JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol. 8 No. 2 Desember 2019 p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 DOI : doi.org/10.21009/jgg.082.02 84 (promoting opportunity) kegiatan ekonomi masyarakat miskin, memperlancar proses pemberdayaan (facilitating empowerment) dengan pengembangan kelembagaan untuk masyarakat miskin melalui penghapusan hambatan sosial bagi pengentasan kemiskinan dan memperluas dan memperdalam jaring pengaman (enhancing security) agar masyarakat miskin memiliki kemampuan dalam pengelolaan resiko efek negatif dari penguatan kebijakan stabilitasi makro ekonomi yaitu (UNDP, 2006). Penataan fisik atau pemanfaatan lahan dari desa ini sudah diwariskan secara turun temurun oleh para leluhur mereka, masyarakat di desa penglipuran selalu memegang teguh filsafat bali yang disebut dengan ‘falsafas Tri Hitakarana’. Falsafah ini mengajarkan masyarakat untuk selalu mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhan. (Atmaja, 2015) mengatakan masyarakat adat penglipuran memiliki landasan konseptual dalam melakukan pengelolaan terhadap tata ruang yang bersumber pada dasar filisofi hidup Tru Hita Karana. Dalam pengelolaan ruang wilayah desa masyarakat Adat Peglipuran menggunakan konsep tri angga yang dalam makrokosmos diaplikasikan menjadi tri mandala, yaitu pembangian ruang berdasarkan letak dan kegunaannya. Konsep tri mandala juga digunakan dalam melakukan tata ruang diwilayah pekarangan masing-masing masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan rumah dan bangunan suci di dalam pekarangan dan pagar pekarangan serta gapura menggunakan asta kosala kosali. Implementasi konsep tri mandala dalam membangunan tata ruang wilayah Adat Penglipuran berdasarkan pada konsep ulu-teben (oposisi biner). Urutan paling utara adalah wilayah utama mandala yang diperuntukkan untuk bangunan suci dan hutan bambu yang dikramatkan (untuk kegiatan suci). Kawasan madya mandala, merupakan kawasan pemukiman penduduk, lapangan olah raga, balai banjar, sekolah, dan bangunan yang digunakan untuk aktivitas lainnya (kegiatan keduniawian). Sedangkan kawasan nista mandala, atau yang paling selatan merupakan areal kuburan dan lahan pertanian masyarakat Adat Penglipuran (kegiatan yang dianggap kotor dan mengandung limbah) Menurut (Singh & Rahman, 2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang saling harmonis antara lingkungan dengan manusia terutama perilaku manusia pada lingkungan. Salah satu yang mempengaruhi penggunaan lahan yang efektif adalah kearifan lokal atau masyarakatnya. Untuk menjaga agar desa penglipuran tetap terjaga kearifannya diperlukan pengelolaan atau pemanfaatan lahan dengan efektif. Masyarakat harus berperan aktif dalam
JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol. 8 No. 2 Desember 2019 p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 DOI : doi.org/10.21009/jgg.082.02 85 mengelola atau memanfaatkan lahan yang ada agar tetap berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola sumberdaya lahan harus efektif dan efisien, karena dalam pengelolaan sumberdaya lahan berkaitan dengan lingkungan dan masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki kearifan lokal tinggi memegang teguh filsafah adatnya, seperti mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhan. Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal di desa penglipuran Provinsi Bali. METODOLOGI Penelitian ini dilakukan di Denpasar, Bali Kabupaten Badung pada 11 Mei – 14 Mei 2018. Lokasi ini dipilih karena peneliti meliha keunikan dari pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal di Desa Pengelipuran, Bali. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa konsep sampling yang relevan dipergunakan dalam penelitian kualitatif adalah ‘variation sampling to document unique variations that have emerged in adapting to different condition’. condition”. Pemilihan informan menggunakan teknik snow ball yang merupakan teknik pengambilan informan bermula pada salah seorang atau beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Selanjutnya informan diharapkan dapat memberikan informasi dan terkait pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal di Desa Penglipuran. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka informan dibatasi dengan maksud agar data yang diperoleh lebih terfokus. Menurut Sugiyono (2012) bahwa pengumpulan data dapat diperolah dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi. Dalam metode penelitian ini instrument adalah peneliti itu sendiri, peneliti melakukan observasi untuk menggali lebih dalam informasi dan mengamati objek-objek yang ingin diketahui. Pengumpulan data melalui wawancara mandalam (independent interview) menggunakan pedoman wawancara kepada segenap informan. Kemudian informasi dilengkapi dengan melakukan penelusuran data sekunder, referensi dan pustaka berkaitan dengan substansi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan instrurmen. Instrumen penelitian berupa kuesioner dalam memperoleh data yang diperlukan.
JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol. 8 No. 2 Desember 2019 p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 DOI : doi.org/10.21009/jgg.082.02 86 Istrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar memudahkan mengumpulkan, mengolah, menyajikan data yang bermanfaat dalam menjawab masalah penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Data yang diperoleh melalui kuesioner disajikan dengan menggunakan analisis secara deskriptif untuk dibuat kesimpulan. Teknik sampling yang digunakan untuk penentuan sampel adalah random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak. Teknik pengambilan data menggunakan satu variable yang akan dikaji, yaitu Pengelolaan lahan. Setiap instrumen penelitian berpedoman pada konsepsional yang meliputi definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen penelitian. Berikut ini data responden penelitian : Tabel 1. Responden penelitian HASIL DAN PEMBAHASAN Desa Wisata Adat Penglipuran, terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, dengan ketinggian 500-600 m di atas pemukaan laut dan koordinat GPS 8,0292893° LS, 115,03036° BT. Yang berjarak 5 Km arah utara dari Kota Bangli dan 45 Km dari kota Denpasar. Luas Desa Penglipuran adalah 112 Ha, 9 Ha digunakan sebagai pemukiman warga dan sisanya adalah hutan dan tanah tegalan atau ladang. Desa Adat Penglipuran merupakan satu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan spesifik dari struktur desa tradisional, sehingga mampu menampilkan wajah pedesaan yang asri. Penataan fisik dari struktur desa tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakatnya yang sudah berlaku turun temurun. Pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal. 1. Dukungan Emosional Modus (Mo) : 46,6% Median (Me) : 44,9% Mean (Mi) : 47,1% Standar Deviasi (Std): 13,7% Gambar 1. Grafik dukungan emosional Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki lebih memiliki 44,00% 46,00% 48,00% 50,00% 52,00% 54,00% Laki-Laki Perempuan Dukungan Emosional Dukungan Emosional No Jenis Kelamin Responden Jumlah 1 Laki-laki 15 Orang 2 Perempuan 15 Orang Total 30 Orang
JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol. 8 No. 2 Desember 2019 p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 DOI : doi.org/10.21009/jgg.082.02 87 kemampuan dalam menyampaikan kritik pengelolaan lahan dengan skor sejumlah 52,9%, sedangkan perempuan hanya memiliki kemampuan dalam menyampaikan kritik pengelolaan lahan dengan skor sejumlah 47,1%. 2. Dukungan Penghargaan Modus (Mo) : 80% Median (Me) : 80% Mean (Mi) : 76,1% Standar Deviasi (Std) : 19,8% Gambar 2. Grafik dukungan penghargaan Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki lebih memiliki kemampuan dalam mengelola lahan dengan skor sejumlah 76,1%, sedangkan perempuan hanya mememiliki kemampuan dalam mengelola lahan sejumlah 23,9%. 3. Dukungan Instrumental Modus (Mo) : 86,6% Median (Me) : 55% Mean (Mi) : 59,9% Standar Deviasi (Std) : 54,2% Gambar 3. Grafik dukungan instrumental Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki lebih memilih tidak mau mengeluarkan dana dalam mengelola lahan dengan skor sejumlah 40,9%, sedangkan perempuan memilih tidak mau mengeluarkan dana dalam mengelola lahan sejumlah 59,1%. 4. Dukungan Informasi Modus (Mo) : 66,7% Median (Me) : 56,6% Mean (Mi) : 56,6% Standar Deviasi (Std): 47,4% Gambar 4. Grafik dukungan informasi 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Laki-Laki Perempuan Dukungan Penghargaan Dukungan Penghargaan 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Laki-Laki Perempuan Dukungan Instrumental Dukungan Penghargaan 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Laki-Laki Perempuan Dukungan Informasi Dukungan Penghargaan
JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol. 8 No. 2 Desember 2019 p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 DOI : doi.org/10.21009/jgg.082.02 88 Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki memilih bersedia memberikan pengarahan, gagasan tentang pengelolaan lahan sejumlah 56,6%, sedangkan perempuan memilih bersedia memberikan pengarahan, gagasan tentang pengelolaan lahan sejumlah 43,4% Berdasarkan deskripsi data penelitian yang telah diuraikan di atas dapat dilakukan analisis bahwa, dukungan emosional yang di disampaikan dalam bentuk memberikan kritik atau saran serta menerima ide-ide baru, jenis elamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Merasa tidak nyaman jika melihat orang yang membuang sampah secara sembarangan, selalu senang dan bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan lahan yang berbasis kearifan lokal. Bentuk dukungan penghargaan seperti setuju dengan adanya sebuah tradisi adat (budaya) yang dapat menjaga nilai-nilai kearifan lokal, serta bentuk dukungan informasi seperti manyampaikan gagasan terkait wilayah berbasis kearifan lokal, memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah tentang kegiatan pengelolaan lahan, meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada semua pihak betapa pentingnya menjaga kearifan lokal. Namun berbeda dengan dukungan instrumental seperti mengeluarkan dana pribadi untuk kegiatan pengelolaan lahan, jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. KESIMPULAN Pengelolaan lahan yang efektif dan efisien tidak lepas dari peran serta dan partisipasi dari masyarakat. Desa penglipuran merupakan salah satu desa yang menjadi Desa Wisata karena keindahan lingkungannya. Pemanfaatan atau penggunaan lahan yang sudah menjadi warisan leluhur masyarakat desa penglipuran benar-benar dijaga kelestarian dan kearifan lokalnya dengan baik, dengan dipertahankannya kearifan lokal tersebut membuat kelestarian wilayah desa penglipuran ini menjadi berkelanjutan. pengelolaan atau pemanfaatan lahan di wilayah desa penglipuran pada lembaga adat atau kepala lingkunan, masyarakat secara bersama-sama berttangungjawab dalam melestarikan lingkungan, menetapkan wilayah pekarangan dan arsitektur bangunan yang menunjukkan nilai-nilai lokal, dan menetapkan dan memberikan sanksi pada warga masyarakat yang melanggar ketentuan hukum ada yang berlaku. Bentuk dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informasi merupakan cara masyarakat dalam mengelola lahan yang berbasis kearifan lokal, dukungan emosional (52,9%), penghargaan (76,1%), dan informasi (56,6%) lebih banyak laki-laki
JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol. 8 No. 2 Desember 2019 p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 DOI : doi.org/10.21009/jgg.082.02 89 daripada perempuan sedangkan dukungan instrumental (59,1%) )lebih banyak perempuan daripada laki-laki. DAFTAR PUSTAKA Arsyad, S, 1989, Konservasi Tanah dan Air, Bogor: Penerbit IPB (IPB Press). Atmaja, D. M. (2015). Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Panglipuran Kabupaten Bangli. Jurnal EKOSAINS, VII(1), 15–25. H. Maman D.2011. Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional ( Masyarakat Adat ) yang Semakin Terpinggirkan. FAO. 1976. A Framework for Land Evaluation. Soil Resources Management and Conservation Service Land and Water Development Division. FAO Soil Bulletin No. 32. FAO-UNO, Rome FAO/UNEP. 1999. The Future of Our Land: Facing the Challenge. Guidelines for Integrated Planning for Sustainable Management of Land Resources. Roma: FAO/AGLS. UNDP.2006. Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: The World Bank Office. Nurjaya, M. S. dan I. W. (2011). Keunikan Desa Penglipuran Sebagai Pendorong Menjadi Desa Wisata Berbasis Kerakyatan. Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No.3, Nopember 2011, 1(3), 169–184. Poerwowidodo, 1983, Teknologi Mulsa. Dewaruci Press, Jakarta. Salmina W.G.2015. Tata Guna Lahan Perkotaan dan Pedesaan (Perbedaan Karakteristik). Jakarta. Singh, H. R., & Rahman, S. A. (2012). An Approach for Environmental Education by Non-Governmental Organizations (NGOs) in Biodiversity Conservation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 42(December 2010), 144–152. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.201 2.04.175 Siregar, S. M., & Nadiroh. (2016). Peran Keluarga Dalam Menerapkan Nilai Budaya Suku Sasak Dalam Memelihara Lingkungan. JGGJurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan, 5(2), 30– 42. Sys, C. 1985. Land Evaluation. State University of Ghent, Belgium.
129 Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan ... Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan Article Abstract Author Annisa Weningtyas1* , Endang Widuri 2 , 1 Universitas Sebelas Maret 2 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Coresponding Author: *Annisa Weningtyas, Email: [email protected] Data: Received: Des 24, 2021; Accepted: Jun17, 2022; Published: Jun 30, 2022 DOI: DOI 10.24090/VOLKSGEIST. V5I1.6074 Through local wisdom, indigenous peoples in Indonesia could survive the various water resource crises they face. This study aims to investigate the relationship between local wisdom and sustainable water resource management, as well as challenges to the existence of the local wisdom in managing water resources. This study implements normative legal research method, with a normative juridical approach. Data are collected from Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) and Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. The data are analyzed in a qualitative juridical manner. The results of the study conclude that UUPPLH and customary law have the same goal in providing protection for environmental management. Environmental issues should be addressed integrally, comprehensively, and holistically, so that technical aspects of operations, regulations, institutions, financing, and community participation are needed. In addition, preventive efforts are carried out through regional regulations as an elaboration and explanation of statutory regulations by taking into account the characteristics of each region; while repressive efforts in the context of enforcing environmental law require serious efforts by involving all law enforcement officers. Keywords: Water resource management; local wisdom; sustainable development. Melalui kearifan lokal, masyarakat adat di Indonesia dapat bertahan menghadapi berbagai krisis sumber daya air yang dihadapinya. Adapun permasalahannya mengenai kaitan kearifan lokal dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta tantangan terhadap eksistensi kearifan lokal pengelolaan sumber daya air. Metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif; data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UUPPLH dan hukum adat memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan dilakukan secara integral, komprehensif, serta holistik, sehingga dibutuhkan aspek teknis operasional, peraturan, kelembagaan, pembiayaan, serta peranserta masyarakat. Disamping itu upaya preventif dilakukan melalui peraturan daerah sebagai penjabaran dan penjelasan dari peraturan perundangKantor Editor: Lantai 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp.: +62281-635624 Fax. +62281- 636653 E-Mail: [email protected] Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist ISSN Print 2615-5648 ISSN Online 2615-174X 129
130 Annisa Weningtyas, Endang Widuri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) undangan dengan memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah; sedangkan upaya represif dalam rangka penegakan hukum lingkungan dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan segenap aparat penegak hukum. Kata Kunci: Pengelolaan sumber daya air; kearifan lokal; pembangunan berkelanjutan. ©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https:// Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited. PENDAHULUAN Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia untuk bertahan hidup. Semua organ masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sumber air terbaik guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai sumber daya, air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, industri dan sebagai tempat rekreasi. 1 Pemanfaatan air sebagai sumber daya dalam berbagai kepentingan yang berbeda menimbulkan konflik kepentingan, seperti perebutan air untuk irigasi dan kegiatan industri. Sementara itu, pembangunan yang dilakukan di kawasan tempat penyimpanan air dapat menganggu ekosistem dan mengancam ketersediaan air di kawasan tersebut. Supaya kondisi ini tidak semakin parah, pengelolaan sumber daya air perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.2 Indonesia saat ini terancam krisis air, bukan hanya akibat perubahan iklim, kerusakan ekosistem, sistem pengelolaan lahan yang buruk, namun diperparah eksploitasi air untuk kepentingan komersial dengan tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya air.3 Kearifan lokal yang sangat efektif untuk menjaga kelestarian sumber daya air, kini kalah dari bisnis air dalam kemasan, penjualan air isi ulang dan lain-lain yang air bakunya diambil dari sumber air pegunungan. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air semakin tersingkirkan dengan masuknya berbagai teknologi dan beragam masalah sosial yang dihadapi masyarakat, seperti pertambahan penduduk (dengan berbagai jenis kebutuhannya) yang semakin meningkat dan kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian sumber daya air dan lingkungan. Keadaan demikian yang membuat masyarakat meninggalkan kearifan lokal yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pola pikir masyarakat mulai berubah seiring dengan lunturnya kearifan lokal, yakni dari pola pikir holistik menjadi pola pikir mekanik. Masyarakat tidak lagi memikirkan keseimbangan antara alam dan lingkungan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. 1 Nadia Astriani, Sistem Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan (Bandung: Logoz Publishing, 2018), 280. 2 Pasal 1 Angka 9 “Sumber Daya Air,” Pub. L. No. Undang-Undang No 17 Tahun 2019 (n.d.). 3 “Menjaga Kelestarian Sumber Daya Air Butuh Kearifan Lokal,” April 3, 2018, http://www.pdamtirtabenteng.co.id/ berita/menjaga-kelestarian-sumber-daya-air-butuh-kearifan-lokal.
131 Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal ... Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) Prospek kearifan lokal sangat bergantung pada bagaimana masyarakat mempertahankan kearifan lokal yang ada, serta bagaimana masyarakat mengubah pola pikir mereka kembali ke pola pikir holistik. Menjamin agar sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan dan dilestarikan dengan tidak menganggu keseimbangannya. Secara empiris, kearifan lokal telah berhasil mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Namun kearifan lokal kini mulai luntur. Akibatnya, sumber daya alam tidak lagi terpelihara dengan baik, lahan dan hutan rusak, hilangnya mata air, padahal air merupakan kebutuhan terpenting bagi makhluk hidup. Kekurangan air pada manusia, binatang, dan tumbuhan dapat menghambat kesehatan, pertumbuhan, tingkat produktivitas, bahkan menyebabkan kematian. Program ketahanan pangan akan sulit terwujud tanpa tersedianya pasokan air yang cukup. Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan penelitian, kajian dan pengembangan kearifan lokal yang terbukti efektif dapat mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Kearifan lokal yang sering dikonseptualisasikan sebagai pengetahuan setempat (local knowledge), kecerdasan setempat (local genius), dan kebijakan setempat (local wisdom), serta menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaknai sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, yang antara lain digunakan untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup secara lestari. Salah satu masalah yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah krisis air. Krisis air secara keseluruhan tidak hanya disebabkan perubahan iklim, kerusakan ekosistem daerah tangkapan air, penggunaan lahan yang tidak efisien dan kebutuhan penggunaan air yang meningkat, serta ada kepentingan ekonomi, sehingga dibutuhkan upaya perlindungan dan pengelolaan secara terpadu untuk mencegah krisis yang lebih serius. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pencemaran, penggundulan hutan, dan kegiatan pertanian yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, serta perubahan fungsi daerah tangkapan air. Oleh karena itu, kearifan lokal memegang peranan yang cukup penting dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Namun, kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya. Prospek kearifan lokal ke depannya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta peran masyarakat lokal.4 Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air, semakin banyak nilai yang dikaji, maka semakin baik. Adapun persyaratan nilai yang perlu diperhatikan, yaitu: memiliki nilai positif terhadap pengelolaan sumber daya air, mendukung kelestarian dan menghormati keseimbangan alam, melengkapi ilmu modern, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kumpulan nilai kearifan lokal terkait pengelolaan sumber daya air merupakan cara menghormati kebudayaan setempat dan sebaiknya menjadi pedoman dalam pengelolaan, sehingga dapat bersinergi dengan partisipasi masyarakat setempat. Jika kearifan lokal ini semakin lengkap dikaji, bukan tidak mungkin tercipta partisipasi masyarakat yang lebih mendalam pada pengelolaan 4 Guido Dwi Atmojo, Kartini, and Dian Rahayu Jati, “Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Sumber Daya Air (Study Kasus Desa Pisak Kecamatan 17 Kabupaten Bengkayang),” Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah 6, no. 1 (2018): 3.
132 Annisa Weningtyas, Endang Widuri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) sumber daya air. Utamanya di Indonesia dengan berbagai suku dan keadaan geografisnya, masingmasing tentunya mempunyai kearifan yang bisa menjadi sekuat subak, diakui sebagai world heritage, sebagai nilai yang positif dan masih diberlakukan dalam pengelolaan oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan. Dengan memahami kearifan lokal, akan semakin nyata bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya air dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas, salah satunya yaitu kearifan lokal yang memperhatikan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2021 sebanyak 10.683 desa/ kelurahan mengalami pencemaran air,5 dan setidaknya 46% sungai di Indonesia tercemar berat.6 Sungai di Indonesia banyak tercemar oleh limbah industri seperti migas dan pertambangan, limbah domestik, dan peternakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut 59% sungai di Indonesia masih tercemar berat.7 Berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan seperti pencemaran anak Sungai Bengawan Solo di Karanganyar, pencemaran Teluk Buyat oleh PT. Newmont di Minahasa Sulawesi Utara, pembuangan lumpur oleh PT. Lapindo Brantas di Sungai Porong Jawa Timur, pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum oleh PT Kamarga Kurnia Textile Industri (KKTI) Bandung, pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum oleh PT. How Are You Indonesia (HAYI) Jakarta, serta tumpahan minyak di Teluk Balikpapan oleh PT. Pertamina. METODE PENELITIAN Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini hendak membahas kaitan kearifan lokal dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta tantangan terhadap eksistensi kearifan lokal pengelolaan sumber daya air. Untuk menjawab permasalahan tersebut tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian mengenai norma, baik itu berbentuk asas ataupun kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan.8 Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berbasis bahan-bahan hukum (library based) yang difokuskan dengan membaca dan mempelajari bahanbahan hukum primer dan sekunder.9 Selanjutnya hasil penelitian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas identifikasi masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 5 Vika Azkiya Dihni, “Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia,” March 24, 2022, https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia. 6 Ayunda Pininta Kasih, “46 Persen Sungai Indonesia Tercemar Limbah, Peneliti UP Beri Solusi,” Agustus 2021, https://edukasi.kompas.com/read/2021/08/10/110406171/46-persen-sungai-indonesia-tercemar-limbah-penelitiup-beri-solusi?page=all. 7 “KLHK Ungkap Penyebab 59 Persen Sungai Di Indonesia Tercemar Berat,” July 28, 2021, https://bisnis.tempo.co/ read/1488232/klhk-ungkap-penyebab-59-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-berat. 8 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34. 9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 34–35.
133 Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal ... Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) Sumber Daya Air. Hal yang terlebih dahulu dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum primer serta sekunder. Setelah semuanya telah terkumpul, maka data tesebut akan diolah secara sistematis dan dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan masalah yang sedang dikaji.10 ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hubungan antara Kearifan Lokal dengan Pengelolaan Sumber Daya Air Kearifan lokal atau local wisdom, berasal dari dua kata bahasa Inggris. yakni local artinya setempat dan wisdom yang berarti kearifan. Pengertian kearifan lokal menekankan pada aspek sistem ide atau gagasan suatu budaya, berupa nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keteladanan yang terdapat dalam lingkungan budaya.11 Kearifan lokal yang merupakan bagian dari budaya masyarakat adalah hasil interaksi antara manusia dengan alam pada suatu kondisi lingkungan setempat selama periode tertentu yang berdasarkan evolusi dari sistem percobaan, pengetahuan tertentu, keindahan dan intuisi.12 Istilah “kearifan lokal” itu sendiri secara definisi lebih menekankan pada aspek sistematis dari suatu ide atau gagasan dalam suatu kebudayaan menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan keteladanan yang terdapat pada suatu lingkungan budaya. Kearifan lokal tampak dari berbagai pengetahuan dan pengalaman warga masyarakat yang berupa ajaran, nasihat, dan larangan, sehingga kearifan lokal dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan dari suatu masyarakat yang digunakan untuk memecahkan masalah atau kesulitan secara arif/bijaksana yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku.13 Secara sederhananya, keterkaitan antara nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dengan pengelolaan sumber daya alam dapat dimaknai sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.14 Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal dapat diartikan bahwa dalam mengeksploitasi sumber daya alam haruslah dilaksanakan dengan suatu konsep kearifan lokal, yaitu dengan cara menetapkan wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai wilayah yang harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, dimana pengelolaan sumber daya alam harus pula mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa mendatang yang diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam saat ini. Dalam sejarah regulasi bidang air di Indonesia, peraturan yang pertama kali secara khusus mengatur tentang sumber daya air ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang kemudian pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 10 Fajar and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 160. 11 Hariyanto Hariyanto, “Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 7, no 1 (2022) http://jurnal.umsu.ac.id/index. php/delegalata/article/view/8721 12 Rr. Vicky Ariyanti and Kisworo Rahayu, “Perlu Dikajinya Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berkaitan Pengelolaan Sumber Daya Air,” Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI XXIX, 2020, 2. 13 Sulastriyono, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Telaga Omang Dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta,” Jurnal Mimbar Hukum 21, no. 2 (June 2009): 247–48. 14 Zulkifli B Lubis, “Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Tapanuli Selatan,” Jurnal Antropologi Indonesia 29, no. 3 (2005): 240.
134 Annisa Weningtyas, Endang Widuri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi dan Drainase. Hak-hak masyarakat adat dalam undang-undang ini diakui secara terbatas, dimana Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara tetap menghormati hak yang dimiliki masyarakat ada setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Uraian tersebut menyatakan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui sepanjang hak-hak tersebut pada kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang ini serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan penjelasan ini, maka hak masyarakat adat merupakan pelengkap terhadap pengelolaan alam yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tanggal 18 Maret 2004, Indonesia mengesahkan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Substansi pengaturan sumber daya air dalam UU No. 7 Tahun 2004 lebih komprehensif, meliputi domain pengelolaan (konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air) dan proses pengelolaannya. Terbitnya UU No. 7 Tahun 2004 juga membahas mengenai hak dan peran masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air, termasuk mengakui keberadaan hak ulayat atas sumber daya air. Pengaturan tentang hak ulayat dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Pada 15 Oktober 2019, Indonesia memberlakukan sebuah undang-undang baru untuk menggantikan UU No. 7 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Adapun dalam penjelasan Pasal 2 huruf (f), asas kearifan lokal dijelaskan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Pasal 3 menyatakan bahwa pengaturan sumber daya air bertujuan menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. Dalam Pasal 9 ditegaskan bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki sumber daya air yang melimpah sehingga masyarakat Indonesia sangat akrab dengan budaya air. Air merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia dan mutlak harus tersedia untuk menunjang hidup dan kehidupannya. Masyarakat dengan pengetahuan, kebiasaan, dan budaya yang diwariskan turun menurun memanfaatkan sumber air setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka bersama-sama mengelola sumber daya tersebut hidup harmonis dengan alam sekitar. Adapun contoh-contoh pengelolaan sumber daya air yang dijiwai nilai kearifan lokal dan didasari oleh budaya yang mengakar pada aspek pengelolaan sumber daya air, antara lain: 1. Subak Subak adalah salah satu contoh kearifan masyarakat dari Bali yang mengatur pergiliran dan pembagian air serta peraturan pola tanam. Pengaturan pemanfaatan air ini merupakan
135 Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal ... Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) hasil musyawarah masyarakat yang didasarkan pada falsafah Tri Hita Karana dalam agama Hindu yang meliputi keharmonisan hubungan manusia dengan Pencipta (Parahyangan), hubungan manusia dengan alam sekitar (Palemahan) dan hubungan manusia dengan manusia (Pawongan).15 Pada saat terjadi kelangkaan air, diperlukan pengaturan supaya semua anggota masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan air sesuai dengan cara dan tempat yang disepakati bersama. Salah satu cara untuk mengontrol pengaturan air adalah masa gadon dimana wilayah subak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendapat giliran air pada musim hujan dan kelompok gadon yang mendapat giliran air pada musim kemarau. Sedangkan pola tanam, jenis tanaman, dan jadwal kapan menanam ditentukan dan disepakati oleh pengurus dan anggota subak.16 2. Lubuk Larangan Lubuk Larangan, kearifan tradisional ini dapat ditemukan di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, merupakan kesepakatan lokal antar masyarakat dan pemuka masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kebersihan air sungai dengan adanya larangan mengambil ikan di luar waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Ikan-ikan tersebut sengaja ditebar ke sungai guna dimanfaatkan bagi pengembangan desa di Kabupaten Mandailing Natal. Pemanenan ikan secara kolektif diatur waktunya sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam Lubuk Larangan. Pelanggaran terhadap aturan yang disepakati dikenakan denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap pelanggaran untuk kas desa. Adanya aturan lokal Lubuk Larangan ini mendukung upaya konservasi sumber daya air karena melalui aturan tersebut, masyarakat setempat sepakat untuk menjaga keutuhan ekosistem sungai dan daerah tangkapan airnya.17 Lubuk larangan mempunyai aturan yang telah dibuat dalam suatu musyawarah mufakat dengan melibatkan kelompok adat, ulama, tuo tao cerdik pandai, pemuda dan pemerintahan desa yang dilarang melakukan penangkapan ikan di kawasan daerah aliran sungai. Unsur ekologi atau lingkungan dalam kearifan lokal lubuk larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sungai dari pencemaran dan menjaga ekosistem serta tersedianya sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Jika ada lapisan masyarakat yang melanggar akan terkena sumpah dan dikenakan sangsi adat, pelanggar harus meminta maaf secara adat dan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing, 20 (dua puluh) gantang beras, dan 4 (empat) kayu.18 3. Mondau Mondau di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Konawe. Bentuk kearifan lokal ini adalah mengganti tanaman padi dengan tanaman tahunan ketika melakuan pembukaan lahan/tanah adat di kawasan hutan. Relevansinya dengan program konservasi sumber 15 I Gusti Ayu Wahyu Utari, “Penerapan Tri Hita Karana Pada Subak Kelawanan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,” Jurnal DwijenAgro 7, no. 2 (2017): 83–84. 16 Deny Hidayati, “Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air” 11, no. 1 (June 2016): 40. 17 Nadia Astriani, “Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan,” Arena Hukum 13, no. 2 (Agustus 2020): 210. 18 Husin Ilyas, “Eksistensi Kearifan Lokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Perairan Di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin Ulu III Kabupaten Bungo,” Jurnal Inovatif 11, no. 4 (September 2018): 125–26.
136 Annisa Weningtyas, Endang Widuri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) daya air adalah penanaman tanaman tahunan (pohon, buah) termasuk tumbuhan yang menyertainya sangat efektif dalam mengurangi besarnya run-off dan besarnya erosi.19 4. Ma’pesung Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan beberapa kearifan lokal dalam hal pengelolaan air. Antara lain adalah Ma’pesung (setiap sumber mata air menjadi tempat peribadatan sehingga areal dan lanskap di sekitar sumber mata air harus dijaga keberadaannya). Karama atau Romang Karamaka (perlindungan terhadap mata air, hutan/saukang tidak boleh dieksploitasi karena mengganggu sumber/mata air).20 5. Bekerase Kearifan lokal Bekerase dapat ditemukan di Lombok Tengah. Bekerase menurut bahasa berarti mengambil ikan baik di kolam, waduk atau embung yang dilakukan beramairamai tanpa menggunakan alat bantu pancing atau lainnya. Tradisi ini mengajak seluruh warga desa untuk berkumpul dan menangkap ikan bersama-sama sebagai perwujudan bahwa ikan yang berkembang biak di dalamnya memang dihajatkan untuk seluruh warga desa. Tradisi turun ke dalam embung ini dilakukan pada akhir musim kemarau atau menjelang musim hujan, biasanya pada bulan Oktober, di mana debit air embung sudah mulai berkurang. Dalam tradisi ini masyarakat tidak hanya diajak untuk menangkap ikan saja, lebih dari itu tradisi ini sebenarnya bertujuan untuk mengajak seluruh warga untuk membersihkan dan merawat embung dari sampah dan juga berbagai jenis ganggang yang tumbuh subur selama musim hujan yang lalu, sehingga pada musim penghujan berikutnya embung dalam keadaan yang baik dan mampu menampung air. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dengan melihat praktik-praktik pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia, antara lain: 1. Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan berdasarkan kearifan tradisional menekankan pada keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Hal ini berasal dari falsafah hidup masyarakat adat itu sendiri dan berkaitan dengan kepercayaan yang dianut masyarakat adat tersebut. Filosofi hidup yang selaras dengan alam inilah yang menjadi dasar keberhasilan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Hal ini tentunya menjadi tantangan untuk diterapkan bagi masyarakat modern yang cenderung melihat sumber daya air sebagai sarana pembangunan sehingga pemanfaatannya seringkali bersifat eksploitatif. Menghadapi tantangan tersebut, peran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menjadi penting. Pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air harus didasarkan pada falsafah hidup masyarakat adat yang selaras dengan alam, sebagaimana tertuang dalam falsafah hidup Pancasila. Hukum yang dibuat dari hukum yang hidup dengan bersandar pada jiwa bangsa (volkgeist) akan lebih mudah membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi hukum, karena hukum itu dirasakan adil, sesuai, dan bermanfaat bagi masyarakat.21 Pengadopsian kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ke dalam peraturan perundang-undangan 19 Chay Asdak, Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Terpadu (Jakarta: Bappenas, 2015), 34–36. 20 Chay Asdak, Musim Kemarau Kekeringan Musim Hujan Kebanjiran (Bandung: Universitas Padjajaran, 2015), 27. 21 Maria S.W. Sumardjono, Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam Dan Keadilan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat (Yogyakarta: FH UGM, 2018), 5.
137 Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal ... Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) membuatnya berjalan efektif dan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan kebutuhan mereka. 2. Kesepakatan tentang sumber daya air dan sumber daya alam lainnya yang ada dalam masyarakat adat tidak hanya diturunkan dari falsafah hidup yang ada, tetapi juga kesepakatan yang dibuat bersama. Sebagai contoh seperti yang terlihat dalam pembuatan lubuk larangan. Dengan adanya partisipasi dari anggota masyarakat dalam pembuatan peraturan, maka dapat dengan mudah masyarakat untuk taat pada aturan yang ada karena merasa bahwa mereka menjadi bagian dari pembuatan peraturan dan telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan terkait pengelolaan sumber daya air sangatlah penting. Sehingga aturan yang dibuat dirasakan adil oleh pihak-pihak yang menjalankannya. 3. Organisasi pengelolaan sumber daya air oleh masyarakat adat mempunyai struktur dan kewenangan yang jelas dengan kepemimpinan yang tegas dan dihormati. Sementara di sisi lain, salah satu masalah pengelolaan sumber daya air yang dihadapi dalam pemerintahan saat ini adalah benturan kewenangan dan minimnya koordinasi antar instansi yang berkepentingan dengan sumber daya air, sehingga perlu dipikirkan cara terbaik guna mengatasi persoalan kelembagaan tersebut. Dalam hal melindungi lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas hukum adat, yaitu religio magis; komunal; kontan; serta konkrit. Pada asas religio magis bahwa alam yang diciptakan oleh Tuhan merupakan cosmos dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniah sehingga keseimbangan tersebut harus ada dan tetap terjaga. Oleh karena apabila cosmos tersebut terganggu, maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga harus segera dipulihkan kembali. Dimana ketua adat dari masyarakat adat yang bersangkutan akan memberikan sanksi adat terhadap pelanggarnya guna mengembalikan keseimbangan tersebut. Hal ini sebagai upaya dalam melindungi sumber daya air dan ekosistemnya, sehingga dapat memberikan manfaat pada generasi berikutnya dalam melindungi lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran. Demikian pula pada asas komunal, kearifan lokal yang dikelola secara bersama anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Adapun Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Berdasarkan pengakuan dalam undangundang dasar tersebut, maka masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.22 Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 bahwa adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terkait hak tersebut telah diimplementasikan pada Pasal 65 dan Pasal 66 UU PPLH 22 Sandra Moniaga, “Masyarakat Adat, Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” (Bandung: FH Unpar, 2018), 2.
138 Annisa Weningtyas, Endang Widuri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) bahwa setiap orang berhak memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat dengan kearifan tradisional yang dimilikinya, telah mengelola sumber daya alam secara arif sejak dulu. Pengaturan hak masyarakat adat dalam hal pengelolaan sumber daya air dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber daya air. Pemerintah menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air, pemerintah tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangundangan dan sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Berdasarkan Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus memberikan ruang hidup bagi kebudayaan lokal termasuk kearifan lingkungan dan pluralisme hukum yang secara nyata hidup dan berkembang di masyarakat. Tantangan dalam Eksistensi Penerapan Kearifan Lokal pada Pengelolaan Sumber Daya Air Melalui kearifan lokal inilah, masyarakat dapat bertahan menghadapi berbagai krisis yang dihadapinya. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan, penting untuk mempelajari dan melestarikan kearifan lokal suatu masyarakat. Bertahannya kearifan lokal di suatu tempat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Kearifan lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya secara bijaksana. Oleh karena itu, setiap kearifan lokal tidaklah sama pada tempat, suku, dan waktu yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup yang beragam, sehingga pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melahirkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis tetapi berubah dari waktu ke waktu, tergantung dari tatanan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Meski banyak kearifan lokal yang sampai sekarang terus menjadi panutan bagi masyarakat, namun kearifan lokal juga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Adapun dimasa depan kearifan lokal sangat di pengaruhi oleh tekanan penduduk, modernisasi, pengetahuan masyarakat, kondisi lingkungan, serta berbagai kebijakan pemerintah yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta partisipasi masyarakat setempat. Kearifan lokal di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, dimana masyarakat lokal tinggal, dan kemauan masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan meskipun menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan tindakan di lingkungan dimana mereka tinggal guna menghindari konflik-konflik sosial. Kondisi ini mempengaruhi eksistensi tatanan sosial masyarakat, khususnya dalam upaya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, sehingga pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan. Akan tetapi saat ini pengelolaannya lebih terfokus pada fungsi ekonomi, sedangkan fungsi ekologi dan sosial telah mengalami degradasi. Hal ini ditunjukkan dengan pudarnya praktik
139 Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal ... Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) pengelolaan air berbasis kearifan lokal yang menekankan pada aspek fungsi ekologi dan sosial dalam pengelolaan air. Globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan besar dalam keberlangsungan kearifan lokal di Indonesia, sehingga pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan harus berakar pada keseimbangan dan fungsi sumber daya air yang serasi dalam aspek lingkungan, sosial serta ekonomi. Idealnya kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air harus terus dipraktikkan, namun seiring dengan perkembangan dan berjalannya waktu, tatanan sosial ini menghadapi banyak tantangan, sehingga mempengaruhi eksistensinya. Kondisi ini dipicu oleh banyak faktor, terutama yang berkaitan dengan tekanan penduduk terhadap sumber daya air dan alam di sekitarnya, pengetahuan masyarakat akan budaya bersih, kegiatan pembangunan serta modernisasi. Melihat pentingnya peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga penting untuk mempertahankan dan melindunginya. Adapun tantangan dalam eksistensi penerapan kearifan lokal pada pengelolaan sumber daya air, yaitu: 1. Tekanan Penduduk, Peningkatan Jumlah Penduduk dan Keterbatasan Ketersediaan Air Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta jiwa.23 Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi berdampak pada peningkatan kebutuhan akan air yang signifikan, baik untuk konsumsi maupun keperluan lainnya. Air tidak hanya memiliki fungsi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi yang dibutuhkan oleh rumah tangga, kegiatan pertanian, industri, transportasi, infrastruktur dan jasa. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga berdampak pada peningkatan kebutuhan akan lahan untuk kawasan pemukiman, lahan pertanian, industri, serta sarana prasarana penunjang kehidupan lainnya. Tekanan penduduk terhadap sumber daya air berhubungan erat dengan meningkatnya jumlah dan mobilitas penduduk, serta tindakan mereka dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Peningkatan jumlah dan mobilitas penduduk berhubungan dengan aspek kuantitas, berupa peningkatan kebutuhan air untuk konsumsi dasar (makan, minum dan MCK) serta keperluan hidup lainnya. Peningkatan ini juga berkaitan dengan aspek kualitas, khusunya perilaku manusia yang mengakibatkan degradasi sumber daya dan pencemaran air. 2. Masih Terbatasnya Perilaku dan Budaya Bersih Perilaku masyarakat berkaitan dengan kebersihan, sanitasi lingkungan dan juga berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas air. Budaya bersih di sebagian masyarakat masih rendah. Selain pencemaran, kebiasaan membuang sampah sembarangan juga seringkali menyumbat dan merusak jaringan atau saluran air, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir. Dalam hal ini, aliran-aliran sungai tersebut pada akhirnya akan bermuara ke laut, sehingga akan mengakibatkan pencemaran laut. Di mana bahan pencemar dari darat yang paling dianggap potensial adalah air dan sungai karena sebagai jalur yang mengantar berbagai bahan pencemar ke laut. 23 “BPS: 270,20 Juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020,” n.d., https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps-- 270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html.
140 Annisa Weningtyas, Endang Widuri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) Manusia maupun makhluk hidup lain menghasilkan bahan buangan yang biasa disebut limbah dalam melakukan aktivitasnya. Namun permasalahannya, yakni limbah dalam jumlah yang besar dan dapat berbahaya dari suatu aktivitas yang intensif, yaitu industri. Industri skala kecil hingga besar telah menjadi sumber pencemar bagi lingkungan dari berbagai limbah baik yang berbentuk padat, cair maupun gas.24 Kondisi ini akan mengakibatkan adanya degradasi kualitas air. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air diklasifikasikan ke dalam empat kelas antara lain dampak terhadap kehidupan biota air, kualitas air tanah, kesehatan dan estetika lingkungan.25 3. Kegiatan pembangunan, modernisasi teknologi dan informasi Menurut berbagai referensi, kegiatan pembangunan dan modernisasi teknologi dan informasi berdampak signifikan terhadap eksistensi kearifan lokal.26 Percepatan laju pembangunan di segala sektor mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya air. Pergeseran nilai terjadi lebih cepat karena pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang kurang memperhatikan tatanan sosial masyarakat dan fungsi ekologi dari kearifan lokal masyarakat. Adanya pembangunan yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam mempercepat laju degradasi sumber daya air. Penebangan hutan dan alih fungsi lahan yang dilakukan secara berlebihan dan serampangan mengakibatkan rusaknya sumber daya air. Kondisi ini akan mengurangi daya dukung sumber daya air dan lingkungan. Pemerintah atas nama pembangunan seringkali mengabaikan pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air yang telah dilakukan secara turun temurun. Akibatnya, pengelolaan sumber daya air mengalami perubahan dari oleh masyarakat menjadi oleh pemerintah, dengan pendekatan top-down. Hal ini mengakibatkan banyak sistem nilai dalam pengelolaan sumber daya air dan tata guna air untuk pertanian yang telah digunakan masyarakat secara turun temurun terancam oleh modernisasi pembangunan sistem irigasi dan kegiatan pembangunan lainnya. Kegiatan pembangunan dan modernisasi teknologi memberikan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi apabila tidak dilakukan secara bijak dan terencana akan memberikan hasil yang sebaliknya. Penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan akan membahayakan kelestarian sumber daya alam dan merusak tatanan sosial di masyarakat. Modernisasi dan globalisasi menjadi kendala utama dalam mempertahankan keberlangsungan kearifan lokal di Indonesia. Masuknya teknologi dan nilai-nilai baru mengakibatkan perubahan perilaku dan budaya dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, oleh karena itu perlu dihadapi dan disikapi juga dengan bijak. Perilaku masyarakat yang tidak ramah terhadap lingkungan dan pengelolaan yang kurang bijak menjadi penyebab utama kerusakan sumber daya air dan mengancam keberlanjutan sumber daya air tersebut. Masalah ini erat kaitannya dengan faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan keserakahan, dan faktor non ekonomi, termasuk kurangnya pengetahuan dan informasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan sumber daya air tersebut. Sebagian anggota masyarakat mengetahui bahwa 24 Wayan Budiarsa Suyasa, Pencemaran Air & Pengolahan Air Limbah (Bali: Udayana University Press, 2015), 24. 25 Suyasa, 44. 26 Hidayati, “Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air,” 46.
141 Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal ... Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) kegiatan mereka berimplikasi negatif terhadap kondisi air di sekitar lingkungannya, tetapi mereka terus melakukan kegiatan merusak tersebut tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan dari tindakan mereka. Keserakahan juga menjadi penyebab utama terjadinya perusakan sumber daya air, biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat yang bermodal atau pengusaha-pengusaha. Para pemilik modal atau pengusaha-pengusaha ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang mudah. Hal ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang nantinya akan menjadi pusat-pusat pembangunan dan kegiatan ekonomi di seluruh negeri ini. Peran negara dalam hal mencegah pencemaran air dapat dilakukan dengan upaya preventif maupun represif. Tindakan preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilakukan dengan mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan secara maksimal. Adapun kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.27 Berdasarkan Pasal 67 UU PPLH bahwa kewajiban manusia dengan lingkungannya adalah memelihara fungsi kelestarian lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran, serta kerusakan lingkungan hidup melalui pemberian informasi terkait perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup secara akurat dan transparan. Kebijakan pemerintah sebagai upaya preventif lainnya dapat dilakukan melalui sosialisasi terkait peraturan-peraturan hukum yang mengatur masalah pencemaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan supaya tidak tercemar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 70 UU PPLH yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup secara formal, nonformal, dan informal. Pendidikan lingkungan hidup berkorelasi dengan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi atas lingkungan hidup, sehingga masyarakat memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; berhak mengusulkan dan/atau mengajukan keberatan terhadap rencana usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, serta berhak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian manusia terhadap lingkungan hidupnya, kemandirian, dan kemitraan, ketanggapan masyarakat melakukan pengawasan sosial, menjaga dan mengembangkan budaya, serta kearifan lokal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan merupakan suatu upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, oleh karena itu perlu dikembangkan sistem hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menjamin kepastian hukum sebagai dasar bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.28 Pengawasan di sini meliputi kewenangan pemerintah yang bersifat berkelanjutan sebagai akibat perizinan yang dikeluarkan.29 Pengawasan 27 Yeni Widowaty, “Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” Jurnal Media Hukum 19, no. 2 (2012): 269. 28 Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 200. 29 Muhjad, 201.
142 Annisa Weningtyas, Endang Widuri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) yang lahir dari perizinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang dan wajib melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang terkait dengan izin lingkungan. Upaya represif dapat berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran.30 Adapun sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76, Pasal 87 Ayat (1), Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun sanksi administrasi berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Dimana penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, maupun dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan diaturnya hak, kewajiban, dan larangan secara normatif, maka manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya akan selalu menjaga keseimbangan, keharmonisan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga akan dapat terus memenuhi kebutuhan hidup manusia secara berkelanjutan. SIMPULAN UU PPLH dan hukum adat memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu melindungi lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran, menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan serta mengantisipasi isu lingkungan global. Persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan parsial tetapi harus secara integral, komprehensif, holistik, karena masalah lingkungan hidup merupakan masalah bersama. Dalam hal ini dibutuhkan aspek teknis operasional, hukum dan peraturannya, kelembagaan, pembiayaan, serta peran serta masyarakat. Adapun untuk masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan atas pencemaran air, menjaga kebersihan lingkungan hidup dengan menjaga serta merawat sumber air. Adapun upaya preventif dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sehingga dibutuhkan komponen membangun pemberdayaan hukum masyarakat, kesadaran hukum, serta kepatuhan hukum warga masyarakat. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah; meningkatkan pemantauan kualitas air pada sumber air; mengadakan sosialisasi budaya hidup bersih dan sehat kepada warga, melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air, serta sumber pencemar air. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah sebagai sarana penjabaran dan penjelasan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional serta sebagai sarana hukum 30 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 48.
143 Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal ... Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) dalam memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah dengan berdasarkan pada perilaku hukum para penduduk di daerah tersebut. Peraturan daerah ini harus lebih banyak meyakinkan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air daripada sebagai alat untuk memerintah, yaitu dengan memberi ruang pada fungsi dan substansi peraturan daerah, untuk dapat menampung kondisi khusus daerah berdasarkan harapan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, upaya represif dalam rangka penegakan hukum lingkungan juga merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya air, maka dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan segenap aparat penegak hukum. DAFTAR PUSTAKA Ariyanti, Rr. Vicky, and Kisworo Rahayu. “Perlu Dikajinya Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berkaitan Pengelolaan Sumber Daya Air.” Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI XXIX, 2020. Asdak, Chay. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Terpadu. Jakarta: Bappenas, 2015. ———. Musim Kemarau Kekeringan Musim Hujan Kebanjiran. Bandung: Universitas Padjajaran, 2015. Astriani, Nadia. “Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan.” Arena Hukum 13, no. 2 (Agustus 2020): 210. ———. Sistem Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Bandung: Logoz Publishing, 2018. Atmojo, Guido Dwi, Kartini, and Dian Rahayu Jati. “Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Sumber Daya Air (Study Kasus Desa Pisak Kecamatan 17 Kabupaten Bengkayang).” Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah 6, no. 1 (2018): 3. BPS: 270,20 Juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020,” n.d. https://www.bps.go.id/ news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html. Dihni, Vika Azkiya. “Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia,” March 24, 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di10-ribu-desakelurahan-indonesia. Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hariyanto, Hariyanto. “Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022), http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/8721 Hidayati, Deny. “Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air” 11, no. 1 (June 2016): 46. Ilyas, Husin. “Eksistensi Kearifan Lokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Perairan Di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin Ulu III Kabupaten Bungo.” Jurnal Inovatif 11, no. 4 (September 2018): 125–26. Kasih, Ayunda Pininta. “46 Persen Sungai Indonesia Tercemar Limbah, Peneliti UP Beri Solusi,” Agustus 2021. https://edukasi.kompas.com/read/2021/08/10/110406171/46-persen-sungaiindonesia-tercemar-limbah-peneliti-up-beri-solusi?page=all.
144 Annisa Weningtyas, Endang Widuri Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. V Issue 1, (2022) KLHK Ungkap Penyebab 59 Persen Sungai Di Indonesia Tercemar Berat,” July 28, 2021. https:// bisnis.tempo.co/read/1488232/klhk-ungkap-penyebab-59-persen-sungai-di-indonesiatercemar-berat. Lubis, Zulkifli B. “Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Tapanuli Selatan.” Jurnal Antropologi Indonesia 29, no. 3 (2005). Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Menjaga Kelestarian Sumber Daya Air Butuh Kearifan Lokal,” April 3, 2018. http://www. pdamtirtabenteng.co.id/berita/menjaga-kelestarian-sumber-daya-air-butuh-kearifan-lokal. Moniaga, Sandra. “Masyarakat Adat, Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” 2. Bandung: FH Unpar, 2018. Muhjad, Hadin. Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015. Sulastriyono,. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Telaga Omang Dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta.” Jurnal Mimbar Hukum 21, no. 2 (June 2009): 247–48. Sumardjono, Maria S.W. Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam Dan Keadilan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat. Yogyakarta: FH UGM, 2018. Sumber Daya Air, Pub. L. No. Undang-Undang No 17 Tahun 2019 (n.d.). Suyasa, Wayan Budiarsa. Pencemaran Air & Pengolahan Air Limbah. Bali: Udayana University Press, 2015. Utari, I Gusti Ayu Wahyu. “Penerapan Tri Hita Karana Pada Subak Kelawanan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.” Jurnal DwijenAgro 7, no. 2 (2017): 83–84. Widowaty, Yeni. “Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Jurnal Media Hukum 19, no. 2 (2012): 269.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 51 Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali Fahyumi Rahman1* ,Muzani Jalaluddin1 1Prodi Magister Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta *Email: [email protected] ABSTRACT: The Forest resources have a roles and multi-function in supporting humans life. The Forest's management must be integrated with various stake holders, one of which is the locals community. The roles and function of the community is very important to maintaining the sustainability of forest functions. The tradition that grows in the community is a fundamental aspect in to designing forest management strategies based on local wisdom. The concrete step that needs to be taken is the role of the community with the customary law that applies to the local community. The philosophyof tri hita karana in Balinese society has a concept that can preserve forests in the midst of globalization and homogenization. Basically, the essence of the teachings of Tri Hita Karana emphasizes three human relationships in life in this world. The three relationships include relationships with fellow humans, relationships with the natural surroundings, and relationships with God that are interrelated with one another. The application of local wisdom in managing forests in an integrated manner has an influence on community behavior and the balance of forest functions. Thus, community empowerment in managing forests based on local wisdom based on the Tri Hita Karana's philosophy needs to be integrated into a structured and systematic management of mechanism to maintain, safeguard and the secure forest functions. Keywords: Community, Local widom, Forest Management DOI: 10.24259/jhm.v14i1.14396 1. PENDAHULUAN Archipelagic state merupakan gambaran negara kepulauan Indonesia, yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati dan non-hayati di dalamnya. Selain dengan kekayaan biodiversitas dan sumber daya hutannya, Indonesia juga memiliki keragaman suku, budaya, dan tradisi lokal daerah. Kemajemukan budaya masyarakat Indonesia merupakan sebuah potensi dalam melengkapi dan menjaga kekayaan alamiah termasuk sumber daya hutannya. Potensi sektor kehutanan yang bervariasi di setiap wilayah indonesia merupakan bagian penunjang di berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 41, Tahun 1999, “Tujuan dari penyelenggaraan kehutanan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk menjangkau manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan”. Proyeksi pemanfaatan hutan yang merujuk dari UU tersebut memiliki esensi bagaiamana fungsi hutan dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan. Disisi lain permasalahan bencana ekologis yang timbul dari defforestasi pada kawasan tersebut berdampak
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 52 pada masyarakat sekitar. Selain Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan hutan antara lain: alih fungsi lahan, Perburuan liar, Merusak hutan bakau, Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Pemanfaatan wilayah hutan yang out of control dapat menimbulkan bencana yang dapat merusak ekologis dan berimbas pada masyarakat loka. Biasanya, berawal pada orientasi pemanfaatan hutan lebih dominasi untuk hutan produksi yang di eksploitasi secara besar-besaran serta lebih berorientasi pada pendapatan daerah dengan mengesampingkan keseimbangan ekosistem. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat menimbulkan benturan kepentingan setiap stakeholder yang kemudian berdampak pada terjadinya konflik. Konflik dapat disebabkan oleh benturan kepentingan pihak-pihak terhadap hutan, diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. (Arifandy dan Sihaloho, 2015). Pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan indonesia harus dibarengi dengan menjaga dan pemulihan fungsi ekosistem yang sebelumnya ada. Hal tersebut bertujuan agar tetap terjaga pelestarian ekosistem hutan. Kendati demikian. masyarakat lokal juga bertindak sebagai agen konservator selain hanya memanfaatkan potensi sumber daya hutan juga sebagai komponen pengelolannya. Sampai awal dekade 1970-an, kearifan lokal masyarakat yang sangat beragam, masih mendominasi sistem pengelolaan hutan di seluruh Indonesia, khususnya di luar Jawa. Masyarakat adat, yang belum banyak diintervensi oleh kebijakan pemerintah yang sifatnya eksploitatif, masih mengelola hutan adatnya dengan otonom untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. (Nababan, 2008). Salah satunya wilayah Bali yang terkenal dengan destinasi tempat wisatanya. Terbukti dengan banyaknya wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mengunjungi wilayah Bali setiap tahunnya untuk tujuan wisata. Sebagai upaya dalam menunjang eksistensi wisata, masyarakat Bali dalam hal ini memiliki andil dalam mengoptimalkan potensi hutan baik dari destinasi tempat wisata, pertanian, lahan perkebunan serta kearifan lokalnjya. Peranan masyarakat yang terpatri dalam tradisi yang turun temurun dilakukan guna mencapai keseimbangan ekologi antara manusia dan alam yang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya Bali. Mengatasi krisis lingkungan tidak semata soal teknis, tetapi perlu ditelusuri akarnya yang mencakup aspek spiritual manusia, pandangan hidupnya, kesadarannya terhadap alam dan perilaku ekologisnya untuk tetap menjaga keseimbangan alam.(Candraningsih, dkk. 2018)
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 53 Sebagai masyarakat yang memiliki tracking block sebagai pewaris tradisi yang berkembang di wilayah Bali, seyogya dapat di re-orientasikan dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dengan berorientasi pada pembangunan dan kemaslahatan bersama. Kendati demikian, Permasalahan mengenai kehutanan tentunya dapat menimbulkan bencana ekologis, ketidak seimbangan ekosistem, dan ketidak-serasian kehidupan manusia dan alam. Maka berkenaan dengan permasalahan tersebut tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber daya hutan yang terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian dan kebermanfaatan fungsi hutan secara bijaksana. 2. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang di lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mencakup kajian melalui sumber empirik dan studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran sumber di antaranya studi literasi dan studi dokumen. Metode Analisis data menggunakan reduksi data yang kemudian di analisis secara deskriptif melalui pengembangan gagasan secara spesifik dengan di dukung oleh sumber ilmah yang melandasi kontruksi gagasan. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang berupa jurnal ilmiah maupun buku yang relevan dengan objek yang menjadi objek penelitian. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Masyarakat dan Pengelolaan Hutan Masyarakat lokal adalah Komunitas yang leluhurnya dianggap pemula, tinggal di suatu wilayah tertentu, memperoleh penghidupan dari sumberdaya lokal. Mereka merupakan satu kesatuan berdasarkan kesamaan keturunan, adat, bahasa, hukum, pola hidup yang diwarisi dari kearifan leluhurnya. (Cholilah, 2017). Menurut Arifandy dan Sihaloho, (2015) tujuan pengelolaan hutan bersama masyarakat lokal secara lengkap sebagaimana disebutkan yaitu: a. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungssi dan manfaat sumber daya hutan. b. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. c. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 54 d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan. e. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari. Kawasan Hutan beserta sumber daya yang ada berpengaruh secara signifikan dalam pembentukan sebuah kebudayaan. Hal tersebut berarti bahwa kebudayaan suatu masyarakat terbentuk karena hubungan mereka dengan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Salah satu bagian dari kebudayaan ialah pengetahuan lokal masyarakat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. (Candraningsih, dkk, 2018). Sumber daya kehutanan memiliki fungsi sebagai penyeimbang untuk menunjang kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Kawasan hutan memiliki berbagai fungsi sebagai pengatur hidrologis, klimatologis, dan tempat habitat keragaman hayati dan non-hayati. Permasalahan hutan yang terjadi perlu di adaptasikan dengan masyarakat dan kearifan lokal yang berlaku untuk mencapai keseimbangan ekologi. Mengatasi permasalahan tersebut, selain dibentuk sistem penanggulangan hutan yang baik sebagai wujud eksekusi dibagian hilir, juga diperlukan membentuk manusia yang sadar dan berbudaya tentang menjaga kelestarian hutan. Pemanfaatan budaya lokal sebagai salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu alternatif yang baik dalam rangka membentuk kesadaran. Pada umumnya penyebab kerusakan hutan di Bali yakni kebakaran, penebangan liar, dan pengolahan lahan hutan yang tidak sesuai, Selain itu kejadian tersebut berada di kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah setempat. Selanjutnya wijana (2013), mengungkapkan hasil penelitiannya bahwasanya kelestarian hutan adat secara umum dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh pemerintah, ini berarti pengelolaan hutan oleh masyarakat tradisional seperti masyarakat Bali Aga Tigawasa, memiliki sisi kelebihan dibandingkan hutan yang dikelola oleh pemerintah. Data kejadian kebakaran hutan di kawasan konservasi Lingkup Balai KSDA Bali sampai dengan Oktober 2015. Tabel 1. Data Luas Kebakaran Hutan di Bali Tahun 2015 No Lokasi Kebakaran Luas Kebakaran Vegetasi yang terbakar
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 55 1 TWA Penelokan 2 Ha Ampupu, Puspa, Pinus, serta semak belukar 2 TWA Gunung Batur Bukit Payang 1 Ha Ampupu, Pinus, serta semak belukar 3 Hutan Lindung Blok Yeh Ketipat 1,5 Ha Ampupu, Puspa, Pinus, serta semak belukar 4 TWA Gunung Batur Bukit Payang 1,5 Ha Ampupu, puspa, pinus, serta semak belukar 5 Dusun Galih, Desa Jungutan, Kec. Bebandem, Kb. Karangasem 1 Ha Ampupu, Kedukduk, Seming, Pakis, dan Alang-alang 6 Dusun Kedampal, Desa Kedampal, Kecamatan Abang 1,5 Ha Ampupu, Kedukduk, Seming, Pakis dan Alang-alang Sumber : https://www.ksda-bali.go.id/perlindungan/kebakaran-hutan/ 3.2. Nilai-Nilai Luhur Kearifan Lokal Masyarakat Bali Masyarakat Bali mempunyai suatu pandangan yang berbeda terkait dengan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai leluhur. Keunikan yang ada di Bali tidak hanya alam yang indah dan keberagaman penduduk.nya Keunikan yang lain yaitu budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Jadi, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu nilai luhur budaya yang ada di Bali adalah Awig awig krama desa yang berlandaskan Tri Hita Karana. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3, Pasal 1, ayat 11 tahun 2001, tentang desa pakraman menyebutkan bahwa, awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana, sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama desa pakraman/banjar pakraman. Pada pasal 11 ayat 1 Perda no 3 tahun 2001 menyebutkan, bahwa setiap desa pakraman menyuratkan awig-awignya.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 56 Kemudian pada ayat 2 disebutkan, bahwa awig-awig desa pakraman tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia. Sudiatmaka dan Hadi, (2018), mengungkap tentang landasan Ideologi Tri Hita Karana mengandung nilai-nilai harmoni dan keseimbangan hidup lahir dan batin. Tri Hita Karana secara etimologi, artinya tiga penyebab kemakmuran. Tri Hita Karana memuat petunjuk hidup dan kehidupan harmoni yang membatin dan direfleksikan dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Hal senada juga di ungkapkan oleh Menurut Astra (2015) konsep Tri Hita Karana merupakan konsep normatif yang menjamin keharmonisan hubungan tetap adaptif dalam mengakomodasi penyebab perubahan lingkungan permukiman. Konsep Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup (kearifan lokal) tangguh yang ada di Bali. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran Tri Hita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan ke Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari dari pada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai. Implementasi Tri Hita Karana sesungguhnya dapat diterapkan dimana dan kapan saja. Idealnya dalam setiap aspek kehidupan manusia dapat menerapkan dan mempraktekkan Tri Hita Karana ini yang sarat dengan ajaran etika. Kokohnya pertahanan tersebut disebabkan karena kuatnya masyarakat berpegang teguh pada Tri Hita Karana yang mayoritas masyarakat Bali pemeluk agama Hindu. Penekanan pemahaman Tri Hita Karana melalui praktek dikehidupan sehari-hari menjadi salah satu hal positif untuk memperkuat pemahaman tentang kelestarian lingkungan berbasis budaya.Selain itu, hal tersebut memiliki dampak positif lain yakni tetap terjaga kelestarian budaya yang ada ditengah hantaman globalisasi yang deras. Model ini menjadi suatu acuan dimana permasalahan yang ada di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan sesuatu yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu budaya lokal.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 57 3.3. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Secara legitimasi masyarakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan hutan secara terintegrasi. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Sari Tanjung,dkk (0217), mengenai orientasi dasar hukum pemberdayaan masyarakat sebagai basis utama dari pengelolaan hutan ini terdapat pada PP 6/2007 yang secara khusus dibahas pada Bagian Kesebelas “Pemberdayaan Masyarakat Setempat” yang terdapat dalam Bab IV tentang pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut, pengelolaan hutan diadopsi melalui tiga skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan kemitraan. Lebih lanjut, kebijakan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan disempurnakan dengan disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2011, dan Pengelolaan Hutan Desa dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2011. Menurut Nababan, (2018), Ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa depan, yaitu bahwa: a. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. b. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka. c. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan. d. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya. e. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar. f. Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal usul, menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen), dan diposisikan sebagai Hak Azasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I ayat (3) sesuai dengan standar HAM dalam berbagai instrumen internasional Pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek memiliki otoritas keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut hukum atau tradisi lokal yang berlaku pada masyarakat dalam pengelolaan hutan. salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 58 pengelolaan sumber daya alam dan wilayah hutan adalah dengan pemberdayaan masyarakat, pelibatan unsur-unsur kearifan lokal, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya hutan yang ada. dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan. Berikut ini merupakan strategi dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat Bali: Gambar 1. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aktifitas masyarakat lokal terhadap sumber daya kehutanan adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun keselerasan hidup dengan alam yang tertuang dalam hukum adat yang ada. Proses Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan Hukum adat yang dalam masyarakat bali dikenal dengan awig-awig krama desa, yang berperan sebagai kontrol kehidupan bermasyarakat di desa-desa di wilayah Bali. salah satunya Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan hutan dan hutan sangat tergantung pada pengembangan koordinasi yang mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (stakeholders), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat, Keberadaan sistem pengawasan yang efektifmerupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 59 pengelolaan wilayah hutan. Pengembangan kapasitas kelembagaan. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan kawasan sumber daya hutan, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif dan terstruktur. 4. KESIMPULAN Kondisi kehutanan di wilayah Bali umumnya tidak terlepas dari setiap ancaman terhadap permasalahan yang terjadi seperti deforestasi, perburuan satwa liar, perambahan ekologi dan kebakaran hutan. Namun, kekhasan yang ada pada masyarakat Bali adalah terdapatnya suatu sistem atau hukum adat awig-awig krama desa yang mengatur pola prilaku masyarakat dan batasan batasan dalam mengelola tatanan kehidupan. Pengelolaan hutan yang tersebar di Bali terkategorisasi menjadi hutan yang di kelola oleh adat dan hutan yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menjadikan pemisah antara adat dan pemerintah yang seharusnya dapat terintegrasi dalam mengelola hutan guna mencapai masalah kehutanan. Mengatasi permasalahan tersebut, selain dibentuk sistem pengelolaan hutan yang baik sebagai wujud eksekusi dibagian hilir, juga dalam proses membentuk manusia yang sadar dan berbudaya tentang menjaga kelestarian fungsi hutan. Implementasi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan mencakup tahapan, internalisasi nilai kearifan lokal, pengembangan stakeholders, Sistem pengawasan, serta kelembagaan untuk menjalankan program sesuai ketentuan yang hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan kearifan lokalnya merupakan sebagai salah satu cara alternatif yang baik dalam rangka membentuk kesadaran untuk kelestarian fungsi hutan. DAFTAR PUSTAKA Arifandy, M Imam., dan Sihaloho, Martua. 2015. Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. Jurnal Sosiologi Pedesaan, hal 147-158. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. 2015. Kebakaran Hutan Bali. https://www.ksdabali.go.id/perlindungan/kebakaran-hutan/. Diakses pada 04 November 2022. Candraningsih, Ida Ayu Komang., Pujaastawa, Ida Bagus Gde., dan Sudiarna, I Gusti Putu. 2018. Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jurnal Humanis, 22 (2), 311-319. Cholilah, Jamilah. 2017. Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal Di Dusun Pejam Kabupaten Bangka. Jurnal Society, 7 (1), 47-57.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 14(1):51-60, Juli 2022 Diserahkan : 2021-07-04 ; Diterima : 2022-11-10 ISSN: 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979 60 Nababan, Abdon. 2008. “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar Pertemuan Mitra Siemenpuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008. Sudiatmaka, Ketut dan Hadi, I Gusti Ayu Apsari. 2018. Penyuratan awig-awig desa pakraman. Jurnal komunikasi hukum, 4 (1), 46-58. Tanjung, Nala Sari., Sadono, Dwi dan Wibowo, Cahyono Tri. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagaridi Sumatera Barat. Jurnal Penyuluhan, 13 (114), 14-30. Wesnawa, I.G.A. 2015. Kelestarian Budaya dan Adat Bali dalam Permukiman Perdesaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Wijana, Nyoman.2013. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III.
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 70 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI NEGERI HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH COASTAL AND MARINE RESOURCES MANAGEMENT BASED LOCAL WISDOM AT THE HARUKU VILLAGE IN CENTRAL MALUKU DISTRICT Saiful* , Angela Ruban Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura *Corresponding author: [email protected] Diterima: 25 Oktober 2021; Disetujui: 09 November 2021 ABSTRAK Kearifan lokal merupakan suatu nilai budaya yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Maluku dan diakui keberadaannya. Seperti sasi yang masih menjadi bentuk kearifan lokal yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku. Kearifan lokal (sasi) merupakan suatu pengetahuan pengelolaan sumberdaya alam berbasis sistem adat yang secara turun temurun telah digunakan oleh masyarakat Negeri Haruku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi alasan penerapan sasi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku. Penelitian dengan metode deep interview dan secara terstruktur melalui quisioner sehingga dapat memberikan informasi tentang bentuk – bentuk pengelolaan yang berbasis pada kearifan lokal. Penerapan sasi sebagai sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku karena sasi memiliki fungsi pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum. Sehingga target keberlanjutan sumberdaya alam tetap terjaga, dan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Kata Kunci: Kearifan Lokal, Sasi, Pengelolaan Sumberdaya Berkelanjutan. ABSTRACT Local wisdom is a cultural value that cannot be separated from the life of the Maluku people and acknowledged existence. Such as sasi is still a form of local wisdom used as a management guideline and coastal and marine resources management in Haruku villages. Local wisdom (sasi) is a knowledge of natural resource management based on customary systems that have been used for generations by the people of Haruku villages. This research aims to identify the factors that are the reasons for applying sasi in the coastal and marine resources management in Haruku villages. This research uses deep interview methods and structures through questionnaires to provide information about forms of management based on local wisdom. The application of sasi as a coastal and marine resource management system in Haruku villages because sasi has the function of monitoring, supervision, and law enforcement. So, the target for the sustainability of natural resources is maintained and impacts the economic improvement of the community. Keywords: Local Wisdom, Sasi, Sustainable Resource Management.
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 71 PENDAHULUAN Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia membutuhkan suatu bentuk pengelolaan yang tepat sehingga kelestarian sumberdaya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Namun pada kenyataanya konsep pengelolaan yang masih diterapkan cenderung bersifat government based management yang di artikan sebagai otoritas dan dominasi pemerintah pusat dalam memegang control atas sumberdaya alam yang ada. Konsep pengelolaan tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan tertinggi dan cenderung bersifat sentralistik, sehingga berdampak terhadap peran komunitas lokal yang mulai tereduksi dan berujung pada pola pengelolaan yang tidak efisien, konflik kepentingan, penangkapan berlebihan, rusaknya ekosistem dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Satria 2007 bahwa pengelolaan yang sentralistik akan berdampak kepada lemahnya aturan - aturan yang di buat karena tidak terinternalisasi dalam masyarakat dengan baik dan memerlukan biaya transaksi yang sangat besar untuk pelaksanaan dan pengawasan, sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Mengacu pada Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 2 menyebutkan bahwa, “pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan pemerataan keterpaduan, keterbukaan, efisisensi dan kelestarian yang berkelanjutan”. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-undang No 31 Tahun 2004 menyebutkan “pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 60 merupakan bagian penting dalam Undang Undang Perikanan yang mengatur hak masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Perairan masyarakat memiliki hak akses maupun hak pengelolaan (Satria, 2009). Jika merujuk pada undang – undang tersebut konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut lebih tepat kepada konsep pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, dengan memfungsikan kembali adat kebiasaan masyarakat setempat dalam mengelola sumberdaya mereka yang secara turun-temurun telah ada dan efektif dilakukan pada wilayah tersebut yang biasa disebut dengan kearifan lokal, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan lokal pun lebih efektif dan semakin kuat karena dilakukan oleh masyarakat secara lembaga, Salah satu contoh pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat ialah sasi di Maluku. Sasi (kearifan lokal) merupakan suatu larangan yang sudah di lakukan secara turun
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 72 temurun oleh masyarakat untuk menjaga atau melindungi sumberdaya alam baik di darat maupun di laut (Widarmanto, 2018). Maksudnya ialah penerapan sasi oleh masyarakat bertujuan agar kualitas dan kelestarian sumberdaya alam tetap terjaga. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kekuatan yang besar dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Sasi juga memberlakukan sanksi sosial bila terjadi penyimpangan terhadap aturan sasi. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk membantu penegakan hukum secara efektif. Saat melakukan buka sasi, seluruh masyarakat desa bersama-sama menentukan jenis alat tangkap dan cara yang digunakan untuk menangkap sumberdaya perikanan yang disasi. Misalnya: penangkapan moluska dengan menggunakan tangan saat menyelam, dan penangkapan ikan menggunakan jaring, atau tidak diperkenankan menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom, obat bius dan lain-lain. Sejauh mana peran kearifan lokal tersebut dalam mewujudkan sumberdaya pesisir dan laut yang lestari, kita harus mengenal pemahaman tersebut, serta berbagai praktek keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor pendorong, tekanan, dan implikasinya terhadap penerapan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan model kearifan lokal studi kasus di Negeri Haruku. MATERI DAN METODE Lokasi tersebut dipilih secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan keterwakilan dari penerapan kearifan lokal sebagai pedoaman pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di beberapa Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Penentuan responden dengan metode purposive sampling didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diambil berdasarkan tujuan penelitian (Yin, 2000). Penentuan responden untuk menggali informasi tentang ragam bentuk kearifan lokal berkaitan dengan aktivitas penangkapan masyarakat nelayan adalah para key informant seperti tokoh masyarakat, kepala kewang, tokoh adat serta masyarakat nelayan yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung. Untuk memudahkan penggalian informasi dan konfirmasi dilakukan pula FGD (Focus Group Discussion) dengan menggunakan metode analisis kesejarahan, dan peta sumberdaya alam secara partisipatif, tabel mata pencaharian dan sebagainya (Singarimbun M. dan S. Effendi, 1989) Data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 73 terinci kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperoleh data yang akurat, maka dibuat catatan lapangan yang selanjutnya disederhanakan/ disempurnakan dan diberi kode data dan masalah. Pengkodean data berdasarkan hasil kritik yang dilakukan, data yang sesuai dipisahkan dengan kode tertentu dari data yang tidak sesuai dengan masalah penelitian atau data yang diragukan kebenarannya. Data yang diperoleh dianalisis secara komponensial (componetial analysis) dengan melalui tiga tahap: Tahap pertama, analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data kasar dari catatan lapangan. Dalam prosesnya, dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan data yang tidak memenuhi kriteria eksklusifinklusif. Proses reduksi data dilakukan bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampel tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema tersebar, dan membuat kerangka dasar penyajian data. Tahap kedua, penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpencar dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasikan menurut tema dan kebutuhan analisis. Tahap ketiga, análisis, melalui penyajian data kualitatif berdasarkan permasalahan penelitian dan FGD. HASIL DAN PEMBAHASAN Masyarakat di Negeri Haruku telah memiliki kearifan lokal dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam, yang disebut hukum adat sasi. Sasi menurut pengetahuan masyarakat Negeri Haruku adalah “larangan” yang bersifat melindungi dalam batas waktu tertentu. Terdapat 4 (empat) sasi yang di lakukan di Negeri Haruku yakni sasi hutan, sasi dalam negeri, sasi sungai dan sasi laut. Prinsip manajemen sasi didukung oleh hukum adat yang telah ada dari turun temurun. Aturan itu ditegakkan karena masyarakat menganggap ketersediaan sumber daya alam, terutama di pulau-pulau kecil sangat terbatas, sementara itu kebutuhan masyarakat terus meningkat. Luasnya perairan Maluku membuat perikanan menjadi sektor utama yang memiliki peran penting sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi di wilayah ini. Sampai saat ini melimpahnya sumber daya laut masih mampu dikelola, dijaga, dan dimanfaatkan dengan tepat (Persada, 2018). Sasi memiliki aturan dan prosedur yang harus diterapkan, dengan melakukan peemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan, agar keseimbangan sumberdaya alam tetap terjaga, sehingga dapat dimanfaatkan oleh
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 74 generasi berikutnya. Sasi dapat memiliki nilai hukum, karena memiliki norma dan aturan yang berkaitan dengan cara, kebiasaan, perilaku yang mengandung unsur etika dan norma (Persada, 2018). Dengan demikian aturan adat sasi memiliki fungsi secara ekologi dan fungsi secara sosial-ekonomi. Sistem Pelaksanan Sasi di Negeri Haruku Pelaksanaan sasi di Negeri Haruku di atur dan diawasi oleh Kewang yang terdiri dari seorang kepala Kewang dan beberapa anggota Kewang sebagai bawahannya yang diangkat secara adat melalui masyarakat. Kepala Kewang diangkat atau ditentukan berdasarkan keturunan (adat), sedangkan anggota kewang di angkat dari masyarakat terutama mereka yang memiliki dusun dalam petuanan Negeri Haruku serta disetujui melalui suatu musyawarah adat yang berlangsung di rumah adat (Baeleo). Lembaga kewang dan sasi di Negeri Haruku sudah ada berabad-abad lamanya dan berjalan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kewang melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan adat. Walaupun sebagai lembaga adat yang bersifat kegotongroyongan masyarakat tradisional dan tidak di beri upah oleh pemerintah, selama melaksanakan tugasnya untuk melestarikan lingkungan hidup, kewang tetap aktif mengawasi, melindungi daratan, daerah pesisir dan laut, melarang penebangan pohon di sekitar sungai dan dengan radius 100 meter, melarang penebangan pohon bakau dipantai, melarang sementara pengambilan hasil-hasil hutan, dan laut. Dengan adanya pengawasan tersebut, maka pemanfaatan sumberdaya alam seperti kayu, kelapa, pasir, batu karang, dan ikan akan terkendali. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam akan menghindari eksploitasi sumberdaya alam. Faktor Pendorong, Tekanan dan Implikasinya Dalam Penerapan Kearifan Lokal Sebagai Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut. Dalam penerapan sasi yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Haruku tentunya di landasi oleh berbagai faktor dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga sasi digunakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku. Hasil wawancara dengan kepala kewang Negeri Haruku menjelaskan bahwa selain faktor kepercayaan dan budaya yang telah ada sejak dahulu, penerapan sasi di Negeri Haruku juga didorong oleh adanya kerusakan ekosistem mangrove, dan terumbu karang akibat pola pemanfaatan berlebihan dan cenderung merusak oleh masyarakat, sehingga perlu suatu aturan yang disepakati bersama dan mengikat untuk mengontrol pola pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut agar sumerdaya tetap terjaga sampai generasi mendatang.
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 75 Beberapa faktor pendorong adanya penerapan sasi di Negeri Haruku terdiri dari faktor internal dan eksternal diantarnya: 1. Faktor Internal a. Sejarah/Budaya Pengelolaan Lokal yang telah ada sejak dahulu b. Tingkat Homoginitas masyarakat c. Tuntutan kebutuhan ekonomi d. Kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang 2. Faktor Eksternal a. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari intitusi terkait b. Bentuk pengelolaan yang masih sentralisasi/terpusat kepada pemerintah pusat c. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya d. Sifat laut yang terbuka (open acces) dan milik bersama (common property). Selain faktor pendorong perlu adanya faktor – faktor pendukung dalam penerapan sistem sasi sebagai model pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga mencapai target keberlanjutan sumberdaya pesisir dan laut (Gambar 1). Faktor – faktor pendukung tersebut diantaranya, faktor kelembagaan (kewang), sanksi adat, batas wilayah, dan aturan
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 76 Gambar 1. Bagan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Haruku Kelembagan (Kewang) Lembaga kewang di Haruku sudah ada berabad-abad lamanya dan berjalan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Secara harfiah kewang sebagai lembaga adat yang berfungsi sebagai pelaksana sistem sasi di Negeri Haruku sangat berperan penting. Kewang melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan adat. Kewang menjalankan fungsi secara kelembagaan untuk mengawasi, dan melindungi sumberdaya alam, dan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan agar sumberdaya hutan, pesisir dan laut tetap lestari. Sistem Aturan Tidak ada aturan tertulis dan baku dalam penerapan Sasi di Negeri Haruku. Namun masyarakat sudah mengetahui dan memahami mengenai aturan adat tersebut saat buka Sasi ataupun saat tutup Sasi. Aturan Sasi yang diterapkan yakni, pada saat tutup Sasi masyarakat hanya boleh melintas di area yang di Sasi, tidak diperbolehkan mengambil Faktor Pendorong 1. Internal • Sejarah/Budaya • Tingkat Homoginitas masyarakat • Tuntutan ekonomi • Kerusakan ekosistem pesisir dan laut 2. Eksternal • Lemahnya pengawasan intitusi terkait • Bentuk pengelolaan yang sentralisasi/terpusat • Tidak adanya keterlibatan masyarakat • Sifat laut yang open acces dan common property Faktor Pendukung 1. Kelembagaan/Kewang 2. Aturan 3. Sanksi 4. Batas wilayah Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Haruku SASI Aktivitas pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berkelanjutan 1.Keberlanjutan ekologi 2.Peningkatan Ekonomi 3.Kelestarian budaya/adat Input Input Proses Output
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 77 sumberdaya di wilayah sasi tersebut. Saat dimulai penutupan Sasi, maka saat itulah aturan Sasi diberlakukan, aturan berakhir ketika telah diumumkan bahwa sudah saatnya buka Sasi. Apabila ada warga yang melanggar akan diberikan sanksi. Pengambilan keputusan yang melanggar aturan, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah yang berhak menentukan hukuman yang didapat oleh pihak yang melanggar. Tabel 1. Mekanisme Buka dan Tutup Sasi di Negeri Haruku No Tutup sasi Buka sasi 1 Terdapat pengumuman yang diberikan oleh kepala kewang ke masyarakat, bahwa akan segera dilakukan tutup Sasi. Masyarakat di Negeri tersebut dan diluar diharapkan mengetahui dan mematuhi segala peraturan yang ada. mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Membuka Sasi dilakukan sama seperti halnya tutup Sasi, yaitu dengan diadakannya pengumuman bahwa akan segera dilakukan buka Sasi. Diadakan pertemuan antara kewang, pemangku adat, dan masyarakat. 2 Diadakan pertemuan terlebih dahulu, yakni musyawarah antar kepala marga (soa), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa perwakilan masyarakat lainnya untuk menetapkan kesepakatan bahwa sudah waktunya tutup Sasi. Musyawarah dilakukan terlebih dahulu untuk kesepakatan buka Sasi, selanjutnya kesepakatan yang sudah disepakati diumumkan dari kepala kewang dan disebarkan dari mulut ke mulut. 3 Pada saat tutup Sasi, diadakan upacara adat. Upacara yang dilakukan berupa ditiupnya tahuri dan bunyi totobuang dari kepala kewang, sebagai peresmian bahwa tutup Sasi sudah dilakukan. Periode tutup Sasi tergantung dari kesepakatan yang ditetapkan, biasanya dilakukan selama 6 bulan, 9 bulan dan 1 tahun. Acara pembukaan Sasi sama halnya seperti saat tutup Sasi. Hasil dari Sasi diambil oleh seluruh lapisan masyarkat Negeri. Buka Sasi biasanya berlangsung 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, tergantung kesepakatan. Sistem Sanksi Sanksi dalam Sasi yang diberlakukan terkait pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat adalah jika ada warga masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka ada hukuman. Mekanisme pemberian sanksi terhadap para pelanggar tergantung kesepakatan yang telah di buat kewang dan masyarakat dalam musyawarah adat di Baileo (rumah adat), hukuman dapat berupa kegiatan fisik, denda, atau alat tangkapnya diambil. Kegiatan fisik misalnya, untuk pihak yang
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 78 melanggar, dia harus mengangkat batu untuk gereja atau membayar denda. Hal ini tidak hanya berlaku untuk Sasi, jika ada nelayan dari luar mengambil ikan atau biota lautnya di kawasan yang di Sasi maka akan diberikan sanksi tersebut karena belum ada peraturan tertulis yang dibuat. Beberapa sanksi yang diberlakukan jika didapati ada yang melanggar saat diadakannya tutup Sasi. Batas Wilayah Batasan wilayah daerah yang diatur dalam Sasi di Negeri Haruku adalah seluruh batas wilayah pesisir dan laut di area Negeri, dengan batasan – batasan yang telah di tetapkan dan di tandai menggunakan tanda batas tanda alam (natural sign) seperti daun kelapa muda yang dianyam menyerupai ikan dan didalamnya di gantung hasil – hasil hutan yang ada di Negeri Haruku, kemudian ditancapkan ke perairan pada batas wilayah yang di Sasi. Dengan ditancapnya tanda alam tersebut seluruh masyarakat Negeri Haruku telah mengetahui bahwa wilayah tersebut telah di Sasi tanpa perlu adanya informasi seperti papan pelarangan. Gambar 2. Peta Kawasan Sasi Laut di Negeri Haruku
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 79 Dampak Sasi Penerapan suatu kebijakan dengan aturan – aturan dan sanksi dalam suatu komunitas masyarakat pasti memiliki dampak. Arti kata Dampak menurut (Hosio, 2007), adalah perubahan nyata pada tingkahlaku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Kebijakan Sasi yang di terapkan di Negeri Haruku memilki dampak terhadap berbagai aspek diantaranya: Aspek Ekologi Secara umum, pengertian ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Sasi yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap aspek ekologi karena sistem sasi dapat melindungi kelestarian suatu ekosistem. Tabel 2. Presentasi Mangrove yang di tebang Mangrove yang di tebang Jumlah responden Presentase % Ya 0 0,00 Tidak 30 100,00 Jumlah 30 100,00 Tabel 3. Presentasi TK yang rusak akibat bom dan penambangan Kerusakan TK akibat bom dan penambangan TK Jumlah responden Presentasi % Ya 0 0,00 Tidak 30 100,00 Jumlah 30 100,00 Tabel diatas menjelaskan bahwa 100 persen tidak ada mangrove yang ditebang dan terumbu karang yang rusak. Menurut hasil wawancara, masyarakat Negeri Haruku tidak lagi menebang mangrove untuk kebutuhan kayu bakar dan menangkap ikan dengan menggunakan bom maupun mengambil terumbu karang, tetapi menggunakan jaring atau jala ikan ada juga yang mencari ikan dengan memancing. Aspek Ekonomi Kearifan lokal sasi di Negeri Haruku sangat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan responden, sistem sasi ini sangat memberikan kontribusi, karena tidak semua wilayah pesisir yang di Sasi maka nelayan masih bisa melakukan penangkapan meskipun sedikit jauh dari perkampungan, namun jika Sasi dibuka
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 80 maka aktivitas penangkapan dilakukan didepan perkampungan dan hasil tangkapan juga banyak, sampai – sampai hasil tangkapan saat buka sasi lebih banyak. Tabel 4. Tingkat Produksi Nelayan pada saat tutup sasi dan buka sasi Tingkat produksi Presentasi Produksi % Pada saat tutup sasi 36,00 Pada saat buka sasi 64,00 Jumlah 100,00 Table diatas menjelaskan bagaimana tingkat produksi nelayan pada saat sasi diberlakukan, sehingga penerapan sasi di Negeri Haruku sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat Negeri Haruku. Aspek Sosial Masyarakat Negeri Haruku masih mempertahankan dan melakukan hukum atau aturan sasi sampai sekarang karena masyarakat masih beranggapan bahwa melalui aturan sasi tersebut maka hasil semakin banyak yang terkumpul karena berapapun pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk kebutuhan hidup seharihari. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa hasil perikanan bukan hanya melihat produksinya sebagai peningkatan kebutuhan ekonomi keluarga tetapi juga melihat manfaatnya untuk keperluan lain yaitu pendidikan, kesehatan yang juga merupakan bagian dari manfaat sosial. KESIMPULAN Sasi merupakan kearifan lokal yang sudah secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat di Negeri Haruku. Kearifan lokal sebagai bentuk dari strategi pengelolaan telah lama dilakukan masyarakat Negeri Haruku sebagai upaya mempertahankan, melindungi dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Sasi merupakan bentuk kearifan lokal yang harus dipertahankan karena dapat melindungi wilayah dan kelangsungan sumber daya alamnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat 4 empat proses pelaksanaan sasi di Negeri Haruku diantaranya sasi hutan, sasi sungai, sasi dalam negeri dan sasi laut, (2) Sistem sasi memiliki fungsi pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum sehingga berperan penting terhadap keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, (3) Sasi memberikan dampak yang baik terhadap aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Dampak terhadap aspek sosial, dampak terhadap aspek ekonomi adalah peningkatan produksi dan pendapatan sedangkan aspek ekologi yaitu pelestarian sumberdaya alam.
P-ISSN: 2355-729X Jurnal IPTEKS PSP. Vol. 8 (2) Oktober 2021: 70 – 81 E-ISSN: 2614-5014 Saiful & Ruban, A. 81 DAFTAR PUSTAKA Gaspersz, E. J. 2018. “Pemetaan Kearifan Lokal Budaya Sasi Di Negeri Haruku Dan Negeri Kailolo, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah” dalam Seminar Nasional: Pemetaan Kearifan Lokal Budaya Sasi di Negeri Haruku dan Negeri Kailolo. 107-116. Hosio, J. E. 2007. Kebijakan Publik dan Desentralisasi, dalam <http://digilib.unila.ac.id/11476/4/BAB %20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf> di akses 19 Agustus 2021. Kissya, Eliza, 1993. Sasi Aman haruku-Ukui, Sejati, Jakarta Latuconsina, H. 2009. Eksistensi Sasi Laut dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas 2018. Lokal di Maluku. Jumal Manajemen Sumberdaya Perairan TRITON Vol. 5 (1): 63-71. Persada, N.P.R., Mangunjaya, F.M., &Tobing, I.S.L. 2018. Sasi sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku, Jurnal dan Budaya Ilmu, Vol. 41, No.59, Juli 2018. Satria, A. 2007. Sawen Instituion, local knowledge and myth in fiheries management in Nort Lombok, Indonesia. Fishers’ knowledge in fisheries science and management. UNESCO. Paris. Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Suhartini. 2009. “Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan” dalam Seminar Nasional: Kajian Kearifan Lokal. 206-218. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penerbit. Citra Umbara. Bandung. Widarmanto, N. 2018. “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan”. Balai Riset Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan. 13 (1): 18-26. Yin, R.K. 2000. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
12 Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains E-ISSN: 2720-9717 Volume 2, Nomor 1, 2021 ECOTAS http://journals.ecotas.org/index.php/ems Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia Nurfani Indah Putri*1 , Ni Luh Chandrika1 , Gia Laras Pangestu1 , Ade Suryanda1 1Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 Kata Kunci: Kearifan Lokal Sasi Sumber Daya Alam Abstrak Indonesia sebagai pemilik keanekagaraman hayati terbesar memiliki pula berbagai kearifan lokal yang didalamnya tersimpan jutaan makna. Sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang berasal dari Maluku. Bentuk kearifan lokal ini yaitu upaya untuk melestarikan sumber daya alam darat maupun laut serta dapat membantu upaya konservasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sasi sebagai sistem dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur, yaitu membaca, mempelajari, mengkaji, serta menganalisis terkait dengan literatur yang berhubungan dengan peranan sasi sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sasi sebagai kearifan lokal masyarakat adat Maluku adalah modal dan model pengelolaan serta perlindungan lingkungan di tingkat regional, khususnya Maluku dan nasional, di mana penggunaan sumber daya alam harus harmonis dan seimbang fungsi lingkungannya. Keywords: Local Wisdom Sasi Natural Resources Abstract Indonesia, as the owner of the largest biodiversity, also has a variety of local wisdom in which millions of meanings are stored. Sasi is a form of local wisdom originating from Maluku. This form of local wisdom is an effort to conserve land and sea natural resources and can help conservation efforts. Therefore, this study aims to determine the role of sasi as a system in the management of marine resources based on local wisdom in Indonesia's coastal areas. The research method used in this research is the study of literature, namely reading, studying, studying, and analyzing related to the literature relating to the role of sasi as local wisdom in the management of Indonesian marine resources. The results showed that Sasi as a local wisdom of the Maluku indigenous people is a capital and a model of management and environmental protection at the regional level, particularly Maluku and nationally, where the use of natural resources must be harmonious and balanced in their environmental functions. * Penulis koresponden: [email protected]
Identifikasi Perjanjian Andreas Pramudianto 13 1 PENDAHULUAN Wilayah laut Indonesia sangat luas dan mendominasi total luas dari teritorial Indonesia, wilayah laut Indonesia memiliki luas sebesar 7.7 juta km2 dan memiliki panjang garis pantai 104.000 km2 . Karena memiliki wilayah laut yang luas, sehingga Indonesia merupakan negara yang kaya dan memiliki keanekaragaman hayati dan non hayati terbesar di dunia (Data pusat statistik KKP, 2011). Indonesia juga disebut sebagai negara yang memiliki Mega-biodiversity terbesar di dunia dan salah satu negara bahari terbesar di dunia, hal itu didukung karena luas wilayah yang besar dan juga kondisi geografis serta struktur dan tipologi ekosistem yang didominasi lautan (Dahuri 2003, 5). Indonesia sebagai pemilik keanekaragaman hayati terbesar di dunia harus menghadapi tantangan yang berat dalam eksploitasi sumber daya yang berlebihan terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan eksploitasi yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan penurunan hasil laut, yang menyebabkan kerugian yang berdampak kedepan pada generasi penerus. Untuk itu perlu sebuah cara agar eksploitasi sumber daya laut mengedepankan aspek keberlanjutan, dengan cara membentuk kawasan konservasi, dalam kawasan tersebut nantinya dibuat peraturan untuk melindungi ekosistem didalamnya agar tetap lestari (Setiyono 2016). Pemerintah pusat memiliki wewenang dalam menetapkan kawasan konservasi, yaitu meliputi taman nasional, taman hutan, serta taman wisata alam yang semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990 (Damanik, et al. 2006). Kemudian dalam pengelolaan sumber daya merupakan wewenang pemerintah pusat yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dimana air, bawah tanah, dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya di kelola oleh negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, pemerintah menetapkan instrumen kebijakan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi, tetapi penetapan kawasan konservasi sering mengabdikan hak-hak masyarakat untuk akses dan mengontrol sumber daya laut (Satria 2009) salah satu contohnya adalah penetapan wilayah konservasi perairan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 Tahun 2008 yang mengalami pro dan kontra. Eksploitasi sumber daya laut mengedepankan aspek keberlanjutan, dengan cara membentuk kawasan konservasi, dalam kawasan tersebut nantinya dibuat peraturan untuk melindungi ekosistem didalamnya agar tetap lestari. Eksploitasi sumber daya laut yang mengedepankan keberlanjutan melalui kawasan konservasi dapat dimulai dari adanya otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan dikarenakan terdapat ruang bagi masyarakat lokal dalam berpartisipasi mengelola sumber daya. Dalam pasal 6 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004, menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan budidaya ikan harus memiliki pertimbangan hukum adat atau dengan kata lain kearifan lokal serta peran masyarakat (Satria 2009). Hasani (2014) mengatakan bahwa wilayah konservasi dimana mengedepankan masyarakat atau biasa disebut CommunityBased Management yang disingkat sebagai CBM merupakan strategi dalam pembangunan yang berpusat pada manusia, pada sistem ini masyarakat sendiri diberikan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, dimana masyarakat dapat mendefinisikan kebutuhan, tujuan, dan aspirasinya dan membuat keputusan untuk kesejahteraannya. Kearifan lokal adalah daya tahan dan daya tumbuh yang kemudian dimanifestasikan melalui pandangan hidup dan berbagai strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan, dan memelihara kebudayaan. Kearifan lokal sasi merupakan jawaban untuk bertahan dan menumbuhkan kebudayaan serta sebagai sistem dalam menjaga kelestarian lingkungan (Kusumadinata 2015) Sasi merupakan salah satu upaya dalam mengelola wilayah konservasi yang berbasis masyarakat di Indonesia dan mengelola sumber daya pesisir laut. Sasi adalah upaya unuk melestarikan sumber daya alam darat maupun laut oleh masyarakat Malaku kemudian menyebar kebeberapa daerah di Papua Barat (Ummanah, 2013). Sasi merupakan sistem dalam mengatur waktu atau periode kapan suatu sumber daya dapat dipanen, dan merupakan kearifan lokal yang dapat membantu upaya
EMS 2-1-2021 14 konservasi yang dikategorikan oleh IUCN dalam kriteria VI (Persada, Nadia, P. R; Mangunjaya, F.M; Tobing 2018). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sasi sebagai sistem dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir Indonesia. 2 METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode studi literatur dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan dengan kearifan lokal, sasi, dan sumber daya laut. 3 HASIL DAN PEMBAHASAN Zona pesisir Indonesia kaya akan ekosistem laut tropis seperti pantai estuarial, bakau, terumbu karang, lamun, hamparan alga dan ekosistem pulau kecil yang merupakan rumah dari berbagai varietas komunitas yang hidup dengan berbagai jenis asosiasi serta kekayaan keanekaragaman spesies. Habitat pesisir lainnya seperti pantai berpasir dan berlumpur, flat pasir atau lumpur, meskipun menampung keanekaragaman hayati yang relatif lebih buruk tetapi secara ilmiah menarik. Masing-masing ekosistem laut ini, dengan habitatnya yang terkait, mendukung kekayaan keanekaragaman hayati laut yang tidak dieksplorasi dengan baik dan sangat buruk didokumentasikan. Data organisme laut dengan yang disajikan menunjukkan bahwa informasi tentang taksa laut, terutama hewan, sangat miskin (Hutomo 2015, 34). Sumber daya alam terutama sumber daya laut yang kita miliki merupakan sebuah aset yang sangat penting bagi Indonesia, kekayaan alam tersebut terkadang dieksploitasi secara bebas dimana masyarakat diperbolehkan mengambil apa saja yang terdapat dalam laut untuk memenuhi kebutuhan, tetapi jika pengambilan sumber daya laut ini dilakukan eksploitasi secara besar-besaran akan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem, dan kegiatan tersebut akan menimbulkan kepunahan. Maka dari itu diperlukan pengelolaan dengan bijak sumber daya, agar keseimbangan ekosistem terus terjaga (Persada, Nadia, P. R; Mangunjaya, F.M; Tobing 2018, 6871). Eksploitasi secara besar besaran oleh masyarakat memerlukan solusi dan gagasan dalam pengelolaan sumber daya laut, dimana diperlukan pembangunan berkelanjutan yang sangat perlu diterapkan agar dapat memenuhi sumber daya secara optimal dan berkesinambungan terhadap fungi ekonomis dan ekologis. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan diharapkan dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dari generasi ke generasi (Karepesina, et al. 2013). Pengelolaan sumber daya laut sendiri adalah proses yang didorong oleh politik dan budaya, dibentuk oleh mata pencaharian dan persepsi manusia, dimana gagasan tentang ruang dan tempat membentuk kebijakan dan pengambilan keputusan secara mendasar. Subbidang yang muncul dalam geografi secara kritis mengeksplorasi aspek-aspek geografis pengelolaan sumber daya laut (Levine 2015, 56- 59). Keberadaan aturan sasi membantu masyarakat dalam mengelola dan menjaga sumber daya disekitarnya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan sasi memiliki nilai budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan oleh masyarakat dan berdasarkan pengetahuan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi, serta bertujuan agar ketersediaan sumber daya dapat terus dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya (Elfemi 2013). Definisi Sasi Sasi berasal dari kata “sanksi” yang artinya larangan. Larangan yang terkandung dalam sasi adalah larangan dalam pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk pemenuhan kepentingan ekonomi masyarakat. Selain itu sasi dapat didefinisikan sebagai larangan dalam mengambil ataupun merusak sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk kelestaraian sumber daya alam (Kusumadinata 2015). Sasi memiliki aturan dan tata cara pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan dan pengawasan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam agar keduanya dapat dimanfaatkan terus sampai kegenerasi berikutnya. Sasi merupakan hukum adat yang mengajarkan bagaimana manusia mempertahankan kelangsungan hidup
Peranan Kearifan Nurfani Indah Putri dkk. 15 dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan untuk menciptakan keseimbangan alam. Sasi memiliki norma dan aturan dalam cara, kebiasaan, tata kelakuan yang didalamnya terdapat unsur etika dan norma (Sofyaun 2012). Persebaran Sistem Sasi di Indonesia Adat istiadat-Sasi adalah asal budaya Maluku yang diwariskan oleh nenek moyang Maluku sejak berabad-abad lalu. Seiring perkembangan zaman, Sasi masih dilestarikan oleh rakyat di negeri raja-raja ini. Awalnya, kebiasaan Sasi dilakukan oleh raja-raja Maluku di era pra-kemerdekaan. (Priyo 2019, 203). Sistem sasi ini meluas sampai ke wilayah papua barat (Patriana, et al. 2016). Menurut astika (2016) sasi yang tersebar di wilayah maluku terdiri dari wilayah Halmaera, Ternate, Buru, Seram, Kepulauan Lease, Watubela, Banda, dan beberapa kepulauan lainnya seperti kepulauan Barat Daya, dan kepulauan Tenggara. Selain itu Sasi memiliki nama lain pada wilayah Kei Besar dan wilayah Kei Kecil, pada wilayah Kei Besar nama lain sasi adalah Yot sedangkan di wilayah Kei Kecil nama lain sasi adalah Yutut. (Damardjati dan Kusrini 2015). Gambar 1. Peta wilayah kepulauan Maluku yang mengaplikasikan sistem sasi Sumber gambar: Persada, Nadia, P. R; Mangunjaya, F.M; Tobing 2018 Persebaran sasi selain tersebar di Kepulauan Maluku, sistem sasi ini tersebar hingga ke wilayah Papua Barat yang meluputi beberapa wilayah seperti Sorong, Manokwari, Nabire, Biak, Yapan, Waropen, Sami, Nufor, Kaimana, dan Fakfak, serta kepulauan Raja Ampat (Astika 2016). Lembaga yang Berperan dalam Pelaksanaan Sistem Sasi Dalam pelaksanaan sasi diperlukan berbagai pihak dalam mengelola sistem sasi ini. Terdapat Lembaga adat yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan sistem sasi ini, lembaga adat tersebut dapat juga memiliki struktur dan fungsinya masing-masing ketika sistem sasi ini dilaksanakan. Struktur Lembaga adat dalam pelaksanaan sistem sasi ini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2. Struktur Lembaga adat yang berperan dalam sistem sasi Sumber gambar: Persada, Nadia, P. R; Mangunjaya, F.M; Tobing 2018 Dimulai dari Saniri Negeri merupakan Lembaga adat yang memiliki wewenang dalam menetapkan suatu keputusan, dan saniri negeri ini memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan atau Lembaga legislatif terhadap keputusan-keputusan yang akan dibuat (Etlegar 2013). Kemudian saniri negeri membantu raja dalam memberikan keputusan. Raja berperan sebagai kepala pemerintahan negeri atau pimpinan lemabaga adat, dan raja memiliki wewenang dalam menentukan pelaksanaan buka dan tutup sasi. Selain dibantu saniri, raja juga dibantu oleh sekretaris negeri yang memiliki fungsi dalam administrasi pemerintahan dan juga sekretaris negeri memiliki peran dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat (Etlegar 2013). Terdapat Kepala Soa merupakan pemimpin atau perwakilan dari suatu soa, yag memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi dari suatu soa yang dipimpinnya. Kewang adalah perwakilan dari masing masing soa dan memiliki fungsi sebagai polisi negeri karena kewang memiliki tugas serta wewenang dalam menjaga dan mengawasi lingkungan atau wilayah sasi, dan mencegah masyarakat melakukan pelanggaran dan merusak sumber daya alam. Keputusankeputusan tentang pelaksanaan sasi yang sudah dirapatkan oleh raja bersama Lembaga sasi lainnya disampaikan oleh Marinyo, Marinyo
EMS 2-1-2021 16 memiliki tugas dan wewenang dalam menyampaikan berita dari raja ataupun ketua adat dan Lembaga adat lainnya untuk disampaikan kepada masyarakat, informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan serta mengantarkan surat panggilan kepada masyarakat yang melanggar aturan (Etlegar 2013). Peranan Sasi dalam Pengelolaan Pesisir dan Sumber Daya Laut Sasi adalah untuk perlindungan sumber daya alam dari produk lola, teripang atau kopra, di darat atau di laut, jika sasi tidak diinstal maka lola tidak dapat diambil, jadi sampai umur satu tahun sampai dua tahun panen baru bisa diambil. Sasi yang berlaku dimasyarakat berguna untuk menjaga kualitas dan menjaga populasi sumber daya hayati. Sasi juga bisa diartikan sebagai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan utama menjaga keberlanjutan sumber daya. Jika Sasi telah diterapkan oleh masyarakat maka dampaknya adalah masyarakat tidak akan berani untuk melanggar peraturan tersebut, sehingga sistem ini sangat tepat digunakan sebagai sarana mengelola sumber daya alam baik di darat maupun di laut (Priyo 2019, 203). Dalam pelaksanaan sasi dibuat berdasarkan pengetahuan masyarakat tentang waktu atau periode tertentu untuk mengetahui kapan suatu sumber daya dapat dipanen sehingga siklus hidup suatu organisme tidak terganggu (Damardjati and Kusrini 2015). Dalam pelaksanaan sasi terdapat istilah Buka Sasi dan Tutup Sasi. Buka sasi adalah waktu dimana masyarakat diperbolehkan untuk memanen atau masyarakat diperbolehkan untuk mengambil sumber daya yang sedang dilakukan sasi, dan tutup sasi merupakan waktu dimana masyarakat tidak boleh mengambil sumber daya yang ada (Etlegar 2013). Sasi laut akan dibuka berdasarkan keputusan Lembaga adat dan disampaikan oleh Marinyo kepada masyarakat, dan penyampaian pembukaan sasi ini disampaikan cara berteriak keliling desa. Waktu sasi dibuka memiki beberapa alasan seperti permintaan pasar untuk pemenuhan ekonomi, dan kebutuhan konsumsi masyarakat serta keperluan sosial lainnya seperti pembangunan tempat ibadah perbaikan tempat ibadah dan adanya perayaan hari besar keagamaan (Sofyaun, 2012). Batas wilayah dalam pelaksanaan sasi biasanya dilakukan dengan cara menarik garis lurus kearah laut dari pantai hingga batas tepi terumbu karang (Solihin 2010). Batas tepi atau biasa disebut dengan batas tubir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang, dimana ekosistem ini memiliki fungsi dalam perkembangbiakan biota laut dan tempat mencarai makan biota laut diantara terumbu karang, maka dari itu batas ini dibedakan agar masyarakat mengetahui mana batas yang boleh dimanfaatkan dan mana wilayah yang dilarang. Batas sasi biasanya berupa tongkat kayu yang dililit oleh daun kelapa muda atau biasa disebut dengan janur dan ditancapkan pada lokasi wilayah sasi, lokasi yang di beri tanda sasi, menandakan dimana masyarakat tidak boleh mengambil bahkan melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu biota didalamnya. Salah satu penerapan wilayah sasi yang dilakukan Distrik Misool Barat Raja Empat sumber daya yang dilindungi sasi dibatasi dengan menggunakan tanda batas alam seperti batas antara kampung ke kampung dan antara pulau kepulau dan untuk membuat masyarakat tahu bahwa daerah tersebut merupakan wilayah sasi maka akan digunakan kayu-kayu, pelampung ataupun papan yang bertuliskan sasi (Lestari and Satria 2015). Sumber daya yang dilindungi sasi diberlakukan hanya unuk jenis-jenis biota laut tertentu, umumnya biota yang diberlakukan pada penerapan sistem sasi merupaka biota laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan merupakan target konsumsi pasar dan masyarakat lokal. Biota laut yang biasa disasikan seerti Ikan Lompa Thryssa baelama, Tripang Holothuroidea spp dan siput Lola Trochus niloticus. Ketiga biota tersebut merupakan biaota laut yang pada umumnya dilakukan sistem sasi, alasannya dikarenakan ketiga biota ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi terkadang sistem sasi juga berlaku untuk melindungi udang atau lobster dan rumput laut. Ikan Lompa termasuk dalam family Engaraulidae dimana ikan ini hidup dalam perairan laut tropis dan juga dapat ditemukan dalam perairan payau, ikan lompa memiliki ukuran tubuh 0-5 meter dan hidup disekitar terumbu karang (Whitehead 1988). Ikan lompa dapat ditemukan dalam beberapa kepualauan Indonesia seperti pulau Ambon, Pulau Seram dan Pulau Haruku (Mainnassy, et al. 2011). Ikan lompa secara ekologi mempunyai peranan
Peranan Kearifan Nurfani Indah Putri dkk. 17 penting dalam rantai makanan dimana merupakan sumber makanan bagi ikan-ikan lainnya. Pembukaan sasi pada ikan lompa dimulai selama 5-7 bulan (Kareoesina, et al. 2013). Tutup sasi dilakuakan jika waktu buka sasi telah selesai, maka tanda wialyah sasi akan kembali dipasang. Tripang merupakan salah satu biota laut yang dilindungi oleh sistem sasi. Tripang banyak ditemukan pada substrat yang berpasir, maupun berlumpur dan substrat batauan atau karang, tripang biasa ditemukan disekitar lamun atau alga yang bertujuan agar terlindung dari adanya hempasan ombak. Di Kepulauan Maluku, tripang merupakan salah satu biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan tersebar di hampir seluruh wilayah Kepulauan Maluku seperti Pulau Buntal, Pulau Sapura, Kepulauan Kei , Kepulauan Seram, dll. Pelakasanaan pembukaan sasi pada tripang seperti desa Proto, Pulau Sapura, kabupaten Maluku Tengah, sasi dibuka pada bulan oktober dan berlangsung selama dua minggu, serta pengambilan tripang dilakukan pada malam hari, dikarenakan pada malam hari tripang akan muncul kepermukaan dan memudahkan dalam proses panen (Lawerissa 2009). Jika waktu pembukaan sasi telah selesai maka sasi akan ditutup kembali dengan isyarat penutupan sasi, seperti tanda berupa janur kuning. Lola merupakan biota laut yang termasuk dalam perlindungan sistem sasi, apalagi menurut pemerintah lola merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 1999. Ukuran lola yang boleh diambil sebesar 8 cm, jika lola lebih kecil dari ukuran tersebut maka Lola tidak dapat diambil (Tuhumury and Frederik 2011). Sasi lola dibuka setiap 2-3 tahun dan dilakukan sebanyak 2-3 kali (Adhuri 2004). Penutupan waktu sasi juga sama seperti yang dilakukan pada penutupan waktu sasi biota laut tripang dan ikan lompa. Jika masyarakat melakukan pelanggaran pada peraturan sasi yang telah ditetapkan maka akan diberikan sanksi. Pelanggaran sasi memiliki beberapa sanksi. Pelanggaran sasi umum (disebut hawear), yaitu sasi dengan tanda janur woven, akan dikenakan denda berat, sedang atau ringan. Sanksi akan ditentukan dan dipertimbangkan dalam Dewan Adat setempat (Seniri). Pertama adalah sanksi sosial dimana akan terjadi perang jika ada pelanggaran sasi oleh pihak lain. Yang kedua adalah sanksi para leluhur. Sanksi kedua ini kerap ditakuti sehingga mereka tidak akan berani menghancurkan sasi meskipun tidak ada yang melihatnya. Namun disana biasanya yang menjadi patokan dasar dalam penentuan denda hukuman ini, yaitu: 1) Lela (meriam kuno) atau 3 tahil emas; 2) menanggung biaya litigasi yang jumlahnya ditentukan oleh pertemuan Dewan Adat; atau 3) Bentuk hukuman lain sesuai dengan pertimbangan pertemuan Bea Cukai Dewan. Hukum dan aturan tentang sasi adalah kearifan lokal dari orang Maluku Tenggara. Kebiasaan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat merupakan dasar aturan perilaku anggota masyarakat. Hal ini dapat merugikan masyarakat jika kekayaan adat dan budaya di kepulauan Indonesia tidak dipelihara dan dikembangkan. Karena itu, membutuhkan upaya untuk mengekstraksi nilai-nilai kearifan lokal (Basyari 2014, 47-56). 4 PENUTUP Melihat bentuk manajemen dan lingkungan perlindungan masyarakat adat Maluku, bisa dikatakan begitu tujuan utama sasi di Maluku adalah perwujudan dari kesadaran dan kearifan lokal masyarakat adat Maluku di Indonesia seperti pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagai modal dasar. Dengan keberadaan sasi, masyarakat asli tidak akan mengelola sumber daya alam mereka dengan sia-sia, sehingga sumber daya alam yang ada dapat efisien dan berkelanjutan untuk manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan rakyat asli sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia ini diakui oleh hak adat dan sistem hukumnya, termasuk sumber daya alam di wilayahnya. Karena itu, masyarakat adat perlu diberi kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka sesuai dengan kearifan lokal mereka. Sasi sebagai kearifan lokal masyarakat adat Maluku adalah modal dan model pengelolaan serta perlindungan lingkungan di tingkat regional, khususnya Maluku dan nasional, di mana penggunaan sumber daya alam harus harmonis dan seimbang fungsi lingkungannya.