 5,05%; dan
d. Belum optimalnya dukungan kelompok peduli bencana terlihat dari
Kelompok relawan bencana aktif sebesar 40,00%.
6. Sosial
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Sosial
diuraikan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru
mencapai 60%;
a. Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga
Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase
WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%;
b. Belum optimalnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima
jaminan sosisal, data yang ada menunjukkan penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima
jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun
2019 sebesar 73,67%; dan
c. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal urusan sosial,
dimana dari target yang diharapkan adalah 100% per tahun, namun
hanya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang
dapat terpenuhi targetnya.
4.2.2. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Ketenagakerjaan diuraikan sebagai berikut:
a. Semakin meningkatnya TPT di Kabupaten Klaten, pada tahun 2016
sebesar 2,51% pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,46%;
b. Meningkatnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja. pada tahun
2019 sebesar 10,06%, meningkat menjadi sebesar 11,98% pada tahun
2020;
c. Penyelesaian kasus ketenagakerjaan melalui perjanjian bersama
belum optimal, yakni baru mencapai 55,56%;
d. Pemenuhan hak pekerja/buruh dalam hal kepesertaan program BPJS
Ketenagakerjaan masih rendah, pada tahun 2020 baru mencapai
25,01%;
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-3
e. Masih sangat rendahnya kompetensi tenaga kerja, dilihat dari tenaga
kerja memiliki sertifikat kompetensi yang hanya 3,51%; dan
f. Belum optimalnya upaya penempatan tenaga kerja terdaftar, tahun
2020 hanya mampu menempatkan 21,11 pencari kerja terdaftar.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai
berikut:
a. Menurunnya capaian IPG yaitu tahun 2017 sebesar 96,54 tahun 2020
sebesar 96,17 berada di ranking 6 di Jawa Tengah;
b. Persentase perempuan di parlemen, berhasil ditingkatkan dari 6%
menjadi 18%, namun belum memenuhi kuota 30% perempuan di
parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017;
c. Belum semua OPD memiliki data pilah gender dan anak, data
menujukkan OPD yang memiliki data pilah gender dan anak baru
28,8%;
d. Belum semua desa/ kelurahan layak anak, data menunjukkan pada
tahun 2020 desa/ kelurahan layak anak tercatat sebesar 65,1%; dan
e. Rasio KDRT meningkat dari 0,68 tahun 2016 menjadi 3,36 tahun
2019, dan pada tahun 2020 sebesar 0,0048%.
3. Pangan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pangan
diuraikan sebagai berikut:
a. Menurunnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2019 skor
Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,75% menurun 7,95% di tahun
2020 menjadi 84,80%;
b. Menurunnya ketersediaan pangan utama untuk beras sebesar
11.563,21 ton. Pada tahun 2019 ketersediaan pangan utama untuk
beras sebesar 279.174,31 ton dan pada tahun 2020 sebesar
267.611,10 ton; dan
c. Standar pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan
tahun 2020 masih lemah, yaitu sebesar 78% sedangkan Standar Mutu
Nasional sebesar 100%.
4. Pertanahan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Pertanahan diuraikan sebagai berikut:
a. Menurunnya Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan
Kantor Pertanahan tahun 2019 sebanyak 41.007 sertifikat sedangkan
pada tahun 2020 hanya menerbitkan 25.611 sertifikat; dan
b. Masih terdapat tanah milik pemerintah daerah yang belum
bersertifikat.
5. Lingkungan Hidup
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya capaian IKLH, tahun 2020 sebesar 52,85%, dengan
status lingkungan kurang baik;
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-4
b. Belum optimalnya rehabilitasi terhadap lahan kritis, tahun 2020 baru
5,04 %;
c. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, capaian 2020
sebesar 66,66%; dan
d. Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota yang capaian ditahun 2020 menurun menjadi
0 % apabila dibandingkan tahun 2019 sebesar 50%;
e. Belum optimalnya penanganan sampah yang ditangani di TPA,
capaian tahun 2020 sebesar 50,66 %.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil diuraikan sebagai berikut:
a. Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP, tahun 2020
penerbitan KTP sebesar 94,93%;
b. Belum optimalnya pelaporan peristiwa penting (kematian dan
perkawinan) dari masyarakat ke Dinas Dukcapil yang berpengaruh
terhadap jumlah penerbitan akta kematian dan perkawinan. Tahun
2020 penerbitan akte kematian sebanyak 10.072, dan penerbitan akte
perkawinan sebanyak 2.698; dan
c. Belum semua OPD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan
perjanjian kerjasama. Data yang ada menunjukan 7 OPD (13,73%)
yang melaksanakan Kerjasama dan mendapatkan hak akses dengan
persetujuan Dirjen Dukcapil.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
dan pemenuhan kriteria BUMDes maju. Pada tahun 2020 jumlah
BUMDesa maju sebesar 10 BUMDes;
b. Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan, dari 10
kawasan perdesaan yang ada baru 1 kawasan perdesaan yang telah
menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yaitu
kawasan perdesaan di Kecamatan Wedi;
c. Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintah desa baru 25% dari
jumlah desa yang sudah optimal;
d. Belum optimalnya pengelolaan tata laksana administrasi dan
pertanggungjawaban keuangan desa rata-rata 30% tidak tepat waktu;
dan
e. Masih ada 105 balai/kantor kepala desa yang belum disertifikatkan
dari 391 desa di Kabupaten Klaten
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai
berikut:
a. Angka Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2020 sebesar 2,1%;
b. Belum optimalnya capaian CPR. Data yang ada menunjukkan capaian
CPR masih diangka 70,90%; dan
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-5
c. Masih tingginya unmet need. Data yang ada menunjukkan bahwa
unmet need di tahun 2020 yaitu masih sebesar 16,95%.
9. Perhubungan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Perhubungan diuraikan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe C. Persentase terminal
yang dikelola dengan baik tahun 2020 sebesar 42,86%;
b. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari
persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan
keamanan transportasi darat (rambu, APIL dan PJU) baru mencapai
0,25% tahun 2020. Persentase pemenuhan guardil dan marka jalan
baru mencapai 15,65% tahun 2020;
c. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan, dilihat
dari jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terus bertambah
selama lima tahun terakhir, data tahun 2019 angka kecelakaan
laulintas sebanyak 986 kejadian, meningkat menjadi 1.003 di tahun
2020; dan
d. Belum optimalnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor,
dilihat dari jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2020 baru
mencapai 85,53%.
10. Komunikasi dan Informatika
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Komunikasi dan Informatika diuraikan sebagai berikut:
a. Perlu Optimalisasi Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana
dalam pengelolaan website Kabupaten Klaten, sehingga ketersediaan
data lebih lengkap dan terupdate secara berkala;
b. Masih Rendahnya utilisasi jaringan mobile broadband, dilihat dari
cakupan telekomunikasi di tahun 2020 masih sebesar 56,5%;
c. Belum optimalnya pemberian informasi terkait program dan kebijakan
pemerintah kabupaten/ kota yang disampaikan ke masyarakat di
tahun 2020 capaiannya sebesar 65,00%;
d. Masih rendahnya layanan publik yang diselenggarakan secara online
dan terintegrasi, di tahun 2020 baru tercapai 40,74%; dan
e. Perlu peningkatan dalam akses internet di ruang publik, yang tercapa
70% di tahun 2020 (ruang publik kewenangan pemerintah daerah).
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah diuraikan sebagai berikut:
a. Rendahnya upaya optimalisasi kualitas koperasi terkait kelembagaan
dan pelayanan koperasi ditunjukkan persentase koperasi berkualitas
dan sangat berkualitas masih sebesar 14,45%;
b. Belum seluruh Koperasi yang berkinerja baik dalam kelembagaan,
keuangan serta kemanfaatan bagi anggota koperasi sebagai badan
hukum aktif, ditunjukan persentase koperasi yang berkualitas atau
masih aktif masih sebesar 42,80%;
c. Belum optimalnya pengawasan kepatuhan kepada seluruh koperasi
untuk menjalankan peraturan yang berlaku, ditunjukkan persentase
koperasi patuh sebesar 23,10%;
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-6
d. Rendahnya penilaian kesehatan koperasi pada KSP/USP,
ditunjukkan persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasi
sebesar 9,34%;
e. Rendahnya pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2020 sebesar
0,111%;
f. Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha mikro, tahun 2020
persentase usaha mikro yang dibina masih sebesar 3,86%;
g. Masih rendahnya fasilitasi akses bantuan permodalan bagi usaha
mikro, hal ini ditunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro yang
mengajukan bantuan modal usaha dari program bantuan presiden
sebanyak 54.176 pelaku usaha mikro pada tahun 2020; dan
h. Jumlah pelaku usaha mikro yang melakukan pola kemitraan masih
rendah, yaitu sebesar 0,257%.
12. Penanaman Modal
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Penanaman Modal diuraikan sebagai berikut:
a. Menurunnya jumlah investor berskala nasional (PMA), sehingga perlu
ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dari 15
investor di tahun 2015 menjadi 5 investor di tahun 2020 hal ini
dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga investor lebih
berhati-hati dalam menanamkan modalnya;
b. Belum optimalnya realisasi investasi berskala nasional (PMA dan
PMDN), terlihat dari nilai realisasi investasi sebesar Rp. 698,90 milyar
rupiah (menurun sebesar -64%) pada tahun 2020 dan nilai realisasi
investasi PMA sebesar US$ 4.721.000 (menurun sebesar -59%).
13. Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Kepemudaan dan Olahraga diuraikan sebagai berikut:
a. Belum semua organisasi kepemudaan aktif, terlihat pada tahun 2020
baru sebesar 76% yang aktif;
b. Masih ada pelatih yang belum bersertifikat, tahun 2020 baru sebesar
80 orang pelatih yang bersertifikat;
c. Menurunnya pembinaan atlet muda terlihat dari penurunan jumlah
atlet muda yang dibina pada tahun 2020 sebanyak 330 orang,
sementara tahun 2019 sebanyak 500 orang;
d. Belum optimalnya peningkatan wirausaha muda pemula, terlihat dari
persentase wirausaha muda pemula dari 17,45 % ditahun 2019
menjadi sebesar 19,76 % ditahun 2020.
14. Statistik
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Statistik
diuraikan sebagai berikut:
a. Masih rendahnya ketersediaan statistik sektoral di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten, yang baru mencapai 25%.
b. Penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten
Kabupaten Klaten belum optimal.
15. Persandian dalam pelaksanaan urusan
Permasalahan yang masih dihadapi
Persandian diuraikan sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-7
a. Sertifikasi keamanan informasi standar nasional belum terlaksana;
b. Penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elekronik
diperangkat daerah belum berjalan; dan
c. Sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat
elektronik, pada tahun 2020 baru sebesar 38 %, sehingga perlu untuk
ditingkatkan mengingat semakin marak dan rawannya kejahatan
dunia maya (cyber crime).
16. Kebudayaan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Kebudayaan diuraikan sebagai berikut:
a. Menurunnya penyelenggaraan festival seni dan budaya selama
Pandemi Covid-19, dari 40 event ditahun 2019 menjadi 7 event
ditahun 2020;
b. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi baru 1 cagar budaya; dan
c. Belum semua cagar budaya dikelola secara terpadu sampai dengan
tahun 2020 masih sebanyak 3 cagar budaya.
17. Perpustakaan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Perpustakaan diuraikan sebagai berikut:
a. Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan oleh
adanya Pandemi Covid-19, pada tahun 2019 jumlah kunjungan
perpustakaan mencapai 83.511 akan tetapi pada tahun 2020
menurun menjai 70.878 orang;
b. Menurunnya budaya membaca masyarakat, pada tahun 2019, minat
baca tercatat sebesar 6,29%, pada tahun 2020 menurun menjai
5,34%;
c. Masih rendahnya cakupan pembinaan perpustakaan, pada tahun
2020 tercatat sebesar 21,99%; dan
d. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan, pada tahun 2020 Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan dan
kearsipan sebesar 77,92.
18. Kearsipan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kearsipan
diuraikan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya capaian persentase arsip yang dialihmediakan,
pada tahun 2020 baru 25,85% arsip yang dilakukan alih media;
b. Belum optimalnya pengawasan arsip internal. Data menunjukkan
pengawasan internal kearsipan sebesar 9,8%; dan
c. Belum optimalnya pelayanan kearsipan, pada tahun 2020 Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan dan
Kearsipan sebesar 77,92.
4.2.3. Urusan Pilihan
1. Pariwisata
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pariwisata
diuraikan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata,
pengembangan destinasi pariwisata, serta penataan kawasan
pariwisata yang dapat memiliki daya tarik, terlihat dari jumlah obyek
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-8
wisata dari tahun 2016-2020 stagnan, yaitu sebanyak 82 obyek
dengan kunjungan masih didominasi oleh wisatawan lokal (Klaten,
Solo Raya dan DIY), salah satunya dipengaruhi oleh belum adanya
pola atau paket perjalanan wisata (travel pattern) antar destinasi.
b. Rata-rata lama tinggal Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan
Mancanegara (Wisman) hanya 1 (satu) hari, sehingga perlu dipikirkan
untuk menarik wisatawan agar lebih lama tinggal di Kabupaten
Klaten;
c. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar
Rp.4.117.796.612,00, pada tahun 2019 sebesar Rp.12.648.036.829,00
dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 8.530.240.217,00, hal ini
sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19; dan
d. Belum terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif, rencana induk
pembangunan ekonomi kreatif, pendataan ekonomi kreatif serta
fasilitas sarana prasarana pendukung ekonomi kreatif.
2. Pertanian
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pertanian
diuraikan sebagai berikut:
a. Luas lahan pertanian yang semakin menurun setiap tahunnya, akibat
lahan sawah yang banyak beralih fungsi menjadi lahan terbangun/
lahan bukan pertanian;
b. Menurunnya produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal
sebesar 0,1%, dari 67,32 Kw/Ha menjadi 67,22 Kw/Ha di tahun 2020,
hal ini akibat jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten
semakin menurun setiap tahunnya, lahan sawah beralih fungsi
menjadi lahan terbangun/ lahan bukan pertanian, serta tidak
optimalnya pengembangan usaha-usaha pertanian.;
c. Belum optimalnya cakupan bina kelompok tani, pada tahun 2020
tercatat 32,50% dari total kelompok tani sebanyak 1.068 kelompok.
Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kuantitas SDM penyuluh
pertanian serta adanya dampak Pandemi Covid-19 yang membatasi
kegiatan pertemuan dengan kelompok tani.
d. Belum terpenuhinya standar minimal berupa sarana prasarana dan
sumberdaya manusia pendukung di UBBT Humo sebagai pusat atau
pilot project pengembangan konsep pertanian terpadu, agrowisata dan
agropolitan, sehingga konsep tersebut belum dapat diaplikasikan dan
dilaksanakan di lapangan atau di kawasan secara terpadu, terarah
dan berkelanjutan.
3. Perdagangan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Perdagangan diuraikan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya cakupan bina kelompok dan bina usaha informal
pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,26%;
b. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang
representatif, terlihat dari indikator persentase pasar rakyat/
tradisional terevitalisasi, sampai dengan tahun 2020 baru sebesar
30%;
c. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL, persentase PKL
yang terbina hingga tahun 2020 baru 25,7%;
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-9
d. Menurunnya pendapatan retribusi pasar, pada tahun 2019 sebesar
Rp.5.034.789.532,00 menjadi Rp.4.616.866.333,00 pada tahun 2020;
e. Menurunnya persentase kinerja pupuk tahun 2020 menjadi 95,89%
pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 97,07%;
f. Menurunnya event promosi produk dalam negeri yang diselenggarakan
pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 sebanyak 3 event
dibanding tahun 2019 sebanyak 7 event; dan
g. Menurunnya pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan pada tahun
2020, mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19 menjadi sebesar
-4,79%.
4. Perindustrian
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Perindustrian diuraikan sebagai berikut:
a. Masih rendahnya unit usaha mebel yang memiliki Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK) sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk
mendapatkan SVLK sebagai salahsatu syarat ekspor mebel ke eropa;
dan
b. Masih rendahnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya
saing sehingga masih diperlukan upaya meningkatkan daya saing
IKM;
c. Menurunnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di tahun
2020, tercatat sebesar -1,21 % karena mengalami kontraksi akibat
Pandemi Covid-19;
d. Cakupan bina kelompok industri mengalami penurun menjadi sebesar
0,12% dikarenakan refocusing anggaran dampak adanya Pandemi
Covid-19.
5. Transmigrasi
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Transmigrasi adalah sebagai berikut:
Semakin menurunnya pemenuhan kuota yang diberikan untuk
pemberangkatan calon transmigran, dimana tahun 2019 hanya 70% dari
kuota yang terpenuhi dan di tahun 2020 tidak ada pemberangkatan
transmigran karena Pandemi Covid-19;
6. Kelautan dan Perikanan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kelautan
dan Perikanan diuraikan sebagai berikut:
a. Menurunnya produksi benih ikan pada tahun 2020 sebesar
109.000.000 ekor dibandingkan tahun 2019 sebesar 137.635.312
ekor;
b. Menurunnya produksi perikanan pada tahun 2020 sebesar 27.603,83
ton dibandingkan tahun 2019 sebesar 28.276,03 ton. Dan untuk
produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2020 sebesar 184
ton dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 516,5 ton;
c. Rendahnya cakupan bina kelompok nelayan stagnan pada 299
Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan); dan
d. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di kalangan masyarakat,
tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten baru mencapai 20,28%.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-10
4.2.4. Unsur Penunjang Pemerintahan
1. Perencanaan Pembangunan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Perencanaan Pembangunan diuraikan sebagai berikut:
a. Perubahan regulasi/ kebijakan perencanaan pembangunan daerah
yang dinamis yang harus segera diikuti, seperti Permendagri No. 70
Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No.
050-3708 Tahun 2020;
b. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN perencana pada urusan
perencanaan pembangunan;
c. Mutasi ASN perencana yang dinamis sehingga perlu dilakukan
pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah; dan
d. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik,
hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup
memadai dalam mendukung perencanaan pembangunan yang ideal.
2. Keuangan
Permasalahan dalam urusan Penunjang Keuangan Daerah adalah :
a. Masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total APBD, pada tahun
2020 proporsi PAD terhadap APBD sebesar 13,37% terutama
optimalisasi peningkatan pajak daerah; dan
b. Masih rendahnya proporsi tanah milik pemda yang bersertifikat, pada
tahun 2020 baru mencapai sebesar 54,31%.
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Permasalahan dalam urusan penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan adalah :
a. Rendahnya manajemen pengelolaan ASN, terlihat dari Indeks Sistem
Merit sebesar 160,5 dan Persentase Pengembangan Aparatur sebesar
70%; dan
b. Masih rendahnya Profesionalitas ASN terlihat dari Indeks
Profesionalitas ASN sebesar 78,06;
c. Persentase ASN yang mengikuti diklat baru 11,26% dan persentase
informasi kepegawaian yang akurat tahun 2020 sebesar 54%,
menurun dibandingkan tahun 2019 yang sudah mencapai 80%.
4. Penelitian dan Pengembangan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penelitian
dan Pengembangan diuraikan sebagai berikut:
a. Belum semua hasil inovasi dapat diterapkan, baru 85 % ditahun 2020;
b. Kurangnya partisipipasi dan kreativitas masyarakat dalam
mendukung inovasi daerah, tahun 2020 hanya 5 orang yang mengiktu
lomba krenova dari 30 target yang ditetapkan; dan
c. Terbatasnya kapasitas perangkat daerah dalam pengembangan mutu,
desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah,
sebanyak 34 inovasi kebijakan inovasi yang diterapkan daerah dari
total perangkat daerah.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-11
4.2.5. Unsur Pengawasan Pemerintahan
Permasalahan dalam urusan penunjang Pengawasan adalah:
a. Profesionalitas dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
b. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
c. Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pada
tahun 2020 turun menjadi sebesar 83,61% dibandingkan dengan
tahun 2016 sebesar 95,30%.
4.2.6. Unsur Pemerintahan Umum
1. Sekretariat Daerah
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Sekretariat Daerah diuraikan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan;
b. Masih rendahnya nilai kematangan/maturitas organisasi; dan
c. Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dilihat dari Peringkat nilai SAKIP sebesar 61,32, nilai
kematangan/maturitas organisasi sebesar 31,2 dan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) sebesar 83,5; dan
d. Belum optimalnya pencapaian peringkat nilai SAKIP masih sebesar
61,32 (B), kondisi ini dipengaruhi komponen pembentuk SAKIP
dimana pencapaian terbesar pada perencanaan kinerja, sehingga perlu
ditingkatkan komponen pembentuk SAKIP lainnya.
2. Sekretariat DPRD
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan
Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD
3. Kesatuan Bangsa dan Politik
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya sosialisasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) ditunjukkan pada tahun 2020 persentase
penurunan kasus penyalahgunaan narkoba masih sebesar 50%; dan
b. Masih rendahnya Persentase partisipasi masyarakat pemilu/
pemilukada yaitu sebesar 81% pada tahun 2020.
4.2. Isu-Isu Strategis
4.2.1 Lingkungan Strategis
Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional,
dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19
dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi kondisi lingkungan
strategis pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 sebagai
berikut.
1. Isu dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable
Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan
yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-12
menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi
berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam
upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1)
Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
(4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan
Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10)
Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
(12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan
Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16)
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan
untuk Mencapai Tujuan.
Sumber: https://www.sdg2030indonesia.org/
Gambar 4.1.
Tujuan SDGs
Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas
pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di
tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-
target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program,
kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan
pembiayaannya.
Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk
transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan
berkelanjutan diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs berisi
17 Tujuan dan 169 Target yang dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu pilar
pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan
serta pembangunan hukum dan tata kelola.
• Pilar sosial mencakup jenis urusan yang berkenaan dengan masyarakat
atau kepentingan umum. Jenis urusan yang dikelompokkan pada tema
sosial, antara lain pendidikan, kesehatan, pangan, ketenagakerjaan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi
dan informatika serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
• Pilar ekonomi mencakup jenis urusan energi dan sumber daya mineral,
keuangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah,
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-13
pariwisata, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik dan
sosial (terkait rasio gini).
• Pilar Lingkungan mencakup jenis urusan lingkungan hidup, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perhubungan, ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat, dan kehutanan.
• Pilar Hukum dan tata kelola mencakup jenis urusan ketenteraman,
ketertiban umum, perlindungan masyarakat terutama dalam
memberikan keadilan dan penguatan masyarakat yang inklusif, statistik,
administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan
informatika. Tata kelola kelembagaan berkenaan dengan
penyelenggaraan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di
semua tingkatan.
Permasalahan capaian TPB/SDGs berdasarkan KLHS RPJMD
Kabupaten Klaten yang dikelompokkan menjadi empat pilar yaitu:
Tabel 4.1
Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam KLHS
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
Goals Tujuan TPB Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi
KLHS RPJMD
Pilar Sosial
Mengakhiri Kemiskinan • 1.2.1*/SBT: Masih adanya penduduk yang hidup di
dalam Segala Bentuk bawah garis kemiskinan sebesar 12,28%.
Dimanapun
• 1.3.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan peserta
jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan,
kondisi saat ini masih sebesar 90,71%.
• 1.3.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan capaian
proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan, kondisi saat ini masih sebesar
62%.
• 1.3.1.(d)/TTC: Belum memiliki indikator jumlah
rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/ Program Keluarga Harapan dalam target
daerah.
• 1.4.1.(a)/SST: Masih adanya perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan
terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan sebesar
0,07%.
• 1.4.1.(b)/SST: Masih adanya anak umur 12-23
bulan yang tidak menerima imunisasi dasar lengkap
sebesar 11,73%.
• 1.4.1.(d)/SST: Masih adanya rumah tangga yang
tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air
minum layak dan berkelanjutan sebesar 8,86%.
• 1.4.1.(e)/SST: Masih adanya masyarakat yang belum
mendapatkan akses sanitasi layak sebesar 0,21%.
• 1.4.1.(g)/SBT: Belum optimalnya pencapaian Angka
Partisipasi Murni (APM) SD/MI sederajat masih
88,3%.
• 1.4.1.(h)/SBT: Belum optimalnya pencapaian Angka
Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat masih
sebesar 73,05%.
• 1.5.1*/SBT: Masih adanya jumlah korban
meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per
100.000 orang.
• 1.5.1.(b)/SST: Masih perlunya upaya
mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana sosial berada di atas target
nasional.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-14
Goals Tujuan TPB Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi
KLHS RPJMD
Menghilangkan Kelaparan,
Mencapai Ketahanan • 1.5.1.(b)/SST: Masih perlunya upaya
Pangan dan Gizi yang Baik, mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar
serta Meningkatkan korban bencana sosial berada di atas target
Pertanian Berkelanjutan nasional.
Menjamin Kehidupan yang • 1.5.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya
Sehat dan Meningkatkan mempertahankan pendampingan psikososial korban
Kesejahteraan Seluruh bencana sosial berada di atas target nasional.
Penduduk Semua Usia
• 1.5.1.(d)/SBT: Masih perlunya peningkatan jumlah
daerah bencana alam/bencana sosial yang
mendapat pendidikan layanan khusus, kondisi saat
ini masih sebanyak 26 sekolah.
• 1.5.1.(e)/SBT: Masih tingginya nilai Indeks Risiko
Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 120.
• 1.5.2.(a)/SST: Masih adanya kerugian ekonomi
langsung akibat bencana sebesar
Rp.2.123.314.343,00.
• 1.5.3*/SST: Masih perlunya mempertahankan
dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana
(PRB) dan melakukan pembaharuan secara berkala.
• 1.a.1*/TBC: Menurunnya proporsi sumber daya
yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung
untuk program pemberantasan kemiskinan menjadi
41,51%.
• 2.1.1*/TTC: Belum adanya data pravelensi
ketidakcukupan pangan.
• 2.1.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya
mempertahankan prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita.
• 2.1.2*/TAD 1: Belum adanya data prevalensi
penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau
berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman
Kerawanan Pangan.
• 2.1.2.(a)/TAD 2: Belum adanya data penduduk
dengan asupan kalori minimum di bawah 1400
kkal/kapita/hari.
• 2.2.1*/SBT: Masih perlunya penurunan prevalensi
stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di
bawah lima tahun/balita, kondisi saat ini masih
sebesar 7,1%.
• 2.2.1.(a)/TAD 1: Belum adanya data prevelensi
stunting pada anak di bawah dua tahun/baduta.
• 2.2.2*/SST: Masih adanya prevalensi malnutrisi
(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang
dari 5 tahun sebesar 7,3%.
• 2.2.2.(a)/SST: Masih adanya prevalensi anemia pada
ibu hamil sebesar 9,28%.
• 2.2.2.(b)/SST: Masih adanya bayi usia kurang dari 6
bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sebesar
17,85%.
