51 51 d) Lajur keempat uraian program kerja yang telah dilaksanakan. e) Lajur kelima uraian program kerja yang belum dilaksanakan. f) Lajur keenam hambatan g) Lajur ketujuh keterangan d. Distribusi Evaluasi pelaksanaan program kerja disampaikan kepada : 1) Pembina Utama Jalasenastri dan Ketua Umum Dharma Pertiwi oleh Pengurus Pusat. 2) Pembina setempat dan pengurus satu tingkat di atasnya oleh tingkat kepengurusan lainnya. Contoh : 8d, halaman 175. 17. Bahan Rapat Pengurus Inti atau Terbatas a. Pengertian Bahan rapat pengurus inti atau terbatas adalah bentuk tulisan organissi yang memuat persoalan yang dihadapi oleh Seksi-seksi Sekretariat dan Bendahara untuk dibahas dalam rapat pengurus lengkap. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Bahan rapat pengurus inti dan terbatas dapat dibuat oleh semua tingkat kepengurusan dan ditandatangani oleh ketua seksi, sekretaris dan bendahara. c. Susunan 1) Kelompok kepala terdiri atas a) Kepala surat ditulis menurut ketentuan yang berlaku. b) Kepala karangan ditulis secara simetris ditengah atas, seluruhnya dengan huruf kapital tanpa diikuti tanda titik. c) Tanggal rapat dicantumkan secara simetris di bawah kepala karangan. d) Nama seksi, sekretariat atau bendahara yang bersangkutan di sebelah kiri atas.
52 52 2) Kelompok isi dibuat dalam bentuk daftar dengan lajur-lajur sebagai berikut : a) Lajur pertama nomor b) Lajur kedua urusan c) Lajur ketiga masalah d) Lajur keempat penjelasan e) Lajur kelima keputusan 3) Kelompok penutup sama dengan program kerja. d. Distribusi Bahan rapat pengurus inti dan terbatas didistribusikan kepada peserta rapat. Contoh : 17, halaman 197 18. Bahan Rapat Pengurus Lengkap a. Pengertian Bahan rapat pengurus lengkap adalah bentuk tulisan organisasi yang memuat persoalan seksi, sekretariat atau bendahara yang belum diputuskan dalam rapat pengurus inti atau rapat terbatas. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Bahan rapat pengurus lengkap dibuat oleh semua tingkat kepengurusan dan ditandatangani oleh Ketua Seksi, Sekretaris dan Bendahara yang bersangkutan. c. Susunan Susunan dibuat sama dengan susunan pada bahan rapat pengurus inti atau pengurus terbatas. d. Distribusi Bahan rapat pengurus lengkap didistribusikan kepada peserta rapat. Contoh : 17, halaman 197.
53 53 19. Laporan pada Rapat Pengurus Lengkap a. Pengertian Laporan pada rapat pengurus lengkap dibuat oleh semua tingkat kepengurusan dan ditandatangani oleh Seksi, Sekretaris, dan Bendahara. b. Wewenang pembuatan dan penandatanganan Laporan pada rapat pengurus lengkap dibuat oleh semua tingkat kepengurusan dan ditandatangani oleh Ketua Seksi, Sekretaris dan Bendahara. c. Susunan 1) Susunan kepala sama dengan bahan rapat pengurus lengkap. 2) Kelompok isi dibuat dalam bentuk lajur-lajur sebagai berikut : a) Lajur pertama nomor b) Lajur kedua urusan c) Lajur ketiga masalah d) Lajur keempat keputusan 3) Kelompok penutup sama dengan bahan rapat pengurus lengkap. d. Distribusi Laporan rapat pengurus lengkap didistribusikan kepada pemimpin, pembantu pemimpin dan peserta rapat. Contoh : 18, halaman 198. 20. Risalah Rapat Pengurus a. Pengertian Risalah rapat pengurus adalah bentuk tulisan organisasi yang memuat hasil keputusan rapat. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Risalah rapat pengurus dibuat oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris di semua tingkat kepengurusan dan ditandatangani oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris dan disahkan oleh Pemimpin.
54 54 c. Susunan 1) Kelompok kepala terdiri atas : a) Kepala surat ditulis menurut ketentuan yang berlaku. b) Kepala karangan pelaksanaan rapat dan tanggal ditulis secara simetris di tengah atas, seluruhnya dengan huruf kapital kecuali angka, tanggal dan tahun. c) Tulisan Pemimpin rapat hadir dan waktu ditulis di sebelah kiri atas secara berurutan ke bawah. 2) Kelompok isi dibuat dalam bentuk daftar dengan lajur-lajur sebagai berikut : a) Lajur pertama nomor urut b) Lajur kedua Pemimpin, Seksi atau Urusan c) Lajur ketiga masalah d) Lajur keempat keterangan e) Lajur kelima keputusan 3) Kelompok penutup terdiri atas : a) Kelompok tanda tangan penyusun risalah ditulis di sebelah kanan bawah. b) Kelompok tanda tangan yang mengesahkan dan tanggal pengesahan ditulis di sebelah kiri bawah. d. Distribusi Risalah rapat pengurus disampaikan kepada Pemimpin, pembantu Pemimpin dan peserta rapat. e. Hal-hal yang perlu diperhatikan Risalah rapat pengurus disahkan oleh pemimpin setelah dikoreksi dan disetujui dari peserta rapat. Contoh : 19, halaman 199. 21. Laporan Hasil Rapat a. Pengertian Laporan hasil rapat adalah tulisan organisasi yang memuat hasil rapat.
