FullBook Pengelolaan Hutan untuk Ekowisata

36 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisataketika kelestarian ekologi berjalan berdampingan dengan penghargaan terhadap budaya, ekowisata berpotensi menjadi ruang dialog antar peradaban dan sarana membangun masa depan yang inklusif serta berakar pada kearifan lokal (Honey, 1999).3.2.5 Manfaat Ekonomi yang Adil Ekowisata sering kali dipuji karena perannya dalam meningkatkan perekonomian daerah. Kedatangan wisatawan membawa arus devisa, menciptakan lapangan kerja, dan membuka berbagai peluang usaha baru bagi masyarakat lokal. Namun, refleksi kritis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti keadilan. Dalam banyak kasus, keuntungan justru lebih banyak dinikmati oleh investor besar atau pihak luar, sementara masyarakat lokal hanya menerima sebagian kecil manfaat. Oleh karena itu, prinsip ekowisata berbasis konservasi menekankan bahwa keberlanjutan sejati hanya dapat dicapai ketika manfaat ekonomi didistribusikan secara adil kepada seluruh pihak yang terlibat (Ross & Wall, 1999).Prinsip keadilan ekonomi dalam ekowisata mensyaratkan adanya transparansi dalam pengelolaan pendapatan. Tanpa sistem yang terbuka, akuntabel, dan melibatkan masyarakat, ekowisata berisiko menjadi ruang monopoli yang bertentangan dengan semangat konservasi. Transparansi ini mencakup mekanisme pembagian keuntungan, pelaporan penggunaan dana, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keadilan ekonomi tidak hanya menyangkut aspek material, tetapi juga membangun kepercayaan sosial dan legitimasi moral dalam tata kelola ekowisata (Honey, 1999).Model bisnis yang inklusif menjadi kunci untuk memastikan manfaat ekowisata dapat dirasakan secara merata. Inklusivitas berarti memberikan ruang bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan komunitas adat untuk terlibat dalam rantai nilai ekowisata. Bentuk pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, atau dukungan bagi usaha mikro berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian,

Bab 3 Prinsip Ekowisata Berbasis Konservasi 37ekowisata bukan hanya menjadi mesin ekonomi, tetapi juga alat pemberdayaan sosial yang memperkuat ketahanan komunitas (Scheyvens, 1999).Contoh praktik baik dari prinsip ini dapat ditemukan di Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta. Di sana, pendapatan dari kunjungan wisatawan dikelola secara kolektif melalui koperasi desa. Sistem ini memungkinkan setiap keluarga menerima bagian pendapatan secara proporsional, baik melalui homestay, layanan kuliner, maupun transportasi lokal. Pendekatan kolektif semacam ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Giampiccoli & Saayman, 2014).Lebih jauh, keadilan ekonomi dalam ekowisata juga memiliki kaitan erat dengan keberlanjutan ekologi. Masyarakat yang secara langsung merasakan manfaat dari pelestarian lingkungan akan memiliki insentif yang kuat untuk menjaga ekosistem. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa terpinggirkan, tekanan terhadap sumber daya alam justru akan meningkat karena mereka mencari alternatif penghidupan yang lain. Oleh karena itu, distribusi manfaat ekonomi yang adil bukan hanya isu kesejahteraan, tetapi juga menjadi prasyarat bagi keberlanjutan konservasi (Fennell, 2021). Gambar 3.5: Desa Wisata Pentingsari (Gia, 2022)

38 Pengelolaan Hutan untuk EkowisataDengan demikian, prinsip manfaat ekonomi yang adil menegaskan bahwa ekowisata tidak boleh berhenti pada label “hijau” atau “eko” yang hanya bersifat simbolis. Ekowisata harus diwujudkan sebagai praktik nyata yang menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Hanya melalui pendekatan yang etis, inklusif, dan berorientasi pada masa depan seperti inilah ekowisata dapat memenuhi janjinya sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (Wearing & Neil, 2009).3.2.6 Daya Dukung Lingkungan (Carrying Capacity) Prinsip daya dukung lingkungan (carrying capacity) merupakan salah satu elemen paling penting dalam ekowisata berbasis konservasi. Setiap ekosistem memiliki batas kemampuan dalam menampung aktivitas manusia, termasuk aktivitas pariwisata. Jika batas ini dilampaui, maka kerusakan ekologis sulit dihindari dan fungsi ekosistem sebagai penopang kehidupan akan terganggu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap daya dukung lingkungan menjadi prasyarat utama agar ekowisata benar-benar dapat berlangsung secara berkelanjutan (Cifuentes, 1992).Penerapan konsep daya dukung dalam praktik ekowisata meliputi pembatasan jumlah kunjungan, pengaturan intensitas aktivitas wisata, serta penetapan zonasi kawasan. Contohnya, jalur trekking hanya dibuka di area tertentu untuk meminimalisasi kerusakan vegetasi, atau jumlah penyelam dibatasi setiap harinya di kawasan terumbu karang demi menjaga kesehatan ekosistem laut. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya cita-cita moral, melainkan juga memerlukan pendekatan teknis yang terukur dan konsisten (Eagles, McCool & Haynes, 2002).Lebih jauh, konsep daya dukung tidak hanya terbatas pada aspek ekologi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis. Social carrying capacity merujuk pada sejauh mana masyarakat lokal dapat menerima kehadiran wisatawan tanpa merasa terancam secara budaya maupun sosial. Sementara itu, psychological carrying capacity menyangkut kepuasan wisatawan itu sendiri, di mana kepadatan pengunjung yang berlebihan dapat