• 2.2.2.(c)/SST: Masih perlunya mempertahankan
kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh
skor Pola Pangan Harapan (PPH).
• 2.3.1*/TTC: Belum adanya data Nilai Tambah
Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor
pertanian (rupiah per tenaga kerja).
• 3.2.2*/ SBT: Masih tingginya Angka Kematian
Neonatal (AKN) yaitu sebesar 56,03 per 1000
kelahiran hidup.
• 3.3.5*/SBT: Masih tingginya jumlah orang yang
memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis
yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar 28
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-15
Goals Tujuan TPB Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi
KLHS RPJMD
Menjamin Kualitas
Pendidikan yang Inklusif jiwa.
dan Merata serta • 3.4.1.(a)/TAD: Belum adanya data terkait persentase
Meningkatkan Kesempatan
Belajar Sepanjang Hayat merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
untuk Semua • 3.4.1.(b)/TBC: Masih tingginya prevalensi tekanan
darah tinggi sebesar 49%.
• 3.4.1.(c)/TBC: Masih tingginya prevalensi obesitas
pada penduduk umur ≥18 tahun sebesar 51%.
• 3.4.2*/TAD: Belum adanya data angka kematian
(insidens rate) akibat bunuh diri.
• 3.5.1.(a)/TAD: Belum adanya data jumlah
penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang
merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi
medis.
• 3.5.2*/TAD: Belum adanya data terkait konsumsi
alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15
tahun dalam satu tahun terakhir.
• 3.7.1.(b)/SBT: Masih terbatasnya angka penggunaan
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara
modern masih sebesar 22,22%.
• 3.8.1.(a)/SBT: Masih tingginya kondisi unmet need
pelayanan kesehatan yaitu sebesar 15,91%.
• 3.8.2*/SST: Belum sepenuhnya jumlah penduduk
dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan
masyarakat.
• 3.8.2.(a)/SST: Cakupan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) sebesar 90,71%.
• 3.9.3.(a)/TAD: Belum adanya data terkait proporsi
kematian akibat keracunan.
• 3.a.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase
merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
• 3.b.1.(a)/SST: Perlu peningkatan ketersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas.
• 3.c.1*/TTC: Belum memiliki indikator kepadatan
dan distribusi tenaga kesehatan pada target daerah.
• 4.1.1*/TTC: Belum adanya data proporsi anak-anak
dan remaja yang mencapai standar kemampuan
minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika pada
target daerah
• 4.1.1.(d)/SBT: Perlu peningkatan Angka Partisipasi
Kasar (APK) SD/MI/sederajat, kondisi saat ini masih
98,54%.
• 4.1.1.(e)/SBT: Perlu peningkatan Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat, kondisi saat ini
masih 98,31%.
• 4.1.1.(g)/SST: Perlu mempertahankan dan
meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk
umur ≥15 tahun berada di atas target nasional.
• 4.4.1*/TAD: Belum adanya data terkait proporsi
remaja dan dewasa dengan keterampilan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).
• 4.6.1.(a)/SST: Masih adanya penduduk umur ≥15
tahun yang tidak melek aksara sebesar 0,34%.
• 4.6.1.(b)/TTC: Belum adanya data persentase angka
melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan
umur 15-59 tahun.
• 4.a.1*/TTC: Belum adanya data proporsi sekolah
dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan
pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,
(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa
disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi
dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-16
Goals Tujuan TPB Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi
KLHS RPJMD
Mencapai Kesetaraan
Gender dan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua
(WASH)).
Memberdayakan Kaum • 4.c.1*/SST: Masih adanya guru TK, SD, SMP, SMA,
SMK, dan PLB yang belum bersertifikat pendidik
Perempuan sebesar 12,93%.
Pilar Ekonomi • 5.1.1*/SBT: Masih terbatasnya jumlah kebijakan
yang responsif gender dalam mendukung
Menjamin Akses Energi pemberdayaan perempuan yaitu saat ini masih
yang Terjangkau, Andal, berjumlah 1 dokumen.
Berkelanjutan dan Modern
untuk Semua • 5.2.2*/TBC: Perlu penurunan proporsi perempuan
dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)
mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau
emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan
dalam 12 bulan terakhir.
• 5.3.1*/TAD: Belum adanya data proporsi perempuan
umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau
berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun
dan sebelum umur 18 tahun.
• 5.3.1.(a)/TBC: Perlu peningkatan median usia kawin
pertama perempuan pernah kawin umur 25-49
tahun.
• 5.5.1*/SBT: Masih terbatasnya proporsi kursi yang
diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat,
parlemen daerah dan pemerintah daerah.
• 5.b.1*/TAD: Belum adanya data proporsi individu
yang menguasai/ memiliki telepon genggam.
-
Meningkatkan Pertumbuhan • 8.3.1.(c)/SST: Masih perlu mempertahankan
Ekonomi yang Inklusif dan persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan
Berkelanjutan, Kesempatan Menengah) ke layanan keuangan berada di atas
Kerja yang Produktif dan target nasional, masih sekitar 30% koperasi dalam
Menyeluruh, serta kondisi tidak aktif.
Pekerjaan yang Layak untuk
Semua • 8.5.1*/SST: Masih perlu mempertahankan upah
rata-rata per jam pekerja berada di atas target
nasional.
• 8.5.2*/SBT: Masih perlunya penurunan tingkat
pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin
dan kelompok umur, Tingkat pengangguran terbuka
masih 3,55%.
• 8.5.2.(a)/TAD: Belum adanya data terkait jumlah
tingkat setengah pengangguran.
• 8.6.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase
usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah,
bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
• 8.9.1*/SST: Masih perlu mempertahankan proporsi
kontribusi pariwisata terhadap PDB berada di atas
target nasional.
• 8.9.1.(b)/SST: Masih perlu mempertahankan jumlah
kunjungan wisatawan nusantara berada di atas
target nasional.
• 8.9.1.(c)/SST: Masih perlu mempertahankan jumlah
devisa sektor pariwisata berada di atas target
nasional.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-17
Goals Tujuan TPB Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi
Membangun Infrastruktur KLHS RPJMD
yang Tangguh,
Meningkatkan Industri • 9.2.2*/TTC: Belum adanya data proporsi tenaga
Inklusif dan Berkelanjutan, kerja pada sektor industri manufaktur.
serta Mendorong Inovasi
• 9.3.1*/TTC: Belum memiliki indikator terkait
Mengurangi Kesenjangan proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total
Intra dan Antarnegara nilai tambah industri dalam target daerah.
Menguatkan Sarana • 9.3.2*/TTC: Belum memiliki indikator terkait
Pelaksanaan dan proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit
Merevitalisasi Kemitraan dalam target daerah.
Global untuk Pembangunan
Berkelanjutan • 9.c.1*/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan
proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
berada di atas target nasional, proporsi penduduk
yang tidak terlayani mobile broadband sebesar
46,1%.
• 9.c.1.(a)/SST: Masih perlu mempertahankan
proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon
genggam berada di atas target nasional, individu
yang tidak menguasai/ memiliki telepon genggam
saat ini sebesar 30,94%.
• 9.c.1.(b)/SST: Masih perlu meningkatkan proporsi
individu yang menggunakan Internet berada di atas
target nasional, individu yang tidak menggunakan
Internet masih sebesar 47,21%.
• 10.1.1*/TAD 1: Belum memiliki sistem informasi
data terkait koefisien gini.
• 10.1.1.(a)/SBT: Masih perlunya penurunan
persentase penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan
kelompok umur menjadi 7-8%, kondisi saat ini
sebesar 12,28%.
• 10.1.1.(b)/TTC: Belum adanya data jumlah daerah
tertinggal yang terentaskan pada target daerah.
• 10.1.1.(c)/SBT: Masih adanya desa tertinggal
sebanyak 59 desa.
• 10.1.1.(d)/SBT: Masih perlunya peningkatan jumlah
Desa Mandiri, kondisi saat ini masih sebesar 7 desa.
• 10.1.1.(e)/TAD 2: Belum adanya data rata-rata
pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada
target daerah
• 10.1.1.(f)/TBC: Masih adanya angka persentase
penduduk miskin di daerah tertinggal masih sebesar
54%.
• 10.2.1*/TAD 2: Belum adanya data proporsi
penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari
median pendapatan, menurut jenis kelamin dan
penyandang difabilitas pada target daerah.
• 10.3.1.(a)/TBC: Masih perlunya peningkatan
Indeks Kebebasan Sipil, indeks kebebasaan saat ini
masih sebesar 76,21%.
• 10.3.1.(d)/TAD: Belum adanya data jumlah
kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu
berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut
hukum HAM Internasional.
• 10.4.1.(b)/TBC: Masih perlunya peningkatan
proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan, kondisi saat ini sebesar 62%.
• 17.6.2.(b)/TAD: Belum adanya data tingkat
penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di
Perkotaan dan di Perdesaan.
• 17.8.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan
persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan
akses telekomunikasi universal dan internet, akses
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-18
Goals Tujuan TPB Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi
KLHS RPJMD
Pilar Lingkungan
telekomunikasi universal dan internet masih sebesar
Menjamin Ketersediaan masih sebesar 53,6%.
serta Pengelolaan Air Bersih
dan Sanitasi yang • 17.17.1.(a)/TAD: Belum adanya data jumlah proyek
Berkelanjutan yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
• 17.17.1.(b)/TAD: Belum adanya data jumlah alokasi
pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi
proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
• 17.19.2.(b)/TAD: Perlunya peningkatan upaya-upaya
dalam peningkatan data registrasi terkait kelahiran
dan kematian (Vital Statistics Register).
• 6.1.1.(a)/SST: Masih adanya rumah tangga yang
tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air
minum layak sebesar 8,86%.
• 6.1.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan
kapasitas prasarana air baku untuk melayani
rumah tangga, perkotaan dan industri, kondisi saat
ini masih 2,025 m3/detik.
• 6.1.1.(c)/SBT: Masih adanya penduduk yang belum
memiliki akses layanan sumber air minum aman
dan berkelanjutan, kondisi saat ini masih 91,14%.
• 6.2.1.(a)/TAD 2: Belum adanya data proporsi
populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan
sabun dan air.
• 6.2.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan
persentase rumah tangga yang memiliki akses
terhadap layanan sanitasi layak menjadi 100%,
kondisi saat ini 99,79%.
• 6.2.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya
mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM).
• 6.2.1.(d)/SST: Masih perlunya upaya
mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang Open
Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS).
• 6.2.1.(e)/SST: Masih perlunya upaya
mempertahankan jumlah infrastruktur air limbah
dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan
komunal.
• 6.2.1.(f)/SST: Masih perlunya upaya
mempertahankan proporsi rumah tangga yang
terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat,
kondisi saat ini 414 SR.
• 6.3.1.(b)/TTC: Masih perlunya upaya
mempertahankan dan meningkatkan rumah tangga
yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja,
kondisi saat inisebesar 0,12%.
• 6.3.2.(b)/TTC: Masih perlunya mempertahankan dan
meningkatkan kualitas air sungai, kondisi saat ini
sebesar 28,46.
• 6.4.1.(b)/TAD: belum adanya data Insentif
penghematan air pertanian/ perkebunan dan
industri.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-19
Goals Tujuan TPB Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi
Menjadikan Kota dan KLHS RPJMD
Permukiman Inklusif,
Aman, Tangguh dan • 11.1.1.(a)/TBC: Belum adanya data proporsi rumah
Berkelanjutan tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang
layak dan terjangkau.
Menjamin Pola Produksi dan
Konsumsi yang • 11.3.2.(b)/TTC: Belum adanya data jumlah lembaga
Berkelanjutan pembiayaan infrastruktur.
Mengambil Tindakan Cepat • 11.4.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya
untuk Mengatasi Perubahan mempertahankan jumlah kota pusaka di kawasan
Iklim dan Dampaknya perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan
kota kecil berada di atas target nasional.
Melestarikan dan
Memanfaatkan secara • 11.5.1*/SST: Perlu penurunan jumlah korban
Berkelanjutan Sumber Daya meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per
Kelautan dan Samudera 100.000 orang, kondisi saat ini masih adanya
untuk Pembangunan korban yang terkena dampak bencana sebanyak
Berkelanjutan 0,53 per 100.000 orang.
• 11.5.1.(a)/SBT: Masih tingginya nilai Indeks Risiko
Bencana sebesar 80,24.
• 11.5.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya
mempertahankan dan meningkatkan jumlah sistem
peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan,
kondisi saat ini memiliki 2 sistem.
• 11.5.2.(a)/SST: Masih adanya kerugian ekonomi
langsung akibat bencana sebesar
Rp.2.123.314.343,00.
• 11.6.1.(a)/SBT: Masih perlunya upaya
meningkatkan persentase sampah perkotaan yang
tertangani, kondisi saat ini masih sebesar 17,19%.
• 11.b.2*/SST: Masih perlunya upaya
mempertahankan dokumen strategi Pengurangan
Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah, dan dan
melakukan pembaharuan secara berkala.
• 12.4.2.(a)/TBC: Masih perlunya peningkatan jumlah
limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3
yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor
industri), kondisi saat ini masih sebesar 31,04%.
• 12.5.1.(a)/TTC: Belum adanya data jumlah timbulan
sampah yang didaur ulang.
• 12.6.1.(a)/TBC: Masih perlunya peningkatan jumlah
perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO
14001, kondisi saat ini masih sebanyak 2
perusahaan.
