1 RDTR KOTA PADANG
2 RDTR KOTA PADANG
3 RDTR KOTA PADANG
4 RDTR KOTA PADANG
5 RDTR KOTA PADANG
6 RDTR KOTA PADANG
7 RDTR KOTA PADANG Salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan dan peningkatan daya saing wilayah, Pemerintah mengamanatkan pembangunan kota-kota metropolitan baru diluar Pulau Jawa, salah satunya adalah Kota Padang yang diamanatkan dalam RTRWN sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Pulau Sumatera. Hal ini membuat Kota Padang memiliki banyak peran dan fungsi regional sehingga perlu didukung oleh kebijakan dan kerjaa sama antar untuk mendukung sistem perkotaan dapat berjalan secara optimal. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Kota Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah Metropolitan Palapa. Sebagai kota inti dari wilayah Metropolitan PALAPA, Kota Padang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendorong pertumbuhan kawasan dan memberikan efek berganda terhadap wilayah sekitarnya. Sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat dan kota inti dari wilayah Metropolitan Palapa, maka Kota Padang memiliki peran sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pemerintahan kota dan provinsi, pusat pendidikan tinggi, pusat industri serta peran lainnya dalam skala regional. Oleh karena itu, perlu untuk mensinergikan penataan ruang kawasan Kota Padang untuk mengakomodir peran dan fungsi Kota Padang agar dapat menciptakan ruang terintegrasi baik secara ruang maupun aktivitasnya. Penataan ruang Kota Padang diatur dalam Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang yang disusun dengan melibatkan semua pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Buku ini merupakan versi ringkas dari materi teknis tersebut yang berisi dasar perumusan, hasil analisis, serta muatan perencanaan dan peraturan zonasi Kota Padang. Terima kasih dan apresiasi kepada tim penyusun dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga dengan diterbitkannya buku versi ringkas “Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang” ini berguna bagi seluruh pemangku kepentingan. Pada akhirnya, buku ini diharapkan sebagai referensi dalam penataan kawasan di Kota Padang yang sinergis dan berkelanjutan. Salam Hangat, Hendri Septa, B.Bus (Acc), MIB “
8 RDTR KOTA PADANG Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ringkasan eksekutif “Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang” telah dapat dieselesaikan. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam perencanaan di Kota Padang untuk menciptakan ruang yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatra. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera yang merupakan merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Kota Padang memiliki peran dan fungsi penting dalam konstelasi Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa skala provinsi, pusat produksi pengolahan, pusat pelayanan sosial dan Pendidikan tinggi juga sebagai Pintu Gerbang barang dan orang. Selain itu, dalam sistem perkotaan nasional Kota Padang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dimana Kota Padang merupakan kota inti dari perkotaan PALAPA. Guna mewujudkan peran dan fungsi Kota Padang diperlukan sebuah pengaturan rencana tata ruang, Pemerintah berkomitmen untuk untuk mengembangkan pusat-pusat aktifitas yang dapat menjadi sektor penggerak pertumbuhan Kota Padang yang diharapkan dapat berperan sebagai prime mover kawasan di sekitarnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan Kota Padang selaras dengan fungsi dan peran Kota Padang sebagai ibu kota pemerintahan Provinsi Sumatera Barat serta sebagai pusat dari Pusat Kegiatan Nasional Metropolitan PALAPA. Secara tata ruang, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang dengan menciptakan sinergi untuk investasi yang dapat mendukung fungsi pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, transportasi serta permukiman di Kota Padang. Sesuai dengan amanat PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kewenangan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang memfasilitasi dan mendampingi dalam penyusunan materi teknis Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik itu kepentingan akademis, bisnis, komunitas/masyarakat, serta pemerintah. RDTR Kota Padang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang Tahun 2023-2043. Buku ini merupakan versi ringkas dari Peraturan Wali Kota tersebut, yang diharapkan dapat memberikan gambaran muatan RDTR Kota Padang Tahun 2023-2043. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan buku ringkasan eksekutif ini kedepan. Akhir kata, kami sampaikan terma kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyempurnaan dan penyusunan buku ini. Besar harapan kami, buku ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, serta berkontribusi dalam pencapaian pembangunan di Kota Padang. Padang, November 2023 Ir. Tri Hadiyanto
9 RDTR KOTA PADANG
10 RDTR KOTA PADANG
11 RDTR KOTA PADANG
12 RDTR KOTA PADANG Perkembangan WP Kota Padang merupakan awal dari perkembangan kota–kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan WP Kota Padang diawali pada wilayah sekitar daerah Batang Arau, Kampung Cina, Pasar Gadang atau Pasar Hilir, Pasar Mudik, Palinggam dan daerah pinggir laut. Sisanya merupakan hutan dan tanah rawa. Walaupun kegiatan perdagangan terjadi di daerah sekitar muara Batang Arau, namun kapal-kapal yang relatif berukuran besar tidak dapat berlabuh di Batang Arau, kecuali perahu, biduk dan kapal berukuran kecil. Kapal-kapal layar yang berukuran samudera dan kapal-kapal api berlabuh di pantai Timur pulau Pisang Gadang. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat banyak bangunan– bangunan bersejarah di sepanjang kawasan Batang Arau, Kampung Cina dan Pasa Gadang yang tidak dimiliki oleh kabupaten/ kota lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya berdasarkan catatan sejarah, dalam rangka meningkatkan hubungan kota Padang dengan daerah-daerah pedalaman Sumatera Barat berdasarkan Undang Undang tahun 1887, Lembaran Negara No. 136 dibuatlah jaringan kereta api. Selain itu untuk memperlancar hubungan Padang dengan dunia luar dimulai pulalah pembangunan pelabuhan kapal di Teluk Bayur, menggantikan pelabuhan di pulau Pisang Gadang. Pada tahun 1891 dibukalah trayek umum yang menghubungkan Padang - Teluk Bayur dan Padang - Padang Panjang. Pada tahun itu juga selesai pula dibuka hubungan Padang Panjang dengan Bukittinggi. Pada tahun 1892 pelabuhan Teluk Bayur dibuka secara resmi. Pada waktu pelabuhan Teluk Bayur diresmikan, dibuka pula trayek kereta api yang menghubungkan Padang dengan Sawahlunto, daerah tambang batu bara. Pada tahun 1910 dibuka jaringan kereta api yang menghubungkan Lubuk Alung dengan Pariaman. Dengan demikian dapat dikatakan pada dekade pertama abad ke 20 kota Padang mempunyai jaringan kereta api yang menghubungkannya dengan daerah-daerah penting di pedalaman Sumatera Barat. Selain itu, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat pada WP Kota Padang juga terdapat landmark Provinsi Sumatera Barat yang dikenal Masjid Raya Sumatera Barat Sejarah Kota Padang
13 RDTR KOTA PADANG Delineasi WP Kota Padang Penetapan Wilayah Perencanaan RDTR Kota Padang meliputi 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Tangah, Kecamatan Pauh, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Naggalo, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub WP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok. Wilayah Perencanaan Kota Padang terdiri atas Sub Wilayah Perencanaan yang ditetapkan dengan pertimbangan: Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Sub Wilayah Perencanaan (SWP) Kota Padang memiliki beberapa SWP di tiap Wilayah Perencanaan nya untuk lebih jelas nya bisa dilihat pada tabel berikut: Morfologi Wilayah Perencanaan Keserasian dan keterpaduan fungsi Wilayah Perencanaan Jangkauan dan batas pelayanan untuk keseluruhan Wilayah Perencanaan Wilayah Perencanaan SWP Kecamatan Luas (Ha) Fungsi Dominan I A Kecamatan Koto Tangah 21.332,25 Kawasan lindung (hutan lindung dan suaka margasatwa); permukiman; perdagangan dan jasa; pertanian, industri dan Pemerintahan. II A Kecamatan Pauh 15.962,38 Kawasan lindung (hutan lindung dan suaka margasatwa); permukiman; pertanian; Pendidikan B Kecamatan Kuranji 6.511,21 Permukiman; perdagangan dan jasa; pertanian; Kawasan lindung ( Suaka Margasatwa dan Rimba Kota); pertanian; perkantoran, pendidikan dan kesehatan. C Kecamatan Nanggalo 943,90 Permukiman; Perdagangan dan jasa; pertanian; Hankam III A Kecamatan Padang Barat 545,77 Perdagangan dan jasa; permukiman; perkantoran; cagar budaya; B Kecamatan Padang Timur 864,38 Permukiman; perdagangan dan jasa; kesehatan C Kecamatan Padang Utara 841,10 Permukiman; perdagangan dan jasa; kesehatan; pendidikan D Kecamatan Padang Selatan 1.361,56 RTH; permukiman, pariwisata, perdagangan dan jasa; cagar budaya IV A Kecamatan Lubuk Kilangan 8.434,12 Kawasan lindung (Suaka Margasatwa, hutan lindung, rimba kota); pertambangan batuan, permukiman, pertanian, industri B Kecamatan Bungus Teluk Kabung 9.595,23 Kawasan lindung (Suaka Margasatwa, hutan lindung, rimba kota); permukiman, perkebunan, pariwisata; industri C Kecamatan Lubuk Begalung 3.039,57 Permukiman; RTH; Industri; pertanian, perdagangan dan jasa Total WP 69.431,46
14 RDTR KOTA PADANG 69.431,46 Ha Luas WP Kota Padang
15 RDTR KOTA PADANG
16 RDTR KOTA PADANG
17 RDTR KOTA PADANG
18 RDTR KOTA PADANG Kota Padang pada awalnya memiliki luas 33 km2, yang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan dan Padang Timur dan 15 buah kampung. Seiring berkembangnya pembangunan dan tuntutan memajukan wilayah, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 wilayah kota Padang diperluas menjadi 694,96 km2, yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001, Kota Padang mengalami restrukturisasi wilayah administratif menjadi 11 Kecamatan dengan 104 Kelurahan. Luas daratan di Kota Padang berdasarkan kecamatan dan luas laut disajikan pada Tabel 3-1. Batas wilayah administratif Kota Padang, adalah sebagai berikut : • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Solok. • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. • Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Sekilas Tentang Kota Padang 21.348,99 6.465,66 15.966,22 954,28 544,52 1.376,71 918,53 852,35 9.829,07 2.792,64 8.461,70 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 Koto Tangah Kuranji Pauh Nanggalo Padang Barat Padang Selatan Padang Timur Padang Utara Bungus Teluk Kabungl Lubuk Begalung Lubuk Kilangan
19 RDTR KOTA PADANG Diketahui bahwa kelurahan dengan luas wilayah paling besar di Kota Padang adalah Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah, yaitu sebesar 9.131,45 Hektar atau sebesar 13,14% dari luas Kota Padang, kemudian Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh yaitu sebesar 8.869,63 Hektar atau sebesar 12,76% dari luas Kota Padang. Kelurangan dengan luas wilayah paling rendah adalah kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan yaitu sebesar 22,08 Hektar atau sebesar 0,03 % dari total Kota Padang dan Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan dengan luas 23,44 hektar atau 0,035% dari luas total Kota Padang.
20 RDTR KOTA PADANG Konstelasi Regional Kota Padang Fungsi Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional membuat adanya beberapa proyek strategis nasional yang ditetapkan di Kota Padang dengan fungsi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Padang, PKW yang terdiri dari Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Muara Siberut sesuai arahan RTRWN. Salah satu proyek strategi nasional di Kota Padang adalah pembamgunan Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera. Penetapan proyek strategis tersebut memberikan konsekuensi terhadap pembangunan prasarana di WP Kota Padang. Kedudukan Kota Padang dalam pelayanan prasarana transportasi berperan cukup penting mengingat jangkauan pelayanannya yang meghubungkan antar kota/kabupaten maupun Provinsi. Beberapa rencana pengembangan ruas jalan (arteri primer maupun jalan bebas hambatan) memiliki fungsi sebagai mobilitas orang dan barang yang menghubungkan mobilitas antar kota dan antar provinsi. Peranan transportasi dalam kedudukan yang lebih luas adalah dengan pelayanan transportasi udara mapun laut, yaitu memiliki peran sebagai penghubung antar pulau. Peran prasarana transportasi tersebut merupakan peranan yang cukup penting dalam mobilitas orang maupun barang yaitu sebagai jalur distribusi penduduk maupun logistik.
21 RDTR KOTA PADANG Kota Padang merupakan ekonomi peringkat ke-1 terbesar di Sumatera Barat pada 2020 yang menyumbang 25% dari total ekonomi Sumatera Barat (Rp 242,1 Triliun). Hal ini menunjukkan bahwa besaran perekonomian Kota Padang sangat memberikan kontribusi yang signifikan dalam konstelasi Sumatera Barat yang di tahun 2020 memiliki nilai perekonomian Kota Padang sebesar Rp 62 Triliun. Dapat dikatakan bahwa Kota Padang merupakan penopang utama perekonomian Sumatera Barat dan memberikan daya ungkit yang besar terhadap kemajuan regionalnya Nilai & Kontribusi Ekonomi Kota Padang terhadap Regional Sumatera Barat Periode 2020 (ADHB) Dengan menggunakan analisis tabulasi silang (cross-tabulation), dapat diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Padang dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat menggunakan 2 (dua) variabel makro, yaitu (i) nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan (ii) PDRB per kapita. Kota Padang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif tinggi dibandingkan kab/kota lain di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari nilai PDRB per kapita (Rp 45,3 juta/ tahun) dan nilai IPM yang tinggi (82,8) di tahun 2020. Terlihat dari Gambar di bawah bahwa Kota Padang masuk ke dalam Kuandrant 2 “ Kategori IPM tinggi & PDRB Perkapita tinggi. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang dalam Konteks Regional Sumatera Barat Periode 2020 (Cross Tabulation IPM VS PDRB Per Kapaita)
22 RDTR KOTA PADANG Kondisi Fisik Kawasan Kondisi Topografi Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan la Kondisi Geologi Kondisi geologi Kota Padang berdasarkan peta Geologi Lembang Padang, Sumatera (Kastowo, Gerhard W.Leo, S.Gafoer & T.C.Amin, 1996), ditutupi oleh batuan dari umur muda ke Tua sebagai berikut : 1. Aluvium (Qal) : terdiri dari Lanau, pasir dan kerikil umumnya terdapat di dataran pantai,termasuk endapan rawa disebelah utara Tiku, sebelah barat daya Lubuk Kalung dan sebelah Timur Padang, setempat kadang-kadang terdapatsisa-sisa batu apung tuf. 2. Kipas Aluvium (Qf) : Kebanyakan terdiri dari hasil rombakan andesit berasal darigunungapi strato, Qtau. Permukaannya ditutupi oleh bongkah-bongkah andesit. Kipas-kipas alluvium yang terdapat pada lereng-lereng gunungapi Kwarter dipetakan sebagai hasil-hasil dari gunungapi tersebut. 3. Aliran yang tak teruraikan (QTau) : Lahar, fanglomerat dan endapan-endapan koluvium yang lain. 4. Andesit danTuf (QTia) : berselingan dan/atau andesit sebagai inklusi didalam tuf. 5. Tuf Kristal yangtelah mengeras (QTi) : Terdapat dibagian selatan, pejal dan tersemen baik. Didekat sungai Buluh berwarna muda danterdiri dari matriks yang banyak mengandung serabut-serabut gelas dengan fragmen-fragmen kuarsa, plagioklas dan fragmen-fragmen batuan gunungapi yang berkomposisi menengah hingga 6. asam dengan garis tengah sampai 10 Cm. Lebih ke selatan berwarna kelabu muda sampai kelabu tua kehijauan yang komposisinya lebih mafik, matriks umumnya klontik dan tuf mengandung fragmen-fragmen batuan berkomposisi menengah sampai mafik disamping kuarsa dan plagioklas, terdapat kontak selaras maupun kontak sesar antara tuf dan andesit dimana sumbertuf tidak diketahui. 7. Batugamping Jura (R) : terdiri dari batugamping kompak putih sampai kelabu kebiruan, pejal dan berongga berumur Jura. Dapat dikorelasikan dengan Anggota Batugamping Formasi Siguntur (Jsl) di lembah Painan dan bagian Timur Laut Muara Siberut.
23 RDTR KOTA PADANG Kondisi Penggunaan Lahan Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Penggunaan lahan Kota Padang didominasi oleh Kawasan lindung seluas 45.945,57 Ha atau 65% dari luas administrasi Kota Padang, sementara itu Kawasan terbangun seluas 23.704,89 Ha. Penggunaan Lahan Luas (Ha) % Tubuh Air 546,66 0,77% Kawasan Hutan Lindung 12.131,84 17,11% Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya 25.263,96 35,64% Kawasan Perlindungan Setempat 934,65 1,32% Ruang Terbuka Hijau 7.068,47 9,97% Kawasan Pertanian 3.834,51 5,41% Depo BBM Pertamina 18,93 0,03% Gardu Induk Listrik 4,30 0,01% Instalasi Pengolahan Air Minum 0,89 0,00% Kawasan Industri 736,23 1,04% Kawasan Pariwisata 341,18 0,48% Kawasan Perdagangan dan Jasa 1.889,24 2,66% Kawasan Perkantoran 278,76 0,39% Kawasan Perumahan 11.778,06 16,61% Lembaga Pemasyarakatan 2,44 0,00% Peruntukan Lainnya 4.242,85 5,98% Bangunan Kesehatan 12,66 0,02% Bangunan Olahraga 2,62 0,00% Bangunan Pariwisata dan Hiburan 17,11 0,02% Bangunan Pendidikan 86,83 0,12% Bangunan Perdagangan dan Jasa 66,53 0,09% Bangunan Peribadatan 44,66 0,06% Bangunan Perkantoran 58,91 0,08% Bangunan Pertahanan dan Keamanan 5,68 0,01% Bangunan Sosial 5,22 0,01% Bangunan Transportasi 5,62 0,01% Bangunan Utilitas 0,11 0,00% Sarana Transportasi 13,48 0,02% Stasiun Pantai 3,42 0,00% Tempat Pengelolaan Akhir Sampah 19,15 0,03% Kota Padang 70.893,12 100%
24 RDTR KOTA PADANG Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Data kegempaan dari BMKG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar merata, dengan pusat gempa lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa pada periode tahun 1963 hingga 2009 terjadi peningkatan, dengan jumlah gempa terjadi 3 sampai 16 kali pertahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984 hingga 1995, frekuensi hingga 4 kali kejadian dalam kurun 1995 hingga 2009. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 km, dengan magnitudo terbesar 7,9 Skala Richter. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatera juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan (dextral strike slip fault). Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah Barat Sumatera bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah Timur bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam (inner island arc) seperti Pulau Nias, Mentawai dan Enggano. Gempa vulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Merapi dan Tandikek.
25 RDTR KOTA PADANG Tsunami Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797 dan 1833. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai yang meliputi wilayah: 1. Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Aie Pacah, Balai Gadang, Batang Kabung, Batipuh Panjang, Bungo Pasang, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikua Koto, Koto Pulai, Lubuk Buaya, Padang Sarai, Parupuk Tabing, Pasir Nan Tigo 2. Kecamatan Nanggalo Kelurahan Gurun Laweh, Kampung Lapai Baru, Kampun Golo, Kurao Pagang, Surau Gadang, Tabing Banda Gadang 3. Kecamatan Padang Utara Kelurahan Air Tawar Barat, Air Tawar Timur, Alai Parak Kopi, Gunung Pangilun, Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Ulak Karang Utara 4. Kecamatan Padang Barat Kelurahan Belakang Tangsi, Berok Nipah, Flamboyan Baru, Kampung Jao, Kampung Pondok, Olo, Padang Pasir, Purus, Rimbo Kaluang, Ujung Gurun 5. Kecamatan Padang Timur Kelurahan Andalas, Ganting Parak 6. Gadang, Jati, Jati Baru, Kubu Marap Alam, Kubu Parak Karakah, Parak Gadang Timur, Sawahan, Sawahan Timur, Simpang Haru 7. Kecamatan Padang Selatan Air Manis, Alang Laweh, Batang Arau, Belakang Pondok, Bukit Gado-Gado, Mata Air, Ranah Parak Rumbio, Rawang, Seberang Padang, Teluk Bayur 8. Kecamatan Lubuk Begalung Banuaran Nan XX, Batung Tabanan XX, Gates Nan XX, Gurun Laweh Nan XX, Lubuk Begalung Nan XX, Pagambiranam Palu Nan XX, Pampangan Nan XX, Parak Laweh Pulau Aie Nan XX 9. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, kelurahan Bungus Barat, Bungus Selatan, Bungus Timur, Telukkabung Selatan, Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Utara
26 RDTR KOTA PADANG Banjir Kota Padang berpotensi mengalami banjir sedang, tinggi bahkan terdapat potensi banjir bandang. Banjir ringan sering terjadi pada musim hujan. Banjir sedang sering terjadi pada wilayah bagian timur yang merupakan daerah perbukitan yang dilalui oleh sungai seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Kota Padang merupakan daerah yang mempunyai curah hujan yang relatif tinggi dengan rata-rata curah hujan 354,75 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang. Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 ha umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifar genangan. Likuifaksi Likuifaksi terjadi pada daerah yang tersusun dari endapan alluvium dimana batuannya bersifat material lepas, jenuh air tanah, dengan kemiringan lereng memadai, sehingga bila mendapat guncangan kuat akibat gempa bumi, maka tegangan air pori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan pasir tersebut akan cenderung menjadi bubur dan mengakibatkan daya dukung tanah menjadi berkurang dan meluncur mengikuti bidang lengsernya. Rawan bencana likuifaksi di Kota Padang dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu likuifaksi tinggi dan likuifaksi sedang. Rawan bencana likuifaksi yang terdapat di Kota Padang Umumnya merupakan rawan bencana likuifaksi sedang. Kelurahan dengan kerawanan likuifaksi paling luas adalah kelurahan Batipuh Panjang, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto yang berada di Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan kelurahan dengan tingat rawan likuifaksi paling rendah adalah Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan. Kelurahan rawan banjir paling luas berada di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, yaitu 797,81 hektar sedangkan kelurahan rawan bencana banjir paling kecil adalah Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan yaitu dengan luas 0,17 hektar dan Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Kato Tangah dengan luas 0,79 hektar. Daerah Rawan Banjir Kota Padang KRB Likuifaksi Kota Padang
27 RDTR KOTA PADANG Banjir Bandang Landa Kota Padang, Ribuan Rumah Terendam
28 RDTR KOTA PADANG Kemampuan Lahan
29 RDTR KOTA PADANG Analisis kemampuan lahan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2007 yang berorientasi untuk pengembangan wilayah menjadi kawasan perkotaan. Kementerian Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2007 merumuskan analisis kemampuan dan kesesuaian lahan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan yang tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemampuan lahan didasarkan pada karakteristik fisik lahan seperti kemiringan lereng, morfologi, elevasi, kondisi geologi, curah hujan, drainase, penggunaan lahan, kondisi airtanah, dan lainnya untuk mengetahui 9 satuan kemampuan lahan (SKL). Setiap SKL dihasilkan dari penjumlahan skor parameter yang mempengaruhi. Masing-masing parameter diberi skor antara 1 sampai 5, dengan ketentuan skor 1 untuk kondisi lahan yang tidak mendukung sedangkan skor 5 untuk kondisi lahan yang mendukung. Nilai skor akhir SKL merupakan jumlah total skor seluruh parameter yang diklasifikasikan menjadi 5 kelas dengan metode equal interval berdasarkan sebaran data di lokasi kajian Semakin tinggi kemampuan lahan suatu wialyah makan semakin besar pula potensi pengembanganya, hasil dari overlay peta-peta satuan kemampuan lahan, akan menghasilkan satu peta kemampuan lahan, pada wilayah perencanaan 0,02% wilayah perencanaan memiliki klasifikasi pengembangan sangat tinggi dan 29,46% klasifikasi pengembangan agak tinggi. Ini menandakan pada WP Kota Padang memiliki lahan yang cukup potensial untuk dikembangkan sebesar 20.495,93 Ha. Pada klasifiasi pengembangan sedang juga memiliki potensi untuk dikembangkan namun memutuhkan kajian-kajian tertentu pada wilayah tersebut. WP Kecamatan KELAS KEMAMPUAN Total B (Kemampuan Pengembangan Rendah) C (Kemampuan Pengembangan Sedang) D (Agak Tinggi) E (Sangat Tinggi) WP I Kecamatan Koto Tangah 12,05 12.111,08 9.168,75 33,94 21.325,81 WP II Kecamatan Pauh 33,25 10.513,25 5.413,93 0,10 15.960,53 Kecamatan Nanggalo 246,01 697,68 943,69 Kecamatan Kuranji 0,29 2.980,64 3.529,10 0,01 6.510,04 WP IV Kecamatan Lubuk Begalung 1,27 1.563,23 1.467,35 6,96 3.038,81 Kecamatan Lubuk Kilangan 101,86 5.119,82 3.209,15 2,33 8.433,16 Kecamatan Bungus Telukkabung 3,83 6.058,99 3.433,82 99,19 9.595,83 WP III Kecamatan Padang Barat 52,52 490,72 2,40 545,64 Kecamatan Padang Selatan 12,88 896,23 383,99 68,92 1.362,01 Kecamatan Padang Timur 164,91 699,28 864,19 Kecamatan Padang Utara 150,84 690,06 840,90 Total 165,43 39.857,51 29.183,82 213,85 69.420,62
30 RDTR KOTA PADANG Kepemilikan Lahan
31 RDTR KOTA PADANG Kepemilikan Tanah di yang terdapat di Kota Padang secara keseluruhan terdiri atas 5 jenis hak kepemilikan lahan, yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan Hak Wakaf. Kota Padang masih memiliki 3.283,83 Ha lahan yang belum memiliki tipe hak. Jika dilihat berdasarkan tipe hak sebagian besar lahan di Kota Padang merupakan hak milik seluas 5.740,38 Ha atau 50,31%, sementara itu untuk Hak Guna Bangunan hanya seluas 606,62 Ha atau 5,31%, Hak Pakai seluas 1.554,16 Ha atau 13,62%, Hak Pengelolaan seluas 201,05 ha atau 1,76% dan Hak Wakaf seluas 25,58 Ha atau 0,22%. Tipe Hak Luas (Ha) % Hak Guna Bangunan 605,62 5,31% Hak Milik 5.740,38 50,31% Hak Pakai 1.554,16 13,62% Hak Pengelolaan 201,05 1,76% Hak Wakaf 25,58 0,22% Kosong 3.283,83 28,78% Total 11.410,61
32 RDTR KOTA PADANG
33 RDTR KOTA PADANG Perkembangan Penduduk Kota Padang Laju pertumbuhan Kota Padang Tahun 2019 adalah sebasar 1,19%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan sebesar 0,14%. Beberapa kelurahan di Kota Padang mengalami penurunan pertumbuhan penduduk yang cukup siginifikan, yaitu diantaranya Kecamatan Padang Selatan (Kelurahan Belakang Tangsi, Kelurahan Olo, Kelurahan Kampung Pondok, Kelurahan Padang Pasir, Kelurahan Rimbo Kaluang); Kecamatan Padang Timur (Kelurahan Sawahan, Kelurahan Padang Gadang Timur, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kelurahan Jati Baru); Kecamatan Padang Utara (Kelurahan Gunung Pangliun, Keluahan Ulak Karang Utara). Beberapa kelurahan tersebut tentunya mempengaruhi pada penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kota Padang. Proyeksi penduduk dibutuhkan untuk melakukan proyeksi kebutuhan saranadan prasaran di WP Kota Padang di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk dilakukan dengan menggunakan metode analisis kohort. Kohort didefinisikan sebagai suatu kelompok populasi yang engalami kondisi yang sama selama saru periode waktu tertentu dan diidentifikasi kemudian di masa depan berdasarkan kesamaan. Metode kohort merupaka metode proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia dengan mempertimbangkan beberapa variabel diantaranya yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk di WP Kota Padang setiap tahunnya mengalami kenaikan, dengan jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Koto Tangah pada tahun 2042 diproyeksikan akan mencapai 225.151 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang diproyeksikan pada tahun 2042 hanya memiliki jumlah penduduik sebanyak 30.137 jiwa. Penduduk di WP Kota Padang juga didominasi oleh penduduk berusia produktif dengan dominasi penduduk berjenis kelamin perempuan.
34 RDTR KOTA PADANG Peran Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kota Inti dari Kawasan Mertopolitan Palapa (Padang - Lubukalung – Pariaman) Keterbatasan pengembangan lahan untuk aktifitas perkotaan, sebanyak 38.035,27 Ha atau 54,78% merupakan kawasan lindung. Sehingga diproyeksikan akan terjadi overcapacity penduduk pada akhir tahun perencanaan (2043). Pusat perekonomian skala regional berbasis pada sektor industri, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata dan Transportasi sebagai leading sector utama. Perkembangan kawasan perkotaan yang massif pada kawasan pesisir pantai yang memiliki tingkat risiko bencana tsunami. Terdapat rencana pembangunan jalan lingkar Kota Padang dan Jalan Tol untuk mendukung konektivitas lintas barat Pulau Sumatera. Isu Strategis Kota Padang
35 RDTR KOTA PADANG
36 RDTR KOTA PADANG
37 RDTR KOTA PADANG
38 RDTR KOTA PADANG Kota Padang merupakan wilayah dengan keterkaitan eksternal yang relatif tinggi, karena bersinggungan langsung dengan beberapa kota dengan fungsi sebagai pusat kegiatan wilayah. Oleh karena itu, pertimbangan eksternal wilayah ini sangat perlu diperhatikan terutama dikaitkan dengan perwujudan interaksi antara Kawasan dan kabupaten/ kota sekitarnya dapat berjalan secara lebih optimal. Aspek dasar secara makro yang dipertimbangkan adalah : Tujuan penataan WP berfungsi: 1. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana struktur ruang, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi; dan 2. untuk menjaga konsistensi dan keserasian pengembanganwilayah perencanaan dengan RTRW kabupaten/kota. Perumusan tujuan penataan WP didasarkan pada: 1. Arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota; 2. Isu strategis wilayah perencanaan, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan; dan 3. Karakteristik wilayah perencanaan. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka dirumuskan tujuan penataan wilayah perencanaan pada masing – masing WP di Kota Padang sebagai berikut. 1. Adanya interaksi ekonomi, berupa interaksi kegiatan perdagangan yang terjadi antara Kota Padang dengan kabupaten/ kota lain pada kawasan perbatasan antar kab/kota tersebut; 2. Pengembangan pusat pelayanan pemerintah sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat; 3. Pengembangan pusat pelayanan pendidikan tinggi skala regional; 4. Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan 5. Pengembangan Pusat Pelayanan untuk aktivitas industri dan alur logistik Kota Padang dan sekitarnya. Tujuan penataan WP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian.
39 RDTR KOTA PADANG
40 RDTR KOTA PADANG
41 RDTR KOTA PADANG
42 RDTR KOTA PADANG Rencana Struktur Ruang Rencana Sistem Pusat Pelayanan Rencana pengembangan pusat pelayanan merupakan distribusi pusat-pusat pelayanan di dalam WP yang akan melayani sub WP. Kota Padang memilki arahan pengembangan fungsi sebagai pusat pelayanan utama skala nasional yang melayani kabupaten/ kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disamping ditetapkannya tiap WP di Kota Padang sebagai pusat kegiatan di lingkup Kota, tentunya juga dibutuhkan adanya pusat pelayanan kegiatan yang ada di tiap WP sendiri. Kebutuhan akan penetapan pusat pelayanan dalam kerangka penataan ruang pada masing – masing WP di Kota Padang dibangun berdasarkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut : 1. Mengintegrasikan fungsi dan sistem pusat pelayanan 2. Mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang 3. Kinerja pemanfaatan ruang; 4. Karakteristik fisik, ekologis, dan demografis, ekonomi dan sarana prasarana wilayah Kota Padang. Arahan struktur ruang pada rencana ini dimaksudkan untuk memekarkan struktur ruang menjadi lebih melebar pada wilayah-wilayah yang potensial dengan berdasarkan pada bentuk struktur ruang sesuai aktivitas penduduknya dan sistem pusat pelayanan tiap WP di Kota Padang. Penetapan pusat pelayanan di Kota Padang dilakukan untuk menilai struktur pusat pelayanan adalah dengan menggunakan perbandingan antara sarana eksisting secara total di dalam kawasan untuk dibandingkan dengan tingkat ketersediaan sarana tersebut di masing-masing kelurahan. Dengan menggunakan hal tersebut maka akan dapat diketahui wilayah kelurahan yang paling berperan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dari penentuan pusat-pusat kegiatan dan daerah-daerah pendukung kawasan. Analisis yang digunakan dalam menentukan pusat pelayanan adalah analisis skalogram guttman. Analisis skalogram merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimilikinya, dengan demikian dapat ditetukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktifitas pelayanan suatu wilayah. Wilayah dengan fasilitas yang lebih lengkap merupakan pusat pelayanan, sedangkan wilayah dengan fasilitas kurang akan menjadi daerah belakang (hinterland). Penetapan pusat-pusat pelayanan selanjutnya ditetapkan menjadi tiga hierarki pelayanan, yaitu pusat pelayanan WP, Sub Pusat Pelayanan WP dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Adapun pengertian masing-masing pusat pelayanan tersebut adalah sebagai berikut. • Pusat pelayanan WP merupakan kelurahan dengan Hirarki I. Secara umum wilayah dengan klasifikasi hirarki I merupakan wilayah dengan tingkat pelayanan sarana penunjang yang cukup lengkap dibandingkan dengan beberapa wilayah lain. • Sub pusat WP adalah bagian WP sebagai fungsi penunjang perkotaan dimana pusat pelayanan kawasan yang paling efektif adalah ditetapkannya suatu kawasan sebagai kawasan penunjang atau pusat kegiatan lingkungan, dimana kegiatannya teraglomerasi pada kegiatan yang dapat mendukung aktifitas dengan skala pelayanan lingkungan, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat distribusi bahan makanan pokok ke wilayah pusat WP. Selain itu, juga berfungsi sebagai pusat permukiman dimana melayani kegiatan skala antar kawasan/lingkungan. Dengan demikian, kegiatan di setiap lingkungan harus mampu memberikan konstribusi kepada wilayah desa atau wilayah Kecamatan, sehingga antar wilayah-wilayah tersebut saling berinteraksi dalam pengelolaan potensi wilayah yang dimilikinya. • Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan untuk melayani kegiatan dengan skala wilayah lingkungan kota dalam hal ini kelurahan/desa. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi pusat lingkungan adalah kesesuaian dengan potensi eksisting dan mencakup pelayanan tingkat wilayah kelurahan. Dengan demikian lokasi kedudukan Kantor Kelurahan diarahkan untuk menjadi pusat lingkungan mencakup pelayanan sosial dasar serta memiliki ruang terbuka (hijau maupun non hijau) sebagai pengikat lingkungan.
43 RDTR KOTA PADANG RDTR Kota Padang Rencana Pusat Pelayanan : SPPK : Rencana Pusat Pelayanan 1. PPK Aie Pacah sebagai pusat pemerintahan, pusat kesehatan dan permukiman 2. PPK Kuranji sebagai pusat pendidikan skala regional, perdagangan jasa, pusat kesehatan dan permukiman; 3. PPK Kawasan Padang Lama sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, kesehatan, pendidikan, perkantoran dan permukiman; dan 4. PPK Indarung sebagai pusat industri skala nasional, perdagangan jasa dan permukiman. 1. SPPK Koto Tangah sebagai pusat perkantoran, perdagangan, pendidikan dan permukiman; 2. SPPK Pauh sebagai pusat perdagangan jasa, kesehatan, pendidikan dan permukiman; 3. SPPK Kuranji sebagai pusat pendidikan dan permukiman; 4. SPPK Nanggalo sebagai kesehatan, pendidikan dan permukiman; 5. SPPK Padang Utara sebagai kesehatan, perdagangan jasa, dan permukiman; 6. SPPK Lubuk Kilangan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan dan permukiman; 7. SPPK Bungus Teluk Kabung sebagai kesehatan, pendidikan, dan pariwisata; dan 8. SPPK Lubuk Begalung Pulau Air Nan XX sebagai industri, perdagangan jasa, dan permukiman. : : 1. WP I terdapat 6 Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan 2. WP II terdapat 4 Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan 3. WP III terdapat 2 Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan 4. WP IV terdapat 4 Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan
44 RDTR KOTA PADANG Rencana Jaringan Transportasi Jaringan transportasi merupakan hal pokok masyarakat untuk beraktifitas dan mobilitas yang dapat berpengaruh terhadap penyediaan/perpindahan barang atau orang, jasa, kebutuhan konsumsi serta kualitas hidup. Perencanaan sistem transportasi Kota Padang perlu dilakukan untuk pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mendukung kelancaran pola interaksi antar maupun intra wilayah baik transportasi laut maupun darat. Adapun untuk fungsi sistem prasarana transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sistem transportasi berfungsi untuk menjembatani keterkaitan fungsional antar kegiatan sosial-ekonomi di Kota Padang sesuai dengan fungsinya. Untuk mendukung arah pergerakan transportasi di Kota Padang diperlukan jaringan jalan agar dapat menciptakan keterpaduan perkembangan sosial ekonomi, maka pembentukan keterkaitan (linkage) antar pusat pelayanan menjadi penting. Dalam hal ini diperlukan pembentukan jaringan jalan yang menghubungan pusat-pusat pelayanan. Di Kota Padang sendiri sistem jaringan jalannya sudah dapat menghubungkan pusat layanan dengan pusat-pusat lainnya. Seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang dapat terjangkau walaupun ada beberapa jalan yang ada kondisinya tidak cukup baik. Rencana Jaringan Energi dan Listrik Tujuan utama dari pembangunan energi adalah menjamin pengadaan energi secara berkesinambungan dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan di kawasan perencanaan. Pembangunan energi diarahkan untuk mendorong kegialan industri dan ekonomi dengan memanfaatkan energi yang tersedia, baik untuk konsumsi masyarakat maupun kebutuhan kegiatan perkotaan, melalui kebijaksanaan pengembangan energi yang menyeluruh dan terpadu. Dengan tingkat kebutuhan energi listrik penduduk yang semakin meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi, maka jumlah daya listrik yang harus disediakan akan semakin besar pula. Pengembangan jaringan listrik di Kota Padang harus dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan wilayah dan mengikuti jaringan jalan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pengaturan jaringan listrik, juga dimaksudkan untuk mengarahkan perkembangan wilayah. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan listrik sehingga dapat mendorong usaha-usaha dan kegiatan produksi penduduk, melalui penambahan pembangkit listrik.
45 RDTR KOTA PADANG Rencana Jaringan Telekomunikasi Jaringan telekomunikasi di Kota Padang telah dilayani oleh jaringan nirkabel. Jaringan komunikasi nirkabel telah diakomodir oleh menara telekomunikasi (BTS) yang terdapat di seluruh Wilayah Perencanaan (WP) Kota Padang. Tujuan utama dari pembangunan telekomunikasi adalah membantu konektivitas masyarakat di tiap WP di Kota Padang sehingga dapat memudahkan informasi. Pembangunan telekomunikasi bukan saja untuk menghubungkan sesama manusia namun dapat pula membuka lebar dunia luar dengan teknologi komunikasi yang akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Kota Padang. 1. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di tiap WP di Kota Padang adalah sebagai berikut: 2. Jaringan tetap terdiri atas jaringan serat optik. 3. Jaringan bergerak seluler berupa Menara Base Transceiver Station (BTS). 4. Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu stasiun transmisi (sistem televisi) terdiri atas • Stasiun Transmisi Padang TV berada di WP II SWP A Sub-Blok A.7.B; • Stasiun Transmisi RCTI-SCTV berada di WP IV SWP A Sub-Blok A.1.I; dan • Stasiun Transmisi TVRI Sumatera Barat berada di WP I SWP A Sub-Blok A.10.G. Rencana Jaringan Sumber Daya Air Rencana jaringan sumber daya di Kota Padang terdiri atas: 1. Sistem jaringan irigasi; 2. Sistem Pengendalian Banjir; dan 3. Bangunan Sumber Daya Air. Rencana pengembangan sumber daya air di Kota Padang meliputi: 1. Pemeliharaan Sstem jaringan irigasi, terdiri atas: 2. Pembangunan Sistem pengendalian banjir 3. Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air berupa prasarana irigasi. • Jaringan irigasi primer • Jaringan irigasi sekunder • Jaringan irigasi tersier
46 RDTR KOTA PADANG Rencana Jaringan Air Minum Pelayanan PERUMDA AIR MINUM Kota Padang, secara administratif sudah melayani 11 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kota Padang. Pelayanan PERUMDA AIR MINUM tersebut dilayani oleh sistem perkotaan. Berdasarkan Review Rispam Kota Padang Tahun 2016 Jenis akses air bersih Kota Padang berasal dari perpipaan yaitu PERUMDA AIR MINUM dan Pamsimas. Sedangkan non perpipaan berasal dari sumur gali, sumur gali pompa, sumur bor pompa, terminal air, Mata air dan Penampungan Air Hujan. Berdasarkan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Bersih Kota Padang, Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan yang terlayani sebanyak 71, 13% Jiwa, dan Pelayanan SPAM Bukan Perpipaan sebanyak 21,55% Jiwa sehingga sisanya belum terlayani Sistem Penyediaan Air Minum. Tujuan rencana pengembangan jaringan air minum Kota Padang adalah untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dapat mendukung kebutuhan serta aktivitas masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui air bersih yang kualitasnya terjamin. Pengembangan jaringan air minum pada WP di Kota Padang berdasarkan arah pengembangan pusat – pusat kegiatan baru. Definisi penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, sedangkan sistem penyediaan air minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. SPAM dapat dilakukan melalui: 1. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat meliputi: 2. SPAM bukan jaringan dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. • unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya; • unit produksi merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi,dan/atau biologi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; • unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan; • unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran; • unit pengelolaan terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis. Dari perpu di atas, SPAM yang menjadi bagian dari rencana pola ruang terdiri atas unit air baku dan unit produksi, sedangkan yang menjadi bagian rencana jaringan prasarana terdiri atas unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
47 RDTR KOTA PADANG Rencana Jaringan Air Limbah Setiap aktivitas masyarakat, baik domestik maupun non domestik pasti akan menghasilkan sisa atau buangan (limbah). Seiring dengan perkembangan kegiatan masyarakat Kota Padang, tentunya akan menghasilkan buangan limbah sesuai dengan perkembangan kegiatan masyarakat tersebut. Pengelolaan air limbah rumah tangga di tiap WP di Kota Padang hingga saat ini masih bersifat individual dengan sistem setempat (onsite system) menggunakan septik tank yang secara periodik perlu dilakukan penyedotan lumpurnya. Perkiraan jumlah air buangan di wilayah Kota Padang didasarkan pada kriteria setiap 80% dari kebutuhan air bersih akan dibuang sebagai air limbah, sehingga total air limbah sekitar 2.306 liter/detik. Adapun rencana pengembangan jaringan air limbah di Kota Padang sebagai berikut: 1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat berupa sub sistem pengolahan lumpur tinja terdiri atas: a. Pembangunan sub sistem pengolahan lumpur tinja b. Pemeliharaan sub sistem pengolahan lumpur tinja c. Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman 2. Pembangunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu Limbah B3 Koto Tangah. Rencana Jaringan Persampahan Jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kota Padang selalu meningkat setiap tahunnya dengan komposisi jenis sampah yang beragam. Tahun 2015, total timbulan yang dihasilkan Kota Padang adalah 481,96 ton/hari atau rata-rata 0,56 kg/orang/hari dengan ekspektasi bahwa 26,92% sampah dihasilkan oleh domestik (rumah tangga), komersil 5,66%, institusi 1,38%, industri 63,65%, dan pelayanan kota 2,39%.. Berdasarkan periode rencana RDTR sampai dengan tahun 2043 didapatkan proyeksi penduduk Kota Padang Pada tahun rencana 2043 sebanyak 1.080.821 jiwa sehingga dapat diperhitungkan nilai kebutuhan sarana prasarana serta proyeksi kebutuhan sarana prasarana persampahan. Berdasarkan hasil analisis memerlukan 830 Kontainer, 33 TPST 278 Motor sampah, 102 dumptruk dan 92 armroll. Tujuan utama dari penyusunan strategi pengembangan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dimana tercipta lingkungan Kota Padang yang bersih dan sehat serta terciptanya sistematika pengelolaan sampah yang efektif sehingga mendukung terciptanya kota yang bersih sehat dan indah. Adapun rencana pengembangan jaringan persampahan di Kota Padang adalah sebagai berikut: a. Pembangunan tempat penampung sementara (TPS); b. Pemeliharaan tempat penampung sementara (TPS); dan c. Pemeliharaan Tempat pembuangan akhir (TPA).
48 RDTR KOTA PADANG Rencana Jaringan Prasarana Drainase Kondisi jaringan drainase di Kota Padang saat ini adalah sistem drainase terbuka dan sebagian tertutup. Aliran drainase air di Kota Padang pada beberapa kondisi yang kurang baik cenderung tertutup sampah dan bahkan pada beberapa wilayah kondisi drainase terputus, sehingga aliran air cenderung tidak mengalir. Menurut Permen PU Nomor 12 Tahun 2014, sistem teknis drainase perkotaan merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya. Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder, dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah Perencanaan. Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima. Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer. Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap menyalurkannya ke saluran sekunder. 1. Pemeliharaan Jaringan drainase primer 2. Jaringan drainase sekunder terdiri atas: • Pembangunan jaringan drainase sekunder • Pengembangan jaringan drainase sekunder • Pemelliharaan jaringan drainase sekunder Tujuan utama dari pengembangan prasarana drainase yaitu terbentuknya sistem dalam Kota Padang dengan kapasitas dan desain geometrik yang memadai atau sesuai dengan kondisi alamnya sehingga pengembangan saluran drainase dapat mengalirkan limpasan air hujan agar tidak terjadi genangan air/banjir. Untuk mencapai tujuan diatas maka rencana pengembangan jaringan drainase di setiap WP di Kota Padang adalah sebagai berikut: 3. Jaringan drainase tersier terdiri atas: • Pengembangan jaringan drainase tersier • Pemeliharaan jaringan drainase tersier 4. Bangunan Peresapan (kolam retensi) terdiri dari: • Pembangunan Bangunan Peresapan (kolam retensi) • Pemeliharaan Bangunan Peresapan (kolam retensi)
49 RDTR KOTA PADANG Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Jalur evakuasi adalah jalur yang menghubungkan semua area ke titik area yang paling aman. Jalur evakuasi haruslah merupakan jalur terpendek dan rute tercepat untuk mencapai titik kumpul atau bangunan penyelamatan. Tujuan utama dari penyediaan jalur evakuasi bencana adalah membantu menyediakan jalur terpendek dan rute tercepat bagi masyarakat di Kota Padang untuk menyelamatkan diri jika terjadi bencana alam khususnya gempa, Tsunami dan liquifaksi. Secara khusus, sasaran penyediaan jalur evakuasi bencana adalah tersedianya jalur terpendek untuk mencapai titik aman. Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana di Kota Padang adalah : 1. Penyediaan jalur evakuasi bencana 2. Penyediaan rambu evakuasi bencana Adapun rencana jalur evakuasi bencana di Kota Padang adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Jalur evakuasi bencana. 2. Pembangunan Tempat evakuasi terdiri dari: • Tempat evakuasi sementara • Tempat evakuasi akhir 3. Pembangunan Jalur sepeda 4. Jaringan pejalan kaki 5. Pembangunan Pengaman Pantai
50 RDTR KOTA PADANG