55 55 b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Laporan hasil rapat dapat dibuat oleh semua tingkat kepengurusan dan ditandatangani oleh anggota yang ditugasi menghadiri rapat di luar tingkat kepengurusan bersangkutan atau di luar organisasi Jalasenastri. c. Susunan Susunan laporan hasil rapat 1) Kelompok kepala terdiri atas : a) Kepala karangan dan tanggal pelaksanaan rapat ditulis secara simeteris di tengah atas, seluruhnya ditulis dengan huruf besar kecuali angka tanggal dan tahun. b) Tulisan pemimpin rapat, hadir, waktu dan tempat ditulis di sebelah kiri atas secara berurutan ke bawah. 2) Kelompok isi dibuat dalam bentuk daftar dengan lajur-lajur sebagai berikut : a) Lajur pertama nomor b) Lajur kedua masalah c) Lajur ketiga keputusan d) Lajur keempat keterangan 3) Kelompok penutup ditulis di sebelah kanan bawah terdiri atas : a) Tempat dan tanggal dibuatnya laporan b) Kelompok tanda tangan disusun sebagai berikut yang membuat laporan : nama : jabatan : tanda tangan : d. Distribusi Laporan hasil rapat disampaikan kepada Ketua Umum atau Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan dan pejabat lain yang dianggap perlu. Contoh : 20, halaman 200.
56 56 22. Tulisan Organisasi lainnya a. Pengertian Tulisan organisasi lainnya adalah bentuk tulisan organisasi yang dicetak dan dapat digunakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan organisasi. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 1) Blanko berita acara serah terima, berita acara pengangkatan dan berita acara pemberhentian dibuat oleh Jalasenastri Pengurus Pusat yang diisi oleh semua tingkat kepengurusan dan ditanda tangani oleh pengurus yang melaksanakannya. 2) Piagam penghargaan dan sertifikat dapat dibuat oleh semua tingkat kepengurusan, Pusat, Daerah, Gabungan, Cabang BS, Korcab dan ditandatangani oleh Ketua Umum Jalasenastri atau Ketua. 3) Berita acara lainnya dapat dibuat sesuai dengan keperluan oleh semua tingkat kepengurusan dan ditanda tangani oleh pengurus yang bersangkutan atau pihak lain yang terkait. BAB IV CAP ORGANISASI 1. Pengertian Cap organisasi adalah suatu benda yang berbentuk serta berukuran tertentu, dibuat dari logam, karet keras dan kayu atau bahan lain, memuat tulisan yang menunjukkan nama organisasi dan tingkat kepengurusan, digunakan sebagai tanda pengenal yang sah pada tulisan organisasi yang didistribusikan secara resmi. 2. Bentuk, Macam, Ukuran dan Wewenang Pembuatan Bentuk, macam dan ukuran cap organisasi diatur dalam ketentuan atribut Jalasenastri serta wewenang pembuatan oleh pengurus pusat. 3. Tulisan dan Tanda yang Tertera pada Cap Organisasi a. Cap Jalasenastri 1) Didalam lingkaran kedua bagian atas tertulis Jalasenastri bagian bawah tertulis tingkat kepengurusan. 2) Diantara tulisan Jalasenastri dan tingkat kepengurusan pada lingkaran kedua tertera jangkar.
57 57 3) Di dalam lingkaran ketiga : a) Cap Pengurus Pusat, Daerah, Gabungan memakai garis membujur sebanyak 17 (tujuh belas) memenuhi lingkaran. Untuk pengurus Korcab sampai dengan Ranting didalam lingkaran ketiga tidak memakai garis membujur. b) Untuk Pengurus Pusat, Daerah, Gabungan, dan Cabang Berdiri Sendiri dilingkaran ketiga tidak menggunakan dua garis melintang. d) Untuk Pengurus Korcab sampai dengan Ranting di lingkaran ketiga memakai dua garis sejajar melintang jarak 1 cm yang tertulis tingkat kepengurusan dan nama kota dimana kepengurusan berada. Contoh : 35 halaman 228 b. Cap Sekretariat Berbentuk lonjong mempunyai dua garis mendatar dengan lebar 8 mm yang didalamnya tertulis Sekretaris Umum untuk tingkat pusat dan sekretaris untuk kepengurusan yang lain diberi garis membujur sebanyak 17 buah untuk tingkat Pusat, Daerah, Gabungan dan Cabang BS sedangkan tingkat Korcab kebawah tidak pakai garis. Contoh : 35 halaman 228 c. Cap Panitia Berbentuk bula terdapat dua garis mendatar dengan lebar 5 mm yang di dalamnya tertulis Panitia dan diberi garis membujur 17 buah. Contoh : 35, halaman 228 4. Penggunaan a. Kelompok tanda tangan tulisan organisasi yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berhak menandatangani sendiri atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani (a.n., u.b., dan ketua) tulisan organisasi tersebut di sebelah kiri tanda tangan dan menutup ujung kiri tanda tangan. b. Sampul surat yang digunakan untuk mengirimkan tulisan organisasi atau naskah lain secara resmi di sebelah kiri, dibawah nomor surat atau dibawah kepala surat yang dikirim tanpa nomor surat. c. Naskah atau tulisan organisasi lainnya yang memerlukan pengesahan sebagai naskah atau tulisan organisasi yang resmi misalnya pada berita acara dibubuhkan pada kelompok tanda tangan, bila terdapat pasfoto yang berdekatan dengan tanda tangan cap dibubuhkan atau diterakan pada pasfoto dan tanda tangan.