• 12.7.1.(a)/TAD 2: Belum adanya data terkait jumlah
produk ramah lingkungan yang teregister.
• 12.8.1.(a)/TAD: Belum adanya data jumlah fasilitas
publik yang menerapkan Standar Pelayanan
Masyarakat (SPM) dan teregister.
• 13.1.1*/SST: Masih perlunya upaya
mempertahankan dokumen strategi Pengurangan
Risiko BBencana (PRB) tingkat daerah dan
melakukan pembaharuan secara berkala.
• 13.1.2*/SST: Masih adanya korban yang terkena
dampak bencana sebanyak 0,53 per 100.000 orang.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-20
Goals Tujuan TPB Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi
KLHS RPJMD
Melindungi, Merestorasi dan • 15.1.1.(a)/TBC: Perlunya peningkatan proporsi
Meningkatkan Pemanfaatan tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan,
kondisi saat ini masih 3701,4 Ha.
Berkelanjutan Ekosistem
• 15.3.1.(a)/SST: Masih adanya luas lahan kritis yang
Daratan, Mengelola Hutan belum direhabilitasi.
secara Lestari, • 15.6.1*/TAD: Belum memiliki sistem informasi
pendataan terkait kerangka legislasi, administrasi
Menghentikan dan kebijakan untuk memastikan pembagian
Penggurunan, Memulihkan keuntungan yang adil dan merata.
Degradasi Lahan, serta • 15.9.1.(a)/TTC: Belum adanya data dokumen
rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam
Menghentikan Kehilangan target daerah.
Keanekaragaman Hayati
Pilar Hukum dan Tata Kelola
Menguatkan Masyarakat • 16.1.1.(a)/SBT: Masih perlunya penurunan jumlah
yang Inklusif dan Damai kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun
untuk Pembangunan terakhir.
Berkelanjutan, Menyediaan
Akses Keadilan untuk • 16.1.4*/TAD: Belum memiliki sistem informasi
Semua, dan Membangun pendataan terkait proporsi penduduk yang merasa
Kelembagaan yang Efektif, aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
Akuntabel, dan Inklusif di
Semua Tingkatan • 16.2.1.(a)/TAD: Belum adanya data proporsi rumah
tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang
mengalami hukuman fisik dan/atau agresi
psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
• 16.2.3.(a)/TBC: Belum adanya data proporsi
perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun
yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur
18 tahun.
• 16.6.1*/SBT: Masih perlunya peningkatan proporsi
pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran
yang disetujui.
• 16.6.1.(c)/SBT: Masih perlunya peningkatan
persentase penggunaan e-procurement terhadap
belanja pengadaan.
• 16.6.2.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan
persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan
Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).
• 16.10.2.(c)/TBC: Masih perlunya peningkatan
jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur
kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
• 16.b.1.(a)/TAD: Belum memiliki sistem informasi
pendataan terkait jumlah kebijakan yang
diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan
pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM
internasional.
Keterangan :
SST : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
SBT : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional
TTC : Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai
TBC : Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai
TAD : Indikator TPB belum ada data
Dari hasil KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, diperoleh
hasil analisis untuk isu prioritas dari capaian indikator tujuan pembangunan
berkelanjutan sebanyak 7 isu prioritas sebagaimana terlihat pada tabel dibawah
ini:
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-21
Tabel 4.2
Isu Prioritas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Klaten
Goals Tujuan TPB Isu Strategis TPB terkait Kondisi Lingkungan Hidup
Pilar Sosial dan Kondisi Keuangan Daerah
Mengakhiri Kemiskinan Adanya kerawanan terhadap bencana alam berupa
dalam Segala Bentuk rawan bencana letusan gunung api, tanah longsor,
Dimanapun banjir dan angin topan di Kabupaten Klaten.
Menghilangkan Kelaparan, • Belum terwujudnya konsumsi pangan yang beragam,
Mencapai Ketahanan bergizi, dan berimbang dan aman disebabkan
Pangan dan Gizi yang Baik, pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan.
serta Meningkatkan
Pertanian Berkelanjutan • Sekitar 48% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa
ekosistem yang sangat tinggi terhadap penyediaan
Menjamin Kehidupan yang bahan pangan.
Sehat dan Meningkatkan
Kesejahteraan Seluruh Pemulihan ekonomi daerah akibat adanya Pandemi
Penduduk Semua Usia Covid-19.
Menjamin Kualitas Perlunya pendidikan dasar untuk penanggulangan dan
Pendidikan yang Inklusif mitigasi bencana.
dan Merata serta
Meningkatkan Kesempatan -
Belajar Sepanjang Hayat
untuk Semua
Mencapai Kesetaraan
Gender dan Memberdayakan
Kaum Perempuan
Pilar Ekonomi Terdapat kegiatan pertambangan kaki gunung Merapi.
Menjamin Akses Energi yang
Terjangkau, Andal,
Berkelanjutan dan Modern
untuk Semua
Meningkatkan Pertumbuhan • PDRB Perkapita Kabupaten Klaten menurun di
Ekonomi yang Inklusif dan tahun 2020.
Berkelanjutan, Kesempatan
Kerja yang Produktif dan • Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat
Menyeluruh, serta Pekerjaan pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
yang Layak untuk Semua 6,60%.
Membangun Infrastruktur • Peningkatan ekonomi daerah dengan pengembangan
yang Tangguh, sektor pariwisata melalui KSPN Prambanan.
Meningkatkan Industri
Inklusif dan Berkelanjutan, • Terdapat beberapa titik lokasi di Kabupaten Klaten
serta Mendorong Inovasi yang memiliki kandungan NO2 dan CO tinggi
• Terdapat rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo.
Mengurangi Kesenjangan -
Intra- dan Antarnegara
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-22
Goals Tujuan TPB Isu Strategis TPB terkait Kondisi Lingkungan Hidup
dan Kondisi Keuangan Daerah
Menguatkan Sarana
Pelaksanaan dan • Kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kab Klaten
Merevitalisasi Kemitraan pada tahun 2018 sebesar Rp855.982.298.429,42
Global untuk Pembangunan dan pada tahun 2019 menurun menjadi
Berkelanjutan Rp.816.131.902.974,44.
• Kemandirian APBD Kab Klaten mengalami
penurunan di tahun 2019 dengan kemandirian
sebesar 16,81% yang sebelumnya 21,66% di tahun
2018.
Pilar Lingkungan • Kebutuhan air pada tahun 2019 sebesar
Menjamin Ketersediaan 391.926.128,25 m3/th.
serta Pengelolaan Air Bersih
dan Sanitasi yang • Persentase penduduk memiliki air minum layak
Berkelanjutan masih 91,14%
Menjadikan Kota dan • Sekitar 52% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa
Permukiman Inklusif, Aman, ekosistem yang tinggi terhadap penyediaan air.
Tangguh dan Berkelanjutan
• Cakupan pelayanan akses dasar sanitasi 100%.
Menjamin Pola Produksi dan • Persentase layanan air limbah 97,82%.
Konsumsi yang • Indeks kualitas air masih 28,46.
Berkelanjutan • Masih adanya kegiatan pengeboran air tanah yang
dilakukan tanpa ijin.
• Masih adanya kawasan permukiman kumuh.
• Perlunya peningkatan sarana persampahan.
• Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang
pengelolaan sampah.
• Kondisi RTH eksisting seluas 222 Ha dan RTH
rencana seluas 8.556 Ha.
Perlu peningkatan dalam pengolahan sampah.
Mengambil Tindakan Cepat • Terdapat daerah rawan bencana alam tanah longsor,
untuk Mengatasi Perubahan meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno,
Iklim dan Dampaknya Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Wedi.
Melestarikan dan • Terdapat daerah rawan bencana alam banjir,
Memanfaatkan secara meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper,
Berkelanjutan Sumber Daya Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan,
Kelautan dan Samudera Prambanan, Trucuk, Wedi dan Wonosari.
untuk Pembangunan
Berkelanjutan • Terdapat daerah rawan bencana angin topan yang
meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.
-
Melindungi, Merestorasi dan Kondisi biodiversitas berbasis jasa ekosistem, sekitar
Meningkatkan Pemanfaatan 50% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem
Berkelanjutan Ekosistem sedang.
Daratan, Mengelola Hutan
secara Lestari,
Menghentikan Penggurunan,
Memulihkan Degradasi
Lahan, serta Menghentikan
Kehilangan
Keanekaragaman Hayati
Pilar Hukum dan Tata Kelola
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-23
Goals Tujuan TPB Isu Strategis TPB terkait Kondisi Lingkungan Hidup
dan Kondisi Keuangan Daerah
Menguatkan Masyarakat -
yang Inklusif dan Damai
untuk Pembangunan
Berkelanjutan, Menyediaan
Akses Keadilan untuk
Semua, dan Membangun
Kelembagaan yang Efektif,
Akuntabel, dan Inklusif di
Semua Tingkatan
Sumber: KLHS RPJMD Kab Klaten Tahun 2021-2026
2. Revolusi Industri 4.0
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah
dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika
tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Berikutnya,
pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan
pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (combustion
chamber). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil,
pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan.
Kemudian, revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan
teknologi digital dan internet. Pada revolusi industri generasi keempat,
ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa
pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang
memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.
Pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan
tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci
keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Ini membuktikan bahwa yang
cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang
kecil. Berbagai penelitian menggambarkan bagaimana Industri 4.0 mewakili
pendekatan revolusi industri keempat, di mana Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) membentuk fondasi infrastruktur untuk teknologi industri
inovatif besok.
Industri 4.0 awalnya diperkenalkan pada Pameran Hannover pada
2011 dan diumumkan secara resmi pada 2013 sebagai inisiatif strategis
Jerman untuk mengambil peran perintis dalam industri yang saat ini sedang
merevolusi sektor manufaktur. Industri 4.0 mewakili trend teknologi otomasi
saat ini di industri manufaktur, dan itu terutama mencakup teknologi yang
memungkinkan seperti sistem fisik siber (Cyber Physical System - CPS),
Internet of Things (IoT) dan komputasi Cloud (Hermann, Pentek, dan Otto
2016). Industri 4.0 merepresentasikan evolusi teknologi dari embedded
system ke cyber physical systems. Dalam Industri 4.0, sistem tertanam,
komunikasi mesin-ke-mesin semantik, teknologi IoT dan CPS
mengintegrasikan ruang virtual dengan dunia fisik. Generasi baru dari
sistem industri ini hadir, seperti pabrik pintar muncul untuk menghadapi
kompleksitas produksi di lingkungan siber (GTAI 2014). Integrasi Industri
dan Integrasi Informasi Industri memainkan peran penting. Hari ini, kita
berada di puncak Revolusi Industri Keempat di mana dunia produksi dan
konektivitas jaringan diintegrasikan melalui IoT dan CPS untuk menjadikan
Industri 4.0 kenyataan (GTAI 2014). Industri 4.0 memiliki dampak strategis
jangka panjang yang penting pada pengembangan industri global.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-24
Bagi dunia birokrasi, isu Industri 4.0 ini juga harus mendapatkan
respon secara baik jika birokrasi tidak mau menjadi artefak di tengah
perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Cara kerja yang tidak
efisien sudah saatnya untuk diakhiri.
Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. Itu setidaknya yang
tercermin dari peluncuran program Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko
Widodo awal April 2018. Revolusi Industri 4.0 tak hanya menawarkan sisi
positif (“the promises”) tapi juga negatif (“the perils”). Revolusi yang ditopang
oleh teknologi-teknologi abad 21 seperti machine learning, artificial
intelligence, internet of things, hingga 3D printing. Pemerintah dan
Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri, merencanakan, dan
menyusun strategi di tingkat pusat dan daerah untuk menghadapinya.
Untuk bisa mengelola Revolusi Industri 4.0 diperlukan gaya pemerintahan
yang kreatif, adaptif, cepat, dan mumpuni dalam mengelola perubahan
eksponensial yang dihasilkan oleh Revolusi Industri 4.0. Teknologi pintar
sebagai produk revolusi Industri 4.0 harus dimanfaatkan untuk kepentingan
pelayanan publik yang lebih baik. Desain program sebagai cara untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat baik sosial maupun
ekonomi mau tidak mau harus mempertimbangkan produk revolusi industri
sebab masyarakat berkembang sejalan dengan perkembangan dunia yang
terjadi.Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 perlu adanya kolaborasi
secara intens dengan seluruh elemen stakeholders (bisnis, akademis,
komunitas, masyarakat) dalam menuntun proses transformasi digital di level
pemerintah, industri, dan masyarakat secara luas.
3. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang
ditetapkan merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi
pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan
per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-
negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang
memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta
kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka
menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di
berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN
2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9
(sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-25
Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
Gambar 4.2
Visi dan Misi Presiden 2020-2024
RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran
Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses
transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun
2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas
sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang
lebih baik.
Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam
pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.
Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia,
Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan
Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-26
Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
Gambar 4.3
Strategi Pencapaian Visi 2045
RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden
menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya
diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-27
Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
Gambar 4.4
7 Agenda Pembangunan Nasional
Dalam sasaran makro pembangunan 2020-2024 dalam RPJMN
2020-2024, tentunya dalam pencapaian secara Nasional tersebut,
membutuhkan sinergitas dan komitmen antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-28
Keterangan: Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024
Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
Gambar 4.5
Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2020-2024
Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
pembangunan Kabupaten Klaten ke depan harusnya selaras dengan cita-cita
dan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam setiap
perencanaan program dan kegiatan hendaknya mengacu pada isu-isu
strategis pembangunan nasional pada periode yang sama. Isu-isu strategis
pembangunan dalam RPJMN yang harus dijadikan salah satu acuan
pembangunan Kabupaten Klaten 5 tahun ke depan yaitu:
a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing sebagai berikut:
1). Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2). Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
3). Pemenuhan layanan dasar;
4). Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
5). Pengentasan kemiskinan; dan
6). Peningkatan produktivitas dan daya saing.
b. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa sebagai berikut:
1). Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa;
2). Belum optimalnya pemajuan kebudayaan indonesia;
3). Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran
agama;
4). Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi
dan kerukunan;
5). Belum optimalnya peran keluarga; dan
6). Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
c. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
sebagai berikut:
1). Keberlanjutan sumber daya alam;
2). Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi;
3). Transformasi struktural berjalan lambat; dan
4). Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-29
d. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar sebagai berikut:
1). Infrastruktur Pelayanan Dasar;
2). Infrastruktur Ekonomi;
3). Infrastruktur Perkotaan; dan
4). Energi dan Ketenagalistrikan
e. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya
ketimpangan antarwilayah.
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim sebagai berikut:
1). Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
3). Pembangunan Rendah Karbon
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik sebagai berikut:
1). Konsolidasi Demokrasi;
2). Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3). Penegakan Hukum Nasional;
4). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5). Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.
Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024, Kabupaten Klaten termasuk pada wilayah pengembangan Jawa-
Bali dan koridor pemeratan Provinsi Jawa Tengah bersama 4 (empat)
kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Magelang. Kabupaten Klaten akan
menerima manfaat dari beberapa program/proyek prioritas sebagai berikut:
1. Pengembangan kawasan strategis, meliputi percepatan pengembangan
destinasi pariwisata prioritas;
2. Pengembangan sektor unggulan meliputi kawasan tanaman substitusi
impor (tebu), peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan
produksi perikanan budidaya.
3. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan
transmigrasi, meliputi pengembangan desa terpadu.
Berdasarkan arahan presiden dan agenda pembangunan tersebut,
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.3
Hasil Telaahan Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024
Arahan Presiden Agenda Pembangunan Implikasi
• Pembangunan Memperkuat ketahanan • Mengoptimalkan sektor unggulan dalam
SDM ekonomi untuk pertumbuhan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan
• Pembangunan berkeadilan • Meningkatkan kesejaheraan masyarakat
infrastruktur
Mengembangkan wilayah untuk • Meningkatkan kualitas pembangunan
• Penyederhanaan mengurangi kesenjangan dan infrastruktur daerah
regulasi menjamin pemerataan
• Meningkatkan SDM yang cerdas dan
• Penyederhanaan Meningkatkan sumber daya berdaya saing
birokrasi manusia yang berkualitas dan
• Transformasi
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-30
Arahan Presiden Agenda Pembangunan Implikasi
ekonomi berdaya saing
• Meningkatkan derajat kesehatan
Revolusi mental dan masyarakat
pembangunan kebudayaan
• Meningkatkan kesejaheraan masyarakat
Memperkuat infrastruktur • Meningkatkan keberdayaan perempuan
untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan dan anak
pelayanan dasar
Membangun lingkungan hidup, • Mengoptimalkan perwujudan
meningkatkan ketahanan ketentraman, ketertiban umum dan
bencana, dan perubahan iklim perlindungan masyarakat
Memperkuat stabilitas • Meningkatkan SDM yang cerdas dan
polhukhankam dan berdaya saing
transformasi pelayanan publik
• Meningkatkan kualitas pembangunan
infrastruktur daerah
• Meningkatkan capaian universal access
(100-0-100)
• Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup yang berkelanjutan
• Meningkatkan kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana
• Mengoptimalkan perwujudan
ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
• Meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dan kinerja pemerintah
daerah
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sumber: Tim Penyusun, 2021
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-
Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan
Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang
Arah pengembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Klaten
sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Percepatan dan
pemerataan pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut dilakukan
secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan
Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-
Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
Rencana Induk dimaksud menjadi pedoman/acuan bagi kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk
menetapkan kebijakan dan program/kegiatan sektoral dalam rangka
pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Kedungsepur, Kawasan
Purwomanggung, Kawasan Bregasmalang, dengan didukung pengembangan
Kawasan Barlingmascakeb, Kawasan Petanglong, Kawasan Wanarakuti,
Kawasan Banglor, dan Kawasan Subosukawonosraten.
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 didalamnya memuat 270
proyek yang ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2030. Daftar proyek di
Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengendalian Banjir S. Dengkeng, S. Bengawan Solo
2. Revitalisasi Rowojombor
Percepatan pembangunan ekonomi kawasan dalam Peraturan
Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dalam rangka mempercepat peningkatan
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-31
investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang diharapkan akan
berdampak pada perekonomian regional dan nasional.
5. Penelahaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan
gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah lima tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah tahun 2018-2023 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam
program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap
memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional,
dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan
implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode
tahun 2018-2023 yaitu:
“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”
Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah
Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub
untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas
sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja
baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih
berbudaya dan mencintai lingkungan.
Isu strategis pembagunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah
tahun 2018-2023 yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten
Klaten adalah:
a. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
b. Penanggulangan Kemiskinan;
c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
d. Kedaulatan pangan dan energi;
e. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung
Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam;
f. Kesenjangan wilayah; dan
g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.
Tabel 4.4
Hasil Telaahan Terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Isu Strategis Misi Implikasi
• Peningkatan Membangun masyarakat Jawa • Mengoptimalkan perwujudan
kualitas dan daya Tengah yang religius, toleran ketentraman, ketertiban umum dan
saing dan guyub untuk menjaga perlindungan masyarakat
sumberdaya Negara Kesatuan Republik
manusia Indonesia • Meningkatkan SDM yang cerdas dan
berdaya saing
• Tata kelola Mempercepat reformasi
pemerintahan birokrasi yang dinamis serta • Meningkatkan akuntabilitas dan
dan kondusivitas memperluas sasaran ke transparansi dan kinerja pemerintah
wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota daerah
• Penanggulangan Memperkuat kapasitas • Meningkatkan kualitas pelayanan publik
• Mengoptimalkan sektor unggulan dalam
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-32
Isu Strategis Misi Implikasi
Kemiskinan ekonomi rakyat dan membuka pertumbuhan ekonomi
• Meningkatkan kesejaheraan masyarakat
• Daya saing lapangan kerja baru untuk
ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan • Meningkatkan SDM yang cerdas dan
berdaya saing
peningkatan pengangguran
• Meningkatkan derajat kesehatan
kesempatan masyarakat
berusaha • Meningkatkan kesejaheraan masyarakat
• Meningkatkan keberdayaan perempuan
• Kesenjangan
dan anak
wilayah • Mengoptimalkan sektor unggulan dalam
• Peningkatan Menjadikan rakyat Jawa pertumbuhan ekonomi
• Meningkatkan kualitas lingkungan
kualitas dan daya Tengah lebih sehat, lebih
pintar, lebih berbudaya dan hidup yang berkelanjutan
saing • Meningkatkan kapasitas daerah dalam
mencintai lingkungan
sumberdaya penanggulangan bencana
manusia
• Kedaulatan
pangan dan
energi
• Keberlanjutan
Pembangunan
Dengan
Memperhatikan
Daya Dukung
Lingkungan dan
Kelestarian
Sumber Daya
• Alam
Sumber: Tim Penyusun, 2021
6. Isu Pandemi Covid-19
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi tantangan
terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat
ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah
pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020
diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi
yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), Covid-19
adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan.
Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya
vaksin atas penyakit tersebut membuat Covid-19 memberikan ancaman
serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang
terus meningkat.
Pandemi Covid-19 yang telah memicu serangkaian tindakan yang
belum pernah terjadi sebelumnya oleh negara-negara untuk menanggulangi
penyebaran Pandemi Covid-19 dan mengurangi kondisi terburuk akibat
Pandemi Covid-19, yaitu Kasus Kematian. Pada awal Maret 2020, corona
virus telah dikonfirmasi penyebarannya di Indonesia. Pada 11 Maret 2020,
ketika jumlah kasus di seluruh dunia mencapai lebih dari 127.000 dan
angka kematian telah melewati 4.700 orang, WHO menyatakan wabah global
corona virus sebagai Pandemi dan pada bulan April 2020, Pandemi telah
menyebar ke semua provinsi di Indonesia.
Pandemi virus corona (Covid-19) tak hanya mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga berdampak terhadap
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (TPB/ SDGs). Covid-19 berdampak besar bagi ekonomi
nasional maupun daerah, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-33
penghasilan. Selain itu minat investasi juga akan menurun dengan
signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat.
Penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bekerja
keras untuk menyediakan berbagai paket kebijakan, baik untuk mengobati
pasien Covid-19 (kuratif) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut
(preventif).
Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
sejak tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, Pemerintah juga telah
memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok,
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,
memberlakukan kebijakan physical distancing, serta menetapkan status
keadaan darurat bencana Covid-19. Berbagai himbauan termasuk
menganjurkan dan bahkan melarang masyarakat untuk tidak melakukan
pulang kampung termasuk dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri 1441
Hijriah telah dilakukan. Anjuran untuk meningkatkan pola hidup bersih dan
sehat juga terus digencarkan. Langkah-langkah tersebut diimplementasikan
dengan dasar bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah
prioritas. Namun demikian, langkah-langkah tersebut menimbulkan
penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan.
Dampak dari Covid-19 pada sektor riil dalam perekonomian
ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan
Covid-19 yang extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun
tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand)
maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan
pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan
ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan
pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat
konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai
pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor
terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi,
perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan
terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat Covid-19 ini. Terlebih
jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak
pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.
Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan
terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkah-
langkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, refocusing dan realokasi
APBN, serta pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus
utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah
mendukung anggaran kesehatan, memperluas Social Safety Net untuk
menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-
langkah extraordinary ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga
diperlukan fleksibiltas APBN yang memastikan ketersedian anggaran dengan
tetap menjaga kesinambungan keuangan negara.
Langkah-langkah pemberian stimulus bertujuan untuk membantu
pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak Covid-19, menjaga daya beli
masyarakat, memberikan kemudahan ekspor-impor, meminimalisir jumlah
pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan memberikan
relaksasi dan likuiditas, dan mencegah terjadinya krisis ekonomi dan
keuangan. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan sangat
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-34
tergantung pada efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus
Covid-19 di Indonesia. Tidak hanya sangat tergantung dari skenario
efektivitas penanganan Covid-19, proyeksi pertumbuhan perekonomian
Indonesia juga akan tergantung pada unsur ketidakpastian atas gangguan di
sisi penawaran, pengetatan di pasar keuangan, perubahan pola belanja
masyarakat, dan fluktuasi harga komoditas global. Berdasarkan kondisi-
kondisi tersebut Pemerintah menyusun dua skenario pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2020, yaitu skenario berat dan skenario sangat berat.
Dalam skenario-skenario tersebut, Pemerintah berusaha keras agar krisis
saat ini tidak menjadi krisis keuangan. Pemerintah menggunakan skenario-
skenario rambatan dan dampak Pandemi Covid-19 tersebut karena
perkembangan situasi penyebaran Covid-19 yang sangat cepat serta potensi
dampak yang menimbulkan ketidakpastian tinggi dalam perekonomian
menyulitkan penentuan outlook perekonomian.
Tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian dunia dan
domestik saat ini juga tercermin dari beragamnya proyeksi tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 oleh lembaga-lembaga
ekonomi internasional. Ketidakpastian tersebut menyebabkan terjadinya
perbedaan penilaian atas tingkat efektivitas kebijakan pencegahan Covid-19
dan kebijakan ekonomi yang tercermin dari perbedaan skenario yang
dipergunakan. Hal ini menyebabkan angka proyeksi menjadi sangat dinamis
dan sangat beragam tidak konvergen ke suatu angka tertentu, namun
semuanya mengarah kepada pemburukan perekonomian.
Pemerintah mulai menempatkan rencana untuk menstabilkan
ekonomi dan mendukung mata pencaharian masyarakat, Pemerintah
Indonesia telah membuat dan memberikan beberapa kebijakan melalui
stimulus ekonomi dan program kompensasi untuk menanggulangi dampak-
dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Pandemi Covid-19.
Meskipun Pemerintah telah memiliki skema perlindungan sosial untuk
memberikan perlindungan sosial bagi penduduk, namun data menunjukkan
bahwa program yang ada dan jumlah peserta iuran belum mencakup
seluruh penduduk dan belum optimalnya nilai manfaat program bansos
yang diberikan.
Meskipun Covid-19 diprediksi dapat menyebabkan krisis ekonomi,
pemerintah saat ini relatif lebih siap karena memiliki program bantuan dan
perlindungan sosial yang dapat dijadikan jangkar untuk mengurangi beban
masalah sosial-ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus
guna mengantisipasi Pandemi Covid-19 dengan meningkatkan dan
memperluas jaring pengaman sosial dinilai tepat. Program bantuan dan
perlindungan sosial yang menjadi jangkar dapat menjadi instrumen awal
dalam meningkatkan manfaat program, dengan pemerintah secara paralel
memperluas cakupan penerima manfaat.
Terbitnya Undang Undang No. 2 Tahun 2020 dan Perpres No.
