AFKAR V2 N1 2021_all

VOLUME 2, NOMOR 2 SEPTEMBER 2021
JURNAL MAHASISWA

DEWAN MAHASISWA
DEPARTEMEN RISET DAN DISKUSI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



AFKAR

Jurnal Mahasiswa

Volume 2, Nomor 1, September 2021

PIMPINAN REDAKSI
Roby Arman Myajaya
Fajar Nur Syah Alam

EDITOR BAHASA
Habib Fathul Fikri
Romzy Sulthan Malonga

SEKERTARIS REDAKSI
M. Rozi Syifauddin

DESAINER DAN LAYOUTER
Muhammad Galang Andre
Muhammad Husein

Alamat Redaksi
Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman Ponorogo, Tel. (0352) 483762 Fax. (0352) 488182
Dewan Mahasiswa Departemen Riset dan Diskusi
Email: [email protected]
Website: Dema.unida.gontor.ac.id

AFKAR adalah Nama Jurnal Dewan Mahasiswa DEMA sebagai wadah
untuk menyalurkan karya ilmiah berupa kumpulan tulisan artikel ilmiah
atau penelitiam yang memuat berbagai macam bidang keilmuan, khususnya
untuk Mahasiswa Unida Gontor dan terbuka bagi seluruh mahasiswa secara
umumnya agar bisa mengembangkan pemikiran Islam maupun umum lintas
jurusan guna meningkatkan literasi. Redaksi menerima artikel karangan
ilmiah maupun hasil laporan penelitian, yang sesuai dengan sifatnya sebagai
jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan umum. Naskah yang dikirim
minimal 10-20 halaman dengan kwarto (A4) spasi satu setengah. Selain itu,
tulisan harus disertai biodata dan abstrak.



Volume 2, Nomor 1, September 2021

AFKAR

Jurnal Mahasiswa

Table of Contents

Wacana Adab dalam Pemikiran Syed Muhammad Naquib al

Attas

Choirul Ahmad 1-10

The Role Of UNHCR In Solving The Problem Of Refugees In
Indonesia
Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, Dicky Dwi Radhica 11-22

Tinjauan Hukuman Korupsi Dalam Perspektif Islam 23-31
Di Indonesia
Virgin Muthia Imron, Senisa Poje Maudy,
Fauziah Nurul Khaira, Fadhila Tianti Mudi Awalia, M.H

Dynamics Of International Cooperation Between Indonesia

And South Korea During The Covid-19 Pandemic

Roby Arman Myajaya 33-41

Analisis Risalah Al-Qadha Umar Bin Khatab Dan Penerapannya

Dalam Peradilan Agama Di Indonesia

Amelia Wulandari, Annur Falasifah Adila Safira,

Nadiyah Salsabbilah, Fadhila Tianti Mudi Awalia 43-56

Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Hakim Perempuan

Dalam Islam

Chindy Halimatus Sa’diah, Imelda Mei Riska, Sugiarti,

Achmad Arif 57-70

Implementasi Konsep Adab Al-Attas Terhadap Landasan Idill

Organisasi Internasional (ICIC) Dalam Aksi Kemanusiaan

Muhammad Fitrah Alfiansyah 71-81



AFKAR

Jurnal Mahasiswa

Wacana Adab dalam Pemikiran
Syed Muhammad Naquib al Attas

Choirul Ahmad

Center for Islamic and Occidental Studies, UNIDA Gontor
Email: [email protected]

Abstrak
Munculnya berbagai penyimpangan dan ekstrimisme yang terjadi dalam
tubuh umat adalah disebabkan oleh sekularisasi sebagai sebuah ideologi yang
bertanggung jawab dalam merusak konsep-konsep fundamental dalam pemikiran
Islam. Singkatnya, muslim sudah tidak bisa berlaku dengan benar untuk dapat
meletakkan sesuatu pada tempatnya (dzalim), karena neraca kebenarannya sudah
terkontaminasi. Unsur-unsur mana yang ushul dan furu’ lambat laun semakin
kabur, hal-hal yang profan akhirnya dianggap sakral atau sebaliknya yang sakral
dianggap profan. Fenomena inilah yang kemudian oleh al Attas dinamakan
dengan ‘lost of adab’ yaitu hilangnya disiplin rohani, jasadi dan fikri oleh umat
Islam. Bagi al Attas adab adalah suatu tindakan berlandaskan ilmu yang berbasis
hikmah yang kemudian dapat melahirkan keadilan, sebaliknya lahirnya kedzaliman
adalah karena manusianya yang tidak beradab. Melihat betapa sentralnya Adab
dalam pemikiran al Attas, tulisan ini akan mencoba mengelaborasi wacana adab
dalam pemikiran al Attas melalui jaringan konseptualnya yang beririsan dengan
hakikat ma’na, ilmu, adil dan hikmah.

Kata Kunci: Adab, Ma’na, Ilmu, Adil, Hikmah

APendahuluan
dab bagi al Attas merefleksikan suatu perbuatan atau tindakan
matang yang didasari oleh ilmu yang berma’na dan berlandaskan
hikmah yaitu ilmu yang membolehkan orang tersebut dapat
mengenali batas kegunaan sesuatu dan tempatnya yang wajar sehingga
membawanya pada pengenalan akan kedudukan Allah dalam alam
semesta. Sedangkan hasil dari diseminasi adab adalah wujudnya

Volume 2, Nomor 1, September 2021

2 Choirul Ahmad

keadilan yaitu kondisi yang membayangkan segala sesuatu dalam
keadaan harmonis dan proporsional sesuai dengan tempat dan
perannya masing-masing. Tentu dalam merealisasikan hal ini yang
dituntut bertanggung jawab adalah manusia sebagai khalifatullah yang
telah dianugrahkan kepada mereka hidayah wahyu dan akal. Maka
sudah sepatutnya mereka memaksimalkan akalnya dalam memahami
ayat-ayat kauni dan syari sehingga tugas mereka sebagai pemakmur
bumi bisa terwujud. Kondisi ini tentu berbeda dengan hewan dan
tumbuhan yang telah Allah takdirkan untuk tunduk dalam kuasaNya
sehingga tidak bisa berbuat semena-mena, begitu juga dengan bangsa
jin yang hanya diserukan untuk beribadah mengikut risalah nabi
muhammad tanpa beban sebagai khalifah. Dari penjelasan diatas,
bisa kita tangkap adab dalam wacana pemikiran al Attas berkait
erat dengan hakikat ma’na, ilmu, hikmah dan keadilan dalam Islam.
Lebih jelasnya makalah ini akan membahas secara berurutan kaitan
konseptual tadi yang diawali dari hakikat ma’na dan ilmu.

Hakikat Ma’na dan Ilmu

Ilmu dalam islam bukan sekedar informasi dari data-data yang
diolah sehingga dapat dipahami, lebih jauh daripada itu ia juga
mengandung ma’na yang membawa pada keyakinan. Apa yang kita
pahami belum tentu menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita, itupun
jika apa yang kita pahami tadi sesuai dengan fakta sedangkan jika
tidak maka ia hanya akan menjadi informasi palsu yang yang bernilai
dusta, maka hanya informasi yang benar saja lah (khabar shadiq) yang
layak dijadikan bakal ilmu.1 Suatu informasi baru menjadi ilmu yang
bermakna jika ia sesuai dengan fakta dan dapat memperjelas hubungan
antar sesuatu dalam realitas wujud ini sehingga dapat mengantarkan
kita pada kedudukan Allah yang mulia dalam susunan hirarkis alam
semesta.2 Demikian karena Allah lah realitas mutlak yang absolut
dalam lingkup sistem semesta ini, adapun segala sesuatu selainNya
adalah makhluk yang bersifat relatif sehingga sudah sepatutnya
berusaha mendekat untuk mengenal Pencipta untuk menggapai

1 Lihat hasil rekapan kuliah Ugi Suharto berjudul Urgensi Adab dalam Pembangunan
Umat di http://nuun.id/urgensi-adab-dalam-pembangunan-umat, lihat juga M. Syamun Salim,
Khabar Sadiq: Sebuah Metode Transmisi Ilmu Pengetahuan dalam Islam dalam Jurnal Kalimah
Vol. 12 No. 1 2014, h. 92-105.

2 Syed Muhammad Naquib al Attas, Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam
dalam Himpunan Risalah (Kuala Lumpur: CASIS & IBFIM, 2014), h. 382-383.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Wacana Adab dalam Pemikiran Syed Muhammad Naquib al Attas 3

hakikat dan realitas sejati.3 Ilmu dalam Islam juga dikenal sebagai
tanda dan cahaya yang memberikan kita petunjuk dan penerangan
untuk dapat sampai pada Allah, maka tidak aneh jika hanya para
orang-orang berilmulah yang takut pada Allah demikian karena
mereka yang paling tau dan kenal siapa dzat yang mulia Allah SWT.

Maka dari sini, hakikat ma’na secara ontologis dalam Islam
belum tentu sama dengan hakikat ma’na yang dipahami oleh
peradaban lain, seperti hanya Barat yang hanya membatasi dan
memisahkan konsep ontologisnya sebatas pada tataran dunia inderawi
ini. Lebih jauh lagi ilmu dalam Islam juga bukan sekedar keahlian
berupa wawasan atau pengalaman yang hanya digunakan untuk hal-
hal pragmatis. Ilmu dalam tradisi Islam adalah sakral, ia mengakui
bahwa sumber tertinggi ilmu adalah Allah sang maha benar, karena
itu ia bersifat intuitif (ilham) yang bergantung kepada sumbernya
yaitu Allah untuk memberikannya kepada para makhluk. Karena itu
juga sumber utama ilmu adalah wahyuNya baik berupa Al qur’an
atau Al Hadits, dimana ia adalah pemberian Allah kepada Nabi
Muhammad SAW yang berlaku kekal sampai kiamat juga universal
untuk setiap jenis jin dan manusia. Maka ilmu bukanlah sekedar
dari pengalaman dan daya upaya logika manusia. Dalam Islam juga
tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu umum baik sains sosial atupun
natural dengan agama. Semua jenis ilmu dalam Islam berkaitan erat,
karena sumber tertingginya adalah wahyu. Apa yang membuatnya
berbeda adalah jalan mencapainya entah melalui akal sehat, informasi
yang benar atau pengalaman indera.4

Mengenai definisi ilmu sendiri para ulama terdahulu telah
banyak menyuguhkan pendapatnya, meski tidak selalu bertentangan,
mayoritas mereka berangkat dari penekanan pada aspek-aspek
tertentu dalam ilmu itu. al Attas mengajukan definisi ilmunya sebagai
“sampainya makna pada jiwa atau sampainya jiwa pada makna”,
melihat Tuhan sebagai sumber ilmu itu berasal dan manusia sebagai
penerimanya.5 Dari sini juga kita bisa melihat bahwa hakikat ilmu
yang bersifat intuitif merupakan kualitas spiritual manusia sehingga
dalam prosesnya ia menimbulkan pemahaman yang kemudian

3 Adi Setia, Al Attas’ Philosophy of Science dalam Jurnal Islam & Science by Center
for Islam and Science Canada Vol. 1 (December 2003) No. 2, h. 178.

4 Adi Setia, Al Attas’ Philosophy of Science, h. 188-189.
5 Lihat Adi Setia, Epistemologi Islam menurut al Attas Satu Uraian Ringkas, dalam jurnal
ISLAMIA Thn 2 No 6/2005, h. 55, juga Wan Mohd Nor Wan Daud, Epistemologi Islam dan
Tantangan Pemikiran Umat, dalam jurnal ISLAMIA Thn 2 No 5/2005, h 64.

Volume 2, Nomor 1, September 2021

4 Choirul Ahmad

melahirkan keyakinan dalam diri.6 Mengenai hubungan Ilmu dengan
ma’na ia mendefinisikannya sebagai “pengenalan tentang kedudukan
sesuatu dalam satu sistem yang berlaku apabila hubungan sesuatu itu
dengan perkara lain dalam sistem itu difahami dengan jelas sehingga
membawa kepada pengenalan akan tempat yang sebenar bagi Allah”.7
Karena itulah tujuan pencarian ilmu sebenarnya bukanlah untuk ilmu
itu sendiri tapi untuk mengenali hakikat tertinggi dari kewujudan
yaitu Dzat yang maha kuasa, berbalik dengan keadaan saat ini dimana
sains dan teknologi begitu diagungkan, akhirnya ayat-ayat semesta
sebagai tanda dari wujud Sang Pencipta tidak dipedulikan bahkan
dieksploitasi sejurus dengan keserakahan dan keangkuhan manusia
sekarang.

Sayangnya, dizaman ini makna ilmu telah disempitkan kepada
pengetahuan tentang informasi dan kemahiran, meskipun informasi
dan kemahiran juga meliputi ilmu, dengan itu saja seorang belumlah
layak dinyatakan berilmu. Ilmu terkait dengan pemahaman dan
keyakinan yang berasal dari informasi yang benar dan memberikan
makna, sehingga semakin bertambahnya ilmu, mengharuskan
bertambahnya keyakinan atau iman.8 Banyaknya informasi yang
diketahui seseorang apalagi yang tidak benar atau saling bertentangan
tentu tidak dapat memberikan makna dan pemahaman baginya, dengan
demikian apa yang disangkanya sebagai ilmu sejatinya hanyalah
sekedar dugaan. Karena itulah istilah “ledakan pengetahuan” yang
sering didengungkan di barat lebih tepat disebut ledakan informasi.9
Bahkan, Manusia sekarang bukanlah tidak tau atau tidak pintar,
manusia sekarang jauh lebih mahir dalam berbagai hal, namun disisi
lain mereka juga lebih merusak dan bebal10 daripada orang-orang

6 Wan Mohd Nor Wan Daud, Budaya Ilmu: Satu Penjelasan, (Singapura:Pustaka
Nasional PTE LTD,2007), h. 36.

7 Syed Muhammad Naquib al Attas, The Concept of Education in Islam dalam Islam,
Secularism and The Philosophy of The Future (London: Mansel Publishing, 1985), h. 182.

8 Mohd Zaidi Ismail, Faham Ilmu dalam Islam: Pengamatan Terhadap Tiga Takrifan
Utama Ilmu, dalam jurnal AFKAR University of Malaya BIL 10 / 2009, h, 39-59.

9 Wan Mohd Nor Wan Daud, Budaya Ilmu: Satu Penjelasan, h. 34, Mohd Sani Badron,
Zaman Ledakan Maklumat dan Kemajuan Pengetahuan dalam Kerangka Pandangan Hidup Islam
dalam Journal of Afkar diterbitkan oleh University of Malaya BIL 10/2009, h. 83-108.

10 Diantara ciri bebalisme ini Syed Husein al Attas menyebutkan, tidak mampu
mengenali masalah, jika diberi tahu tidak berupaya menyelesaikannya, tidak mampu
mempelajari apa yang diperlukan bahkan tidak memiliki kemahiran dalam belajar, tidak
mengakui kejahilannya, tidak bisa mengkaitkan sesuatu dalam konteks ruang dan waktu
dengan faktor-faktor lain, hanya memberikan balasan kepada suasana sementara dan
tidak memikirkan perkiraan jangka panjang, berpikiran sempit melalui sebab terbatas dan

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Wacana Adab dalam Pemikiran Syed Muhammad Naquib al Attas 5

salafnya. Hal inilah yang disebut al Attas dengan ‘Lost of Adab’11 yaitu
kondisi dimana ketimpangan meliputi segala segi kehidupan manusia
karena neraca kebenaran dan keadilan sudah rusak, maka ilmu yang
selama ini disebarkan dan diusahakan tak ubahnya seperti ilmu palsu
yang justru mengakibatkan huru-hara, ia bukan lagi cahaya atau sinar
yang menerangi dan memberikan kehangatan tapi justru kegelapan
yang menjerumuskan.

Ilmu dan Hikmah

Seperti yang telah sekilas disinggung diawal bahwa untuk bisa
mewujudkan keadilan seseorang harus bisa mempraktekkan adab,
dimana adab itu sendiri adalah hasil dari ilmu yang merefleksikan
hikmah. Penting disini kita tekankan bahwa tidak semua ilmu bisa
mengantarkan pada adab, karena ilmu itu sendiri adalah tidak
terbatas, maka pada saat dihadapkan dengan berbagai tafsiran dan
informasi mengenai sesuatu untuk mendapatkan ilmu mengenainya
kita harus bisa mengetahui batas kebenaran bagi sesuatu tersebut tanpa
melebihkan atau menguranginya batas kebenarannya, karena ia nanti
justru akan menjadi ilmu palsu. Artinya dalam suatu objek ilmu ada
suatu batas kebenaran yang menentukan maknanya, dan setiap objek
ilmu memiliki tingkat kebenaran yang berbeda.12

Mengenai hal ini al Attas mencontohkan bahwa untuk
mengetahui makna sebuah kursi misalnya, kita tidak perlu tau
darimana kursi itu dibeli, bagaimana kursi itu sampai kesana, harganya
berapa, dari kayu apa kursi itu dibuat, dari daerah mana kayu jenis itu
diperoleh, dari hutan yang mana, berapa usia hutan itu, dll. Disinilah
jika kita terus menanalisisnya secara epistemologis, maka ia akan
menjadi teka-teki abadi dan tak seorangpun akan memiliki kursi
dirumahnya, karena ia menjadi masalah ilmu. Namun pada faktanya
hal tersebut tidaklah terjadi, sehingga menunjukkan bahwa cara
tersebut tidaklah tepat untuk mengetahui sebuah kursi, sedangkan

tidak melalui urutan kausal (sebab akibat) dll. Lihat Syed Husein al Attas, Intellectuals in
Developing Societies (London:Frankas,1997) hal 25-35, dalam Wan Mohd Nor Wan Daud,
Budaya Ilmu, h. 41.

11 Lebih lanjut Mengenai ‘Lost of Adab’ Lihat Syed Muhammad Naquib al Attas,
Islam and Secularism (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), h. 106, Islam, Secularism and the Philosophy
of The Future, h. 100

12 Syed Muhammad Naquib al Attas, Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam,
h. 380, Syamsuddin Arif, Rethinking The Meaning of Religion, Freedom, Justice, and Happiness
in Islam dalam Vol. 3, No. 2 Jumadal Ula, h. 292.

Volume 2, Nomor 1, September 2021

6 Choirul Ahmad

cukup bagi kita membatasi maknanya pada tindakan duduk manusia
dimana itu adalah tujuan utama kursi itu dibuat.13 Disini terlihat bahwa
ada batas kebenaran bagi tiap sesuatu sehingga tidak semua objek
ilmu memerlukan penelitian mendalam bahkan sampai pada tahap
asal-usulnya, sebagaimana kasus kursi yang dicontohkan diatas. Jadi
ilmu yang benar adalah ilmu yang mengenali batas kebenaran dalam
setiap objeknya, ilmu jenis inilah yang dinamakan dengan hikmah.14

Ilmu dan Adab

Setelah memahami hakikat ma’na dan Ilmu dan hikmah dalam
Islam, kita bisa melihat kaitan erat ketiganya dengan tempat yang tepat
(proper place) bagi sesuatu yang meliputi sistem semesta ini mengikut
rencana hikmah ilahi. Aktualisasi dari ilmu yang menjadi sebuah
tindakan akurat dan tepat inilah yang diberi gelar dengan adab dalam
Islam, yaitu yang oleh al Attas definisikan sebagai pengenalan dan
pengakuan tentang hakikat wujud yang bersifat teratur secara hirarkis
dan tentang posisi seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan
hakikat itu mengikut kapasitas dan potensi jasmani, ruhaniah dan
intelektual seseorang.15 Adab dengan demikian mempunyai cakupan
yang begitu luas, seluas ragam segala sesuatu yang ada dalam realitas
wujud ini dalam kaitannya dengan diri seorang manusia sesuai dengan
kapasitasnya secara rohani, jasmani dan intelektual.

Contohnya, bagaimana kita beradab dengan Allah, yaitu
agar kita selalu ikhlas mendekatkan diri beribadah padaNya tanpa
menyekutukanNya, pada para nabiNya dan khususnya Nabi
Muhammad SAW, yaitu agar kita mengakui kebenaran risalah
ketauhidan mereka semua yang kemudian ditutup dengan risalah Islam
yang dibawa oleh Nabi Muhammad, khusus kepada Nabi Muhammad
kita harus meninggikan beliau sebagaimana kedudukan mulianya
dimata Allah, sampai-sampai kita harus mencintainya melebihi cinta
kita pada diri kita sendiri dan orang lain siapapun, dengan alam yaitu
agar kita menjaganya dari kerusakan dan eksploitasi, dengan hewan

13 Syed Muhammad Naquib al Attas, Islam, Secularism and The Philosophy of The
Future, h. xviii.

14 Syed Muhammad Naquib al Attas, Islam and The Philosophy of Science dalam
Prolegomena To The Metaphysics Of Islam, An Exposition Of The Fundamental Elements Of The
Worldview Of Islam (Kuala Lumpur:ISTAC, 1995), h. 135.

15 Syed Muhammad Naquib al Attas, Islam, Secularism and The Philosophy of The
Future, h. 187.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Wacana Adab dalam Pemikiran Syed Muhammad Naquib al Attas 7

yaitu agar kita berlaku lembut dan tidak kasar bahkan meskipun kita
tidak suka, kecuali mungkin jika mereka yang mengganggu kita,
dengan sesama manusia, entah kepada orang tua, istri, anak, kakek,
nenek, kakak, adik, guru, teman, pemimpin atau ketua, tetangga,
tamu atau juga orang yang tidak kita kenal, pada semua orang tadi
kita harus bisa berlaku pada mereka sesuai dengan kedudukannya
jangan sampai kita tidak memberikan haknya sebagaimana yang
telah dijelaskan oleh syariat atau diakui sebagai norma masyarakat
selama ia yang tidak menyalahinya, dengan jin dan syetan kita juga
harus berlaku adab pada mereka jangan misalnya jangan sampai
kita mengusik mereka ditempat-tempat hunian mereka seperti tanah
kosong, padang pasir, hutan dll, ditempat-tempat tadi kita tidak
boleh bertindak semaunya disamping agar tetap membentengi diri
dengan dzikir, bahkan kita juga harus beradab pada setan yaitu
dengan memusuhinya dan menjauh dari segala hal yang menjadikan
mereka ridho dengan kita, itulah kedudukan mereka sebagai musuh
bebuyutan sehingga tidak layak dijadikan sebagai teman. Pada diri
kita sendiri yaitu agar kita menundukkan nafsu hewani kita dalam
pimpinan nafsu rasional, kepada ilmu yaitu agar menempatkannya
sesuai urgensitasnya jangan sampai ilmu umum lebih kita pedulikan
daripada ilmu agama, kepada bahasa yaitu agar kita memakainya
sesuai dengan tempat dan maknanya sehingga jangan sampai terjadi
kesalahpahaman bagi orang yang kita ajak bicara, dsb.16

Adab dan Keadilan

Sedangkan kondisi dari penyemaian adab inilah yang disebut
dengan keadilan. Keadilan dengan demikian bukanlah seperti yang
dimaknai sekarang sebagai sekedar hubungan timbal balik atau
kesepakatan sosial, namun lebih jauh daripada itu ia adalah wujud dari
peletakan sesuatu sesuai hak dan fitrahnya masing-masing, sehingga
disamping ia tidak hanya mengehendaki kesepakatan tapi harus
diikuti dengan pengenalan dan pengakuan, ia juga tidak memastikan
adanya kesamarataan. Karena itu untuk bisa berlaku adil dan beradab
seseorang disyaratkan untuk memiliki ilmu yang benar mengenai
hakikat sesuatu tersebut, bahkan ia juga mensyaratkan ketundukan

16 Syed Muhammad Naquib al Attas, Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam,
h. 384, Wan Mohd Nor Wan Daud, Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib al
Attas (Kuala Lumpur: Universiti of Malaya, 2016). h, 120-121.

Volume 2, Nomor 1, September 2021

8 Choirul Ahmad

jiwa hewani kita atas jiwa rasional karena tabiatnya yang selalu
mengarah pada keburukan dalam dirinya. Keadilan demikian dimulai
dari tahap paling internal yang merupakan kondisi jiwa manusia yang
stabil dan terbimbing oleh akal sehat dan bimbingan syari’at daripada
kondisi dalam hubungan sosial kemasyarakatan.17

Keadilan sendiri menurut al Attas mempunyai dua aspek, yang
pertama aspek parsial yang terkait dengan ranah operasional dan
kedua aspek yang melingkupi semua ranah operasional tadi. Sebagai
aspek parsial ia dianggap sebagai salahsatu dari empat bagian yang
merupakan kebajikan utama (principal virtues) dari kebijaksanaan,
keberanian, kesederhanaan dan keadilan. Sedangkan ketika ia tidak
dianggap sebagai salahsatu dari bagian kebajikan tadi tapi sebagai
cakupan semua bagian-bagiannya, ia berarti keseluruhan dari kebajikan
tersebut. Pada aspek parsialnya keadilan lebih bersifat politik dan sosial
yang terfokus pada tercapainya keadilan (fairness) dan kesetaraan
(equality) dalam hal distribusi dan perbaikan ketidakseimbangan yang
sejalan dengan regulasi dan perundang-undangan konstitusi negeri.
Adapun sebagai aspek keseluruhan ia adalah standar tertinggi bagi
keadilan politik dan sosial tadi dimana ia harus menyesuaikan diri
juga keakuratannya harus dinilai, maka ia bersifat alami dan harus
mendahului keadilan politik dan sosial, sehingga dapat ditegakkan
pada semua institusi dan tindakan manusia begitu juga pada semua
karakter individu mereka dimanapun dan kapanpun.18

Bertolak dari paham keadilan ini kita bisa melihat mengapa Ilmu
dalam Islam mengandung amal yang nantinya akan bertransformasi
menjadi akhlak atau adab. Demikian karena setelah kita mengetahui
dan mengenali tempat kedudukan segala sesuatu dalam cakupan
sistem semesta, ia mengharuskan kita untuk bertindak menyikapinya
sesuai dengan kedudukan, posisi, peran dan kondisinya. Inilah alasan
kenapa iblis dilaknat oleh Allah. Bukannya ia ateis atau agnostik tapi
karena ia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya yang harus
dipatuhi perintahNya, maka pengetahuan dan pengenalan haruslah
diwujudkan dengan pengakuan yang berbentuk amal. Ilmu tanpa
amal adalah dimurkai dan amal tanpa ilmu adalah sesat.

17 Syed Muhammad Naquib al Attas, Islam, Secularism and The Philosophy of The
Future,h. 135; 180, Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam, h. 383, Aris Munandar
Riswanto, Islam dan Keadilan: Konsepsi Fakhruddin ar Razi dalam Jurnal Islamia Vol. XI, No.
1, Februari 2017 diterbitkan oleh INSISTS Jakarta, h. 66-74.

18 Syed Muhammad Naquib al Attas, On Justice and The Nature of Man (Kuala
Lumpur:IBFIM, 2015), h. 13.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Wacana Adab dalam Pemikiran Syed Muhammad Naquib al Attas 9

Penutup

Kaitan konseptual antara adab dengan ilmu, hikmah dan
keadilan menunjukkan bahwa seluruh faham utama yang membentuk
pandangan alam Islam tertumpu pada konsep adab. Karena adab itu
sendiri adalah cerminan dari kosmos yang merupakan intisari dari
agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam datang membawa
risalah ilahi yang berfungsi sebagai sistem kehidupan yang universal
dan proporsional. Sayangnya, kosmos ini kian hari makin tidak
dikenali karena tersapu badai sekularisasi yang membutakan mata
kaum muslimin. Untuk itulah usaha untuk mereformulasi seperti yang
telah dilakukan oleh al Attas terhadap konsep-konsep inti dalam Islam
perlu diapresiasi dan didiseminasi. Hanya setelah kita memahami
semangat sejati dari agama ini kaum muslimin bisa melaju meraih
kemuliaannya kembali dihadapan para umat manusia dimuka bumi.

Daftar Pustaka

Al Attas, Syed Muhammad Naquib al Attas, Tinjauan Ringkas Peri Ilmu
dan Pandangan Alam dalam Himpunan Risalah (Kuala Lumpur:
CASIS & IBFIM, 2014).
, The Concept of Education in Islam dalam Islam, Secularism and The
Philosophy of The Future (London: Mansel Publishing, 1985).
, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993).
, Islam and The Philosophy of Science dalam Prolegomena To The
Metaphysics Of Islam, An Exposition Of The Fundamental Elements
Of The Worldview Of Islam (Kuala Lumpur:ISTAC, 1995).
, On Justice and The Nature of Man (Kuala Lumpur:IBFIM, 2015).

Arif, Syamsuddin, Rethinking The Meaning of Religion, Freedom, Justice,
and Happiness in Islam dalam Tsaqafah Vol. 3, No. 2 Jumadal Ula.

Badron, Mohd Sani, Zaman Ledakan Maklumat dan Kemajuan Pengetahuan
dalam Kerangka Pandangan Hidup Islam dalam Journal of Afkar
diterbitkan oleh University of Malaya BIL 10/2009.

Ismail, Mohd Zaidi, Faham Ilmu dalam Islam: Pengamatan Terhadap Tiga
Takrifan Utama Ilmu, dalam Journal of Afkar diterbitkan oleh
University of Malaya BIL 10 / 2009.

Riswanto, Aris Munandar, Islam dan Keadilan: Konsepsi Fakhruddin ar
Razi dalam Jurnal Islamia Vol. XI, No. 1, Februari 2017 diterbitkan
oleh INSISTS Jakarta.

Volume 2, Nomor 1, September 2021

10 Choirul Ahmad

Salim, M. Syamun, Khabar Sadiq: Sebuah Metode Transmisi Ilmu
Pengetahuan dalam Islam dalam Jurnal Kalimah Vol. 12 No. 1 2014.

Setia, Adi, Al Attas’ Philosophy of Science dalam Jurnal Islam & Science
by Center for Islam and Science Canada Vol. 1 (December 2003)
No. 2.
, Epistemologi Islam menurut al Attas, Satu Uraian Ringkas, dalam
jurnal ISLAMIA Thn 2 No 6/2005.

Suharto, Ugi, rekapan kuliah umum berjudul Urgensi Adab dalam
Pembangunan Umat dimuat dalam http://nuun.id/urgensi-adab-
dalam-pembangunan-umat,

Wan Daud, Wan Mohd Nor, Epistemologi Islam dan Tantangan Pemikiran
Umat, dalam jurnal ISLAMIA Thn 2 No 5/2005.
, Budaya Ilmu: Satu Penjelasan, (Singapura:Pustaka Nasional PTE
LTD,2007).
, Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib al Attas
(Kuala Lumpur: Universiti of Malaya, 2016).

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

AFKAR

Jurnal Mahasiswa

The Role Of UNHCR In Solving The
Problem Of Refugees In Indonesia

Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah

Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada
Email: [email protected]

Dicky Dwi Radhica

Departement Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: [email protected]

Abstract
The aim of this paper is to analyze the significant impact from UNHCR
toward the refugees in Indonesia. Refugees is still become one of serious issues
around the world including in Indonesia. During the humanitarian crisis happened
in Southeast Asia even in Middle East, Indonesia became the destination of
refugees and asylum seeker. Unfortunately, the regulation and the facilities are
not fully supported toward the refugees and because of that the role of UNHCR
is important but in the other side it also irrelevant toward the current condition
of Indonesia. By using Marxism theory this paper would like to puzzle out the
role of Indonesian government and UNHCR in dealing with problems related
to refugees in Indonesia and the success of UNHCR in overcoming the issue
of refugee in Indonesia. Furthermore, this paper simply stated if there are
negative and positive impact which created by UNHCR in dealing the refugees
issues in Indonesia.

Keywords: Refugees, Indonesia, Government, UNHCR

Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak signifikan UNHCR
terhadap para pengungsi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan permasalahan
pengungsi masih menjadi salah satu masalah serius diberbagai belahan dunia
termasuk di Indonesia. Selama krisis kemanusiaan yang terjadi di Asia Tenggara
dan juga di Timur Tengah, Indonesia menjadi tujuan para pengungsi dan pencari

Volume 2, Nomor 1, September 2021

12 Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, Dicky Dwi Radhica

suaka. Sayangnya, regulasi dan fasilitas tersebut tidak sepenuhnya mendukung
para pengungsi dan oleh karena itu peran UNHCR penting namun di sisi lain
juga tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Dengan menggunakan teori
Marxisme tulisan ini ingin menerka peran pemerintah Indonesia dan UNHCR
dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pengungsi di Indonesia
dan keberhasilan UNHCR dalam mengatasi masalah pengungsi di Indonesia.
Lebih lanjut, tulisan ini hanya menyatakan jika ada dampak negatif dan positif
yang diciptakan oleh UNHCR dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia.

Kata Kunci: Pengungsi, Indonesia, Pemerintah, UNHCR

TIntroduction
oday, international problems show an increasingly complex
tendency. The issue of refugees is something that does not stop
to be discussed, refugee cases are increasingly rampant and seize
public attention and have an impact on other things. UNHCR or the
United Nations High Commissioner for Refugees is a body established
on December 14, 1950, with the aim of protecting and providing
assistance to refugees at the request of a government or UN to assist
these refugees in the process of moving their settlements to a new place.

In carrying out its duties, UNHCR is guided by the mandate
given by the General Assembly of the United Nations and the Economic
and Social Council (ECOSOC). In the 1951 UNHCR Statute mentioning
the main function of UNHCR is “Providing international protection
and seeking permanent solutions to the problem of refugees by assisting
governments to facilitate the voluntary repatriation of such refugees, or their
assimilation within the new national communities”.

The 1951 Convention on the Status of Refugees, defines refugees
as “people who are caused by reasonable fears of persecution, caused
by reasons of race, religion, nationality, membership in certain social
groups and political parties, are outside their national state and do not
want protection from that State”. In other words it can be interpreted
as people who come from certain regions, which are due to certain
regional conditions, which due to local conditions are forced out.
Protection under international law in this case is only for certain people
and is not intended to protect refugees in general.

The Republic of Indonesia is geographically located in a strategic

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

The Role Of UNHCR In Solving The Problem Of Refugees In Indonesia 13

position in the world map and has become a place for refugees / asylum
seekers / immigrants to enter with various motives. The number
of refugees and asylum seekers in Indonesia continues to increase
throughout the year (Sumandoyo, 2017). The United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia notes that there are
around 14,000 asylum seekers and cross-border refugees in Indonesia.

Until now, Indonesia has not ratified the 1951 Convention or
the 1967 Protocol, but Indonesia still recognizes the principle of non-
refoulment as stipulated in Article 2 paragraph (2) of the Directorate
General of Immigration Regulation Number IMI-1489.UM.08.05
regarding Handling of Illegal Immigrants (Hardjaloka Loura, 2015).
In granting asylum it will be granted by the President based on the
Presidential Decree provided that the asylum seeker has an Attestation
Letter as an asylum seeker, has the status of someone under UNHCR
protection, or is a refugee from UNHCR ( Directorate General of
Immigration, 2010).

The human rights violations that occur as well as the minimum
rights of refugees that continue to grow, making the contribution of
UNHCR as a specialized UN organization in helping solve various
problems related to evacuation becomes very important and strategic
today. The emergence of international organizations is needed in a
framework of cooperation to adjust and find compromises to determine
welfare and solve various joint problems and reduce disputes that arise
(Setiyono, 2017). UNHCR has been established in Indonesia since
1979, currently headquartered in Jakarta and has representatives in
Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang and Pontianak.
UNHCR has been established in Indonesia since 1979, currently
headquartered in Jakarta and has representatives in Medan, Tanjung
Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang and Pontianak. Indonesia
and UNHCR have handled several cases that occurred in the past.
An example is the case of Vietnamese and Rohingya refugees. At its
inception, UNHCR’s activities focused on handling the arrival of
large numbers of Vietnamese refugee ships, such as those contained
in the Comprehensive Plan of Action (CPA), an action plan that was
coined on June 14, 1989 by member countries that participated in the
International Conference on Indonesian Refugees – China (UNHCR
Indonesia). In dealing with this problem the Indonesian government
cooperated with UNHCR to return refugees to their home countries
or to third countries so that Vietnamese refugee holding centers were

Volume 2, Nomor 1, September 2021

14 Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, Dicky Dwi Radhica

established on Galang Island, Riau Regency before the refugees went
through the process of being sent to third countries or repatriated to
their home countries gradually.

In addition, Indonesia and UNHCR have also handled the
phenomenon of Rohingya refugees in Aceh Indonesia. In May 2015,
around 800 refugees from Rohingya came to Indonesia. The role of
UNHCR on the Protection of Rohingya Refugees in Aceh Indonesia is
in accordance with the UNHCR statute in the protection of refugees,
some of the steps taken by UNHCR in handling this case include
the activities carried out by UNHCR in conducting screening in and
screening out of Rohingya refugees in 2015 to determine the status of
refugees or not, and the role of UNHCR who took to the field directly
in the socialization of the data collection of refugees, socialization to
the community associated with the presence of Rohingya refugees in
Aceh, Indonesia, so that the community can accept and not experience
awkwardness in terms of acceptance of the refugees. (Paramitha &
Maha , 2016).

Based on the background above, this paper will discuss further
about (1) refugee problems that occur in Indonesia; (2) an analysis
on the role of Indonesian government and UNHCR in dealing with
problems related to refugees in Indonesia and (3) the success of
UNHCR in overcoming the issue of refugee in Indonesia.

Theoretical Framework: Marxism Theory 

In this Article the authors try to analysis about how the rule of
the UNHCR as the International Organization in order to solve the
refugee’s issues in Indonesia. By using the Marxist approach in IR,
the author believes if the relation between the Indonesia government
and the refugees in Indonesia like the relation between the bourgeois
and proletarian which in the concept of the Marxism. The definition
of the Marxist theory by Karl Marx is Marxist approach is one of the
socioeconomic analyses that views class relations and social conflict
using materialist interpretation of historical development and take
dialectical view of social transformation (MORTON, 2003) the historical
background why Marxist theory establish also because there is any
discrimination between one actor to the other actors. mostly the actor
who do discrimination they who have biggest capital and the one
who discriminated was the one who less power and don’t have any

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

The Role Of UNHCR In Solving The Problem Of Refugees In Indonesia 15

opportunity and authority to criticize and asking their right. however,
In Marxist theory believe it’s should any movement or resistance in
order to help the one who get the discrimination. in this paper the
resistance action which done by the UNHCR become of the concern
of the analysis in this paper. 

The issue of the refugees in Indonesia is not become a taboo
issue anymore since the many of conflict in the world. the impact
of the conflict especially in Middle East especially bring the Muslim
refugees seeking the place which can save their live become better
compare with their home countries. However, one of the destinations
the refugees are going to Indonesia where the Islamic population are
huge and mostly the number of the violence are not really that horrible
such as in the Middle East where the conflict conducting (Brown, 2017).
Unfortunately, Indonesia not really become the appropriate place
became the refugee’s destination or the asylum seeker umbrella. the
refugees who has arrived in Indonesia didn’t get good services from
the government such as good shelter, food supply, education right
and that condition forced them to settle in everywhere and make them
become bum which commonly located nearby capital city in Indonesia.
even though the Indonesia government has ratifying the refugee’s
convention to help the UN to give opportunity and facilitated the
refugees unfortunately it was not implementing effectively, and the
refugees more become the object of discrimination by the government.
However, because of that problems this paper by Marxist theory try to
explain about how the UNHCR as one of the institution who concern on
the humanitarian issues try to help the refugees in Indonesia in order
to answer the refugees condition become better in term of economic,
shelter, food and at least work opportunities (Indonesia, 2014). 

Discussion: The Problem of Refugees in Indonesia

The number of refugees in Indonesia is increasing each year.
According to the data from UNHCR, in Indonesia year by year is 385
in 2008, 3.230 in 2009, 3905 in 2010, 4.052 in 2011, 7.223 in 2012, 8.332
in 2013, 5.659 in 2014, 4.426 in 2015 and 3.112 in 2016.(Nurhalimah,
2017). These amount are not proportional to the amount of successful
refugees and protection seekers placed in a third country every year.
The prularity number of refugees and protection seekers placed in the
third country is with only 898 people in 2013. This problem is getting

Volume 2, Nomor 1, September 2021

16 Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, Dicky Dwi Radhica

more complicated when some countries who stated that they are ready
and committed to accommodate the refugees and protection seeker,
now they stated otherwise and also minimize the number of receipts
of the refugees and the protection seeker. This problem stated by the
Head of Mission of the United Nations Refugees Agency (UNHCR) for
Indonesia, which means that fewer opportunities placement in third
countries for refugees and protection seekers who transit in Indonesia.
(Suastha, 2018).

The problems that stated above have made an additional job to
Indonesian government, because of the pile up of the refugees and
protection seekers in Indonesia not only needed enough shelter, but
also need other serious handlings such as data collection, supervision,
and security. In fact that in Indonesia there are not too many shelters
that can accommodate the overwhelming number of refugees. Out of
all the refugees and protection seekers, only 1.946 people that can be
accommodated by 13 Rudenim. Approximately about 2000 people
accommodated by community house and the rest lived independently
but still supervised by the directior general of the immigration.
(Elnizar, 2017). In the Rudenim Kalideres for example, there are only
51 rooms available and can only accommodate 102 people, but instead
the Rudenim accommodated 471 people.(Nurhalimah, 2017).

Because of this matter like the shelter, it made the refugees
difficult to get their rights as a human, for example the rights to get
health guarantee, education, even job. Therefore as a state that upholds
humanity principles, Indonesia must be more active to fix up the law
instrument about refugees handling, starting from data collecting,
placement and movement to the third country. Take an example of
Thailand, Indonesia can be committed to obey the non-refoulement
principle and fight against human trafficiking crime action towards
the refugess and protection seekers in Indonesia. (Augita, 2017).
Besides that, Indonesia must keep on making a strong coordination
and cooperation with the UNHCR for Indonesia, in order to solve
the refugees problem, need strong synergy not only from national
commitment but also the commitment from all of the countries in the
world also other international instruments.

There is a presidential decree that stated about refugees in
Indonesia. And before the decree was made, there were over 4.200
refugees who were detained at the Indonesian detention centers in
2016. Because of that issue, Indonesia got a bad reputation on hosting

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

The Role Of UNHCR In Solving The Problem Of Refugees In Indonesia 17

refugees in overcrowded immigration lockups, which may amount to
torture under international law. But since the decree was made, the
situation of refugees in Indonesia has improved gradually. In terms of
fundamental right to freedom of movement, Indonesia has been quietly
progressing. According to the data from United Nations Refugee
Agency (UNHCR), on December 2018 only 1% of the total refugees
in transit in Indonesia remain living at the immigration shelters. This
showed that since the decree was made, Indonesia has made a quiet
improvement at the refugee problem. (Tobing, 2019)

Many refugees who are restrained in Indonesia is because the
third country or the recipient country many of them do not open
the registration or on hold. Like Europe, US and Australia. In that
case many refugees are piled up in transit countries like Indonesia.
Indonesia government hope that recipient or third countries that
done the hold or close the registration can open again by keep on
encouraging UNHCR to maximize its function as a connector with
the third countries that wants to accept refugees.

Indonesia Government Effort towards Refugees Problem

Indonesia government made several efforts in order to handle
the refugees problem. One of which is by making presidential decree.
The Presidential Decree no. 125/2016 on the Treatment of Refugees
from Overseas, signed on December 31, 2016, in the decree stated that
it provides legal certainty and standard steps on coordination and
effective cooperation between the mandated government agencies.
Before this policy or decree issued, there is a policy that authoritized
by the Directorate General of Immigration under the Law and Human
Rights Ministry in response to protection seekers and refugees in
Indonesia. The decree stated that special treatment is provided for
those with special needs, for example those who are ill, pregnant,
disabled, children and elderly. The other rights that the refugees get is
on the right to housing, article 25 of the decree instructs that facilitation
of refugees shelters support can be sought from international
organizations regarding basic necessities such as clean water, food,
clothing, healthcare, and religious facilities. (Tobing, 2019).

Besides that Indonesia government’s effort in order to handle
the refugees is by keep on the communication and coordination with
the UNHCR. The purpose of this action is to encourages UNHCR to

Volume 2, Nomor 1, September 2021

18 Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, Dicky Dwi Radhica

increase the placement quota to the third countries. Communication is
also made so that the resettlement is not taking a long time in Indonesia
because Indonesia is not a recipient country. The second step taken
by the government was to voluntary return the refugees to their own
country. The return of the refugees was carried out by looking at the
situation of the country whether it is already conducive, safe and
comfortable to live in again. in the process, they are not charged. All
costs are borne by the International Organization for Migration (IOM)
as the agency that handles refugees. The third step is deporation action.
this action is carried out against refugees who are rejected by third or
recipient countries. Deportation also occurs if the refugees violate the
law in Indonesian territory. (Wardi, 2019).

The Role of UNHCR in Handling Refugees in Indonesia

In the year of 1975, Indonesia had a serious refugee issue, where
thousand of people left Indochina peninsula to seek for protection
in another country, as an effect of the changes of regime on their
country. Most of them are from Vietnam, use the sea as their way to
arrive in Indonesia. Because of that matter, and after coordinated with
UNHCR, Indonesia government made Galang Island as the shelter
for the refugees. The role of UNHCR in this matter, is done to find an
effective solution through the functions of the initiator, facilitator, and
determinant.(Setiyono, 2018)

In dealing with the Rohingya refugees in Indonesia, UNHCR
as an international organization has carried out its role to monitor
and find solutions to the issue, as well as run its role as the initiator,
facilitator and determinant. UNHCR guaranteed that everyone has the
right to seek protection and get a safe place in another country, with the
choice of returning voluntarily to their own country, local integration
or placement to the third country or the recipient country. Related with
the presence of ethnic Rohingya refugees in Indonesia, UNHCR has
also been doing well as an initiator. As the record in 2009, there are
approximately 391 Rohingya refugees flee to Indonesia, which is where
UNHCR continues to monitor and ensure the habit of repatriation
voluntarily and provide assistance. Furthermore, another case related
to UNHCR’s role, about refugees ex-East Timor after the popular
consultation in 1999, UNHCR guaranteed assistance repatriation of
refugees from camps refugees, after East Timor expresses their wish

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

The Role Of UNHCR In Solving The Problem Of Refugees In Indonesia 19

to leave the camp and return to their country provenance with a sense
of security and protection.(Setiyono, 2018)

UNHCR is a body of world refugees who is mandated by the
United Nations to protect refugees and help refugees to search the
solution to the bad condition of international refugees. Contribution
of UNHCR for international refugees in Indonesia, can be seen at
handling refugees who came from the Indochina Peninsula, refugees
from ethnic Rohingya and ex-East Timor.

The Success of UNHCR in dealing with refugees issue in Indonesia

At the beginning of the 21st century, UNHCR has helped the
largest refugee crises in Africa such as the Democratic Republic of
Congo and Somalia, as well as in Asia, especially in the refugee problem
in Afghanistan that lasted for 30 years (Sugiri, 2017). UNHCR is one of
the bodies that plays a central role in handling international refugees.
Over a period of more than six decades, UNHCR has provided help to
33.9 million people to restart their new lives. In addition, UNHCR has
received the Nobel Peace Prize twice, namely in 1954 for its contribution
in helping refugees in Europe, then in 1981 for its contribution in the
form of assistance to global refugees. This Nobel Peace Prize award
made UNHCR one of the international organizations with the second
highest Nobel Peace Prize award after the International Committee of
Red Cross (ICRC) which received the Nobel Peace Prize three times
(“The High Commisioners”).

Various efforts have been made by UNHCR in the framework of
handling refugee cases in Indonesia and other countries. In overcoming
these problems UNHCR faces many obstacles, but UNHCR as an
international organization has carried out its role to monitor and
find solutions to problems, and to carry out its role as an initiator,
facilitator, and determinant well. Ensure that everyone has the right
to seek asylum and get a safe place in another country, by choosing
to return voluntarily to his country, local integration or placement to
a third country.

Through the role of the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) currently Rohingya ethnic refugees in Indonesia
have been recorded by UNHCR and already have status as refugees
and provide temporary shelter while waiting for Rohingya refugees
to be placed in a third country, currently Rohingya ethnic refugees

Volume 2, Nomor 1, September 2021

20 Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, Dicky Dwi Radhica

who already have refugee status by UNHCR placed in Camps and
Immigration Detention Houses and several hotels in Indonesia, among
them the refugees are in Aceh, Medan & Kab, Deli Serdang, Makassar
and Jakarta already have a decent life but the refugees are prohibited
from working in Indonesia and do not have citizenship status, currently
the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) with
its partners is currently in the process of finding a solution to the
way out so that Rohingya refugees can return to their home countries
(Sunkudon, Mamentu, & Tulung, 2018).

Another success that has been achieved by UNHCR is their
success in handling the case of Vietnamese refugees entering Indonesia.
Vietnamese refugees entered Indonesia gradually, in August 1979 46
refugees 25 Vietnamese entered Indonesia and in September of the
same year 5,320 Vietnamese refugees had occupied Galang Island
until the end of 1979 the total number of Vietnamese refugees entering
Indonesia was 121,000 refugee. Within 20 years UNHCR managed to
deal with Vietnamese refugees to return to their home countries and
settlements returned to third countries gradually until 1996 UNHCR
stopped all aid and the closure of Galang Island (Romsan, et al., 2003).

Furthermore, in relation to ex-East Timorese refugees after the
1999 poll, UNHCR has guaranteed assistance of returning refugees
from refugee camps, after East Timorese expressed their desire to leave
the camp and return to their home countries with a sense of security
and protection (Setiyono, 2017).

Today, over 68 years later, this organization is still hard at work,
protecting and assisting refugees around the world. UNHCR now
has more than 16,803 personnel. They work in a total of 134 countries
and their budget, which in its first year was US$ 300,000, grew to US$
6.54 billion in 2016. In 2015, they celebrated their 65th anniversary.
During their lifetime, they have helped well over 50 million refugees
to successfully restart their lives (UNHCR).

Conclusion

Refugees issues in Indonesia become of the problems which need
a lot of actors to solve this problem. Take a look from the number of
the refugees around the world who decided to arrive in Indonesia or
forced to stay in Indonesia it drive the Indonesia government as the
highest authority in Indonesia should taka an action to do something

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

The Role Of UNHCR In Solving The Problem Of Refugees In Indonesia 21

to give and aid and give them appropriate shelter, accommodation
or at least fulfilling their right as the human and we are as the society
who believe on humanitarian. However, the refuges who stayed in
Indonesia often got discrimination from the government it because
the government still not implemented fully the ratification of the
refugees by the UN it can be seen by many cases where the refugees
live in the shelter which not appropriate to become the shelter. The
refugees in Indonesia still not get any opportunities to get their right
such as school, working and other. Because of that this paper by using
Marxism theory try to give any criticize and give an example what
should government do from this problem. UNHCR as the IGO who
concern toward the humanitarian issues try to help and solve the
problems of refugees in Indonesia. UNHCR successfully done with
many of activities in handling the refugees even not all the problems
can be fixed until nowadays but at least by the program which offered
by the UNHCR there are some better impact toward the refugees
which entered in Indonesia and hopefully it can get any response by
Indonesia government who are not really carefully about the refugees
issue in current situation.

Recommendation

The author of this paper tries to give any recommendation to
the government and the other actors who relate with refugees’ issues
in Indonesia. the recommendation consists of:

1. The refugees issue become the responsibility of the government
who become the supreme authorities in Indonesia. because of
that the government should consider how to handle and solving
the refugee’s issue in Indonesia.

2. Refugees are human who should be treat by humanity.
Government as one of the actors who ratifying the convention
should formulate the regulation which can fulfill the right of the
humanity.

3. UNHCR as one of the institutions who concerning on
humanitarian issues should push the government to create
platform which can support the refugees who come to Indonesia.

4. UNHCR should support the refugees in Indonesia wherever
they are without take any advantages because UNHCR has own
budget to protect the refugees.

Volume 2, Nomor 1, September 2021

22 Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, Dicky Dwi Radhica

5. UNHCR can do any collaboration with others community who
also concern on humanity issue because Indonesia famously
consist by stakeholder who care about the humanitarian case.

6. Not only the government and IGO or NGO’s but society
individually also should ‘support the refugees by give them
support or at least don’t blame them and accept them as our
own family.

Bibliography

“The High Commisioners”, A. F. (N.D.).
Brown, T. (2017). After The Boats Stopped: Refugees Managing A Life

Of Protracted Limbo In Indonesia. Antropologi Indonesia, 35.
Hardjaloka Loura, B. A. (2015).
Indonesia, U. (2014). Operational Activities And Highlights. Jakarta:

Unhcr.
Morton, A. B. (2003). Globalisation, The State And Class Struggle: A

‘Critical Economy’ Engagement With Open Marxism. British
Journal Of Politics And International Relations,, 468 - 469.
Paramitha, P., & Maha , N. M. (2016). Peranan Unhcr Terhadap
Perlindungan Pengungsi Rohingya Di Aceh Indonesia. 8.
Setiyono, J. (2017). Kontribusi Unhcr Dalam Penanganan Pengungsi
Internasional Indonesia”, Masalah - Masalah Hukum. 275.
Sugiri, G. (2017). Peran United Nations High Commissioner For Refuges
(Unhcr) Dalam Menangani Imigran Ilegal Di Indonesia. 7.
Sumandoyo, A. (2017). Kebijakan Trump Soal Pengungsi
Membahayakan Indonesia.
Sunkudon, Mamentu, & Tulung. (2018). Peran United Nation High
Comissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi
Etnis Rohingya.
Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Peran United
Nation High Comissioner For Refugees (Unhcr) Dalam
Menangani Pengungsi Etnis Rohingya. Jurnal Jurusan Ilmu
Pemerintahan.
Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Peran United
Nation High Comissioner For Refugees (Unhcr) Dalam
Menangani Pengungsi Etnis Rohingya. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
Unhcr. (N.D.). History Of Unhcr.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

AFKAR

Jurnal Mahasiswa

Tinjauan Hukuman Korupsi Dalam
Perspektif Islam Di Indonesia

Virgin Muthia Imron

[email protected]

Senisa Poje Maudy

[email protected]

Fauziah Nurul Khaira

[email protected]

Fadhila Tianti Mudi Awalia, M.H

[email protected]

Abstrak
Amanah dan jujur merupakan salah satu prinsip nilai-nilai Islami
pengajaran. Oleh karena itu, korupsi jelas merupakan bentuk pelanggaran
terhadap prinsip-prinsip amanah dan dianggap sebagai siluman kekerasan
milik orang lain. Namun belakangan ini, Hukuman bagi para pelaku tindak
pidana korupsi di Indonesia justru dilapangkan sirkulasinya, khusunya dalam
penegakan hukum yang semakin memberikan keleluasaan koruptor dalam
bergerak bukan menghentikannya, namun memberi jalan kemudahan setelah
melakukan tindak korupsi. Hukuman yang tidak sepadan dijatuhkan kepada para
koruptor, potongan hukuman selalu diberikan. Menimbulkan ketidak jeraan si
pelaku terhadap perbuatannya. Berbeda dalam hukum islam yang menerapkan
qisos dalam pengadilannya sehingga rasa takut terhadap hukum dapat timbul
dan kejeraan tertanam pada setiap orang yang telah melakukan tindak pidana
korupsi. Dampak dari korupsi bukan hanya dari beberapa orang, namun banyak
sekali korban yang dirugikan. Namun mengapa hukum maupun aparat penegak
hukumnya di Indonesia justru memberikan kelonggaran kepada para pelaku
tindak pidana korupsi. Sementara masyarakat kalangan bawah yang masih buta
akan hukum sangat terikat dalam hukum tersebut. Tindakan Korupsi Ini pasti
perilaku yang tidak dapat diterima, ilegal, dan berdosa. Akibatnya, koruptor
akan dihukum keduanya di dunia dan di kemudian hari. Maka, harus di tegakkan

Volume 2, Nomor 1, September 2021

24 Virgin Muthia Imron, Senisa Poje Maudy, Fauziah Nurul Khaira, Fadhila Tianti
Mudi Awalia, M.H

hukuman yang dapat menimbulkan efek kejeraan dan kepatuhan bagi setiap
masyarakat di Indonesia khususnya pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci: korupsi, tinjauan, hukum Islam

MPendahuluan
asalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam
persoaalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena
masalah korupsi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu baik
di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia.
Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat
diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Pada masa reformasi
ini pemberanasan korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar dan
menjadi virus dalam tubuh bangsa indonesia. Segala upaya untuk
memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah Orde
Baru (rezim soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak
dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri,
sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono1. Namun hasilnya
bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi-jadi.
Sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan unuk
memberantas kasus korupsi. Kalau dulu korupsi itu hanya dilakukan
oleh segelintir orang yang menempati posisi-posisi penting dalam
pemerintahan, namun sekarang koruupsi ikut serta dipraktekkan oleh
bawahan-bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Dengan fakta
ini menunjukkan bahwa kasus korupsi ini sudah begitu subur tumbuh
di negeri kita ini. Ini menunjukkan betapa buruknya citra Indonesia
dimata negara luar akibat dari perilaku pelaksana negara yang korup.
Yang mengeruk uang rakyat untuk kepentingan individu.

Melihat uraian diatas persoalan korupsi semakin menarik dan
penting jika ditinjau dari segi perspekif hukum islam. Karna islam
datang untuk membeaskan dan memerangi system ketidakadilan
bukan malah untuk melegalisasikan praktek-praktek yang melahirkan
eksploitasi dan ketidakadilan. Dan untuk memperkenalkan konsep
Islam dalam segala aspek kehidupan itu perlu kerja keras termasuk
dalam masalah korupsi.

1 Fazzan, “KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM”. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Tinjauan Hukuman Korupsi Dalam Perspektif Islam di Indonesia 25

Maka pada dalam penelitian ini peneliti bermaksud memperjelas
apa saja hukuman bagi tindak pidana korupsi di Indonesia dalam
tinjauan Hukum Islam dan sekaligus bagaimana perspektif hukum
islam bagi korupsi di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan
menjelaskan tentang hukuman korupsi di Indonesia dalam prespektif
Hukum Islam.

Metode Penelitian

Pada praktek penelitian ini. Peneliti menggunakan metode library
research dalam melakukan penelitian. Penelitian juga menggunakan
sumber dari litertur riview, Skripsi, serta jurnal.

Dalam penelitian ini peneliti telah merumuskan masalahnya
pada pendahuluan yang telah dipaparkan pada latar belakang untuk
memberikan batasan dengan apa yang akan diteliti sehingga dapat
lebih fokus pada penelitian pada hukuman yang diberlakukan bagi
para koruptor di negara ini.

Pengertian Korupsi

Beter Salim dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer
berpendapat bahwa “korup” berarti buruk, busuk, rusak, suka
menerima uang sogok, dapat disogok dengan memakai kekuasaannya
untuk kepentingan pribadi. “korupsi” adalah penggelapan uang milik
negara,perusahaan,dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau
orang lain2.

Korupsi adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang
memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada si penerima
untuk memenuhi keinginannya. Atau mereka yang menggelapkan
dan menggunakan uang Negara atau milik umum untuk kepentingan
pribadi.3

Dari UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi beserta dengan perubahannya ( UU No. 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dapat disimpulkan
bahwa tindak pidana korupsi adalah melakukan secara melawan
hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

2 Amelia, “ Korupsi dalam tinjauan hukum islam”. JURIS, Volume 9 No. 1 (Juni 2010)
3 Ibid

Volume 2, Nomor 1, September 2021

26 Virgin Muthia Imron, Senisa Poje Maudy, Fauziah Nurul Khaira, Fadhila Tianti
Mudi Awalia, M.H

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Apa yang tercakup ke dalam tindak pidana korupsi itu
menurut UU No. 31/1999 dan perbuatannya UU No. 20/2001 adalah
melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal
5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, pasal 12
B, Pasal 13, dan Pasal 144.

Korupsi ditandai oleh ciri-ciri berupa (1) adanya pengkhianatan
kepercayaan, (2) keserbarahasiaan, (3) mengandung penipuan
terhadap badan publik atau masyarakat, (4) dengan sengaja melalaikan
kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (5) diselubungi
dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum, (6) terpusatnya korupsi
pada mereka yang menghendaki keputusan pribadi dan mereka yang
dapat mempengaruhinya.

Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang sangat menjujung tinggi akan arti
kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan
(kesucian) harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum (pidana)
Islam, karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni dimensi
halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi adalah harta berdimensi
haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang diharamkan,
dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan
keluasan dalam memproleh rezeki Allah.

Korupsi di Indonesia dalam perspekif hukum Islam dapat
diklasifikasikan kepada kategori Khiyanah atau ghulul (pengkhianatan),
al-ghasy (penipuan), dan risywah (suap).

1. Ghulul (Penggelapan)5

Ghulul adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku
curang,dan khianat terhadap harta rampasan perang. Istilah ghulul
sendiri diambil dari al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 161:

‫َوَكَماَسبََكاْتَن َولِنَُهِْمٍّب َأَلْنيُيـظَْلَغَُُمّلوَۚنَوَم ْن يـَْغلُ ْل َيْ ِت ِبَا َغ َّل يـَْوَم الِْقيَاَمِة ۚ َُثّ تـَُوَّٰف ُك ُّل نـَْف ٍس َما‬

4 Syamsul Anwar, “korupsi dalam perspektif hukum islam”. JURNAL HUKUM
NO. 1 VOL. 15 JANUARI 2008: 14 - 31

5 Qistosi, “ tinjauan hukum islam terhadap hukuman bagi tindak pidana korupsi”.
(Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2017) hal.13-14

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Tinjauan Hukuman Korupsi Dalam Perspektif Islam di Indonesia 27

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan
harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan
rampasan perangitu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa
apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi
pembalasan tentang apayang ia kerjakan dengan (pembalasan)
setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

2. Al-Ghasy (penipuan)
Secara bahasa ghulul6 berarti khianat. Secara istilah
diartikan dengan: Pengkhianatan yang tersembunyi
“Mengambil sesuatu yang

berharga dari rampasan perang sebelum dibagi”

‫ الخيانة واصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة‬: ‫الغلول‬

“Ghulul adalah adalah perbuatan khianat, pada asalnya bermakna
pencurian terhadap harta ghanimah sebelum dibagi” .

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan hadnya,
karena nas belum menerangkan bentuk sanksi kepadanya secara
kongkrit, baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadis. Oleh karena itu
penentuan sanksi hukumannya kembali kepada jarimah ta‘zīr, yang
membutuhkan ijtihād hakim dalam memutuskan hukum terhadap
pelakunya. Istilah al-ghasy dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat
barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek.

Berdasarkan uraian tentang al-ghasy7 di atas, maka jelaslah di
setiap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam berbagai macam
bentuknya mesti ada unsur penipuan. Dalam tindak pidana korupsi,
penipuan merupakan bagian yang tidak terpisah darinya, manipulasi
data, buku, daftar, dan sebagainya termasuk tindak pidana penipuan.

3. Risywah (suap)
Risywah8 melibatkan tiga unsur utama yaiu pihak pemberi,pihak

penerima dan barang yang diserah terimakan. Akan tetapi dalam

6 Amelia, “ Korupsi dalam tinjauan hukum islam”. JURIS, Volume 9 No. 1 (Juni
2010).

7 Fazzan, “KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM”. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165.

8 Ari Wibowo, “ tinjauan hukum islam terhadap korporasi yang melakukan tindak
pidana korupsi”.(Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.2015).

Volume 2, Nomor 1, September 2021

28 Virgin Muthia Imron, Senisa Poje Maudy, Fauziah Nurul Khaira, Fadhila Tianti
Mudi Awalia, M.H

bahasa kasus risywah tertentu melibatkan pihak keempat sebagai
broker atau perantara. Dapat disimpulkan bahwa risywah adalah
suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas
aau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua
belah pihak baik pemberi maupun penerima, melibatkan beberapa
unsur yaitu pemberi, penerima, barang dan broker atau perantara.

Sanksi Bagi Pelaku Korupsi

Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal
(jinayah atau jarimah) dimana bagi pelakunya diancam dengan
hukuman hudud (had) dan juga hukuman ta’zir. Dalam Fiqih Kalsik
Jarimah dibagi ke dalam tiga bagian9:

a) Jarimah Hudud Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman
had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan
merupakan hak Allah. Jarimah hudud meliputi: Zina, Qadzaf,
Meminuh Khamr, Pencurian, Hirabat, Riddah dan Albaghyu
(pemberontakan)

b) Jarimah Qishas-Diyat Yaitu jarimah yang diancam dengan Qishas
dan diyat.Baik qishas maupun diyat keduanya telah ditentukan
syara‘. Perbedaan dengan hukum had adalah bahwa hukuman
had merupakan hak Allah (hak Masyarakat) sedangkan qishas
dan diyat adalah hak manusia (individu). Meliputi: pembunuhan
sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena
kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.
Islam membagi Istilah Korupsi kedalam beberapa Dimensi.Yaitu

risywah (suap), saraqah (pencurian) al gasysy (penipuan) dan khianat
(penghianatan).Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap (risywah)
dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela
dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya.
Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi
menurut fuquha bagi pelaku suap-menyuap ancaman hukumanya
berupa hukuman ta’zir (jarimah ta’zir) yang disesuaikan dengan
peran masing-masing dalam kejahatan. Suap adalah memberikan
sesuatu kepada orang penguasa atau pegawai dengan tujuan supaya
yang menyuap mendapat keuntungan dari itu atau dipermudahkan
urusanya. Jika praktek suap itu dilakuakan dalam ruang lingkup

9 Qistosi, “ tinjauan hukum islam terhadap hukuman bagi tindak pidana korupsi”.
(Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2017) hal.13-14

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Tinjauan Hukuman Korupsi Dalam Perspektif Islam di Indonesia 29

peradilan atau proses penegakkan hokum maka hal itu merupakan
kejahatan yang berat atau sejahat-jahatnya kejahatan. Abu Wail
mengatakan bahwa apabila seorang hakim menerima hadiah, maka
berarti dia telah makan barang haram, dan apabila menerima suap,
maka dia sampa pada kufur.

Yang kedua, Korupsi dalam dimensi pencurian (saraqah).
Saraqah (pencurian) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu
tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.Sedangkan menurut
Abdul Qadir Awdah pencurian didefinisikan sebagai suatu indakan
yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi,
artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi sariqah
adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan
hokum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan
hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat). Dalam
syariah ancaman terhadap pelaku sariqah (pencurian) ditentukan
dengan jelas sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al Maidah:
38, Allah berfirman :

‫َوال َّساِرُق َوال َّساِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديـَُه َما َجَزاءً ِبَا َك َسبَا نَ َكاًل ِم َن ا َلِّل ۗ َوا َلّلُ َعِزيٌز َح ِكيٌم‬

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Maidah:38)

Sehubungan dengan hukuman potong tangan dalam jarimah
sariqah (pencurian) terdapat perbedaan pendapat apakah juga berlaku
terhadap korupsi karena berdasarkan hadist Nabi SAW, yang bersabda:
Tidak dipotong tangan atas penghianatan harta (koruptor ), perampok
dan pencopet.

Yang ketiga, Korupsi dalam dimensi penipuan (al gasysy).
Secara tegas berdasarkan sabda Rosulullah saw, Allah mengharamkan
surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Terlebih penipuan
itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempecundangi
rakyatnya. Dari Abu Ya‘la Ma‘qal ibn Yasar berkata: Aku mendengar
Rosulullah saw. Bersabda : seorang hamba yang dianugerahi allah
jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya; maka Allah
mengharamkannya masuk surga. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Yang keempat, Korupsi dalam dimensi khianat (penghianatan).
Bahasa Agama tentang korupsi yang sebenarnya adalah khianat

Volume 2, Nomor 1, September 2021

30 Virgin Muthia Imron, Senisa Poje Maudy, Fauziah Nurul Khaira, Fadhila Tianti
Mudi Awalia, M.H

(penghianatan), khianat berkecenderungan mengabailak,
menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang
dan kepercayaan yang amanahkan kepada dirinya.Khianat adalah
pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau
mengirangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Perilaku
khianat akan menyebabkan permusuhan diantara sesama karena orang
yang berkhianat selalu memutar-balikkan fakta, dan juga berakibat
terjadinya destruksi baik secara moral, social maupun secara politik-
ekonomi. Islam melarang keras bagi orang-orang yang beriman
terhadap perbuatan khianat baik terhadapa Allah, Rasul serta terhadap
sesamanya. Dalam surat Al-Anfal: 27, Allah berfirman:

‫َي أَيُـَّها اَلّ ِذي َن آَمنُوا َل َتُونُوا ا َلّلَ َوالَّر ُسوَل َوَتُونُوا أََما َنتِ ُك ْم َوأَنـْتُْم تـَْعلَ ُموَن‬

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. (QS.
Al-Anfal:27)

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya korupsi
(dengan berbagai nama) dalam Islam digolongkan sebagai suatu
perbuatan yang tercela dan pelakunya dikualifikasi sebagai orang-
orang yang munafik, dzalim, fasik dan kafir, serta merupakan dosa
besar yang ancaman hukumanya (selain had dan ta’zir) adalah neraka
jahannam.

Kesimpulan

Setelah membahas tentang korupsi di Indonesia, penjabaran
tentang definisi dan segala aspek hukumnya, kita dapat memahami
bahwa korupsi adalah tindakan tecela yang menggrogoti jiwa bangsa
dari dalam, menurut tinjauan hukum islam penanganan korupsi telah
di tentukan oleh syariat yang telah tertulis di dalam Al-Qur’an dan
Sunnah Nabi. Melihat bagaimana maraknya korupsi yang terjadi di
negara ini, menjadi bukti akan tumpulya hukum yang menegaskan
pemberantasan korupsi, maka pengimplementasian hukum islam
di dalam menegakkan sanksi dan hukuman bagi para koruptor di
Indoneisa.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Tinjauan Hukuman Korupsi Dalam Perspektif Islam di Indonesia 31
Daftar Pustaka
Amelia. (2010). korupsi dalam tinjauan hukum islam. juris.
Anwar, S. (2008). korupsi dalam perspektif hukum islam. jurnal hukum.
Fazzan. (2015). Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana

islam. ilmiah islam futura.
Qistosi. (2017). tinjauan hukum islam terhadap hukuman bagi tindak pidana

korupsi. lampung: UIN Raden Intan .
Wibowo, A. (2015). tinjauan hukum islam terhadap korporasi yang

melakukan tindak pidana korupsi. Palembang: UIN Raden Fatah.

Volume 2, Nomor 1, September 2021



AFKAR

Jurnal Mahasiswa

Dynamics Of International Cooperation
Between Indonesia And South Korea
During The Covid-19 Pandemic

Roby Arman Myajaya

International Relations University of Darussalam Gontor
Email: [email protected]

Abstract
The Covid-19 pandemic, which has a global impact, has not only caused
a health crisis, but has also caused a serious decline. Very significant to the
country’s economy, the trade sector, to the employment sector. Seeing this reality,
it is very important to strengthen cooperation between countries in dealing
with the Covid-19 outbreak. Indonesia and South Korea have built diplomatic
relations since 1973 which are linked in a mutually beneficial connection. The
two countries continue to strive to develop mutually beneficial relations and
cooperation. The cooperation between Indonesia and South Korea during the
Covid-19 pandemic generally consists of cooperation in the fields of economy,
health and technology. In the economic field, the existing cooperation includes
cooperation in the assistance of the Covid-19 handling program, increasing the
flow of trade, investment and employment. In the health sector, the cooperation
that exists is in vaccine development, therapeutic development and diagnostic
tool development. While in the field of technology, the cooperation that exists
is related to the formation of information systems and databases that integrated. 

Keywords: International Cooperation, Indonesia, South Korea, Pandemic Covid-19.

CIntroduction
urrently, the world is being shaken by a phenomenology that
is able to make the World Health Organizer (WHO) declare an
international emergency status. This phenomenon is related to
the health aspect, namely a virus. This virus is known as COVID-19

Volume 2, Nomor 1, September 2021

34 Roby Arman Myajaya

or Corona (Kompas.com, 2020). This virus can spread quickly through
the air, coughing and direct contact with sufferers. The spread of
COVID-19 is classified as very fast, with a fairly short time. This
COVID-19 was first discovered in the Wuhan City area, China at the
end of December 2019. At first, this virus only developed and spread
in China, but over time, COVID-19 then spread to all corners of the
world. Indonesia is one country that has not escaped the spread of the
Corona virus (Nugroho et al, 2020).

In Indonesia, since President Joko Widodo announced a case of
the Corona Virus or COVID-19 that infected two of his citizens on March
2, 2020, the increase in the number of patients exposed to the deadly
virus has increased very sharply. in terms of the number of positive
patients and positive patients who died (CNN Indonesia, 2020). As of
this writing, the total number of confirmed COVID-19 cases worldwide
is more than 163,721,530 cases with a death toll of more than 3,393,409,
while in Indonesia there are more than 1,739,750 confirmed cases of
COVID-19 with a total deaths of more than 48,093 people.  

The Covid-19 pandemic, which has a global impact, not only
caused a health crisis, but also caused a very significant decline in
the country’s economy, the trade sector, and the employment sector.
Seeing this reality, it is very important to strengthen cooperation
between countries in dealing with the Covid-19 outbreak. According
to Harahap (2021), in foreign relations between countries, cooperation
efforts between countries are very necessary. Cooperation between
these countries can later bring an advantage, one of which is the
achievement of national interests. By achieving this national interest,
it can help the state maintain the existence and stability in the country
in various fields.

As is known, Indonesia and South Korea are two countries that
have fairly good diplomatic relations. In 2021, diplomatic relations
between Indonesia and South Korea have reached the age of 48.
Diplomatic relations between the two countries began to be established
in September 1973, but relations at the consulate level began in August
1966. The two countries continue to strive to improve relations and
cooperation, especially bilateral cooperation (Ministry of Foreign
Affairs, 2021).

The close relationship and bilateral cooperation between
Indonesia and South Korea are supported, among other things, by
the complementary nature of the resources and advantages that each

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Dynamics Of International Cooperation Between Indonesia And South Korea... 35

has in addition to the very good process of economic and political
progress of the two countries which opens up more opportunities
for cooperation in various sectors. In addition, the two countries also
actively support each other in various regional and international
forums such as nominations for international organizations. 

Departing from the description above, in this article the author is
interested in discussing international cooperation between Indonesia
and South Korea during the COVID-19 pandemic. In this article, the
author only focuses on the forms of cooperation carried out between
the two countries (Indonesia and South Korea), especially during the
Covid-19 pandemic.

Definition of International Cooperation

In general, the notion of international cooperation is cooperation
that involves countries around the world or most countries in the
world. International cooperation is a cooperative relationship carried
out by two or more countries to achieve certain goals (Kella et al,
2021). International cooperation is carried out between countries in the
context of meeting the needs of their people and other interests guided
by the foreign policy of each country. International cooperation is one
of the efforts of countries to harmonize common interests. There are so
many international collaborations that have existed around the world,
and each of these cooperations has its own goals and purposes, but
there are some things that are usually important points of international
cooperation and these points are part of the results of the international
cooperation (Hosang, 2021).

Cooperation between Indonesia and South Korea during the
Covid-19 Pandemic

South Korea is one of Indonesia’s important partners. Together
with Japan and China, South Korea is in the second concentric circle
of implementing Indonesia’s diplomatic cooperation in order to
pursue national goals in the international world. In the development
of cooperative relations, the two countries complement each other
according to their respective potentials. The Joint Declaration for
Strategic Partnerships in 2006 became a new chapter in relations
between the two countries (Hidriyah, 2017).

Volume 2, Nomor 1, September 2021

36 Roby Arman Myajaya

Indonesia and South Korea have built diplomatic relations since
1973 which are linked in a mutually beneficial connection. The two
countries continue to strive to develop mutually beneficial relations
and cooperation. The cooperation between Indonesia and South Korea
during the Covid-19 pandemic generally consists of cooperation in the
fields of economy, health and technology.

1.  Cooperation in the Economic Sector Economic

Cooperation between Indonesia and South Korea during the
Covid-19 pandemic is a key strategy to jointly overcome the economic
impact of the Covid-19 pandemic. One example of the current
cooperation between Indonesia and South Korea is the Indonesia-
Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). This
collaboration has the aim of maximizing the economic potential of the
two countries, among others through the provision of assistance for the
Covid-19 handling program, increasing trade flows, investment and the
movement of individuals in the form of labor (Kemenkumham, 2021).
The forms of cooperation in the economic field between Indonesia and
South Korea are more fully explained in the following description:

a. Covid-19 Pandemic Handling Program Assistance

In June 2021, the National Development Planning Agency
(Bappenas) and KOICA (Korean Agency for International
Cooperation) signed an agreement on the provision of assistance
worth $4 million to support the Covid-19 pandemic response
program and its socio-economic impact in Indonesia. .

In addition, South Korea also provided support for the
handling of Covid-19 in Indonesia by sending 300 disinfectant
sprayers. This shows good cooperation between Indonesia and
South Korea, where the two countries are willing to work hand
in hand to face the Covid-19 outbreak. Indonesia even continues
to open up opportunities for developing cooperation, including
in increasing the procurement of medical equipment that is
needed by both countries, such as PPE and ventilators (Ministry
of Foreign Affairs, 2020).

b. Trade

In November 2020, Indonesia and South Korea made a
Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) and
are currently waiting for follow-up implementation in 2021. The

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Dynamics Of International Cooperation Between Indonesia And South Korea... 37

CEPA is equivalent to a free trade agreement, but focuses on a
wider scope of economic cooperation. Through this CEPA, it is
hoped that the relations between Indonesia and South Korea
can continue to be established and provide a positive economic
impact for the two countries (Machmudi, 2020).
Even though it is still during the Covid-19 pandemic, trade
cooperation between Indonesia and South Korea is still showing
positive performance. In the trade sector, during the first quarter
of 2021, bilateral trade between Indonesia and South Korea
increased by 15.2 percent compared to the same period last year.
Indonesia’s exports to South Korea also jumped 7.9 percent in
the first quarter of 2021.

c. Investment

During the January-September 2020 period, BKPM noted
that the realization of investment from South Korea was ranked
7th with a total Investment of US$683 million. South Korean
investment realization in Indonesia in 2020 rose to $1.84 billion
from $1.2 billion in 2019. As much as 70% of South Korean
investment realization was centered on Java Island, with the
dominant investment sectors including Electricity, Water Gas
(US$228 ,4 million); Chemical and Pharmaceutical Industry
(US$148.4 million); Textile Industry (US$60.8 million); Leather
Goods and Footwear Industry (US$50.9 million); and Food
industry (US$14.8 million). Currently there are around 2,000
South Korean companies from various sectors that have invested
and operated in Indonesia (Machmudi, 2020).

In the midst of the COVID-19 pandemic, accelerated efforts
to maintain and attract investors are increasingly needed. The
Indonesian government continues to encourage strategic and
quality investment into Indonesia. The Investment Coordinating
Board (BKPM) is committed to facilitating South Korean investors
entering Indonesia. Investors only need to come with capital and
technology, while land and licensing issues will be fully supported
by the Government of Indonesia. In this case, Indonesia chose South
Korea because South Korea is one of Indonesia’s strategic partners
who is able to help realize Indonesia’s economic transformation
through the establishment of a business climate such as the steel,
car and textile industries which in previous years have proven
successful in providing benefits for both parties. (Machmudi, 2020).

Volume 2, Nomor 1, September 2021

38 Roby Arman Myajaya

d. Employment

During the bilateral meeting between Indonesian Foreign
Minister Retno Marsudi and Foreign Minister of South Korea
Chung Eui-yong in Jakarta, June 25, 2021, the Indonesian
Foreign Minister Retno Marsudi said to Chung Eui-yong of
the importance of strengthening the protection of Indonesian
workers in Korea South. Currently there are 33 thousand
Indonesian migrant workers in the Ginseng country, including
5,950 people who are crew members of fishing boats.

2. Cooperation in the Health Sector

a. Vaccine Development as an Effort for Handling the Covid-19
Pandemic

In a joint press conference after a bilateral meeting between
the Indonesian Minister of Foreign Affairs (Retno Marsudi)
and the South Korean Minister of Foreign Affairs (Chung Eui-
yong) in Jakarta, June 25, 2021, Indonesian Foreign Minister
Retno Marsudi explained Indonesia and South Korea during
this pandemic are collaborating to develop avaccine Covid- 19.
Vaccine development (through) the cooperation of PT Kalbe
Farma and Genexine which is planned to carry out phase 2 and 3
clinical trials in Jakarta and Central Java in July 2021. If all stages
are passed well, it is hoped that the vaccine will be available by
the end of 2021. This is not This is the first time Indonesia and
South Korea have collaborated in the health sector. Previously,
the two countries had cooperated in the procurement of personal
protective equipment, diagnostic equipment, and medicines.
South Korea’s Foreign Minister added that his party agreed
to promote equal access to Covid-19 vaccines for all countries.
Indonesia and South Korea will also expand cooperation to
develop and produce a Covid-19 vaccine (Wardah, 2021).

b. Therapeutic Development

In addition to working together to develop vaccines, during
the Covid-19 pandemic, Indonesia and South Korea are also
working together on therapeutic development. The collaboration
took place between the National Institute of Health Research and
Development and Daewoong Infion, PT. Kalbe Farma, and Genexine

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Dynamics Of International Cooperation Between Indonesia And South Korea... 39

in the production of COVID-19 drugs which are currently in the
testing phase (Amani, 2021).
c. Procurement of Diagnostic Tools
There is also cooperation in the procurement of diagnostic
tools. South Korean diagnostic companies SD Biosensor and
Sugentech plan to open their factories in Indonesia (Amani, 2021).

3.  Cooperation in the Field of Technology
In Korea (South) there is an information system in the field of law

and regulation that can be accessed using mobile phones, so that people
can access information about laws and regulations easily. During the
visit of the South Korean Ambassador (Ambassador) to Indonesia (Mr.
Park Tae-sung), the two countries (Indonesia and South Korea) agreed
to strengthen cooperation in dealing with the Covid-19 outbreak, one
of which is to work together in establishing an information system and
database integrated. So that all elements of Indonesian society can easily
access information related to laws and regulations, including regional
regulations, cases, courts, and memorandums of understanding (MoU)
(Kemenkumham, 2021).

Conclusion
Based on the discussion of this article, it can be concluded that the

cooperation between Indonesia and South Korea during the Covid-19
pandemic generally consists of cooperation in the fields of economy,
health and technology. In the economic field, the existing cooperation
includes cooperation in the assistance of the Covid-19 handling
program, increasing the flow of trade, investment and employment. In
the health sector, the cooperation that exists is in vaccine development,
therapeutic development and diagnostic tool development. While in
the field of technology, the cooperation that exists is related to the
formation of information systems and databases that integrated.

Volume 2, Nomor 1, September 2021

40 Roby Arman Myajaya

References

Amani, N. K. 2021. Indonesia-Korea Selatan Sampaikan Pentingnya
Peningkatan Kerjasama di Bidang Kesehatan. Diakses pada
30 Juni 2021. Tersedia dari: https://www.liputan6.com/global/
read/4591122/indonesia-korea-selatan-sampaikan-pentingnya-
peningkatan-kerja-sama-di-bidang-kesehatan

Harahap, N. E. D. S. 2021. Diplomasi Soft Power Korea Selatan dalam
Hubungan Bilateral dengan Indonesia. Universitas Sumatera
Utara.

Hidriyah, Sita. 2017. Penguatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea
Selatan. Majalah Info Singkat Hubungan Internasional. 9 (6): 1-4.

Hosang, J. K. 2021. Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis. Jurnal
Lex Crimen. 10 (6): 1-10.

Kella, Selina. 2021. Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teorisme. Jurnal Lex
Privatum. 9 (4): 1-10.

Kemenkumham. 2021. Indonesia-Korea Selatan Perkuat Kerja sama
Hadapi Pandemi. Diakses pada 30 Juni 2021. Tersedia dari:
https://kemenkumham.go.id/berita/indonesia-korea-selatan-perkuat-
kerja-sama-hadapi-pandemi

Kemlu. 2021. Kerja Sama RI-Korea Selatan untuk Penanganan Wabah
Covid-19 di Indonesia. Diakses pada 30 Juni 2021. Tersedia dari https://
kemlu.go.id/portal/id/read/1185/berita/kerja-sama-ri-korea-selatan-
untuk-penanganan-wabah-covid-19-di-indonesia

Kemlu. 2021. Profil Negara dan Hubungan Bilateral. Diakses pada 30 Juni
2021. Tersediadari https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_
bilateral/558/etc-menu

Kompas.com. 2020. Grafik Perkembangan Covid-19. Diakses pada 30
Juni 2021. Tersedia dari https://www.kompas.com/covid-19

Machmudi, M. I. A. 2020. Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Korea
Selatan Makin Erat dan Kuat. Diakses pada 30 Juni 2021. Tersedia
dari: https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/360513/kerja-sama-
ekonomi-indonesia-dan-korea-selatan-makin-erat-dan-kuat

Nugroho, W. D., Indah, W. C., Alanish, S. T., Istiqomah, N., Cahyasari,
I., Indrastuti, M., . . . Isworo, A. 2020. Literatur Review: Transmisi

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Dynamics Of International Cooperation Between Indonesia And South Korea... 41
Covid-19 dari Manusia ke Manusia. Jurnal of Bionursing. 101-112.

Wardah, Fathiyah. 2021. Indonesia dan Korea Selatan Bekerja Sama
Kembangkan Vaksin Covid-19. Diakses pada 30 Juni 2021.
Tersedia dari: https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-dan-korea-
selatan-bekerja-sama-kembangkan-vaksin-covid-19-/5943570.html

CNN Indonesia. 2020. Update Corona 14 April: 4.839 Positif, 459
Meninggal Dunia. Tersedia dari https://www.cnnindonesia.com/
nasional/20200414150656-20-493457/update-corona-14-april-4839-
positif-459-meninggal-dunia

Volume 2, Nomor 1, September 2021



AFKAR

Jurnal Mahasiswa

Analisis Risalah Al-Qadha Umar Bin Khatab
Dan Penerapannya Dalam Peradilan Agama

Di Indonesia

Amelia Wulandari, Annur Falasifah Adila Safira,
Nadiyah Salsabbilah

Perbandingan Madzhab, Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Mantingan,
Indonesia

Email: [email protected], [email protected],
[email protected]

Fadhila Tianti Mudi Awalia

Dosen, Perbandingan Madzhab, Syariah, Universitas Darussalam Gontor,
Mantingan, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak
Ditegakkannya pengadilan di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia
merupakan negara hukum yang segala bentuk kegiatan masyarakat diatur oleh
hukum yang tertulis, Risalah Al-Qadha ditetapkan sebagai pedoman bagi para
hakim untuk memastikan perhatian kepada kemaslahatan umat muslim. Rumusan
masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana konsep Risalah Al-Qadha Umar
Bin Khattab dalam peradilan agama. Sejauh mana penerapan Risalah Al-Qadha
Umar Bin Khattab dalam penetapan putusan di peradilan agama. Jenis penilitian
yang peneliti gunakan berupa penelitian kepustakaan (library research) dan
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah: Risalah Al-Qadha yang didalamnya tertuang beberapa
prinsip hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip peradilan dan terdapat
beberapa kaitan dengan peradilan agama di Indonesia yang mengatur tentang
hukum perdata islam. Penetapan putusan yang tercantum dalam Risalah Al-Qadha
dan yang diterapkan dalam pengadilan agama terdapat beberapa persamaan dan
perbedaan dalam pengambilan keputusan yang di lakukan oleh hakim.

Kata kunci: Umar Bin Khattab, Risalah Al-Qadha, Pengadilan Agama

Volume 2, Nomor 1, September 2021

44 Amelia Wulandari, Annur Falasifah Adila Safira, Nadiyah Salsabbilah, Fadhila
Tianti Mudi Awalia

KPendahuluan
epemimpinan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah berada
di bawah tanggungjawab Khulafa al-Rasyidin di bawah
kepimimpinan Abu Bakar al-Shiddiq r.a (11-13H), Umar bin
Khattab r.a (13-23H), Utsman bin Affan r.a (23-35H), dan Ali bin Abi
Thalib r.a (35-40H), pengangkatan Khulafa al-Rasyidin berdasarkan
musyawarah dari beberapa perwakilan dari umat Islam, yang mana
mereka bertugas untuk tetap menjaga syariat Islam dan meningkatkan
kualitas umat islam, baik dalam bidang agama, ibadah, ekonomi,
sosial, politik, dan hukum (Bosworth, 1980:23).

Ketika Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai
khalifah, ia merombak dan memperkokoh kedaulatan Islam, perluasan
umat Islam yang telah menyebar luas sehingga membutuhkan suatu
peraturan baru yang sebelumnya belum ada, dalam peradilan agama
Islam Umar memisahkan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan
legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Maka Umar memberikan sebuah
Risalah kepada Abu Musa al-Asy’ari yang berisi pedoman-pedoman
dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim yang baik dan benar, agar
tidak mendzolimi umat Islam pada khususnya.

Umar Ibn Khattab dikenal sebagai orang pertama yang mendirikan
kamp-kamp militer. Pos-pos militer di daerah perbatasan, mengatur
seorang suami yang ingin berjihad dijalan Allah dan meninggalkan
istrinya tidak melebihi kurun waktu 4 bulan. Begitupun juga ia
dikenal sebagai al-faruq yaitu orang yang pertama kali memerintahkan
panglima perang untuk menyerahkan laporannya secara terperinci
mengenai keadaan setiap anggotanya, dengan membuat catatan khusus
mengenai para prajuritnya dan mengatur secara tertib gaji tetap mereka,
mengikutsertakan dokter, penerjemah, dan penasihat yang khusus
menyertai pasukan. (M. Al Qautsar Pratama dan Budi Sujati, 2018)

Kepemimpinan seseorang akan memengaruhi cara berfikir
masyarakat (rakyat), seperti Umar contohnya orang yang paling
ditakuti oleh kaum Quraisy karena keberaniannya. Ketika dia masuk
Islam, seluruh kaum Quraisy tidak berani melarang atau melawannya.
Namun dibalik latarbelakangnya itu, ketika ditunjuk untuk menjadi
seorang khalifah ia memimpin dengan adil, jujur, bijaksana, tegas dan
sangat disegani oleh masyarakatnya. (Imam Fu’adi , 2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih luas tentang
masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Risalah al-Qadha yang ditujukan
kepada Abu Musa al-Asy’ari sebagai pedoman bagi hakim di peradilan

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum