51 RDTR KOTA PADANG Rencana Struktur Ruang Kota Padang : 1. Pembangunan Jalan Arteri Sekunder pada Ruas Jalan Lingkar Kota Padang; 2. Pembangunan Jalan Kolektor Primer; 3. Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder; 4. Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder; 5. Pembangunan Jalan Tol Padang _ Bengkulu; 6. Pembangunan terminal tipe A (Terminal Anak Aie) dan Terminal Tipe B (terminal Bungus); 7. Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota (Kota Padang-Pulau Baai); 8. Pengembangan Pelabuhan Umum (Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara Padang); 9. Peningkatan dan Perluasan Dermaga ASDP (Pelabuhan Teluk Bungus); 10. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (Pelabuhan Muara Anai); 11. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih II; 12. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir; 13. Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana; 14. Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir; dan 15. Pembangunan Pengaman Pantai. Rencana Struktur Ruang Kota Padang
52 RDTR KOTA PADANG Rencana Pola Ruang Rencana Pola Ruang Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, pola ruang diartikan sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Dari pengertian tersebut, pola ruang terbagi menjadi peruntukan ruang berfungsi lindung dan berfungsi budi daya Sementara itu, nomenklatur peruntukan ruang di dalam RDTR disebut dengan istilah zona/blok peruntukan. Dalam menentukan klasifikasi zona/subzona lindung dan budidaya dalam RDTR, perlu dibuat kriteria pengklasifikasian zona/subzona yang memuat sekurang-kurangnya: • Nama zona/subzona; • Kode zona/subzona; Definisi zona/subzona memuat pengertian lebih lanjut tentang zona/subzona; • Tujuan penetapan zona memuat tujuan yang ingin dicapai untuk setiap zona/subzona lindung dan budidaya dalam RDTR; • Kriteria performazona/subzona merupakan kualitas atau kinerja yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan penetapan masing-masing zona/subzona; • Kriteria perencanaan zona merupakan kriteria dan standar untuk merencanakan ruang suatu zona agar tercapai tujuan penetapan zona/subzona. Khusus untuk zona perumahan harus mencantumkan luas persil minimum dan/atau luas persil maksimum tiap zona/subzona. Setiap SWP terdiri atas blok yang dibagi berdasarkan batasan fisik antara lain seperti jalan, sungai, dan sebagainya. Dalam hal luas WP relatif kecil, rencana pola ruang dapat digambarkan secara langsung ke dalam blok. Zona dapat dibagi lagi menjadi subzona. Apabila dampaknya kecil dan tidak memiliki urgensi pengaturan, maka tidak perlu diklasifikasikan sebagai zona dan cukup dimasukkan ke dalam daftar kegiatan pada matriks ITBX. Rincian dari zona peruntukan hingga petak/persil peruntukan atau rencana pola ruang RDTR Kota Padang dirumuskan berdasarkan pertimbangan berikut: • Arahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); • Arahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera; • Arahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Arahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2012—2032; • Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030; • Karakteristik penggunaan lahan dan kecenderungan perkembangan lahan saat ini; Daya dukung lahan untuk fungsi kawasan perkotaan; • Perkiraan kebutuhan pengembangan ruang seperti lahan perumahan dan sarana pendukungnya; • Memperhatikan kerawanan terhadap bencana; Potensi, masalah, dan isu-isu strategis di Kota Padang dan; • Tujuan penataan ruang kawasan/WP
53 RDTR KOTA PADANG Pola Ruang Budi Daya 23.362,04 Ha Pola Ruang Lindung 46.069,41 Ha 66,4% 35,6%
54 RDTR KOTA PADANG
55 RDTR KOTA PADANG
