Kamus Sejarah Indonesia Jilid II Nation Building (1951-1998)

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

keorganisasian, kepengurusan NU dibagi dalam tiga lembaga,
yaitu: Syuriah (dewan penentu), Tanfidziyah (dewan
pelaksana), dan Mustasyar (dewan penasehat). Bersama
berbagai ormas Islam di Indoensia, pada tahun 1937 NU
bergabung dengan MIAI (Majlis Islam A’laa Indonesia) yang
setelah kedatangan Jepang, organisasi ini diubah menjadi
Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia). NU terus terlibat
dalam Masyumi setelah kemerdekaan ketika lembaga ini
berubah menjadi partai politik. Namun berbagai konflik yang
terjadi antara pimpinan NU dan Masyumi, membuat NU
memutuskan untuk memisahkan diri dan membentuk partai
sendiri pada 1952. Partai NU inilah yang pada Pemilu 1955
menjadi salah satu dari empat partai yang memperoleh suara
terbesar. Ketika Pemerintah Orde Baru membuat kebijakan
untuk melakukan fusi partai-partai Islam dalam PPP (Partai
Persatuan Pembangunan), NU termasuk didalamnya. Pada
Mukhtamar NU di Situbondo pada tahun 1984, organisasi ini
memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926 dengan
mengembalikan peran utama NU sebagai organisasi sosial
keagamaan. Pesantren NU tersebar hampir diseluruh
provinsi di Indoensia. Provinsi dengan jumlah pesantren NU
terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan
Selatan. Jumlah anggota NU mencapai lebih dari 40 juta
orang, namun hampir seluruh anggotanya terpusat di Jawa
terutama Jawa Timur.

188

NATION BUILDING (1951-1998)

Nasakom. Singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme.
Istilah ini diperkenalkan oleh Sukarno pada pertengahan
1960an sebagai sebuah konsep politik. Konsep politik ini
dipraktekkan dengan menempatkan orang-orang dari partai
Nasionalis (seperti PNI), partai Islam (seperti NU), dan partai
Komunis (PKI) dalam berbagai posisi di pemerintahan.
Nasakom mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, baik
kelompok nasionalis, Islam, juga militer, yang tidak sepakat
dengan keterlibatan PKI dalam pemerintahan.

Nawaksara. Pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno dalam
sidang MPRS pada 22 Juni 1966. Dalam bahasa Sansekerta,
nawa berarti sembilan. Nama Nawaksara berkaitan dengan 9
poin penting yang ada dalam pidato tersebut. Pidato ini
merupakan laporan perkembangan peristiwa politik 30
September 1965. Soekarno dalam pidato tersebut tidak
sepakat dengan istilah Gerakan 30 September. Menurut
Sukarno, peristiwa ini seharusnya disebut Gerakan 1 Oktober,
atau disingkat Gestok, karena terjadi pada dini hari. Soekarno
juga menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap
peristiwa itu. MPRS menolak laporan Soekarno. Karena
penolakan tersebut, Soekarno kemudian menyampaikan
pidato Pelengkap Nawaksara, disingkat Pelnawaksara. Dalam
pidato ini Soekarno kembali menyatakan diri tidak terlibat
dalam pembunuhan para jenderal.

189

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Negara Indonesia Timur. Negara bagian dari Republik Indonesia
Serikat dengan ibukota Makassar. NIT dibentuk pada 24
Desember 1946 sebagai hasil keputusan Konferensi Denpasar
yang dilakukan pada 7-24 Desember 1946. Konferensi ini
merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino yang dilakukan
pada Juli 1946. Negara ini terdiri dari Sulawesi, Maluku, dan
Nusa Tenggara. Pada 1950 satu persatu daerah yang
termasuk dalam wilayah ini memilih melepaskan diri dan
bergabung dengan Republik Indonesia. Minahasa yang
pertama kali menyatakan bergabung dengan Republik
Indonesia pada April. Sikap ini kemudian diikuti oleh daerah-
daerah lain kecuali Sulawesi Selatan. Negara Indonesia Timur
selanjutnya dibubarkan pada 17 Agustus 1950.

Negara Islam Indonesia (NII). Atau sering pula disebut sebagai Darul
Islam adalah gerakan yang didirikan oleh Sekarmaji Marijan
Kartosuwiryo. Pasca kemerdekaan Kartosuwiryo tetap
berkeras memperjuangkan terwujudnya negara Islam di
Indonesia. Pada 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo
memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan
wilayah mencakup daerah pegunungan di Jawa Barat, hingga
ke Timur Bandung dan meluas hingga perbatasan Jawa
Tengah. Kekuatan NII masih terasa kuat di wilayah ini hingga
1959. Pemerintah pusat terus menerus melakukan negosiasi
untuk menghentikan gerakan ini. NII semakin melemah di
tahun 1960-an ketika para pengikutnya semakin banyak yang

190

NATION BUILDING (1951-1998)

tertangkap. Kartosuwiryo sendiri tertangkap pada 4 Juni
1962. Ia meninggal pada bulan September, menandai akhir
keberadaan NII di Jawa Barat.

Negara Pasundan. Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat
dengan Ibu Kota Bandung. Pada 1947, Bupati Garut Soeria
Kartalegawa mendeklarasikan berdirinya negara Pasundan,
namun tidak mendapat dukungan masyarakat. Belanda
mengadakan konferensi Jawa Barat di Bandung pada 12-19
Oktober 1947, 16-20 Desember 1947, dan 23 Februari-5
Maret 1948. Pada 24 April 1948 Negara Pasundan berdiri dan
Wiranatakusumah terpilih menjadi Presiden.
Wiranatakusumah sendiri sebenarnya lebih mendukung
Republik Indonesia. Fakta ini bukan tidak diketahui Belanda,
namun Wiranatakusumah dipertahankan karena ia
memegang dukungan sebagian besar masyarakat Pasundan.
Kedudukan Negara Pasundan melemah karena persitiwa
APRA dan Peristiwa Westerling. Negara ini dibubarkan pada 8
Maret 1950 dan kembali menjadi wilayah Republik Indonesia.

Negara Sumatra Timur. Negara yang dibentuk dari persekutuan
kaum bangsawan dan para kepala suku yang anti terhadap
republik pada 25 Desember 1947. Tengku Mansur dari
Kerajaan Asahan diangkat menjadi wali negara pertama.
Negara ini didukung oleh para bangsawan Melayu,
Simalungun, dan Suku Karo. Negara Sumatera Timur

191

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

kemudian dibubarkan seiring dengan terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Januari 1950.

Nikita Khrushchev. Atau yang memiliki nama panjang Nikita
Sergeyevich Khrushchev lahir di pedesaan Kursk pada 17 April
1894. Khrushchev menggantikan Stalin memimpin Uni Soviet
pada 1953. Khrushchev lalu memimpin Partai Komunis Uni
Soviet sejak 1953 sampai 1964. Lalu menjadi Perdana
Menteri sejak 1958 sampai 1964. Selama memimpin Uni
Soviet, Khrushchev merumuskan kebijakan-kebijakan
penting, antara lain, memerintahkan militer Uni Soviet untuk
mengintervensi Hungaria pada 1956, hubungan yang kurang
harmonis antara Cina dan Soviet yang disebabkan karena
keberpihakannya yang terlalu ke Barat, menguasai luar
angkasa, dan berperan penting dalam proyek pembangunan
Tembok Berlin pada 1961. Karier politiknya berakhir pada
1964, ia digantikan oleh Leonid Brezhnev. Preah Bat
Samdech Preah Norodom Sihanouk Varman, merupakan
mantan Raja Kamboja. Ia dilahirkan di Phnom Penh, ia adalah
putra Pangeran Norodom Suramarit dan Putri Sisowath
Kossamak. Sepanjang sejarah Kamboja, Sihanouk memegang
banyak jabatan sehingga Guinness Book of World Records
mencatat bahwa Norodom Sihanouk sebagai ahli politik yang
memegang jabatan politik paling banyak. Ini termasuk dua
periode sebagai raja, satu periode sebagai presiden, dua
periode sebagai perdana menteri, dan satu periode sebagai

192

NATION BUILDING (1951-1998)

kepala negara tanpa gelaran di Kamboja, termasuk pelbagai
jabatan sebagai ketua dalam pelbagai pemerintahan dalam
pengasingan. Dewan Mahkota melantik Sihanouk menjadi
raja pada 1941. Sihanouk meninggal dunia pada usia 89
karena serangan jantung di Beijing pada 2012.

Nolly Tjokropranolo, Kolonel CPM. Adalah mantan gubernur DKI
Jakarta, lahir di Temanggung, 21 Mei 1924. Mengawali karier
kemiliteran dalam Pembela Tanah Air (PETA) pada masa
pendudukan Jepang, dilanjutkan dengan menjadi pengawal
pribadi Jendral Soedirman. Perjalanan militer tertinggi
menjadi Kepala Kontingen Garuda XI dari pasukan
perdamaian PBB di Kongo. Tjokropronolo mengakhiri karier
militernya saat pensiun dengan pangkat Letnan Jendral pada
1977. Ditahun yang sama, Tjokropanolo terjun ke dunia
politik dan menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982.
Ia adalah pengagas upah dan kesejahteraan buruh,
memerhatikan usaha-usaha kecil, dan mengalokasikan
anggaran besar untuk pedagang kecil untuk dapat berdagang
dengan legal. Tjokropanolo meninggal pada usia 74 tahun di
Rumah Sakit Tentara Jakarta, 22 Juli 1988.