58 58 e. Cap sekretariat digunakan untuk surat yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris tanpa a.n. Ketua Umum atau Ketua. f. Cap panitia digunakan untuk surat yang ditanda tangani oleh ketua panitia dan menggunakan kop surat panitia. Contoh : 15, halaman 195. 5. Warna Tinta Tinta yang digunakan untuk cap organisasi Jalasenastri adalah tinta berwarna ungu. 6. Wewenang Penyimpanan a. Penyimpanan, penggunaan dan pengamanan cap organisasi yang masih berlaku oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris. b. Cap organisasi yang sudah dinyatakan tidak berlaku agar disimpan atau disalurkan kepada bagian kearsipan menurut ketentuan yang berlaku. 7. Hal-hal yang perlu diperhatikan a. Tulisan organisasi yang didistribusikan secara resmi harus dibubuhi cap asli dalam hal ini tulisan organisasi yang telah ditandatangani dan difotokopi lebih dahulu kemudian dibubuhi cap organisasi. b. Cap organisasi yang dibubuhkan pada sampul surat atau naskah yang tidak dibubuhi tanda tangan harus diberi paraf oleh petugas yang membubuhkan cap sebagai penanggung jawab. c. Cap organisasi tidak diterakan pada lembar kedua tulisan organisasi yang dijadikan arsip pemakaian oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris. Contoh : 35, halaman 228 BAB V PERUBAHAN, RALAT, PENCABUTAN DAN PEMBATALAN 1. Pengertian a. Perubahan Perubahan adalah tulisan organisasi yang digunakan untuk mengubah sebagian isi suatu tulisan organisasi. b. Ralat
59 59 Ralat adalah tulisan organisasi yang digunakan untuk membetulkan kekeliruan kecil dalam suatu tulisan organisasi. c. Pencabutan Pencabutan adalah tulisan organisasi yang digunakan untuk menyatakan tidak berlakunya lagi suatu tulisan organisasi terhitung mulai saat ditentukan dalam pencabutan. d. Pembatalan Pembatalan adalah tulisan organisasi yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tulisan organisasi dianggap tidak pernah dikeluarkan. 2. Tata Cara Cara untuk mengubah, meralat, mencabut dan membatalkan tulisan organisasi diatur sebagai berikut : a. Tulisan organisasi dengan bentuk keputusan, surat keputusan atau petunjuk pelaksanaan, diubah, dicabut atau dibatalkan dengan bentuk tulisan organisasi yang sama. b. Tulisan organisasi dengan bentuk lain diubah, dicabut atau dibatalkan dengan surat biasa (tidak perlu sama jenisnya). c. Tulisan organisasi yang menentukan perubahan, ralat, pencabutan atau pembatalan dikeluarkan oleh anggota pengurus yang semula mengeluarkan tulisan organisasi tersebut atau oleh Ketua Umum Jalasenastri atau ketua. d. Tulisan organisasi untuk meralat suatu kekeliruan kecil (salah mengetik) dapat dilakukan oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris. 3. Susunan a. Susunan perubahan yang berbentuk surat keputusan sama dengan susunan surat keputusan ditambah kata perubahan I (untuk perubahan pertama), perubahan I (untuk kedua) dan selanjutnya seluruhnya dalam huruf besar. b. Susunan perubahan yang berbentuk surat sama dengan susunan surat. 4. Penomoran a. Nomor surat keputusan sama dengan surat keputusan yang diubah dan ditambah dengan huruf a (untuk perubahan pertama) atau ditambah b (untuk perubahan kedua). Tanggal dikeluarkannya perubahan menggunakan tanggal pada saat perubahan dikeluarkan. b. Penomoran tulisan organisasi yang lain menggunakan nomor surat yang dikeluarkan pada hari itu, kecuali Keputusan Musyawarah Pusat Jalasenastri.
60 60 5. Distribusi Distribusi ralat, perubahan, pencabutan dan pembatalan suatu tulisan organisasi sama dengan distribusi untuk tulisan organisasi yang diralat, dicabut atau dibatalkan. 6. Wewenang Penandatanganan Pembatalan ditandatangani oleh pejabat yang terkait dengan permasalahan tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi. Contoh : 21a s.d 21g, halaman 201 BAB VI LAIN-LAIN 1. Kartu Undangan Kartu Undangan adalah tulisan organisasi berupa undangan yang dicetak dalam bentuk kartu. Contoh : 22a, 22b dan 22c, halaman 211. 2. Tulisan pada Judul Lajur a. Tulisan judul dengan huruf besar b. Tulisan judul lajur awal kata ditulis dengan huruf besar, kecuali kata penghubung 3. Buku Harian Buku harian adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua kejadian secara kronologis atau masalah yang dihadapai pada hari itu beserta tindakan penyelesaiannya dan dibuat oleh Seksi-seksi, Sekretaris dan Bendahara di semua tingkat kepengurusan dan ditandatangani oleh pengurus yang bertugas pada hari itu. Susunan buku harian dalam bentuk daftar dengan lajur sebagai berikut : a. Lajur pertama nomor urut b. Lajur kedua hari dan tanggal c. Lajur ketiga uraian kejadian / kegiatan atau masalah d. Lajur keempat tindakan penyelesaian e. Lajur kelima pengurus yang hadir Contoh : 23, halaman 214
61 61 4. Penunjuk Tulisan Organisasi Penunjuk tulisan organisasi hanya dicantumkan pada bagian kanan atas halaman pertama lampiran atau sublampiran, sedangkan pada halaman dua dan seterusnya, baik pada induknya maupun pada lampiran atau sublampiran tidak perlu dicantumkan penunjuk tulisan organisasi. 6. Sampul Sampul surat organisasi yang telah siap dikirimkan dibubuhi cap organisasi di sebelah kiri bawah dan pada cap tersebut diberi paraf Sekretaris Umum atau Sekretaris atau Anggota Sekretaris. Contoh : 24a, 24b, halaman 215. BAGIAN KETIGA SURAT MENYURAT ORGANISASI BAB I UMUM 1. Pendahuluan Salah satu kegiatan yang penting dalam penyelenggaraan administrasi umum adalah surat menyurat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pedoman tentang surat menyurat organisasi. 2. Maksud dan Tujuan a. Pedoman surat menyurat organisasi ini, dimaksudkan untuk menciptakan suatu pengertian dan cara pengendalian yang seragam dalam menyelenggarakan surat menyurat dilingkungan Jalasenastri. b. Pedoman surat menyurat organisasi ini bertujuan untuk memberikan keseragaman kerja, sehingga dapat membantu terlaksananya pembinaan yang baik dan merupakan faktor yang penting dalam memperlancar hubungan atau komunikasi BAB II SURAT MASUK 1. Pengertian Surat masuk adalah semua jenis tulisan organisasi atau berita yang diterima dari pihak lain.