56 RDTR KOTA PADANG Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang. Ketentuan pemanfaatan ruang terdiri atas: • Program Pemanfaatan ruang prioritas; • Indikasi sumber pendanaan; • Indikasi instansi pelaksana; dan • Indikasi waktu pelaksanaan Program pemanfaatan ruang prioritas meliputi: • Program pemanfaatan ruang prioritas perwujudan struktur ruang; dan • Program pemanfaatan ruang prioritas perwujudan pola ruang. Indikasi sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi instansi pelaksana terdiri atas Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan/atau Masyarakat. Indikasi waktu pelaksanaan pelaksana terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kota Padang, yang meliputi: • Tahap pertama (PJM-1) pada periode tahun 2023-2024; • Tahap kedua (PJM-2) pada periode tahun 2025-2029; • Tahap ketiga (PJM-3) pada periode tahun 2030-2034; • Tahap keempat (PJM-4) pada periode tahun 2035-2039; • Tahap kelima (PJM-5) pada periode tahun 2040-2043 Sample Indikasi Program Prioritas RDTR WP Kota Padang
57 RDTR KOTA PADANG Tabel indikasi program prioritas versi lengkap dapat dilihat pada dokumen materi teknis RDTR WP Kota Padang
58 RDTR KOTA PADANG
59 RDTR KOTA PADANG
60 RDTR KOTA PADANG Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan menunjukkan boleh tidaknya sebuah sistem kegiatan dikembangkan dalam sebuah klasifikasi penggunaan lahan. Jika terdapat sebuah penggunaan ruang yang belum tercantum dalam jenis kegiatan penggunaan ruang, maka izin untuk pengunaan ruang tersebut ditentukan menggunakan ketentuan yang berlaku. Jika penggunaan ruang tersebut diperbolehkan, maka penggunaan ruang baru tersebut dapat ditambahkan pada jenis kegiatan penggunaan ruang melalui ketentuan yang berlaku.
61 RDTR KOTA PADANG Sample Tabel ITBX RDTR WP Kota Padang Tabel ITBX versi lengkap dapat dilihat pada dokumen materi teknis RDTR WP Kota Padang
62 RDTR KOTA PADANG Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari besaran luas daerah perencanaan; besaran kepadatan bangunan yang dapat dibangun melalui indikator Koefisien Dasar Bangunan (KDB); besaran luas bangunan yang dapat dibangun melalui indikator Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan jumlah ketinggian bangunan maksimum yang dapat dibangun. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR Nomor 11 Tahun 2021, pengertian dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengatur besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi: KDB Maksimum; KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan dan kebutuhan terhadap keterbukaan jarak antar bangunan. KLB Maksimum; KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan. Ketinggian Bangunan Maksimum; KDH Minimal. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan/ atau kapasitas drainase kawasan Beberapa ketentuan lain dapat ditambahkan dalam intensitas pemanfaatan ruang, antara lain Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum. KTB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan KDH minimal. Sample Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Zona Perdagangan dan Jasa WP Kota Padang Intensitas Pemanfaatan Ruang Kelas Jalan Zona Perdagangan dan Jasa (K) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) Sub-Zona Perdaganga n dan Jasa Skala WP (K-2) Sub-Zona Perdagang an dan Jasa Skala SWP (K-3) KDB Maksimum (%) Jalan Tol - 60 60 Arteri Primer - 60 60 Arteri Sekunder 60 60 60 Kolektor Primer - 60 60 Kolektor Sekunder 70 70 70 Lokal Primer - - 70 Lokal Sekunder 70 70 70 Lingkungan Sekunder 70 70 70 KDH Minimum (%) Jalan Tol - 20 20 Arteri Primer - 20 20 Arteri Sekunder 20 20 20 Kolektor Primer - 20 20 Kolektor Sekunder 10 10 10 Lokal Primer - - 10 Lokal Sekunder 10 10 10 Lingkungan Sekunder 10 10 10 KLB Maksimum Jalan Tol - 6 6 Arteri Primer - 6 6 Arteri Sekunder 6 6 6 Kolektor Primer - 4,8 4,8 Kolektor Sekunder 4,2 4,2 4,2 Lokal Primer - - 2,8 Lokal Sekunder 2,8 2,8 2,8 Lingkungan Sekunder 2,8 2,8 2,8 KTB Maksimum (%) Jalan Tol - - - Arteri Primer - 60 60 Arteri Sekunder 60 60 60 Kolektor Primer - 60 60 Kolektor Sekunder - - - Lokal Primer - - - Lokal Sekunder - - - Lingkungan Sekunder - - -