-O-

Oei Tjoe Tat. Seorang politisi dan mantan Menteri Negara pada masa
Presiden Sukarno. Ia dilahirkan di Kota Solo pada 1922. Oei

193

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Tjoe Tat mengenyam pendidikan tinggi di Universiteit van
Indonesie dan lulus pada 1948. Di 1950an ia menjadi anggota
Palang Merah Indonesia, Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), dan
Klub Sepak Bola UMS Jakarta. Oei Tjoe Tat juga diangkat
menjadi ketua Sin Ming Hui dan wakil ketua Partai Demokrat
Tionghoa Indonesia. Pada tahun 1954 ia ikut membangun
Baperki dan terpilih menjadi wakil ketua di pimpinan pusat. 6
tahun kemudian ia bergabung dalam Komite Eksekutif
Partindo. Ia menjabat sebagai menteri [apa?] antara 1964-
1965. Pasca peristiwa 65, Oei Tjoe Tat sempat ditangkap dan
ditahan, namun kemudian dibebaskan atas campur tangan
Adam Malik. Ia menulis Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu
Presiden Soekarno pada 1995. Oei Tjoe Tat meninggal karena
kanker setahun kemudian.

Oemar Dhani. Marsekal Madya Udara TNI (Purn.) Oemar Dhani lahir
di Solo, Jawa Tengah, 23 Januari 1924. Ia menjabat Kepala
Staf TNI Angkatan Udara ke-2 yang menjabat periode 1962-
1965. Kekuatan AURI di bawah Oemar Dhani menjadi salah
satu yang terkuat di Asia. AURI yang dipimpinnya sangat loyal
terhadap Presiden Sukarno. Mereka mendukung gerakan
"ganyang Malaysia" yang dilancarkan pemerintah Sukarno,
tetapi pihak Angkatan Darat dalam hal ini Soeharto tidak
mendukung kebijakan itu dengan sepenuh hati. Untuk
menghadapi Malaysia pada 3 Mei 1964, ia membentuk
Komando Siaga. Oemar Dhani juga dianggap terlibat pada

194

NATION BUILDING (1951-1998)

peristiwa G30S, sehingga ia dipenjara selama puluhan tahun.
Oemar Dhani menghembuskan napas terakhir pada pukul
13.55 WIB Jumat, 24 Juli 2009.

Operasi Trisula. Sebuah operasi pengejaran sisa-sisa anggota PKI di
Blitar Jawa Timur. Pasca gagalnya gerakan 30 September
1965, banyak anggota PKI yang melarikan diri dan
bersembunyi. Salah satu wilayah yang menjadi tempat
persembunyian para anggota PKI adalah kabupaten Blitar.
Mereka memilih sebuah desa terpencil untuk bersembunyi.
Selama masa persembunyian tersebut, mereka tidak hanya
membangun basis kekuatan tetapi juga mempengaruhi
masyarakat dan apparat setempat. Banyak penduduk dan
aparat pemerintahan atau aparat keamanan yang
terpengaruh dengan gerakan mereka itu. Pembentukan
basis-basis kekuatan PKI ini disebut sebagai Proyek PKI Gaya
Baru. Beberapa kesaksian menyebutkan, keberadaan basis
PKI di wilayah tersebut menimbulkan gangguan karena
menimbulkan peningkatan tindakan kriminal terutama aksi-
aksi perampokan. Untuk menghancurkan basis-basis baru PKI
di Blitar, TNI kemudian mengadakan Operasi Trisula. Operasi
ini diklaim berhasil menangkap 850 orang anggota PKI.

Oprasi Halilintar. Adalah operasi yang bertujuan untuk memberantas
penyelundupan khususnya di daerah perairan Riau dan
penanggulangan pencurian kekayaan laut. Oprasi Halilintar ini

195

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

membuahkan hasil pada 16 Mei 1980 dengan tertangkapnya
kapal laut berbendera Jepang. Kapal tersebut ditangkap
karena telah memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Di
dalam kapal tersebut juga berhasil disita puluhan ton ikan
hasil curian. Oprasi Halilintar juga berhasil menggagalkan
penyelundupan barang-barang ke luar negeri. Oprasi
Halilintar ini berhasil menekan angkap penyeludupan dan
pencurian ikan di perairan Indonesia.

Oprasi Seroja. Oprasi keamanan dalam negeri (Opkamdagri) dalam
rangka penggunaan kekuatana ABRI untuk memantapkan
keamanan dan ketertiban. Oprasi Seroja adalah intruksi yang
dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam menghadapi
pergolakan di Timor Timur Portugis. Rencana operasi
tersebut disusun oleh Pimpinan Hankam/ABRI yang
kemudian diberi nama Rencana Kampanye Seroja, yang
didalamnya terdapat tiga tahap, yaitu: (1) tahap Oprasi
Militer sercara tertutup, (2) tahap kegiatan diplomasi, yaitu
operasi militer tertutup, (3) tahap operasi militer
sesungguhnya. Rencana Kampanye Seroja disusun dan
ditandatangani oleh Menhankam/Pangab M. Jusuf pada 21
Mei 1975. Oprasi Seroja secara resmi dimulai pada 25 Mei
1975. Operasi ini bertujuan untuk membersihkan basis
Fretilin di beberapa wilayah, seperti di Atasbe, Hutalia,
Fatubesi dan beberapa wilayah lainnya. Pada 6 Desembe
1975 satu kompi pasukan Kopasandha diterjunkan di Ibukota

196

NATION BUILDING (1951-1998)

Dili dalam rangka merebut dan menduduki kota. Dalam
pertempuran ini banyak korban jatuh dari kedua belah pihak.
Akhirnya pada 7 Desember 1975 Kota Dili dapat direbut,
serta operasi militer ini juga bergerak memberikan bantuan
ekonomi berupa sembilan bahan pokok kepada daerah-
daerah basis Fretilin yang berhasil direbut. Selain itu
pemulihan keadaan di bidang pendidikan dan keamanan juga
dilakukan, agar daerah operasi berangsur kondusif.

Oprasi Trisula. Adalah Oprasi militer di Blitar Selatan yang bertujuan
untuk menumpah sisa-sisa anggota Partai Komunis Indonesia.
Oprasi militer yang dimulai pada 1968 ini dipimpin oleh
Kolonel Witarmin dari Kodam VIII/Brawijaya. Dalam waktu
satu setengah bulan, operasi ini mendapat dari bantuan
rakyat dan menumpas sisa-sisa kekuatan PKI di Blitar Selatan.
Oprasi Trisula berhasil menangkap 850 orang tokoh PKI, 13
orang di antaranya tingkat Central Committee dan 12 orang
tingkat Committee Daerah Besar Jawa Timur. Di antara yang
tertangkap ialah Rewang, Munir, Sukatno, dan Olohan
Hutapea. Dengan berhasilnya operasi di Blitar Selatan ini,
dapatlah dicegah pembebasan lebih lanjut gerakan PKI di
Jawa Timur. Setelah selesai, selanjutnya dilancarkan operasi
teritorial yang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh PKI
di masyarakat.

197

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Organisasi Konferensi Islam (OKI): Adalah organisasi yang
menghimpun negara-negara muslim di dunia. Secara umum
tujuan didirikannya OKI untuk mengumpulkan sumber daya
dunia Islam. Secara khusus, OKI bertujuan memperkokoh
solidaritas Islam di antara negara anggota dan memperkuat
kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi ini
dibentuk berdasarkan keputusan pertemuan tingkat tinggi
yang diadakan di Rabat, Maroko pada 25 September 1967
sebagai hasil munculnya aksi yang terjadi di Masjidil Aqsa,
Yerusalem. OKI merupakan satu-satunya organisasi antar
pemerintah yang mewakili umat Islam dunia. Organisasi ini
beranggotakan 57 negara termasuk salah satunya Indonesia
yang juga menjadi salah satu negara partisipan dalam
pembentukan OKI. Pada awal pembentukannya OKI lebih
banyak menekankan pada masalah politik, terutama pada
masalah Palestina. Seiring berjalannya waktu OKI meluaskan
peranannya sebagai organiasasi internasional yang juga
menjadi wadah kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya,
dan ilmu pengetahuan antar negara muslim seluruh dunia.

Osa Maliki Wangsadinata. Adalah anggota Sarekat Islam dan Pemuda
Indonesia. Osa Maliki tokoh yang lahir di Padalarang, Jawa
Barat, 30 Desember 1907. Osa menjadi pejuang Indonesia
pada masa revolusi. Pada 1926, ia terlibat peristiwa gerakan
Partai Komunis Indonesia dalam melawan pemerintahan

198

NATION BUILDING (1951-1998)

Hindia Belanda. Dikarenakan hal itu ia pernah dipenjara
selama empat tahun, hingga kemudian diasingkan ke Boven
Digul. Setelah kemerdekaan, ia memilih untuk masuk menjadi
anggota Partai Nasionalis Indonesia (PNI), tetapi pada 1960 ia
bersama Usep Ranawidjaja memimpin GMNI “aliran kanan”
sebagai bentuk perlawanan terhadap PNI yang dianggap
bersimpati terhadap PKI. Dalam GMNI ini, ia
mempermasalahkan aksi penurunan dan penyobekan gambar
Sukarno sehingga memicu kemarahan massa pendukung
Sukarno. Dalam kepemimpinan Osa, PNI mengikuti pemilu
tahun 1971.

Otto Iskandardinata. Tokoh dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di dalam sidang-
sidang BPUPKI Otto, adalah tokoh yang aktif berbicara
mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Pasca kemerdekaa
Otto ditunjuk sebagai anggota PPKI. Di dalam PPKI ia banyak
terlibat dalam merumuskan pasal-pasal dalam Undang-
Undang. Dalam sidang PPKI kedua, Otto ditunjuk sebagai
ketua dari panitia kecil yang membuat rancangan tentang
urusan rakyat, pemerintah daerah, kepolisian dan tentara
kebangsaan. Otto sempat menjabat sebagai Menteri Urusan
Keamanan. Otto Iskandar Dinata mengawali kariernya
sebagai guru di HIS Banjarnegara (1920-1921) dan sempat
mengajar di Sekolah Rakyat di Bandung (1921-1924). Ia
mengawali karier politiknya dengan bergabung bersama

199

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Boedi Oetomo cabang Bandung dan Pagoeyoeban Pasoendan
yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi anggota
Volksraad mewakili Pagoeyoeban Pasoendan. Kelincahan,
ketegasan, dan keberaniannya dalam berpendapat dalam
sidang-sidang Volksraad membuatnya dijuluki “Si Jalak
Harupat”. Otto Iskandardinata dilahirkan di Bojongsoang,
Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung pada 31 Maret
1897. Otto memulai pendidikannya di HIS Bandung, setelah
itu melanjutkan pendidikannya di Kweekschool Onderbouw
di kota yang sama. Setelah tamat dari Kweekscool
Ondebouw, Otto melanjutkan pendidikannya di Hogere
Kweekschool Purwerejo, Jawa Tengah. Selain aktif dalam
organisasi, masa mudanya juga aktif dalam dunia jurnalistik.
Pada akhir hayatnya Otto harus mengalami peristiwa tragis,
ia diculik oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai
Lasykar Rakyat. Pada 20 Desember 1945 terdengar kabar
bahwa Oto telah di bunuh di Pantai Mauk, Kabupaten
Tangerang, Banten. Hingga kini jenazahnya tidak pernah
ditemukan.

-P-

Panca Usaha Tani. Program kebijakan Pemerintahan Orde Baru untuk
meningkatkan hasil pertanian. Ada dua usaha yang dilakukan
untuk meningkatkan hasil pertanian, pertama adalah
ekstensifikasi pertanian yang dilakukan dengan perluasan
lahan pertanian. Usaha kedua adalah intensifikasi pertanian

200

NATION BUILDING (1951-1998)

yang dilakukan dengan beberapa langkah yang kemudian
dikenal sebagai Panca Usaha Tani. Usaha yang perlu
dilakukan dalam Panca Usaha Tani terdiri dari: teknik
pengolahan tanah, pengaturan irigasi, usaha pemupukan,
pemberantasan hama, dan penggunaan bibit unggul.
Program pertanian ini dalam jangka waktu yang singkat
mampu meningkatkan hasil pertanian. Pemerintah juga
mengatur pengadaan pupuk, petisida, dan bibit sehingga
mengurangi kemandirian petani.

Panji Iskaq Tjokroadisurjo. Menteri Dalam Negeri (Kabinet Sukiman-
Suwiryo1951-1952), Menteri Perekonomian, salah seorang
pendiri Partai Nasional Indonesia kelahiran Ngoro, Jombang
1896. Setelah menyelesaikan Sekolah Kehakiman (1917), ia
melanjutkan ke bagian hukum Universitas Leiden, dan lulus
pada 1925. Setelah tamat Sekolah Kehakiman, ia menjadi
pegawai kehakiman (1917-1922) dan pengacara di Surabaya
(1925). Dalam perkembangannya, ia juga menjadi pengurus
Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya. Pada zaman
pendudukan Jepang, ia menjadi anggota Chuo Sangi In,
Jakarta, kemudian anggota Surabaya-Syu Sangi Kai. Ia pernah
melawat ke Jepang bersama 25 utusan dari Jawa lainnya.

Parisada Dharma Hindu Indonesia (PDHI). Adalah majelis organisasi
umat Hindu Indonesia yang mengurusi kepentingan
keagamaan maupun sosial. Organisasi ini didirikan di

201

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Denpasar, 23 Februari 1959. Didirikan sebagai Majelis
Tertinggi Agama Hindu di Indonesia yang bersifat keagamaan
dan independen. Pada awalnya organisasi tersebut bernama
Parisada Hindu Dharma Bali yang dibentuk dalam rangka
memperjuangkan agama Hindu menjadi agama yang diakui
oleh Indonesia. Setelah agama Hindu diakui sebagai agama
yang resmi oleh pemerintah Indonesia pada 1964, nama
organisasi ini diubah menjadi Parisadan Dharma Hindu
Indonesia yang mencerminkan upaya agama Hindu yang tidak
hanya di Bali tapi meliputi seluruh wilayah Indonesia. Tokoh
perjuangan Parisada Dharma Hindu adalah Ida Bagus Mantra
yang dikenal sebagai mantan Gubernur Bali pada 1978. Ida
Bagus mengadakan pertemuan di Fakultas Sastra Udayana
dan mengutarakan keinginan pembentukan Parisada Dharma
Hindu, pertemuan tersebut merupakan cikal bakal adanya
organisasi ini.

Partai Demokrasi Indonesia. Pada 11 Januari 1973, lima buah partai
politik yang tergabung dalam kelompok Demokrasi
Pembangunan, yakni PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katholik, dan
Murba melebur diri dalam satu partai dengan nama Partai
Demokrasi Indonesia. Partai ini diketuai oleh Moh. Isnaeni.
Menurut anggaran dasarnya, tujuan partai ini adalah (1)
tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia
yang penuh sebagai negara kesatuan dan negara hukum yang
demokratis; (2) terwujudnya masyarakat adil dan makmur

202

NATION BUILDING (1951-1998)

dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa; (3) terwujudnya ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.

Partai Indonesia Raya (Parindra). Partai yang dibentuk pada
Desember 1935 sebagai gabungan dari Budi Utomo dan
Persatuan Bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang memimpin
partai ini adalah Sutomo, M.H. Thamrin, Susanto Tirtoprojo,
dan Sukarjo Wiryopranoto. Parindra bersifat nasionalis
moderat. Mereka menempatkan wakilnya di Volksraad dan
memiliki peran penting dalam pembentukan Gapi. Pada 1938,
Parindra mendirikan Pertanian Bumi Putera, sebuah
perusahaan komersial di bidang pertanian dan perindustrian.
Pada saat Jepang muncul sebagai salah satu negara poros
dalam PD II, Parindra mengharapkan negara tersebut dapat
memberikan tekanan kepada pemerintah dan mendorong
adanya reformasi. M.H. Thamrin diduga menjalin komunikasi
rahasia dengan pihak Jepang sehingga pada 1941 ditahan
oleh pemerintah karena dugaan tersebut.

Partai Katolik. Partai yang bermula dari Pakumpulan Politik Katolik
Jawi yang berdiri pada 1923. Sejak 1924, PPKJ menempatkan
wakilnya di Volksraad, Permufakatan Perhimpunan Politik
Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dan Gapi. Dalam
kepemimpinan Ignatius Joseph Kasimo yang dimulai pada

203

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

1925, pergantian nama terjadi beberapa kali. 5 tahun
kemudian partai ini berganti nama menjadi Persatuan Politik
Katolik Indonesia (PPKI), Persatuan Katolik Republik Indonesia
(PKRI) pada 1945, dan akhirnya menjadi Partai Katolik pada
1950. Partai Katolik memiliki konstituen yang solid di Flores
dan Jawa Tengah. Sejak 1945, partai ini juga selalu memiliki
perwakilan di DPR. Selanjutnya pada 1973 menyusul
kebijakan penyederhanaan partai politik, Partai Katolik
bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia.

Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Partai politik yang dibentuk
pada 7 Mei 1967. Partai ini mendapat pengesahan oleh
pemerintah pada 20 Februari 1968. Parmusi didirikan sebagai
wadah politik umat Islam di Indonesia melalui Rapat Panitia
Tujuh yang dipimpin oleh tokoh Muhammadiyah, Faqih
Usman. Tokoh-tokoh Masyumi banyak bergabung dalam
partai ini meski pemerintah melarang mereka menjadi
pemimpin dalam Parmusi. Larangan diberikan berkaitan
dengan pembubaran Masyumi karena tokoh-tokoh Masyumi
dituduh terlibat dalam gerakan pemberontakan yang
dilakukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
(PRRI). Parmusi menjadi salah satu partai peserta dalam
pemilu 1971. Pada 1973 Parmusi bergabung dengan partai-
partai Islam lainnya membentuk Partai Persatuan
Pembangunan.

204

NATION BUILDING (1951-1998)

Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Partai politik yang
didirikan pada Oktober 1948. Partai berhaluan nasionalis
komunis radikal ini menolak keras negosiasi dengan Belanda.
Sementara PKI mendukung komunis RRC, Murba lebih dekat
dengan Uni Soviet. Partai Murba ikut berpartisipasi dalam
pemilu 1955. Pada pemilu ini Murba memperoleh 0,5 persen
suara dan mendapatkan dua kursi. Partai Murba merupakan
salah satu partai pendukung setia demokrasi terpimpin dan
bersaing keras dengan PKI untuk mendapatkan dukungan
Sukarno. Adam Malik dan tokoh Murba lainnya mendirikan
Badan Pendukung Sukarnoisme sebagai alternatif bagi
Marxisme. Atas desakan PKI, Sukarno membubarkan Badan
Pendukung Sukarnoisme dan Partai Murba karena dianggap
berusaha melemahkan kekuasaannya. Partai Murba kembali
muncul pada masa Orde Baru, tetapi tidak mendapatkan
kursi pada pemilu 1971 dan bergabung dengan PDI pada
1973.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai yang dibentuk dari hasil
penggabungan dari Partai Nahdlatul Ulama, Partai Serikat
Islam Indonesia, Partai Tarbiyah Islamiyah dan Partai
Muslimin Indonesia pada 1973. Pada awal pendiriannya
partai ini berasaskan Islam dan menggunakan gambar Ka’bah
sebagai lambangnya. Pada perkembangannya, pada 1984
Partai Persatuan Pembangunan mengganti asas partai
menjadi Pancasila dan mengubah lambangnya menjadi

205

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

bintang. Pada tahun yang sama pula, Nahdlatul Ulama
memilih mundur dari Partai ini.

Partai Rakyat Demokratik. Adalah salah satu partai politik di
Indonesia. Partai ini didirikan pada 1996 di Kaliurang, Sleman,
Yogyakarta oleh sejumlah intelektual muda, termasuk ketua
pertamanya, yaitu Budiman Sujatmiko. Banyak anggotanya
adalah intelektual dan aktivis muda serta mahasiswa. Partai
ini mendapat dukungan dari salah satu organisasi yaitu
Solidatiras Mahasiswa Indonesia Demokrasi (SIMD) serta
organisasi buruh, budayawa dan seniman (Jaringan Kerja
Kebudayaan Rakyat), dan petani (Serikat Tani Nasional).
Dengan tujuan membangun kekuasaan politik secara
konstitusional demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
berdikari dan berkepribadian, menuntaskan demokrasi sosial,
dan terlibat aktif dalam menggalang persatuan nasional
melawan imperialisme. PRD mengalami kegoncangan pada
saat Juli 1996, ketika pemerintah melakukan penangkapan
dan pembunuhan terhadap pimpinan dan aktivis PRD. Lalu
pada 1999 PRD mengikuti Pemilu namun tidak berhasil
mendapatkan kursi.

Partai Rakyat Nasionalis (PRN). Adalah partai yang dibentuk pada
1950 dan diketuai oleh Dr. Djody Gondokusuma. Partai yang
memiliki ideologi nasionalisme tersebut pada pemilu tahun
1950 memiliki 10 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, lima

206

NATION BUILDING (1951-1998)

kursi dari Republik Indonesia Serikat dan lima dari BFO.
Pemilu 1955, PRN mendapatkan 0,64% suara dan mendapat
dua kursi DPR. Setelah pemilu 1955, PRN bergabung bersama
progresif nasional dan menjadi bagian dari sepuluh anggota
parlemen dari Jawa. Pada 1956, partai ini mengalami
perpecahan antara kepemimpinan Jawa (Djody
Gondokusumo) dan pemimin non-Jawa (Bebasa Daeng Lao).
Sehingga terbentuk dua partai PRN Babesa dan PRN Djody.
Pada era Demokrasi terpimpin, presiden Sukarno
menerapkan partai tunggal, sehingga sejak turunnya Keppres
Nomor 129 tahun 1961, PRN dibubarkan.

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Partai yang didirikan pada 1923
oleh H.O.S. Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim. Partai ini
dibentuk untuk menegaskan status politik Sarekat Islam. Di
Jawa, PSSI bersifat konservatif dan mendukung Pan
Islamisme. Meski demikian beberapa cabang, seperti di
Sumatera Barat mereka bersikap lebih keras dan
menunjukkan sikap anti kolonial yang menyebabkan
pemimpin mereka pada akhirnya ditangkap dan diasingkan.
Setelah H.O.S Cokroaminoto meninggal, PSSI dipimpin oleh
Abikusno Cokrosuyoso dan Kartosuwiryo yang memilih jalan
non-kooperasi. PSSI kemudian dilarang oleh pemerintah
Hindia-Belanda pada 1940. Pasca kemerdekaan, tepatnya
pada 1947, PSSI kembali muncul di bawah kepemimpinan
Aruji Kartawinata. Di masa pemerintahan Suharto pada 1973,

207

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

partai politik ini bergabung dalam PPP bersama partai Islam
lainnya.

Partai Sosialis Indonesia (PSI). Adalah partai yang didirikan oleh
Sultan Syahrir dengan ideologi sosialis pada 12 Februari 1948.
Pembentukan PSI mempertegas perpecahan pengikut Syahrir
dan Amir Sjarifudin setelah terjadinya Perundingan Renville.
PSI kemudian memberikan dukungan kepada pemerintahan
Hatta. Pada pemilu 1955, PSI mendapatkan 17 kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat dengan perolehan suara 7,3%. PSI
mengukung kabinet pertama yang dibentuk oleh Natsir
bersama dengan Masyumi. Pada pemilu tahun 1955, PSI
hanya mendapatkan 753.191 suara serta mendapatkan 5
kursi di parlemen. Pada saat pemerintahan mulai
mengumumkan adanya demokrasi terpimpin, PSI adalah
partai yang tidak mendukung keputusan pemerintah
tersebut. Pada 17 Agustus 1960, sesuai dengan Keputusan
Presiden No. 200 dan 201, pemerintah membubarkan PSI
karena dianggap melakukan upaya pemberontakan dan
bertentangan dengan azas negara.

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Adalah hasil metamorfosis
dari Syarikat Islam yang berubah menjadi Partai Syarekat
Islam Hindia Timur. Berdiri pada 1929, PSII mengusung
ideologi islam yang bertujuan menjalankan Islam dengan
seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Sejak 1930, HOS

208

NATION BUILDING (1951-1998)

Tjokroaminoto adalah salah satu tokoh utama dalam PSII. PSII
termasuk partai kaderisasi, tercatat pada 1932, ketika
mengadakan kaderisasi tingkat nasional di Yogyakarta dan
pada 1933 di Bandung. Keikutsertaan PSII dalam kancah
politik terhitung pada pemilu 1955, mendapatkan 2,86%
suara dan 8 kursi DPR. Menjelang pemilu 1971 tercatat PSII
memiliki 3.325.195 orang anggota namun sesudah pemilu
keanggotaan tercata mengalami penurunan menjadi
1.308.237 orang dan total pemilih dalam pemilihan umum
1971 adalah 58.558.776 orang. Pada saat kebijakan fusi partai
diberlakukan oleh pemerintahan Sukarno, PSII kemudian
bergabung dan membentuk PPP setelah 1971.

Pattimura (Thomas Matulessy). Pemimpin perlawanan masyarakat
Maluku terhadap Belanda 1817. Pahlawan Nasional Indonesia
asal Maluku. Ayah Pattimura bernama Frans Matulessy dan
ibunya bernama Fransina Tilahoi, Pattimura lahir pada 8 Juni
1783, di wilayah bernama Haria di daerah Saparua, Maluku
Tengah menurut versi pemerintah Indonesia. Dalam
perjuangan menentang Belanda ia juga menggalang
persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di
Bali, Sulawesi dan Jawa.

Pedoman Penghayatan Dan Pengamalahn Pancasila (P4). Adalah
program pemerintah Orde Baru yang bertujuan memberikan
pedoman kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila.

209

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Tujuan penataran P4 adalah menciptakan manusia Pancasila,
yakni manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten
dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Lahirnya program ini
dilatarbelakangi karena munculnya berbagai pemberontakan
dan revolusi sosial di berbagai daerah. P4 diperuntukan
kepada para pegawai negeri sipil, pelajar, dan organisasi.
Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada 1978 setelah Uraian
Pancasila hasil rumusan “Panitia Lima” dalam Sidang Umum
MPR-RI pada 11-23 Maret 1978. Dari penggodokan tersebut
melahirkan apa yang dinamakan Ekaprasetya Pancasila atau
kemudian dikenal dengan P4. Melalui kegiatan ini masyarakat
mendapat kesempatan untuk secara terorganisir
membicarakan jati diri kita sebagai sebuah bangsa, falsafah
dan nilai yang mendasarinya, sejarah masa lalunya, dan cara
bagaimana peradaban bangsa ini hendak ditegakkan. Materi
utama dalam P4 adalah nilai-nilai yang mendasari bangunan
peradaban bangsa yang secara formal tersarikan ke dalam
Pancasila dan UUD 1945. P4 merupakan sarana pendidikan
masyarakat untuk memupuk toleransi dalam keragaman
agama, pendalaman falsafah bangsa, kesadaran Wawasan
Nusantara, dan pengertian tentang arah kebijakan
pembangunan bangsa. Dalam P4 juga diperkenalkan
Wawasan Nusantara sebagai suatu cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang
mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam

210

NATION BUILDING (1951-1998)

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Pelantikan Soeharto Sebagai Pejabat Presiden. Soeharto dilantik
sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret
1967. Ia mengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966
dan sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-2
berdasarkan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Sidang
tersebut dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution.
Setahun setelah menjabat sebagai Pejabat Presiden,
Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada
27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS.

Pembajakan Pesawat Garuda Woyla di Bangkok. Adalah peristiwa
pembajakan pesawat maskapai Garuda Indonesia bernama
“Woyla” bernomor penerbangan 206, dengan rute
penerbangan Jakarta–Medan. Peristiwa pembajakan pada 28
Maret 1981 itu dilakukan oleh lima orang pelaku teroris yang
menamakan diri mereka kelompok Komando Jihad. Pesawat
DC-9 Woyla tersebut mengalami pembajakan sesaat setelah
transit dari Bandar Udara Talangbetutu, Palembang. Dalam
pembajakan tersebut, kelompok Komando Jihad meminta
pilot untuk ke Penang, Malaysia. Setelah mendarat di Penang
untuk mengisi bahan bakar kemudian para pelaku teror
meminta pilot untuk terbang ke Bangkok. Peristiwa ini
mengalami puncaknya saat pesawat mendarat di Bandara

211

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Don Mueang, Para pembajak mengajukan empat tuntutan
kepada pemerintah Indonesia, yakni (1) membebaskan
anggota Komando Jihad yang ditahan pasca peristiwa
Cicendo, Bandung, Jawa Barat; (2) meminta uang sejumlah
USD 1,5 Juta; (3) orang Israel dikeluarkan dari Indonesia; dan
(4) Adam Malik dicopot sebagai wakil presiden. Peristiwa
pembajakan teresebut berlangsung selama empat hari di
Bandara Don Mueang, Bangkok dan berakhir setelah serbuan
Grup-1 Para Komando yang dipimpin oleh Letnan Kolonel
Infantri Sintong Panjaitan.

Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Adalah program pembangunan
berkala selama lima tahun yang diterapkan pada masa Orde
Baru. Penerapan program PELITA dimulai pada 1 April 1969.
Selama masa kepemimpinan Presiden Suharto, program
Pelita telah dilaksanakan sebanyak empat kali. Pelita I dimulai
sejak 1 April 1969. Titik fokus Pelita I adalah meningkatkan
taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakan dasar bagi
pembangunan-pembanbunan berikutnya. Pelita II dimulai
sejak 1 April 1974 dengan sasaran ketersediaan sandang,
pangan yang serba cukup dengan mutu yang baik dan
terjangkau oleh masyarakat umumnya. (2) tersedianya
bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang
diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak (3)
keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna (4)
keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih

212

NATION BUILDING (1951-1998)

merata (4) meluasnya kesempatan kerja. Pelita III dimulai
pada 1 April 1979 dengan sasaran (1) pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khusunya
pangan, sandang dan perumahan, (2) kesempatan
memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3)
pemerataan pembagian pemerataan, (4) pemerataan
kesempatan kerja, (5) pemerataan kesempatan berusaha, (6)
pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan,
khusunya bagi generasi muda dan kaum wanita, (7)
pemerataan memperoleh keadilan. Replita IV disusun sebagai
pelaksanaan GBHN tahun 1983 memfokuskan pada perbaikan
sektor perekonomian yang kala itu sedang merosot.

Pemberontakan Andi Azis. Pemberontakan yang dilakukan oleh
kesatuan-kesatuan bekas KNIL dan dipimpin oleh Kapten Andi
Azis pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini
dilatarbelakangi oleh tuntutan Andi Azis agar hanya pasukan-
pasukan APRIS bekas KNIL yang bertanggungjawab atas
keamanan di Negara Indonesia Timur (NIT). Ia juga
menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS yang
sedang dikirim dari Jawa dibawah pimpinan Mayor Worang.
Andi Azis menyatakan Negara Indonesia Timur harus
dipertahankan. Andi Azis sebelumnya menjadi Letnan Ajudan
Wali Negara “Negara Indonesia Timur” beserta satu kompi
anak buahnya, bekas KNIL, pada 30 Maret 1950 telah
diterima masuk APRIS dan diangkat sebagai Komandan Kompi

213

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

dengan pangkat kapten. Tetapi beberapa hari setelah
pelantikannya, Kapten Andi Azis menggerakkan pasukannya
dengan dukungan Batalyon KNIL Makassar yang tidak masuk
APRIS untuk menawan Pejabat Panglima Teritorium
Indonesia Timur, Letnan Kolonel Achmad Yunus Mokoginta,
beserta seluruh stafnya. Pemerintah kemudian memberikan
ultimatum kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah
batas waktu ultimatum yang diberikan oleh pemerintah tidak
dipenuhi, pemerintah kemudian mengirimkan satu ekspedisi
guna menumpas pemberontakan itu. Pasukan ekspedisi
tersebut dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang terdiri dari
berbagai kesatuan dari tiga angkatan dan kepolisian. Dengan
didahului oleh Batalyon Worang yang telah mendarat di
Jeneponto pada 18 April 1950, seluruh pasukan ekspedisi
berhasil didaratkan pada 26 April 1950. APRIS segera
bergerak menguasai kota Makassar dan sekitarnya. Andi Azis
kemudian menyerahkan diri pada April 1950, tetapi
pertempuran-pertempuran masih terjadi hingga bulan Mei
dan Agustus 1950.

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan yang
terjadi di Kota Bandung dengan latar belakang tentangan dan
keengganan untuk bekerjasama dengan bekas anggota
tentara KNIL yang dilebur ke dalam APRIS pada 23 Januari
1950. Ketegangan ini dipertajam oleh pertentangan politik

214

NATION BUILDING (1951-1998)

antara golongan federalis dengan golongan unitaris.
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) merupakan milisi yang
didirikan dan dipimpin oleh Kapten Reymond Westerling,
seorang mantan kapten pasukan khusus KNIL, yang pada
Desember 1946 memimpin gerakan pembunuhan massal
terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Pasukan APRA menyerang
kota Bandung berjumlah sekitar 800 personil. Setiap anggota
TNI yang mereka temui, bersenjata maupun tidak, ditembak
mati. Dalam suatu pertempuran di daerah Pacet pada 24
Januari 1950, pasukan TNI berhasil menghancurkan sisa-sisa
pasukan APRA. Di Kota Bandung juga diadakan pembersihan
dan penahanan terhadap pelaku termasuk beberapa tokoh
Negara Pasundan. Setelah melarikan diri dari Bandung,
Westerling melanjutkan petualangannya di Jakarta. Ia
merencanakan suatu gerakan untuk menangkap semua
Menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet, dan
membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan
Hamengkubuwono IX, Sekjen Kementerian Pertahanan Mr. A.
Budiardjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B.
Simatupang. Gerakan tersebut dapat digagalkan, kemudian
diketahui bahwa otaknya adalah Sultan Hamid II, yang juga
menjadi anggota kabinet RIS sebagai menteri tanpa
portofolio. Sultan Hamid II segera ditangkap, sedangkan
Westerling sempat melarikan diri keluar negeri dengan
menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda.

215

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
(PRRI). Pemberontakan yang dilakukan oleh Achmad Husein
dan pembentukan kabinetnya dengan Sjafruddin
Prawiranegara sebagai Perdana Menteri pada 15 Februari
1958. Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan
otonomi daerah di Sumatra pada 20 Desember 1956 serta
tuntutan-tuntutan Achmad Husein, pada rapat akbar 10
Februari 1958 di Padang, berupa Pencabutan mandat Kabinet
Djuanda dalam Tempo 5x24 jam; permintaan, secara spesifik
meminta Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX,
pembentukan Zaken Kabinet; permintaan mengambil kembali
kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional. Permintaan-
permintaan tersebut ditolak dan pemerintah pusat memecat
dengan tidak hormat tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Letnan
Kolonel Achmad Husein (Pimpinan Dewan Banteng, Eks Divisi
Banteng Sumatra Barat), Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel
Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon (Pimpinan Dewan
Gajah, Eks Divisi Gajah Sumatra Utara). Pemerintah segera
membentuk operasi gabungan untuk menumpas
pemberontakan PRRI di Sumatera. Operasi Tegas dilancarkan
di daerah Riau di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kaharuddin
Nasution. Di daerah Sumatera Barat dilancarkan Operasi 17
Agustus di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani. Didaerah
Sumatera Utara dilancarkan Operasi Saptamarga di bawah
pimpinan Brigadir Jenderal Djatikusumo, dan daerah
Sumatera Selatan dilancarkan Operasi Sadar di bawah

216

NATION BUILDING (1951-1998)

pimpinan Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Pimpinan PRRI
akhirnya menyerah satu per satu. Pada 29 Mei 1961 secara
resmi Achmad Husein melaporkan diri dengan pasukannya,
disusul oleh tokoh PRRI yang lain, baik militer maupun sipil.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan
yang dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung
Indonesia Timur, yang berpusat di Ambon bertujuan untuk
melepaskan diri dari Republik Indoensia Serikat pada 25 April
1950. Sebelum memproklamasikan RMS, Soumokil berhasil
memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau yang
terlibat pemberontakan Andi Azis ke Ambon. Pasukan-
pasukan tersebut yang menjadi tulang punggung perlawanan
RMS. Setelah kota Ambon jatuh ke tangan pasukan APRIS
pada November 1950, sisa-sisa pasukan RMS melarikan diri
ke dalam hutan dan untuk beberapa tahun melakukan
kegiatan pengacauan. Sisa-sisa kekuatan RMS kemudian
mendirikan pemerintahan pengasingan di Belanda.
Pemerintah Pusat semula mencoba menyelesaikan konflik ini
secara damai dengan mengirimkan suatu misi yang diketuai
oleh Dr. Leimena. Setelah usaha penyelesaian damai tidak
berhasil, Pemerintah memutuskan untuk menumpasnya
dengan kekuatan senjata. Dalam pelaksanaannya dibentuk
sebuah pasukan ekspedisi dibawah pimpinan Kolonel
Kawilarang. Pada 14 Juli 1950 pasukan ekspedisi APRIS
mendarat di Laha, Pulau Buru. Pasukan APRIS juga mendarat

217

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

di Pulau Seram, Tanimbar, Kepualauan Kei, dan Aru dan
dapat segera menguasainya.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). adalah suatu organisasi
bentukan pemerintah yang bertujuan untuk
menyejahterakan keluarga. Di lapisan paling bawah,
pedesaan khususnya, negara melakukan kontrol terhadap
perempuan melalui PKK. Pada awalnya PKK adalah salah satu
seksi dalam Lembaga Sosial Desa (LSD) di bawah Departmen
Sosial pada 1972 yang dibentuk di desa-desa seluruh
Indonesia. Pokok-pokok kegiatan PKK meliputi, penghayatan
dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang,
perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan,
berkoprasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan
kesehatan.

Pembubaran PKI 12 Maret 1966. Menjelang penghujung 1965
operasi militer penumpasan para simpatisan Partai Komunis
Indonesia dapat dikatakan sudah mencapai tahap akhir.
Namun penyelesaian politik terhadap peristiwa G30S
nampaknya belum juga terlihat tanda-tanda akan
diselesaikan oleh Sukarno. Hal ini memunculkan kecemasan
di kalangan masyarakat. Selanjutnya gelombang masa yang
mendorong agar PKI segera dibubarkan segera meluas.
Tuntutan Masyarakat agar para pelaku peristiwa G30S segera
diselesaikan seadil-adilnya kian meningkat. Perasaan

218

NATION BUILDING (1951-1998)

ketidakpuasan ini segera menggugah hati para pemuda yang
pada selanjutnya memunculkan Tri Tuntutan Hati Nurani
Rakyat atau lebih dikenal dengan Tritura (Tri Tuntutan
Rakyat). Pada 12 Januari 1966 KAMI dan KPPI yang
merupakan barisan kesatuan aksi mahasiswa dan tergabung
dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR untuk
mengajukan tiga buah tuntutan yang di antaranya; (1)
pembubaran PKI, (2) pembersihan kabinet dari unsur-unsur
PKI, (3) penurunan harga/perbaikan ekonomi. Perkembangan
selanjutnya terkait pembubaran PKI dilaksanakan oleh Letnan
Jenderal Soeharto pada 12 Maret 1966, sehari setelah
menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada
12 Maret 1966, berdasarkan wewenang Surat Perintah 11
Maret, Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden
menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis
Indonesia, termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari
tingkat pusat sampai ke daerah.

Pembubaran RIS. Pembubaran RIS adalah keinginan dari negara-
negara bagian untuk membubarkan diri dan kembali kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan ini bermula
dari Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.
Pada 8 Maret 1950 di Bandung, rakyat berdemonstrasi
menuntut pembubaran Negara Pasundan dan kembali pada
Republik Indonesia. Sebuah panitia kemudian dibentuk untuk
merancang Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik

219

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Indonesia dan mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950. DPR
kemudian melakukan pembahasan mengenai rancangan
Undang-undang Dasar yang telah diajukan. Undang-Undang
Dasar ini disepakati dan diberi nama Undang-Undang Dasar
Sementara 1950. UUDS 1950 ditandatangani Presiden
Sukarno pada 17 Agustus 1950. Hal ini menandai
dibubarkannya RIS dan terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemilihan Umum (Pemilu) 1955. Pemilihan Umum pertama Republik
Indonesia pasca Kemerdekaan untuk memilih anggota
Konstituante pada 15 Desember 1955 dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 1955. Dalam
pelaksanaannya Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan
yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429
desa. DPR hasil pemilu beranggotakan 272 orang, yaitu
dengan perhitungan satu orang anggota DPR mewakili
300.000 orang penduduk, sedangkan anggota Konstituante
berjumlah 542 orang. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu
dilaksanakan pada 20 Maret 1956, sedangkan anggota
Konstituante pada 10 November 1956. Pemilu 1955
menghasilkan empat partai terbesar yang duduk sebagai
anggota DPR yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45
kursi) dan PKI (39 kursi).

220

NATION BUILDING (1951-1998)

Pemilihan Umum 1971. Adalah pemilihan umum kedua yang pernah
diselenggarakan di Indonesia pasca merdeka. Pemilihan
umum ini dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Lebih dari 58 juta
rakyat Indonesia mendapatkan hak untuk memilih wakil-
wakil mereka di Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat,
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah I, dan Daerah Tingkat II secara langsung dan bebas.
Pemilu ini diikuti oleh 10 peserta, sembilan partai politik dan
satu golongan karya, antara lain Partai Katolik, Partai Sarekat
Islam Indonesia, Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin
Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indoneesia,
MURBA, PNI, PERTI, dan Partai IPKI. Golongan Karya
memperoleh mayoritas kursi di DPR dengan perolehan kursi
sebanyak 236 kursi. Sesuai dengan Undang-Undang yang
berlaku, anggota DPR berjumlah 460 orang, di antaranya 360
orang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang
diangkat, termasuk 75 orang yang mewakili golongan karya
ABRI.

Pemuda Rakyat. Sayap pemuda dari Partai Komunis Indonesia. Pada
awalnya, organisasi ini didirikan sebagai sayap pemuda dari
Partai Sosialis Indonesia dengan nama Pemuda Sosialis
Indonesia. Pemuda Sosialis Indonesia terlibat aktif dalam
perjuangan melawan penjajah. Pada 1948, Pemuda Sosialis
Indonesia ikut terlibat dalam Peristiwa Madiun. 2 tahun
kemudian, Pemuda Sosialis bergabung dengan Partai

221

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Komunis Indonesia sebagai sayap pemuda. Nama organisasi
ini kemudian diubah menjadi Pemuda Rakyat. Organisasi ini
banyak melakukan kegiatan sosial dan pendidikan. Dengan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Pemuda Rakyat meraih
banyak dukungan terutama di wilayah perkotaan dan
perkampungan. Organisasi ini lalu dilarang pada 1966
sebagaimana dengan PKI. Penangkapan juga dilakukan pada
anggota yang aktif di dalam Pemuda Rakyat.

Penandatanganan UUDS RI oleh Sukarno tahun 1950. UUDS 1950
adalah undang-undang dasar sementara karena menunggu
undang-undang tetap yang akan disusun oleh Konstituante.
Setelah penandatanganan persetujuan antara pemerintah RIS
dan pemerintah RI yang berisi tentang bergabungnya negara-
negara bagian RIS menjadi bagian dari Republik Indonesia,
dibuatlah rancangan Undang-Undang Dasar baru untuk
negara ini. Undang-Undang Dasar yang baru ini disahkan oleh
Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1950 dan dinamai
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950
atau UUDS RI 1950. Penandatanganan UUDS RI pada 17
Agustus 1950 ini juga menandai dibubarkannya Republik
Indonesia Serikat secara resmi dan terbentuknya kembali
Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUDS RI 1950 berlaku
hingga 1959.

222

NATION BUILDING (1951-1998)

Penembak Misterius (Petrus). Peristiwa pembunuhan yang terjadi
antara 1983-1985 di berbagai daerah, terutama Jakarta, Jawa
Tengah, dan Yogyakarta. Korban pembunuhan Petrus
umumnya adalah mantan narapidana atau orang-orang yang
sering kali disebut dengan istilah gali. Mereka biasanya mati
karena luka-luka dan sebagian terkena tembakan. Sebagian
jenazah korban ditemukan tergeletak di tempat-tempat
umum. Suharto dalam memoarnya mengakui bahwa
peristiwa Petrus dilakukan oleh aparat untuk menekan
jumlah kejahatan yang saat itu memang sedang mengalami
peningkatan. Berbagai dugaan muncul mengenai latar
belakang Petrus. Tindakan ini juga dikritik sebagai
pelanggaran HAM karena aparat menindak pelaku kriminal
tanpa didahului dengan proses peradilan.

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Referendum untuk
menentukan keinginan masyarakat Papua Barat untuk
menjadi bagian Indonesia atau Belanda. Salah satu
permasalahan yang timbul setelah Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia adalah penentuan wilayah. Beberapa wilayah
menjadi sengketa antara Belanda dan Indonesia. Papua Barat
merupakan wilayah yang masih diperebutkan antara Belanda
dan Indonesia. Sebagian rakyat Papua Barat diyakini ingin
bergabung dengan wilayah Indonesia, sedangkan lainnya
tidak. Dengan PBB sebagai penengah, referendum akhirnya
diadakan untuk menentukan status wilayah ini menjadi

223

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

bagian dari wilayah Indonesia atau Belanda. Referendum ini
disebut dengan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera.
Pepera dilaksanakan anatara Juli-Agustus 1969. Hasilnya
menyatakan sebagian besar rakyat Papua Barat ingin
bergabung dengan Indonesia. Pada 19 November 1969 PBB
mengesahkan hasil referendum ini.

Penetapan Ejaan yang Disempurnakan. Ejaan yang Disempurnakan
adalah ejaan baru yang ditetapkan oleh pemerintah
Indonesia pada 1972 untuk menggantikan ejaan lama.
Penetapan tersebut diputuskan dalam Seminar Bahasa
Indonesia diadakan pada 1972 di Puncak, Jawa Barat. Dalam
seminar ini, rancangan mengenai ketentuan tata bahasa dan
ejaan standar dalam bahasa Indonesia yang telah disusun
beberapa tahun sebelumnya dilengkapi. Pembicaraan-
pembicaraan dengan pihak Malaysia mengenai standar ejaan
Melayu-Indonesia turut menjadi referensi dalam rancangan
ini. Hasil Seminar Bahasa Indonesia kemudian diperkenalkan
secara luas oleh sebuah panitia antar departemen dengan Ida
Bagus Mantra sebagai ketua dan Lukman Ali sebagai Ketua
Kelompok Teknis Bahasa. Ejaan yang Disempurnakan
kemudian diresmikan pada 17 Agustus 1972 melalui
keputusan Presiden No. 57. Pada tahun yang sama,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan
buku berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan.

224

NATION BUILDING (1951-1998)

Penggabungan (Fusi) Partai Islam. Pada masa Orde Baru diterapkan
kebijakan penyederhanaan partai-partai Islam dengan
menggabungkan empat partai Islam kala itu, yakni NU, Partai
Syarikat Islam Indonesia (PSII), Perti, dan Parmusi. Pada 5
Januari 1973 keempat partai itu berfusi dalam satu partai
politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dengan ketua
sementaranya H.M.S Mintadiredja.

Pengumuman Bersama Ejaan Bahasa Melayu-Indonesia (Melindo)
1961. Ejaan Bahasa Melayu-Indonesia adalah ejaan bahasa
Melayu yang disepakati antara Indonesia dan Malaysia.
Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Malaysia (yang
dalam kurun waktu 1948-1963 bernama Persekutuan Tanah
Melayu) terlibat dalam berbagai perjanjian politik dan
budaya, salah satunya mengenai bahasa. Sebagai bangsa
serumpun, Bangsa Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu
memiliki bahasa yang hampir sama karena berakar dari
bahasa yang sama yaitu bahasa Melayu. Pada 1959 kedua
negara mengadakan sidang untuk memnyamakan ejaan
bahasa dari kedua negara. Pada sidang ini utusan dari
Indonesia diketuai oleh Slamet Muljana dan utusan
Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Syed Nasir bin
Ismail. Sidang tersebut menghasilkan konsep ejaan Melindo
(Melayu-Indonesia). Hasil sidang ini tidak langsung
diresmikan dan diumumkan pada saat itu juga. Penundaan
terjadi karena keadaan politik kedua negara.

225

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Penyerahan Kekuasaan Presiden Sukarno. Pada 22 Februari 1967
bertempat di Istana Merdeka telah berlangsung penyerahan
kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada
Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, Jenderal Soeharto.
Penyerahan kekuasaan atas prakarsa Presiden Soekarno ini
merupakan peristiwa penting dalam usaha mengatasi situasi
konflik yang sedang memuncak. Tertuang dalam sebuah
Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi
ABRI tanggal 20 Februari 1967, penyerahan kekuasaan
pemerintah itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV
Tahun 1966 yang menyatakan, “Apabila Presiden
berhalangan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret
memegang jabatan presiden”.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). PMII berdiri pada 17
April 1960 sebagai respon dari kecenderungan politik umat
Islam sejak 1950-an yang tidak lagi menganggap Masyumi
sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Kondisi
politik kala itu secara otomatis berpengaruh di kalangan
terpelajar Nahdatul Ulama (NU). Selain aspek politik, kondisi
sosiologis juga mempengaruhi semakin banyaknya kelompok
terpelajar dari kalangan NU. Pada 1954 NU mendirikan
organisasi pelajarnya yang dinamakan Ikatan Pelajar
Nahdatul Ulama (IPNU). Kebaradaan IPNU kala itu
mengakomodir para pelajar dan juga mahasiswa NU. Setelah
IPNU cukup kuat eksistensinya, Konferensi Besar IPNU di

226

NATION BUILDING (1951-1998)

Yogyakarta pada 1960 menetapkan perlu adanya organsisasi
mahasiswa. Selanjutnya pada 1960 secara resmi PMII berdiri
di Surabaya dengan Mahbub Junaidi sebagai ketua umum, M.
Khalid Mawardi sebagai wakil ketua, dan M. Said Budairy
sebagai sekretaris umum.

Peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa demonstrasi militer yang
menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
(DPRS) pada 17 Oktober 1952 di Jakarta. Demonstrasi ini
dilatarbelakangi konflik di dalam angkatan darat karena
adanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan-
kebijakan A. H. Nasution sebagai KSAD. Anggota DPR
kemudian mengajukan pembubaran kepemimpinan tentara
pusat dan reorganisasi kementrian pertahanan. Tentara pusat
melihat hal ini sebagai upaya campur tangan sipil terhadap
urusan kemiliteran. Dengan membawa banyak massa beserta
tank-tank dan artileri militer. Sukarno berhasil meredakan
demonstrasi dan memecat para pemimpin militer yang
terlibat dalam aksi ini. A. H. Nasution dipecat dari kedudukan
sebagai KSAD sekaligus diskors selama tiga tahun.

Peristiwa Talangsari Lampung. Adalah peristiwa bentrokan antara
kelompok Warsidi dengan aparatur keamanan (TNI-Polri)
yang terjadi di Dusun Talangsari, Lampung. Peristiwa
Talangsari, Lampung tidak terlepas dari Gerakan Usroh pada
masa Orde Baru. Peristiwa ini bermula saat para simpatisan

227

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

gerakan Usroh di bawah Warsidi, salah seorang ustadz yang
melakukan pelarian ke Dusun Talangsari, Lampung. Warsidi
adalah salah satu tokoh penampung para simpatisan Gerakan
Usroh pimpinan Abdullah Sungkar. Di Umbul Cihideung,
Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way
Jepara, Kabupaten Lampung Tengah Warsidi bersama
pengikutnya bermaksud mendirikan perkampungan Islam
tempat diterapkannya syariat Islam dalam kampung tersebut.
Sayangnya, keberadaan mereka yang eksklusif dan tidak
berhubungan baik dengan masyarakat menuai kecurigaan
dari pemerintah setempat. Camat Way Jepara, Zulkifli Malik
mencurigai keberadaan mereka dan melaporkan keberadaan
mereka kepada Kapten Sutimans selaku Komandan Rayon
Militer (Danramil) Way Jepara. Warsidi bersama pengikutnya
kerap berceramah dengan nada keras berisi konten-konten
yang ekstrim. Mereka juga mempersiapkan peralatan perang
tradisional seperti bom molotof, golok, dan panah beracun
serta mengadakan latihan-latihan beladiri. Pada 6 Februari
rombongan pejabat lokal dari kalangan militer maupun sipil
mendatangi kelompok Warsidi. Kedatangan mereka disambut
dengan serangan, sehingga bentrok pun tidak dapat
dihindarkan. Dalam bentrokan tersebut satu prajurit Koramil
Way Jepara tewas terbunuh oleh pengikut Warsidi. Pada
tengah malam keesokannya, Kolonel Henderopriyono
memimpin pasukan tiga batalyon. Pada 7 Februari 1989
pasukan menyerang Desa Talangsari tempat kelompok

228

NATION BUILDING (1951-1998)

Warsidi tinggal. Dalam penyerbuan itu sebanyak 246
pengikut Warsidi tewas, termasuk Warsidi di dalamnya.

Peristiwa Tanjung Morawa. Adalah salah satu peristiwa berdarah
yang terjadi di Sumatera Timur pada 16 Maret 1953.
Peristiwa ini berkaitan dengan persoalan tanah perkebunan
tembakau di Deli. Persoalan hak kepemilikan tanah sudah
dimulai ditangani pada 1951 oleh Menteri Dalam Negeri
dalam Kabinet Soekiman, Mr. Iskak, dalam hal ini pemerintah
menyetujui mengembalikan kepada DPV (Deli Planters
Vereniging) sebesar 130.000 hektar dari luasnya yang semula
255.000 hektar. Masalahnya, sebelum persetujuan tersebut
dilaksanakan, Kabinet Soekiman jatuh, sehingga pelaksanaan
selanjutnya dilakukan oleh Kabinet Wilopo. Kampung Tanjung
Morawa yang sebagian besar adalah keturunan Cina
mendadak menolak memenuhi rencana pemerintah.
Penolakan tersebut disambut dengan ultimatum dari
pemerintah dengan memberi batas waktu. Hingga lewat
batas waktu, petani di Tanjung Morawa tidak juga
meninggalkan tanah tersebut sehingga atas perintah
Gubernur Sumatera Utara, A. Hakim meratakan tanah
dengan traktor. Perlakuan pemerintah tersebut mendapat
perlawanan dari para petani. Insiden ini menimbulkan 21
orang terkena sasaran tembakan, enam diantaranya
tewas,sedang lainnya luka berat. Peristiwa ini menimbulkan
jatuhnya Kabinet Wilopo karena dinilai merugikan rakyat.

229

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Peristiwa Tanjung Priok. Adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi
pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Peristiwa
ini mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta
sejumlah gedung rusak terbakar. Peristiwa ini bermula dari
percekcokan antara pengurus Mushola Asa’adah di daerah
Koja, Tanjung Priok dengan oknum aparat militer dan
berujung pada penangkapan empat orang, yaitu Syarifuddin
Rambe, Sofyan Sulaiman, Ahmad Sahi, dan Mohammad Nur.
Kejadian tersebut mendorong Amir Biki untuk menjadi
penengah, tetapi ternyata tidak berhasil. Pada 12 September
1984 diadakan pengajian akbar yang diadakan para ulama di
lingkungan Tanjung Priok. Pengajian tersebut mengusung
kewaspadaan umat Islam dalam menghadapi musuh-musuh
Islam serta meminta kepada pemerintah agar membebaskan
keempat orang yang ditahan. Jika tidak juga membebaskan
keempat orang tersebut, maka umat Islam akan menyerang.
Merasa permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah,
masa yang berjumlah 1500 orang kemudian menuju Kodim.
Peristiwa ini pada Orde Baru yang mendorong semua
organisasi masyarakat harus menggunakan asas tunggal
Pancasila.

Perjanjian Mutual Security Act (MSA). Adalah perjanjian kerjasama
antara Menteri Luar Negeri di Kabinet Sukiman, yaitu Ahmad
Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indoneisa,
Merle Cochran pada 1951. Perjanjian tersebut merupakan

230

NATION BUILDING (1951-1998)

pertukaran antara Nota Keuangan bantuan dari pemerintah
Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan militer dengan
pembatasan kebebasan politik luar negeri Indonesia yang
harus memperhatikan kepentingan luar negeri pemerintah
Amerika Serikat. Perjanjian tersebut mengakibatkan jatuhnya
kabinet Sukiman karena dinilai telah melanggar kebijakan
politik bebas aktif yang mengharuskan Indonesia
menghindarkan diri dari perjanjian internasional yang
menjadikan Indonesia terikat kepada salah satu blok, baik
blok barat maupun blok timur.

Perjanjian New York Indonesia-Belanda 15 Agustus 1962. Adalah
perjanjian puncak perjuangan pembebasan Irian Barat.
Penyelenggaraan perjanjian yang berlangsung di Markas
Besar PBB ini berisi penandatanganan perjanjian antara
pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda.
Pokok persetujuan tersebut adalah sejak tertanggal 1
Oktober 1962 Irian Barat akan diserahkan pada PBB oleh
pemerintah Belanda serta PBB meminta tenaga Indonesia
untuk keamanan di Irian Barat dengan catatan pasukan
Belanda akan berangsur-angsur meninggalkan Irian Barat.
Kemudian pada 1 Mei 1963 pemerintah sementara PBB akan
menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik serta
Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan
“penentuan pendapat rakyat” di Irian Barat. Penentuan
pendapai itu untuk menentukan pilihan terhadap Indonesia

231

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

atau Belanda dan kedua belah pihak akan menerima apapun
hasil dari jejak pendapat tersebut.

Perjanjian Persahabatan RI Dengan Persekutuan Tanah Melayu.
Adalah perjanjian persahababatan antara Republik Indonesia
dengan Persekutuan Tanah Melayu dilaksanakan pada 17
April 1959. Perjanjian ini dihadiri oleh Perdana Menteri
Indonesia, Djuanda dan Perdana Menteri Dato Abdul Rozak
sebagai perwakilan dari persekutuan Tanah Melayu.
Perjanjian ini dilakukan karena persekutuan Tanah Melayu
merupakan negara tetangga yang berbatasan paling dekat
dengan Republik Indonesia dan melihat persamaan
pencapaian kemerdekaan yang tidak mudah dan dalam
kondisi sedang menyusun rumah tangga masing-masing.
Selain itu juga dikarenakan keturunan yang sama dan
memiliki bahasa yang sama, begitupun dengan dunia
perdagangan sama-sama penghasil karet dan timah. Dengan
perjanjian ini, meskipun Persekutuan Tanah Melayu tidak ikut
serta dalam Konperensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955,
tetapi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini menunjukan
nilai tinggi asas-asas konferensi tersebut.

Permina/Pertamina. Perusahaan minyak dan gas bumi milik
pemerintah Indonesia. Perusahaan ini didirikan dengan nama
Permina pada 10 Desember 1957 di bawah pimpinan Ibnu
Sutowo. Selanjutnya pada 1961, pemerintah mendirikan

232

NATION BUILDING (1951-1998)

Pertamin, menyusul adanya aturan bahwa pertambangan
minyak dan gas bumi hanya dapat dilakukan oleh
pemerintah. Permina dan Pertamin pada 1968 digabungkan
dengan nama Perusahaan Negara Pertamina (PN Pertamina).
Status hukum Pertamina berubah menjadi Persero pada
2003. PT Pertamina (Persero) juga mengalami perubahan
substansial setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) No.
22/2001 tentang migas. Dengan ndang-undang ini PT
Pertamina tidak lagi menjadi pengatur sekaligus pemain
usaha perminyakan tetapi menjadi perusahaan biasa yang
harus menghadapi kompetisi.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Adalah organisasi yang
menghimpun guru-guru di berbagai tingkatan dasar,
menengah pertama, maupun menengah atas. Pendirian
organisasi ini tercetus pada saat penyelenggaran Kongres
Guru Indonesia pada 24-25 November 1945 di Surakarta.
Melalui kongres ini semua organisasi dan kelompok guru
sepakat dihapuskan dan disatukan dalam satu wadah
organisasi. Dalam kongres inilah, pada 25 November 1945
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan. Tujuan
pendirian PGRI di antaranya, mempertahankan dan
menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat
pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar
kerakyatan, membela hak, dan nasib buruh umumnya dan
guru khusunya.

233

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Salah satu partai politik yang
didirikan pada 1928. Para pendirinya guru yang mengajar di
lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional di Sumatera
Barat, seperti di surau dan madrasah. Pada masa
kemerdekaan, Persatuan Tarbiyah Islamiyah mendeklarasikan
diri sebagai partai politik. Partai ini menjadi salah satu
pendukung setia sistem Demokrasi Terpimpin. Di samping itu,
agak berbeda dengan partai-partai politik Islam lainnya, Perti
mampu membangun hubungan yang baik dengan PKI. Hal ini
membuat Perti sering kali dianggap kiri. Kedekatan Perti
dengan Sukarno dan PKI memunculkan berbagai kesulitan
bagi partai ini di awal pemerintahan Suharto. Pada saat
pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai
politik, sebagian anggota Perti bergabung dengan PPP,
sebagian yang lain memilih bergabung dengan Golkar.

Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Perwari didirikan
pada 17 Desember 1945 saat dilangsungkannya Kongres
Wanita I di Klaten, Jawa Tengah. Kongres ini dihadiri oleh
berbagai organisasi wanita kala itu, seperti Perwani, Wani,
Muslimat NU, Aisyiyah, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa,
dan beberapa organisasi perempuan lainnya. Berdasarkan
kongres tersebut, disepakati membentuk suatu wadah
organisasi wanita yang dapat menghimpun seluruh kalangan.
Sejak saat itulah digagas pembentukan Perwari sebagai
organisasi yang bersifat nasional. Tujuan pembentukan

234

NATION BUILDING (1951-1998)

Perwari untuk memperjuangkan penyempurnaan
hak/kewajiban dan peningkatan harkat martabat serta
kedudukan wanita Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi ini
juga turut aktif dalam berbagai kegiatan yang diprogramkan
pemerintah dalam bidang organisasi, bidang pendidikan,
bidang hukum, bidang kesehatan, lingkungan hidup, bidang
sosial ekonomi, dan bidang hubungan luar negeri.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Adalah organisasi profesi
wartawan yang dibentuk pada 9 Februari 1946. Dibentuknya
PWI sebagai wadah aspirasi perjuangan wartawan dan pers
Indonesia. Kelahiran PWI dalam arus kemerdekaan Indonesia
melambangkan kebersamaan dan kesatuan wartawan
Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dengan
dibentuknya PWI, wartawan dan pers semakin teguh dalam
menampilkan dirinya sebagai bagian dari perjuangan nasional
menentang kembalinya kolonialisme. Selain itu, PWI
berperan dalam membenahi masalah kewartawanan dengan
penerbitan kartu anggota, kartu pers, dan pendidikan
kewartawanan yang dimulai sejak 1971. PWI juga berperan
penting dalam menjalin kerjasama luar negeri, khususnya
dengan wartawan-wartawan di ASEAN.

Persitiwa Tiga Daerah. Pergolakan yang muncul di Tegal, Brebes, dan
Pekalongan Jawa Tengah pada Oktober 1945. Peristiwa ini

235

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

terjadi akibat masyarakat merasa tidak puas secara sosial dan
ekonomi terhadap elite birokrasi setempat. Tujuan dari
pergolakan rakyat tersebut adalah mencegah kembalinya
Belanda dan negara-negara lain yang ingin menjajah
Indonesia melalui bantuan para elite birokrasi daerah,
memecat para elite birokrasi dan menggantinya dengan
penguasa Indonesia yang berbeda nilai dan sikapnya, dan
menghancurkan seluruh tatanan sosial yang dipakai Belanda.
Target dari sasaran perlawanan rakyat bukan hanya elite
birokrasi, melainkan juga orang-orang keturunan Cina dan
Eropa yang berkesempatan hidup secara berkecukupan dan
juga dianggap menikmati sistem kolonial. Banyak korban
meninggal dari pihak elite birokrasi dan juga orang-orang
keturunan Cina dan Eropa. Salah satu tokoh paling tersohor
dalam Peristiwa Tiga Daerah adalah Kutil yang berasal dari
Tegal. Kutil alias Sakyani ialah pelempar isu-isu yang isinya
menghasut rakyat sehingga dampaknya rakyat menaruh
dendam terhadap para elite birokrasi.

Pertempuran Laut Aru 15 Januari 1962. Adalah pertempuran yang
terjadi di wilayah perairan Irian Barat antara satuan kapal
ALRI dan armada kapal perang Belanda. Pimpinan
pertempuran tersebut adalah Yos Soedarso yang menempati
Kapal RI Macan Tutul. Pertempuran ini diawali dengan
melintasnya pesawat-pesawat terbang milik Belanda yang
berhasil meluncurkan tembakan-tembakan meriam dan

236

NATION BUILDING (1951-1998)

menghancurkan kapal-kapal milik Republik Indonesia. Yos
Soedarso memberikan perintah untuk melakukan manoeuvre
dan menjadikan RI Macan Tutul sebagai satu-satunya sasaran
tembakan dari Belanda untuk menyelamatkan kapal yang
lain. Siasat RI Macan Tutul ini berhasil, tetapi menyebabkan
tenggelam dan terbakarnya kapal tersebut bersama dengan
Komodor Yos Soedarso dan Kapten Wiratno serta beberapa
awak kapalnya. Sebelum Komondor Yos Soedarso meninggal
di medan perang, ia masih sempat memberikan komando
yang berisi, “kobarkan semangat pertempuran”.

Perundingan Triparit. Adalah perundingan yang diselenggarakan
guna menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Dalam
Perjanjian Triparit yang disahkan pada 5 Mei 1999 di New
York, Indonesia, Portugal, dan PBB bersepakat untuk
menjalankan jajak pendapat. Jajak pendapat rakyat Timor
Timur akan menentukan nasib mereka sendiri. Tindak lanjut
atas perundingan tersebut, dibentuklah United Nation
Mission in East Timor (UNAMET) pada 11 Juni 1999. Habibie
dan Kofi Anan bersepakat untuk merahasikan hasil jajak
pendapat ini. Jajak pendapat dilaksanakan pada 30 Agustus
1999 sesuai dengan Persetujuan New York. Hasil jajak
pendapat adalah 78.5 % menolak bergabung dengan
Indonesia dan 21,5 % menerima bergabung.

237