62 62 2. Kegiatan Penerimaan a. Penerimaan surat masuk dipusatkan di Sekretariat b. Surat masuk yang disortir berdasarkan derajat dan klasifikasi. c. Surat masuk yang berklasifikasi biasa dibuka dan kelengkapannya. d. Surat masuk yang berklasifikasi rahasia hanya boleh dibuka oleh pejabat yang tercantum dalam alamat. 3. Kegiatan Pencatatan a. Semua surat masuk dicatat dalam buku agenda b. Surat masuk dengan klasifikasi biasa dicatat dalam buku agenda biasa. c. Surat masuk dengan klasifikasi rahasia dicatat dalam buku agenda rahasia. 4. Kegiatan Distribusi a. Surat masuk diteruskan dengan lembar disposisi kepada pemimpin. b. Surat-surat diteruskan kepada pengurus yang bersangkutan sesuai dengan disposisi pemimpin melalui Sekretariat. c. Surat masuk yang berklasifikasi rahasia dalam keadaan sampul tertutup diteruskan dengan lembar disposisi kepada pemimpin. d. Surat masuk yang bersifat pribadi diteruskan dalam keadaan sampul tertutup disampaikan kepada alamat yang dituju tanpa lembar disposisi. 5. Kegiatan Penyimpanan Surat-surat yang sudah diproses atau sudah selesai diolah perlu disimpan menurut ketentuan dalam pedoman kearsipan. 6. Perlengkapan Pencatatan Surat Masuk Perlengkapan pencatatan surat masuk terdiri atas : a. Buku agenda surat biasa b. Buku agenda surat rahasia. c. Buku ekspedisi intern pengurus. d. Lembar Disposisi Contoh : 25, 27, 28, 29, 30, halaman 218.
63 63 BAB III SURAT KELUAR 1. Pengertian. Surat keluar adalah semua jenis tulisan organisasi yang dikirim kepada pihak lain. 2. Tahap Pengurusan Surat Keluar Pengurusan surat keluar dilaksanakan melalui pentahapan. a. Tahap Pengolahan Tahap pengolahan dimulai dari penyimpanan tulisan organisasi hingga penandatanganan tulisan organisasi. Setiap pengolahan surat keluar harus dilampiri dengan tulisan organisasi yang masuk yang menjadi latar belakang timbulnya surat keluar. b. Tahap Pencatatan. 1) Semua surat yang telah ditandatangani diberi nomor, tanggal dan dicatat dalam buku verbal kemudian dibubuhi cap organisasi. 2) Setiap penomoran tulisan organisasi harus ada arsipnya yaitu lembar ke-2 dari tulisan organisasi yang ditandatangani pejabat berwenang dan tidak diberi cap organisasi. c. Tahap Penggandaan 1) Surat yang telah ditandatangani diberi nomor, tanggal kemudian digandakan sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju dan atau sesuai dengan kebutuhan. 2) Surat yang telah digandakan dibubuhi cap organisasi kemudian didistribusikan. d. Tahap Pengiriman 1) Surat keluar yang sudah dicatat dimasukkan dalam sampul. 2) Pada sampul surat keluar yang berklasifikasi biasa dicantumkan nomor surat, cap organisasi, paraf petugas yang bertanggung jawab dan cap derajat (khusus untuk yang berderajat segera). 3) Surat keluar yang berklasifikasi rahasia dimasukkan kedalam sampul rangkap. 4) Semua surat keluar yang telah dikirim harus mempunyai bukti penerimaan dengan nama jelas dan tanda tangan penerima baik dalam buku ekspedisi maupun dalam lembar tanda terima.
64 64 e. Tahap Penyimpanan Semua arsip surat keluar harus disimpan dengan baik dan rapi, dimasukkan ke dalam berkas yang sudah ditentukan sesuai dengan pedoman kearsipan. 3. Perlengkapan Pencatatan Surat Keluar a. Buku Verbal biasa b. Buku Verbal rahasia c. Buku Ekspedisi d. Lembar tanda terima BAGIAN KEEMPAT PENGURUSAN ARSIP BAB I UMUM 1. Pendahuluan Salah satu kegiatan penyelenggaraan administrasi umum adalah pengurusan arsip meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, penyajian kembali dan penyusunan arsip. 2. Maksud dan Tujuan a. Pedoman pengurusan arsip ini diadakan dengan maksud agar tercipta satu pengertian dan satu cara yang seragam dalam penyelenggaraan pengurusan arsip dilingkungan Jalasenastri. b. Tujuan pengurusan arsip adalah : 1) Arsip dapat dijadikan bahan bukti dan alat mengingat yang setiap saat dibutuhkan dapat disajikan kembali secara mudah dan cepat dalam kepentingan pelaksanaan suatu tindakan administrasi. 2) Organisasi tidak dibebani dengan penyimpanan arsip yang tidak diperlukan lagi. 3. Pengertian a. Arsip adalah naskah atau tulisan dalam bentuk apapun, baik yang dibuat oleh tingkat kepengurusan yang bersangkutan maupun yang diterima dari pihak luar, dalam keadaan tunggal atau berkelompok yang disimpan serta dipelihara selama diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
65 65 b. Non arsip ialah tulisan organisasi atau naskah yang berupa : 1) Buku cetakan kecuali arsip penerbit dan buku yang berupa himpunan arsip. 2) Hasil penggandaan, misalnya tembusan yang tajuk tanda tangannya diberi cap tertanda (kecuali menjadi lampiran arsip atau didisposisi pengurus untuk penyelesaian lebih lanjut). 3) Amplop, Blangko atau Formulir kosong yang sudah kadaluwarsa. c. Arsip aktif ialah yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas seharihari. d. Arsip pasif ialah arsip yang sudah tidak atau jarang digunakan lagi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. e. Arsip biasa ialah tulisan organisasi dan bahan administrasi lain yang berklasifikasi biasa. f. Arsip rahasia ialah tulisan organisasi dan bahan-bahan administrasi lain yang berklasifikasi rahasia. 4. Prinsip Pokok Kearsipan Prinsip pokok kearsipan adalah prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman oleh semua personalia yang dalam tugasnya berhubungan dengan arsip dan menjadi dasar dalam semua kegiatan pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, penyajian kembali, penilaian, pemindahan dan pemusnahan (P7). Prinsip pokok kearsipan tersebut ialah : a. Arsip yang bernilai harus disimpan, tidak bernilai harus dimusnahkan. b. Arsip harus dapat ditemukan kembali dengan mudah, cepat dan tepat . c. Arsip harus dapat dijadikan barang bukti. d. Arsip harus aman terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh alam, hewan dan manusia baik fisik maupun isinya. 5. Wewenang Pengurusan Yang berwenang mengurus arsip adalah Sekretaris Umum / Sekretars atas petunjuk Ketua Umum Jalasenastri atau Ketua.
66 66 BAB II PELAKSANAAN PENGURUSAN ARSIP 1. Pengertian a. Semua tulisan organisasi yang diterima dan dikirim harus dicatat. b. Perlengkapan Pencatatan Arsip. 1) Buku Agenda 2) Lembar tanda peminjaman 3) Kartu Arsip 4) Daftar Perincian Arsip Contoh : 27, 28, 31, 32, halaman 220. c. Semua arsip dicatat di dalam buku agenda dan buku verbal. Sebagai alat bantu buku agenda dan buku verbal yang berisi berbagai naskah dan tulisan dibuat kartu arsip yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui macam himpunan atau berkas serta lokasi penyimpanan. 2. Penyimpanan a. Arsip disimpan dalam map biasa atau map berjepit atau ordner sesuai dengan kebutuhan, kemudian disimpan dalam arsip. b. Arsip lama terletak dibawah dan berurutan keatas dengan arsip yang lebih baru. c. Penyimpanan arsip dapat dilakukan dengan cara menurut : 1) Jenis tulisan 2) Asal surat 3) Waktu 3. Pemeliharaan a. Pemeliharaan arsip bertujuan menjaga arsip agar tidak cepat rusak dan hilang, baik karena alamiah maupun sebab lainnya. b. Sumber kerusakan arsip 1) Kerusakan dari dalam disebabkan oleh : a) Mutu kertas yang kurang baik. b) Mutu pita mesin tulis atau tinta yang kurang baik.
67 67 c) Perekat yang disenangi serangga (yang dibuat dari tapioka, tulang dan kulit). d) Klip yang mudah berkarat. 2) Kerusakan dari luar berasal dari : a) Udara yang terlalu lembab atau terlalu kering. b) Sinar matahari yang langsung. c) Debu, api dan air. d) Rayap, rengat, kutu, kecoa, tikus dan lain-lain. e) Tangan berkeringat atau berminyak. c. Pencegahan kerusakan arsip dapat dilakukan dengan : 1) Memelihara kebersihan lingkungan. 2) Memeriksa ruangan dan sekitarnya secara berkala. 3) Menyemprot ruangan secara berkala dengan racun pembasmi serangga dan penyemprotan hendaknya jangan sampai langsung mengenai kertas arsip. 4) Mengeringkan arsip yang basah. 4. Penyajian Kembali a. Pencarian Arsip. Untuk mencari kembali arsip yang diperlukan dapat dilihat pada buku agenda, buku verbal dan kartu arsip. b. Pelayanan Peminjaman. Arsip hanya dapat dipinjam ditempat, tidak untuk dibawa keluar ruangan. Jika dianggap perlu, arsip dapat dipinjam dengan menggunakan lembar tanda peminjaman. Jika barang yang dipinjam telah dikembalikan lembar tanda peminjam diserahkan kembali kepada peminjam. Contoh : 31, halaman 224 5. Penilaian Penilaian dapat dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penilaian merupakan kegiatan untuk menilai arsip yang masih perlu disimpan dan arsip yang tidak perlu lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan setiap akhir tahun takwin.
68 68 b. Penilaian dilakukan suatu tim yang ditunjuk Ketua Umum atau Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan dan diketuai oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris. c. Penilaian dilakukan berdasarkan : 1) Penentuan nilai arsip didasarkan pada tingkat kegunaan jangka waktu penyimpanan tulisan organisasi dan bahan administrasi lain dengan memperhatikan. a) Arti dan nilai arsip sebagai bahan bukti, bahan sejarah, alat pengingat dan sumber informasi. b) Arti dan nilai persoalan. c) Daya gunanya bagi kepentingan organisasi yang bersangkutan. d) Penilaian harus memperhatikan sumber arsip dalam isi keseluruhan sehingga akan mencerminkan pekerjaan sehari-hari dari unit organisasi yang menciptakannya, dengan demikian arsip yang disimpan akan merupakan kesatuan yang logis serta mengait. e) Pengaruh tingkat klasifikasi. f) Ketentuan menurut peraturan perundang-undangan, terutama terhadap tulisan organisasi dan bahan bukti mengenai persoalan keuangan dan perbendaharaan. g) Ketelitian, kecermatan, ketekunan, terencana dan pandangan yang obyektif dalam meneliti arsip merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. 2) Jika dalam menilai sesuatu arsip mendapat keraguan ditentukan nilai yang lebih tinggi. 6. Pedoman Penilaian Arsip a. Arsip yang bernilai satu tahun 1) Surat Pengantar 2) Surat Tugas yang telah selesai dilaksanakan 3) Surat Undangan 4) Pengumuman 5) Tulisan atau naskah lain yang telah selesai persoalannya.
69 69 6) Catatan bahwa arsip tersebut tidak ada hubungannya dengan peristiwa sejarah dan pertumbuhan serta perkembangan organisasi. b. Arsip yang bernilai dua sampai lima tahun, antara lain : 1) Laporan 2) Petunjuk Pelaksanaan 3) Tulisan organisasi atau naskah lain yang diduga sewaktu-waktu masih diperlukan. c. Arsip yang bernilai sepuluh tahun antara lain : 1) Keputusan Musyawarah Pusat Jalasenastri 2) Surat Keputusan 3) Laporan 4) Tulisan organisasi atau naskah tersebut pada butir b yang diduga sewaktu-waktu masih diperlukan. d. Arsip yang bernilai dari sepuluh tahun adalah arsip tersebut pada butir c yang mempunyai nilai sejarah atau ada hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang masih berlaku karena diduga sewaktu-waktu masih diperlukan. 7. Arsip yang bernilai Abadi (lebih dari sepuluh tahun) a. Arsip masalah atau yang berisi tentang pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi. b. Arsip yang bernilai doktrin organisasi, pendidikan, pelatihan personalia dan material. c. Arsip yang berisi prosedur atau tata kerja suatu organisasi. d. Arsip yang berisi usaha-usaha organisasi dalam lapangan sosial, ekonomi dan lain-lain. e. Arsip yang berisi penelaahan pelaksanaan tugas suatu organisasi. f. Arsip perencanaan dan pelaksanaan organisasi. g. Arsip yang berisi hal atau sebab-sebab dijalankannya suatu kebijaksanaan. h. Arsip yang berisi petunjuk yang merupakan kebijaksanaan baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi organisasi.