63 RDTR KOTA PADANG Ketentuan Tata Bangunan Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas: 1. GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika; 2. tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan parasarana; 3. jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan Tata Bangunan Kelas Jalan Zona Badan Jalan (BJ) Zona Hutan Produksi (KHP) Zona Perumahan (R) Zona Perdagangan dan Jasa (K) Zona Perkantoran (KT) Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) GSB minimum (m) Jalan Tol GSB berupa jalur hijau minimal 20 meter dari Rumija jalan. GSB berupa jalur hijau minimal 20 meter dari Rumija jalan. GSB berupa jalur hijau minimal 20 meter dari Rumija jalan. - - GSB berupa jalur hijau minimal 20 meter dari Rumija jalan. GSB berupa jalur hijau minimal 20 meter dari Rumija jalan. GSB berupa jalur hijau minimal 20 meter dari Rumija jalan. Arteri Primer - (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 - - (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 Arteri Sekunder - - - (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 - (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 Kolektor Primer - - (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 - (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 - Kolektor Sekunder - - (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 (0,5*rumija)+1 Lokal Primer - - - 0,5*rumija - - - - 0,5*rumija 0,5*rumija Lokal Sekunder - - 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija Lingkungan Sekunder - 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija 0,5*rumija TB Maksimum (Lantai/m) Jalan Tol 1 lantai/ 4 meter - 8 lantai/ 56 meter 8 lantai/ 40 meter 8 lantai/ 40 meter - - 10 lantai/ 80 meter 10 lantai/ 80 meter 10 lantai/ 80 meter Arteri Primer 1 lantai/ 4 meter - 8 lantai/ 56 meter 8 lantai/ 40 meter 8 lantai/ 40 meter - - 10 lantai/ 80 meter 10 lantai/ 80 meter 10 lantai/ 80 meter Arteri Sekunder 1 lantai/ 4 meter - - 8 lantai/ 40 meter 8 lantai/ 40 meter - 10 lantai/ 80 meter 10 lantai/ 80 meter 10 lantai/ 80 meter 10 lantai/ 80 meter Kolektor Primer 1 lantai/ 4 meter - 6 lantai/ 42 meter 6 lantai/ 30 meter 6 lantai/ 30 meter 6 lantai/ 30 meter - 8 lantai/ 64 meter 8 lantai/ 64 meter - Kolektor Sekunder 1 lantai/ 4 meter - 6 lantai/ 42 meter 6 lantai/ 30 meter 6 lantai/ 30 meter 6 lantai/ 30 meter 6 lantai/ 48 meter 6 lantai/ 48 meter 6 lantai/ 48 meter 6 lantai/ 48 meter Lokal Primer 1 lantai/ 4 meter - - 4 lantai/ 20 meter - - - - 4 lantai/ 32 meter 4 lantai/ 32 meter Lokal Sekunder 1 lantai/ 4 meter - 4 lantai/ 28 meter 4 lantai/ 20 meter 4 lantai/ 20 meter 4 lantai/ 20 meter 4 lantai/ 32 meter 4 lantai/ 32 meter 4 lantai/ 32 meter 4 lantai/ 32 meter Lingkungan Sekunder 1 lantai/ 4 meter 1 lantai/ 4 meter 4 lantai/ 28 meter 4 lantai/ 20 meter 4 lantai/ 20 meter 4 lantai/ 20 meter 4 lantai/ 32 meter 4 lantai/ 32 meter 4 lantai/ 32 meter 4 lantai/ 32 meter JBS dan JBB minimum (m) Jalan Tol 4 - 7,5 7,5 7,5 - - 8,5 8,5 8,5 Arteri Primer 4 - 7,5 7,5 7,5 - - 8,5 8,5 8,5 Arteri Sekunder 4 - - 7,5 7,5 - 8,5 8,5 8,5 8,5 Kolektor Primer 4 - 6,5 6,5 6,5 6,5 - 7,5 7,5 - Kolektor Sekunder 4 - 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Lokal Primer 4 - 5,5 - - - - 5,5 5,5 Lokal Sekunder 4 - 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Lingkungan Sekunder 4 4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Tampilan Muka Bangunan - - - - - - - - - - Sample Ketentuan Tata Bangunan RDTR WP Kota Padang Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota, atau juga dapat berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota. 4. tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
64 RDTR KOTA PADANG Ketentuan Sarana & Prasarana Minimal Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal. Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan, dan kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan. Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Prasarana dan Sarana Minimal Ketentuan Minimal Jalur pejalan kaki Jalur pejalan kaki internal kawasan dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. Ruang terbuka hijau Penyediaan sempadan/ buffer zone berupa jalur hijau sebagai pembatas kegiatan industri dan aktivitas perkotaan. Prasarana Lingkungan a. Memiliki jaringan jalan dalam kawasan dengan kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. b. Tersedianya sarana pengelolaan sampah; c. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). d. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. e. Penyediaan hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. f. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : ● Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m2 termasuk sirkulasi. ● Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi. ● Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. Fasilitas Pendukung a. Tersedianya sistem peringatan dini bencana dan rambu pengarah jalur evakuasi bencana b. Tersedia Fasilitas pemadam kebakaran c. Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos Kesehatan d. Tersedia fasilitas peribadatan minimal mushola Sample Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal pada Zona Kawasan Peruntukkan Industri
65 RDTR KOTA PADANG Ketentuan Khusus Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini. Komponen ketentuan khusus akan diuraikan pada sub-subab berikut. Ketentuan khusus yang terdapat di Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) merupakan wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana merupakan kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 3. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut. 4. Ketentuan khusus kawasan resapan air merupakan daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 5. Ketentuan khusus kawasan sempadan merupakan kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/ danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi. Ketentuan Khusus KKOP Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
66 RDTR KOTA PADANG
67 RDTR KOTA PADANG Ketentuan TPZ Teknik pengaturan zonasi adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisikontekstual kawasan dan arah penataan ruang. Teknik Pengaturan Zonasi yang terdapat di Kota Padang sebagai berikut : Zona Performa dengan kode d; Zona Performa adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa zona/subzona dalam satu blok atau beberapa blok yang aturannya tidak didasarkan pada aturan prespektif, namun didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan. Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode k; Pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan. Zona Pelestarian Cagar Budaya dengan kode l. Pelestarian cagar budaya adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu. Dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan untuk tidak merubah struktur dan bentuk asli bangunan. • penambahan intensitas pemanfaatan ruang pada blok peruntukan agar masih dalam daya dukung lingkungannya; • dampak negatif yang mungkin ditimbulkan beserta besar kerugiannya; dan • kompensasi pembangunan sarana publik. Kompensasi pembangunan sarana publik diutamakan untuk dilaksanakan pada sub kawasan dimana bonus zoning diterapkan, namun dapat juga dilaksanakan pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah. Bonus Zoning dengan kode b; Bonus zoning adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan dsb. Penerapan bonus zoning harus memenuhi kriteria berikut: 1. diberikan pada pengembang yang belum atau tidak pernah menambah intensitas pemanfaatan ruangnya; 2. hanya dapat diberlakukan pada zona komersial, zona perkantoran, dan zona perumahan, khususnya untuk rumah susun; dan 3. harus didahului dengan analisis daya dukung daya tampung lingkungan untuk mengetahui: Teknik Pengaturan Zonasi
68 RDTR KOTA PADANG