Kamus Sejarah Indonesia Jilid II Nation Building (1951-1998)

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Suroso Tjondronegoro, R.P. Suroso mengawali karier politiknya di
Orgainsasi Budi Oetomo saat usia 15 tahun. Pada 1912
dirinya bergabung dengan Syarikat Islam dan menjabat
sebagai presiden SI di Probolinggo (1913-1919). Ia juga
pernah menjadi anggota Pusat Pimpinan Syarikat Islam
(1918-1932) dan sebagai Commisaris Central Bestuur SI.
Selain berjibaku dalam bidang politik, Suroso juga aktif
sebagai mantra boekhouder Kantor Irigasi di Probolinggo.
Selain itu pernah menjabat sebagai ketua dan aktif dalam
dunia jurnalistik. Kariernya dalam bidang jurnaistik dibuktikan
lewat capaiannya sebagai pimpinan surat kabar Kemajoean
Hindia (1922-1924) di Surabaya. Sempat juga menjadi
anggota Voklsraad pada 1924-1942 hingga kemudian
melanjutkan kariernya sebagai tentara Jepang. Pada masa
pendudukan Jepang di Indonesia, Soeroso menjabat sebagai
ketua Poetra daerah Malang, Jawa Timur. Kariernya terus
menanjak di kemiliteran Jepang dengan ditujuknya ia sebagai
syucokan di Kedu, Magelang. Menjelang proklamasi
kemerdekaan di kumandangkan, Soeroso berperan aktif
dalam BPUPKI dengan menjabat sebagai ketua muda. Di
dalam BPUPKI Soeroso tampil sebagai pemimpin sidang yang
cakap. Ia tidak segan untuk bertindak tegas guna mencapai
tujuan dalam persidangan karena kecakapannya dan
pengalamannya dalam berorganisasi. Setelah kemerdekaan
Indonesia Soeroso diangkat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Dalam kurun waktu 1950-1956, R.P Soeroso menduduki

288

NATION BUILDING (1951-1998)

beberapa jabatan penting, di antaranya Menteri Perburuhan
Kabinat Natsir, Menteri Urusan Pegawai Kabinet Sukiman,
Menteri Urusan Pegawai Kabinet Wilopo, Menteri Sosial
Kabinet Wilopo, Menteri Sosial Kabinet Alisastroamidjojo,
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Kabinet
Burhanuddin Harahap sekaligus merangkap Menteri Dalam
Negeri. Selain menjabat beberapa posisi penting dalam
pemerintahan, Soeroso adalah tokoh yang berjasa dalam
menyuarakan gerakkan koperasi di kalangan pegawai negeri.
R.P Soeroso dilahirkan di Sidoarjo, Jawa Timur pada 3
November 1893. Ia menempuh pendidikannya melalui Eerste
Volkschool (Sekolah Dasar Kelas I) dan Kweekschool di
Probolonggo. R.P Soeroso harus tutup usia yang ke-87 tahun
pada 16 Mei 1981.

Susanto Tirtoprodjo. Adalah Menteri Kehakiman pada periode
Kabinet Sjahrir III hingga Kabinet Hatta II. Sebelum menjadi
menteri, Soesanto yang lahir di Solo pada 1900
menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum di
Universitas Leiden. Ia dikenal aktif dalam politik dan
bergabung pada Partai Indonesia Raya di Surabaya hingga
menjadi pengurus partai. Karier politiknya terus berlanjut
dengan menjabat sebagai Bupati Ponorogo dan Residen
Madiun pada 1945-1946. Masuknya kembali Belanda dalam
Agresi Militer II, Susanto diserahi tanggung jawab sebagai
Menteri Kehakiman dan Penerangan Komisatirat

289

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Jawa
pada 1949. Hingga pada masa RIS, ia memimpin Kabinet
Peralihan sebelum menjabat sebagai Menteri Kehakiman
pada Kabinet Natsir. Pada 1960, Sosanto dianugrahi Bintang
Gerilya dan Bintang Mahaputra Kelas III oleh pemerintah,
sebelum akhirnya meninggal dunia ada 1969.

Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden pertama di Indonesia yang
terpilih melalui pemilihan langsung. Ia lahir di Pacitan pada 9
September 1949. Ayahnya bernama Raden Soekotjo dan
ibunya bernama Siti Habibah. SBY yang dikenal cerdas
menyelesaikan pendidikan di AKABRI pada 1973 sebagai
lulusan terbaik. Ia juga meraih honor graduate dari Infantry
Officer Advanced Course di Forth Benning, Georgia setelah
menempuh pendidikan di sana pada 1982-1983. Pada 1989,
SBY kembali mendapatkan gelar lulusan terbaik dari Seskoad
di Bandung. Gelar Master diperolehnya dari Webster
University, AS. Karier SBY di pemerintahan dimulai pada 1999
ketika diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral. Setahun kemudian ia diangkat menjadi Menteri
Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan pada masa
pemerintaahan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya pada masa
pemerintahan Megawati, SBY menjabat sebagai Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Kemanan. SBY mengundurkan
diri sebelum masa jabatannya berakhir kemudian
membentuk Partai Demokrat. Melalui Partai Demokrat, SBY

290

NATION BUILDING (1951-1998)

mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilu Presiden
pertama di Indonesia pada 2004. SBY memenangkan pemilu
ini bersama Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Selama lima
tahun kepemimpinan, SBY nampaknya berhasil merebut
simpati rakyat. Hal ini dibuktikan pada pemilu presiden pada
2009, SBY memenangkan pemilihan dalam satu putaran.
Pada Periode ini SBY didampingi oleh Prof. Budiono sebagai
wakil presiden.

Sutan Sjahrir. Seorang intelektual, politisi, ahli ekonomi, dan seorang
tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai
salah satu perintis dan pemimpin gerakan kemerdekaan
Indonesia serta Perdana Menteri pertama setelah Indonesia
merdeka. Sutan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang
Panjang. Ia hanya menghabiskan satu tahun hidup di kota
kelahirannya. Setahun kemudian ia dan keluarganya pindah
ke Jambi. Setelah empat tahun tinggal di Jambi, mereka
kembali berpindah ke Medan.
Di Medan, Sutan Syahrir mulai menempuh
pendidikan. Meski bukan termasuk keluarga yang kaya, orang
tua Sutan Syahrir mampu mengirim anaknya ke sekolah yang
baik. Di usia enam tahun Syahrir masuk ke Europeesche
Lagere School (ELS), sebuah sekolah terbaik di kota Medan.
Sutan Syahrir kemudian menempuh pendidikan di Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan lulus pada 1926.
Selama masa sekolahnya di Medan, Sutan Syahrir terhitung

291

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

aktif dalam kegiatan olah raga dan musik. Ia juga
mendapatkan pendidikan dasar Islam langsung dari sang
ayah. Dalam usia 6-12 tahun, Sutan Syahrir juga mengikuti
pelajaran Alquran sepulang sekolah.

Setelah lulus MULO, ia masuk Algeemene Middelbare
School (AMS) di Bandung. Di AMS Sutan Syahrir memilih
jurusan westerse-klassiek yang menyiapkan lulusannya untuk
melanjutkan pendidikan di bidang hukum. Ia menjadi pelajar
yang cukup populer saat menempuh pendidikan di Bandung.
Selain mengikuti klub debat di sekolahnya, Sutan Syahrir
terlibat dalam Tjahja Volksuniversiteit di mana ia
memberikan pendidikan baca tulis secara gratis kepada anak-
anak dari keluarga tak mampu.

Kegiatan politik Sutan Syahrir juga dimulai saat ia
berada di Bandung. Pada 20 Februari 1927, Syahrir bersama 9
orang temannya menggagas pendirian Jong Indonesie yang
bercorak nasionalis dan selanjutnya berganti nama menjadi
Pemuda Indonesia. Perkumpulan inilah yang kemudian
memotori penyelenggaraan Sumpah Pemuda pada 1928.
Selain itu, Sutan Syahrir juga dikenal sebagai pemimpin
redaksi majalah Himpunan Pemuda. Syahrir melanjutkan
pendidikannya di negeri Belanda setamatnya dari AMS. Ia
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
Amsterdam. Di Belanda inilah Syahrir mendalami sosialisme.
Syahrir juga aktif di Perhimpunan Indonesia yang pada masa
itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Syahrir juga aktif

292

NATION BUILDING (1951-1998)

menulis dalam majalah Daulat Rakjat milik Pendidikan
Nasional Indonesia. Syahrir kembali ke Indonesia pada 1931,
meninggalkan sekolahnya dan terjun ke dalam pergerakan
nasional.

Pada 1932 Syahrir menjadi ketua Partai Nasional
Indonesia Baru. Syahrir terlibat pula dalam gerakan-gerakan
buruh, dan ditunjuk menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh
Indonesia pada 1933. PNI Baru di bawah kepemimpinan
Syahrir dan Hatta, yang bergabung sepulang dari Belanda
pada tahun 1932, menjadi partai yang lebih radikal dari pada
PNI di bawah kepemimpinan Soekarno. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran bagi pemerintah kolonial.

Pada 1934 Syahrir, Hatta, dan pemimpin PNI Baru
lainnya ditangkap dan dibuang ke Boven-Digoel. Hatta dan
Syahrir kemudian dipindahkan ke Banda Neira untuk
menjalani sisa penahanan selama enam tahun. Pada masa
pendudukan Jepang, Syahrir yang memiliki keyakinan bahwa
Jepang tidak akan memenangkan perang, memilih jalan
politik yang berbeda dengan Soekarno dan Hatta. Sementara
Soekarno Hatta memilih jalan kerja sama dengan Jepang,
Syahrir justru membangun gerakan anti fasis. Perkiraan
Syahrir akan kekalahan Jepang terbukti benar. Syahrir dan
kawan-kawannya dari kelompok progresiflah yang pertama
kali mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dan
mendorong Soekarno Hatta untuk memproklamirkan
kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada November

293

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

1945 Syahrir dengan dukungan para pemuda ditunjuk oleh
Soekarno untuk menjadi Perdana Menteri Pertama. Dalam
masa tugasnya sebagai Perdana Menteri, Syahrir sempat
mengalami penculikan yang dilakukan oleh kelompok
Persatuan Perjuangan. Kelompok ini merupakan pendukung
Tan Malaka yang menginginkan kemerdekaan penuh. Mereka
tidak puas dengan diplomasi kabinet Syahrir yang hanya
menuntut kemerdekaan di wilayah Jawa dan Bali. Syahrir
berhasil dibebaskan dari penculikan ini, dan pelakunya
ditangkap sebagai pemberontak. Indonesia pada masa
pemerintahan Kabinet Syahrir sedang dalam masa
perjuangan memperoleh kedaulatan. Syahrir secara konsisten
berusaha menunjukkan sikap anti kekerasan. Dalam
diplomasinya Syahrir hendak menunjukkan bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa yang beradab dan demokratis. Ada
beberapa hal yang mendasari sikap yang diambil oleh Syahrir
ini. Pertama, lemahnya teknologi persenjataan Indonesia bila
dibandingkan dengan Belanda yang mendapatkan dukungan
dari sekutu, sehingga diplomasi harus lebih dikedepankan
dari pada perlawanan fisik. Kedua, diplomasi yang damai
tanpa kekerasan diperlukan untuk mematahkan propaganda
Belanda kepada dunia internasional yang menyatakan bahwa
orang Indonesia adalah orang yang suka membuat
kekacauan, brutal, senang merampok, menculik dan
membunuh. Untuk menguatkan kesan bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa yang beradab, Syahrir memprakarsai

294

NATION BUILDING (1951-1998)

penyelenggaraan pameran kesenian dengan publikasi yang
bersifat internasional.

Setelah tidak lagi menjadi perdana menteri, Syahrir
tetap ditugaskan untuk memperjuangkan kedaulatan
Indonesia di kancah internsional. Ia ditunjuk sebagai
perwakilan Indonesia di PBB. Sebelum menghadiri sidang
PBB, Syahrir bersama Agus Salim dan Biju Patnaik juga
mendatangi negara India dan Mesir untuk menggalang
dukungan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Melalui
pidato Syahrir di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB pada
14 Agustus 1947, Indonesia berhasil memenangkan
kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Bagi Belanda,
hal ini merupakan sebuah kegagalan. Syahrir menduduki
posisi sebagai perwakilan Indonesia di PBB selama satu bulan
sebelum akhirnya digantikan oleh Lambertus Nicodemus
Palar. Selama satu bulan menjadi wakil Indonesia, Syahrir
mengikuti dua sidang PBB. Pemikiran Sosialis Sutan Syahrir
masih bertahan hingga Indonesia merdeka. Pemikiran politik
Syahrir diwujudkan dalam Partai Sosialis Indonesia yang
didirikan pada 1948. Meski berpandangan kiri dan sangat
dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan Frederich Engels,
Sutan Syahrir dengan PSI-nya tidak sepakat dengan sistem
kenegaraan Uni Soviet. PSI ikut serta dalam pemilu pertama
yang diadakan pada 1955, namun tidak berhasil
memenangkan suara. Hubungan Syahrir dan Sukarno menjadi
buruk sejak terjadinya peristiwa PRRI pada 1958. Pada 1960

295

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Sukarno membubarkan PSI. Syahrir juga ditangkap dan
dipenjarakan tanpa proses peradilan antara 1962 hingga
1965. Syahrir sempat jatuh sakit di dalam penjara namun
tidak segera mendapatkan izin untuk berobat. Baru pada
1965, Syahrir diizinkan melakukan pengobatan di Zurich,
Swiss. Di kota itu pula Syahrir pada akhirnya meninggal pada
9 April 1966.

Sutopo Yuwono. Sutopo Juwono lahir di Yogyakarta, 27 Mei 1927
adalah seorang Letnan Jenderal TNI (Purn.). Ia mengawali
karier militer dengan masuk dalam Akademi Militer di Tokyo
dan bergabung dengan BKR pada masa Revolusi
Kemerdekaan. Pada 1955, ia masuk Seskoad dan
melanjutkannya di Sekolah Staf dan Komando AS di Fort
Leacenworth, Kansas, Amerika Serikat. Bersama dengan
pendidikan militer, ia tercatat sebagai salah seorang pendiri
Badan Rahasia Negara. Pada masa peristiwa 30 September, ia
adalah Kepala Staf Kodam V dan menjadi Panddam X/Lamung
Mangkurat tercatat sejak 15 nnovember 1965-19 Maret
1966. Ia menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara
hingga tahun 1774. Masa puncak kariernya ketika ia
menduduki jabatan sebagai Gubernur Lemhannas pada 1978
hingga tahun 1983. Dalam masa kepemimpinannya,
Lemhannas menjadi lembaga pengkajian dan pendidikan
nasional berdasarkan Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas)

296

NATION BUILDING (1951-1998)

yang bekerjasama dengan badan pemerintahan dan non
pemerintahan.

Syafri Syamsuddin. Lahir 30 Oktober 1952 di Sulawesi dengan
mengawali karier militer melalui pendidikan AKABRI Bagian
Darat pada 1974. Pada 1976, ia menjadi komandan Naggala X
Timor Timor, dan setahun kemudian menjadi Komandan
Nanggala XXI Aceh. Tahun 1997 menjadi Pangdam Jaya dan
tahun 2002-2005 menjadi Kapuspen TNI. Setelah berkarier di
bidang militer, ia masuk di dunia politik dengan menjadi wakil
Menteri Pertahanan Indonesia sejak 6 Januari 2010-20
Oktober 2014 dan menduduki posisi Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertahanan Indonesia sejak 2005. Pada saat
menjabat sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan, ia
mencoba melakukan pembenahan dari dalam terutama pada
pengadaan alat utama sistem persenjataan.

Syarif Thayeb. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada
masa Orde Baru. Syarif Thayeb lahir di Peureulak, Aceh pada
1920. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia ke-5
pada 1962-1964. Pada bulan Agustus 1964, Presiden Sukarno
menunjuk Syarif Thayeb sebagai Menteri Perguruan Tinggi
dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Ia kembali menduduki kursi
kabinet pada masa kepresidenan Suharto. Dalam Kabinet
Pembangunan II pada 1974-1978, Syarif Thayeb menjabat
sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Semasa

297

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

menjabat, ia mengeluarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 1/U/1978 pada 31
Januari 1978. Instruksi tersebut menetapkan agar rektor dan
Kopertis membekukan seluruh kegiatan Dewan Mahasiswa,
Senat Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan
badan-badan sejenisnya.

-T-

Taman Ismail Marzuki (TIM). Adalah kompleks pusat kesenian yang
terletak di Jalan Cikini Raya No 73, Menteng, Jakarta Pusat.
TIM diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 10
November 1968. TIM adalah pusat kesenian tradisional
maupun kesenian kontemporer yang dampak positifnya tidak
hanya bagi sastrawan Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah
di Indonesia. Di kawasan Taman Ismail Marzuki ini terdapat
gedung Perpustakaan Daerah, Planetarium, Pusat
Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Akademi Jakarta, Institut
Kesenian Jakarta, dan Dewan Kesenian Jakarta.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII adalah taman yang
memberikan gambaran miniatur dari keberagaman,
kekayaan, dan keindahan Indonesia. Pembangunan TMII
digagas oleh Ibu Tien Soeharto. Gagasan tesebut muncul saat
ia mendengarkan dan menghayati uraian isi pidato Presiden
Soeharto mengenai kebesaran, keanekaragaman, dan

298

NATION BUILDING (1951-1998)

kekayaan Indonesia yang seharusnya dipelihara dan
dilestarikan sebagai aset nasional. Serangkaian kunjungan
resmi kenegaraan ke luar negeri juga ternyata memberikan
kesan khusus bagi Ibu Tien. Kunjungan ke luar negeri tersebut
melahirkan hasrat di hati Ibu Tien untuk membangun sebuah
pusat kebudayaan. Berangkat dari hal tersebutlah, gagasan
agar dibuatnya sebuah proyek yang menggambarkan
Indonesia ke dalam bentuk yang kecil. TMII mewakili
berbagai potensi dan kondisi alamiah dan kebudayaan
daerahnya. Tujuan pendirian TMII berdasarkan amanat
Presiden Soeharto untuk menciptakan keseimbangan
pembangunan fisik ekonomi dan mental spiritual yang
tersebutdalam lima aspek dan prospek, yaitu spiritual,
pendidikan dan kebudayaan, serta teknologi ekonomi dan
kesejahteraan.

Tan Malaka. Seorang pahlawan nasional dan tokoh pejuang
kemerdekaan Republik Indonesia. Tan Malaka atau Sultan
Datuk Tan Malaka lahir di Pandan Gading, Suliki, Sumatera
Barat pada 2 Juni 1897. Di usia 16 tahun, tepatnya pada 1912,
Tan Malaka melanjutkan pendidikannya ke Negeri Belanda.
Setelah pecah Revolusi Rusia pada 1917, Tan Malaka semakin
berminat mempelajari sosialisme dan komunisme. Ia sering
mengikuti berbagai pembicaraan politik kaum kiri di
Amsterdam. Setelah kembali ke Indonesia pada 1919, Tan
Malaka mulai menulis artikel di surat kabar. Tan Malaka juga

299

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

menulis brosur berjudul “Sovyet atau Parlemen”. Pandangan
tentang kedua bentuk pemerintahan tersebut dimuat di
majalah Soeara Rakjat. Ketika ISDV (Perserikatan Demokrasi
Sosial Hindia) ingin mengganti nama, Tan Malaka
menyarankan nama “Partai Nasional Revolusioner Indonesia”
tetapi ditolak oleh Semaun yang menginginkan nama
“Persatuan Komunis”. Ketika Tan Malaka menjadi ketua
Partai Komunis Indoensia setelah kepergian Semaun ke Rusia
pada 1921, ia mengembangkan cabang-cabang PKI ke
daerah-daerah dan mengecam pemerintahan kolonial yang
menindas para buruh. Setahun kemudian Tan Malaka
ditangkap Pemerintah Kolonial Belanda karena terlibat aksi
pemogokan buruh perkebunan. Ia kemudian minta untuk
diasingkan ke Belanda, tidak lama setelah itu Tan Malaka
pergi ke Moskwa. Pada 1942-1943, Tan Malaka menulis buku
Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang
menyuguhkan cara berpikir baru untuk memerangi cara
berpikir lama (dipengaruhi takhayul atau mistik yang
menyebabkan orang menyerah secara total kepada alam). 3
tahun kemudian Tan Malaka kembali ditangkap dengan
tuduhan menggerakkan rakyat menentang Perjanjian
Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Tidak lama
kemudian Tan Malaka juga dituduh terlibat dalam peristiwa 3
Juli 1946, yakni peristiwa kudeta terhadap pemerintah.
Namun pengadilan menyatakan Tan Malaka tidak bersalah
sehingga ia dibebaskan. Selanjutnya, Tan Malaka merintis

300

NATION BUILDING (1951-1998)

pembentukan Partai Murba pada 7 November 1948 di
Yogyakarta. Pada persitiwa Pemberontakan PKI Madiun 1948,
Tan Malaka sedang berada di Kediri untuk mengumpulkan
sisa-sisa anggota PKI yang belum tertangkap. Pada bulan
Februari 1949 Tan Malaka tertangkap bersama sejumlah
pengikutnya dan mereka ditembak mati di tempat. Pada 1963
Tan Malaka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh
Presiden Sukarno.

Tanaka. Perdana Menteri Jepang yang menduduki jabatannya dalam
masa kurun 1972-1974. Perdana Menteri Tanaka sempat
melakukan kunjungan ke Indonesia pada 14 Januari 1974
sampai 17 Januari 1974. Kehadirannya disambut dengan
protes mahasiswa yang sejak beberapa hari sebelumnya telah
melakukan demonstrasi anti penanaman modal asing.
Demonstrasi tersebut berlanjut menjadi kekacauan bahkan
hingga terjadi pembakaran di beberapa tempat. Peristiwa ini
juga dikenal sebagai peristiwa Malaria atau Malapetaka Lima
Belas Januari. Menyusul peristiwa Malari, pemerintah
mengambil tindakan tegas dengan menangkap dan menahan
para mahasiswa yang terlibat demonstrasi berujung
kekacauan tersebut. Pemerintah juga menutup beberapa
media cetak seperti, Indonesia Raya, Abadi, Nusantara,
Harian Kami, serta Mahasiswa dan Pedoman.

301

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Televisi Republik Indonesia (TVRI). Berdiri pada 24 Agustus 1962,
berdasarkan SK Menpen RI No. 20/SK/VII/61, ditandai dengan
siaran perdana Asian Games di Stadion Utama Gelanggang
Olah Raga Bung Karno. Hingga 1976, status TVRI berbentuk
yayasan TVRI dengan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, hingga kemudian status berubah menjadi UPT (Unit
Pelaksana Teknis) dibawah Departemen Penerangan. Sampai
Oktober 2001, TVRI baru diubah menjadi Perseroan Terbatas
(PT) TVRI di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI
dan Kantor Menteri Negara BUMN. TVRI merupakan stasiun
tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang
jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Tengku Abdul Rahman. Bapak Kemerdekaan Malaysia. Tengku Abdul
Rahman lahir di Alor Setar, Kedah, Malaysia pada 8 Februari
1903. Ia adalah putra ke-7 dari Sultan Kedah, Pangeran Abdul
Rahman Ibni. Tengku Abdul Rahman merupakan Ketua
Menteri Federasi Malaya (Persekutuan Tanah Melayu) sejak
1956. Ia juga menjadi perdana menteri pertama Malaysia
sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada 1957. Selama
aktif di bidang politik, Tengku Abdul Rahman konsisten
menunjukkan sikap anti komunis dan cenderung lebih dekat
pada pengaruh Barat. Ia memiliki cita-cita menyatukan
berbagai etnis yang tinggal di wilayah Malaysia. Tengku Abdul
Rahman menjadi symbol keberhasilan kerjasama politik
antara etnis Cina dan Melayu di Malaysia. Ia juga dikenal

302

NATION BUILDING (1951-1998)

sebagai pribadi yang cerdas dan mampu menggerakkan
pendengarnya melalui pendapat-pendapat dengan logika
yang sederhana. Tengku Abdul Rahman mundur dari dunia
politik Malaysia pada 1970 dengan kekecewaan karena
Malaysia dinilai belum menjadi bangsa yang berhasil. Hal ini
menyusul peristiwa kekerasan pada 1969 antara etnis Cina
dan Melayu yang memakan banyak korban jiwa dan
membuat Tengku Abdul Rahman menangis dalam sebuah
siaran radio. Namanya kembali muncul di panggung politik
Malaysia pada 1988 karena kritik yang ia lontarkan kepada
Mahathir Muhammad. Dengan kondisi kesehatan yang
kurang baik, Tengku Abdul Rahman berkeliling ke wilayah-
wilayah Malaysia untuk melawan kebijakan-kebijakan
Mahathir, dan memberikan dukungan kepada rival-rival
politiknya. Gerakan ini tidak berhasil karena Mahathir
Muhammad pada akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri.
Tengku Abdul Rahman meninggal dunia di Kuala Lumpur
pada 6 Desember 1990 dalam usia 87 tahun.

Tentara Islam Indonesia. Adalah pasukan gabungan sabilillah,
hizbullah dan organisasi islam lainnya dalam rangka
pembentukan Darul Islam/Negara Islam Indonesia dengan
Kartosuwiryo sebagai Imamnya. Pembentukan pasukan
terjadi pada Konferensi Cisayong pada 10 Februari 1948,
dengan mengangkat R. Oni sebagai Komandan Resimen.
Sesuai keputusan Konferensi Pangwedusan mengangkat

303

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Kamran sebagai panglima Divisi Tentara Islam Indonesia.
Tentara Islam Indonesia melaksanakan tugas di medan
pertempuran dalam rangka mempertahankan Negara Islam
Indonesia yang diproklamirkan pada 7 Agustus 1949,
menggunakan taktik hit and run dan memancing kesatuan
TNI masuk perangkap, meski hanya dipersenjatai oleh golok
dan senjata tajam seadanya. TII dibubarkan setelah 1962
ketika berakhirnya Negara Islam Indonesia.

Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS). Adalah
tentara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia
untuk memperjuangkan kemerdekaan di Sulawesi.
Pembentukan tentara bertujuan untuk membantu
perjuangan masyarakat Sulawesi dalam menghadapi NICA.
Dalam pembentukan tentara tersebut, Jenderal Sudirman
mengirimkan beberapa tentara dari Jawa untuk membantu
melatih Tokoh pembentukkan TRIPS adalah Bau Massepe.

Teuku Muhammad Hasan. Teuku Muhammad Hasan adalah
Gubernur Sumatera Pertama pasca proklamasi kemerdekaan
Indonesia dikumandangkan. Saat menjabat sebagai anggota
PPKI Muhammad Hasan berperan dalam memutuskan
berbagai persoalan menyangkut pengumuman Proklamasi
Kemerdekaan yang berlangsung dalam sidang PPKI pada 16
Agustus 1945. Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Sukarno
meminta Teuku Muhammad Hasan bertemu dengan Ki Bagus

304

NATION BUILDING (1951-1998)

Hadikusumo untuk bersama-sama mempertimbangkan
kembali beberapa materi pokok rancangan Undang-Undang
Dasar.

Sejak Desember 1948 sampai Maret 1949, Teuku
Muhammad Hasan menjabat sebagai Ketua Pemerintah
Darurat Republik Indonesia (PDRI) sekaligus merangkap
sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
serta Menteri Dalam Negeri. Selama kurun waktu 1950-1957,
ia menjabat beberapa posisi, yaitu anggota DPRS di Jakarta,
sebagai Wakil Ketua Panitia Negara Urusan Pertambangan,
Ketua Panitia Penasihat tentang Pelaksanaan Ordonansi
Statistik, dan Gubernur Departmen Kementerinan Dalam
Negeri. Teuku Muhammad Hasan dianugerahi sebagai
Pahlawan Nasional pada 2006 atas jasa-jasanya sebelum
maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Teuku Muhammad Hasan dilahirkan pada 4 April
1906 di Sigli, Aceh. Ayahnya, Teuku Bintara Ibrahim adalah
seorang Ulee Balang di Pidie. Teuku Muhammad Hasan
mengawali karier pendidikannya dengan memasuki Sekolah
Rakyat (Volkschool) di Lampoih Saka pada 1914. Kemudian ia
melanjutkan pendidikannya di sekolah milik Belanda,
Europeesche Lagere School (ELS) dan berhasil
menyelesaikannya pada 1924. Selepas menyelesaikan
studinya di ELS, ia melanjutkan sekolah menengahnya di
Koningen Wilhelmina School (KWS), Batavia. Setelah itu,
masih di kota yang sama Hasan melanjutkan pendidikannya

305

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

di Rechtsschool (Sekolah Tinggi Hukum) Batavia. Pada usianya
yang menginjak 25 tahun Teuku Muhammad Hasan
memutuskan untuk bersekolah di Leiden University, Belanda.
Di Belanda Hasan kemudian bergabung dengan Perhimpunan
Indonesia. Di Organisasi itulah ia bertemu dengan tokoh-
tokoh kebangsaan lain seperti, Mohammad Hatta, Ali
Sastroamidjojo, Abdul Madjid Djojodiningrat, dan Nasir Datuk
Pamuntjak. Hasan berhasil menyelesaikan studinya di
Universitas Leiden dan mendapatkan gelar Meester in de
Rechten (Master of Laws) pada 1933.

The New Emerging Force (NEFOS). Adalah kekuatan blok baru yang
dibentuk untuk menyaingi kekautan blok yang telah ada
seperti Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni
Soviet). Presiden Sukarno adalah salah satu tokoh yang
mempelopori pembentukan NEFOS bersama negara-negara
sosialis di Asia, di antaranya Republik Rakyat Tiongkok, Korea
Utara, dan Vietnam Utara. Pada masa Orde Lama, kebijakan-
kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih condong kepada
negara-negara sosialis yang masuk dalam NEFOS.

Tim Ahli Ekonomi Presiden Soeharto. Pada masa awal
pemerintahannya Presiden Soeharto memfokuskan pada
pembangunan ekonomi. Pada 15 Juni 1968 berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1968 dibentuk suatu
tim ahli ekonomi beranggotakan delapan ahli ekonomi

306

NATION BUILDING (1951-1998)

terkemuka yang bertugas untuk mengikuti perkembangan
ekonomi dan mengajukan pertimbangan-pertimbangan
mengenai masalah ekonomi kepada Presiden Soeharto.
Delapan tim ahli ekonomi tersebut terdiri dari Prof. Widjojo
Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Soemitro
Djojohadikusumo, Drs. Radius Prawiro, Prof. Dr. Ir. Moh Sadli,
Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Prof Subroto.

Tragedi Trisakti (12 Maret 1998). Adalah peristiwa penembakan
empat orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana,
Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie, dipicu
oleh demonstasi mahasiswa di seluruh Indonesia menuntut
adanya perubahan akan pemerintahan yang demokratis serta
reformasi total. Demontrasi yang semakin melebar
menyebabkan mahasiswa sudah mulai turun ke jalan-jalan
kota. Unjuk rasa pada 12 Mei diawali dengan aksi damai
pihak Universitas Trisakti yang kemudian berakhir rusuh
setelah adanya long march. Untuk perjalanan sejarah Bangsa
Indonesia, peristiwa ini mengawali keruntuhan ekonomi,
kekejaman ABRI, korupsi rezim, dan kemustahilan akan
adanya reformasi telah memporakporandakan “banteng”
terakhir keabsahan rezim dan ketertiban social. Peristiwa ini
juga memicu munculnya kerusuhan pada 13-15 Mei dan
mengakhiri masa Orde Baru. Peristiwa ini menjadikan MPR
dan ABRI mengadakan sidang istimewa untuk memilih
presiden baru.

307

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Tri Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961. Adalah Pidato
Sukarno yang disampaikan di rapat raksasa di Yogyakarta
dalam rangka mengambil alih Irian Barat dari Belanda yang
sudah menyatakan akan memberi “kemerdekaan” terhadap
Irian Barat sebagai negara sendiri dengan nama “Negara
Papua”. Dalam hal ini, Belanda telah mencoba menjadikan
permasalahan Irian Barat sebagai masalah dekolonisasi di
dalam forum PBB, yaitu sebagai koloni yang akan
dimerdekakan. Oleh karena itu, Presiden Sukarno selaku
Presiden Republik Indonesia mengumumkan komando yang
berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan
Belanda, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air
Indonesia, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum
mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan
Bangsa. Dengan adanya komando ini, usaha Belanda dapat
digagalkan.

Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA). Adalah tuntutan pembubaran PKI
setelah peristiwa 30 September 1965 kian keras dan
bertambah luas. Dengan dipelopori oleh Kesatuan Aksi
Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan KAPPI bergabung dalam
Front Pancasila memenuhi halaman DPRGR dengan
mengajukan tiga buah tuntutan. Tuntutan tersebut berisi (1)
pembubaran PKI; (2) pembersihan Kabinet dari Unsur-unsur
PKI dan (3) penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Aksi
tersebut berlangsung 12 Januari 1966, tidak mendapat

308

NATION BUILDING (1951-1998)

tanggap yang semestinya dari Presiden. Selanjutnya pada 15
Januari, perwakilan KAMI diundang untuk mengikuti sidang
kabinet Dwikora. Dalam sidang, Presiden Sukarno kembali
mengulang kesediaannya untuk memberikan penyelesaian
politik terhadap PKI. Selama sidang berlangsung, aksi tetap
berlangsung di depan Istana Bogor, tempat berlangsungnya
sidang. Aksi ini berakhir dengan pelopor perjuangan rakyat
dalam menumbangkan orde lama dan menegakkan Orde
Baru yang kemudian dikenal sebagai Angkatan 66.

Trilogi Pembangunan. Adalah tiga asas pembangunan pemerintahan
Soeharto yang bertujuan agar tercapainya masyarakat adil
dan makmur yang merata secara material maupun spiritual
berdasarkan Pancasila. Trilogi pembangunan meliputi (1)
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (2)
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; (3) stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis.

-U-

U Nu. Perdana Menteri Burma pertama setelah terbebas dari
penjajahan Inggris pada Januari 1948. U Nu yang dikenal
sebagai seorang pengikut Budha yang taat, sebelumnya
merupakan seorang guru. Ia muncul sebagai pemimpin
setelah meninggalnya pemimpin gerakan nasionalis Aung

309

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

San. U Nu juga dikenal sebagai salah satu tokoh Konferensi
Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada 1955.
Jabatan perdana menteri dipegangnya antara 1948-1962. U
Nu menjadi Perdana Menteri pada tiga masa jabatan yakni
sebagai Perdana Menteri pertama (1948-1956), Perdana
Menteri ketiga (1957-1958) dan Perdana Menteri kelima
(1960-1962). Pada 1962 U Nu dilengserkan dari jabatannya
melalui sebuah kudeta militer, yang sekaligus mengawali
pemerintahan militer di Burma. U Nu meninggal dunia pada
14 Februari 1995 dalam usia 87 tahun.

Umar Wirahadikusumah. Adalah Wakil Presiden Indonesia ke-4
(1983-1988) bersama Presiden Soeharto. Umar
Wirahadikusumah lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat, 10
Oktober 1924 dan wafat pada usia 79 tahun di Jakarta, 21
Maret 2003. Penerima beberapa penghargaan (bintang jasa)
ini dikenal sebagai sosok pejabat yang lebih banyak bekerja
daripada bicara. Memulai pendidikan kemiliteran pada zaman
Jepang. Ia mengikuti latihan pemuda Seinendojo (Sunen
Dancho) Tangerang (1943), lalu masuk latihan perwira
(Shoodanchoo) Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor
(1944). Kemudian pendidikan Chandra Muka (1951), SSK AD
(1955) hingga Sus Jenderal (1966). Kehandalannya
mendukung Panglima Kostrad Mayjen Soeharto menumpas
PKI, membuatnya dipercaya menjabat Panglima Komando
Strategi Tjadangan Angkatan Darat (Pangkostrad) (1965-l967)

310

NATION BUILDING (1951-1998)

menggantikan Mayjen Soeharto. Beberapa bulan kemudian
diangkat menjadi Pangkolaga (1966). Lalu menjadi Wakil
Panglima Angkatan Darat (Wapangad) (1967-1969). Karier
militernya berpuncak saatmenjadi Kepala Staf AD (Desember
1969-AprII1973). Setelah itu, ia menjabat Ketua Badan
Pengawas Keuangan (BPK) selama 10 tahun (1973-l983).
Kemudian ia terpilih menjabat Wakil Presiden RI (1983-1988)
mendampingi Presiden Soeharto.

Uniao Democratica Timorense (Udt-Persatuan Demokratik Rakyat
Timor). Adalah salah satu partai yang terbentuk pada 1974
dalam rangka mewujudkan kemerdekaan di Timor Timur
setelah penjajahan Portugis mengalami kemunduran. Dalam
memperjuangan kemerdekaan UDT lebih memilih jalan
merdeka dengan jalan yang bertahap dan melalui
perundingan-perundingan. Partai inilah yang menjalin
hubungan dengan Indonesia untuk membangun kerjasama
dan integerasi Timor timur dengan Republik Indonesia. UDT
merupakan partai yang menyerukan untuk penandatangan
petisi inegerasi dengan Indonesia. Salah satu pimpinan UDT
adalah Mario Viegas Carraascalao yang akhirnya menjabat
sebagai Gubernur pertama Timor-timor pada 1987 dan 1992.

United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Adalah
badan yang dibentuk oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat antara

311

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Belanda dan Indonesia. Terbentuk setelah penandatanganan
perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1952. Badan tersebut
bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat
selama masa peralihan dimulai pada 1 Oktober 1962. Negara
yang tergabung didalamnya adalah Belgia, Amerika Seikat,
dan Australia. Adapun tugas pokok UNTEA adalah menerima
penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak
Belanda, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian
Barat selama suatu masa tertentu, dan menyerahkan
pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik
Indonesia. Pada 1 Mei 1963, UNTEA ditarik oleh PBB setelah
penyerahan resmi Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Untung Sutopo, Letnan Kolonel. Tokoh kunci Gerakan 30 September
1965. Untung merupakan salah satu lulusan terbaik akademi
militer. Ia menjadi salah satu anak buah Suharto dalam
penyerbuan Irian Barat dan dipercaya sebagai Panglima
Mandala. Untung juga pernah menjadi Komandan Batalyon
545/Benteng Raiders yang berbasis di Srondol, Semarang,
sebelum akhirnya ditarik ke Resimen Cakrabirawa. Untung
melarikan diri setelah Gerakan 30 September gagal. Menurut
beberapa keterangan, ia tertangkap secara tidak sengaja.
Dalam Sidang Mahkamah Milter Luar Biasa (Mahmilub),
Untung menolak tuduhan bahwa ia melakukan gerakan untuk
menggulingkan pemerintah yang sah tetapi ia mengaku

312

NATION BUILDING (1951-1998)

bersalah telah menggerakkan orang lain untuk melakukan
pembunuhan secara terencana.

Usep Ranawijaya. Adalah seorang tokoh intelektual dalam bidang
hukum. Mantan Sekretaris Jendral Konstituante yang ikut
menyusun konstitusi baru sebagai pengganti UUD 1945. Pada
1959, konstitusi baru tidak kunjung selesai karena
perdebatan ideologis Presiden Sukarno yang mengambil
keputusan untuk membubarkan Konstituante dan
memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam bidang hukum,
Usep Ranawijaya meletakkan konsep hukum dalam mengurai
hukum Tata Negara. Menurutnya penguraian hukum tata
negara, mau tidak mau harus menyinggung secara langsung
atau tidak langsung terhadap kebijakan penguasa dalam
penerapan hukum pada suatu waktu dan keadaan. Dalam
bidang pendidikan, intelektualitasnya menjadikannya
menjadi guru besar Universitas 17 Agustus 1945. Ia Pernah
menjadi Duta Besar Indonesia di Vietnam.

Uskup Belo. Monsignor Carlos Filipe Ximenes Belo adalah pejuang
pembebasan Timor Leste dan merupakan salah satu
penerima Nobel Perdamaian. Ia lahir di Baucau Timor Leste
pada 1948. Pendidikan awalnya di tempuh di Timor Leste dan
ia kemudian diangkat menjadi Pastor pada 1980 di Lisbon,
Portugal. 3 tahun kemudian ia diangkat menjadi
administrator apostolik di Dili. Belo kemudian diangkat

313

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

menjadi Uskup pada 1988. Keterlibatan Uskup Belo dalam
politik merupakan bentuk kepeduliannya terhadap rakyat
Timor Leste. Pada 2 Februari 1989 Uskup Belo mengirimkan
surat kepada PBB yang melaporkan adanya pembunuhan
terhadap rakyatnya dan ia meminta diadakan referendum
bagi Timor Timur. Pada 1996 bersama Jose Ramos Horta, ia
mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Keterlibatan
Uskup Belo dalam politik pembebasan Timor Leste membuat
nyawanya terancam sehingga ia harus lari ke Australia. Pasca
referendum Uskup Belo kembali bersama UNTAET ikut
mempersiapkan pemerintahan Timor Leste. Ia kembali
melakukan pelayanan sebagai pemimpin gereja setelah Timor
Leste secara resmi merdeka.

-V-

Van Mook. Hubertus Johannes van Mook adalah Wakil Gubernur
Jenderal Hindia Belanda dalam kurun waktu 1944-1948. Van
Mook lahir di Semarang pada 30 Mei 1894. Ia dibesarkan lalu
menempuh pendidikan dasar dan menengah di Hindia
Belanda. Pendidikan Tinggi ditempuh Van Mook di Leiden
pada 1916-1918. Van Mook sejak muda telah memiliki
gagasan tentang Hindia Belanda sebagai sebuah negara yang
berdiri sendiri dengan bentuk federasi. Setelah kemenangan
sekutu pada 1945, Van Mook sebagai wakil Gubernur
Jenderal bertanggung jawab untuk memulihkan kekuasaan

314

NATION BUILDING (1951-1998)

Belanda di Indonesia. Berbeda dengan keinginan pemerintah
Belanda yang menginginkan perlawanan fisik terhadap para
pejuang kemerdekaan, Van Mook berusaha melakukan
perundingan. Setelah gagal berunding dengan Sukarno, ia
mendekati Sutan Syahrir. Keduanya berusaha menempuh
jalan diplomasi antara Indonesia dan Belanda, dan menekan
adanya konflik fisik, namun gagal.

-W-

Wachid Hasjim, K.H. Salah satu anggota Badan Persiapan Usaha
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Abdul Wahid Hasyim lahir di
Jombang pada 1 Juni 1914. Ia merupakan putera dari K. H.
Hasyim Asy’ari, pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng.
Wahid Hasyim dikirim sang ayah untuk belajar ke sejumlah
pesantren di Jawa Timur dan Timur Tengah. Selama masa
belajar, Wahid Hasyim bersentuhan dengan pemikiran Islam
modern yang kemudian ia bawa ke Pondok Pesantren
Tebuireng yang dipimpin ayahnya. Ia menggagas perubahan
sistem pendidikan di Pesantren tersebut dengan
memasukkan pengetahuan umum dan mendorong para
santri untuk banyak membaca dan berorganisasi.
Wahid Hasyim juga mendirikan Madrasah Nizamiyah
yang pelajarannya disampaikan dalam tiga bahasa, yakni
bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Madrasah ini pada

315

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

awalnya diselenggarakan di serambi Masjid Tebuireng
dengan 29 orang siswa pertama. Wahid Hasyim sendiri aktif
dalam Nahdatul Ulama.

Pada usia 25 tahun ia terpilih menjadi Ketua Majelis
Islam A’la Indonesia (MIAI). Melalui MIAI, Wahid Hasyim
menuntut status Guru Ordonantie 1925 yang membatasi
aktivitas guru-guru agama. Menjelang kemerdekaan
Indonesia, Wahid Hasyim menjadi wakil Nahdlatul Ulama
dalam BPUPKI dan PPKI. Ia juga aktif dalam Majelis Syuro
Muslimin Indonesia (Masyumi). Pada masa pemerintahan
Sukarno, Wahid Hasyim ditunjuk sebagai Menteri Negara
Urusan Agama Indonesia. Ia kembali menjadi Menteri Agama
Indonesia yang bertugas antara tahun 1949-1952. Wahid
Hasyim meninggal di usia yang terbilang muda, 38 tahun. Ia
meninggal dalam sebuah kecelakaan di Kota Cimahi pada 19
April 1953.

Wahab Chasbullah, K.H. Salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama
dan juga seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Wahab
Chasbullah lahir di Jombang pada 31 Maret 1888. Ayahnya, K.
H. Hasbullah Said merupakan pengasuh pesantren
Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Sebelum mendirikan
Nahdatul Ulama, Wahab Hasbullah dikenal sebagai seorang
agen perjalanan haji. Keahliannya dalam berbisnis ikut
berperan dalam usahanya menyatukan kaum ulama. Pada
1918, bersama Hasyim Asy’ari, ia mendirikan Nahdhatul Tujar

316

NATION BUILDING (1951-1998)

(Kebangkitan Pedagang) yang merupakan jaringan niaga
muslim Jombang dan Surabaya. Kemudian pada 1926, ia ikut
mendirikan NU bersama kyai pesantren tradisional lain.
Wahab Hasbullah diangkat menjadi Rais Aam Syuriah NU
antara 1947-1971. Ia meninggal dunia pada 29 Desember
1971 dalam usia 83 tahun. Wahab Hasbullah diangkat sebagai
pahlawan nasional pada 7 November 2014.

Wajib Belajar Sembilan Tahun. Adalah program pemerintah Orde
Baru dalam bidang pendidikan. Upaya pelaksanaan wajib
belajar Sembilan tahun di kelompok usia 7-15 tahun mulai
diresmikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat
dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 tahun
1994. Program wajib belajar diakui banyak kalangan telah
terbutki meningkatkan taraf belajar dan menurunkan angka
buta huruf.

Warung Telkom (WARTEL). Adalah tempat penyedia jasa
telekomunikasi umum. Pembangunan Wartel yang
kebanyakan didominasi oleh pihak swasta ini dimulai pada
1993. Melalui Wartel masyarakat dimudahkan dalam
menggunakan jasa telepon, faksimile, telegram dan email.

Wawasan Nusantara. Diartikan sebagai cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi

317

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam
pelaksanaannya, Wawasan Nusantara mengutamakan
kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk
mencapai tujuan nasional.

Widjojo Nitisastro. Seorang ahli ekonomi Indonesia. Ia menjabat
sebagai Menteri Negara Pelaksanaan Pembangunan Nasional
periode 1971-1973. Widjojo Nitisastro lahir pada 1927 di
Malang. Pada 1945 ia bergabung menjadi tentara pelajar di
Surabaya. Widjojo Nitisastro menempuh pendidikan tinggi di
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam bidang
demografi. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di
Universitas California Berkeley hingga mendapatkan gelar
doktor. Widjojo Nitisastro sempat mendapatkan tekanan dari
PKI pada saat ia menjabat sebagai Pembantu Dekan Bagian
Akademik FE UI. Pada masa Demokrasi Terpimpin, FE UI
dituding PKI sebagai sarang pemikiran kapitalis. Pada
pencetusan Deklarasi Ekonomi oleh Sukarno pada 28 Maret
1963 tidak ada dosen FE UI yang terlibat di dalamnya. Isi
deklarasi kemudian dianggap tidak sesuai dengan prinsip
ekonomi FE UI. Posisi FE UI yang dipandang sebagai musuh
pemerintah masih terasa hingga Widjojo Nitisastro diangkat
menjadi dekan pada 1964. Peristiwa G30S memunculkan
banyaknya protes di kalangan mahasiswa, termasuk
mahasiswa FE UI terhadap Sukarno dan PKI. Widjojo
Nitisastro juga menunjukkan keberaniannya dalam

318

NATION BUILDING (1951-1998)

mengkritik pemerintahan Sukarno dalam “Pekan Tjeramah &
Seminar Soal2 Ekonomi & Keuangan” yang diadakan pada 4
Januari 1966 oleh KAMI FE UI. Gagasan-gagasan dalam
seminar ini nantinya menjadi dasar isi Ketetapan No.
XXIII/MPRS/1966 tentang “Pembaharuan Kebijakan Landasan
Ekonomi Keuangan dan Pembangunan”. Widjojo Nitisastro
kembali muncul dalam pembentukan kebijakan ekonomi
negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di
bawah Presiden Soeharto, Widjojo Nitisastro diangkat
sebagai Ketua Badan Perancang Pembangunan Nasional pada
1968, sebelum akhirnya pada tahun 1971 ia diangkat sebagai
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pengaruh Widjojo Nitisastro melemah setelah lengsernya
Presiden Soeharto. Meski demikian, ia sempat diangkat
sebagai pemimpin Tim Ekonomi Indonesia dalam Paris Club
pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Pada 2011,
Widjojo Nitisastro meluncurkan buku berjudul The
Indonesian Development Experience: Collection of Writing
and Speeches.

Widodo, Jenderal Polisi. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 1
September 1927, merupakan mantan Kapolri pada periode
1974-1978. Widodo memasuki karier kepolisian dengan
menyelesaikan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1955.
Setelah itu, Widodo menjadi Kabag Organisasi Polisi di
Purwarkarta selama tiga tahun 1956-1959. Pada awal 1960, ia

319

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

memperdalam ilmu militernya di US Coast Guard Officers
Candidate School dan selesai pada tahun itu juga.
Sepulangnya dari Amerika, Widodo menjabat sebagai Kabag
Operasi Polisi Jakarta Raya. Kemudian jabatannya beralih
menjadi Panglima Korp Perairan dan Udara pada 1964,
Panglima Daerah Kepolisisan II Sumatera Utara pada 1967,
dan Kadapol VII Metro Jaya periode 1970-1974. Selepas
menjadi Kadapol Metro Jaya, Widodo dilantik menjadi
Kapolri. Selama menjadi Kapolri, ia mendirikan Kantor
Bersama Tiga Instansi (Samsat) dalam rangka pengurusan
surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB.
Widodo meninggal pada 5 Mei 2017.

Willibrordus Surendra Broto Rendra. Seorang aktor, sutradara, dan
penyair. W.S. Rendra lahir di Surakarta pada 7 November
1935. Pada 1968 Rendra mendirikan Bengkel Teater, yang
awalnya sulit berkembang. Tekanan penguasa membatasi
kegiatan seni Rendra. Pada 1977 Rendra dicekal oleh
pemerintah dan dilarang untuk tampil di depan umum.
Rendra kembali membangun Bengkel Teater Rendra pada
1985. Sepanjang hidupnya, Rendra banyak menulis naskah
drama dan puisi. Di antara naskah drama yang ditulisnya
adalah Orang-orang di Tikungan Jalan, Panembahan Reso,
Kasidah Barzani. Sedang karya puisinya antara lain, Nyanyian
Angsa dan Sajak Rajawali. Tidak sedikit karyanya yang

320

NATION BUILDING (1951-1998)

diterbitkan kembali dalam terjemahan bahasa Inggris. Rendra
meninggal pada 6 Agustus 2009 dalam usia 75 tahun.

Wiluyo Puspoyudo. Adalah Gubernur pertama Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) pada 1965. Wiluyo lahir di Balikpapan,
Kalimantan Timur. Ia adalah Wakil Ketua MPRS dan anggota
Dwikora 1964 sebagai Menteri Koordinator. Ia mengawali
kariernya dibidang militer dan pernah terlibat menjadi
donatur PB IPPI

Wiranatakusuma V. Adalah Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia yang pertama. Namanya sering dieja dengan Aria
Wiranatakusuma (1888-1965). Lahir di Bandung sebagai
keturunan ningrat, Wiranatakoesoemah mendapat
pendidikan di ELS, OSVIA, dan HBS. Sewaktu pembentukan
Republik Indonesia Serikat, ia pernah menjabat sebagai wali
atau Presiden Negara Pasundan, salah satu
negara federal RIS. Selain itu ia juga merupakan Bupati
Bandung Periode 1920-1931 dan Periode 1935-1945. Pada
1945, ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, setelah itu ia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan
Agung dari 1945 sampai 1948, sebelum akhirnya menjadi
Presiden Negara Pasundan.

Wiranto. Seorang politisi dan pendiri Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura). Wiranto memulai karier militernya pada 1968. Ia

321

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

ditunjuk sebagai ajudan Presiden Suharto periode 1989-1993.
Pada Maret 1998 Wiranto ditunjuk sebagai Panglima ABRI
dan berhenti pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid.
Setelah pensiun, Wiranto dengan bergabung dalam Partai
Golkar. Wiranto terpilih menjadi kandidat presiden dari partai
Golkar pada 2004 dan menempati urutan ketiga. Dua tahun
kemudian Wiranto mendeklarasikan partai yang didirikannya,
Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura). Melaui Partai ini
Wiranto bersama Yusuf Kalla mencalonkan diri sebagai
Capres-Cawapres namun gagal. Partai Hanura awalnya
kembali mencalonkan Wiranto sebagai Capres pada 2014,
namun rencana ini tidak tercapai karena kurangnya dukungan
partasi politik.

Wismoyo Arismunandar. Lahir di Bondowoso, 10 Februari 1940. Ia
adalah purnawirawan tinggi TNI-AD yang menjabat sebagai
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selama 1993-1995. Ia
merupakan lulusan dari Akademi Militer Nasional tahun
1963. Selama karier militer, ia menjadi Ajudan Presiden
Soeharto dan Komandan Grup IV Kopasus, Serang. Selama
menjadi Brigadir Jenderal jabatannya sebagaiKepala Staf
Daerah Militer IX/ Udayana. Kemudian menjadi Panglima
Daerah Militer VIII/Trikora, Panglima Daerah Militer IV
Dipenogoro dan Panglima Komando Cadangan Strategis
Angkatan Darat, hingga menjadi Wakil Kepala Staff Angkatan
Darat, dan Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah pensiun dari

322

NATION BUILDING (1951-1998)

dunia militer, ia diberi jabatan sebagai Ketua Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Wongsonegoro. Salah satu anggota BPUPKI. Ia lahir di Surakarta pada
20 April 1897. Setelah kemerdekaan, Wonsonegoro
menduduki beberapa kursi menteri pada beberapa periode.
Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad
Hatta, Wongsonegoro ditunjuk sebagai Menteri Dalam
Negeri. Pada masa Kabinet Mohammad Natsir, ia
mendapatkan tugas sebagai Menteri Kehakiman Indonesia.
Jabatan ini dipegangnya antara 1950 sampai 1951.
Selanjutnya pada masa Kabinet Sukiman Wirjosandjojo, ia
menduduki posisi sebagai Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia. Pada 1953-1955 ia menjadi Wakil
Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Satroamidjojo.
Wongsonegoro meninggal di usia 81 pada 20 April 1978.

-X-

Xanana Gusmao. Presiden pertama Timor Leste. Ia lahir di Manatuto
Timor-Leste pada 20 Juni 1946. Karier politiknya dimulai pada
1974 ketika ia bergabung dalam Associacao Social Democrata
(ASDT) yang kemudian berubah menjadi Frente
Revolucionária de Timor-Leste Independente, disingkat
Fretilin. Setelah Indonesia mengambil alih Timor Leste,
Xanana Gusmao tetap melanjutkan perlawanan. Setelah

323

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

gerilya yang dijalankan,ia ditangkap dan dipenjarakan pada
1992. Di dalam penjara Xanana Gusmao tetap merancang
strategi perlawanan, termasuk mempelajari hukum, Bahasa
Inggris dan Bahsaa Indonesia. Ia juga menulis. Xanana
Gusmao dibebaskan pada 7 September 1999, setelah Timor
Leste secara resmi lepas dari Indonesia melalui Referendum
30 Agustus 1999. Xanana Gusmao kemudian terpilih menjadi
Presiden pertama Timor Leste pada 14 April 2002.

-Y-

Yayasan Supersemar. Adalah sebuah organisasi nirlaba yang digagas
oleh Presiden Soeharto. Yayasan ini didirikan pada 16 Mei
1974 dan banyak memberikan beasiswa kepada para
mahasiswa yang terkendala biaya dalam menuntaskan
pendidikannya. Yayasan Supersemar memosisikan diri
sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi masalah dana
pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

Yoga Sugama. Adalah Ketua Badan Koordinasi Intelejen Negara
(BAKIN) yang menjabat dari 1974 sampai 1989. Yoga
Soegomo lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 12 Mei 1925. Ia
menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan
Bangsa Bangsa periode1971-1974. Dikenal sebagai sosok
yang sangat dipercayai Soeharto dan menjadi salah satu dari
empat jenderal kepercayaan Soeharto. Yoga Soegomo pernah

324

NATION BUILDING (1951-1998)

menyarankan Soeharto untuk mundur dari Presiden dengan
empat alasan utama, yaitu dari faktor usia Soeharto, masa
keemasan Soeharto telah lewat, adanya kecemburuan sosial
karena adanya bisnis keluarga Soeharto yang menggurita,
dan sumber dan jaringan informasi menyempit akibat
kesenjangan generasi. Usulan Yoga tetap ditolak Soeharto,
setelah memberikan saran Yoga Soegomo mundur dari
kepala BAKIN, dan pada 1979 resmi menanggalkan
jabatannya. Sejak itu, Yoga tidak banyak berkecimpung di
dunia intelijen. Pada 2003 Yoga tutup usia, jenazahnya
dimakamkan di TMP Kalibata.

Yusuf Muda Dalam. Menteri Urusan Bank Sentral Republik pada
masa pemerintah Sukarno. Yusuf Muda Dalam lahir di Aceh
pada 1 Desember 1914. Jabatan menteri urusan Bank Sentral
ia pegang pada kurun waktu 1963-1966. Yusuf Muda Dalam
bergabung dalam Partai Nasionalis Indonesia pada 1954 dan
duduk sebagai pengurus pusat. Pada masa jabatannya, Yusuf
Muda Dalam menjadi salah satu kepercayaan Sukarno dalam
masalah perbankan. Ketika Sukarno berusaha mengontrol
penuh sistem perbankan dengan menggabungkan bank-bank
milik negara, Yusuf Muda Dalam mendapatkan kekuasaan
penuh dalam menentukan berbagai aturan mengenai hal itu
dan menempatkan orang-orang untuk menduduki posisi-
posisi penting. Yusuf Muda Dalam dicopot dari jabatannya,
dalam upaya reformasi perbankan yang dilakukan

325

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

pemerintah Suharto. Ia juga diajukan ke depan pengadilan
antara lain dengan tuduhan korupsi.

-Z-

Zaman Baru, Majalah. adalah majalah bulanan yang diterbitkan oleh
Lembaga Kebudayaan Rakyat pada kurun waktu 1955-1956.
Pada awalnya, redaksi majalah ini dipimpin oleh A.S Dharta,
setelah itu Rivai Apin dan S. Antaguna secara berturut-turut
memimpin majalah ini.

326

NATION BUILDING (1951-1998)

DAFTAR PUSTAKA

A. Makmur Makka. The True Life of Habibie: Cerita di Balik
Kesuksesan. Jakarta: PT Mizan Publik, 2008.

A. Teeuw. Sastra Baru Indonesia. Flores: Penerbit Nusa Indah. Tanpa
Tahun.

A.R. Soehoed. Proyek Asaha : Perjalanan Panjang Membangun
Industri Dasar Aluminium. Jakarta: Gatra Pustaka, 2007.

Abdul Munir Mulkhan dan Beliveer Singh. Demokrasi di Bawah
Bayangan Mimpi N-11: Dileme Politik Islam dalam Pradaban
Modern. Jakarta: Pustaka Buku Kompas. 2011.

Abdul Syukur. “Hubungan Masyarakat dan Negara”. Dalam Taufik
Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah.
Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010.

Abdul Syukur. Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989.
Yogyakarta: Ombak, 2003.

Agung, Ide Anak Agung Gde. Renville. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1991.

Ai Rospirawati. Peranan Persatuan Wanita Republik Indonesia
(Perwari) Pada Masa Revolusi Fisik Di Yogyakarta (Thesis),
Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.

Ajip Rosidi. Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya,
2013.

Akbar Tanjung. The Golkar Way. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2007.

327

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Ambarak A. Bazer. Islam di Timor Timur. Jakarta: Gema Insani Press,
1995.

Amien Rais dan Muhammad Najib. Amien Rais dari Yogya ke Bina
Graha. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Anhar Gonggong. Calon Pahlawan Nasional Raden Pandji Soeroso.
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.

_____________. Muhammad Husni Thamrin. Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Keebudayan, 1985.

Anwar Harjono. Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam.
Jakarta: Gema Insani, 1995.

Arif Santoso etall. Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku
Koruptif Para Pemimpin Bangsa. Yogyakarta: Bentang
Pustaka, 2009.

Artawijaya. Belajar dari Partai Masjumi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2014.

Arum Wahyuningtias. Upaya Hb. Jassin Dalam Penyelesaian Polemik
Heboh Sastra Cerpen “Langit Makin Mendung” Karya
Kipanjikusmin Di Majalah Sastra Tahun 1968-1970.
AVATARA, E-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, Juli
2015

Azyumardi Azra, dkk (ed.). Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid
III. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.

Basilio Dias Araujo. Timor Timur : Gagalnya Sebuah Diplomasi : Suatu
Analisa dan Kritik Dari Seorang Pelaku Sejarah. Depok: Indie
Publishing, 2014.

Cribb, R. B. & Audrey Kahin. Historical Dictionary of Indonesia.
Lanham: Scarecrow Press, 2004.

328

NATION BUILDING (1951-1998)

Deliar Noer. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta:
LP3ES. 1996.

Dengel Holk H. Darull islam – NII dan Kartosuwirjo: Angan-angan
Yang Gagal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012.

Didik Pradjoko. “Timor Timur pada Era Orde Baru”. Dalam Taufik
Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah.
Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010.

Elson, Robert. Soeharto: Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Pustaka
Minda Utama, 2005.

Fachri Ali. Esai Politik tentang Habibie: Dari Teknokrasi ke Demokrasi.
Bandung: Mizan, 2013.

Faisal Ismail. Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana
Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila. Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1999.

Frans Hitipeu. Dr. Johannes Leimena: Karya dan Pengorbanannya.
Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1986.
Hlm: 129.

McTurnan Kahin, Geoge. Southeast Asia: A Testament. London:
Psychology Press, 2003.

Ginandjar Kartasasmita. 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Tiara
Pustaka, 1981.

Gunn, Geoffrey C. Historical Dictionary of East Timor. Maryland:
Scarecrow Press, 2010.

Guruh Dwi Riyanto, Pebriansyah Ariefana. Rapor Capres. Yogyakarta:
Galang Press, 2014.

Hanafi Hartanto. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2004.

329

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Hanta Yuda. Presidensialisme Setengah Mati: Dari Dilema ke
Kompromi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Hendrawan Supratikno. Ekonomi Nurani VS Ekonomi Naluri. Jakarta:
Pustaka Obor, 2011.

Hendro Subroto. Sintong Pandjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para
Komando. Jakarta: Kompas, 2009.

Hersri Setiawan. Kamus Gestok. Yogyakarta: Galang Press, 2003.

Hindley, Donald. The Communist Party in Indonesia 1951-1963.
California: University of Californi, 1966.

Hwang, Julie Cernov. Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis
di Indonesia, Malaysia dan Turki. Jakarta: Freedom Institute.
2011.

Ide Anak Agung Gde Agung. Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial
Hindia Belanda dan Zaman pendudukan Jepang di Bali.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Iin Nur Insaniwati. Mohamad Roem: Karier Politik dan
Perjuangannya, 1924-1968. Yogyakarta: Indonesia Tera, SNI
jilid VI, 2002.

Indra J. Piliang. “Gerakan Mahasiswa Mengontrol dan Mengoreksi
Negara”. Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia
dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010.

Ishak Rafick. Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah
Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru
Membangun Indonesia. Jakarta: Ufuk Publishing House, 2008.

Iwa Kusuma Sumantri. Hasil karya dan pengabdiannya. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1983.

Jajat Burhanudin. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik
Muslim dalam Sejarah Indonesia. Jakarta: Noura Books, 2012.

330

NATION BUILDING (1951-1998)

John Rosa. Dalih Pembunuhan Massal. Jakarta: Institut Sejarah Sosial
Indonesia dan Hasta Mitra, 2008.

Julius Pour dkk. Presiden Republik Indonesia 1945 - 2014. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

Kammen, Douglas Anton, Siddharth Chandra. A Tour of Duty:
Changing Patterns of Military Politics in Indonesia in the
1990s. Sheffield: Equinox Publishing, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahid Hasyim (Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan). Jakarta :
Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.

Kholid Novianto. “Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru”.
Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian. Indonesia dalam Arus
Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.

La Botz, Dan. Made in Indonesia: Indonesian Worker Since Suharto.
New York: South End Press, 2001.

Lee, Khoon Choy. Golden Dragon and Purple Phoenix: The Chinese
and Their Multi-Etnic Decendant in Southeast Asia. Singapore:
World Scientific, 2013.

Leo Suryadinata. Prominent Indonesian Chinese: Biographical
Sketches. Singapore: Institute of South Eas Asian Studies..
2015.

Liow, Joseph & Michael Liefer. 2014. Dictionary of the Modern Politics
of Southeast Asia. Abingdon: Routledge.

Lismiarti dkk. Frans Kaisiepo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1996.

331

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Macmudin Noor. Lahirnya Provinsi Timor Timur: Dokumentasi
tentang Proses Dekolonisasi Timor Timur. Jakarta: Badan
Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1977.

Maman S Mahayana. “Sastra Indonesia Zaman Orde Baru”. Dalam
Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus
Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010.

Mardanas Safwan. Mayor jenderal anumerta D.I Panjaitan. Jakarta:
Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.

Marwati Djoened Poesponegero. Sejarah Nasional Indonesia IV.
Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

_____________. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka,
1984.

___________. Sejarah Nasional VI. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Moch Nur Ichwan. “Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama
Indonesia dan Politik Ortofoksi Keagmanaan”. Dalam Martin
van Bruinessen (ed), Conservative Turn: Islam Indonesia
dalam Ancaman Fundamentalisme. Bandung: Mizan, 2014.

Moh. Demar. Pahlamwan Nasional Gatot Subroto. Jakarta:
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1976.

MPB. Manus. Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan. 1993.

Muchtaruddin Ibrahim. Cut Nyak Dien. Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan , 1996.

Muhammad Ibrahim. Mr. Teokoe Muhammad Hasan: Karya dan
Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1983.

332

NATION BUILDING (1951-1998)

Muhammad Iskandar, dkk., Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid
3: Institusi dan Gerakan. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai
Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.

Muhammad Ridwan dkk. Modul Latihan Kader Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) Cabang Ciputat. Tangerang: HMI Cabang Ciputat,
2008.

Nabil A Hayaze. Karim. A.R Baswedan Revolusi Batin Sang Printis.
Bandung, Mizan, 2011.

Natalie Mobini-Kesheh. The Hadrami Awakening: Kebangkitan
Hadrami di Indonesia. Jakarta: Penerbit Akbar, 2007.

Nazaruddin Nasution dkk. Pasang Surut Hubungan Diplomatik
Indonesia dan Kamboja. Phnom Penh: Kedutaan Besar
Republik Indonesia Kamboja, 2002.

Nugroho Notosusanto. Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan
Pantjasila jang Otentik. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1972.

Ooi, Keat Gin. Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor
Wat to East Timor, Volume 1. Santa Barbara: ABD-CLIO, 2004.

Panitia Penulisan Ensiklopedi Kapolri. Ensiklopedi KAPOLRI: Jenderal
Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo Kapolri ke 4 Periode
Tahun 1965 s.d. 1968. Jakarta: Panitia Penulisan Ensiklopedi
Kapolri, 2007.

Pengembangan Informasi (PSPI). Tanjung Priok Berdarah, Tanggung
Jawab Siapa: Kumpulan Fakta dan Data.Yogyakarta: Gema
Insani Press.

Petrik Matanasi. Untung Cakrabirawa dan G30S. Yogyakarta: Trompet
Book, 2011.

333

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Sejarah
Daerah Jawa Timur. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan,
1978.

R. Z. Leirissa et all. Ensiklopedi Tokoh Kebudayaan. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

_____________.Sejarah. Nasional Indonesia Jilid VII. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Rahman, Tunku Abdul, 87, Dead; First Prime Minister of Malaysia.
The New York Times. December 7, 1990.

Redaksi Great Publisher. Buku pintar politik: sejarah, pemerintahan,
dan ketatanegaraan. Yogyakarta: Galang Press, 2009.

Restu Gunawan. “Penanganan Kesehatan Pada Mada Orde Baru”.
Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia dalam
Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010. Hlm:
216.

Ricklefs, M. C. Islamization and It’s Opponents in Java: A Political,
Social, Cultural, and Religious History c. 1930 to The Present.
Honolulu: University of Hawai’i Press, 2012.

_____________. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2005.

Robinson, Richard. Indonesia: The Rise of Capital. Sheffield: Equinox
Publishing, 2009.

Roeder, O.G. Anak Desa: Biografi Presiden Soeeharto. Jakarta: Cv. Haji
Masaagung. 1990.

Rosalia Sciortio. Menuju Kesehatan Madani. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999.

Rosihan Anwar. Sejarah Kecil (Petite Histore) Indonesia Jilid 5 Sang
Pelopor: Tokoh-tokoh Sepanjang Perjalanan Bangsa. Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2012.

334

NATION BUILDING (1951-1998)

_____________. Sejarah Kecil (Petite Historie) Indonesia Jilid I.
Jakarta: Pustaka Buku Kompas, 2004.

_____________. Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum
Prahara Politik, 1961-1965. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2006.

Rosser, Andrew. The Politics of Economic Liberalization in Indonesia:
State, Market, and Power. London: Routledge, 2013.

Sartono Kartodirjo dkk. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

Silas Lauren Leimena. “Dari Bandung Plan ke Rencana Leimena”.
Dalam Victor Silaen (ed). Dr. Johanes Leimena Negarawan
Sejati & Politisi Berhati Nurani. Jakarta: PT BPK Gunung
Mulya, tanpa tahun.

Siti Fatimah. “Wacana Gender dan Gerakan Perempuan:. Dalam
Taufik Abdullah dan AB. Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus
Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.

Soebantardjo. Jenderal Anumerta Basuki Rachmat. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

Soegito, A T. Prof. Mr. Dr. R. Supomo. Jakarta: Direktorat Jenderal
Kebudayaan, 1977.

Sri Indra Gayatri dkk. Sejarah Pemikiran Indonesia 1945-1966.
Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah
dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata,
2007.

Sri Sudjiati Ningsih. Otto Iskandar Dinata. Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.

Subhan S.D.. Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban
Tragedi Priok. Jakarta: Gagas Media, 2014

335

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Sudiyo. Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan
Kemerdekaan. Jakarta: Adi Mahasatya, 2002.

Sudjiati Ningsih. K.H.Wahid Hasyim. Jakarta: Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, 1984.

Sulastomo. Hari-hari yang panjang transisi Orde Lama ke Orde Baru:
Sebuah Memoar. Jakarta: Kompas, 2008.

Suradi Hp. Dkk. Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan.
Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1986.

Suratmin dan Didi Kwartanada. Biografi A.R Baswedan: Membangun
Bangsa Merajut Keindonesiaan. Jakarta: Pustaka Buku
Kompas, 2014.

Suratmin. Pakubuwono VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1982.

Susanto Zuhdi. “Epilog: Masa Awal Reformasi”. Taufik Abdullah dan
A.B Lapian (ed.) Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT
Ichtiar Baru van Hoeve, 2012. Hlm: 641.

Syamsul Hadi. Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal,
dan Dinamika Internasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2007.

Taufik Abdullah. Pengayaan Materi Sejarah. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.

Tim Penulis BKKBN. Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana Dan
Program Kependudukan. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional, 1981.

Tim Penulis Depdikbud. Usman Bin Haji Muhammad Ali Alias Janatin.
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Tim Penulis Depsos. Srikandi Bangsaku. Jakarta: Departemen Sosial
Republik Indonesia, 2002.

336

NATION BUILDING (1951-1998)

Tim Penulis Kemensos. Profil Pahlawan Nasional. Jakarta:
Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016.

Tim Penulis LPPM UNIS. Sejarah Kabupaten Tangerang. Kab.
Tengerang: Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat
(LPPM) UNIS, 1992.

Tim Penulis Mendiknas. Ensiklopedi Sastra Indonesia. Jakarta:
Kementerian Pendidikan Nasional, 2003.

Tim Penulis PMII Ciputat. Modul MAPABA PMII Cabang Ciputat.
Tangerang: PMII Cabang Ciputat, 2012.

Tim Penulis Pusat Bahasa. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
Yang Disempurnakan. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan Nasional, 2000.

Tim Penulis Sekretariat ASEAN. ASEAN Regional Forum Documents
Series 1994-2006. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007. Hlm: 3

Tim Penyusun Sekretariat Negara RI. 30 Tahun Indonesia Merdeka
1950-1964. Jakarta: Tira Pustaka, 1981.

Toni Prasetiantoro (ed). Transformasi Pertamina. Yogyakarta: Galang
Press, 2009.

U.J. Nasution. Asmara Hadi: Penyair Api Nasionalisme. Djakarta:
Gunung Agung, 1965.

Ulinuha Rosyadi. Biografi Tokoh Sastra. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Van Bruinessen, Martin. Contemporary Developments in Indonesian
Islam: Explaining the “Conservative Turn”. Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 2013.Wardaya, Baskara
Tulus F.X. Indonesia melawan Amerika "Konflik Perang
Dingin". Yogyakarta : Galang Pres, 2008.

Wie, Thee Kian. “Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan dan
Pemerataan”. Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.).

337