70 70 i. Arsip yang berisi transaksi atau kontrak yang diadakan oleh suatu organisasi yang mempunyai akibat yuridis, umum dan berlaku terus menerus. j. Arsip yang berisi ketetapan kedudukan hukum personal, proses pengusutan atau pemeriksaan dan pengendalian atas perkara atau peristiwa. k. Arsip yang berupa doktrin atau riwayat hidup pemimpin organisasi tokohtokoh organisasi dan personalia lainnya yang ada hubungannya dengan suatu peristiwa sejarah. l. Arsip yang berisi peristiwa sejarah. m. Arsip yang berisi laporan, surat-surat yang merupakan telaahan staf yang ada hubungannya dengan usaha penyempurnaan dan peningkatan daya guna sesuatu hal. n. Notulen sidang atau rapat, laporan. Seminar, diskusi, kongres dan sidang rapat khusus dalam hubungannya dengan peristiwa sejarah. o. Arsip yang berupa barang-barang atribut, meliputi tanda jasa, pakaian seragam, lambang dan tanda-tanda lainnya. p. Arsip yang berhubungan dengan pencatatan surat keluar dan surat masuk seperti buku agenda dan buku verbal. 8. Cara Penyaluran adalah sebagai berikut : a. Setelah melalui prosedur yang telah ditentukan (penilaian) maka arsip disalurkan ke tingkat kepengurusan yang lebih tinggi menurut saluran yang telah ditentukan. b. Sekretaris Umum atau Sekretaris Membuat surat pengantar dilampiri dengan daftar rincian arsip yang akan disalurkan. c. Arsip yang akan disalurkan dibungkus, dimasukkan ke dalam peti dan diatur sedemikian rupa agar dalam pengiriman tidak terjadi kerusakan akibat hujan, debu, api, robek, kotor atau kerusakan lainnya yang mungkin timbul. d. Dalam pelaksanaannya penyaluran harus diantar oleh petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran tersebut sampai ke alamat yang dituju. e. Serah terima arsip antara petugas pengiriman dan petugas penerima agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama perlu diteliti apakah berkas yang diterima sesuai dengan daftar rincian arsip tersebut dan juga mengenai keadaan arsip (rapi, kotor dan sebagainya).
71 71 f. Setelah selesai dilaksanakan penelitian mengenai arsip yang diterima, maka naskah serah terima arsip ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi penerima dan pemimpin organisasi pengiriman arsip. 9. Pemusnahan a. Pemusnahan arsip dilakukan pada waktu tertentu oleh panitia yang dibentuk oleh Ketua Umum Jalasenastri atau Ketua setelah mendapat petunjuk dari Pembina Utama Jalasenastri atau Pembina masing-masing. b. Pemusnahan dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Ketua Umum Jalasenastri atau Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan dan diketuai oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris. c. Arsip yang akan dimusnahkan harus dicatat dalam suatu daftar yang disebut daftar pertelaan arsip sebagai lampiran berita acara pemusnahan arsip. d. Pemusnahan yang menyimpang dari ketentuan diatas hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan Ketua Umum Jalasenastri atau Ketua. Jakarta, April 2018 Ketua Umum Ny. Endah Ade Supandi
72 72 DAFTAR CONTOH Contoh 1 a : Cara Penggunaan kertas. Contoh 1 b : Susunan dan penomoran pasal dengan kepala pasal. Contoh 1 c : Susunan dan penomoran pasal tanpa kepala pasal. Contoh 1 d : Penempatan nomor terbesar pada satu halaman. Contoh 1 e : Penulisan Bab dan Pasal di tengah. Contoh 1 f : Penempatan Klasifikasi pada tulisan yang tidak berbentuk surat. Contoh 2 a-1,2,3 : Tulisan pada kepala surat yang berbentuk Surat Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan dan Surat Tugas. Contoh 2 b-1,2,3,4 : Tulisan dan lambang pada tulisan organisasi yang digunakan untuk komunikasi. Contoh 2 c-1,2,3 : Tulisan pada kepala surat untuk tulisan organisasi yang bersifat khusus. Contoh 3 a : Kulit (Cover) untuk Laporan Umum yang dijilid menjadi buku. Contoh 3 b : Kulit depan Laporan Khusus Jalasenastri Pengurus Pusat yang dijilid menjadi buku. Contoh 3c : Kulit depan Laporan Tahunan Jalasenastri Pengurus Pusat yang dijilid menjadi buku. Contoh 3d : Kulit depan Program Kerja Jalasenastri Pengurus Pusat yang dijilid menjadi buku. Contoh 3 e : Kulit depan Program Kerja dan Anggaran Jalasenastri Pengurus Pusat yang dijilid menjadi buku. Contoh 3 f : Kulit depan evaluasi Program kerja Jalasenastri Pengurus Pusat yang dijilid menjadi buku. Contoh 4 : Bentuk dan susunan Keputusan Musyawarah Pusat Jalasenastri. Contoh 5 a : Surat Keputusan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan dengan klausu, salinan dan petikan. Contoh 5 b : Salinan Surat Keputusan tanpa salinan. Contoh 5 c : Petikan Surat Keputusan tanpa salinan. Contoh 5 d : Surat Keputusan untuk dibacakan pada acara serah terima jabatan. Contoh 5 e : Surat keputusan dengan lampiran. Contoh 5 f : Salinan surat keputusan dengan lampiran. Contoh 5 g : Petikan surat keputusan dengan lampiran. Contoh 5 h-1 : Surat keputusan tentang pemberian tanda penghargaan dengan lampiran. Contoh 5 h-2 : Salinan Surat keputusan tentang pemberian tanda penghargaan dengan lampiran. Contoh 5 h-3 : Petikan Surat keputusan tentang pemberian tanda penghargaan dengan lampiran. Contoh 5 h-(II)-1 : Surat keputusan tentang pemberian tanda penghargaan tanpa lampiran. Contoh 5 h-(II)-2 : Salinan Surat keputusan tentang pemberian tanda penghargaan tanpa lampiran. Contoh 5 h-(II)-3 : Petikan Surat keputusan tentang pemberian tanda penghargaan tanpa lampiran. Contoh 5 i : Surat keputusan tentang pembentukan Jalasenastri Ranting Kedinasan.
