di
Daerah
Panduan
Inisiasi
dan
Pembentukan
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
di
Daerah
Panduan
ini
ini
disusun
sebagai
bahan
acuan
bagi
para
pihak
dalam
mendorong
proses
inisiasi
dan
pembentukan
forum
pengurangan
risiko
bencana
dengan
mengintegrasikan
isu
adapatasi
perubahan
iklim
di
daerah
(untuk
tingkat
provinsi,
kabupaten/kota,
dan
desa)
Edisi
2015
Disusun
atas
kerjasama
Platform
Nasional
untuk
Pengurangan
Risiko
Bencana
dengan
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana
(dokumen
ini
bersifat
terbuka
untuk
perbaikan
ke
depan)
KATA
PENGANTAR
Undang
–
Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan
Bencana
dan
Peraturan
Pemerintah
nomor
21
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana,
mengamanatkan
adanya
Panduan
Inisiasi
dan
Pembentukan
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
(FPRB)
sebagai
bagian
yang
tidak
terpisah
dalam
siklus
penyelenggaran
penanggulangan
bencana.
Panduan
ini
diperlukan
baik
untuk
aspek
–
aspek
proses
pembentukan
forum
seperti
inisiasi,
formulasi
perangkat,
dan
pengelolaan
forum,
yang
bertujuan
sebagai
wadah
yang
bersifat
cair
dan
memfasilitasi
pertemuan
pemangku
stakeholder
yang
terkait
kebencanaan.
Panduan
ini
disusun
melalui
proses
panjang
dan
secara
partisipatif
telah
diinisiasi
oleh
Platform
Nasional
untuk
Pengurangan
Risiko
Bencana
(Planas)
dan
BNPB
dengan
melibatkan
Kementrian
dan
Lembaga,
Pemerintah
Daerah
serta
Lembaga
non
Pemerintah
baik
internasional
dan
dalam
negeri
yang
selama
ini
terlibat
langsung
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
secara
keseluruhan
dan
khususnya
proses
pemberdayaan
masyarakat,
kesiapsiagaaan,
dan
pencegahan;
untuk
itu
disampaikan
ucapan
terima
kasih
dan
penghargaan
yang
tulus
dari
BNPB
atas
peran
serta
semua
pihak
sehingga
panduan
ini
dapat
diselesaikan
dengan
baik.
BNPB
berharap,
pedoman
ini
dapat
digunakan
oleh
semua
daerah
Provinsi,
Kabupaten/Kota,
dan
Desa
dalam
rangka
membentuk
forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
(PRB)
di
daerah.
Sekalipun
demikian,
BNPB
tetap
akan
menerima
masukan
dan
mengupayakan
penyempurnaan
sejalan
dengan
perubahan
dinamika
yang
terjadi
baik
kebijakan,
regulasi
dan
atau
pandangan
–
pandangan
ahli
tentang
penanggulangan
bencana.
Semoga
Alloh,
Tuhan
Yang
Maha
Esa
selalu
meridhloi
semua
usaha
luhur
kita
dan
memberikan
petunjuk
serta
hidayah
kepada
kita.
Jakarta;
Desember
2015
Deputi
bidang
Kesiapsiagaan
dan
Pencegahan
B.
Wisnu
Widjaja
Daftar
Isi
KATA
PENGANTAR
. ....................................................................................................
2
Daftar
Isi
....................................................................................................................
3
Daftar
Akronim
. .........................................................................................................
5
BAB
I
:
PENDAHULUAN
.............................................................................................
6
A.
Latar
Belakang
...............................................................................................
6
A.
Tujuan
dan
Sasaran .
.......................................................................................
8
B.
Pengertian
dan
Definisi .
.................................................................................
9
C.
Prinsip
Pembentukan .
..................................................................................
1 3
D.
Manfaat
dan
Fungsi
. ....................................................................................
1 5
E.
Landasan
Hukum
.........................................................................................
1 7
F.
Ruang
Lingkup
Panduan
..............................................................................
1 8
G.
Sistematika
Panduan
...................................................................................
1 8
BAB
II
:
PROSES
PEMBENTUKAN
FORUM
PENGURANGAN
RISIKO
BENCANA
.........
2 0
A.
Tahap
Inisiasi
..............................................................................................
2 0
Langkah
1
:
Identifikasi
tokoh
kunci .
................................................................
2 1
Langkah
2
:
Meningkatkan
peran
aktif
dan
membangun
hubungan
antar
aktor
kunci
dalam
mendukung
pembentukan
forum
PRB
. .......................................
2 2
Langkah
3
:
Menyusun
Baseline
PRB
di
Daerah
. ............................................
2 2
B.
Tahapan
Formulasi
Perangkat
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
Daerah
23
Langkah
1
:
Penyusunan
Draft
Statuta
atau
Anggaran
Dasar/Anggaran
Rumah
Tangga
(AD/ART)
. .............................................................................................
2 4
Langkah
2
:
Penyusunan
Struktur
Kepengurusan
. ...........................................
2 5
Langkah
3
:
Menyusun
Road
Map/Program
Kerja
Forum
PRB
........................
2 7
Langkah
4
:
Deklarasi/Penetapan
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
di
Daerah
dan
Penandatangan
Komitmen
Bersama
Anggota
.............................
2 9
BAB
III
:
PENGELOLAAN
FORUM
PENGURANGAN
RISIKO
BENCANA
. ......................
3 0
Langkah
1
:
Menentukan
Mekanisme
Pembiayaan
dan
Pengelolaan
Aset
Forum
PRB
. ......................................................................................................
3 1
Langkah
2
:
Pelegalan
Status
Forum-‐PRB .
.......................................................
3 2
Langkah
3
:
Transfer
Pembelajaran
Baik .
.........................................................
3 3
Langkah
4
:
Manajemen
Sumberdaya
Anggota
. ..............................................
3 4
Langkah
5
:
Penyusunan
Laporan
Kegiatan
di
Wilayah
Kerja
Forum
PRB .
.......
3 5
Daftar
Pustaka
.........................................................................................................
3 6
Lampiran
1
;
Daftar
Forum
PRB
Daerah
yang
telah
terbentuk
di
Indonesia .
...........
3 8
Lampiran
2
;
Contoh
Statuta
Forum
PRB
Sumatera
Barat
. .....................................
4 1
Lampiran
3
;
Contoh
Statuta
Forum
PRB
dan
API
DKI
Jakarta
. ................................
4 8
Lampiran
4
;
Contoh
Statuta
Forum
PRB
Nusa
Tenggara
Timur
. ............................
5 9
Daftar
Akronim
AD/ART
:
Anggaran
Dasar/Anggaran
Rumah
Tangga
API
:
A daptasi
Perubahan
Iklim
BAPPEDA
:
Badan
Perencanaan
dan
Pembangunan
Daerah
BPBD
:
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
BNPB
:
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana
FPRB
:
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
KHA
:
Hyogo
Framework
for
Action
(Kerangka
Aksi
Hyogo)
KUH
Per
:
Kitab
Undang-‐undang
Hukum
Perdata
SF-‐DRR
:
Sendai
Framework
for
Disaster
Risk
Reduction
LG-‐SAT
(Kerangka
Sendai
Untuk
Pengurangan
Risiko
Bencana)
OPD
:
Local
Government
–Self
Asessment
Tools
(Perangkat
PP
Penilaian
Mandiri
Pemerintah
Daerah/Lokal)
PB
:
Organisasi
Perangkat
Daerah
PLANAS
:
Peraturan
Pemerintah
PRB
:
Penanggulanan
Bencana
RAD
:
Platform
Nasional
RPB
:
P engurangan
Risiko
Bencana
RPJMD
:
Rencana
Aksi
Daerah
RPJMDes
:
Rencana
Penanggulangan
Bencana
UU
:
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
:
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Desa
:
Undang-‐Undang
BAB
I
:
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Dunia
menjadi
saksi
semakin
cepatnya
peningkatan
dampak
bencana
yang
disebabkan
oleh
perpaduan
bahaya
dan
kerentanan,
yang
selalu
mengancam
kehidupan
dan
penghidupan
masyarakat.
Akibat
bencana
tersebut
berdampak
kemunduran
pertumbuhan
sosial-‐ekonomi
yang
sudah
dicapai
dan
membuat
jutaan
penduduk
menjadi
miskin
atau
membuat
penduduk
miskin
menjadi
semakin
miskin.
Kebutuhan
secara
sistematis
untuk
mengurangi
dampak
bencana
dan
akibat
perubahan
iklim
perlu
semakin
ditingkatkan
guna
mendapatkan
pengakuan
dan
komitmen
dari
para
pengambil
keputusan
(pemerintah)
yang
didukung
oleh
lembaga
usaha
dan
masyarakat
dalam
membuat
kebijakan
baik
secara
politik,
hukum,
ekonomi,
lingkungan,
sosial
dan
budaya.
Kebijakan
tersebut
kemudian
diturunkan
melalui
upaya
membangun
kesadaran
masyarakat,
pengetahuan
ilmiah,
perencanaan
pembangunan
yang
terpadu,
penegakan
hukum,
peringatan
dini
berbasis
masyarakat,
dan
mekanisme
kesiapsiagaan
dan
tanggap
darurat
yang
efektif.
Namun
demikian,
pengurangan
risiko
bencana
merupakan
satu
isu
pembangunan
yang
lintas
sektor
dan
cukup
rumit.
Untuk
menangani
kerumitan
upaya-‐upaya
pengurangan
risiko
bencana
(PRB),
negara-‐negara
anggota
Dewan
Sosial
Ekonomi
PBB
melalui
Resolusi
1999/63,
menghimbau
semua
pemerintah
untuk
membangun
dan
menguatkan
platform-‐platform
multi
sektor
yang
ada
ditingkat
nasional
untuk
pengurangan
risiko
bencana
demi
mencapai
sasaran
dan
tujuan
pembangunan
yang
berkelanjutan.
Untuk
menghadapi
tantangan
ke
depan
terkait
PRB,
upaya
mensinergikan
berbagai
pelaku
atau
penggiat
kebencanaan
dari
lintas
sektor
sangat
diperlukan
agar
penanggulangan
bencana
berjalan
efektif.
Sebuah
platform
atau
forum
pengurangan
risiko
bencana
yang
terdiri
dari
para
pemangku
kepentingan
dapat
membantu
untuk
menyediakan
dan
memobilisasi
pengetahuan,
keterampilan
dan
sumber
daya
yang
diperlukan
untuk
mengarusutamakan
PRB
ke
dalam
kebijakan,
perencanaan
dan
program
pembangunan.
Dalam
perkembangannya
Platform
Nasional
(Planas)
PRB,
yang
berdiri
sejak
tahun
2009,
memiliki
mandat
yang
salah
satunya
adalah
mendorong
terbentuknya
platform
atau
forum
di
daerah
baik
di
tingkat
provinsi
dan
kabupaten/kota
sebagai
upaya
mensinergikan
peran
dan
upaya
pengarusutamaan
PRB
di
berbagai
tingkatan
dan
wilayah.
Platform/forum
PRB
daerah
adalah
sebuah
wadah
independen
yang
menyatukan
berbagai
organisasi
pemangku
kepentingan
yang
bergerak
dan
mendukung
berbagai
upaya
PRB
di
Indonesia.
Forum
PRB
daerah
juga
berupaya
mewadahi
semua
kepentingan
terkait
pengelolaan
kebencanaan
di
daerah,
serta
membantu
menyelaraskan
berbagai
kebijakan,
perencanaan
dan
program
pembangunan
dan
kegiatan
PRB
di
masing-‐masing
tingkatan,
serta
mendukung
tercapainya
tujuan-‐
tujuan
PRB
di
Indonesia
dan
terwujudnya
ketahanan
dan
ketangguhan
bangsa
terhadap
bencana,
yang
selaras
dengan
tujuan-‐tujuan
global
yang
termaktub
dalam
Kerangka
Aksi
Hyogo
(KAH)2005
-‐2015.
Dorongan
untuk
memperkuat
peran
forum
tingkatan
lokal/daerah
ini
juga
kembali
dipertegas
dalam
dokumen
Kerangka
Sendai
untuk
Pengurangan
Risiko
Bencana
2015-‐2030
(SF-‐DRR).
Dokumen
ini
merupakan
dokumen
lanjutan
dari
KAH
yang
telah
berakhir
2015.
Dokumen
yang
diadopsi
dan
disepekati
dalam
3rd
World
Conference
for
Disaster
Risk
Reduction
(WCDRR)
yang
diselenggarakan
di
Sendai,
Jepang
13
–
18
Maret
2015
yang
lalu,
menegaskan
bahwa
dalam
indikator
prioritas
aksi
2
;
“Membangun
dan
memperkuat
forum
koordinasi
pemerintah
yang
terdiri
dari
stakeholder
yang
relevan
di
tingkat
nasional
dan
lokal
untuk
pengurangan
risiko
bencana,
dan
titik
fokus
nasional
yang
ditujukan
untuk
pelaksanaan
kerangka
pasca
2015”.
Dalam
dokumen
SF-‐DRR
ini
juga
disinggung
bagaimana
mengakselerasikan
kerja-‐kerja
baik
melalui
kebijakan
dan
perencanaan
yang
terkait
dengan
isu
Adaptasi
Perubahan
Iklim
(API).
Untuk
menjadikan
rujukan
yang
komprehensif
tentunya
dokumen
ini
harus
melalui
serangkaian
proses
adopsi/ratifikasi
kedalam
peraturan
perundang-‐undangan
yang
berlaku
di
Indonesia.
Nomenklatur
Forum
PRB
Daerah
tidak
sebutkan
secara
spesifik
dalam
Perundang-‐undangan
yang
berlaku,
namun
secara
tersirat
pembentukan
Forum
PRB
Daerah
diamanatkan
melalui
Peraturan
Pemerintah
No.
21
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
pasal
8
yang
mendorong
pelibatan
forum
dalam
penyusunan
Rencana
Aksi
Daerah
–
Pengurangan
Risiko
Bencana
(RAD-‐PRB).
Didalamnya
diatur
bahwa
anggota
forum
ini
meliputi
unsur
dari
pemerintah,
non
pemerintah,
masyarakat,
dan
lembaga
usaha.
Dalam
keberlanjutannya,
hasil
deklarasi
Pengurangan
Risiko
Bencana
Berbasis
Komunitas
(PRBBK)
di
Solo
tahun
2015
telah
menghasilkan
kesepakatan
yang
lebih
mendalam
di
antaranya
dalam
hal
pengurangan
indeks
risiko
bencana,
khususnya
mendorong
gerakan
nasional
pengurangan
risiko
bencana
untuk
masyarakat
yang
tangguh,
sejahtera
dan
berkelanjutan
melalui
perencanaan
dan
implementasi
terpadu
mulai
di
tingkat
program
desa/kelurahan
tangguh
dan
pengurangan
risiko
bencana
berbasis
komunitas/desa,
program
kota
dan
Kabupaten
Tanggguh.
Guna
medorong
percepatan
terbentuknya
Forum
PRB
di
Daerah
dan
juga
di
tingkat
desa
maka
panduan
pembentukan
forum
PRB
daerah
yang
telah
disusun
dapat
digunakan
sebagai
acuan
dalam
mengambil
langkah-‐langkah
yang
tepat
dan
strategis
dalam
mensinergikan
para
pihak
yang
turut
mendorong
pengarusutamaan
isu
PRB
di
berbagai
aspek
dan
tingkatan
di
daerah
masing-‐masing
A. Tujuan
dan
Sasaran
Panduan
disusun
bertujuan
untuk
memberikan
arahan
ataupun
panduan
teknis
yang
bersifat
praktis
aplikatif
bagi
para
pihak
penggiat
PRB
di
daerah
dalam
proses
inisiasi,
pembentukan
dan
pengorganisasian
serta
membangun
kerjasama
multi
pihak
melalui
forum
pengurangan
risiko
bencana
di
daerah.
Adapun
sasaran
yang
hendak
dicapai
dari
panduan
ini
adalah:
1. Tersedianya
acuan
serta
petunjuk
teknis
tentang
tahapan-‐tahapan
dalam
proses
pembentukan
Forum
PRB
yang
terintegrasi
dengan
API
di
daerah.
2. Meningkatnya
pemahaman
berbagai
pemangku
kepentingan
dalam
membangun
kerjasama
para
pihak
dalam
PRB
dan
mengintegrasikan
dengan
API.
3. Meningkatnya
partisipasi
para
pihak
dalam
upaya
PRB
dan
API
yang
terintegrasi.
B. Pengertian
dan
Definisi
Bencana
adalah
peristiwa
atau
rangkaian
peristiwa
yang
mengancam
dan
mengganggu
kehidupan
dan
penghidupan
masyarakat
yang
disebabkan,
baik
oleh
faktor
alam
dan/atau
faktor
nonalam
maupun
faktor
manusia
sehingga
mengakibatkan
timbulnya
korban
jiwa
manusia,
kerusakan
lingkungan,
kerugian
harta
benda,
dan
dampak
psikologis.
Penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
adalah
serangkaian
upaya
yang
meliputi
penetapan
kebijakan
pembangunan
yang
berisiko
timbulnya
bencana,
kegiatan
pencegahan
bencana,
tanggap
darurat,
dan
rehabilitasi.
Pencegahan
bencana
adalah
serangkaian
kegiatan
yang
dilakukan
untuk
mengurangi
atau
menghilangkan
risiko
bencana,
baik
melalui
pengurangan
ancaman
bencana
maupun
kerentanan
pihak
yang
terancam
bencana.
Ancaman
bencana
adalah
suatu
kejadian
atau
peristiwa
yang
bisa
menimbulkan
bencana.
Rawan
bencana
adalah
kondisi
atau
karakteristik
geologis,biologis,
hidrologis,
klimatologis,
geografis,
sosial,
budaya,
politik,
ekonomi,
dan
teknologi
pada
suatu
wilayah
untuk
jangka
waktu
tertentu
yang
mengurangi
kemampuan
mencegah,
meredam,
mencapai
kesiapan,
dan
mengurangi
kemampuan
untuk
menanggapi
dampak
buruk
bahaya
tertentu.
Kesiapsiagaan
adalah
serangkaian
kegiatan
yang
dilakukan
untuk
mengantisipasi
bencana
melalui
pengorganisasian
serta
melalui
langkah
yang
tepat
guna
dan
berdaya
guna.
Peringatan
dini
adalah
serangkaian
kegiatan
pemberian
peringatan
sesegera
mungkin
kepada
masyarakat
tentang
kemungkinan
terjadinya
bencana
pada
suatu
tempat
oleh
lembaga
yang
berwenang.
Mitigasi
adalah
serangkaian
upaya
untuk
mengurangi
risiko
bencana,
baik
melalui
pembangunan
fisik
maupun
penyadaran
dan
peningkatan
kemampuan
menghadapi
ancaman
bencana
Tanggap
darurat
bencana
adalah
serangkaian
kegiatan
yang
dilakukan
dengan
segera
pada
saat
kejadian
bencana
untuk
menangani
dampak
buruk
yang
ditimbulkan,
yang
meliputi
kegiatan
penyelamatan
dan
evakuasi
korban,
harta
benda,
pemenuhan
kebutuhan
dasar,
perlindungan,
pengurusan
pengungsi,
penyelamatan,
serta
pemulihan
prasarana
dan
sarana.
Korban
bencana
adalah
orang
atau
kelompok
orang
yang
menderita
atau
meninggal
dunia
akibat
bencana.
Rehabilitasi
adalah
perbaikan
dan
pemulihan
semua
aspek
pelayanan
publik
atau
masyarakat
sampai
tingkat
yang
memadai
pada
wilayah
pascabencana
dengan
sasaran
utama
untuk
normalisasi
atau
berjalannya
secara
wajar
semua
aspek
pemerintahan
dan
kehidupan
masyarakat
pada
wilayah
pasca
bencana.
Rekonstruksi
adalah
pembangunan
kembali
semua
prasarana
dan
sarana,
kelembagaan
pada
wilayah
pascabencana,
baik
pada
tingkat
pemerintahan
maupun
masyarakat
dengan
sasaran
utama
tumbuh
dan
berkembangnya
kegiatan
perekonomian,
sosial
dan
budaya,
tegaknya
hukum
dan
ketertiban,
dan
bangkitnya
peran
serta
masyarakat
dalam
segala
aspek
kehidupan
bermasyarakat
pada
wilayah
pascabencana.
Kelompok
rentan
dan
disabilitas
adalah
bayi,
anak
usia
di
bawah
lima
tahun,
anak-‐anak,
ibu
hamil
atau
menyusui,
disabilitasdan
orang
lanjut
usia.
Pemerintah
daerah
adalah
gubernur,
bupati/walikota
atau
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan
daerah.
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat
BPBD,
adalah
badan
pemerintah
daerah
yang
melakukan
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
di
daerah.
Pemulihan
adalah
serangkaian
kegiatan
untuk
mengembalikan
kondisi
masyarakat
dan
lingkungan
hidup
yang
terkena
bencana
dengan
memfungsikan
kembali
kelembagaan,
prasarana,
dan
sarana
dengan
melakukan
upaya
rehabilitasi.
Risiko
bencana
adalah
potensi
kerugian
yang
ditimbulkan
akibat
bencana
pada
suatu
wilayah
dan
kurun
waktu
tertentu
yang
dapat
berupa
kematian,
luka,
sakit,
jiwa
terancam,
hilangnya
rasa
aman,
mengungsi,
kerusakan
atau
kehilangan
harta,
dan
gangguan
kegiatan
masyarakat.
Pengurangan
Risiko
Bencana
adalah
sebuah
kerangka
kerja
konseptual
yang
terdiri
dari
elemen-‐elemen
yang
dipertimbangkan
untuk
meminimalkan
kerentanan-‐kerentanan
dan
risiko-‐risiko
bencana
dala,
seluruh
masyarakat
untuk
menghindari
(pencegahan)
atau
membatasi
(mitigasi
dan
kesiapsiagaan)
dampak
merugikan
yang
ditimbulkan
bahaya,
dan
mendukung
pembangunan
berkelanjutan.
Status
keadaan
darurat
bencana
adalah
suatu
keadaan
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah
untuk
jangka
waktu
tertentu
atas
dasar
rekomendasi
Badan
yang
diberi
tugas
untuk
menanggulangi
bencana.
Pemerintah
daerah
adalah
gubernur,
bupati/walikota,
atau
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan
daerah.
Organisasi
Perangkat
Daerah
adalah
organisasi
pernagkat
yang
ditetapkan
dengan
Peraturan
Daerah
dengan
berpedoman
pada
Peraturan
Pemerintah
yang
mengatur
mengenai
susunan,
kedudukan
dan
tugas
pokok
organisasi
perangkat
daerah.
Lembaga
usaha
adalah
setiap
badan
hukum
yang
dapatberbentuk
badan
usaha
milik
negara,
badan
usaha
milik
daerah,
koperasi,
atau
swasta
yang
didirikan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-‐
undangan
yang
menjalankan
jenis
usaha
tetap
dan
terus
menerus
yang
bekerja
dan
berkedudukan
dalam
wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
Lembaga
Internasional
adalah
organisasi
yang
berada
dalam
lingkup
struktur
organisasi
Perserikatan
Bangsa-‐Bangsa
atau
yang
menjalankan
tugas
mewakili
Perserikatan
Bangsa-‐Bangsa
atau
organisasi
internasional
lainnya
dan
lembaga
asing
nonpemerintah
dari
negara
lain
di
luar
Perserikatan
Bangsa-‐Bangsa.
Forum
diartikan
sebagai
tempat
membicarakan
kepentingan
bersama
atau
tempat
pertemuan
untuk
bertukar
pikiran
secara
bebas.
Platform
Nasional
untuk
PRB
dapat
diartikan
sebagai
sebuah
forum
atau
komite
multi
pemangku
kepentingan
yang
dimiliki
dan
dilaksanakan
di
tingkat
Nasional.
Forum
ini
berfungsi
menggalakkan
PRB
diberbagai
tataran
dan
melakukan
koordinasi,
memberikan
analisis
dan
saran
tentang
bidang-‐bidang
prioritas
yang
memerlukan
aksi
terpadu
melalui
satu
proses
yang
terkoordinasikan
dan
partisipatif.
Forum
PRB
Daerah
dapat
didefinisikan
sebagai
suatu
forum/paguyuban
yang
mewadahi
pemangku
kepentingan
dan
para
pihak
yang
secara
bersama-‐sama
berbagi
peran
dalam
mengurangi
risiko
yang
ditimbulkan
oleh
bencana
dan
upaya-‐upaya
beradaptasi
terhadap
perubahan
iklim.
Forum
PRB
Desa/Kelurahan
adalah
wadah
yang
menyatukan
unsur-‐
unsur
organisasi/kelompok
pemangku
kepentingan
di
tingkat
desa
yang
berkemauan
untuk
mendukung
upaya
upaya
pengurangan
risiko
bencana
di
wilayah
desa.
Forum
ini
menyediakan
mekanisme
koordinasi
untuk
meningkatkan
kerjasama
berbagai
pemangku
kepentingan
dalam
keberlanjutan
kegiatan-‐kegiatan
pengurangan
risiko
bencana
melalui
proses
yang
konsultatif
dan
partisipatif.
Perubahan
iklim
adalah
“meningkatnya
suhu
rata-‐rata
permukaan
bumi
menyebabkan
terjadinya
perubahan
pada
unsur-‐unsur
iklim
lainnya,
seperti
naiknya
suhu
air
laut,
meningkatnya
penguapan
di
udara,
serta
berubahnya
pola
curah
hujan
dan
tekanan
udara
yang
pada
akhirnya
merubah
pola
iklim
dunia”
Adaptasi
(untuk
Perubahan
Iklim)
adalah
proses
atau
hasil
dari
sebuah
proses
yang
mengarah
pada
pengurangan
bahaya
atau
risiko
kerusakan,
atau
realisasi
manfaat
yang
terkait
dengan
variabilitas
iklim
dan
perubahan
iklim,
atau
dapat
diartikan
langkah
praktis
untuk
melindungi
negara
dan
masyarakat
dari
kemungkinan
gangguan
dan
kerusakan
yang
akan
ditimbulkan
dari
dampak
perubahan
iklim.1
Baseline
adalah
data
dasar
yang
dihimpun
sebelum
suatu
program/kegiatan
dilaksanakan
yang
dijadikan
sebagai
tolok
ukur
dalam
mengukur
perbaikan
dan
digunakan
sebagai
pembanding.
C. Prinsip
Pembentukan
Praktek
yang
baik
menekankan
bahwa
forum
PRB
harus
dinamis
untuk
membantu
mengembangkan
sistem
yang
lebih
luas
untuk
PRB
dan
API
dalam
proses
pembangunan
yang
berkelanjutan.
Pengaruh
mereka
pada
pengembangan
dan
mobilisasi
sumber
daya
akan
tergantung
pada
kemampuan
mereka
untuk
memberikan
masukan
dan
saran
untuk
kebijakan
dan
pengambil
keputusan
dalam
mengembangkan
kerangka
kerja
institusional
untuk
integrasi
PRB
dan
API
di
berbagai
sektor
pembangunan,
baik
yang
memunculkan
atau
mengurangi
kerentanan
terhadap
bencana.
1
Definisi
diambil
dari
buku
Adaptation
to
Climate
Change:
Key
Term,
penulis
Levina,
Elliana
dan
Tirpak,
Dennis
(
2006)
Secara
umum,
prinsip-‐prinsip
yang
dipegang
dalam
Forum
PRB
adalah
:
• Independensi;
forum
PRB
adalah
otonom
dan
bebas
dari
pengaruh
dan
kepentingan-‐kepentingan
kelompok
tertentu,
seperti;
politik,
pemerintah,
donor/lembaga
penyandang
dana,
sektor
bisnis
dan
siapapun
yang
dapat
menghilangkan
independensi
organisasi
dalam
bertindak
bagi
kepentingan
umum.
Forum
PRB
daerah
sebagai
organisasi
yang
beranggotakan
multi
sektor/pihak
harus
terbebas
dari
keberpihakan
pada
sektor/pihak
tertentu
dalam
menjalan
organisasinya.
• Komitmen
organisasi/professional;
forum
PRB
memiliki
perangkat
kebijakan
yang
jelas
dan
tegas
terkait
kualitas
dan
akuntabilitas
untuk
dapat
diterapkan
dalam
roda
organisasi
forum.
Forum
PRB
harus
melihat
PRB
sebagai
sebuah
tanggung
jawab
bersama
dan
sebuah
isu
lintas
sektoral
dalam
proses-‐proses
pembangunan
berkelanjutan.
• Non
diskriminasi;
forum
PRB
selalu
menerapkan
asas
tidak
membedakan
orang
atau
lembaga
menurut
kelompok,
golongan,
jenis
kelamin,
suku,ras,
agama
dan
aliran
politik
tertentu.
Forum
PRB
juga
memberikan
kesempatan
yang
sama
bagi
seluruh
anggota
forum
dan
melibatkan
kelompok
inklusif.
• Partisipasi;
forum
PRB
melibatkan
seluruh
pemangku
kepentingan
terkait
dan
para
pihak
dalam
semua
tahapan
pembentukan
dan
pengelolaan
organisasi
forum.
Forum
PRB
harus
menggunakan
pendekatan
partisipatif
untuk
mendorong
keterlibatan
berbagai
sektor
beserta
perspektif
dan
aksi
mereka
yang
berbeda
serta
dengan
memanfaatkan
sistem
dan
mekanisme
yang
ada
yang
berazas
demokratis.
• Keterwakilan;
adanya
unsur-‐unsur
yang
cukup
yang
mewakili
para
pihak
dalam
proses
inisiasi
dan
pembentukan
forum
PRB.
• Koordinasi;
forum
berkomunikasi
dengan
pemangku
kepentingan
dana
para
pihak
melalui
wadah
koordinasi
yang
ada.
Forum
PRB
harus
mempengaruhi
perubahan-‐perubahan
positif
melalui
upaya-‐upaya
yang
terpadu
dan
terkoordinasi
dalam
proses-‐
proses
penyusunan
kebijakan,
perencanaan,
administrasi
dan
pembuatan
keputusan
• Kemitraan;
forum
PRB
dapat
menjalin
kerjasama
dengan
berbagai
pihak
dengan
asas
kesetaraan
selama
tidak
melanggar
tujuan
dan
sasaran
forum.
• Kemandirian;
forum
PRB
mampu
melakukan
upaya-‐upaya
memobilisasi
dan
pengelolaan
sumber
daya
guna
menjaga
keberlangsungan
forum.
• Akuntabel:
forum
PRB
harus
memiliki
kewajiban
baik
secara
individu
maupun
lembaga
untuk
terbuka
dan
transparan
dalam
proses
pembentukan
dan
pengelolaan
forum
sehingga
prosesnya
dapat
dipertanggungjawabkan
baik
secara
finansial
maupun
manajerial.
• Transparansi:
Forum
menyediakan
informasi
yang
jelas
dan
benar
serta
dapat
dipertanggungjawabkan
terkait
kegiatan
dan
pengelolaan
forum.
Forum
PRB
juga
terbuka
memberikan
peluang
bagi
seluruh
komponen
yang
terlibat
didalamnya
• Pembelajaran
dan
Perbaikan;
setiap
pengalaman
yang
pernah
dialami
dalam
pengelolaan
organisasi
forum
dilakukan
pendokumentasian
yang
kemudian
dijadikan
bahan
pembelajaran
untuk
perbaikan
kedepan.
D. Manfaat
dan
Fungsi
Secara
umum
panduan
ini
diharapkan
dapat
bermanfaat
bagi
pemangku
kepentingan
dan
para
pihak
dalam
kerja-‐kerja
pengarusutaman
PRB
dan
upaya
mengintegrasikan
API.
Secara
khusus
panduan
ini
bermanfaat
bagi
BPBD
ditingkat
provinsi
dan
kabupaten/kota
sebagai
leading
sector
sekaligus
para
pemangku
kepentingan
dan
para
pihak
dalam
proses
pengelolaan
bencana
di
daerah
hingga
desa
masing-‐masing.
Panduan
ini
menjadikan
rujukan/kerangka
dalam
mendorong
fungsi-‐
fungsi
strategis
forum
PRB
dalam
mengelola
isu
PRB
dan
API
di
daerah,
meliputi
:
l Memberikan
kesempatan
bagi
pemerintah
daerah,
dalam
membangun
kemitraan
dengan
masyarakat
sipil,
khususnya
lembaga
swadaya
masyarakat
(LSM),
organisasi
masyarakat
berbasis
agama/profesi/lokal,
perguruan
tinggi,
media
dan
serta
lembaga
usaha
di
daerah
untuk
berdialog
dan
berkontribusi
dalam
memajukan
proses
PRB
dan
mengintegrasikan
API
dalam
konteks
pembangunan
daerah;
l Memfasilitasi
dan
berbagi
informasi,
pertukaran
pengetahuan
dan
transfer
teknologi
di
antara
anggota
forum
PRB
di
daerah,
dan
antar
forum
PRB
di
Indonesia;
l Meningkatkan
akses
dan
keterkaitan
pelaku
PRB
dan
API
yang
ada
dengan
pihak
lainnya
baik
di
daerah
lain,
tingkat
nasional,
regional
dan
global;
l Forum
dapat
mendukung
identifikasi
kebutuhan
mendesak
di
bidang
PRB,
mengalokasikan
sumber
daya,
menyajikan
jadwal
untuk
melakukan
aksi
dan
pemantauan
serta
peninjauan
terhadap
pelaksanaan
aktivitas-‐aktivitas
PRB
selaras
dengan
KAH
(melalui
Local
Government
–Self
Asessment
Tools/LG-‐SAT).
l Forum
juga
dapat
berfungsi
sebagai
katalis
bagi
konsultasi
dan
pencapaian
konsensus
tingkat
lokal,
serta
dalam
identifikasi
prioritas
dan
penyusunan
kebijakan
tentang
PRB.
l Melakukan
peran
advokasi
untuk
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan
yang
berperspektif
PRB
dan
API.
E. Landasan
Hukum
Beberapa
perangkat
peraturan
perundangan
yang
menjadi
acuan
dalam
mendorong
pembentukan
forum
PRB
adalah:
1. Undang
Undang
no.
25
tahun
2004
tentang
Sistim
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
2. Undang-‐Undang
No.
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan
Bencana
3. Undang-‐Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali,
terakhir
dengan
UndangUndang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan
Kedua
atas
Undang-‐Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
pemerintahan
daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4844);
4. Undang
Undang
no.
6
tahun
2014
tentang
Desa
5. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
46
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Organisasi
dan
tata
kerja
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah;
6. Peraturan
Pemerintah
No.21
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
7. Peraturan
Pemerintah
No.21
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana.
8. Peraturan
Kepala
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana
No.4
tahun
2008
tentang
Pedoman
Penyusunan
Rencana
Penanggulangan
Bencana.
9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2008
tentang
Peran
Serta
Lembaga
Internasional
dan
Lembaga
Asing
Non-‐pemerintah
dalam
Penanggulangan
Bencana
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
44
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4830);
10. Peraturan
Kepala
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana
Nomor
3
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Pembentukan
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah;
11. Peraturan
Kepala
Badan
no.1
tahun
2012
tentang
Pedoman
Umum
Desa
atau
Kelurahan
Tangguh
Bencana
F. Ruang
Lingkup
Panduan
Lingkup
panduan
inisiasi
dan
pembentukan
forum
pengurangan
risiko
bencana
ini
difokuskan
pada
membangun
sinergi,
kerjasama,
pemetaan
aktor-‐aktor
dan
sumber
daya
dalam
pengurangan
risiko
bencana
baik
ditingkat
provinsi,
kabupaten/kota,
dan
desa
serta
isu
tematik
serta
pengarusutamaan
PRB
yang
terintegrasi
dengan
API
di
daerah.
G. Sistematika
Panduan
Panduan
ini
disusun
dengan
sistematika
berikut
;
BAB
I
.
Pendahuluan
Berisikan
uraian
mengenai
latar
belakang,
tujuan
dan
sasaran,
pengertian
dan
definisi,
prinsip
pembentukan,
manfaat
dan
fungsi,
ruang
lingkup
serta
sistematika
panduan.
BAB
II.
Panduan
Inisiasi
dan
Pembentukan
Forum
PRB
Tahapan
Inisiasi
Pada
tahapan
ini
akan
mengulas
langkah-‐langkah
meliputi;
identifikasi
tokoh
kunci,
menigkatkan
peran
aktif
dan
membangun
hubungan
antar
tokoh
kunci
dan
menyusun
baseline
daerah.
Tahapan
Deklarasi
Forum
PRB
Pada
tahapan
ini
akan
mengulas
langkah-‐langkah
meliputi;
penyusunan
draft
statuta
(AD/ART),
stuktur
kepengurusan,
road
map/program
kerja
dan
deklarasi
forum
PRB.
BAB
III.
Pengelolaan
Forum
PRB
Pada
tahap
ketiga
atau
akhir
ini
akan
mengulas
tentang
beberap
hal
terkait
menjaga
keberlangsungan
Forum
PRB
diantaranya
dengan;
menentukan
mekanisme
pembiayaan
dan
pengeloalaan
aset
forum
PRB,
proses
legal
status
forum
PRB,
transfer
praktik
baik,
menajemen
Sumberdaya
Anggota
dan
Penyusunan
Dokumen
Pencapaian
PRB
di
Wilayah
Forum
PRB.
Bagian
akhir
:
lampiran-‐lampiran.
BAB
II
:
PROSES
PEMBENTUKAN
FORUM
PENGURANGAN
RISIKO
BENCANA
A. Tahap
Inisiasi
Lingkup
Tahapan
:
Inisiasi
proses
pembentukan
forum
PRB
di
Daerah
merupakan
langkah
awal
yang
harus
dilakukan
oleh
inisiator2
dengan
melibatkan
aktor
kunci3
di
daerah
masing-‐masing.
Tujuan
:
Tahapan
ini
bertujuan
agar
inisiator
forum
PRB
dan
aktor
kunci
forum
PRB
daerah
bisa
melakukan
pemetaan
dan
identifikasi
dari
masing-‐
masing
penggiat
PRB
dan
API
di
daerah,
sehingga
memiliki
pemahaman
bersama
mengenai
tujuan
dan
manfaat
pembentukan
Forum
PRB
Daerah.
Sasaran
dari
tahapan
ini
meliputi;
1. Meningkatnya
pemahaman
dari
masing-‐masing
penggiat
PRB
terhadap
pentingnya
peran
forum
PRB
Daerah,
khususnya
dalam
mengawal
isu-‐isu
PRB
dan
pengintegrasian
API
di
daerah.
2. Meningkatnya
pelibatan
seluruh
pihak
dalam
pengarusutamaan
PRB
dan
pengintegrasian
API
di
daerah.
2
Inisiator
adalah
seorang
atau
sekelompok
orang
(lembaga)
baik
yang
berasal
di
lokal,
nasional
dan
internasional
ataupun
unsur
pemerintah
yang
mendorong
proses-‐proses
awal
dalam
pembentukan
forum
PRB
di
daerah
dan
desa.
3
Aktor
Kunci
yang
dimaksud
adalah
ketua
atau
pimpinan
suatu
institusi/
lembaga/perkumpulan/perusahaan
yang
memiliki
kewenangan
dan
kebijakan
dalam
membuat
suatu
keputusan
didalam
lembaganya,
atau
juga
dapat
diartikan
orang-‐orang
yang
memiliki
pengaruh
di
suatu
daerah.
3. Mengkaji
dokumen
RPJMD
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan
RPJMDes
untuk
Desa
sebagai
dasar
pengkajian
relevansi
keberadaan
forum
PRB
dan
rencana
pembangunan
di
daerah.
4. Mengkaji
dokumen
Rencana
Penanggulangan
Bencana
Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa
(apabila
sudah
ada)
sebagai
dasar
pengkajian
relevansi
keberadaan
forum
dalam
pengarusutamaan
PRB
dalam
pelaksanaan
program
Penanggulangan
Bencana
di
daerah.
Hasil
Tahapan
:
1. Terjalinnya
komunikasi,
koordinasi
dan
kerjasama
dari
para
aktor
kunci
yang
merupakan
pelaku
PRB
di
daerah.
2. Tersusunnya
baseline
berupa
pemetaan
sumberdaya,
yang
berisi
tentang
isu
PRB
di
daerah,
data
kapasitas
pelaku
PRB
(apa
berbuat
apa),
permasalahan
dan
potensi
daerah.
Langkah
1
:
Identifikasi
tokoh
kunci
a. Melakukan
Indentifikasi
Aktor
Kunci
Kegiatan
identifikasi
aktor
kunci
pembentukan
Forum
PRB
bisa
dilakukan
oleh
inisiator
dengan/atau
melibatkan
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
(BPBD),
sebagai
salah
satu
focal
poin
inisiator.
b. Mempertemukan
Aktor
Pertemuan
aktor
bisa
dilakukan
dengan
beragam
cara
seperti:
mengundang
para
pihak
yang
memiliki
ketertarikan
dalam
PRB
dan
API
maupun
kelompok
masyarakat
dikawasan
rawan
bencana
yang
dikumpulkan
ke
dalam
suatu
pertemuan
formal
(seperti
lokakarya)
ataupun
kegiatan
non
formal
lainya.
Proses
ini
akan
memakan
waktu
kurang
lebih
selama
6
bulan,
hal
ini
tergantung
dari
intensitas
dan
upaya-‐upaya
pertemuan
yang
dilakukan.
c. Melibatkan
banyak
Aktor
dari
berbagai
elemen/unsur
Identifikasi
dilakukan
terhadap
aktor
kunci
dalam
pembentukan
forum
PRB
yang
berada
di
daerah
(propinsi/kabupaten/kota)
yang
sama,
namun
merupakan
representasi
dari
berbagai
kalangan
seperti
pemerintahan
(baik
eksekutif
maupun
legislatif),
tokoh
masyarakat/adat/agama/pemuda,
kelompok
masyarakat,
perguruan
tinggi
(dosen
dan
mahasiswa),
lembaga
usaha
(pemilik
usaha/pimpinan
perusahaan/manager/tim
Corporate
Sosial
Responsibilty),
lembaga
swadaya
masyarakat
(LSM),
organisasi
masyarakat
(ormas),
praktisi/ahli
terkait
di
bidangnya,
dll.
Aktor
kunci
yang
sudah
teridentifikasi,
nantinya
sedapat
mungkin
selalu
diikutsertakan/diundang
dalam
diskusi-‐diskusi
awal
tentang
pembentukan
forum
PRB.
Langkah
2
:
Meningkatkan
peran
aktif
dan
membangun
hubungan
antar
aktor
kunci
dalam
mendukung
pembentukan
forum
PRB
Untuk
meningkatkan
peran
aktif
serta
membangun
hubungan
aktor
kunci
yang
sudah
teridentifikasi
pada
langkah
pertama,
dapat
dilakukan
dengan
cara
mengadakan
pertemuan
dalam
bentuk
rapat,
lokakarya
ataupun
pertemuan
informal
secara
rutin.
Melalui
pertemuan
tersebut
diharapkan
dapat
menjalin
komunikasi,
koordinasi
dan
kerjasama
antar
aktor
kunci
dan
lebih
jauh
lagi
dapat
terbentuk
networking
(jaringan)
informal
diantara
mereka.
Proses
ini
dilakukan
oleh
inisiator
dan/atau
BPBD
sebagai
focal
poin
inisiator.
Langkah
3
:
Menyusun
Baseline
PRB
di
Daerah
Baseline
daerah
merupakan
data
dasar/gambaran
kondisi
di
daerah
mengenai
potensi-‐potensi,
baik
berupa
risiko,
ancaman,
kerentanan
maupun
kapasitas
yang
dimiliki
masyarakat
terhadap
bencana,
serta
aspek-‐aspek
terkait
yang
mendukung
dalam
penyusunan
baseline
tersebut.
Dokumen
yang
dapat
dijadikan
baseline
PRB
daerah
meliputi
;
kajian
risiko
bancana
maupun
perubahan
iklim,
peta
risiko,
peta
ancaman,
peta
kerentanan
yang
dikeluarkan
oleh
instansi-‐insatasi
terkait
baik
di
daerah
ataupun
di
nasional,
serta
dokumen-‐dokumen
perencanaan
terkait,
yang
dihasilkan
oleh
daerah
seperti;
dokumen
RPJMD,
RPJMDesa,
Rencana
Strategis
(renstra),
Rencana
Penanggulangan
Bencana
(RPB)
maupun
dokumen-‐dokumen
turunannya
yang
dapat
digunakan
sebagai
kerangka
acuan,
seperti;
Rencana
Mitigasi,
Rencana
Kontinjensi,
Rencana
Operasi,
Rencana
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi,
maupun
dokumen-‐dokumen
pendukung
yang
lain.
Hasil
pengumpulan
baseline
data
yang
ada,
dapat
dijadikan
database
dari
analisa
pengembangan
program-‐program
pengurangan
risiko
bencana
di
daerah
masing-‐masing.
B. Tahapan
Formulasi
Perangkat
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
Daerah
Lingkup
Tahapan:
Merupakan
tahapan
untuk
melakukan
sejumlah
persiapan
dalam
pembentukkan
organisasi
forum
PRB
dengan
menyusun
berbagai
perencanaan
awal.
Tahap
persiapan
pengorganisasian
forum
PRB
ini
mencakup
5
langkah
atau
kegiatan
utama.
Langkah-‐langkah
yang
dilaksanakan
dalam
tahap
ini
merupakan
syarat
dasar
dalam
proses
pembentukan
forum
PRB
di
Daerah.
Tujuan
Tujuan
utama
dari
tahap
kedua
ini
adalah
untuk
mendapatkan
rancangan–rancangan
kesepakatan
yang
meliputi
berbagai
aspek
seperti
konsep/kerangka,
pengorganisasian,
program
kerja,
lembar
komitmen
yang
dituangkan
dalam
dokumen–dokumen
pembentukan
Forum
PRB.
Sasaran
Sasaran
utama
dari
tahap
ini
adalah
meningkatkan
kesadaran
berbagai
unsur
penggiat
PRB
akan
pentingnya
bekerjasama
dan
memegang
teguh
komitmen
untuk
bekerja
sama.
Hasil
Tahapan
Dari
tahap
ini
diharapkan
dapat
dihasilkan
beberapa
hal
berikut:
1. Tersusunnya
draft
Statuta
atau
Anggaran
Dasar/Anggaran
Rumah
Tangga
(AD/ART)
2. Tersusunnya
draft
strukur
kepengurusan
Forum
PRB
Daerah
(Provinsi
dan
Kabupaten)
dan
khususnya
di
tingkat
Desa
yang
lebih
sederhana
kepengurusannya.
3. Tersedianya
draft
Road
Map/Program
Kerja
4. Deklarasi/Penetapan
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
Daerah
dan
juga
di
tingkat
Desa
dan
Penandatanganan
Komitmen
Bersama
Anggota
FPRB
Daerah
Langkah
1
:
Penyusunan
Draft
Statuta
atau
Anggaran
Dasar/Anggaran
Rumah
Tangga
(AD/ART)
Konsep
Statuta
atau
Anggaran
Dasar/Anggaran
Rumah
Tangga
(AD/ART)
yang
disusun
merupakan
hasil
kesepakatan
bersama
yang
mengenai
kerangka
dan
mekanisme
yang
mengatur
tata
laksana/tata
kerja
pengorganisasian
forum
PRB.
Konsep/Kerangka
rancangan
Statuta
atau
AD/ART
yang
disarankan
dalam
panduan
ini
meliputi
:
• ORGANISASI
meliputi
:
Identitas
Organisasi,
Waktu
Pendeklarasian
dan
Kedudukan
Organisasi,
Visi,
Misi,
Tujuan
Organisasi,
Sifat,
Peran
dan
Fungsi,
Prinsip,
Ruang
Lingkup
Organisasi.
• UNSUR-‐UNSUR
ORGANISASI
DAN
ANGGOTA,
meliputi
;
Unsur-‐
unsur
Organisasi,
Syarat
Keanggotaan,
• STRUKTUR
ORGANISASI,
PERUBAHAN
STATUTA
DAN
PERATURAN
PERALIHAN,
meliputi
;
Struktur
Organisasi,
Masa
Kepengurusan,
Pemberhentian
Pengurus,
Mekanisme
Pengambilan
Keputusan,
Tata
Urutan
Peraturan/Keputusan,
Keuangan,
Perubahan
Statuta,
Peraturan
Peralihan.
Selain
itu,
untuk
tingkat
desa
dengan
pilihan
struktur
yang
lebih
sederhana
dan
efisien
• PENUTUP,
meliputi
;
Penutup
Konsep/kerangka
rancangan
Statuta
atau
AD/ART
ini
dapat
dikembangkan
sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi
kedepan,
yang
juga
memperhatikan
dan
mengakomodasi
karekteristik
dan
keunikan
di
masing-‐masing
daerah.
Langkah
2
:
Penyusunan
Struktur
Kepengurusan
Kegiatan
penyusunan
struktur
kepengurusan
(organisasi)
diawali
dengan
menginventarisir
aktor
kunci
yang
yang
telah
berhasil
diidentifikasi
pada
tahapan
inisiasi.
Adapun
stuktur
komponen
yang
disarankan
ada
dalam
kepengurusan
forum
PRB
meliputi
:
Struktur
Komponen
Forum
l Unsur
Pengarah:
Suatu
komite
yang
terdiri
dari
perwakilan
sektor
kunci
pengurangan
risiko
bencana
yang
termasuk
para
pihak
yang
terlibat
mengawal
isu
perubahan
iklim,
yang
mengarahkan
dan
mendukung
pengembangan
dan
pelaksanaan
Forum
PRB
di
Daerah.
l Badan
Pengurus/Pengurus
:
Merupakan
pihak-‐pihak
yang
ditunjuk
ataupun
mengajukan
diri
dalam
kepengurusan
forum
yang
akan
mendukung
berbagai
kerja-‐kerja
atau
program
forum
PRB
dan
diskusi-‐diskusi
dalam
komite
daerah.
l Kelompok
Kerja:
Merupakan
anggota
forum
yang
terlibat
dan
memiliki
ketertarikan
dalam
kelompok-‐kelompok,
yang
bekerja
dalam
isu-‐isu
yang
lebih
khusus/spesifik
yang
dapat
dibuat
sesuai
kebutuhan
Forum
PRB.
l Anggota4:
Seluruh
pihak
dapat
menjadi
bagian
dari
forum
PRB
daerah
serta
dapat
berpartisipasi
dalam
kerja-‐kerja
forum
PRB
maupun
terlibat
dalam
kelompok-‐kelompok
kerja
yang
dibentuk
oleh
forum
PRB.
Struktur
dan
Mekanisme
Pemilihan
Kepengurusan
Dalam
menyusun
struktur
kepengurusan
forum
PRB,
disarankan
beberapa
alternatif
kepengurusan
:
• Bentuk
KSB
(Ketua,
Sekretaris,
Bendahara),
dan
3-‐5
Ketua
Bidang
• Presidium
yang
dipimpin
oleh
Sekjen,
dengan
pembagian
tugas
untuk
masing-‐masing
anggota
presidium.
Mekanisme
pemilihan
kepengurusan
dapat
dilakukan
secara
langsung
dalam
Musyawarah
Besar
Anggota/Musyawarah
Daerah/Kongres/Sarasehan
di
tingkat
Desa
ataupun
dapat
menggunakan
mekanisme
penunjukkan
formatur,
yang
selanjutnya
akan
menetapkan
susunan
kepengurusan.
Jumlah
tim
formatur
yang
ditunjuk
disarankan
berjumlah
ganjil
dengan
jumlah
5,
7
atau
9
orang.
Periode
Kepengurusan
Dalam
dokumen
ini
tidak
mengatur
tentang
lamanya
kepengurusan
FPRB
di
daerah,
dikarenakan
lamanya
kepengurusan
dapat
ditentukan
saat
kongres
pertama
forum
yang
termaktub
dalam
statuta
atau
AD/ART
Forum
PRB,
namun
dianjurkan
untuk
lamanya
periode
4
Anggota
:
Anggota
forum
PRB
merupakan
representasi
para
pihak,
sehingga
untuk
menjadi
anggota
forum
PRB
yang
disarankan
merupakan
lembaga,
instansi
atau
organisasi
di
daerah
setempat,
sehingga
orang
yang
berada
dalam
forum
PRB
juga
mendapatkan
mandat
dari
organisasi
bersangkutan
yang
merupakan
anggota
forum
PRB.
kepengurusan
forum
minimal
3
tahun
dan
maksimal
5
tahun
serta
6
tahun
untuk
Forum
PRB
Desa
dapat
menduduki
posisi
yang
sama
dalam
2
kali
periode
kepengurusan
secara
berturut-‐turut.
Unsur-‐unsur
keanggotaan
Forum
PRB
l Pemerintah
(Eksekutif)
l Legislatif
l Tentara
Nasional
Indonesia
(TNI)
l Polisi
Republik
Indonesia
l Lembaga
Usaha
l Perguruan
Tinggi
l Organisasi
Non
Pemerintah/Lembaga
Swadaya
Masyarakat
l Organisasi
Kemasyarakatan
l Lembaga-‐lembaga
agama/adat
l Media
l Komunitas
l Kelompok
Professional
l Palang
Merah
Indonesia
l Forum-‐forum
tematik
l Kelompok
Perempuan
dan
Disabilitas
l Dll.
Bila
diperlukan
untuk
memfasilitasi
keterlibatan
lembaga-‐lembaga
yang
dianggap
penting
dalam
mendorong
tercapainya
tujuan
forum
PRB
namun
tidak
bisa
menjadi
anggota
(misalnya
lembaga
berkedudukan
di
luar
wilayah
kerja
forum),
dapat
dibentuk
mitra
forum
PRB.
Langkah
3
:
Menyusun
Road
Map/Program
Kerja
Forum
PRB
Proses
penyusunan
program
kerja
forum
PRB,
dilakukan
dalam
melakukan
analisis
kebutuhan
pengarusutamaan
PRB
yang
terintergrasi
dengan
isu
API
di
daerah
dengan
substansi
meliputi
:
Kerangka
Aksi
Hyogo,
Kerangka
Sendai
untuk
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
UU
Penanggulangan
Bencana
No.24/2007
memberikan
referensi
untuk
menilai
dan
memantau
pencapaian
PRB,
sehingga
memudahkan
pekerjaan
forum
PRB
ketika
melakukan
kegiatan
seperti:
l Membangun
informasi
dasar/baseline
untuk
PRB,
termasuk
profil
risiko,
kebijakan
daerah,
strategi,
kapasitas,
sumber
daya
dan
program;
l Mengidentifikasi
kecenderungan,
gap,
kepentingan
dan
tantangan,
dan
yang
menjadi
bidang-‐bidang
prioritas
dalam
PRB
yang
terintergrasi
API;
l Advokasi
kebutuhan
untuk
mengembangkan
atau
mengadopsi
kebijakan
dan
peraturan
untuk
PRB
yang
terintegrasi
dengan
API;
l Penentuan
benchmark/tolok
ukur
kemajuan
dalam
mempromosikan
PRB
yang
terintegrasi
dengan
API
dan
pengarusutamaan
ke
dalam
kebijakan,
perencanaan
dan
program
pembangunan
(RPJMD
dan
RPJMDes)
;
l Mengembangkan
program
kerja
yang
berorientasi
hasil
forum
PRB
untuk
mengkoordinasikan
kegiatan
PRB
sesuai
dengan
target
capaian
SF-‐DRR
dan
UU
PB
No.24/2007;
l Mengkoordinasikan
upaya
bersama
antara
anggota
forum
PRB
untuk
mengurangi
kerentanan
orang
pada
risiko
yang
relatif
tinggi;
l Pemantauan,
pencatatan
dan
pelaporan
tindakan
pengurangan
risiko
bencana
di
tingkat
daerah
dan
masyarakat
sesuai
dengan
HFA,
SF-‐DRR
dan
UU
PB
No.24/2007;
l Dokumentasi
kegiatan
dan
praktek-‐praktek
yang
baik,
dan
berbagi
temuan
di
daerah.
Dalam
penyunan
Program
Kerja
Forum
PRB
disarankan
dapat
mengacu
indikator-‐indikator
yang
ada
dalam
LG-‐SAT,
sebagai
bagian
dalam
mendorong
pencapaian
pengarusutamaan
PRB
di
Daerah.
Langkah
4
:
Deklarasi/Penetapan
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
di
Daerah
dan
Penandatangan
Komitmen
Bersama
Anggota
Untuk
memperoleh
pengakuan
dari
berbagai
pihak
dalam
proses
pembentukan
forum
PRB,
perlu
dilakukan
kegiatan
Deklarasi
Pembentukan
Forum
PRB.
Hal
ini
dilakukan
agar
pihak-‐pihak
yang
dilibatkan
merasa
diketahui
dan
diakui
oleh
beberapa
institusi
formal
yang
ada.
Dalam
proses
deklarasi
ini,
dapat
dilakukan
setelah
beberapa
dokumen
pendukung
yang
menjadi
landasan
penggerak
roda
organisasi
telah
disusun.
Dokumen-‐dokumen
yang
harus
dipersiapkan
sebelum
dilakukan
proses
deklarasi
diantaranya
:
• Draft
statuta
(AD/ART),
uraian
mengenai
tugas
dan
fungsi
• Draft
strukur
kepengurusan
FPRB
Daerah
• Draft
road
map/program
atau
rencana
kerja
• Draft
dokumen
komitmen
bersama
anggota
FPRB
Daerah
Format
kegiatan
deklarasi/penetapan
dapat
disesuikan
dengan
kebutuhan
dan
ketersediaan
sumberdaya
dari
forum
PRB
di
daerah
yang
akan
didirikan.
Proses
deklarasi/penetapan
organisasi
forum
dapat
disahkan
oleh
Kepala
Daerah
dan
Kepala
Desa,
ataupun
menunjuk
pihak-‐pihak
yang
memiliki
kewenangan
dalam
memberikan
pengakuan
resmi
pada
suatu
lembaga.
Diharapkan
hasil
yang
diperoleh
dari
tahapan
deklarasi/penetapan
ini
adalah
Penandatanganan
Komitmen
Bersama
anggota
forum
PRB
Daerah.
BAB
III
:
PENGELOLAAN
FORUM
PENGURANGAN
RISIKO
BENCANA
Lingkup
Tahapan:
Tahapan
ini,
merupakan
tahapan
paling
penting
dalam
mempertahankan
kelanjutan
roda
organisasi.
Dalam
tahapan
ini,
juga
menawarkan
langkah-‐langkah
yang
bersifat
opsional
yang
dapat
disesuikan
dengan
kebutuhan
dan
cita-‐cita
organisasi
forum
yang
termaktub
dalam
perangkat
forum
(BAB
II).
Tahapan
ini
juga
meletakkan
kontribusi
dari
anggota
forum
menjadi
hal
yang
sangat
penting
dalam
menjaga
keberlanjutan
jalannya
organisasi
forum
PRB.
Tujuan:
Tujuan
utama
dari
bagian
ketiga
ini
adalah
untuk
memberikan
gambaran
tentang
mekanisme-‐mekanisme
yang
perlu
dipersiapkan
oleh
forum
PRB
dalam
menjaga
keberlanjutan
forum
PRB.
Sasaran
:
Sasaran
utama
dalam
tahapan
ini
adalah
:
1. Mempertahankan
komitmen
bersama
dan
bekerjasama
secara
terpadu
untuk
mengurangi
risiko
bencana
dan
dampak
perubahan
iklim
bagi
masyarakat
di
daerah
masing-‐masing
2. Membangun
suatu
mekanisme
terkoordinasi
dalam
pengurangan
risiko
bencana
dan
perubahan
iklim
melalui
seluruh
sektor
dan
menggunakan
seluruh
jejaring
yang
ada;
dan
3. Mendukung
para
pemangku
kepentingan
dengan
pengetahuan,
informasi,
distribusi
sumberdaya
,teknologi
yang
relevan,
dan
distribusi
sumberdaya
anggota
forum.
Langkah
1
:
Menentukan
Mekanisme
Pembiayaan
dan
Pengelolaan
Aset
Forum
PRB
Pembiayaan
Dalam
pengelolaan
forum
PRB,
masalah
pembiayaan
menjadi
salah
satu
hal
yang
perlu
dipersiapakan
dalam
strategi
menjaga
keberlanjutan
organisasi
forum
PRB
di
daerah.
Pembiayaan
bisa
diupayakan
dari
berbagai
cara
dan
pendekatan
dalam
menjalankan
organisasi,
beberapa
cara
yang
dapat
dilakukan
forum
PRB
dalam
upaya
penggalangan
dana,
diantaranya;
l Iuran
Anggota
l Donatur
l Dukungan
Lembaga
Usaha
l Pemerintah
(APBD
dan
APBDes)
l Enterpreneurship
Forum
Pembiayaan
bukan
merupakan
satu-‐satunya
aspek
utama
dalam
menjaga
keberlanjutan
organisasi,
namun
terdapat
aspek
pendukung
lain,
yang
juga
dapat
mendorong
berjalannya
roda
organisasi
forum,
yaitu;
kontribusi
lembaga
anggota.
Kontribusi
lembaga
anggota
ini
bisa
diberikan
dalam
berbagai
bentuk,
diantaranya;
sumberdaya
manusia,
peminjaman
aset,
peralatan
ataupun
bangunan.
Pengelolaan
Aset
Hal
terpenting
lainnya
dalam
menjaga
keberlanjutan
organisasi
forum
PRB
adalah
pengelolaan
aset.
Suatu
lembaga
seiring
berjalannya
waktu
akan
memiliki
aset
yang
dapat
dijadikan
salah
satu
modal
penggerak
keberlanjutan
organisasi
forum.
Untuk
itu
pengelolaan
menjadi
hal
terpenting
guna
mengurangi
pembiayaan
yang
tidak
perlu.
Pengelolaan
aset
bisa
dilakukan
dengan
melakukan
inventarisir
aset-‐aset
yang
dimiliki.
Inventarisir
aset
dapat
berupa
:
• Aset
milik
forum,
baik
melalui
pembelian
atau
hibah
dari
lembaga
anggota
atau
donatur.
• Aset
yang
dipinjamkan
dari
lembaga
anggota.
Dalam
menjalan
langkah
ini,
perlu
disusun
suatu
mekanisme
pendataan
aset
dan
sistem
pengelolaan
(perawatan
dan
perbaikan),
sehingga
organisasi
forum
dapat
berjalan
dengan
efektif
dan
bekelanjutan
sesuai
dengan
aturan
yang
berlaku
Langkah
2
:
Pelegalan
Status
Forum-‐PRB
Dalam
perkembangannya
lembaga
forum
memerlukan
suatu
dokumen
resmi
yang
dapat
diakui
oleh
negara
bahwa
lembaga
atau
forum
yang
didirikan
tidak
melawan
hukum
atau
dianggap
ilegal.
Tidak
banyak
peraturan/perangkat
hukum
yang
mengatur
mengenai
mekanisme
pembentukan
forum.
Forum
PRB
daerah
sebagai
suatu
entitas
yang
membantu
pemerintah
daerah
dalam
pengarusutamaan
PRB
memerlukan
suatu
legal
dokumen
bahwa
lembaga
tersebut
diakui
dan
sah
sehingga
forum
dapat
berkerja
sesuai
perannya
dan
mendapatkan
pengakuan
secara
formal.
Di
dalam
buku
panduan
ini,
akan
menginformasikan
tentang
mekanisme
dan
tata
cara
dalam
upaya
melegalkan
lembaga
forum,
yang
bisa
dilakukan
dengan
alternatif
pilihan
yang
disesuaikan
dengan
tujuan
dan
kepentingan
Forum
PRB
dalam
menjalankan
roda
organisasi
forum.
Forum
PRB
berdasar
pada
prinsip
kemandirian
dan
professional,
bukan
untuk
menjadi
lembaga
baru
yang
melakukan
kegiatan
praktis
PRB
dan
API
secara
langsung
(implementor)
yang
seharusnya
menjadi
ranah
anggota
forum
PRB.
Sehingga
dalam
proses
pelegalan
ini,
forum
PRB
perlu
mempertimbangkan
tentang
mekanisme
pelegalan
yang
akan
dipilih.
Pilihan
bentuk
pelegalan
satu
forum
PRB
juga
tidak
bisa
disamakan
antara
daerah
satu
dengan
daerah
lainnya
karena
terkait
:
1. Tingkat
internalisasi
isu
PRB
dan
pengintegrasian
isu
API
pada
pemangku
kepentingan
di
daerah
tersebut
2. Aktor
utama
yang
menjadi
inisiator
dari
terbentuknya
forum
PRB
3. Tradisi
yang
berlaku
di
daerah
tersebut
dalam
berkelompok
atau
berkumpul,
4. Pengalaman
aparat
pemerintah
daerah
melibatkan
diri
dalam
forum
antar
pemangku
kepentingan,
5. Pengalaman
aparat
pemerintah
daerah
dalam
memfasilitasi
inisiatif
bersama
pemangku
kepentingan
dalam
sebuah
isu
tertentu,
6. Kekuatan
lembaga
non
pemerintah
dan
lembaga
ilmiah
di
daerah
dan
desa
tersebut
dalam
mengkoordinasikan
diri
,
7. Pengalaman
lembaga
usaha
dalam
membangun
komunikasi
dengan
pemangku
kepentingan
lain.
Beberapa
bentuk
pilihan
pelegalan
status
forum
yang
disarankan
sebagai
berikut
:
1. Forum
Mandiri5
yang
legalisasinya
cukup
berdasarkan
dokumen
deklarasi
pendirian
dan
pengesah/penandatanganan
komitmen
anggota
forum
PRB.
Sementara
legalisasi
penanggungjawab
kegiatan,
administrasi
dan
keuangan
dapat
dilakukan
dengan
memandatkan
kepada
salah
satu
anggota
berdasarkan
keputusan
musyawarah
anggota.
2. Penerbitan
Surat
Keputusan
Kepala
Daerah/Kepala
Desa,
forum
mendapat
legitimasi
formal
dari
Kepala
Daerah.
Langkah
3
:
Transfer
Pembelajaran
Baik
Kegiatan
ini
dilakukan
untuk
mempromosikan
praktik-‐praktik
baik
kegiatan
PRB
yang
dianggap
relevan
dengan
kebutuhan
kegiatan
PRB
anggota
forum.
Praktik
baik
yang
dipromosikan
diutamakan
berasal
dari
anggota
forum
sendiri,
namun
tidak
menutup
kemungkinan
untuk
mengakomodasi
praktik
baik
yang
dilakukan
di
daerah
lain.
Pengelolaan
hasil
praktik
baik
ini
harus
dikelola
dengan
mekanisme
yang
disesuaikan
dengan
kebutuhan
forum.
Hasil
praktik
baik
tersebut
juga
dapat
dijadikan
data
dasar
(baseline)
dalam
penyusunan
program
ke
5
Forum
Mandiri
yang
dimaksudkan
pada
bagian
ini
adalah
Forum
PRB
diharapkan
menjadi
wadah
yang
cair
dan
tidak
terlalu
terikat
dengan
salah
satu
pihak
dari
anggota
Forum
PRB
ataupun
kepentingan
pihak-‐pihak
tertentu.
depan
maupan
proses
pembelajaran
bagi
anggota-‐anggota
forum
PRB
lainnya.
Selain
itu,
transfer
praktik
baik
anggota
forum
PRB
ini
juga
akan
menjadi
bahan
pembelajaran
bagi
forum
di
daerah
lain
maupun
praktik
baik
di
tingkat
nasional.
Bentuk
kegiatannya
bisa
berupa
:
-‐ Membuat
daftar
laporan
kegiatan
anggota
forum
sebagai
kekayaan
pengetahuan
forum
-‐ Membuat
jadwal
learning
session
mengenai
kegiatan
yang
telah
dilakukan
anggota
forum
secara
bergilir
-‐ Mengidentifikasi
praktik
baik
dari
lembaga
diluar
keanggotaan
forum
yang
disepakati
perlu
menjadi
pembelajaran
bersama
anggota
forum
-‐ Menyusun
dokumen
kegiatan
learning
session
yang
dirangkai
dengan
daftar
laporan
kegiatan
PRB
yang
telah
disusun
sebagai
publikasi
forum
untuk
khalayak
umum.
Langkah
4
:
Manajemen
Sumberdaya
Anggota
Kegiatan
ini
dilakukan
untuk
membangun
mekanisme
yang
bisa
memberikan
gambaran
pemetaan
distribusi
sumberdaya
yang
dimiliki
anggota
dan
optimalisasi
pendayagunaanya
untuk
pencapaian
tujuan
forum
maupun
kepentingan
antar
anggota,
langkah
yang
bisa
dilakukan:
-‐ Membuat
daftar
anggota
dengan
sektor/jenis
kegiatan,
sumberdaya
manusia
(narasumber,
fasilitator,
mitra
pendampingan),
sumberdaya
pengetahuan
(modul,
laporan
kegiatan,
silabus
pelatihan,
dll),
sumberdaya
sarana-‐prasarana
(ruang
pertemuan,
training
center)
dan
persebaran
wilayah
kerja
anggota
-‐ Membuat
mekanisme
distribusi
infomasi
kepengurusan
forum
agar
anggota
forum
yang
memerlukan
informasi
bisa
mengakses
dengan
mudah,
dan
mekanisme
penggunaannya
untuk
menunjang
keberlangsungan
kegiatan
yang
telah
disepakati
forum.
Langkah
5
:
Penyusunan
Laporan
Kegiatan
di
Wilayah
Kerja
Forum
PRB
Kegiatan
penyusunan
laporan
kegiatan
PRB
di
wilayah
kerja
Forum
ini
dilakukan
untuk
membangun
kesepahaman
bersama
mengenai
kemajuan
kegiatan
PRB
di
sebuah
wilayah
kerja,
termasuk
pemetaan
kontribusi
kegiatan
dan
sumberdaya
dari
masing-‐masing
anggota,
berdasarkan
Roadmap
yang
telah
disusun
pada
BAB
II,
point
B,
langkah
3.
Penyusunan
laporan
kegiatan
dilakukan
setidaknya
setahun
sekali
(Laporan
Tahunan)
.
Dalam
penyusunan
dokumen
ini
dapat
juga
menggunakan
referensi
tambahan
seperti
dokumen
LG-‐SAT
yang
dapat
dijadikan
acuan
dalam
menyusun
laporan
kegiatan
pencapaian
RPB
sesuai
indikator
yang
ada.
Dokumen
ini
juga
akan
menjadi
landasan
penyusunan
dokumen
sejenis
di
tingkat
daerah
dan
menjadi
landasan
pencapaian
RPJMD
di
daerah,
dan
RPJMDesa
serta
penyusunan/pembaharuan
dokumen
RPB
di
Provinsi/Kabupaten
/Kota
dan
desa.
Strateginya
bisa
dilakukan
dengan
membentuk
tim
kecil
penyusun
yang
diupayakan
untuk
difasilitasi
oleh
BPBD
atau
Bappeda,
dan
Kepala
Desa.
Daftar
Pustaka
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana,
Peraturan
Kepala
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana
No.4
tahun
2008
tentang
Pedoman
Penyusunan
Rencana
Penanggulangan
Bencana,
Jakarta,
2008
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana,
Peraturan
Kepala
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana
No.8
Tahun
2011
tentang
Standarisasi
Data
Kebencanaan,
Jakarta,
2011
Decentralization
Support
Facility,
Panduan
Pembentukan
dan
Pelaksanaan
Kerjasama
Antar
Daerah,
Direktorat
Dekonsentrasi
dan
Kerjasama
Direktorat
Jendral
Pemerintahan
Umum
Kementerian
Dalam
Negeri
dan
Decentralization
Support
Facility,
Jakarta,
2011
ISDR,
Pedoman
Plaform
Nasional
untuk
Pengurangan
Risiko
Bencana,
Masyarakat
Penanggulangan
Bencana
Indonesia
(MPBI),
Jakarta,
2007
Kamus
besar
bahasa
indonesia,
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi
/kbbi.
php?keyword=forum&varbidang=all&vardialek=all&varragam=
all&varkelas=all&submit=kamus,
akses
;
07/07/2014
;
15:
40
WIB
Levina,
Elliana
&
Tirpak,
Dennis
&
OECD,
Adaptation
to
Climate
Change:
Key
Term,
OECD
Enviroment
Directorate
(DNV/GSP),
France,
2006
Pemerintah
RI,
Peraturan
Pemerintah
No.21
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana,
Jakarta,
2008
Pemerintah
RI,
Undang-‐Undang
No.
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan
Bencana,
Jakarta,2007
Tim
Penyusun
PAPBK
(PIRAC
dan
HFI),
Pedoman
Akuntabilitas
pengelolaan
Bantuan
Kemanusiaan
di
Indonesia,
PIRAMEDIA,
Jakarta,
2011
Winarto,
Strategi
adaptasi
masyarakat
terhadap
perubahan
iklim:
Sebuah
pendekatan
holistis
dan
integratif,
http://winarto.in
/2013/03/strategi-‐adaptasi-‐masyarakat-‐terhadap-‐perubahan-‐
iklim-‐sebuah-‐pendekatan-‐holistis-‐dan-‐integratif/,
2013,
akses
01/07/2014;
16:50
WIB
Lampiran
1
;
Daftar
Forum
PRB
Daerah
yang
telah
terbentuk
di
Indonesia
Temuan
sementara
yang
diperoleh
adalah
ada
19
Forum
PRB
di
tingkat
provinsi
antara
lain:
1. Forum
PRB
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
2. Forum
PRB
Sumatera
Barat
3. Forum
PRB
Nusa
Tenggara
Timur
4. Forum
PRB
Bengkulu
5. Forum
PRB
Aceh
6. Forum
PRB
Sumatera
Utara
7. Forum
PRB
Sulawesi
Tengah
8. Forum
PRB
Sulawesi
Utara
9. Forum
PRB
Sulawesi
Selatan
10. Forum
PRB
Sulawesi
tanggara
11. Forum
PRB
Bali
12. Forum
PRB
Jawa
Tengah
13. Forum
PRB
Papua
14. Forum
PRB
Kalimantan
Timur
15. Forum
PRB
Jawa
Barat
16. Forum
PRB
Jawa
Timur
17. Forum
PRB
DKI
Jakarta
18. Forum
PRB
Kalimantan
Timur
19. Forum
PRB
Nusa
Tenggara
Barat
Dan
ada
50
Forum
PRB
di
tingkat
kabupaten/kota
dan
kepulauan
antara
lain:
1. Forum
PRB
Kota
Banda
Aceh
2. Forum
PRB
Kabupaten
Aceh
Utara
3. Forum
PRB
Kabupaten
Aceh
Besar
4. Forum
PRB
Kota
Sabang
(proses
tahapan
inisiasi)
5. Forum
PRB
Kota
Pariaman
6. Forum
PRB
Kabupaten
Agam
7. Forum
PRB
Kabupaten
Pesisir
Selatan
8. Forum
PRB
Kabupaten
Bogor
9. Forum
PRB
Kabupaten
Ciamis
10. Forum
PRB
Kabupaten
Garut
11. Forum
PRB
Kabupaten
Tasikmalaya
12. Forum
PRB
Kabupaten
Cianjur
13. Forum
PRB
Kabupaten
Sukabumi
14. Forum
PRB
Kabupaten
Cilacap
15. Forum
PRB
Kabupaten
Rembang
16. Forum
PRB
Kabupaten
Grobogan
17. Forum
PRB
Kabupaten
Bantul
18. Forum
PRB
Kabupaten
Pasuruhan
19. Forum
PRB
Kabupaten
Lumajang
20. Forum
PRB
Kabupaten
Malang
21. Forum
PRB
Kabupaten
Mojokerto
(Pasangoan
Wirunggan
Mojopahit)
22. Forum
PRB
Kabupaten
Lamongan
23. Forum
PRB
Kabupaten
Bojonegoro
24. Forum
PRB
Kabupaten
Trenggalek
(Siogo
Beboyo)
25. Forum
PRB
Kabupaten
Tulungagung
26. Forum
PRB
Kabupaten
Situbondo
27. Forum
PRB
Kabupaten
Sampang
28. Forum
PRB
Kota
Tomohon
29. Forum
PRB
Kabupaten
Enrekang
30. Forum
PRB
Kota
Palu
(Nosarara
Nosabatutu)
31. Forum
PRB
Kabupaten
Sangihe
32. Forum
PRB
Kabupaten
Lombok
Timur
33. Forum
PRB
Kepulauan
Sumbawa
34. Forum
PRB
Kabupaten
Manggarai
35. Forum
PRB
Kota
Bima
(Mbojo
Matenggo)
36. Forum
PRB
Kabupaten
Bima
37. Forum
PRB
Kabupaten
Lombok
Utara
(Diar
Paye)
38. Forum
PRB
Kabupaten
Lombok
Timur
39. Forum
PRB
Kabupaten
Dompu
40. Forum
PRB
Kabupaten
Timor
Tengah
Utara
41. Forum
PRB
Kabupaten
Flores
Timur
42. Forum
PRB
Kabupaten
Timor
Tengah
Selatan
43. Forum
PRB
Kabupaten
Lembata
44. Forum
PRB
Kabupaten
Sikka
45. Forum
PRB
Kepuluan
Flores
Raya
46. Forum
PRB
Kota
Jayapura
47. Forum
PRB
Kabupaten
Nabire
48. Forum
PRB
Kabupaten
Jayawijaya
49. Forum
PRB
Kota
Manokwari
50. Forum
PRB
kabupaten
Tambraw
Serta
ada
20
Forum
PRB
tematik
antara
lain:
1. Forum
PRB
Kepulauan
Lombok
2. Forum
PRB
Kepulauan
Sumbawa
3. Forum
Guru
PRB
Kabupaten
Simeulue
4. Forum
Multipihak
DAS
Ciliwung-‐Cisadane
"Save
Our
Jakarta"
5. Forum
Pengelolaan
DAS
Multi
Pihak
Provinsi
Sumatera
Barat
6. Forum
Gunung
Merapi
7. Forum
Gunung
Slamet
8. JANGKAR
KELUD
-‐
Jangkane
Kawula
Redi
Kelud
9. Forum
Perguruan
Tinggi
untuk
PRB
10. Forum
DAS
Bengawan
Solo
di
Jateng
dan
Jatim
11. Forum
Gunung
Kelud
12. Forum
DAS
Benanain
13. PASAG
Merapi
14. Forum
DAS
Brantas
di
Jawa
Timur.
15. Forum
Relawan
Penanggulangan
Bencana
(FOREPNA)
Institute
Pertanian
Bogor.
16. Mahasiswa
Siaga
Bencana
(MAHAGANA)
Institut
Teknologi
Sepuluh
November
17. Forum
Sigap
Bencana
Unit
Univeristas
Lampung
18. Forum
Penanggulangan
Bencana
Universitas
Andalas
19. Disaster
Emergency
Response
and
Preparedness
–
Universitas
Muhammadiyah
Purwokerto.
Lampiran
2
;
Contoh
Statuta
Forum
PRB
Sumatera
Barat
6
STATUTA
FORUM
PENGURANGAN
RISIKO
BENCANA
SUMATERA
BARAT
PEMBUKAAN
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
Sumatera
Barat
(selanjutnya
disebut
Forum
PRB
Sumbar)
adalah
wadah
yang
menyatukan
elemen-‐elemen
pemangku
kepentingan
di
berbagai
kabupaten
dan
kota
di
wilayah
Sumatera
Barat
yang
bergerak
dalam
mendukung
upaya-‐upaya
pengurangan
risiko
bencana.
Sebagai
Forum,
maka
perlu
menyediakan
wadah
untuk
meningkatkan
kolaborasi
&
koordinasi
berbagai
pemangku
kepentingan
dalam
keberlanjutan
aktivitas-‐aktivitas
pengurangan
risiko
bencana
melalui
proses
konsultatif
dan
partisipatif
berdasarkan
pelaksanaan
kerangka
kerja
pengurangan
risiko
bencana
sebagaimana
ditetapkan
kebijakan
nasional.
Sejalan
dengan
cita-‐cita
nasional
untuk
menjadi
komunitas
yang
tangguh
terhadap
bencana,
Forum
PRB
Sumatera
Barat
mewujudkan
visi
yang
diilhami
oleh
nilai-‐nilai
kemanusiaan
guna
mewujudkan
komunitas
Sumatera
Barat
yang
tangguh
terhadap
bencana.
Berdasarkan
keyakinan
tersebut,
Forum
PRB
Sumatera
Barat
memberikan
kontribusi
dalam
pengurangan
risiko
bencana
melalui
fasilitasi,
konsultasi,
monitoring/
pemantauan,
mediasi,
advokasi
dan
evaluasi
yang
memungkinkan
terjadinya
pengarusutamaan
pengurangan
risiko
bencana
bagi
semua
pemangku
kepentingan
menuju
komunitas
yang
tanggap
dan
tahan
bencana.
Untuk
mewujudkan
dan
mengatur
pelaksanaan
kegiatan
tersebut
disusunlah
Statuta
Forum
PRB
Sumatera
Barat.
Statuta
ini
sebagai
pedoman
dasar
yang
dipergunakan
dalam
merencanakan,
mengembangkan
program
dan
menyelenggarakan
kegiatan
fungsional
sesuai
dengan
tujuan
forum.
BENTUK
1. Forum
adalah
wadah
yang
menyatukan
elemen-‐elemen
pemangku
kepentingan
yang
bergerak
dalam
mendukung
upaya-‐upaya
pengurangan
risiko
bencana
di
Kabupaten
dan
Kota
di
Wilayah
Sumatera
Barat.
Elemen-‐
elemen
yang
termasuk
di
dalamnya
adalah
lembaga
pemerintah,
dunia
usaha,
kelompok
organisasi
dan
masyarakat
sipil.
2. Forum
adalah
mitra
pemerintah
yang
mengembangkan
fleksibilitas
untuk
mencapai
tujuan
bersama
dengan
berpedoman
kepada
peraturan
dan
prinsip-‐
prinsip
kemandirian
melalui
kerjasama
yang
saling
menguntungkan.
6
Dokumen
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
Provinsi
Sumatera
Barat
IDENTITAS
NAMA,
WAKTU
DAN
KEDUDUKAN
1. Forum
PRB
Sumatera
Barat
didirikan
pada
tahun
2010
untuk
menjadi
platform
Pengurangan
Risiko
Bencana
Provinsi
untuk
waktu
yang
tidak
ditentukan.
Pendirian
dilakukan
atas
prakarsa
dari
organisasi
masyarakat,
pemerintah,
dunia
usaha,
media
massa,
perguruan
tinggi,
lembaga
swadaya
masyarakat,
dan
lembaga
internasional
yang
bekerja
di
Sumatera
Barat.
2. Forum
PRB
Sumatera
Barat
berkedudukan
di
Provinsi
Sumatera
Barat.
VISI
DAN
MISI
1.
VISI
Mewujudkan
Provinsi
Sumatera
Barat
Siaga,
Tangguh
dan
Tawakal
dalam
menghadapi
Bencana.
2.
MISI
1. Mendampingi
pengarusutamaan
PRB
dengan
elemen-‐elemen
pemangku
kepentingan
melalui
proses
penyusunan
kebijakan
Rencana
Penanggulangan
Bencana
(RPB)
dan
Rencana
Aksi
Daerah
Pengurangan
Risiko
Bencana
(RAD-‐
PRB)
Sumatera
Barat.
2. Menjadi
wadah
konsultasi
efektif
antar
pemangku
kepentingan
dan
masyarakat
dalam
upaya
mendorong
terciptanya
ketahanan
pengurangan
risiko
bencana
di
Sumatera
Barat.
3. Mendorong
efektivitas
upaya
peningkatan
ketahanan
pengurangan
risiko
bencana
di
Sumatera
Barat
dengan
melakukan
advokasi,
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
kegiatan
pengurangan
risiko
bencana
yang
sedang
dan
telah
dilaksanakan
oleh
pemerintah,
pemangku
kepentingan
dan
masyarakat.
ASAS
DAN
PRINSIP
Forum
PRB
Sumatera
Barat
mengandung
Asas
:
1. Asas
Keadilan
Yang
dimaksud
dengan”asas
keadilan”
adalah
bahwa
setiap
materi
muatan
ketentuan
dalam
penanggulangan
bencana
harus
mencerminkan
keadilan
secara
proporsional
bagi
setiap
warga
negara
tanpa
kecuali.
2. Asas
Kesamaan
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kesamaan
kedudukan
dalam
hukum
dan
pemerintahan”
adalah
bahwa
materi
muatan
ketentuan
dalam
penanggulangan
bencana
tidak
boleh
berisi
hal-‐hal
yang
membedakan
latar
belakang,
antara
lain,
agama,
suku,
ras,
golongan,
gender,
atau
status
sosial.
3. Asas
Keseimbangan
Yang
dimaksud
dengan
“asas
keseimbangan”
adalah
bahwa
materi
muatan
ketentuan
dalam
penanggulangan
bencana
mencerminkan
keseimbangan
kehidupan
sosial
dan
lingkungan.
4. Asas
keselarasan
Yang
dimaksud
dengan
“asas
keselarasan”
adalah
bahwa
materi
muatan
ketentuan
dalam
penanggulangan
bencana
mencerminkan
keselarasan
tata
kehidupan
dan
lingkungan.
5. Asas
Keserasian
Yang
dimaksud
dengan
”asas
keserasian”
adalah
bahwa
materi
muatan
ketentuan
dalam
penanggulangan
bencana
mencerminkan
keserasian
lingkungan
dan
kehidupan
sosial
masyarakat.
6. Asas
Ketertiban
Dan
Kepastian
Yang
dimaksud
dengan
“asas
ketertiban
dan
kepastian
hukum”
adalah
bahwa
materi
muatan
ketentuan
dalam
penanggulangan
bencana
harus
dapat
menimbulkan
ketertiban
dalam
masyarakat
melalui
jaminan
adanya
kepastian
hukum.
7. Asas
Kebersamaan
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kebersamaan”
adalah
bahwa
penanggulangan
bencana
pada
dasarnya
menjadi
tugas
dan
tanggung
jawab
bersama
Pemerintah
dan
masyarakat
yang
dilakukan
secara
gotong
royong.
8. Asas
Kelestarian
Lingkungan
Hidup
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kelestarian
lingkungan
hidup”
adalah
bahwa
materi
muatan
ketentuan
dalam
penanggulangan
bencana
mencerminkan
kelestarian
lingkungan
untuk
generasi
sekarang
dan
untuk
generasi
yang
akan
datang
demi
kepentingan
bangsa
dan
negara.
9. Asas
Ilmu
Pengetahuan
Dan
Teknologi
Yang
dimaksud
dengan
“asas
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi”
adalah
bahwa
dalam
penanggulangan
bencana
harus
memanfaatkan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
secara
optimal
sehingga
mempermudah
dan
mempercepat
proses
penanggulangan
bencana,
baik
pada
tahap
pencegahan,
pada
saat
terjadi
bencana,
maupun
pada
tahap
pascabencana.
10. Menghargai
budaya
local
Yang
dimaksud
dengan
“asas
menghargai
budaya
local”
adalah
bahwa
dalam
pengurangan
risiko
bencana
harus
menghargai
pengetahuan,
nilai-‐nilai
dan
budaya
masyarakat
setempat.
Prinsip
1. Prinsip
Cepat
dan
Tepat
Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
cepat
dan
tepat”
adalah
bahwa
dalam
penanggulangan
risiko
bencana
harus
dilaksanakan
secara
cepat
dan
tepat
sesuai
dengan
tuntutan
keadaan
2. Prinsip
Prioritas
Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
prioritas”
adalah
bahwa
apabila
terjadi
bencana,
kegiatan
penanggulangan
harus
mendapat
prioritas
dan
diutamakan
pada
kegiatan
penyelamatan
jiwa
manusia.
3. Prinsip
Koordinasi
Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
koordinasi”
adalah
bahwa
penanggulangan
bencana
didasarkan
pada
koordinasi
yang
baik
dan
saling
mendukung.
4. Prinsip
Keterpaduan
Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
keterpaduan”
adalah
bahwa
penanggulangan
bencana
dilakukan
oleh
berbagai
sektor
secara
terpadu
yang
didasarkan
pada
kerja
sama
yang
baik
dan
saling
mendukung.
5. Prinsip
Berdaya
Guna
Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
berdaya
guna”
adalah
bahwa
dalam
pengurangan
risiko
bencana,
dilakukan
dengan
memperhatikan
kekuatan
dan
keberdayaan
serta
sumberdaya
lokal
yang
tersedia.
6. Prinsip
Berhasil
Guna
Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
berhasil
guna”
adalah
bahwa
kegiatan
penanggulangan
bencana
harus
berhasil
guna,
khususnya
dalam
mengatasi
kesulitan
masyarakat
dengan
tidak
membuang
waktu,
tenaga,
dan
biaya
yang
berlebihan.
7. Prinsip
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
transparansi”
adalah
bahwa
upaya
penanggulangan
bencana
dilakukan
secara
terbuka
dan
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
etik
dan
hukum.
8. Prinsip
Proporsional
Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
proporsional”
adalah
bahwa
dalam
penanggulangan
bencana
memberikan
perlakuan
yang
seimbang
yang
sesuai
dengan
masalah
dan
kebutuhan
kelompok
sasaran
dengan
memperhatikan
kebutuhan
kelompok
rentan.
9. Non
Proletisi
Yang
dimaksud
dengan
”non
proletisi”
adalah
bahwa
dilarang
menyebarkan
agama
atau
keyakinan
pada
saat
melakukan
upaya-‐upaya
pengurangan
risiko
bencana.
FUNGSI
Forum
PRB
Sumatera
Barat
berfungsi
sebagai
:
1. Wadah
fasilitasi
pengarusutamaan
pengurangan
risiko
bencana
ke
dalam
sektor
pembangunan
di
Sumatera
Barat.
2. Wadah
konsultasi,
koordinasi
dan
mediasi
daerah
dalam
membangun
pemahaman
dan
pengembangan
upaya
pengurangan
risiko
bencana
bagi
para
pihak
atau
pemangku
kepentingan
di
Sumatera
Barat.
3. Wadah
monitoring
(pemantauan)
dan
evaluasi
kegiatan-‐kegiatan
pengurangan
risiko
bencana
di
Sumatera
Barat.
4. Wadah
advokasi
dan
rekomendasi
terhadap
kebijakan
dan
pelaksanaan
pengurangan
risiko
bencana
yang
telah
dilaksanakan
oleh
pemerintah,
multi
stake-‐holder
dan
masyarakat.
RUANG
LINGKUP
KEGIATAN
Ruang
Lingkup
Kegiatan
Forum
adalah
:
1. Melakukan
pengelolaan
dan
penataan
kegiatan-‐kegiatan
internal
forum
meliputi
pendataan
anggota,
kesekretariatan,
koordinasi
dan
pertemuan-‐
pertemuan
internal.
2. Menjalankan
fungsi-‐fungsi
forum
meliputi
fungsi
fasilitasi,
konsultasi,
koordinasi,
mediasi,
advokasi,
monitoring
dan
evaluasi,
mengeluarkan
rekomendasi
dalam
upaya
pengarusutamaan
pengurangan
risiko
bencana.
UNSUR-‐UNSUR
FORUM
Unsur-‐unsur
forum
adalah
sebagai
berikut:
1. Pengurus
yang
terdiri
dari
:
a. Koordinator
b. Ketua
bidang
penelitian
dan
pengembangan
dan
beberapa
anggota
c. Ketua
bidang
regulasi,
dan
Kebijakan
beberapa
anggota
d. Ketua
bidang
advokasi
beberapa
anggota
e. Ketua
bidang
manajemen
pengetahuan
dan
penguatan
kapasitas
beberapa
anggota
f. Ketua
bidang
partisipasi
dan
pelembagaan
beberapa
anggota
g. Ketua
bidang
humas
dan
publikasi
beberapa
anggota
h. Ketua
bidang
investigasi
dan
evaluasi
beberapa
anggota
i. Sekretaris
dan
satu
(1)
orang
wakil
sekretaris
j. Bendahara
2. Sekretariat:
fasilitas
administrasi
dan
logistik
yang
disediakan
untuk
memfasilitasi
urusan
administrasi,
keuangan,
dan
umum.
Pengurus
Forum:
1. Merupakan
utusan
yang
berasal
dari
lembaga
anggota
Forum
PRB
Sumbar
2. Pengurus
forum
yang
sudah
tidak
beraktifitas
pada
lembaga
asalnya,
masih
dimungkinkan
untuk
aktif
sebagai
anggota
forum.
Koordinator
forum
menyurati
lembaga
asal
untuk
menunjuk
penggantinya.
3. Kepengurusan
forum
ditetapkan
berdasarkan
hasil
silaturrahmi
tahunan
forum
PRB
Sumbar
yang
dikukuhkan
melalui
SK
Gubernur.
MASA
JABATAN
Masa
jabatan
pengurus
forum
selama
3
(tiga)
tahun.
MEKANISME
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
1. Silaturahim
Forum
PRB
Sumatera
Barat
sebagai
forum
pengambilan
keputusan
tertinggi,
untuk:
• Melakukan
evaluasi
kinerja
• Menetapkan
program
kerja
• Membentuk
formatur
kepengurusan
• Melakukan
perubahan
statuta
2. Rapat
Harian
sebagai
mekanisme
pengambilan
keputusan
dalam
Unsur-‐Unsur
Forum.
KEANGGOTAAN
1. Anggota
forum
adalah
lembaga/institusi/organisasi/kelompok
dan/atau
individu
yang
menyatakan
diri
menjadi
anggota
tanpa
batas
waktu
serta
memenuhi
syarat
sebagai
anggota.
2. Keanggotaan
diinformasikan/diumumkan
dalam
forum
tertinggi
pada
Silaturrahim
Forum
PRB
Sumbar.
3. Anggota
pertama
forum
adalah
organisasi-‐organisasi
yang
mendukung
pendirian
forum
dan
menyatakaan
kesediaannya
menjadi
anggota
dalam
lembar
konfirmasi.
Syarat
keanggotaan
Individu:
1. Perorangan
yang
memiliki
kemampuan,
keilmuan
dan
keahlian
yang
diperlukan
dalam
pengurangan
risiko
bencana
2. Mempunyai
ketersediaan
waktu
untuk
terlibat
dalam
kegiatan-‐kegiatan
forum
3. Keanggotan
dari
individu
harus
mendapatkan
rekomendasi/referensi
dari
2
anggota
forum.
4. Menyatakan
kesediaan
tertulis
untuk
menjadi
anggota
forum
HAK
DAN
KEWAJIBAN
ANGGOTA
HAK
1. Setiap
anggota
mempunyai
hak
yang
sama
baik
hak
bicara
dan
hak
suara
dalam
musyawarah
dan
mufakat.
2. Setiap
anggota
punya
hak
untuk
terlibat
dan
dilibatkan
dalam
setiap
kegiatan
Forum
PRB
Sumatera
Barat
3. Setiap
anggota
berhak
mendapatkan
seluruh
informasi
dan
perkembangan
kekinian
tentang
proses-‐proses
dan
upaya
pengurangan
resiko
bencana
yang
dilakukan
Forum
PRB
Sumbar.
KEWAJIBAN
1. Mematuhi
segala
ketentuan
perundang-‐undangan
dan
segala
peraturan
yang
berlaku
dalam
upaya
Pengurangan
Risiko
Bencana.
2. Mematuhi
segala
peraturan
internal
Forum
PRB
Sumatera
Barat
SILATURRAHMI
FORUM
PRB
SUMBAR
PERTAMA
1. Dihadiri
oleh
anggota
pertama
(diundang
dan/atau
mendaftar
kepada
Sekretariat).
2. Silaturrahim
Forum
PRB
Sumbar
menetapkan
statuta
forum,
anggota
dan
memilih
koordinator.
PERUBAHAN
STATUTA
Untuk
pertama
kalinya
Statuta
disusun
dan
ditetapkan
oleh
Tim
Kecil
Pembentukan
Forum
PRB
Sumbar.
Pada
periode
selanjutnya
Statuta
hanya
dapat
diubah
oleh
Silaturrahim
Forum
PRB
Sumbar.
PENUTUP
Statuta
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
ditetapkan.
Lampiran
3
;
Contoh
Statuta
Forum
PRB
dan
API
DKI
Jakarta7
STATUTA
FORUM
PENGURANGAN
RISIKO
BENCANA
DAN
ADAPTASI
PERUBAHAN
IKLIM
PROVINSI
DKI
JAKARTA
LATAR
BELAKANG
Provinsi
DKI
Jakarta
merupakan
daerah
khusus
ibukota
negara
Republik
Indonesia.
Provinsi
DKI
Jakarta
mempunyai
kekhususan
hak,
kewajiban,
dan
tanggung
jawab
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
sebagai
tempat
kedudukan
perwakilan
negara
asing,
serta
pusat/perwakilan
lembaga
internasional.
Otonomi
Provinsi
DKI
Jakarta
diletakkan
pada
tingkat
provinsi
sehingga
kabupaten
dan
kota
di
Provinsi
DKI
Jakarta
berbentuk
adminitratif.
Provinsi
DKI
Jakarta
memiliki
permasalahan
kebencanaan
yang
komplek.
Dengan
luas
661,52
km2,
40%
atau
24.000
hektar
wilayahnya
merupakan
dataran
rendah
dengan
ketinggian
rata-‐rata
di
bawah
permukaan
air
laut.
Provinsi
DKI
Jakarta
juga
merupakan
pertemuan
sungai
dari
bagian
Selatan
dengan
kemiringan
dan
curah
hujan
tinggi.
Terdapat
13
sungai
yang
melewati
dan
bermuara
ke
Teluk
Jakarta.
Secara
alamiah,
kondisi
ini
memposisikan
wilayah
DKI
Jakarta
memiliki
kerentanan
yang
tinggi
terhadap
banjir.
Beberapa
wilayah
Provinsi
DKI
Jakarta,
pada
musim
penghujan
menjadi
wilayah
banjir.
Dari
catatan
sejarah
kejadian
banjir,
banjir
besar
pernah
terjadi
pada
tahun
1621,
1654
dan
1918.
Banjir
besar
juga
terjadi
pada
tahun
1976,
1996,
2002,
2007,
2013
dan
terakhir
pada
bulan
Januari
2014.
Banjir
tahun
1996
menggenangi
hampir
seluruh
penjuru
kota.
Kejadian
ini
menjadi
tragedi
nasional
dan
mendapat
perhatian
dunia.
Sedangkan
banjir
tahun
2007
dengan
cakupan
wilayah
genangan
lebih
luas.
Berulangnya
kejadian
banjir
per
lima
tahun
menyebabkan
banyak
kalangan
mempercayai
sebagai
siklus
lima
tahunan.
Kerusakan
dan
kerugian
terhadap
aset
terkena
banjir
yang
melanda
Provinsi
DKI
Jakarta,
Bogor,
Depok,
Tangerang
dan
Bekasi
(JABODETABEK)
tahun
2007,
baik
milik
pemerintah,
aset
dunia
usaha
dan
aset
masyarakat
diperkirakan
senilai
Rp.
5,16
trilyun8.
Selain
banjir,
Provinsi
DKI
Jakarta
juga
memiliki
ancaman
yang
berpotensi
bencana
seperti
cuaca
ekstrim,
gelombang
pasang/banjir
rob,
abrasi,
gempa
bumi
maupun
ancaman
bencana
non
alam
dan
sosial
seperti
konflik
sosial,
teroris,
kegagalan
teknologi,
epidemi
penyakit
serta
kebakaran
gedung
dan
pemukiman.
Risiko
bencana
di
Provinsi
DKI
Jakarta
tidak
hanya
dipengaruhi
oleh
ancaman
bencana,
tetapi
juga
7
Dokumen
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
Provinsi
DKI
Jakarta
8
BAPPENAS,
Perkiraan
kerusakan
dan
kerugian
paska
bencana
banjir
awal
februari
2007
di
wilayah
JABODETABEK,
2007,
hal.
vii
karena
kerentanan
dan
kapasitas
dalam
menghadapi
ancaman
yang
ada.
Curah
hujan
tinggi
dalam
waktu
yang
pendek
meningkatkan
tingkat
bahaya
banjir
akibat
topografi
wilayah,
daya
dukung
lingkungan
yang
semakin
menurun
maupun
kerentanan
dan
kapasitas
warga
dalam
menghadapi
ancaman
bencana.
Penurunan
permukaan
tanah
yang
diakibatkan
oleh
eksploitasi
air
yang
berlebihan
dan
pembangunan
infrastruktur
semakin
meningkatkan
ancaman
banjir
dan
meningkatkan
kerentanan
wilayah
maupun
komunitas
Provinsi
DKI
Jakarta.
Kota
Jakarta
berada
dalam
daerah
kota
delta
(delta
city)
sehingga
pengaruh
utama
tantangan
dan
kendala
daerah
delta
melalui
pengelolaan
tata
air,
analisa
resiko
bencana,
dan
perbaikan
ekosistem,
harus
menjadi
perhatian
utama
dalam
penataan
ruang.
Sebagaimana
kota-‐kota
besar
lain
di
dunia,
Provinsi
DKI
Jakarta
menghadapi
tantangan
global,
khususnya
pemanasan
global
(global
warming)
dan
perubahan
iklim
(climate
change)
yang
membutuhkan
aksi
baik
aksi
adaptasi
maupun
aksi
mitigasi
yang
perlu
dituangkan
dalam
penataan
ruang.
Dampak
perubahan
iklim
yang
saat
ini
ada,
secara
signifikan
mempengaruhi
tingkat
risiko.
Karena
selain
mempengaruhi
variabel
ancaman
bencana,
khususnya
hidrometeorologis
dan
biologis,
juga
mempengaruhi
kerentanan
dan
kapasitas
yang
ada.
Hasil
kajian
Economy
and
Environment
Program
For
Southeast
Asia
(EEPSEA)
menyebutkan
bahwa
Provinsi
DKI
Jakarta
merupakan
daerah
yang
paling
rentan
terhadap
perubahan
iklim.
Dari
530
kota
di
7
negara:
Indonesia,
Thailand,
Kamboja,
Laos,
Vietnam,
Malaysia
dan
Filipina,
Indonesia
merupakan
Negara
paling
rentan
terhadap
dampak
perubahan
iklim.
Kondisi
ini
perlu
disikapi
secara
sinergis
dalam
pemanfaatan
ruang,
lingkungan
yang
menempatkan
pengurangan
risiko
bencana
sebagai
landasan
berpikir.
Kompleksnya
penanggulangan
bencana
di
Provinsi
DKI
Jakarta
sebagai
Ibu
kota
Negara
Republik
Indonesia,
megapolitan
maupun
pusat
pertumbuhan
dan
pembangunan,
membutuhkan
peran
serta
semua
pihak
untuk
mengurangi
risiko
bencana
dan
dampak
perubahan
iklim
yang
ada.
Undang
Undang
No
24
Tahun
2007
mengenai
Penanggulangan
Bencana
mengamanatkan
adanya
paradigma
baru
dalam
penanggulangan
bencana
di
Indonesia.
Salah
satunya
adalah
menekankan
bahwa
penanggulangan
bencana
pada
dasarnya
merupakan
tanggung
jawab
semua
orang,
setiap
warga
negara,
dimana
kewajiban
masyarakat
adalah
berpartisipasi
aktif
untuk
mengurangi
risikonya
bersama-‐sama
dengan
pemerintah
dan
dunia
usaha.
Pada
kenyataannya
sudah
cukup
banyak
pelaku
penanggulangan
bencana
di
Provinsi
DKI
Jakarta,
baik
dari
kalangan
pemerintahan,
sektor
swasta
maupun
masyarakat
yang
telah
melakukan
kerja-‐kerja
kongkrit
Penanggulangan
Bencana.
Upaya
tersebut
perlu
terus
didorong
dan
dikembangkan
agar
tercapai
hasil
optimal
yang
mengarah
pada
berkurangnya
risiko
bencana
yang
ada.
Agar
upaya-‐upaya
yang
telah
ada
semakin
optimal,
dibutuhkan
sebuah
forum
yang
mampu
mewadahi
dan
menjembatani
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Arahan/panduan teknis yang bersifat praktis aplikatif bagi para pihak penggiat PRB di daerah dalam proses inisiasi, pembentukan dan pengorganisasian serta membangun kerjasama multi pihak melalui forum pengurangan risiko bencana di daerah.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search