54/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak
Pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pada Pasal 2 Ayat
(1) huruf (i) Undang Undang No. 2 Tahun 2020 memberikan instrumen baru
untuk meminimalkan dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian
desa, disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi,
dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah
dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-35
Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
“pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan
antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa
dan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19. Selanjutnya berbagai regulasi
dalam penanganan Pandemi Covid-19 juga diterbitkan oleh Pemerintah,
diantaranya:
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular;
(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan
Bencana;
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan;
(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
(7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020;
(8) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Covid-19;
(9) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19;
(10) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetepan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
(11) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetepan Bencana
Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
(12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021;
(13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun
2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi
Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Covid-19;
(14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-36
(15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441H Dalam
Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
(16) Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
(17) Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan
Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka
Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional;
(18) Surat Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret
2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
(19) Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April
2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020;
(20) Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020,
tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Rangka Penanganan Covid-19;
(21) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan
Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
(22) Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi;
(23) Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020
tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan
Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.
Berdasarkan hasil survei demografi BPS diikuti sebanyak 87.379
responden, adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat Pandemi
Covid-19 terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, dan pendapatan
dari semua lapisan masyarakat menurun.
(1) Penurunan Pendapatan Masyarakat
Adapun masyarakat dengan penghasilan sampai Rp 1,8 juta per bulan
sebanyak 70,53% masyarakat atau responden mengalami penurunan
pendapatan, penghasilan Rp 1,8 juta sampai Rp 3 juta 46,77%
pendapatannya mengalami penurunan. Adapula masyarakat dengan
pendapatan Rp 3 juta sampai Rp 4,8 juta 37,19% pendapatannya
mengalami penurunan.
Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 4,8 juta sampai Rp
7,2 juta sebanyak 31,67% mengalami penurunan pendapatan. Dan
masyarakat dengan pendapatan yang di atas Rp 7,2 juta, 30,34%
mengalami penurunan pendapatan.
Survei demografi yang dipaparkan tersebut diikuti sebanyak 87.379
responden, di mana secara rata-rata 35,78% yang masih bekerja
mengalami penurunan pendapatan. Dari sebanyak responden itu pula
diketahui sebanyak 56,4% bekerja, 18,34% dirumahkan sementara,
2,52% terkena PHK, dan 22,74% tidak bekerja.
(2) Konsumsi Rumah Tangga Melambat
Hal lain yang membuat angka kemiskinan naik yakni pertumbuhan
pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDB (Produk Domestik
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-37
Bruto) melambat. Di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga pada
kuartal I-2020 hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama
tahun 2019 yang sebesar 5,02%.
(3) Pariwisata Terpuruk
Pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang devisa Indonesia
terbesar terbilang terpuruk. Jumlah kunjungan wisata mancanegara
(wisman) ke Indonesia pada Maret 2020 mengalami penurunan sebesar
64,11% dibandingkan Maret 2019.
(4) Harga Bahan Pokok Naik
BPS juga mencatat, faktor lain yang membuat angka kemiskinan
meningkat, karena adanya kenaikan harga eceran beberapa komoditas
bahan pokok. Pada periode September 2019 - Maret 2020, secara
nasional harga eceran beberapa komoditas pokok seperti beras, daging
ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir mengalami
kenaikan. Selama periode September 2019-Maret 2020, beras naik
1,78%, daging ayam ras naik 5,53%, minyak goreng naik 7,06%, telur
ayam ras naik 11,1%, dan gula pasir naik 13,35%.
Dampak terbesar dari Pandemi Covid-19 adalah di sektor
kesehatan dan perekonomian. Beberapa aspek perekonomian di Jawa
Tengah, termasuk kabupaten/kota di wilayahnya, yang terdampak langsung
dengan adanya Pandemi Covid-19 antara lain :
a. Dampak ekonomi makro antara lain :
1). Penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan yang
kehilangan pekerjaan/PHK;
2). Tingkat pengangguran terbuka meningkat;
3). Inflasi cenderung meningkat;
4). Angka kemiskinan meningkat; dan
5). Kontraksi ekonomi (pertumbuhan melambat, bahkan bisa negatif).
b. Dampak ekonomi mikro antara lain :
1). Jasa retail kehilangan pasar;
2). Industri pariwisata, hotel dan rumah makan mengalami penurunan;
dan
3). Jasa transportasi mengalami penurunan.
Adanya Eskalasi Covid-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam di
Jawa Tengah maupun kabupaten/kota di wilayahnya harus dimitigasi
dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan
dunia usaha serta stabilitas sektor keuangan melalui kebijakan luar biasa
atau extraordinary, diantaranya melalui pemberian stimulus dan/atau hibah
bagi sektor/pelaku ekonomi yang perlu mendapat prioritas dalam jangka
pendek antara lain :
a. Pertanian bahan makanan, peternakan dan perikanan serta rangkaian
rantai pasoknya meliputi kredit usaha (kemudahan memperoleh kredit
usaha, keringanan bunga, kelonggaran cicilan), ketersediaan input dan
jaminan harga produk;
b. Produsen/industri pengolahan bahan makanan dan rantai pasoknya
meliputi kredit usaha, ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahan
baku, jaminan harga produk;
c. Menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan atau yang
kehilangan pekerjaan/PHK melalui penciptaan kesempatan kerja yang
bersifat padat karya dari proyek-proyek pembangunan fisik.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-38
Seiring dengan adanya mitigasi dampak Pandemi Covid-19 di Jawa
Tengah, guna memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka
lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
merupakan salah satu misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–
2023. Misi itu dimaknai sebagai misi yang diemban untuk menciptakan
stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis
potensi unggulan. Lebih lanjut, sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk
meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi
terhadap ekonomi daerah, yang didukung dengan meningkatnya produksi
dan produktivitas serta kualitas produk di semua sektor. Pelaksanaan upaya
mencapai misi tersebut perlu adanya arah kebijakan ekonomi daerah yang
tepat.
Dukungan partisipasi desa dalam mencegah Covid-19 dengan
menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari dana desa perlu
ditingkatkan. Demikian juga ragam model kegiatannya, baik kegiatan
preventif maupun kegiatan kekaryaan. Beberapa kegiatan yang
direkomendasikan dalam upaya pencegahan di antaranya: (1) Mendukung
kegiatan sosialisasi/promotif; (2) Membuat data penduduk yang datang/
kembali ke desa; (3) Memantau pergerakan masyarakat yang terindikasi
sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan
(PDP) berkoordinasi dengan puskemas atau dinas kesehatan; (4)
Mengidentifikasi fasilitas umum yang layak dan dapat dijadikan ruang
isolasi (sementara), seperti balai pertemuan, masjid/musala, ruangan kantor
desa, dan sekolah; (5) Melakukan pemantauan pergerakan penduduk desa
dengan mendata keluar-masuknya warga atau pendatang/tamu; (6)
Mendukung peningkatan kapasitas melalui pelatihan bidan desa atau kader
kesehatan desa agar mampu melakukan penanganan awal penduduk desa
yang terduga terpapar Covid-19.
Prioritas kegiatan setidaknya memenuhi unsur pencegahan dan
penanganan Covid-19, yang meliputi: (1) Pemberdayaan masyarakat, seperti
pencegahan Covid-19 melalui disinfeksi lingkungan, pengelolaan sampah,
pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan permukiman, dan
pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita); (2)
Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai
dengan kewenangan desa, seperti penyediaan fasilitas umum sebagai ruang
isolasi dengan mengikuti persyaratan teknis dari dinas kesehatan,
penyediaan air bersih, pengolahan sampah, perbaikan aliran sungai dan
irigasi, serta pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala
desa; (3) Pemanfaatan lahan untuk menjaga kebutuhan pangan, termasuk di
kawasan hutan, seperti untuk pertanian, perhutanan, perkebunan,
peternakan, dan perikanan.
Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi pada tahun 2020,
serta memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah, maka arah
dan strategi kebijakan fiskal 2021 merupakan bagian yang tidak lepas dari
arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang. Hal ini
dimaksudkan agar kebijakan jangka pendek tetap dijaga konsistensinya
dengan arah kebijakan jangka menengah dan panjang. Selaras dengan hal
tersebut maka tahun 2021 merupakan waktu untuk melakukan upaya
pemulihan (recovery), sekaligus menjadi momentum yang baik untuk
melakukan reformasi sektoral maupun fiskal. Oleh karena itu tema
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-39
kebijakan fiskal di tahun 2021 diarahkan pada upaya “Percepatan
Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.
Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa tetapi
juga berdampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat, aktivitas
ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, saat
ini Indonesia sedang berjuang untuk mendorong percepatan penanganan
Covid-19 untuk mencegah meluasnya penyebaran dan bertambahnya
korban jiwa. Pada saat yang sama, Pemerintah juga melakukan berbagai
langkah mitigasi dampak sosial ekonomi secara besar-besaran untuk
melindungi kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan agar dapat
menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya serta memberikan dukungan
terhadap dunia usaha untuk mencegah kebangkrutan dan PHK masal.
Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses percepatan
pemulihan kinerja ekonomi tahun 2021.
Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan Pandemi
Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan
keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi
makro dan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan
pasca Pandemi Covid-19 serta menjadi momentum untuk melakukan
reformasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan pondasi yang kokoh
untuk melaksanakan transformasi ekonomi mencapai Visi Indonesia Maju
2045, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
(1) Pemulihan Sosial Ekonomi
Pemulihan sosial ekonomi dilakukan dengan berbagai langkah
stimulus ekonomi baik melalui jalur konsumsi untuk melindungi
masyarakat miskin dan rentan maupun stimulus dukungan terhadap
dunia usaha. Stimulus dunia usaha diharapkan dapat membantu
aktivitas produksi untuk tidak terdampak secara permanen. Ketika
Pandemi Covid-19 berakhir, aktivitas produksi diharapkan dapat
kembali pulih sesuai dengan kapasitas normalnya dalam waktu yang
tidak terlalu lama.
Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, untuk
merespon Pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan kebijakan
countercyclical untuk percepatan penanganan Covid-19 sekaligus
akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Secara garis besar respon
kebijakan stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk pencegahan,
pengendalian dan penanganan Covid-19 dengan dukungan tambahan
anggaran di Bidang Kesehatan dan perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin dan rentan melalui program jaring pengaman
sosial.
Di samping itu, untuk memitigasi pemburukan di berbagai sektor
ekonomi yang terdampak, Pemerintah juga memberikan dukungan
stimulus untuk dunia usaha diberikan dalam beberapa menu baik bagi
usaha ultra-mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
maupun bagi Industri dan BUMN. Pemulihan ekonomi nasional
diterapkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
keberlangsungan pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor
keuangan agar tetap mampu menjalankan usahanya dan terhindar dari
pemburukan yang semakin dalam.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-40
(2) Reformasi Kesehatan
Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi reformasi bidang kesehatan
untuk membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dan sehingga
siap menghadapi kemungkinan keadaan darurat munculnya Pandemi
di masa yang akan datang.
Pertama, dalam jangka pendek, Pemerintah akan fokus pada
percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan
melalui peningkatan secara signifikan pendanaan pengadaan dan
perluasan fasilitas kesehatan (faskes), peralatan kesehatan (alkes), dan
tenaga kesehatan (nakes). Selain itu, upaya pemerataan dsitribusi
faskes dan nakes khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan
kepulauan juga terus dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini hanya dapat
terlaksana dengan terbangunnya koordinasi yang kuat antara
Pemerintah, Pemda, BUMN/BUMD, dan swasta.
Kedua, komitmen untuk membangun SDM yang unggul akan terus
dilanjutkan. Percepatan penurunan stunting melalui melalui
konvergensi program antar K/L serta sinergi lintas sektoral terus
dilakukan untuk mencapai target prevalensi stunting 19 persen di
tahun 2024. Cakupan penurunan stunting diperluas menjadi 360
kabupaten/kota di tahun 2021, dari sebelumnya 260 kabupaten/kota
di tahun 2020. Selain itu, upaya promotif dan preventif juga perlu
diperkuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat antara
lain melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Melalui
program ini diharapkan dapat membentuk budaya dan perilaku sehat
di masyarakat sehingga risiko terkena penyakit baik menular dan tidak
menular dapat diminimalkan dan kualitas kesehatan masyarakat
meningkat.
Ketiga, perlu penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan
Pemda. Pemda memegang peranan yang penting dalam reformasi
sistem kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat. Untuk, itu perlu adanya sinergi dan
koordinasi yang kuat dalam perencanaan penganggaran antara
Pemerintah (Bappenas dan Kemenkeu) serta Pemda untuk memastikan
kesesuaian alokasi anggaran program dengan target pembangunan
yang telah ditetapkan (money follow program). Koordinasi Pemerintah
dan Pemda diperlukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan
faskes dan nakes yang memadai, serta pembiayaan JKN, serta
penguatan program-program yang bersifat preventif.
Keempat, Pemerintah perlu membangun kerangka dasar sistem health
security preparedness (HSP) untuk menghadapi berbagai kemungkinan
kondisi darurat kesehatan di masa depan. Pemerintah menyadari
bahwa HSP dapat membantu kecepatan dan ketepatan implementasi
langkah-langkah tanggap darurat kesehatan di masa mendatang. Oleh
karena itu, penguatan HSP perlu dilakukan melalui peningkatan
alokasi anggaran terutama terkait penguatan kesiapan sektor
kesehatan dalam pencegahan, deteksi dan respon atas berbagai
ancaman terhadap kesehatan publik sesuai dengan standar. Upaya ini
juga perlu disertai dengan penguatan Kerangka Kerja Kedaruratan
Kesehatan (health emergency framework). Selain itu, kerangka dasar
sistem HSP juga mencakup sistem informasi kesehatan yang
terintegrasi dari pusat hingga unit gugus tugas terkecil di daerah,
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-41
untuk menjamin kejelasan dan kekuratan data dan informasi
kesehatan dalam rangka memudahkan langkah-langkah penanganan
dan pengendalian keadaan darurat kesehatan di masa datang.
Kelima, reformasi program JKN menjadi kunci penting untuk
mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Konsep UHC tidak
sebatas menjadikan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta
program JKN tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan
kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Reformasi JKN diarahkan
untuk membangun JKN yang sehat dan berkesinambungan melalui
perbaikan kondisi DJS Kesehatan, yang selama ini mengalami defisit,
khususnya melalui upaya penyesuaian iuran JKN yang proporsional
dan berkeadilan. Untuk itu penetapan iuran JKN dilakukan sesuai
dengan standar praktik aktuaria dengan mempertimbangkan antara
lain kemampuan membayar peserta, inflasi, kebutuhan jaminan
kesehatan dan keseinambungan pendanaan JKN. Selain itu, penguatan
sinergi PBPU kelas III perlu dilakukan, dibarengi dengan sinergi
Pemerintah Pusat dan Pemda untuk pembiayaan iuran PBI JKN dan
subsidi iuran kelompok meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran
oleh Peserta. Lebih lanjut, peningkatan ketepatan sasaran PBI JKN
juga terus dilakukan melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS).
(3) Reformasi Perlindungan Sosial dan Subsidi
Program perlindungan sosial memiliki kontribusi penting dalam
pembangunan ekonomi nasional. Program perlindungan sosial pada
dasarnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dan
rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya
seperti pangan, pendidikan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai
risiko kemunduran sosial sehingga dalam jangka panjang diharapkan
akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Program perlindungan sosial juga berkontribusi mendorong
pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung melalui penguatan
konsumsi masyarakat maupun secara tak langsung melelui penguatan
SDM yang berdampak pada produktivitas ekonomi. Porgram
perlindungan sosial juga merupakan bentuk kebijakan afirmatif
Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial.
Konsep dasar perlindungan sosial mencakup tiga hal, yaitu bantuan
sosial (Bansos) dan jaminan sosial (Jamsos) serta jaring pengaman
sosial (social safety net). Perbedaan antara bansos dan jamsos terletak
pada sumber dana dan target dari program perlindungan sosial.
Bansos berfokus pada masyarakat miskin dan rentan (Bottom 40)
dengan sumber dana dari Pemerintah (Non-Contributory System).
Program bansos di Indonesia yang berikan oleh pemerintah pusat
mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program
Indonesia Pintar, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bantuan
Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional, serta asistensi untuk
penduduk usia lanjut dan disabilitas.
Sedangkan program jamsos berfokus pada seluruh penduduk atau
pekerja dengan sumber dana dari individu atau pemberi kerja
(Contributory System). Program Jamsos di Indonesia mencakup program
Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk yang dikelola
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-42
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan
rogram Jaminan Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Kecelakaan
Kerja, Hari Tua, dan Pensiun) seluruh pekerja yang dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, Jaminan
Ketenagakerjaan untuk PNS dan TNI/Polri masih dikelola oleh PT
Taspen dan PT Asabri. Sementara program jaring pengaman sosial
esensinya program yang disiapkan untuk melindungi masyarakat
miskin dan rentan dari kemunduran sosial akibat goncangan
perekonomian atau bencana.
Reformasi kebijakan perlindungan sosial dengan mengintegrasikan dan
mensinergikan program. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin
ketepatan sasaran dan efektif yang dilakukan secara betahap.
Pertama, integrasi program perlindungan sosial dilakukan pada
program PKH dan PIP karena keduanya memiliki sasaran yang sama,
namun dalam pelaksanaannya masih terjadi masalah
komplementaritas. Untuk itu, akan lebih efisien dengan integrasi kedua
program ini.
Kedua, integrasi secara bertahap Bansos Kartu Sembako yang lebih
berbasis pada target penerima (beneficiaries) dengan program subsidi
energi (listrik dan LPG) yang berbasis komoditas untuk meningkatkan
efektivitasnya baik dalam meminimalisir inclusion error maupun dalam
pencapaian sasaran penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan. Untuk itu, proses integrasi dapat dilakukan dengan
menambah cakupan jenis barang yang dapat dibeli dari kartu
sembako.
Ketiga, meningkatkan efektivitas penurunan tingkat kemiskinan
kiranya perlu mereview target dan atau besaran bantuan secara
berkala pada PKH, Kartu Sembako, serta PIP.
Keempat, sinergi program perlindungan sosial dengan program
pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Mikro,
Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program ketenagakerjaan juga perlu
dilakukan untuk menjamin kesinambungan pendapatan ketika
penerima bansos sudah dapat naik kelas pendapatan. Termasuk
program Kartu Pra-Kerja yang merupakan program reskilling dan
upskilling yang dibarengi dengan pemberian insentif kas. Saat ini,
program tersebut tidak masuk dalam skema perlindungan sosial,
namun kedepannya program ini perlu diintegrasikan dengan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan dan mulai diprioritas pada pekerja formal atau
informal dari lapisan penduduk yang termiskin. Program ini juga dapat
menjadi bantalan ketika ada resesi ekonomi yang mengakibatkan
banyaknya PHK.
Kelima, Penyempurnaan program perlindungan sosial juga dapat
dilakukan dengan memisahkan program bantuan untuk lansia dan
penyandang disabilitas dari PKH. Berdasarkan tujuan program, PKH
diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan
kualitas modal manusia pada anak dalam keluarga. Selain itu, adanya
kesulitan penduduk lansia dan penyandang disabilitas dalam
mengakses layanan keuangan ketika ingin mengambil bantuan juga
membuat program bantuan akan lebih baik dibuat terpisah dengan
PKH. Ke depannya, program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar
(ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-43
dapat diperkuat sebagai dampak dari kondisionalitas penduduk lansia
dan penyandang disabilitas yang dikeluarkan dari PKH.
Keenam, di sisi jaminan sosial kesehatan, kebijakan fiskal diarahkan
untuk mendorong efektivitas program JKN antara lain melalui
penyesuaian iuran JKN termasuk iuran PBI, pemberian bantuan iuran
bagi peserta PBPU dan BP oleh Pemerintah dan Pemda. Perbaikan data
kepesertaan dilakukan dengan pemutakhiran DTKS untuk penetapan
PBI yang tepat saran dan pertukaran data kepesertaan antara
penyelenggara/pengelola program jaminan sosial. Selain itu, perlu
mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan JKN antara lain melalui
kebijakan manfaat layanan kesehatan sesuai kebutuhan dasar
kesehatan dan kelas rawat inap standar yang diterapkan secara
bertahap serta mendorong pencegahan/pengendalian fraud. Sedangkan
pada jaminan ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan bagi
pekerja miskin dan rentan, dapat diberikan bantuan iuran bagi pekerja
miskin dan rentan untuk program Jaminan Kematian (JKm) dan
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selain itu, untuk antisipasi penuaan
populasi, dapat diberikan tambahan kontribusi Jaminan Hari Tua
(JHT) atau Matching-Defined Contribution (MDC). Skema ini
memungkinkan pemerintah menambahkan kontribusi yang nilainya
sama dengan nilai kontribusi peserta ke dalam akun peserta sebagai
insentif bagi peserta.
Ketujuh, mendorong program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety
Net) yang dapat berfungsi sebagai komponen automatic stabilizer
kebijakan stimulus dimana akan secara otomatis berlaku jika terjadi
gejolak ekonomi yang cukup siginifikan sebagai pemicunya (trigger).
Jaring pengaman sosial yang didesain bekerja secara otomatis
memenuhi tiga kriteria efektivitas stimulus fiskal, yakni timely (tepat
waktu karena dapat implementasinya segera, tanpa ada time lag);
targeted (menyasar pada targetnya, kelompok miskin dan rentan,
sehingga berdampak langsung pada konsumsi, hand to mouth); dan
temporary (berlaku temporer karena akan selesai seiring dengan
pulihnya ekonomi).
(4) Reformasi Pendidikan
Dalam menjalankan pembelajaran holistik dalam mengembangkan
SDM Indonesia yang unggul, Pemerintah menempuh lima strategi yang
terintegrasi dalam platform teknologi yang holistik. Diharapkan
kedepannya pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang
memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-
royong, kreatif, dan bernalar kritis. Secara garis besarnya, kelima
strategi yang ditempuh, yaitu:
Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui
pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain
itu, Pemerintah akan mengembangkan marketplace Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) online. Marketplace BOS online tersebut
bertujuan untuk memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi,
dan waktu meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan
dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-44
untuk menghasilkan generasi guru baru. Pemerintah juga akan
mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang
akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi
sekolah-sekolah lain.
Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan
dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih
fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, Pemerintah juga
akan melakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran
berdasarkan asesmen berkala.
Keempat, standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum
(AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan
literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus
tes internasional seperti PISA, Trends in International Mathematics and
Science Study (TIMSS), dan Progress in International Reading Literacy
Study (PIRLS). Pemerintah juga akan menggunakan Survei Karakter
dan Survei Lingkungan Belajar dalam mengukur aspek-aspek non-
kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara
holistik.
Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan
Pemerintah Daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk urusan
pendidikan di daerah. Pemerintah juga akan mendorong ratusan
Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah
Penggerak, penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis mobile
dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (education
technology) kelas dunia, serta menggerakan puluhan ribu mahasiswa
dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh
Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka.
(5) Reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen
utama dalam implementasi desentralisasi fiskal, terutama untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah, serta untuk mendukung capaian prioritas nasional.
Dalam rangka memperkuat quality control atas pelaksanaan TKDD
pada masa mendatang, maka perlu dilakukan reformasi TKDD yang
secara konsisten juga diikuti dengan reformasi APBD. Secara umum,
reformasi TKDD akan diarahkan untuk:
(i) Mendorong upaya peningkatan quality control atas pelaksanaan
kegiatan yang didanai dari TKDD;
(ii) Mendorong Pemda dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, antara
lain melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas layanan sektor
dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja, dan pemberian
dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi;
(iii) Sinergi pendanaan TKDD dengan pendanaan yang bersumber dari
K/L dalam mendukung pembangunan human capital (Pendidikan
dan Kesehatan), antara lain melalui penguatan mandatory
spending DTU untuk Pendidikan dan Kesehatan, dukungan untuk
program merdeka belajar, peningkatan kemampuan pelayanan RS
dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan penanganan
stunting;
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-45
(iv) Percepatan penyediaan infratsruuktur di daerah, antara lain
melalui pembiayaan kreatif dan integrated funding dari berbagai
sumber pendanaan dan pembiayaan; serta
(v) Mendorong redesain pengelolaan Dana Otonomi Khusus dengan
memperhatikan perbaikan di sisi perencanaan dan penganggaran
yang berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi,
peningkatan akuntabilitas, serta dengan tetap memperhatikan
aspirasi masyarakat.
Sementara itu, reformasi pengelolaan APBD dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan
keuangan daerah, akan dilakukan dengan:
(i) Mengimplementasikan secara konsisten Perpres No 33 tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional. Terdapat 5 (lima)
komponen yang diatur yaitu pengaturan mengenai honarorium,
perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di
luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana
dan prasarana. Dengan pengaturan ini diharapkan akan
menghasilkan efisiensi sekitar 20-30 persen;
(ii) Perbaikan dalam pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai di
Daerah atau tunjangan kinerja daerah. Hal ini selain guna
meningkatkan efisiensi belanja juga bertujuan untuk
meminimalkan ketimpangan pendapatan PNSD antardaerah yang
dapat berpotensi menimbulkan demotivasi bagi PNS antardaerah;
(iii) Perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan pada
Organisasi Perangkat Daerah melalui penyusunan Bagan Akun
Standar. Hal ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
perencanaan dan penganggaran APBD, juga untuk memudahkan
sinergi perencanaan antara belanja pusat dan daerah karena akan
menggunakan nomenklatur yang relatif sama, termasuk
mempermudah penyusunan laporan keuangan antara Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.
(6) Reformasi Penganggaran (Zero Based Budgeting)
Secara nominal, belanja negara terus mengalami peningkatan, baik
komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait
program-program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan,
perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan serta pembangunan
infrastruktur. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpastian
ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan
kebutuhan fiscal buffer untuk upaya antisipasi dan mitigasi dampak
yang ditimbulkan. Menurunnya kinerja penerimaan pasca berakhirnya
era commodity boom, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi
pendanaan program-progam prioritas yang terus meningkat. Oleh
karena itu, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara
mutlak perlu dilakukan melalui reformasi penganggaran (budgeting).
Tren menurunnya kinerja penerimaan negara yang dibarengi dengan
meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan
ekonomi pasca Pandemi Covid-19 serta program prioritas
pembangunan lainnya menjadi momentum bagi Pemerintah untuk
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-46
melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi
untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan
penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (result
based) serta penguatan kapasitas kebijakan countercyclical baik melalui
penguatan automatic stabilizer maupun pencadangan belanja
anticipatory.
Reformasi pengelolaan belanja negara perlu dilakukan secara
komprehensif dari hulu sampai hilir. Pada sisi hulu, pemerintah harus
melakukan efisiensi pada belanja kebutuhan dasar, memfokuskan
belanja prioritas, serta memperkuat sinkronisasi belanja pemerintah
pusat dan belanja pemerintah daerah. Pada sisi hilir, pemantauan dan
evaluasi harus diperkuat agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil
(result based execution). Ke depannya, belanja anticipatory juga perlu
diperkuat sebagai untuk mengantisipasi dan mitigasi dampak yang
timbul apabila terjadi gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hal
ini diperlukan agar ketika adanya risiko perekonomian (krisis global,
bencana alam atau wabah penyakit) dapat lebih cepat ditangani.
Reformasi pengelolaan belanja negara dapat dilakukan melalui
kerangka zero-based budgeting, yaitu perencanaan anggaran tiap
tahunnya harus memulai dari awal (zero basis) tanpa mengacu pada
rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya
(incremental basis).
Pengalokasian anggaran melalui konsep zero-based budgeting dapat
diusulkan menjadi tiga kelompok jenis belanja, yaitu basic spending,
intervention (priority) spending dan anticipatory spending.
(i) Basic spending pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus
tersedia pada setiap K/L dalam mendukung operasional dan
pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup
anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada
basic spending, anggaran harus distandarisasi berdasarkan
kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi K/L yang tidak memiliki
fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran basic
spending.
(ii) Intervention spending merupakan belanja-belanja yang bersifat
intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program
prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
nasional. Jenis belanja ini akan dialokasikan pada BA BUN dan
pengalokasikan ke masing-masing K/L serta evaluasinya akan
dilakukan oleh Komite Penilai (reviewer committee) yang
beranggotakan Kementerian Koordinator, Kemenkeu, serta
Bappenas. Alokasi belanja internvensi berdasarkan proposal dari
K/L yang berisikan rincian anggaran, target output dan outcome,
rencana aksi, indikator baku, serta manajemen risiko. Proses
penganggaran menggunakan Performance Based Budgeting, yaitu
Komite Penilai membuat indikator baku untuk penilaian agar
alokasi sesuai kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara K/L
dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Sedangkan proses
pelaksanaan anggarannya menggunakan Result Based Execution,
yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.
(iii) Anticipatory Spending, yakni belanja yang disiapkan sebagai buffer
untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi,
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-47
bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme
pelaksanaan Anticipatory Spending harus dibuat dengan
menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh, Ketika
menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau
adanya bencana alam/sosial, alokasi Anticipatory Spending dapat
berfungsi sebagai social safety net untuk menjaga daya beli
masyarakat.
7. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025
Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten
Klaten, tetapi banyak pula tantangan atau masalah ke depan yang belum
sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam
pembangunan daerah hingga akhir tahun perencanaan (tahun 2025) di
berbagai bidang/aspek/sektor pembangunan.
a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Pembangunan kependudukan dan sumber daya manusia dalam
kurun waktu 20 tahun yang akan datang masih dihadapkan pada
tingkat pertumbuhan, kualitas dan mobilitas penduduk. Paradigma
pembangunan yang bertumpu pembangunan manusia difokuskan pada
upaya pemberdayaan penduduk guna peningkatan, kemajuan,
kebebasan dan kapabilitas, pemberdayaan masyarakat melalui investasi
di bidang pendidikan.
Di bidang ketenagakerjaan tantangan yang dihadapi adalah
menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan
ketersediaan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah
pengangguran. Bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu
penentu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klaten. Salah satu
tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya
manusia, sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan
pembangunan secara maksimal.
Pembangunan di bidang kebudayaan tantangan yang dihadapi
antara lain menipisnya nilai moral, budaya dan agama, sebagai dampak
negatif perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi informasi serta ekses
dari ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi.
Mengenai jumlah penduduk miskin yang masih relatif banyak,
tantangannya adalah bagaimana mewujudkan pemenuhan hak-hak
dasarnya dan jiwa kewirausahaan yang masih perlu ditingkatkan terus.
b. Ekonomi
Sumber daya alam daerah yang potensial untuk dikembangkan
sesuai core competence daerah Kabupaten Klaten adalah kegiatan
pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Untuk itu
pemerintah Kabupaten perlu menjalin kerjasama kemitraan dengan
dunia usaha swasta dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan
pengolahan sumber daya alam. Selain itu pemerintah Kabupaten perlu
menyusun strategi pengembangan investasi daerah dengan menyiapkan
sarana promosi, penyiapan gelar potensi sumber daya alam unggulan
dalam rangka meningkatkan daya tarik daerah bagi investor. Perlu juga
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-48
dilakukan perencanaan yang berkesinambungan tentang reklamasi
lahan galian tambang golongan C.
Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak diantara dua kota
besar, yaitu Yogyakarta dan Surakarta yang menjadikan wilayah ini
sebagai jalur utama Surakarta-Yogyakarta. Selain itu batas-batas
wilayah Kabupaten ini, seperti Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman
merupakan wilayah-wilayah yang memiliki obyek wisata andalan di
propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu sangat berpengaruh
pada minat wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Kabupaten Klaten,
yang didukung oleh kemudahan sarana transportasi yang cukup
memadai. Bahkan untuk sampai ke wilayah obyek wisata pun saat ini
sangat mudah pencapaiannya karena sudah ditunjang dengan
keberadaan sarana transportasi umum hingga ke lokasi yang
dikehendaki.
Pembangunan ekonomi di Klaten sampai saat ini telah
menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masih
belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan
lapangan kerja secara memadai. Oleh karena itu tantangan kedepan (20
tahun kedepan) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita serta
pemerataan sehingga secara bertahap dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Pada sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/globalisasi
menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih
kompetitif. Untuk itu, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi
dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional atau internasional.
Tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas
barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar
mutu nasional maupun standar mutu internasional.
c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Tantangan yang dihadapi dalam bidang IPTEK adalah
rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing
dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan
komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi
perkembangan global menuju ekonomi dan masyarakat yang berbasis
pengetahuan serta tuntutan penyediaan pemerintahan yang baik.
Untuk itu tantangan kedepan diperlukan aparatur pemerintah
daerah yang maju, mandiri, cerdas, sejahtera dan lestari perlu
melibatkan secara intensif para pelaku penelitian baik dari perguruan
tinggi dan organisasi profesi lainya.
d. Sarana dan Prasarana
Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di
bidang sosial budaya dan perekonomian pada kurun waktu dua puluh
tahun kedepan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan
sarana dan prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi
sarana dan prasarana saat ini untuk dapat memenuhi cakupan layanan
dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut
merupakan tantangan yang cukup berat pada masa mendatang.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-49
Perkembangan daerah Klaten ditunjang ketersediaan
infrastruktur, yaitu jalan dan jembatan, tersedianya jenis transportasi
yang menghubungkan antar kota Kecamatan, tempat wisata dan tempat-
tempat yang strategis. Disamping itu dengan ditunjang angkutan antar
Kota Kecamatan dan antar kota yang lain serta angkutan pedesaan yang
cukup banyak, maka tantangan ke depan yaitu bagaimana
memberdayakan ekonomi daerah ke depan yang lebih dapat dirasakan
oleh semua lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat
dapat dirasakan.
Tantangan dalam bidang perumahan dan permukiman yaitu
ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun di daerah pedesaan,
yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal.
Tantangan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya
air dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan
air baku yang semakin meningkat. Untuk itu 20 tahun kedepan perlu
dibangun sistem irigasi yang baik untuk mendukung struktur pertanian
menuju kemandirian pangan di Kabupaten Klaten.
e. Politik dan Tata Pemerintahan
Perkembangan dalam bidang politik dan tata Pemerintahan
seiring dengan makin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi
kebijakan desentralisasi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah
maupun masyarakat. Oleh karena itu, tantangan ke depan bidang politik
dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah
meningkatkan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan
budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih
transparan dan lebih bertanggung jawab, non diskriminatif serta mampu
menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang
baik.
Tantangan dalam pembangunan perdesaaan dihadapkan pada
tata pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif, sehingga
memberikan akses dan saran-usul bagi masyarakat pedesaan dalam
proses Musrenbangda dalam rangka penyusunan berbagai program
pembangunan daerah.
f. Keamanan dan Ketertiban
Dengan adanya Globalisasi dan kemajuan Teknologi Informasi
yang semakin canggih akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan
dan ketertiban di daerah. Tantangan ke depan adalah mewujudkan
komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam
rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan
berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan
bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan
ketertiban yang komprehensif dan partisipatif dalam rangka
mewujudkan kemandirian di bidang keamanan dan SISKAMLING
bersama.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-50
g. Hukum dan Aparatur
Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah
penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Di samping itu,
peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan
hukum, serta harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini sejalan
dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan
daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan
aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan
HAM.
Tantangan di bidang aparatur adalah bagaimana menciptakan
aparatur Pemerintah Daerah yang mampu bekerja secara transparan,
akuntabel dan profesional untuk memenuhi kinerja pelayanan publik
yang prima.
h. Wilayah dan Tata ruang
Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan
dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh
arus perdagangan bebas dan penurunan kualitas sumber daya air.
Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat
strategis. Untuk itu, pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus
dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh stakeholder. Seiring
dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan
juga meningkat pula, sehingga tantangan di bidang pertanahan
bagaimana meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang
berpihak kepada kepentingan masyarakat.
i. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup yang menunjang kehidupan manusia adalah
lingkungan yang terbebas dari pencemaran, baik air, udara maupun zat
padat. Pencemaran–pencemaran tersebut telah melebihi ambang batas,
terutama yang sudah tidak diperbolehkan akan membahayakan bagi
kehidupan manusia dan mahluk hidup lainya. Pada tahun 2004 dan
2005 kasus pencemaran air masing hanya berlangsung sekali (1), dan
tahun 2004 ada 3 kasus pencemaran dan pada tahun 2005 turun
menjadi 2 kasus saja. Untuk tahun 2005 ada 1 kasus Penemaran air
dan tahun 2006 meningkat menjadi 2 kasus dan tahun 2007 terjadi 3
kasus. Untuk kasus pencemaran zat padat selama tiga tahun tidak
pernah ditemukan.
Untuk mengendalikan pencemaran harus terjalin kerja sama
yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. pertama, kesadaran
masyarakat dalam menjaga kondisi kebersihan dan kerapian
lingkungan. Kedua, masyarakat harus lebih waspada terhadap gejala
potensi pencemaran di lingkunganya. Ketiga, pemerintah harus pro aktif
memberikan penyuluhan tentang bahaya pencemaran dan cara-cara
mengendalikanya, disamping perlu memberikan sanksi bagi perorangan
yang membuat sumber pencemaran.
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-51
8. Isu Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten
Sistem perkotaan wilayah merupakan sistem yang menggambarkan
sebaran kota, fungsi kota-kota dan hierarki fungsional kota-kota yang
terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang
wilayah daerah. Penetapan rencana pusat-pusat pelayanan di Kabupaten
Klaten harus mengacu pada produk tata ruang di atasnya, dalam hal ini
RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Dalam Lampiran II (Sistem
Perkotaan Nasional) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
RTRWN, wilayah Klaten ditetapkan sebagai PKW (II/C/1). Artinya bahwa
wilayah Klaten berada dalam tahapan pengembangan dengan revitalisasi
dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
melalui pengembangan atau peningkatan fungsi.
Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Klaten termasuk
dalam RTRW Kawasan Strategis Subosukowonostraten sebagai PKW (Pusat
Kegiatan Wilayah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala regional atau provinsi. Suatu PKW harus
mempunyai fasilitas-fasilitas yang jangkauan pelayanannya minimal
meliputi lebih dari satu kabupaten, seperti misalnya pusat pendidikan
berskala provinsi atau nasional, baik negeri ataupun swasta, atau juga, atau
juga kegiatan industri manufaktur dan perdagangan yang aktivitasnya
mencakup skala Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-
2029, Kabupaten Klaten termasuk ke dalam pengembangan kerjasama
strategis daerah kabupaten yang tergabung dalam regional
Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo,
Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) dengan fungsi pengembangan
sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional, dan Internasional. Secara
geografis, ketujuh wilayah kabupaten tersebut memiliki keterkaitan erat
dalam hal jenis kondisi dan struktur geologis.
Kabupaten Klaten merupakan lumbung padi Jawa Tengah serta
termasuk dalam penyokong ketahanan pangan nasional. Berdasar
keterkaitan antar ruang, Kawasan Andalan Subosuka – Wonosraten dengan
PKN Surakarta, PKW Boyolali, dan PKW Klaten yang terhubung dengan
akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Bandar Udara
Adi Sumarmo di Surakarta. Keberadaan Kabupaten Klaten sebagai
hinterland dari Kota Surakarta serta Yogyakarta memberikan pengaruh
dalam penyediaan pangan termasuk pendistribusian hasil pertanian,
perdagangan dan jasa sepanjang koridor DI Yogyakarta – Surakarta serta
pariwisata Kawasan Strategis Nasional (KSN) Candi Prambanan.
Dari segi posisi dalam sistem pergerakan provinsi maupun
nasional, Kabupaten Klaten dilewati jalur strategis penghubung Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta-Surakarta, namun Kabupaten Klaten saat ini
bukan sebagai simpul (hanya dilewati saja oleh jalur antar provinsi) serta
hirarki pelayanan Kabupaten Klaten yang lebih rendah jika dibandingkan
Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan
pengembangan potensi kawasan kurang optimal. Sebagai kabupaten yang
dalam tahap berkembang serta masih memiliki potensi lahan yang cukup
luas, Kabupaten Klaten menjadi tujuan baru untuk pengembangan
permukiman, industri pengolahan dan pariwisata yang sekaligus menangkap
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 │IV-52
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
RPJMD-KAB.-KLATEN-2021-2026
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
RPJMD-KAB.-KLATEN-2021-2026-EDAR_compressed
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 673
Pages: