AFKAR V2 N1 2021_all

Analisis Risalah Al-Qadha Umar Bin Khatab Dan Penerapannya... 45

agama, dan mengetahui lebih luas tentang sistem peradilan agama
di Indonesia dan sejauh mana konsep Risalah al-Qadha dalam
penerapannya di peradilan agama di Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk
meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait kemajuan pada
masa khalifah Umar bin Khattab, tentang Risalah al-Qadha yang
ditulis oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari sebagai
pedoman-pedoman bagi hakim di peradilan agama.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode
analisis deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan serta menganalisa
bagaimana penerapan Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab dalam
pengadilan agama di Indonesia. Dalam penelitian ini data yang
digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku,
jurnal, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pembahasan
masalah. Dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library
research) dengan data sekunder yang telah kami peroleh dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Umar Bin Khattab

Khalifah ke dua umat islam setelah Abu Bakar As-Shidiq yaitu
Umar Bin Khattab, tahun 584 M menjadi tahun kelahiran bagi Umar
bin Khattab, dengan nama lengkap Umar bin Khattab Ibn Nufail Ibn
Abd al-‘Uzza Ibn Riyah Ibn Qurth Ibn Razah Ibn ‘Adiy Ibn Ka’ab
Ibn Lu’ay al-Quraisyiy al-‘Adawiy (As-Suyuthi,1988 : 86). Umar bin
Khattab dilahirkan dari ibu yang bernama Hantamah binti Hasyim bin
Mughiroh bin Abdullah bin Umar bin Makhzum (An-Najjar, 1990:106).

Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan orang
yang memiliki sifat kejam, bengis, dan suka minum-minuman keras,
Umar menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak,
paling menentang ajaran Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW.
Umar memeluk Islam pada saat usianya 27 tahun, bertepatan dengan
tahun keenam kenabian dengan semangat yang sama seperti saat ia
memusuhi Islam (Haekal, 2011:17).

Abu Bakar telah bermusyawarah dengan beberapa sahabat
yang datang menjenguknya guna merundingkan tentang siapa yang

Volume 2, Nomor 1, September 2021

46 Amelia Wulandari, Annur Falasifah Adila Safira, Nadiyah Salsabbilah, Fadhila
Tianti Mudi Awalia

akan menjadi khalifah setelahnya. Menurut Abu Bakar, Umar yang
memiliki potensi besar untuk memperluas umat Islam. Sehingga pada
tahun 13H/634M Umar bin Khattab di bai’at menjadi Khalifah yang
meneruskan kebijakan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, dan
melakukan perbaikan bagi umat Islam (Talli, 2014:6).

Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya telah banyak
berhasil mengurus kekacauan umat Islam, dan berhasil melakukan
perluasan negara Islam secara besar-besaran. Ditandai dengan pasukan
Islam yang berhasil menduduki Suriah, Iran, Irak, Mesir, Palestina,
dan Persia. Dalam bidang lainnya seperti bidang administrasi
pemerintah dibentuklah Majelis Permusyawaratan, Anggota Dewan,
dan Lembaga Pengadilan, pembagian wilayah Islam dalam 8 propinsi
dan pengangkatan gubernur dalam setiap propinsi.

Pendirian lembaga kepolisian, korps militer dan pendirian pos-
pos militer di tempat-tempat strategis juga menjadi hasil perbaikan
yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam bidang administrasi
perpajakan. Pada masa kekhalifahannya terdapat beberapa penaklukan
dari bidang korp militer: (Al-Azizi, 2014:84-88)

1.Penaklukan Syam (13H), penyerangan kota syam dimulai sejak
masa khalifah Abu Bakar, namun berhasil ditaklukan pada masa
kekhalifahan Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin
Walid.

2.Penaklukan Damaskus oleh Abu Ubaidah, diteruskan ke Baalbek,
Homs dan Hams (13H)

3.Penaklukan Yerussalem (638M)
4.Caesaria (640M) yang berlanjut ke Selatan Syiria, Harran, Edessa,

dan Nabisin.
5.Mesir oleh Amr bin Ash (20H) termasuk Heliopolis dan Babylonia
6.Penaklukan Syiria yang terjadi saat perang Qadisiyah (14H)
7.Penaklukan Mosul (16H) Nihawan dan Hamadazan (21H), Rayy

(22H) Isfahan dan kota-kota utama Iran Barat (644M), Khurasan
(22H)
8.Pasukan lainnya menguasai Ahwaz (Khuzistan) (17H)
9.Sijistan dan Kerman (23H).
Karena penaklukan Umar bin Khattab terhadap berbagai
wilayah yang membuat wilayah Islam semakin bertambah luas, Umar
melakukan perubahan dan penyempurnaan sistem pemerintahan
terutama dalam bidang administrasi negara (Sirajudin, 2006:45)

Pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Analisis Risalah Al-Qadha Umar Bin Khatab Dan Penerapannya... 47

legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang kita kenal
dengan sebutan trias politica, telah ada sejak zaman khalifah Umar
bin Khattab, Umar memisahkan kekuasaan tersebut menjadi tiga hal,
kekuasaan legislatif (majelis syura), yudikatif (qadha) dan eksekutif
(khalifah) (Iqbal, 2010:57)

Pembagian kekuasaan pada masa khalifah Umar bin Khattab:

1.Kekuasaan Legislatif (Majelis Syura)

Pembentukan majelis syura bertujuan untuk perundingan
apabila terjadi masalah yang timbul dalam masyarakat. Umar akan
memanggil majelis permusyawaratan untuk mendiskusikan masalah
tersebut dan menentukan jalan keluarnya. Dimana kelompok didalam
kaum islam pada masa itu terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar,
sehingga majelis permusyawaratan memanggil perwakilan dari dua
kaum tersebut (Nu’mani, 1981:45)

Selain melakukan permusyawaratan dengan perwakilan di
majelis syura, Umar juga melakukan musywarah dengan masyarakat
secara umumnya agar mendengar masalah dan masukan langsung dari
rakyat. Pengumpulan para gubernur dari 8 daerah untuk melaporkan
masalah dari tiap-tiap daerah (Iqbal, 2010:57).

2.Kekuasaan yudikatif (Qadha)

Pengangkatan hakim di berbagai daerah yang bertugas untuk
mengatur sendiri dan menangani putusan sendiri tanpa campur
tangan dari gubernur (Iqbal, 2010:63)

Berikut hakim dalam setiap daerah:
1.Zaid bin Tsabit di Madinah
2.Syarih di Basrah
3.Abu Musa Al-Asy’ari di Kufah
4.Utsman bin Qais bi Abi al-‘Ash di Mesir

3.Kekuasaan Eksekutif (Khalifah)

Peran Umar sebagai khalifah mempunyai beberapa tugas yang
menyeluruh dalam negara, namun tugas utamanya adalah untuk
menjalankan dan mengawasi pemerintahan agar tercipta kehidupan
bermasyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Secara umum
peranan Umar pada kekhalifahan ini adalah utnuk perluasan wilayah
yang diduduki oleh Islam, pembenahan tatanan pemerintah, juga
tentang kemaslahatan rakyat dan perlindungan terhadap hak-hak dan

Volume 2, Nomor 1, September 2021

48 Amelia Wulandari, Annur Falasifah Adila Safira, Nadiyah Salsabbilah, Fadhila
Tianti Mudi Awalia

suara rakyat (Sirajudin, 2006:43)

Agar mempermudah masyarakat dalam urusan administrasi
dan keuangan, maka Umar mendirikan lembaga-lembaga dan
dewan-dewan seperti : bait al-mal untuk pendistribusian kekayaan
yang didapatkan oleh kaum muslim. Yang mana harta tersebut
akan digunakan untuk penyediaan makanan bagi janda, anak-anak
yatim, anak-anak terlantar, juga pembiayaan penguburan orang-
orang miskin, dan pembayaran hutang bagi mereka yang bangkrut.
Lembaga yang mengatur Bait al-Mal merupakan Lembaga Pelayanan
Militer, Lembaga Kehakiman dan Eksekutif, Lembaga Pendidikan dan
Pengembangan Islam, dan Departemen Jaminan Sosial. (Pratama dan
Sujati, 2018:67).

Pencapaian Umar bin Khattab dalam bidang kesejahteraan umat
seperti memberikan lampu sebagai penerang di masjid, pendirian
baitul mal, penghapusan pembagian pada harta rampasan perang
dan pemberian gaji kepada para imam dan muadzin. Dalam bidang
agama seperti penyelenggaraan sholat tarawih, dan penambahan
kalimat al-Sholatu Khairun min an-naum dalam adzan shubuh.
Dalam bidang hukum seperti pengangkatan hakim-hakim, pemakaian
hukum cambuk, penetapan 80 kali dera pemabuk dan sebagainya(Taili,
2014:45)

Dalam bidang hukum, khalifah Umar bin Khattab mengangkat
beberapa orang untuk menempati posisi sebagai hakim di beberapa
wilayah, hakim yang telah dipilih diberi wewenang untuk
melaksanakan pengadilan dan pemberian putusan tanpa campur
tangan gubernur di wilayah tersebut. Agar terciptanya peradilan
agama yang tetap sesuai dengan syariat, maka beliau mengirimkan
risalah kepada Abu Musa al-‘Asy’ari, yang diberi nama dengan Risalah
al-Qadha (La Daa, 2017:114)

Konsep Risalah Al-Qadha

Risalah al-Qadha adalah sebuah risalah yang sangat penting
maknanya dan sangat terkenal di kalangan ulama. Ia merupakan
sebuah surat yang berisi mengenai instruksi Umar bin Khattab kepada
para hakim, khususnya kepada Abu Musa al-Asy’ari mengenai cara
beretika di dalam pengadilan dan perbuatan hakim yang sebagaimana
semestinya dilakukan. Risalah ini bernilai sangat tinggi, dan sering
dijadikan sebuah rujukan oleh para ulama dalam berbagai sumber

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

‫‪Analisis Risalah Al-Qadha Umar Bin Khatab Dan Penerapannya... 49‬‬

‫‪hukum di bidang peradilan oleh kaum muslimin. (Mahmud Abbas‬‬
‫‪Aqqad, 1993, pp. 43-44).‬‬

‫‪Teks dari risalah al-qadha adalah:‬‬

‫ااِأإأإتِِِفَفففَـَََََِِلبَذَُلوووبَهَلاْْـَييَذكلَبَُْايََُِلَموممَاَاْْتِحَّيهََِّوجوِمَّهااغنََرالَْاََِلنأه‪ّ،‬لْيُةكَُُأََرأمََْْبدبجَعُ‪،‬اـَضظيَََُِّْفبََِرمنلـََّْعََدَكخَِعإًَْيسحَبلعُلةَلََُُوَغَاَنْبركَاٍنَدَلوكمِااِْعًىقمَ‪َ،‬عَلاُصَفلرففَبالـِْليَـبرإوَِِاَحىاْيَيلثََـفلـعَُِلَهإضَِّانْيْمِنـََِِهإبََََِّْتَاققْواَفَاْاكِهدَفوُّلِلدِّءلنيِْنداِكعََُِيٍأَِشعقفَـََلسَااّخَكبْتِإَُالَذأَحِْيَههبعَِـنلَ‪،‬تِّْىهَََُّْماقِمٌّيررواهرُاِ‪،‬عَثَمطَََلدّفِْسنِايَـَْشيَْةُُحمضََِتلمَرفَََاواَََدِأاهووَّلاّضائنََهوَُِحَلَُيارءَنتَزـاهُْيرَلَلَِِْدَجنلسُـوجَلَُِْ‪،‬لااثَِّرَّلحٍِماَرَّفلبِلَرلَاْىَْتَِلّفاشَِّّعاّىقًقُأعََ‪،‬لُلوََُِييْمَِ‪ْ،‬عَِهدْويوَا‪،‬مافلَاَِ‪،‬تلَِسَوَمطََْلَلَِتَدتّكّومـاَعوََفََََْْعأَادكمَكولََعَْمِإرُوأِلَِّطاذَّإلُِىمََمعبٌَِّْْىنامِنْوََِعمفننِعّجَعِِءىنًلَْيداالَاتََُِِاـمشفد‪،‬أْيََُللَامّبََلىلِ‪َِ،‬رراَْاِليْباَِْعْهنّيدحَِللَِّقنَِروفْـبنفَِمّتَلََْـتعجّاـَزَقَِْااإجٌَفقاَِنََاْفرَسعََلَعاِزهىّلِِطناِهُاََِلَمسكَحىِّسَيَِفِحِْاَاَُِهلنرفْويّـنلِلدـإََِذَفَُحَ‪.‬د‪ِ،‬يهلَعََوَـًِقافخَََُّْكقأنّلَلْواّلَواازَْحاتَلَداَفـََدوَوِّْيئَالضَِنكَاأَُقوجَلااِحكفيَللهَُْـُإَِغِنَمرّاَكءََآظُْهاحلَُُّققاَُّصنَِئبقَِّبَِرابَ‪َِّْْ،‬يْكلسسبَل‪ً،‬نرفـََّْهتَلاِنًْ‪،‬الُِلُراَياضآُحِِحَعَُلَمبأاّْتِوَْنحفلََإلِملَُْْمِِلوبِءِإٌََـوهضَااَوَسَدلليِّفَََبَجِنةٌلّزنننَابَبئِـاـِهبََِـةيياٌََِّالـُزاقَوْبسَُتنـَْلوعلَُناََاَلخمنلّْيُّلةاًلََعَهُِِلبيُِحأةـدَوَاََبأضٍَََءكََعَْ‪ُْ،‬صيالّفّسوَاََلقَوََوْْأاَألَمِْيٌجيلَدبسوَـْلنَََّْيةَُِمٌاهقَوأْرَََاَتثاّإاِْضِةبُلم‪،‬ـَِليدمَاَْقَِِشضُـرِوَلنْْاعَقفَِّأبَسََاَيْعيَُِْار‪َ.‬باعقِوُْسلْسْييوَبَِلَِبهَُلنَِنَّّمُضهِْيْيلٍاةاِةاُِاُضمُلاَفَهَاَثٌِّْيّلُلْفكسسفهَُِْمَيخُةَِمكيسـُِإْـَباَميَُتاُِْْبا‪،‬ألن‪.‬مََلْموبّـنلََََُلعِفمصََحإمََِنِْطوَبأعنِلُفَََْلَْاًِولهوُِرّدِِإُهَةمقُِاسَّامَلفمهْـَُّىْم‪َ.َ،‬عَّوحالخنََ‪ْ،‬رَينلـراَْةبَُاـدفكَلَنََِتـَجـولُّلْصشِِذاَتْإَذِعتـَاْيْلََََْعَشعليففَِّْكِعََلًِزَصلهَوّيََْْنٌَّههِلكئارًَحٍََََََّْك‪،.‬ى‪.‬مضافدنىم‪.‬ك‪،‬تك‬

‫‪Terjemahnya: “Umar telah menulis surat kepada Abu Musa, Amma ba’du:‬‬
‫‪Sesungguhnya menyelenggarakan peradilan itu adalah suatu ketentuan yang‬‬
‫‪tegas dan suatu tradisi (sunnah) yang diikuti. Pahamilah (suatu perkara) apabila‬‬
‫‪diajukan kepadmu, karena tidaklah bermanfaat suatu pembicaraan kebenaran‬‬
‫‪apabila tidak ada penyelesaiannya. Persamakanlah manusia (para pihak yang‬‬
‫‪berperkara) di dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu,‬‬
‫‪sehingga orang mulia tidak tamak akan kecuranganmu, dan orang yang lemah‬‬
‫‪tidak putus asa dari keadilanmu. Bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan‬‬
‫‪sumpah dikenakan kepada orang (tergugat) yang mengingkari gugatan.‬‬
‫‪Perdamaian itu boleh di kalangan orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang‬‬
‫‪mengahalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Barangsiapa‬‬
‫‪yang menggugat suatu hak yang tidak ada pada tangannya atau suatu bukti, maka‬‬

‫‪Volume 2, Nomor 1, September 2021‬‬

50 Amelia Wulandari, Annur Falasifah Adila Safira, Nadiyah Salsabbilah, Fadhila
Tianti Mudi Awalia

berilah ia tempo untuk membuktikannya. Apabila ia bisa membuktikannya, berilah
dia haknya, tapi apabila tidak dapat membuktikannya, bolehkah kamu memutuskan
yang mengalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keudzurannya
dan lebih metampakkan barang yang tersembunyi. Suatu putusan yang telah kamu
putuskan pada hari ini, janganlah sekali-kali dijadikan penghalang untuk meninjau
kembali pendapatmu, lalu kamu diberi petunjuk untuk kembali kepada kebenaran,
karena kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun,
sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada bergelimang dalam
kebatilan. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian
yang lainnya, kecuali orang yang pernah melakukan saksi palsu, orang yang
dikenai hukuman had, dan orang yang diragukan perhambannya atau diragukan
kekerabatannya, karena Allah SWT. Melindungi rahasia-rahasia hamba-Nya dan
menghindarkan hukuman had kepada mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti
dan sumpah-sumpah. Kemudian pahamilah dengan sungguh-sungguh perkara
yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam Al-
Qur’an dan Al-Sunnah, kemudian bandingkanlah (qiaskanlah) perkara-perkara
itu dan kenalilah (perkara) yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkaraitu),
kemudian pegangilah hukum yang menurut pendapatmu lebih dicintai Allah
dan lebih mendekati kebenaran. Jauhilah dirimu dari marah, kacau pikiran,
gelisah, menyakiti para pihak, bersiakp keras ketika menghadapi mereka. karena
memutus perkara di tempat yang benar itu termasuk pekerjaan yang dipahalai
Allah dan menjadikan nama baik. Barangsiapa mengikhlaskan niatnya demi
mencari kebenaran, walaupun merugikan dirinya, maka Allah akan memberinya
kecukupan, dan barangsiapa yang berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada
pada dirinya, pasti Allah akan (membuka rahasia) kejelekannya itu, karena
sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali (amal) yang
ikhlas, maka bagaimanakah perkiraanmu tentang pahala dari Allah, baik yang
akan segera diberikan, maupun yang berada di dalam perbendaharann rahmat-
Nya. Wassalaamu ‘alaika.” (A. Ah Tsamrotul Fuadah, 2019, pp. 190-192)

Di dalam teks Risalah Al-Qadha telah di jelaskan bahwa terdapat
dua aspek hukum yakni aspek hukum acara peradilan agama dan
aspek kapasitas hakim. Terdapat beberapa poin di dalam hukum
acara, diantaranya: kepentingan keberadaan peradilan, menyamakan
pihak yang berselisih, beban pembuktian, menganjurkan perdamaian,
memberi kesempatan para pihak untuk mendatangkan bukti,
memperbaiki putusan yang salah, kualifikasi saksi. Sedangkan di
dalam beberapa aspek kapasitas hakim telah terdapat beberapa
poin diantaranya: memahami pokok perkara dan memberi putusan,
memahami perkara yang tidak terdapat di dalam kandungan al-Qur’an
dan memutuskannya dengan cara lain (qiyas) atau yang lebih dekat
dengan kebajikan, pikiran yang rancuh, menjauhi marah, dan rasa
jemu, harus mensucikan niat sebagai hakim. (Dwi Rahayu , 2019)

Setelah ditinjau lebih detail di dalam risalah al-qadha maka,

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Analisis Risalah Al-Qadha Umar Bin Khatab Dan Penerapannya... 51

terdapat beberapa konsep di dalam kandungannya, yakni: (Ramlah,
2011)

a) Kedudukan lembaga peradilan
Di dalam suatu masyarakat kedudukan lembaga peradilan

sangatlah dibutuhkan dan bersifat wajib dan sunnah yang harus
ditaati.
b) Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya
Sebagai seorang hakim, wajib untuk memahami perkara yang
diajukan kepadanya, dan ambillah keputusan yang benar dan
dengan pemikiran yang tenang agar dapat menentukan mana
yang benar dan tidak. Karena, apabila suatu perkara tidak
mendapat perhatian hakim akan menjadi sia-sia.
c) Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan
berlaku adillah
Tempatkan kedua belah pihak di majelis yang sama, pandanglah
keduanya dengan pandangan yang sama, agar orang yang
terhormat tidak meremehkan anda dan orang yang lemah tidak
merasa teraniaya
d) Kewajiban pembuktian
Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib
membuktikan bantahannya
e) Lembaga damai
Sebuah perkara jika diselesaikan dengan cara damai maka
dibenarkan, tanpa tidak menghalalkan yang haram dan
mengharamkan yang halal
f) Penundaan persidangan
Barangsiapa yang menyatakan ada suatu hal yang tidak ada
ditempatnya atau suatu keterangan, berilah ia tempo untuk
melaluinya. Dan apabila ia telah memberi keterangan hendaknya
anda mendengarkan dan memberinya hak. Jika dia tidak mampu
memberikan keduanya maka anda dapat memutuskan perkara
yang merugikan haknya, karena yang demikian itulah yang
mantap keuzurannya
g) Memperbaiki putusan yang salah
Janganlah anda dihalangi oelh suatu putusan yang telah anda
putuskan pada hari ini, kemudian anda tinaju kembali putusan
itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada
kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang
tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali pada hak, lebih
baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.

Volume 2, Nomor 1, September 2021

52 Amelia Wulandari, Annur Falasifah Adila Safira, Nadiyah Salsabbilah, Fadhila
Tianti Mudi Awalia

h) Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan
penalaran logis

Pergunakan kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang
diajukan kepada anda dengan menggali dan memahami
hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas
tunjukkan dalam al-Qur’an dan Hadits, kemudian bandingkanlah
permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah hukum
yang serupa, kemudia, ambillah mana yang lebih mirip dengan
kebenaran

i) Orang Islam harus berlaku adil
Orang Islam dengan orang Islam lainnya harus bertindak adil,

terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau
pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang
asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan
rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, terkecuali
dengan keterangan dan sumpah
j) Larangan bersidang ketika emosional
Jauhilah diri anda dengan marah, pikiran kacau, perasaan
tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena
kebenaran itu hanya berada di dlaam jiwa yang tenang dan niat
yang suci.

Peradilan Agama di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Peradilan dapat
diartikan dengan segala sesuatu mengenai perkara Pengadilan (Anton,
1988:7). Kata Peradilan adalah terjemahan dari kata Qadha yang artiny
memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan (Ahmad, 1996:1215).
Menurut ahli fikih kata “Peradilan” memiliki arti:

1. Lembaga hukum ( tempat yang mana seseorang dapat
mengajukan mohon keadilan)

2. Perkataan yang harus dilakukan yang diucapkan oleh seseorang
yang memiliki wilayah umum atau menerangkan hukum agama
atas dasar harus mengikutinya (Hasbi, 1994:29).
Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima,

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk
menegakkan hukum dan keadilan (Cik, 1996:6). Dapat disimpulkan
bahwa tugas peradilan memperlihatkan hukum agama, kurang tepat
jika dikatakan menetapkan sesuatu hukum. Jika hendak dibedakan
dengan hukum umum, bahwa hukum islam (syariat) telah ada sebelum

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Analisis Risalah Al-Qadha Umar Bin Khatab Dan Penerapannya... 53

manusia ada. Dalam hal ini, seorang hakim hanya menerapkan hukum
yang sudah ada dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang
belum ada.

Posisi Peradilan Agama pada masa reformasi telah sejajar dengan
badan-badan lainnya di bawah Mahkamah Agung dalam kekuasaan
kehakiman. Pada tahun 1999 adanya Undang-Undang No.35 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Aripin, 2008: 250). Peradilan Agama
adalah salah satu Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang
memiliki sifat khusus, yang berwenang dalam perkara Islam tertentu,
bagi orang Islam di Indonesia (Rasyid, 1991: 5).

Asas-asas peradilan agama menurut amandemen UU No. 3
Tahun 2006 adalah asas Personalitas Keislaman, asas Kebebasan, asas
tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau
tidak ada, asas hakim wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat, dan
biaya ringan, asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak,
asas persidangan terbuka untuk umum, asas aktif memberi bantuan,
asas perdailan dilakukan dengan hakim majelis, asas pemeriksaan
dalam dua tingkat, asas mengadili meliputi hak milik, asas hakim
bersifat menunggu, asas bahwa putusan pengadilan harus memuat
pertimbangan, asas berperkara dengan biaya, dan asas Ne bis in Idem
(Aripin, 2008: 348).

Putusan pengadilan sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan
untuk menyelesaikan perkara perdata. Jika dilihat dari visi hakim yang
memutus perkara, putusan hakim adalah mahkota pencerminan nilai
keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral
dari hakim bersangkutan. Dalam memutuskan hukum, seorang hakim
memiliki beberapa tahapan ( Manan, 2008) :

a. Tahap Konstatir
Tahapan ini adalah suatu kejadian hukum yang diajukan oleh

pihak, dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah
terjadinya peristiwa yang telah diajukan.
b. Tahap Kualifisir
Tahapan ini adalah menilai apa yang dianggap benar-benar
terjadi.
c. Tahap Konstituir
Tahapan ini adalah menetapkan hukumnya atau memberikan
keadilan kepada pihak yang berperkara (Manan, 2008: 291-292).

Volume 2, Nomor 1, September 2021

54 Amelia Wulandari, Annur Falasifah Adila Safira, Nadiyah Salsabbilah, Fadhila
Tianti Mudi Awalia

Dalam Risalah al- Qadha terdapat beberapa aspek hukum acara
peradilan agama yang memuat beberapa konsep :

a. Kepentingan keberadaan peradilan
Peradilan ada untuk menjaga ketertiban dan perdamaian. Negara

tanpa peradilan tidak akan dapat berjalan, masyarakat akan
kacau dan pemerintahan tidak bisa ditegakkan.
b. Menyamakan pihak yang berselisih
Dalam majelis pertemuan seorang hakim harus menyamakan
perlakuan. Tidak dibenarkan untuk menekan satu pihak dan
menolong pihak yang lain.
c. Beban pembuktian
Jika penggugat mengajukan gugatannya, penggugat harus
memiliki bukti atas pernyataannya. secara umum pembuktian
itu lebih dekat dengan apa saja yang bisa menjelaskan kebenaran
mencakup saksi dan sumpah (Jauziyyah, 2018: 41)
d. Menganjurkan perdamaian
Anjuran perdamaian yang di usahakan oleh hakim merupakan
perdamaian yang diperlukan karena damai adalah cara
penyelesaian sengketa yang tepat, efektif, dan membuka akses
kepada pihak yang berperkara.

Kesimpulan

Ketegasan Umar bin Khattab dalam memimpin menjadikan
umat Islam pada masa itu berada pada puncak kejayaanya, ditandai
dengan wilayah yang di taklukan pada masa ini bertambah luas,
pembentukan dan penyempurnaan di berbagai bidang, pada bidang
hukum, Umar bin Khattab mengirimkan risalah kepada Abu Musa
al-Asy’ari yang berisi pedoman-pedoman untuk menjadi hakim yang
diberi nama Risalah Al-Qadha Umar bin Khattab.

Berbicara tentang peradilan agama, telah ada sejak zaman
khalifah Umar bin Khattab, pada tahun 1833 para hakim peradilan
agama se-DKI Jakarta berkumpul untuk membahas tentang Risalah
Al-Qadha, mengingat peradilan agama dibuat untuk memberikan
kemaslahatan bagi orang Islam, maka dalam acara peradilan agama
haruslah sesuai dengan apa yg ada di Risalah al-Qadha Umar bin
Khattab.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Analisis Risalah Al-Qadha Umar Bin Khatab Dan Penerapannya... 55

Daftar Pustaka

Al-Azizi, A. S., 2014, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak
Peradaban Islam di Barat dan di Timur, Cet.1, Saufa, Yogyakarta.

An-Najar, A. W., 1990, al-Khulafa’ al-Rasyidun, Cet.2, Dar al Kutub al-
‘Ilmiyyah, Beirut

Aqqad, M. A., 1993, Keagungan Umar bin Khattab, Pustaka Mantiq,
Jakarta

As-Suyuthi, J., 1988, Tarikh al-Khulafa, Dar al-Kutub al-Islamiyyah,
Beirut.

Bosworth, C. E., 1980, Dinasti-Dinasti Islam, Terj. Hasan, I., Mizan,
Bandung.

Fuadah, AAh T., 2019, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip
Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab, PT
Raja Grafindo Persada, Depok.

Fu’adi, I., 2011, Sejarah Peradaban Islam, Penerbit Teras, Yogyakarta.
Haekal, M. H., 2011, Umar bin Khattab, terj. Dari buku asli “al-Faruq al-

‘Umar”, Litera Antar Nusa, BogorPratama, M. A., dan Sujati, B.,
2011, Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Khattab,
JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol. 2 No. 1
Iqbal, M., 2010, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia
Kontemporer, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
La Daa, L. A., 2017, Sosok Umar bin Khattab dan Latar Belakang Lahirnya
Risalah Al-Qada, Vol XIII, No.1, Universitas Muhammadiyah
Buton Baubau.
Moeliono, Anton (Tim penyusunan), Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta
Nu’mani, S., 1981, Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan
Khalifah II, Pustaka Salma ITB, Bandung.
Pratama, M. A., dan Sujati, B., 2018, Kepemimpinan dan Konsep
Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab, Vol.2, No.1, Jurnal Sejarah
Peradaban Islam ISSN 2580-8311, Pascasarjana UIN Sunan
Gunung Djati Bandung.
Rahayu D., 2019, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Penguatan Kapasitas
Hakim Perspektif Risalat Al-Qadha Umar bin Khattab, Skripsi
Ponorogo
Ramlah, 2011, Eksistensi Risalut Qadha Umar bin Khattab dan
Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era

Volume 2, Nomor 1, September 2021

56 Amelia Wulandari, Annur Falasifah Adila Safira, Nadiyah Salsabbilah, Fadhila
Tianti Mudi Awalia

Reformasi, NALAR FIQH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan
Kemasyarakatan, Vol. 4, No. 2, Desember.

Sirajudin, 2006, Politik Ketatanegaraan Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakata.

Taili, A. H., 2014, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Kritik
Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia, Cet.1, UII Press,
Yogyakarta.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

AFKAR

Jurnal Mahasiswa

Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Hakim
Perempuan Dalam Islam

Chindy Halimatus Sa’diah, Imelda Mei Riska, Sugiarti

Perbandingan Madzhab, Syari’ah, Universtas Darussalam Gontor, Mntingan,
Indonesia

Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]

Achmad Arif

Dosen, Perbandingan Madzhab, Syariah, Universitas Darussalam Gontor,
Mantingan, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak
Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang
masih kontroversial banyak dari para ulama yang meperbincangkan atas hukum
kepemimpinan atas para wanita seperti, Hakim. Hakim merupakan salah satu
profesi yang penting, karena hakim adala salah satu jabatan yang tinggi dalam
Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana pandangan dan
pendapat para ulama mengenai kedudukan hakim perempuan dan bagaimana
kedudukan hakim perempuan di Indonesia. Jenis penilitian yang peneliti gunakan
berupa penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah :
Hakim merupakan sebuah jabatan yang mulia darinya dibentuk sebuah keadilan,
hakim mengadili setiap perkara baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun
hak manusia dengan kekuasaan kehakiman dapat menggulingkan para pendzalim
dan terhindar dari kejahatan.

Kata kunci: Hakim, Perempuan, Pendapat para ulama

Volume 2, Nomor 1, September 2021

58 Chindy Halimatus Sa’diah, Imelda Mei Riska, Sugiarti,Achmad Arif

PPendahuluan
erbincangan tentang perempuan dalam Islam selalu berujung
pada kesimpulan bahwa Islam tidak ramah perempuan. Posisi
perempuan yang lemah dan inferior tergambar jelas dalam fakta
empiris di masyarakat Islam maupun dalam lembaran-lembaran
keislaman.

Dalam hakikatnya, wanita muslimah adalah mitra kerja pria
dalam memakmurkan bumi sesempurna mungkin. Wanita haruslah
ikut serta dengan serius dan terhormat dalam berbagai lapangan
kehidupan, Allah tidak menghalangi wanita bertemu dengan laki-
laki ataupun melihatnya. Sebaliknya begitu pula dalam berbicara,
bertukar pikiran, ataupun bekerjasama untuk mengerjakan sesuatu
pekerjaan dengen catatan mereka tetap memperhatikan ketentuan-
ketentuan agama.

Salah satu masalah yang sering menjadi perdebatan sengit
Negara-Negara Islam atau Negara yang penduduknya mayoritas
muslim adalah masalah kepemimpinan perempuan. Bahkan ada
kecenderungan untuk membiarkan personal ini bisa dijadikan
kampanye politik untuk menolak kepemimpinan perempuan dengan
argument agama. Masalah boleh tidaknya wanita menjadi hakim,
sampai saat ini masih mengalami perbedaan dikalangan ulama fiqih
hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan dalam memahami Hadist
riwayat Imam Bukhari. Ada yang berpendapat bahwa wanita tidak
boleh menjabat secara mutlak, serta ada pula yang berpendapat bahwa
wanita boleh menjabat dalam kasus-kasus tertentu dan tidak boleh
dalam kasus lainnya.

Berdasarkan masalah ini kiranya perlu dipertanyakan
bagaimana sesungguhnya keabsahan hakim perempuan ditinjau
menurut hukum Islam menurut pendapat para Imam dan alasan-
alasan yang dipergunakan. Secara umum penelitian ini dimaksudkan
untuk menggambarkan secara utuh argument ulama mengenai boleh
tidak perempuan menjadi hakim pengadilan.

Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang
dikemukakan diatas penulis menggunakan penelitian kepustakaan
(library research) dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode analisis deskriptif kualitatif.. Penulis akan mengkaji tentang

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam 59

hukum kedudukan hakim wanita, yang dimana orang yang memiliki
mimpi menjadi hakim bisa mewujudkan mimpinya tanpa ragu.

Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata ( ) yang artinya

dengan qadhi ( ) artinya memutus.( basiq, 2012:23).

Sedangkan menurut KBBI hakim adalah orang yang mengadili

perkara, sedangkan dalam bahasa adalah orang yang bijaksana atau

orang yang memutuskan perkara. Adapun pengertian Syara; hakim

yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim

dalam menyelesaikan gugatan, perkara-perkara dalam bidang hukum

perdata dan pidana dikarenakan penguasa tidak dapat menyelesaikan

sendiri masalah di pengadilan.( Maskur, 2005 : 29)

Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomer

48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa yang dimaksud

dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim

pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan aagama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha dan hakim pada pengadilan

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut..( Undang-

Undang RI No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman)

Pengertian Perempuan

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh
kasih sayang karena perasaannya yang halus, Secara umum sifat
perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan
memelihara. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan
perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal
kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan internasional yang
bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan. Secara eimologis
pengertian perempuan berasal dari kata empu yang berarti “tuan”
orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu yang paling besar.(
Agesna, 2018: 2)

Dan dalam islam perempuan mempunyai kedudukan yang
sangat tinggi dalam islam dibandingkan pada masa jahiliyah, dimana
perempuan dianggap sebagai makhluk yang paling hina dan tidak
mempunyai kedudukan sama sekali pada masa itu. Islam menjadikan

Volume 2, Nomor 1, September 2021

60 Chindy Halimatus Sa’diah, Imelda Mei Riska, Sugiarti,Achmad Arif

manita makhluk dalam Al-Qur’an sendiri ada surat An-Nisa yang
artinya wanita.

Ada beberapa keistimewaan wanita dalam pandangan
islam : Wanita dalam isalm sama dengan laki-laki, kedudukan ibu
lebih tinggi dari ayah 3 derajat, melindungi wanita dalam perang,
mendapatkan bagian dalam wariasan, wanita sholehah bebas masuk
dari pintu masuk manapuan, islam melindungi kehormatan wanita.
(Syahfaruddin, 2016: 5)

Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Rasulullah SAW

Sesungguhnya lembaga kekuasaan kehakiman atau yang dikenal
dengan lembaga peradilan telah ada sebelum datangnya Islam. Pada
masa awal peradaban islam lembaga peradilang langsung ditangani
oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lah
yang menjalankan fungsi sebagai hakim atas berbagai permasalahan
dan sekaligus sebagai pemimpin umat.

Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan islam makin
meluas, nabi Muhammad SAW mengangkat para sahabatnya untuk
melaksanakan kekuasaan dibidang eradilan di berbagai macam
tempat. Dengan demikian dapatlah kita menetapkan hakim pertama
di dalam islam adalah Nabi Muhammad SAW sendiri.

Setelah islam tersebar di berbagai tempat Rasulullah mengizinkan
para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan yang
telah Allah tetapkan yaitu sunnah Rasul, ijtihad atau qiyas.( Al-faruq,
2009 : 4). Nabi Muhammad SAW membenarkan para hakim untuk
menggunakan qiyas untuk memutuskan perkara-perkara maupun
sengketa, karena hukum-hukum al-Qur’an yang telah turun pada
prinsipnya hanya mengenai beberapa kejadian saja, demikian sabda-
sabda Nabi dan petunjuk-petunjuknya hanya mengandung hal-hal
yang umum buakan secara terperinci yang terjadi secara terus-menerus
disetiap masa dan tempat.

Pendapat Pertama Menurut Ulama Imam Syafi’i, Imam Maliki
dan Imam Ahmad Hanbali.

Menurut Jumhur Ulama dikalangan Imam Syafi;I, Imam Maliki
dan Imam Ahmad bin Hanbali, laki-laki merupakan syarat untuk dapat
diangakat sebagai hakim. Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam 61

hakim.Tidak sah wanita diangkat sebagai hakim, apabila ada hak yang
mengangkat wanita sebagai hakim, maka putusan yang dijatuhkan
tidak sah. (Syahrizal, 2008: 54)

Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa’
ayat 34 yang mengatakan bahwa:

‫الِّرَجا ُل قـََواُمْوَن َعلَى النِّ َساِء ِباَ فَ َض َل اللهُ بـَْع َض ُه ْم َعلَى بـَْع ٍض َوِبَا اَنـَْفَقْوا ِم ْن أَْمَواِلِْم‬

( :34)

"kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka.”

Imam Syafi’i menjadikan ayat diatas sebagai dalil untuk
melarang perempuan menduduki jabatan hakim, hal ini dipahami
dengan kata “Qawwan” atau pemimpin. Kata ini mempunyai tiga
arti yaitu : hakim, penguasa, orang yang beperang. Dalam kitab Al-
Um karangan Imam Syafi,i mengatakan bahwa perempuan memiliki
kekurangan jika dibandingakan dengan laki-laki oleh karena itu laki-
laki yang dijadikan “Qawwam” (pemimpin) termasuk dalam konteks
menjadi hakim.( Aiz, 2017: 6)

Dalil kedua yang dijadikan alasan oleh imam Syafi’I tentang
tidak bolehnya perempuan menduduki jabatan hakim adalah hadist
Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhori,
Nas’I dan Turmudji dari Abi Barkah yang berbunyi:

“Tidak diberi keberuntungan suatu umat jika mereka menyerahkan urusan
mereka untuk dipimpin oleh perempuan”

Pendapat ini juga digunakan berdasarkan pada sebuah hadis
dari Abi Barkah dimana Rasululloh SAW pernah bersabda bahwa
suatu bangsa tidak akan Berjaya apabila dipegang oleh kaum wanita.
Rasululloh SAW menyampaikan ini ketika mendengar bahwa Raja
Persia telah mati dan rakyat Persia melantik anak perempuannya
menjadi Ratu.

Demikian pula kisah tentang khalifah dinasti mamalik yang
masih berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Ketika itu
khalifah al-muntasir billah mengirimkan calon pengganti khalifah
yang ketika itu dijabat oleh seorang perempuan yang bernama
Syajaratuddur yang merupakan putri dari khalifah Malik al-Salih.

Volume 2, Nomor 1, September 2021

62 Chindy Halimatus Sa’diah, Imelda Mei Riska, Sugiarti,Achmad Arif

Pada akhirnya setelah 3 bulan menjabat posisi khalifah Syajaratuddur
digantikan oleh Emir izuddin.

Dalam kitab Bidayah al-mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid
menjelaskan persyaratan menjadi hakim haruslah laki-laki dan ini
menjadi syarat mutlak bagi kelompok pertama ini, sehingga segala
keputusan yang bertentangan dengan syarat ini akan ditolak karena
kedudukan hakim dalam sistem peradilan sama kedudukannaya
dengan al-Imamah al Kubro.( Rushdi, 678)

Ada Alasan lain yang melarang wanita untuk mencalonkan diri
karena seorang wanita mengahadapi kendala yang sudah merupakan
kebiasaan atau bawaan, seperti menstruasi setiap bulan, mengandung
dengan segala rasa sakitnya, melahirkan dengan segala resikonya,
menyusui dengan segala bebannya dan sebagai ibu dengan segala
tugasnya, semua itu menjadikan mereka fisik, psikis dan pemikiran
tidak mampu mengemban tugas sebagai hakim yang bertugas
mengadili perkara-perkara.

Pendapat Kedua Menurut Ulama Imam Hanafi

Pandangan yang kedua yaitu pandangan yang menyatakan
bahwa perempuan sah menjadi hakim, kecuali pada persoalan kasus
hudud (pidana) dan qishas. Pendapat ini dikemukakan oleh tokoh fiqh
rasional seperti Imam Abu Hanifah (80-150H/ 700-767M). pendapat
ini diperkuat oleh salah satu pengikut madzhab Hanafi yaitu Ibn
Mas’ud Al-Kasani yang berpendapat bahwa laki-laki tidak menjadi
syarat untuk menjadi hakim.

Syarat mutlak seorang hakim menurut jumhur ulama
Malikiyyah, Shafi’iyyah dan Hanabillah adalah adil, tetapi berbeda
dengan pendapat madzhab Hanafi dengan membolehkan seorang
yang fasik diangkat menjadi hakim dan menganggap putusan hakim
yang fasik adalah sah apabila sesuai dengan syara’ dan undang-
undang. Meskipun demikian mereka tetap berpedoman bahwa adil
itu merupakan syarat sempurnanya pengangkatan dan sah seorang
yang fasik diangkat menjadi hakim apabila menetapkan hukum sesuai
dengan hukum syara’. (Ihyak, 2016: 14)

Pendapat kalangan Hanafiyah mengenai kebolehan perempuan
menjadi hakim didasarkan pada nash al-Qur’an

1. Surat At-Taubah ayat 71 yang menyatakan tentang kesetaraan
laki-laki dengan perempuan.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam 63

2. Surat Shaad ayat 26 yang menyatakan bahwa Allah member
tugas kepada seorang khalifah atau penguasa untuk mengadili
antara manusia secara adil.

3. Surat An Nisaa’ ayat 65 yang menyatakan dimana dalam
persaksian yang pokok adalah mencari putusan dalam
penyelesaian perkara secara adil demikian pula dengan hakim.

4. Surat Al Maidah ayat 8 yang menyatakan untuk tidak membeda-
bedakan kaum dalam berlaku adil dan benar.

5. Surat Al Mumtahanah ayat 12 yang menyatakan tentang menjaga
hak perempuan dalam persoalan kompetensi dimana hal ini
akan terakit erat dengan perkembangan masyarakat.
Al-Kasani yang merupakan pengikut madzhab hanafi, tidak

memasukkan jenis kelamin sebagai syarat seseorang untuk menjadi
hakim. Hal ini berdasarkan pada persoalan persaksian bahwa tingkat
kecakapan seseorang mengadili sejalan dengan kecakapan untuk
bersaksi. Sehingga secara otomatis laki-laki dan perempuan memiliki
hak yang sama untuk menjadi seorang hakim. (Ihyak, 2016: 25)

Pendapat lain dari imam Hanafi kecuali Zafar, bahwasanyya
perempuan tidak boleh menjabat sebagai hakim, kecuali menjadi
hakim dalam urusan muamalat (perdata) dan tidak pada kasus yang
lain. Imam Hanafi memperbolehkan hukumnya dalam urusan yang
mana jika perempuan dibolehkan menjadi saksi kecuali dalam masalah
hudud dan qishas. Dalam pandangannya juga menyebutkan bahwa
laki-laki merupakan syarat yang di bolehkan tetapi bukan termasuk
syarat yang sah. Kesimpulan dari sini adalah bahwa imam hanafi
tidak memperbolehkan juga tidak memiliki hak untuk mengizinkan
perempuan menjadi pemimpin dalam sebuah pengadilan.

Tentang hukum perempuan menjadi hakim ada pendapat
yang menyebutkannya sebagai hal yang makruh. Karena perempuan
dianjurkan untuk selalu menutup diri (dari bergaul dan bercakap-
cakap yang intens dengan laki-laki) sedangkan, didalam persidngan
hakim perempuan terpaksa harus bercakap-cakap dengan kaum laki-
laki. Namun apabila dua pihak yang berperkara adalah perempuan
semua, maka kemakruhan hakim perempuan menjadi hilang.
(Fatimah, 2021: 48)

Argumentasi yang dikemukakan oleh imam Hanafi beserta
pengikutnya adalah terletak pada persoalan istinbat hukum, dimana
selain menggunakan sumber utama al-Qur’an dan al-Sunnah, juga
menggunakan metode fatwa-fatwa dari sahabat, qiyas, ijma’, istihsan,

Volume 2, Nomor 1, September 2021

64 Chindy Halimatus Sa’diah, Imelda Mei Riska, Sugiarti,Achmad Arif

dan al-‘urf sebagai dasar dalam menentukan istinbat hukum. Dengan
kata lain, Imam Hanafi menggunakan metode maslahat al-mursalah
dan qiyas. (Muhammad Aiz, 2017: 8)

Pendapat mayoritas dengan pendapat dalam pandangan
madzhab Hanafi hukumnya tidak jauh beda yaitu madzhab hanafi
sedikit memberikan keleluasaan. Selama dianggap memenuhi syarat
tertentu, maka mereka diperbolehkan berposisi sebagai seorang
hakim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Syu’bah Asa, dibidang
peradilan pun, tercapai ijmak bahwa hanya pria yang berhak menjadi
hakim. Tapi variasi pendapat bukan tak diberikan. Golongan Hanafi
mengakui absahnya hakm perempuan dalam peradilan diluar kasus
had (masalah perzinaan, tuduhan zina, pencurian, perampokan).
Sementara Ibnu Jarir membolehkan perempuan menjadi hakim untuk
kasus apapun.

Dalam sejarah Islam, sejumlah sahabat perempuan dikenal
pernah memerankan fungsi sebagai rujukan dalam hukum, layaknya
seorang hakim, diantaranya adalah Aisyah R.A, Ummu Salamah,
Shafiyah, dan juga Ummu Habibah. (Fatimah Ajeng Aulia, 2018: 19)

Imam Abu Hanifah sebagai pelopor madzhab hanafiyah
memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam masalah
keperdataan begitu juga dalam kesaksiannya, berdasarkan surat al-
Baqarah. Dan Abu Hanifah juga menolak hadis yang diriwayatkan
oleh abu bakrah yang digunakan sebagai landasan tidak bolehnya
perempuan menjabat sebagai hakim serta tidak menuntut syarat-syarat
hakim harus laki-laki. Pendapatnya dikuatkan dan disempurnakan
oleh Ibnu Hazm, Ibnu Jarir ath-Thabari, dan Ibn al-Qayyim, yang
mana mereka memperbolehkan perempuan menjawab sebagai
seorang hakim dalam bidang apapun, dan hal ini juga diikuti oleh
Ulama-ulama kontemporer dan ahli-ahli hukum pada saat ini. (Abdul
Rochim, 2009: 132)

Pandangan menurut imam Hanafi mengenai syarat untuk
menjadi seorang hakim, yaitu sebagai berikut:

a) Membolehkan mengangkat hakim nonmuslik untuk memutus
perkara sesame nonmuslim, tetapi tidak boleh memutus perkara
orang muslim dengan alasan kafir dzimmi tidak boleh menjadi
saksi bagi orang muslim. Maka tidak boleh menjadi hakim untuk
orang muslim.

b) Baligh berakal sehat
c) Membolehkan seorang yang fasik diangkat menjadi hakim dan

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam 65

menganggap putusan hakim yang fasik adalah sah apabila sesuai
dengan syara’ dan undang-undang.
d) Sempurna panca indra
e) Sebagian madzhab hanafi mensyaratkan dalam pengangkatan
hakim hendaknya berpengetahuan luas dalam bidang hukum
islam dan kepandaiannya itu harus bertaraf mujtahid, tidak sah
untuk mengangkat hakim yang bodoh dan mukalid.
Imam hanafi sendiri dan imam ghazali membolehkan seorang
mukalid menjadi hakim, karena mencari orang yang adil dan ahli
ijtihad sangat sulit maka boleh mengangkat hakim mukalid dengan
ketentuan hakim tersebut telah diangkat oleh penguasa. (Ihyak, 2016:
19)

Pendapat Ketiga Menurut Ulama Ibn Jarir at-Tabari

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir seorang imam, ulama’
dan mujtahid, ulama abad ini, ayahnya Abu Ja’far Ath Tabari. Beliau
dilahirkan pada akhir tahun 224 H awal tahun 225. Beliau banyak
bersafar dan berguru dengan ahli sejarah, beliau juga salah seorang
yang memiliki banyak disipin, cerdas, banyak karanganya dan belum
ada yang menyamainya (Chalil & Moenawar, 1996).

Secara normatif menurut Pasal 1 Undang-undang No.8
Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat
peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk
mengadili. Terkait kepemimpinan publik, alam fiqih Islam Klasik
telah dirumuskan dan dilakukan bahwa kaum laki-laki sederajat lebih
tinggi daripada perempuan dalam kepemimpinan di masyarakat.
Tetapi, dengan catatan pula bahwa asumsi teologis yang terbangun
sebelumnya, hendaklah diluruskan agar tidak ada anggapan bahwa
pencitraan perempuan dalam Islam telah menyalahi kehendak Allah.

Perempuan menjadi entitas selalu mendapatkna deskriminasi.
Wilayah publik menjadi hal yang terlarang bagi perempuan, terlebih
jabatan di bidang politik. Akibatnya,budaya yang mengesampingkan
nilai-nilai kemanusiaan itu dianggap sebagai sebagai hal yang lumrah.
Diskursus mengenai kiprah perempuan sebagai hakim di Pengadilan
Agama, sering kali menuai kontrovesi di berbagai Negara Muslim,
seperti Sudan, Malaysia, Pakistan, Dan Indonesia. Perempuan dinilai
tidak pantas untuk terjun di wilayah publik, terutama dalam jabatan
pemerintahan (Muqoddas & Djazimah, 2015)

Volume 2, Nomor 1, September 2021

66 Chindy Halimatus Sa’diah, Imelda Mei Riska, Sugiarti,Achmad Arif

Abu Said al-Hasan bin Abi Hasan. Yasar al-Basri, Ibn Jarir at-
Tabrani, dan Madzhab az-Zahiri berpendapat bahwa wanita boleh
menjadi hakim secara mutlak, yakni dalam semua perkara. Ibn Jarir
at-Tabari berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara
umum sama seperti kesempatan yang diperoleh kaum pria. Logika
yang ditempuh Ibn Jarir at-Tabaridengan memberi ketentuan bahwa
setiap orang yag boleh memberi fatwa, maka orang itu boleh pula
memutuskan perkara. Disini jelas ada kaitan yang erat antara seorang
hakim dengen seorang mufti. Hal ini dapat ditemkan dari ucapanya
tentang kebolehan perempuan berfatwa, Ibn Jarir at-Tabari dengan
tegas mengatakan bahwa perempuan boleh berfatwa secara umum
terhadap seluruh masalah fiqh dan cabang- cabangnya tanpa ada
pengecualian. Ketentuan ini diperoleh karena pria dan wanita boleh
memberikan fatwa secara umum, tanpa ada perbedaan satu sama lain.

Beranjak dari logika yang terdahulu yang dikemukakan oleh
Ibn Jabir at-Tabari, yaitu menganalogikan tugas kehakiman terhadap
adanya persyaratan yang dibutuhkan seorang mufti, maka sampailah
ia pada kesimpulan bahwa perempuan itu boleh menjadi hakim.
Kenyataan seperti ini berawal dari menganalogikan tugas kehakiman
kepada kesempatan menjadi mufti, yang akhirnya sampai pada
kesimpulan bahwa perempuan boleh menjadi hakim. Selanjutnya
mengenai dalil yang diajukan oleh kedua ulama terdahulu baik Imam
Syafi’I maupun Imam Hanafi seperti Q.S an-Nisa ayat 34, Q.S al-
Baqarah ayat 282 dan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad, Bukhari, Nasa’I, dan Tirmidzi dan Abi Barkah, semuanya
ditolak oleh Ibn Jarir at-Tabari. Karena menurut dia tidak ada yang
secara tegas mengatur tugas kehakiman

Ibn Jarir at-Thabari berpendapat bahwa perempuan boleh
menjadi hakim secara umum sama seperti kesempatan yang diperoleh
kaum pria. Dalil yang digunakan beliau adalah (Al-Qurthubi & Imam,
2003).:

a. Tidak satupun ayat al-Qur’an maupun pernyataan dari
Rashulullah yang secara tegas melarang perempuan menjadi
hakim. Dan sifat feminism tidak mempengaruhi pemahaman
terhadap argument-argumen dan pedoman hukum (Al-
Marshafawi, Nizham al-Qadha fi al-Islam, 1989). Argumen
seperti ini dapat diperselisihkan, karena bebrapa sebab yakni:
1. Terdapat dalil- dalil yang jelas tentang larangan hakim
perempuan sebagaimana yang telah disebutkan.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam 67

2. Perempuan pada dasarnya mempunyai watak yang
mempengaruhi dalam kesempurnaan memutuskan suatu
perkara, seperti haid, nifas, hamil, dan menyusui yang
memberikan efek terhadap pemahaman argumentasi-
argumentasi serta pedoman hukum.

b. Menurut Ibn Jarir, secara historis pernah terjadi pengangkatan
perempuan sebagai hakim oleh khalifah Umar bin Khattab pada
masa pemerintahanya dengan mengangkat seorang perempuan
bernama al-Syifa’ sebagai orang yang memberikan keputusan
di pasar (Ibn Hajar & Al-Ishabah, 1995).

Sebagaimana pendapat Ibn al- Arabi mengatakan bahwa
riwayat itu tidak shahih, oleh karenanya tidak bisa dijadikan
hujjah (Al-Arabi & Ibnu, 2003). Hal ini dikuatkan dengan 2
perkara, yaitu:
1. Bertentangan dengan hadist yang shahih sebagaimana telah
disebutkan di awal
2. Umar merupakan seorang sahabat yang mencetuskan adanya
hijab, yang mana kemudian ada ayat yang turun mengenai
hijab sesuai dengan pendapat Umar dan menjadi syari’at.

c. Analogi keabsahan fatwa perempuan yang dianggap sah,
sehingga keputusanya sebagai hakim pun tentu saja dapat
dianggap sah (Al-Marshafawi, Nizham al-Qadha fi al-Islam,
1989).
Pendapat ulama kelompok ini dapat diperselisihkan, dalam artian

fatwa berbeda dengan putusan. Karena fatwa tidak mengharuskan
dipatuhi sedangkan putusan wajib dipatuhi.

Pada dasarnya, yang harus dipahami dalam menganalisis
suatu pendapat adalah bagaimana metode istinbath apa yang dipakai
oleh para imam dan cara pandang mereka terhadap nash. Dalam
permasalahan ini Imam Ibn Jarir at-Thabari mewakili kelompok ulama
yang melihat apa yang terkandung di dalam teks konstekstual. Hal ini
jika diperhatikan lebih jauh, hukum kebolehan dan larangan hakim
wanita ini disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi secara budaya
yang terjadi, sebagaimana disebutkan dalam qaidah ushul fiqh (Al-
Kamidi & Nuruddin):

‫الأحكام تتغير يتغير الزمان والمكانوالحال‬

Yang mana kondisi sosial budaya pada masa sekarang jika kita
lihat maka Perempuan dan Laki-laki mempunyai kedudukan dan

Volume 2, Nomor 1, September 2021

68 Chindy Halimatus Sa’diah, Imelda Mei Riska, Sugiarti,Achmad Arif

hak yang sama, sehingga perempuan adalah mitra yang sejajar dalam
kedudukan politik dan hukum. Kedudukan perempuan sebagai
hakim dan Ketua Pengadilan Agama dengan syarat berkompeten
di bidangnya. Dalam Al-Qur’an An-Nahl 97, Allah berfirman yang
artinya;

“barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan berima, maka sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami
beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan”

Surat tersebut dapat dijadikan pedoman kalua perempuan
dapat bekerja di wilayah publik termasuk menjadi hakim, karena dala
surat tersebut perempuan dan laki-laki dapat beramal apapun. Dalam
era sekarang seorang perempuan dapat menjadi hakim Pengadilan
Agama jika memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Pada zaman
Nabi, perempuan belum memiliki kompetensi sehingga pada saat
itu mendapat larangan. Saat itu wanita belum dapat bersaing dengan
laki-laki.

Oleh sebab itu, pendapat yang relevan di Indonesia khususnya
adalah pendapat dari Ibn Jarir at-Thabari yang menyatakan kebolehan
hakim wanita. Dikuatkan dengan hukum positif mengenai kedudukan
perempuan sebagai hakim pengadilan agama diperbolehkan selama
memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 dalam pasal 13 ayat (1), tentang peradilan Agama dan
Al-Qur’an. Dengan demikian, seorang perempuan dapat menduduki
jabatan sebagai hakim Pengadilan Agama dengan syarat memenuhi
kriteria yang telah diatur.

Kesimpulan

Kelompok pertama, mengatakan bahwasanya perempuan tidak
boleh menjadi hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama dari
mazhab Malik, Imam al-shafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam
kitab Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid, menjelaskan
persyaratan menjadi hakim haruslah laki-laki dan ini menjadi syarat
mutlak bagi kelompok pertama ini. Sehingga segala keputusan yang
bertentangan dengan syarat ini akan ditolak, karena kedudukan hakim
dalam sistem peradilan sama kedudukannya dengan al-imamah al-
kubra.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam 69

Kelompok kedua, mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi
hakim dalam kaus-kasus tertentu. Kelompok ini dipelopori oleh
Imam Hanafi. Dimana beliau menjelaskan bahwa perempuan
dibolehkan menjadi hakim karena persaksiannya pun diterima.
Maka, ketika seorang perempuan menjadi hakim juga dapat diterima.
Namun, Imam Hanafi memberikan batasan untuk tidak menangani
kasus hudud dan qisas.

Kelompok ketiga, Ibnu Jarir at-Tabari dalam Tafsir al-
tabari mengatakan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi hakim
secara mutlak dalam semua perkara dan kasus. Pendapat ini selain
dipelopori oleh Ibnu jarir at-Thabari, juga dikatakan oleh Abu Sa’id
al-Hasan bin Abi Hasan Yasan al-Basri, serta mazhab Zahiri yang
berbeda pendapat dengan pendapat sebelumnya.

Sedangkan dalam ulama kontemporer juga membolehkan seperti
Muhammad Abduh, Nashr Hamid Abu Zaid dan M. Quraish Shihab.
Mereka berpendapat seperti itu karena cara pandang yang berbeda yaitu
lebih tematik dan kontekstual dalam menafsirkan teks keagamaan dan
melihat pertimbangan perubahan kondisi sosial politik dan budaya.

Daftar Pustaka

Agesna, W. (2018). Kedudukan Perempuan Sebagai Pemimpin Dalam
Islam.

Al-Arabi, & Ibnu. (2003). Ahkam Al-Qur’an . Dar al-Kutubi al-Ilmiyyah,
3.

Al-Faruq, A. (2009). Hukum Acara Peradilan Islam. Yogyakarta: PT.
Pustaka Yudistia.

Al-Kamidi, & Nuruddin. (n.d.). Al-Ijtihad al-Maqashid Dhawabituthu wa
Majalatuhu Riasah al-Muhkam al-Syar’iyyah , 139.

Al-Marshafawi. (1989). Nizham al-Qadha fi al-Islam. Muassasah al-
Risalah .

Al-Qurthubi, & Imam. (2003). al-Jami’il Ahkam al-Qur’an . ‘Alim al-
Kutub , Jld.5.

Chalil, & Moenawar. (1996). Biografi Serangkai Empat Imam Madzhab.
Fatimah Aulia Ajeng, “Keabsahan Hakim Perempuan Perspektif Ulama Fikih

Klasik (Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Ibnu Jarir At Thabari)”,
(Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2018).

Volume 2, Nomor 1, September 2021

70 Chindy Halimatus Sa’diah, Imelda Mei Riska, Sugiarti,Achmad Arif

Fatimah, “Hukum Perempuan Menjadi Hakim Dalam Pandangan Fiqih
Islam”, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum
Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Makassar, 2021).

Ibn Hajar, & Al-Ishabah. (1995). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah , 341.
Ihyak. (2016). Relevansi Konsep Hakim Perempuan Dalam Peradilan

Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi
dengan Ibn Mas’ud Al-Kasani). E-journal INKLUSIF Edisi 1
Volume 1.
Maskur, M. S. (2005). Peradilan Dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu.
Muqoddas, & Djazimah. (2015). Kontribusi Hakim Perempuan dalam
Penegak Hukum di Indonesia. As-syar’iyyah , vol.17, no 2.
Rochim Abdul, “Hakim Perempuan “Perspektif Imam Abu Hanifah dan
Imam Syafi’i” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan
Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negri
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)
Rushdi, I. Bidayah al.Mujtahid wa al-Muqtasid. Shirkah an-Nur,t.t.
Syahfaruddin Puthut, “Kedudukan Hakim Perempuan (Studi Komparatif
Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm)”, (Skripsi tidak diterbitkan,
Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)
Syahrizal, A. (2008). Corak Pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap
Kitab Mir’at al-Thullab Tentang Hakim Perempuan. Banda Aceh:
Yayasan Pena.
Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Zaidan, & abd’ Al-Karim. (n.d.). Nizam Al-Qada fi al- Islamiyyah.
Matba’ah Al-aini,1989 .

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

AFKAR

Jurnal Mahasiswa

Implementasi Konsep Adab Al-Attas
Terhadap Landasan Idill

Organisasi Internasional (ICIC)
Dalam Aksi Kemanusiaan

Muhammad Fitrah Alfiansyah

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam Gontor

E-mail: [email protected]

Abstract
International Relations is a multidisciplinary science. This means that science
runs dynamically following the development of global issues that have occurred
since the beginning of the formation of the concept of nationality by looking at
all relevant aspects such as politics, law, social, culture and economy. Starting from
the issues that have occurred, thinkers have begun to come up with new theories
that are used to analyze the same events in the future. The diversity of this theory
seems to be an accident of the sciences from a western perspective, which are
always at odds with Islamic values. As a response to the Western perspective of
International Relations, Islamic HI emerged in the form of a methodology based
on the Qur’an and Islamic Shari‘at Law, coupled with the practice of diplomatic
relations that had been carried out by the Prophet Muhammad to migrate from
Mecca to Medina. Because it is still a relatively new approach, experts have begun to
design methods for researching International Relations from an Islamic perspective.
This paper will discuss about the formation of an idiosyncratic foundation for the
international organization ICIC (Islamic Committee of International Crescent)
through the concept of adab put forward by Syed Muhammad Naquib al-Attas.
The process of implementing this concept is to prove that the behavior of
international organizations is the result of the construction of the fundamental
beliefs of each implementing actor. This is confirmed by evidence of the ICIC
movement in fighting for human dignity in the world.

Keywords: Islamic Worldview, The Concept of Adab, idiosyncratic foundation, International
Organization.

Volume 2, Nomor 1, September 2021

72 Muhammad Fitrah Alfiansyah

Abstrak
Ilmu Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang multidisipliner.
Ilmu ini berjalan dinamis mengikuti perkembangan isu-isu global yang terjadi
sejak awal terbentuknya konsep kebangsaan dengan memandang seluruh aspek
yang relevan seperti politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Berawal dari isu-
isu yang telah terjadi, para pemikir mulai mencetuskan teori baru yang digunakan
untuk menganalisa kejadian yang sama kedepannya. Keberagaman teori ini
nampaknya mengadopsi ilmu-ilmu dari perspektif barat, yang secara selalu
bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebagai tanggapan atas Ilmu HI perspektif
barat, HI Islam muncul dalam bentuk metodologi yang berdasarkan Al-Qur’an
dan Hukum Syari’at Islam, ditambah lagi dengan praktek hubungan diplomatik
yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah.
Karena masih tergolong pendekatan yang baru, para ahli mulai merancang tata
cara penelitian HI dalam perspektif Islam. Tulisan ini akan membahas tentang
terbentuknya landasan idill organisasi internasional ICIC (Islamic Commite
of international Crescent) melalui konsep adab yang dikemukakan oleh Syed
Muhammad Naquib al-Attas. Proses implementasi konsep ini adalah untuk
membuktikan bahwa perilaku organisasi internasional merupakan hasil konstruksi
keyakinan asasi dari tiap-tiap aktor pelaksananya. Hal ini ditegaskan oleh bukti
pergerakan ICIC dalam memperjuangkan harga diri kemanusiaan di dunia.

Kata Kunci: Teori Worldview Islam, Konsep Adab, Landasan Idil, Organisasi Internasional.

PPendahuluan
ergerakan dinamika isu hubungan internasional terus berjalan
menembus regional negara kawasan tanpa mengikat dimensi
waktu. Seiring berjalannya waktu, dari abad ke abad, suatu
negara independen membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya
demi bertahan menghadapi tatanan internasional yang bersifat anarkis.
Dari unsur ketergantungan tersebut maka diperlukan sebuah wadah
untuk saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Wadah
yang dimaksud adalah sebuah organisasi internasional. Organisasi
internasional hingga kini tetap bertahan secara formal dan subtansial,
karena dengan dalih bahwa suatu negara tidak bisa sendirian
menghadapi tatanan internasional.

Setiap organisasi internasional tentunya memiliki tujuan sesuai
kepentingan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tak lepas dari asas

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Implementasi Konsep Adab Al-Attas Terhadap Landasan Idill... 73

fundamental yang berfungsi sebagai rujukan dalam menjalankan
gerakan secara operasional. Umumnya, asas fundamental tersebut
berupa ideologi, dogma, doktrin, Norma, dan lain sebagainya yang
pada saat ini penulis akan menggunakan istilah Landasan Idill sebagai
pengganti beberapa istilah sebelumnya. Sebagai bentuk pedomannya,
organisasi internasional menggunakan landasan idill untuk tindak
operasional dan tolak ukur pencapaian dalam jangka panjang.

Organisasi internasional memiliki peranannya masing-masing
seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan semua isu-isu
sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu contoh organisasi
internasional yang bergerak di bidang keamanan adalah Islamic
Committee of the Interntional Crescent (ICIC). ICIC ialah organisasi
internasional dibawah naungan Organization of islamic Conference
(OIC) yang bergerak atas dasar kemanusiaan. Sebagai organisasi
yang menjunjung tinggi pembelaan atas hak-hak kemanusiaan, ICIC
memiliki landasan Idill yang kiranya perlu ditinjau kembali asal
muasal pembentukan prinsip dasarnya.

Pada tulisan ini, penulis akan menerangkan secara sistematis
tentang apa saja episentrum formula yang mempengaruhi ICIC
dalam menggaungkan aksi kemanusiaan di kancah internasional.
Selebihnya, ICIC yang notabenenya sebagai himpunan negara
mayoritas Muslim di dunia tentunya tak melepaskan aspek islamisasi
dari tiap kebijakan yang telah diambil. Penerapan teori islamisasi ini
yang akan menjadi pisau analisa landasan idill ICIC di pembahasan
lebih lanjut. Kemudian, aplikasi konsep adab yang dicetuskan oleh
Syed Muhammad Naquib Al-attas akan diimplementasikan kepada
landasan idill ICIC dalam bentuk penanaman nilai-nilai keislaman.

Integrasi antara islamisasi ilmu dengan pengetahuan kontemporer
ini sangat perlu dikaji. Meninjau pengaruh landasan idill ICIC yang
berbasis hukum islam telah menghasilkan rangkaian kerjasama negara-
negara anggota dalam memperjuangkan hak kemanusiaan. Maka untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh worldview Islam dalam perumusan
kebijakan, penulis akan menggunakan konsep adab Syed NaquibAl-Attas
dan mengintegrasikannya ke dalam ICIC secara fundamental.

Tinjauan Teoritis: Teori Worldview Islam

Teori Worldview Islam menurut Hamid Fahmy Zarkasyi
(Mushlih, et al. 2019) adalah; bermula dari tauhid, kemudian dari

Volume 2, Nomor 1, September 2021

74 Muhammad Fitrah Alfiansyah

tauhid tersebut membentuk keyakinan di dalam jiwa seorang Muslim.
Keyakinan asasi inilah yang akan menjadi landasan operasional atau
bentuk tindakan yang bersifat arsitektonik. Hasil dari tiga tahapan
di atas akan menjadi sebuah cara pandang seseorang atau visi yang
bersangkutan dengan realitas kebenaran. Pada keyakinan asasi
tersebut berubah menjadi asas perilaku manusia dalam bersosial.
Akhirnya, keyakinan asasi tersebut akan menjadi sistem aturan
yang lebih kompleks hingga membentuk sistem kehidupan di
tingkat regional kawasan dan dapat mempengaruhi sistem tatanan
internasional. semuanya akan berjalan secara sistematis jika keyakinan
asasi diaplikasikan kepada masyarakat internasional, negara, dan
organisasi internasional.

Diagram I
(Gambaran Teori Worldview Islam Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi)

Aplikasi teori Worldview Islam dapat dilihat dari segi mayoritas
masyarakat yang terlibat dalam suatu kelompok, seperti negara,
organisasi internasional atau institusi internasional. Dari worldview
ini nantinya akan menciptakan suatu sistem kehidupan harmonis
yang berbasis pada landasan hikmatis dan filosofis dalam memaknai
pentingnya tatanan internasional yang Islami. Hal ini lah yang
menggerakkan penulis kepada penelitian ini, dengan menggunakan
teori islamisasi sebagai analisa landasan idill organiasi internasional
dan upayanya dalam menangani masalah kemanusiaan.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Implementasi Konsep Adab Al-Attas Terhadap Landasan Idill... 75

Konsep Adab Muhammad Syed Naquib Al-Attas
Definisi tentang adab telah dijelaskan oleh Syed Muhammad
Naquib Al-Attas dalam bukunya “Risalah untuk kaum muslimin” (al-
Attas 1979). Beliau menjelaskan bahwa makna adab lahir pengertian
Islam yang bukan saja ditujukan kepada bangsa-bangsa pada zaman
dahulu kala, tetapi harus dikenakan pada alam; (1) alam tabi’i, (2)
alam ruhani, dan (3) alam ilmi. Dari ketiga asumsi dasar ini, maka
kita dapat berspekulasi tentang definisi adab yaitu kelakuan yang
harus diamalkan terhadap diri, dan yang berdasarkanpada ilmu,
maka kelakuan itu bukan saja ditujukan kepada sesama insani, tapi
juga harus kepada benda mati.
Setiap sesuatu dan seseorang memiliki hak yang meletakkannya
pada keadaan yang sesuai bagi keperluannya, maka ilmulah yang
membawanya kepada pengetahuan sehingga setara tentang hak yang
mensifatkan sesuatu atau seseorang;
1. Apabila adab dirujukkan kepada sesama insan maka adab
ditujukan kepada aspek kesusilaan akhlakiyah yang menuntut
seseorang untuk terlibat dalam struktur sosial, umpamanya
dalam keluarga, musyarakat, majlis syuro, bahkan keterlibatan
sesorang atau sesuatu (negara) yang terlibat dalam organisasi
internasional. Sama halnya dengan ICIC, perannya dalam aksi
kemanusiaan di kancah internasional tak lepas dari tanggung
jawab manusia terhadap manusia lainnya.
2. Apabila adab dirujukkan kepada alam ilmi maka ia bermaksud
pada ketertiban budi yang menyesuaikan haknya kepada peringkat
martabat yang mensifatkan ilmu. Umpamanya pengenalan serta
pengakuan kepada ilmu bahwa ia merupakan ketertiban budi
yang bermanifestasi kepada taraf keleluhuran serta nilai-nilai
terencana dari esensi ilmu itu sendiri. Bermula pada penyesuaian
pada martabat yang mensifatkan ilmu, pensifatan landasan idill
ICIC akan menggunakan sudut pandang adab ilmi, karena bersifat
gagasan tersurat nantinya akan mempermudah pembaca dalam
menyimpulkan korelasi antara konsep adab terhadap hal-hal yang
bersifat abstrak. (Husaini 2015)

Konsep Organisasi Internasional

Setiap organisasi internasional tentunya dibentuk untuk
melaksanakan peran dan fungsi sesuai dengan tujuan pendirian

Volume 2, Nomor 1, September 2021

76 Muhammad Fitrah Alfiansyah

organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Menurut
Clive Archer secara tegas membedakan peranan dan fungsi organisasi
internasional, adalah sebagai berikut: (1) sebagai sarana untuk mencapai
kesepakatan, menekan intensitas konflik, dan menyelaraskan tindakan,
(2) sebagai forum untuk berhimpun konsultasi dan pembuatan
perjanjian internasional, (3) sebagai aktor autonomus atau bertindak
sebagai kapasitasnya sendiri. (Archer 1983).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan
mengamati kejadian yang ada dan memandang kejadian itu dengan
konsep yang terstruktur untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari
proses analisa. Metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif
menurut analisa serta fakta yang ada dari subjek atau obyek yang
diamati. Penulis menggunakan data-data dan juga fakta-fakta yang
tersedia dan melakukan analisis dengan menggunakan teori dan
konsep yang saling berhubungan. Metode yang akan digunakan
dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara koresponden,
pemanfaatan dokumen, dan tinjauan pustaka. Adapun sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah beberapa dokumen
penting dan tinjauan pustaka.

Sebagai alat analisa landasan idill pada organisasi internasional,
di awal pembahasan ini akan dijelaskan mengenai landasan konsep
adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Dari penjelasan konsep
tersebut nantinya diimplementasikan kepada landasan idill organisasi
internasional ICIC. Kendati demikian, kedua unit tersebut akan
dikorelasikan agar pembaca dapat menyimpulkan substansi dari
landasan idill ICIC dalam bentuk kerangka kerja konseptual.

Temuan dan Analisis

Perjuangan ICIC terhadap masalah kemanusiaan yang terjadi di
dunia sangat aplikatif. Beberapa hasil pencapaiannya telah terbukti
dengan program bantuan bela sungkawa terhadap masyarakat
internasional yang mengalami krisis keamanan. Sebagai himpunan
negara-negara mayoritas berpenduduk di dunia, tentunya para
diplomat perwakilan negara telah bersatu berdasarkan satu tali
persaudaraan yaitu “Ukhuwwah Islamiyyah”.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Implementasi Konsep Adab Al-Attas Terhadap Landasan Idill... 77

ICIC ialah organisasi internasional dibawah naungan Organization
of Islamic Conference OIC yang bergerak atas dasar manusiawi yang
diambil dari nilai-nilai Al-Qur’an dan hukum Syari’at Islam. Beberapa
prinsip dasarnya adalah sebagai berikut1, Pertama, Harga Diri
Kemanusiaan, ICIC yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan
dan nilai-nilai spiritual serta etika untuk hubungan manusia yang lebih
baik. Kedua, Keadilan, ICIC bernggapan bahwa keadilan sosial adalah
tujuan mulia. Ketiga, Kesetaraan, ICIC berupaya untuk menciptakan
stabilitas manusiawi dan kesejahteraan. Keempat, Ketidakberpihakan,
ICIC menekankan keadaan netralitas dalam berurusan dengan
pihak-pihak yang berselisih demi membangun kebijaksanaan yang
benar. Kelima, Kebebasan, dalam artian bekerja independent ketika
melaksanakan tugas dalam perjanjian. Keenam, Perdamaian, adalah
bentuk pemberhentian terhadap penderitaan dan kehancuran yang
disebabkan oleh konflik bersenjata dan perang.

Dari keenam prinsip dasar ICIC atau yang disebut sebagai
landasan idill sebuah organisasi telah ditemukan satu titik temu antara
konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dengan landasan idill
ICIC itu sendiri. Kedua unit tersebut tak lepas dari teori worldview
Islam, karena relevansinya tak lepas dari keyakinan asasi yang akan
membentuk sistem kehidupan. Hal ini serupa dengan penjabaran
landasan idill ICIC yang menjadi kerangka kerja konseptual di kancah
internasional yang menjunjung tinggi harga diri kemanusiaan.

Teori Worldview Islam mengatakan bahwa sistem kehidupan di
bentuk oleh keyakinan asasi dari tiap-tiap individu dalam suatu kelompok
sosial. Berdasarkan satu keyakinan mutlak, sebuah pandangan hidup,
prinsip, pencapaian, dan lain sebagainya yang terbentuk senada dengan
keyakinan asasi yang dianut oleh seseorang. Apabila keyakinan asasi
tersebut terkumpul menjadi satu regional secara masif, maka terciptanya
satu sistem kehidupan yang paten. Sama halnya jika intensitas regional
tersebut meluas hingga melintasi batas negara, yang terjadi adalah beberapa
negara yang menganut keyakinan selaras dengan negara lainnya akan
membetuk satu aliansi dengan dalih mencapai tujuan bersama hingga
menciptakan satu ekosistem kehidupan yang sama. Itu adalah bagian kecil
dari konsep terbentuknya organisasi internasional (Rudi 2009).

Keyakinan asasi digambarkan dalam bentuk konsep adab Syed
Muhammad Naquib al-Attas (al-Attas 1979), terbagi menjadi dua

1 The Basic Principles of ICIC, (http://icic-oic.org/en/index.htm).

Volume 2, Nomor 1, September 2021

78 Muhammad Fitrah Alfiansyah

yaitu Adab Ilmi dan Adab Akhlakiyah terhadap manusia. Keduanya
diimplementasikan kepada landasan idill ICIC sebagai tujuan
menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, sehingga terbentuk-lah The
Basic Priciples of ICIC yang berbasis pada Al-Qur’an dan Hukum Syari’at
Islam. Jika diperhatikan kembali, terbentuknya The Basic Priciples of
ICIC dan aksi kemanusiaan yang digalakkan merupakan hasil dari
implementasi konsep Adab Akhlakiyah. Hal ini dapat dibuktikan
dengan keenam poin prinsip dasar ICIC yang berorientasi pada aspek
kesusilaan akhlakiyah (mu’amalah ma’annas).

ICIC menggalakkan aksi kemanusiaan di kontestasi perpolitikan
internasional. Segala bentuk bantuan dan resolusi konflik telah
menggambarkan nilai-nilai ukhuwwah Islamiyah. Upaya dipomasi
preventif dengan merangkul negara anggota di dalam forum juga
berhasil dilakukan sehingga menghasilkan kegiatan berupa,

• Proyek distribusi pangan dan seperangkat alat kesehatan di
negara Republik Kosovo di bulan Ramadhan 1441 H dengan
slogan “Solidarity is stronger than the Corona Pandemic”.

• Buka puasa bersama di jalur Gaza yang melibatkan Bahrain
Humanitarian Alliance.

• Bantuan ICIC berupa 4000 keranjang makanan pokok dan alat
kebersihan kepada pengungsi Rohingnya di Bangladesh pada
tanggal 16 – 18 October 2018.

• Diplomasi preventif ICIC dalam menangani kasus krisis
pangan pengungsi Rohingnya di Tumbro Camp pada tanggal
12 Desember 2017.

• Berkontribusi dalam membangun medical center di Islamic
University di Uganda dan Niger.

• Merealisasikan gagasan OIC Pusat mengenai bantuan terhadap
pengungsi dan migran dalam bentuk guiding.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Implementasi Konsep Adab Al-Attas Terhadap Landasan Idill... 79

Hulu Hilir

Diagram II
(Implementasi Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas Terhadap
Landasan Idill Organisasi Internasional ICIC Dalam Aksi Kemanusiaan)

Dari beberapa aksi kemanusiaan yang digalakkan oleh
ICIC merupakan bentuk nyata dari premis dasar teori Worldview
Islam, yang mana sistem kehidupan suatu kelompok masyarakat
maupun negara secara kolektif menganut keyakinan asasi nilai-nilai
Islam. Kemudian, teori ini dispesifikasikan oleh konsep adab Syed
Muhammad Naquib al-Attas dan diimplementasikan kepada 6 prinsip
dasar ICIC. Prinsip dasar tersebut bermakna landasan idill yang
berfungsi sebagai landasan operasional sehingga terciptanya kerangka
kerja konseptual ICIC yang sedemikian rupa. Dari penjelasan ini, dapat
disimpulkan bahwa implementasi konsep adab Syed Muhammad

Volume 2, Nomor 1, September 2021

80 Muhammad Fitrah Alfiansyah

Naquib al-Attas ternyata dapat menetukan aktor pelaku organisasi
internasional, karena aksi kemanusiaan yang menjadi slogannya
merupakan turunan dari konsep adab sesama insan yang ditujukan
kepada aspek akhlakiyah.

Kesimpulan

Konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas merupakan
kritik atas permasalahan umat Islam pada saat ini. Beliau berpendapat
bahwa masalah masalah umat Islam terbagi menjadi dua yaitu
eksternal dan internal. Pertama ialah pengaruh-pengaruh pola pikir
barat yang memisahkan urusan agama dari perkara duniawi dan yang
kedua adalah permasalahan dari umat Islam itu sendiri yaitu hilangnya
adab. Maka implementasi konsep adab Syed Muhammad Naquib al-
Attas ini sebagai upaya untuk menanggulangi hilangnya adab seorang
muslimin. Berawal dari mengubah stigma, paradigma, dan spekulasi
dasar dalam memandang segala sesuatu, khususnya pembahasan
landasan idill ICIC yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya.

Dari pembahasan diatas, dapat diuraikan secara singkat, bahwa
implementasi konsep adab dapat menentukan tindakan operasional
suatu kelompok masyarakat bahkan kelompok negara yang terhimpun
dalam organisasi internasional. Hal ini kemudian didukung oleh teori
worldview Islam yang menyatakan bahwa sistem kehidupan Islami
dapat ditentukan oleh keyakinan asasi (Tauhid). Segala bentuk aksi
kemanusiaan ICIC merupakan hasil dari 6 prinsip dasar yang diambil
dari Al-Qur’an dan Hukum Syari’at Islam. Lantas mengapa demikian?
jawabannya adalah karena aktor yang terlibat dalam aksi kemanusiaan
ICIC adalah mereka yang memiliki keyakinan asasi tauhid dan
berupaya mengaplikasikan adab dalam aspek kesusilaan akhlakiyyah
terhadap landasan idil yang mereka rancang sedemikian rupa.

Konsep adab yang dikemukakan oleh Syed Muhammad
Naquib al-Attas ternyata berperan sebagai perangkat lunak dalam
landasan operasional aksi kemanusiaan yang digalakkan oleh ICIC.
Kedepannya, penulis beharap agar konsep ini dapat dikembangkan
untuk memandang suatu permasalahan yang lebih kompleks, dan
dapat memperkuat subtansi Teori Islamisasi Ilmu Pengetahuan
Kontemporer demi memperbaiki permasalahan umat Islam dari segi
tradisi intelektual seorang Muslim (Adab ‘Ilmi). Aamiin Aamiin Ya
Rabba-l-‘alamiin.

AFKAR: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum

Implementasi Konsep Adab Al-Attas Terhadap Landasan Idill... 81
Daftar Pustaka
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Aims and Objectives of Islamic

Education. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979.
Mushlih, M. Kholid, et al. Worldview Islam: Pembahasan Tentang Konsep-

Konsep Penting Dalam Islam. Ponorogo: Direktorat Islamisasi Ilmu
UNIDA Gontor, 2019.
Hurd, Ian. International Organization. New York: Cambridge University
Press, 2014.
Husaini, Adian. Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab. Surabaya: Bina
Qalam Indonesia, 2015.
Archer, Clive. International Organization. London, 1983.
(ICIC), The Islamic Commite of The International Crescent. The Islamic
Commite of The International Crescent (ICIC). n.d. http://icic-oic.
org/en/theBasic.htm.
Rudi, Teuku May. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung:
Refika Aditama, 2009.

Volume 2, Nomor 1, September 2021



KETENTUAN PENULISAN JURNAL AFKAR

Naskah tulisan artikel yang telah dikirimkan ke redaksi JURNAL
AFKAR, akan dipertimbangkan pemuatannya, jika memenuhi
beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Naskah atau artikel bersifat ilmiah, berupa kajian atas masalah-
masalah umum berupa peradaban, pemikiran Islam kontemporer
maupun klasik dalam masyarakat, memuat gagasan-gagasan
orosinil, yang merupakan ringkasan hasil penelitian, survei buku
dan review buku.

2. Naskah yang dikirim merupakan hasil tulisan orisinil yang
belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan apapun dan
atau tidak sedang diminta penerbitannya oleh media lain.

3. Naskah yang ditulis, secara berurutan terdiri dari judul, nama
penulis, abstrak, kata kunci, isi, dan daftar pustaka.
a. Judul harus ringkas dan lugas, tidak lebih dari 12 kata.
b. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang memuat ring
kasan artikel yang menggambarkan pengantar tulisan,
metode, dan kesimpulan. Abstrak ditulis antara 200 s/d 250
kata.
c. Kata kunci minimal 5 (Lima) dan maksimal 8 (delapan) kata
yang mencerminkan isi naskah.
d. Isi naskah minimal 10 s/d 25 halaman ukuran A4 (1,5 spasi).
e. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan memuat nama
penulis, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun
penerbitan.

4. Naskah ditulis dengan menggunakan footnote (catatan kaki)
dengan ketentuan:

Nama pengarang tanpa gelar, judul buku (italic), volume/jilid
(jika ada), buka kurung (kota penerbit, nama penerbit, tahun
penerbit), kurung tutup, dan halaman.

Contoh kutipan dari buku:

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Miftah Dar al-Sa'adah, Jilid II (Mesir:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. IV, 2001), 204.

Contoh kutipan dari terjemahan:

Roger Scruton, Sejarah Singkat Filsafat Modern dari Descartes sampai
Witgenstein, Terj. Zainal Arifn Tandjung, (Jakarta: PT. Pantja
Simpati, 1986), 1.

Contoh kutipan dari jurnal atau majalah:

Fara Dieva Huwaidah, "Misteri Gender antara Idealisme dan
Pragmatisme, Menelusuri Utopia Musdah Mulia", dalam jurnal
Tsaqafah, Vol 4, Nomer 2, (Gontor: Universitas Darussalam,
2021), 123.

5. Semua artikel tulisan ditulis dalam format MS Word, dan
diserahkan dalam bentuk soft copy lalau dikirim ke email tim
redaksi, dengan menggunakan atachment fle.

6. Tidak keberatan jika naskah yang dikirim mengalami penyunt
ingan atau perbaikan tanpa mengubah isi.

7. Setiap kata asing yang bukan nama orang dan tempat ditulis
miring (italic).

Alamat Redaksi: Kampus Pusat
Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman Ponorogo,Telp.(0352)48376
Email : [email protected]