komunikasi,
koordinasi
dalam
perspektif
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim
di
Provinsi
DKI
Jakarta.
Lebih
lanjut,
forum
para
pelaku
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
(selanjutnya
disebut
PRB-‐API)
dapat
menjadi
kekuatan
untuk
mendorong
upaya
pengarusutamaan
PRB
dan
API
di
Provinsi
DKI
Jakarta
dalam
penyusunan
kebijakan,
perencanaan
pembangunan
maupun
mendorong
perubahan
perilaku
warga
DKI
Jakarta
dalam
menghadapi
berbagai
ancaman
bencana
dan
dampak
perubahan
iklim,
serta
mampu
mengurangi
ancaman
dan
kerentanan
yang
ada.
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
merupakan
forum
yang
dibentuk
atas
kesadaran
kritis
serta
tanggung
jawab
bersama,
pada
akhirnya
akan
menjadi
motor
penggerak
atas
kepentingan
bersama
untuk
mengurangi
risiko
bencana
dan
dampak
perubahan
iklim.
Hal
tersebut
menempatkan
PRB-‐API
sebagai
bagian
untuk
mewujudkan
kesejahateraan.
Sebagai
wadah
bersama,
forum
tersebut
akan
menyediakan
mekanisme
koordinasi
untuk
meningkatkan
kolaborasi
dan
koordinasi
berbagai
pemangku
kepentingan
melalui
proses
konsultatif
dan
partisipatif
yang
selaras
dengan
pelaksanaan
kerangka
kerja
PRB-‐API
sebagaimana
ditetapkan
kebijakan
nasional.
Berdasarkan
keyakinan
tersebut,
forum
akan
berkontribusi
dalam
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim
yang
memungkinkan
terjadinya
pengarusutamaan
PRB-‐API
bagi
semua
pemangku
kepentingan
menuju
komunitas
yang
tanggap
dan
tangguh
menghadapi
risiko
bencana
dan
dampak
perubahan
iklim.
BAB
I
ORGANISASI
Pasal
1
Identitas
Organisasi
:
Nama,
Waktu
dan
Tempat
1. Forum
ini
bernama
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
(Forum
PRB-‐API)
–
Provinsi
DKI
Jakarta.
2. Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
secara
formal
didirikan
untuk
menjadi
Platform
Pengurangan
Risiko
Bencana
tingkat
Provinsi.
3. Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
ini
merupakan
forum
koordinasi
dan
komunikasi
antar
para
pihak
pelaku
penanggulangan
bencana
di
Provinsi
DKI
Jakarta.
4. Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
ini
dibentuk
atas
prakarsa
para
pihak
dari
tiga
pilar
dan
mitra
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
yang
terdiri
dari
unsur
pemerintah,
masyarakat,
dunia
usaha,
akademisi,
media
masa,
lembaga
swadaya
masyarakat
yang
bekerja
di
Provinsi
DKI
Jakarta.
Pasal
2
Waktu
dan
Kedudukan
Organisasi
1. Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
secara
formal
dideklarasikan
di
Jakarta
pada
tanggal
.....,
bulan
.....,
tahun
dua
ribu
empat
belas
(.................
2014).
2. Pada
waktu
didirikan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
menjadi
bagian
dari
Platform
Nasional
Pengurangan
Risiko
Bencana
(PLANAS
PRB)
Indonesia.
Pasal
3
Visi
“Terwujudnya
Ketangguhan
Masyarakat
DKI
Jakarta
Dalam
Menghadapi
Risiko
Bencana
dan
Dampak
Perubahan
Iklim”
Pasal
4
Misi
1. Membangun
komunikasi
dan
koordinasi
yang
strategis,
taktis
dan
ideologis
antar
pemangku
kepentingan
terkait
upaya-‐upaya
mengarus-‐utamakan
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
ke
dalam
pembangunan.
2. Mendorong
terwujudnya
lingkungan
yang
mendukung
pengembangan
budaya
adaptif
dan
pengurangan
risiko
bencana
melalui
upaya-‐upaya
kampanye,
advokasi
dan
peningkatan
kapasitas
para
pelaku
pemangku
kepentingan.
3. Mendorong
pengembangan
kajian
yang
relevan
untuk
memperkuat
perencanaan,
kebijakan
dan
implementasi
kegiatan
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim.
4. Mendorong
penggunaan
berbagai
perspektif
dan
aksi
yang
bersifat
multi
sektor
dan
multi
disiplin
ilmu.
5. Membangun
jejaring
komunikasi
yang
efektif
sebagai
wadah
berbagi
pengalaman
dan
pembelajaran
yang
relevan
untuk
meningkatkan
kapasitas
para
pemangku
kepentingan
dan
masyarakat.
6. Membangun
kerjasama
efektif
multi-‐pihak
dan
lintas
bidang/sektor
dalam
proses-‐proses
pembangunan
Provinsi
DKI
Jakarta
sebagai
kota
megapolitan
yang
berketahanan.
7. Memfasilitasi
mobilisasi
sumber
daya
dan
kapasitas
pemangku
kepentingan
lokal,
lembaga-‐lembaga
nasional,
regional
dan
internasional
yang
relevan.
Pasal
5
Tujuan
Umum
dan
Tujuan
Khusus
1. Tujuan
Umum
a. Mengembangkan
jejaring
kerjasama
efektif
pemangku
kepentingan
dalam
kegiatan
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
di
Provinsi
DKI
Jakarta.
b. Mengarusutamakan
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
secara
partisipatif
dalam
perencanaan,
kebijakan,
dan
program-‐
program
pembangunan
di
Provinsi
DKI
Jakarta.
c. Mensinergikan
kegiatan
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
yang
dilakukan
oleh
pemangku
kepentingan
di
Provinsi
DKI
Jakarta.
d. Mengarusutamakan
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
dalam
mekanisme
perencanaan,
dan
kebijakan
pembangunan
di
Provinsi
DKI
Jakarta.
2. Tujuan
Khusus
a. Meningkatkan
pemahaman
dan
kesadaran
pemangku
kepentingan
untuk
mendukung
upaya-‐upaya
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
yang
sinergis
dan
terintegrasi
dengan
mandat,
tugas
dan
fungsi
masing-‐masing.
b. Membangun
jejaring
kemitraan
antar
pemangku
kepentingan
baik
di
tingkat
akar
rumput
sampai
tingkat
global
untuk
mendukung
upaya-‐upaya
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
yang
memiliki
sumber
daya
lebih
baik,
efektif,
dan
terpadu.
c. Meningkatkan
partisipasi
aktif
para
pemangku
kepentingan
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
di
Provinsi
DKI
Jakarta
baik
dari
unsur
pemerintah,
masyarakat
dan
dunia
usaha.
d. Mewujudkan
lingkungan
yang
mendukung
para
pemangku
kepentingan
untuk
saling
bertukar
informasi,
data,
pengalaman,
petikan
pembelajaran
atau
hikmah
pembelajaran
dan
praktek-‐praktek
terbaik
dalam
mengarusutamakan
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
ke
dalam
pembangunan
yang
berkelanjutan.
Pasal
6
Sifat
Forum
PRB
Provinsi
DKI
Jakarta
bersifat
nirlaba,
independen,
profesional,
menghargai
potensi
dan
budaya
lokal
serta
terbuka
kesempatan
untuk
membangun
kerja
sama
dengan
para
pemangku
kepentingan
sesuai
dengan
visi,
misi
dan
tujuan
forum.
Pasal
7
Peran
dan
Fungsi
1. Sebagai
wadah
konsultasi
daerah
dalam
membangun
pemahaman
dan
pengembangan
upaya
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
bagi
para
pemangku
kepentingan
di
Provinsi
DKI
Jakarta.
2. Sebagai
wadah
untuk
meningkatkan
kolaborasi
dan
koordinasi
para
pemangku
kepentingan
untuk
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim.
3. Sebagai
wadah
untuk
memobilisasir
sumber
daya
dan
kapasitas
pemangku
kepentingan
lokal,
lembaga
nasional
dan
internasional
untuk
mendukung
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
di
Provinsi
DKI
Jakarta.
4. Sebagai
fasilitator
integrasi
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
ke
dalam
kebijakan,
perencanaan
dan
program
daerah
di
berbagai
sector.
5. Sebagai
wadah
untuk
mendorong
dan
memfasilitasi
penguatan
kapasitas
para
pemangku
kepentingan
untuk
menangani
masalah-‐masalah
sosial,
ekonomi
dan
lingkungan
terkait
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
berbasis
komunitas.
6. Sebagai
wadah
para
pemangku
kepentingan
melakukan
fungsi
monitoring
dan
evalauasi
kegiatan-‐kegiatan
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
di
DKI
Jakarta.
7. Sebagai
wadah
advokasi
terhadap
proses-‐proses
Pengurangan
Risiko
Bencana
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
yang
telah
dilaksanakan
oleh
para
pemangku
kepentingan.
Pasal
8
Prinsip
-‐
Prinsip
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
menerapkan
prinsip-‐prinsip,
antara
lain
sebagai
berikut
:
1. Cepat
dan
tepat;
2. Prioritas;
3. Koordinasi
dan
keterpaduan;
4. Berdaya
guna
dan
berhasil
guna;
5. Transparansi
dan
akuntabilitas;
6. Kemitraan;
7. Pemberdayaan;
8. Non
diskriminatif;
dan
9. Non
proletisi
Pasal
9
Ruang
Lingkup
Kegiatan
1. Ruang
Lingkup
Kegiatan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
memiliki
ruang
lingkup
kegiatan
sebagai
berikut
:
a. Pengurangan
risiko
bencana,
b. Adaptasi
Perubahan
Iklim,
dan
c. Pembangunan
berkelanjutan.
2. Kegiatan-‐
Kegiatan
Forum
a. Mendorong
dan
mengembangkan
integrasi
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim,
b. Mendorong
terbangunnya
akses
data-‐informasi
untuk
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim,
c. Mengelola
kegiatan
koordinasi
dan
berbagi
data/informasi
antar
pihak
dalam
melaksanakan
kegiatan
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim,
d. Mendokumentasikan
pengalaman,
petikan
pembelajaran
dan
praktek
terbaik,
e. Mengidentifikasi
kecenderungan,
kesenjangan,
permasalahan
dan
tantangan
serta
bidang
prioritas
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim,
f. Meningkatkan
kapasitas
para
pihak
dan
pemangku
kepentingan
dalam
analisa
sistem
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim
dan
kebijakan
pemerintah
daerah
yang
terkait
secara
menyeluruh,
g. Mendorong
proses
penyusunan
kebijakan
peraturan
perundangan
yang
berpespektif
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim,
h. Menyusun
rencana
kerja
yang
berorientasi
hasil
dan
selaras
dengan
kerangka
kerja
aksi
PRB
yang
disepakati
secara
nasional,
i. Mengkoordinasikan
upaya
bersama
antar
anggota
untuk
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim,
j. Memantau,
mencatat
dan
melaporkan
aksi-‐aksi
di
daerah
sejalan
dengan
kerangka
kerja
aksi
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim
yang
disepakati,
k. Berperan
dalam
kegiatan
pendidikan
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim,
serta
peningkatan
kapasitas
dan
pemberdayaan
masyarakat.
BAB
II
UNSUR-‐UNSUR
ORGANISASI
DAN
KEANGGOTAAN
Pasal
10
Unsur
–
Unsur
Organisasi
Unsur-‐unsur
organisasi
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
adalah
sebagai
berikut:
1. Anggota
:
lembaga/institusi/organisasi/kelompok/perorangan
yang
menyatakan
diri
secara
tertulis
menjadi
anggota
tanpa
batas
waktu
serta
memenuhi
kewajiban
sebagai
anggota.
2. Mitra
:
lembaga/institusi/organisasi/kelompok/perorangan
baik
lokal,
nasional
maupun
internasional
yang
memiliki
kesamaan
visi
dan
misinya
dalam
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim
mempunyai
komitmen
untuk
bekerjasama
dengan
menjunjung
prinsip-‐prinsip
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
3. Sekretariat
:
fasilitas
berupa
ruang,
administrasi
dan
logistik
yang
disediakan
untuk
mendukung
pelaksanaan
harian
terkait
dengan
administrasi,
keuangan,
mupun
program,
dengan
keikutsertaan
dan
kontribusi
sukarela
dari
unsur-‐unsur
organisasi
yang
lain.
Pasal
11
Unsur
dan
Syarat
Keanggotaan
1. Unsur
Keanggotaan
Keanggotaan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
terdiri
dari
3
(tiga)
pilar,
meliputi
:
a. Pemerintah
:
Eksekutif
(birokrat),
Yudikatif
dan
Legislatif
(parlemen),
TNI,
POLRI,
b. Masyarakat
:
Perguruan
Tinggi,
Organisasi
Masyarakat,
Lembaga
Swadaya
Masyarakat,
Media
Massa,
dan
Organisasi
Profesi,
c. Lembaga
Usaha.
2. Syarat
keanggotaan
Syarat
keanggotaan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
sebagai
berikut
:
a. Anggota
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
adalah
para
pemangku
kepentingan
yang
mendukung
upaya-‐upaya
pengurangan
risiko
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim
di
wilayah
Provinsi
DKI
Jakarta.
b. Keanggotaan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
dapat
diperoleh
dengan
mengajukan
permohonan
keanggotaan
dan
diproses
sesuai
mekanisme
yang
telah
ditetapkan.
c. Keanggotaan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
dapat
berupa
keanggotaan
oragnisasi/
lembaga.
d. Keanggotaan
ditetapkan
oleh
dewan
pengurus
setelah
mendapatkan
rekomendasi/
referensi
dari
3
(tiga)
anggota
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
e. Keanggotaan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
tidak
dibatasi
waktu
kecuali
melanggar
prinsip-‐aturan
dasar
atau
mengundurkan
diri.
f. Setiap
anggoata
memiliki
hak
dan
kewajiban
yang
akan
diatur
lebih
lanjut
dalam
Peratuan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
BAB
III
STRUKTUR
ORGANISASI,
PERUBAHAN
STATUTA
DAN
PERATURAN
PERALIHAN
Pasal
12
Struktur
Organisasi
1. Dewan
Kehormatan
:
a. Institusi
pengurus
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
baik
dari
unsur
pemerintah,
masyarakat
dan
dunia
usaha
dapat
bertindak
sebagai
penasehat
serta
memfasilitasi
penyelesaian
masalah/persengketaan
antar
unsur
forum
dan/atau
di
dalam
institusi
Dewan
Pengurus.
b. Terdiri
atas
5
(lima)
individu
perseorangan
yang
memiliki
kapasitas
kepemimpinan
di
level
Provinsi
DKI
Jakarta,
atau
mewakili
golongan
tertentu
yang
dianggap
belum
terwakili
kepentingannya
di
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
c. Peran
dan
fungsi
dewan
kehormatan
diatur
lebih
lanjut
dalam
peraturan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
2. Dewan
Pengurus
:
a. Institusi
pengurus
dengan
mekanisme
kepemimpinan
kolektif
yang
terdiri
atas
5
(lima)
individu
perseorangan
dengan
mandat
organisasi
anggota
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
berdasarkan
musyawarah
dan
mufakat.
b. Presidium
dipimpin
oleh
seorang
Ketua.
c. Tugas
dan
Fungsi
Presidum
adalah
mengkoordinasikan
pelaksanaan
program
dan
bertanggung
jawab
atas
pencapaian
tujuan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
3. Untuk
menjalankan
urusan
harian,
maka
Presidium
membentuk
pelaksana
kesekretariatan
yang
dipimpin
oleh
seorang
Sekretaris
Jenderal
Forum-‐API
PRB
Provinsi
DKI
Jakarta.
Peran
dan
fungsi
Sekjen
diatur
lebih
lanjut
dalam
Peraturan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
4. Guna
membantu
tugas
kesekretariatan,
maka
Sekretaris
Jenderal
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
dibantu
oleh
ketua-‐ketua
bidang
dan
beberapa
anggota
sebagai
berikut
:
a. Bidang
1:
Pengembangan
Kapasitas
dan
Manajemen
Pengetahuan
b. Bidang
2:
Advokasi
c. Bidang
3:
Informasi
dan
Komunikasi
d. Bidang
4:
Partisipasi
dan
Pelembagaan
e. Bidang
5:
Pengembangan
Organisasi
Pasal
13
Masa
Kepengurusan
Periode
Kepengurusan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
adalah
3
(tiga)
tahun
dan
setelah
itu
dapat
dipilih
kembali
dalam
periode
kepengurusan
berikutnya.
Pasal
14
Pemberhentian
Pengurus
1. Pengurus
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
dapat
berhenti
apabila
:
a. Meninggal
Dunia
b. Mengundurkan
diri
c. Diberhentikan
2. Pemberhentian
oleh
Dewan
Pengurus
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
dilakukan
melalui
Musyawarah
Dewan
Kehormatan
yang
dihadiri
oleh
mayoritas
pimpinan
kolektif
(Presidium).
Pasal
15
Mekanisme
Pengambilan
Keputusan
1. Kongres
adalah
mekanisme
pengambilan
keputusan
tertinggi
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
yang
dilaksanakan
setiap
3
tahun
sekali.
2. Rapat
pengurus
adalah
mekanisme
pengambilan
keputusan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
yang
melibatkan
dewan
kehormatan
dan
dewan
pengurus
setiap
6
bulan.
3. Rapat
Dewan
Pengurus
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
yang
dilaksanakan
sesuai
dengan
kebutuhan.
Pasal
16
Tata
Urutan
Peraturan
dan/atau
Keputusan
Tata
urutan
peraturan
dan/atau
keputusan
yang
berlaku
di
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
adalah
sebagai
berikut
:
1. Statuta
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
2. Kode
Etik
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
3. Peraturan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
4. Keputusan
Dewan
Pengurus
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
Pasal
17
Keuangan
Keuangan
atau
pendanaan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
terdiri-‐dari:
1. Sumbangan
atau
hibah
yang
dapat
berupa
dana/jasa/fasilitas
yang
diperoleh
dari
para
pemangku
kepentingan
dan
bersifat
tidak
mengikat.
2. Dana
hasil
kegiatan
Forum
PRB-‐API
DKI
Jakarta
berupa
uang
atau
materi
yang
dapat
diuangkan
dengan
menggunakan
fasilitas
anggota
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
3. Iuran
anggota
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
4. Mekanisme
dan
ketentuan
jumlah
iuran
anggota
diatur
lebih
lanjut
dalam
peraturan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
Pasal
18
Perubahan
Statuta
Statuta
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
hanya
dapat
diubah
dalam
Kongres
Anggota
sebagai
forum
tertinggi
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
Pasal
19
Peraturan
Peralihan
1. Segala
peraturan
dan/atau
keputusan
yang
ada
masih
tetap
berlaku
selama
belum
diadakan
perubahan
menurut
statuta
ini.
2. Dalam
tenggang
waktu
3
(tiga)
tahun
atau
1
masa
periode
kepengurusan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
sejak
disahkannya
statuta
ini,
segala
peraturan
dan/atau
keputusan
sudah
disesuaikan
dengan
ketentuan
sebagaimana
diatur
dalam
statuta.
BAB
IV
PENUTUP
Pasal
20
Statuta
ini
mulai
berlaku
dan
mengikat
bagi
seluruh
anggota
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta
sejak
tanggal
ditetapkan
dan
disahkan
dalam
Kongres
dan
Deklarasi
Pembentukan
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
Hal-‐hal
yang
tidak
atau
belum
cukup
diatur
dalam
statuta
ini
akan
diatur
dan
ditetapkan
oleh
Rapat
Umum
Tahunan
Anggota
Forum
PRB-‐API
Provinsi
DKI
Jakarta.
Lampiran
4
;
Contoh
Statuta
Forum
PRB
Nusa
Tenggara
Timur
9
STATUTA
FORUM
PENGURANGAN
RISIKO
BENCANA
NUSA
TENGGARA
TIMUR
(FPRB
–
NTT)
A. LATAR
BELAKANG
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
(NTT)
dikategorikan
sebagai
kawasan
rentan
bencana.
Kombinasi
berbagai
karakter
geografis,
klimatologis,
geologis
dan
demografis,
menempatkan
provinsi
ini
sebagai
salah
satu
provinsi
dengan
potensi
ancaman
bencana
paling
kompleks
di
Indonesia.
Secara
historis,
kejadian
bencana
terus
terjadi
secara
berulang
di
hampir
seluruh
kabupaten
/
Kota
.
Setiap
kali
terjadi
bencana
banyak
membawa
dampak
bagi
kehidupan
masyarakat
NTT.
Dampak
yang
ditimbulkan
berupa
korban
jiwa,
kerusakan
harta
benda
dan
kerusakan
lingkungan
.
Potret
bencana
yang
terjadi
di
NTT
dari
tahun
ke
tahun
semakin
meningkat
,
seperti
terlihat
dalam
grafik
berikut
ini
:
Total
Kejadian
Grafik
Kejadian
bencana
NTT
2005
2005
-‐
2013
2006
Jenis
Bencana
2007
2008
2009
2010
2011
Sumber
:
Olahan
BPBD
–NTT
dari
berbagai
sumber
Gambaran
kejadian
bencana
di
atas,
mau
menunjukkan
bahwa
jumlah
kejadian
bencana
dari
tahun
ke
tahun
terus
meningkat
,sehingga
upaya
mengurangi
risiko
bencana
perlu
dilakukan,mengingat
bencana
tidak
bisa
di
hentikan
atau
dihilangkan
dari
kehidupan
masyarakat
NTT.
9
Dokumen
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
Untuk
itu
yang
dapat
kita
lakukan
adalah
bagaimana
mengintegrasikan
pengurangan
risiko
menjadi
prasyarat
dalam
keseluruhan
proses
pembangunan
di
NTT
.
Menyadari
akan
kondisi
bencana
yang
selalu
terjadi
setiap
tahun
,
tentu
dibutuhkan
regulasi
dan
komitmen
semua
pihak
untuk
terus
melakukan
upaya
mengurangi
risiko
yang
timbul.
Pemerintah
Daerah
Provinsi
NTT,
menyadari
dan
terus
berupaya
untuk
Mengurangi
dampak
buruk
yang
ditimbulkan
oleh
bencana.
Bentuk
tanggung
jawab
pemerintah
daerah
NTT
dengan
telah
menghadirkan
Peraturan
Daerah
(Perda
)
penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
No.16
tahun
2008.
Selain
itu
Pemerintah
Provinsi
NTT
juga
telah
menetapkan
isue
bencana
masuk
dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
menengah
Daerah
(RPJMD)
2014
–
2018
yaitu
misi
kedelapan.
Dalam
Misi
kedelapan
RPJMD
NTT,
pemerintah
daerah
provinsi
NTT
berupaya
untuk
mempercepat
Penanggulangan
Kemiskinan
,Bencana
dan
pengembangan
kawasan
perbatasan.
Upaya
–
upaya
yang
telah
dan
akan
dilaksanakan
dalam
proses
pembangunan
di
NTT
perlu
mendapat
dukungan
dari
seluruh
komponen
masyarakat
di
NTT.
Bentuk
tanggung
jawab
tersebut
perlu
diimplementasikan
dalam
aksi
nyata
,
terutama
turut
serta
mengambil
bagian
dalam
pengurangan
risiko
bencana
di
NTT
sesuai
bidang
kerja
masing
masing.
Berdasarkan
amanat
undang
–
undang
24
tahun
2007
dan
Perda
Penyelenggaraan
Penanggulangan
bencana
di
NTT
menegaskan
bahwa
tanggung
jawab
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
menjadi
tanggung
jawab
pemerintah
,
masyarakat
dan
dunia
usaha.
Untuk
mewujudkan
Bentuk
kerjasama
multi
pihak
tersebut
,
perlu
dibentuk
sebuah
wadah
koordinasi,komunikasi
dan
monitoring
evaluasi
berbagai
kegiatan
pembangunan
di
NTT.
Karena
itu,
pembentukan
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
(FPRB)
di
NTT
adalah
sesuatu
yang
niscaya
agar
kerja-‐kerja
pengurangan
risiko
bencana
lebih
terpadu,
terkoordinasi,
terarah
dan
berhasil
guna.
B. BENTUK
1. Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
adalah
lembaga
independent
yang
bekerja
untuk
mencapai
tujuan
bersama
forum.
2. Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
merupakan
wadah
bersama
yang
terdiri
dari
unsur
Pemerintah
,Masyarakat
dan
Dunia
usaha
yang
mendukung
upaya-‐upaya
pengurangan
risiko
bencana
di
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur.
C. NAMA
DAN
TEMPAT
1. Nama
Forum
adalah
Forum
Pengurangan
Risiko
Bencana
(PRB)
NTT
secara
formal
didirikan
untuk
menjadi
platform
PRB
Provinsi.
2. Forum
PRB
NTT
berkedudukan
di
Kupang,
Ibu
Kota
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
3. Sekretariat
Forum
PRB
–
NTT
bertempat
di
BPBD-‐NTT,
Jl.
Teratai
no.11
Kota
Kupang.
D. VISI
DAN
MISI
1. VISI
“Masyarakat
NTT
Hidup
Dalam
Kondisi
Aman
Bencana.”
2. MISI
a. Mendorong
masyarakat
untuk
sensitive
terhadap
risiko
bencana
melalui
advokasi
serta
penumbuhan
kesadaran
dan
pengetahuan
tentang
pengurangan
risiko
bencana.
b. Mengkoordinasikan
upaya
pengarusutamaan
pengurangan
risiko
bencana
ke
dalam
perumusan
kebijakan
publik.
c. Menggerakkan
sumber
daya
dan
kapasitas
semua
pemangku
kepentingan
baik
lokal,
regional,
nasional,
maupun
internasional.
E. TUJUAN
:
Mengkoordinasi
kegiatan
pengurangan
risiko
bencana
yang
dilakukan
oleh
semua
pemangku
kepentingan
di
Provinsi
NTT.
F. PRINSIP
1. Partisipasi
2. Kesetiakawanan
3. Solidaritas
4. Kesukarelaan
5. Terbuka
6. Toleransi
7. Kesetaraan
8. Non-‐diskriminatif
9. Komitmen
G. KEDUDUKAN
DAN
FUNGSI
1. KEDUDUKAN
1.1 Forum
PRB
NTT
memiliki
hubungan
koordinasi
dengan
BPBD-‐NTT
sebagai
mitra
strategis
dalam
Pengurangan
Risiko
Bencana
1.2 Forum
PRB
NTT
memiliki
hubungan
konsultatif
dengan
Planas
dan
hubungan
koordinasi
dengan
Forum
PRB
kabupaten
/
Kota
1.3 Forum
PRB
bertanggung
jawab
kepada
anggota
forum
itu
sendiri
melalui
mekanisme
pengambilan
keputusan.
2. FUNGSI
2.1 Memfasilitasi
penyusunan
dan
pengembangan
sistem
pengurangan
risiko
bencana,
khususnya
Rencana
Penanggulangan
bencana
dan
Rencana
Aksi
Daerah
Pengurangan
Risiko
Bencana
yang
selaras
dengan
Rencana
Aksi
Nasional
Pengurangan
Risiko
Bencana.
2.2 Mengkoordinasi
berbagai
pemangku
kepentingan
untuk
keberlanjutan
aktivitas-‐aktivitas
PRB
di
Provinsi
NTT.
2.3 Memonitor
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
kegiatan-‐kegiatan
pengurangan
risiko
bencana.
2.4 Membangun
konsensus
para
pihak
atau
pemangku
kepentingan.
H. RUANG
LINGKUP
DAN
KEGIATAN
1. Ruang
Lingkup
Kegiatan
Forum
PRB
Provinsi
NTT
mempunyai
ruang
lingkup
kegiatan
yaitu:
a. Memfasilitasi
pendokumentasian
Pengalaman
dan
Praktek
terbaik
Pengurangan
risiko
bencana
yang
dilaksanakan
oleh
anggota
Forum
b. Memfasilitasi
Penyusunan
Rencana
Kerja
Forum
PRB
NTT
c. Memberikan
pertimbangan
berupa
rekomendasi
kepada
Pemerintah
Daerah
,Masyarakat
dan
dunia
usaha
terkait
pelaksanaan
Pengurangan
Risiko
Bencana
2. Kegiatan
-‐
Kegiatan
Forum
Kegiatan
Forum
mencakup
tiga
bidang
utama
yaitu
sebelum
bencana,
saat
tanggap
darurat
dan
pasca
bencana.
I. ORGANISASI
FORUM
Organisasi
Forum
terdiri
dari:
1.
Penasehat
a. Penasehat
adalah
individu
atau
perseorangan
yang
memiliki
kapasitas
kepemimpinan
dan
integritas
kepribadian
yang
baik
berjumlah
5
(lima)
orang.
b. Penasehat
memberikan
nasehat
dan
memfasilitasi
penyelesaian
sengketa
di
dalam
Forum
dan
badan
pengurus.
2.
Badan
Pengurus
a. Badan
pengurus
adalah
individu
atau
perseorangan
yang
menerima
mandat
forum
untuk
menjalankan
kepemimpinan
secara
kolektif
–
kolegial.
b. Badan
pengurus
berjumlah
sekurang-‐kurangnya
8
(Delapan)
orang
yang
terdiri
dari
seorang
Ketua,Wakil
Ketua,Sekretaris
,Bendahara
dan
empat
orang
koordinator
bidang
masing-‐masing:
1) Koordinator
bidang
Advokasi,
Regulasi
dan
Kebijakan,
2) Koordinator
bidang
Pengembangan
kapasitas
dan
manajemen
pengetahuan,
3) Koordinator
bidang
Partisipasi
dan
pelembagaan
4) Koordinator
bidang
Pengembangan
Organisasi
c. Masa
jabatan
Badan
Pengurus
selama
5
(lima)
tahun
dan
dapat
dipilih
kembali
dalam
musyawarah
Forum.
d. Badan
Pengurus
Forum
berwewenang
membentuk
manajemen
sekretariat.
3.
Anggota:
Anggota
Forum
terdiri
dari
lembaga/institusi/organisasi/kelompok/individu
yang
menyatakan
kesediaan
menjadi
anggota.
4. STRUKTUR
FORUM
PRB
PROVINSI
NTT
Pelindung/Penasehat
Sekretariat
Ketua
Wakil
Ketua
I
dan
Bidang
I
Advokasi,
Bidang
II
Bidang
III
Bidang
IV
Partisipasi
dan
Pengembangan
Regulasi
dan
Pengembangan
Pelembagaan
Organisasi
Kapasitas
dan
Kebijak5an.
Uraian
Tugas
M
anajemen
5.1. Pelindung
/
Penasihat
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Arahan/panduan teknis yang bersifat praktis aplikatif bagi para pihak penggiat PRB di daerah dalam proses inisiasi, pembentukan dan pengorganisasian serta membangun kerjasama multi pihak melalui forum pengurangan risiko bencana di daerah.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search