73 73 Contoh 5 j : Surat keputsan tentang perubahan dan penghapusan nama tingkat kepengurusan di jajaran Jalasenastri. Contoh 5 k : Surat keputusan tentang perubahan keanggotaan (penitipan anak ranting). Contoh 5 l : Surat keputusan tentang pemusnahan arsip surat. Contoh 6 a-1 s.d 6 : Surat Tugas yang dibuat organisasi. Contoh 7 a : Bentuk dan susunan laporan tahunan. Contoh 7 b : Bentuk dan susunan laporan umum. Contoh 7 c : Memori serah terima jabatan ketua Jalasenastri. Contoh 7 d-e : Bentuk dan susunan laporan khusus yang dibuat organisasi. Contoh 8 a : Bentuk dan susunan (blangko) rencana kerja. Contoh 8 b : Bentuk blangko program kerja Pengurus Pusat. Contoh 8 c : Bentuk blangko program kerja Pengurus daerah. Contoh 8 d : Bentuk blangko Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja. Contoh 8 e : Program kerja. Contoh 9 a : Surat dengan klasifikasi rahasia (formatnya). Contoh 9 b : Surat yang ditandatangani sendiri oleh pemimpin + lampiran. Contoh 9 c : Surat undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris. Contoh 9 d-1 : Surat yang dikirim dengan lampiran. Contoh 9 d-2 : Surat yang alamat tembusan tidak diberi lampiran. Contoh 9 e : Surat yang ditandatangani atas nama pemimpin. Contoh 9 f : Surat yang menggunakan cap sekretaris dengan lampiran Contoh 9 g : Surat yang ditandatangani ketua panitia Contoh 10 a : Bentuk dan susunan surat pengantar dengan tanda tangan atas nama (A.n.) Contoh 10 b : Bentuk dan susunan surat pengantar dengan tanda tangan untuk beliau (U.b.) Contoh 11 : Bentuk dan susunan Pengumuman. Contoh 12 : Bentuk dan susunan Surat Kuasa. Contoh 13 a-b : Memo permohonan biaya. Contoh 14 a : Blangko surat ijin jalan. Contoh 14 b : Blangko surat ijin jalan pribadi. Contoh 15 : Surat dengan kop panitia. Contoh 16 : Bentuk dan susunan surat keterangan. Contoh 17 : Blangko bahan rapat pengurus lengkap / inti. Contoh 18 : Blangko laporan pada rapat pengurus lengkap / inti. Contoh 19 : Blangko risalah rapat pengurus. Contoh 20 : Blangko laporan hasil rapat. Contoh 21 a : Ralat dengan bentuk surat. Contoh 21 b : Perubahan dengan bentuk surat. Contoh 21 c : Pencabutan dengan bentuk surat. Contoh 21 d : Pembatalan dengan bentuk surat. Contoh 21 e : Perubahan dengan bentuk surat keputusan. Contoh 21 f : Pencabutan dengan bentuk surat keputusan. Contoh 21 g : Pembatalan dengan bentuk surat keputusan. Contoh 22 a : Amplop untuk undangan yang berbentuk kartu (amplop kartu undangan). Contoh 22 b : Kartu undangan. Contoh 23 : Blangko buku harian. Contoh 24 a : Sampul surat organisasi biasa.
74 74 Contoh 24 b : Sampul dalam surat rahasia. Contoh 24 c : Sampul luar surat rahasia. Contoh 25 : Blangko lembar disposisi. Contoh 26 : Blangko buku verbal. Contoh 27 : Blangko agenda surat biasa. Contoh 28 : Blangko agenda surat rahasia. Contoh 29 : Blangko buku ekspedisi. Contoh 30 : Blangko buku ekspedisi untuk (intern pengurus). Contoh 31 : Blangko lembar tanda peminjaman. Contoh 32 : Blangko kartu arsip. Contoh 33 : Blangko daftar rincian arsip yang dimusnahkan. Contoh 34 : Blangko berita acara pemusnahan arsip. Contoh 35 : Cap organisasi.
75 75 Contoh 1 a Cara Penggunaan Kerta 3 kait / Enter 10 s.d 15 minimal Ketukan 5 ketukan Minimal 2 kait / Enter Ukuran kertas yang resmi digunakan dalam Minu Jalasenastri adalah : A-4 = 297 mm x 210 mm
76 76 Contoh 1 b Contoh 1. Susunan kepala tengah dan kepala samping pasal. 2. Penulisan pasal dengan kepala pasal. 3. Penomoran pasal dan rincian pasal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx KEPALA TENGAH / KEPALA KARANGAN xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kepala samping 1. Kepala pasal Uraian pasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a. Kepala subpasal Uraian subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1) Kepala sub-subpasal Uraian sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a) Kepala sub-sub-subpasal Uraian sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1) Kepala sub-sub-sub-subpasal Uraian sub-sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
77 77 (a) Kepala sub-sub-sub-sub-subpasal Uraian sub-sub-sub-sub-subpasal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (i) Rincian sub-sub-sub-subpasal Rincian sub-sub-sub-subpasal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx g. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
78 78 Contoh 1 c Contoh 1. Susunan kepala tengah langsung pasal. 4. Penulisan pasal tanpa kepala pasal. 5. Penomoran pasal dan penomoran rincian pasal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx KEPALA TENGAH / KEPALA KARANGAN xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. Uraian pasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a. Uraian subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1) Uraian sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a) Uraian sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1) Uraian sub-sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (a) Uraian sub-sub-sub-sub-subpasal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
79 79 1. Rincian sub-sub-sub-subpasal xxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. Uraian pasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
80 80 Contoh 1 d Nomor rincian pasal yang terbesar dalam satu halaman diketik mulai dari tepi kiri (10-15 ketukan dari tepi kiri kertas) a) Sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b) Sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c) Sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. Sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. Sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a) Sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b) Sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
81 81 (1) Sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (2) Sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (a) Sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (b) Sub-sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6. Sub-subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
82 82 Contoh 1 e Contoh 1. Susunan Bab dan Pasal. 2. Penulisan pasal ditengah. BAB I xxxxxxxx JUDUL BAB xxxxxxxx Pasal 1 Kepala Pasal / Judul Pasal Uraian pasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pasal 2 Kepala Pasal / Judul Pasal a. Subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b. Subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pasal 3 Kepala Pasal / Judul Pasal a. Subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b. Subpasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
83 83 Pasal 4 Kepala Pasal / Judul Pasal Uraian pasal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Catatan 1. Judul pasal tidak mutlak harus ada. 2. Jika satu pasal menggunakan judul, pasal lainnya juga diberi judul.
84 84 Contoh 1 f Contoh 1. Penulisan Klasifikasi jika naskah berklasifikasi rahasia 2. Nomor pasal dilanjutkan meskipun berganti bab, nomor pasal kembali ke nomor pasal 1, jika beralih ke bagian berikutnya. 3. Huruf pertama baris pertama tetap pada ketukan keenam meskipun angka nomor pasal lebih dari satu angka. RAHASIA 8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx BAB II JUDUL BAB 9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
85 85 10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
86 86 Contoh 2 a-1 KEPALA SURAT DAN LAMBANG UNTUK SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT TUGAS 1. Tingkat Pengurus Pusat JALASENASTRI PENGURUS PUSAT
87 87 Contoh 2 a-2 2. Tingkat Pengurus Daerah, Gabungan, Cabang B.S, Korcab, Cabang dan Ranting. JALASENASTRI PENGURUS DAERAH ................. 87 Contoh 2 a-2 2. Tingkat Pengurus Daerah, Gabungan, Cabang B.S, Korcab, Cabang dan Ranting. JALASENASTRI PENGURUS DAERAH .................
88 88Contoh 2 a-3 3. Tingkat Pengurus Badan Koordinasi Jalasenastri JALASENASTRI PENGURUS BAKOR ................... 88 Contoh 2 a-3 3. Tingkat Pengurus Badan Koordinasi Jalasenastri JALASENASTRI PENGURUS BAKOR ...................
89 89 Contoh 2 b-1 KEPALA SURAT DAN LAMBANG UNTUK TULISAN ORGANISASI YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI KOMUNIKASI (pada lembar pertama surat atau sampul surat) 1. Tingkat Pengurus Pusat JALASENASTRI PENGURUS PUSAT JL. TABAH RAYA NO. 2 KOMPLEK TNI AL KELAPA GADING BARAT TELP. 4500710 FAX. 4530378 JAKARTA - 14240
90 Contoh 2 b-2 2. Tingkat Pengurus Daerah, Gabungan, Cabang B.S dan Korcab JALASENASTRI PENGURUS DAERAH ……..……. JL. ……………………….……….….. …………………………….....…... TELP. …....…...….. FAX. ……….… 90 Contoh 2 b-2 2. Tingkat Pengurus Daerah, Gabungan, Cabang B.S dan Korcab JALASENASTRI PENGURUS DAERAH ……..……. JL. ……………………….……….….. …………………………….....…... TELP. …....…...….. FAX. ……….…
91 91Contoh 2 b-3 3. Tingkat Pengurus Cabang JALASENASTRI PENGURUS CABANG…… KORCAB…… DAERAH ……… JL. ……………………….……………….….. TELP. …....……...., FAX. ………..….….… 91 Contoh 2 b-3 3. Tingkat Pengurus Cabang JALASENASTRI PENGURUS CABANG…… KORCAB…… DAERAH ……… JL. ……………………….……………….….. TELP. …....……...., FAX. ………..….….…
92 Contoh 2 b-4 4. Tingkat Pengurus Badan Koordinasi Jalasenastri JALASENASTRI PENGURUS BAKOR …….…… JL. ……………………….………. TELP. …....……. FAX. …....…… 92 Contoh 2 b-4 4. Tingkat Pengurus Badan Koordinasi Jalasenastri JALASENASTRI PENGURUS BAKOR …….…… JL. ……………………….………. TELP. …....……. FAX. …....……
93 93 Contoh 2 c-1 KEPALA SURAT UNTUK TULISAN ORGANISASI YANG BERSIFAT KHUSUS 1. Tingkat Pengurus Pusat. JALASENASTRI PENGURUS PUSAT Catatan : Sama dengan contoh 2a tetapi tidak mencantumkan lambang dan digunakan untuk tulisan organisasi yang bersifat khusus misalnya Memo, Lampiran dan sebagainya.
94 94 Contoh 2 c-2 2. Tingkat Pengurus Daerah, Gabungan, Cabang B.S, Korcab, Cabang dan Ranting. JALASENASTRI PENGURUS DAERAH ……..
95 95 Contoh 2 c-3 3. Tingkat Pengurus Koordinasi Cabang. JALASENASTRI PENGURUS KORCAB .……..
96 96 Contoh 3 a LAPORAN UMUM KETUA UMUM JALASENASTRI DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN JAKARTA, ............................... JALASENASTRI PENGURUS PUSAT
97 97 Contoh 3 b LAPORAN KHUSUS DALAM RANGKA HUT KE ..... JALASENASTRI TAHUN ........... JAKARTA, ............................... JALASENASTRI PENGURUS PUSAT 97 Contoh 3 b LAPORAN KHUSUS DALAM RANGKA HUT KE ..... JALASENASTRI TAHUN ........... JAKARTA, ............................... JALASENASTRI PENGURUS PUSAT
98 98 Contoh 3 c LAPORAN TAHUNAN JALASENASTRI PENGURUS PUSAT MASA KERJA 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER ....... JAKARTA, ................................. JALASENASTRI PENGURUS PUSAT
99 99 Contoh 3 d PROGRAM KERJA JALASENASTRI PENGURUS PUSAT PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER ....... JAKARTA, ....................... JALASENASTRI PENGURUS PUSAT
100 100 Contoh 3 e JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN JALASENASTRI PENGURUS PUSAT PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER ....... JAKARTA, ....................... JALASENASTRI PENGURUS PUSAT