Bab 3 Prinsip Ekowisata Berbasis Konservasi 39menurunkan kualitas pengalaman wisata. Oleh karena itu, daya dukung menuntut pendekatan multidimensional yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan pengalaman manusia (Saveriades, 2000).Contoh nyata dari penerapan prinsip ini dapat ditemukan di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah membatasi jumlah kunjungan wisatawan demi melindungi populasi Komodo dan habitat alaminya. Hal serupa juga dilakukan di Raja Ampat, Papua Barat, melalui sistem izin terbatas dan pungutan konservasi (conservation fee) guna mengontrol jumlah wisatawan sekaligus membiayai program pelestarian ekosistem laut. Praktik-praktik ini membuktikan bahwa pembatasan bukanlah hambatan, melainkan strategi penting untuk menjaga kualitas ekosistem serta menciptakan pengalaman wisata yang lebih bermakna (Mangubhai et al., 2012).Secara reflektif, prinsip daya dukung mengingatkan kita bahwa alam memiliki ritme dan kapasitasnya sendiri yang wajib dihormati. Melampaui batas ekologis berarti mengorbankan keberlanjutan hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, ekowisata sejati tidak semata-mata mengejar kuantitas pengunjung, tetapi justru menekankan pada kualitas pengalaman wisata yang harmonis dengan kelestarian alam. Dalam kerangka ini, carrying capacity tidak hanya dipahami sebagai konsep teknis, tetapi juga sebagai etika ekologis yang membimbing perilaku manusia di tengah alam (Weaver, 2008).Dengan demikian, penerapan prinsip daya dukung lingkungan dalam ekowisata merupakan wujud nyata dari komitmen untuk bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. Prinsip ini menjamin bahwa alam tetap lestari, budaya tetap dihargai, dan pengalaman wisata tetap bermakna. Ekowisata yang mengabaikan batas daya dukung akan kehilangan legitimasinya, sementara yang menjunjung tinggi prinsip ini akan tumbuh sebagai model pembangunan pariwisata yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan (Fennell, 2021).

40 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisata Gambar 3.6: Wisatawan Mancanegara Mengambil Gambar Kawanan Komodo (Varanus komodoensis) di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (Adimaja, 2022).3.2.7 Pengelolaan Adaptif dan Berbasis Ilmu Pengetahuan Prinsip ketujuh dalam ekowisata berbasis konservasi menekankan pentingnya pengelolaan adaptif yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Lingkungan hidup adalah sistem yang dinamis, senantiasa berubah akibat faktor alami maupun intervensi manusia. Oleh karena itu, strategi pengelolaan ekowisata tidak dapat bersifat statis. Ekowisata harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi yang terjadi di suatu destinasi. Tanpa pendekatan yang adaptif, pengelolaan akan menjadi kaku, tidak responsif, dan berisiko gagal dalam mencapai keberlanjutan (Holling, 1978).Pengelolaan adaptif berpijak pada prinsip learning by doing, yakni pembelajaran melalui praktik. Setiap kebijakan dan strategi yang diterapkan harus di evaluasi secara berkala dan diperbaiki berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Dengan mekanisme ini, ekowisata mampu merespons ketidakpastian lingkungan secara fleksibel dan tangguh. Sebagai contoh, jika data pemantauan menunjukkan bahwa populasi satwa tertentu menurun akibat tekanan wisata, maka pengelola dapat segera menyesuaikan aturan kunjungan atau memperketat pembagian zonasi

Bab 3 Prinsip Ekowisata Berbasis Konservasi 41(Walters, 1986). Proses ini menegaskan bahwa pengelolaan adaptif adalah bentuk pembelajaran kolektif yang berkelanjutan, bukan sekadar pendekatan teknis.Ilmu pengetahuan memiliki peran sentral dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ekologi, survei keanekaragaman hayati, serta kajian sosial-ekonomi masyarakat lokal menjadi fondasi bagi perumusan kebijakan pengelolaan yang rasional dan kontekstual. Tanpa dukungan data ilmiah, kebijakan ekowisata berisiko dibangun atas asumsi atau retorika belaka. Sebaliknya, dengan landasan ilmiah yang kuat, strategi konservasi dapat dibuktikan mampu berjalan seiring dengan manfaat ekonomi dan sosial (Fennell, 2021).Contoh praktik pengelolaan berbasis sains dapat ditemukan di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Di kawasan ini, hasil riset mengenai kesehatan terumbu karang digunakan untuk menetapkan zona inti dan zona yang diperbolehkan untuk aktivitas menyelam. Sementara di Taman Nasional Gunung Leuser, data hasil penelitian populasi Gajah Sumatra menjadi dasar dalam mengatur interaksi wisata gajah di Tangkahan. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga berperan sebagai instrumen praktis yang memengaruhi tata kelola lapangan secara langsung (Meijaard et al., 2012). Gambar 3.7: Siswa-siswi Terlibat dalam Kegiatan Pengayaan Bakau dan Mangrove di Desa Wawontulap, Minahasa Selatan (Doaly, 2018).

42 Pengelolaan Hutan untuk EkowisataSecara reflektif, prinsip ini mengajarkan bahwa keberlanjutan bukanlah kondisi tetap yang dicapai sekali dan untuk selamanya, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi, penyesuaian, dan pembelajaran terus-menerus. Perubahan iklim, dinamika sosial, serta perkembangan teknologi akan terus menghadirkan tantangan baru yang harus direspons dengan bijak. Oleh karena itu, pengelola ekowisata perlu mengembangkan sikap rendah hati untuk belajar dari alam, mendengarkan sains, dan membuka ruang dialog bersama masyarakat lokal.Dengan demikian, ekowisata berbasis konservasi tidak hanya bicara soal melindungi alam, tetapi juga membangun tata kelola yang cerdas, adaptif, dan berbasis pengetahuan. Inilah kunci agar ekowisata mampu bertahan dalam menghadapi ketidakpastian global, sekaligus tetap konsisten dengan misi etisnya melestarikan alam, memberdayakan masyarakat, dan mendidik wisatawan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah (Weaver, 2008).3.3 Ekowisata sebagai Jalan Menuju Keberlanjutan Ketujuh prinsip ekowisata berbasis konservasi yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam pariwisata bukan sekadar slogan, tetapi merupakan kerangka kerja sistematis yang menuntut konsistensi, refleksi, dan tindakan nyata. Dimulai dari prinsip konservasi sumber daya alam, ekowisata menegaskan bahwa bumi adalah warisan bersama yang harus dijaga dari kerusakan dan degradasi. Konservasi menjadi fondasi yang menopang prinsip-prinsip lainnya, memastikan agar aktivitas wisata tidak berubah menjadi bentuk baru dari eksploitasi alam.Pendidikan lingkungan kemudian hadir sebagai instrumen transformasi kesadaran ekologis. Wisatawan tidak hanya diajak menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar memahami keterhubungan ekologis dan tanggung jawab moral yang menyertainya. Dalam konteks ini, rekreasi dan edukasi

Bab 3 Prinsip Ekowisata Berbasis Konservasi 43bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan terjalin dalam satu pengalaman reflektif yang membekas bahkan setelah perjalanan selesai.Lebih lanjut, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal menekankan dimensi sosial dari ekowisata. Tanpa keterlibatan aktif komunitas, ekowisata hanya akan menjadi proyek eksternal yang rapuh dan kehilangan legitimasi. Sebaliknya, ketika masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan kultural, ekowisata menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian dan kohesi sosial. Hal ini terhubung erat dengan prinsip keberlanjutan sosial dan budaya, yang menekankan pentingnya menjaga identitas lokal dari ancaman komodifikasi, serta menjadikan nilainilai budaya sebagai kekuatan autentik dalam membangun daya tarik wisata.Prinsip manfaat ekonomi yang adil mempertegas bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai jika hanya menguntungkan segelintir pihak. Distribusiekonomi yang merata, transparan, dan inklusif menjadi indikator sejauh mana sebuah destinasi benar-benar berpihak kepada masyarakat lokal. Ekowisata sejati tidak sekadar menggunakan label “eko” sebagai strategi pemasaran, tetapi mewujudkan nilai keadilan dalam praktik nyata.Selanjutnya, prinsip daya dukung lingkungan mengingatkan bahwa setiap ekosistem memiliki batas kapasitas yang harus dihormati. Menjaga keseimbangan ekologis bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga kesadaran etis untuk menahan diri, membatasi intervensi, dan hidup selaras dengan kemampuan alam. Di atas semua ini, prinsip pengelolaan adaptif berbasis ilmu pengetahuan menjadi pengikat yang menjamin bahwa seluruh praktik ekowisata dapat dijalankan secara fleksibel, tanggap terhadap perubahan, dan berpijak pada data serta riset ilmiah.Ketujuh prinsip ini membentuk satu kesatuan yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Konservasi tanpa pemberdayaan akan kehilangan akar sosial; edukasi tanpa keadilan ekonomi akan kehilangan kepercayaan dan pengelolaan tanpa ilmu pengetahuan akan kehilangan arah. Ekowisata berbasis konservasi dengan demikian merupakan jembatan antara ekologi,

44 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisataekonomi, dan budaya, yang berfungsi sebagai kompas moral dan teknis dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.Lebih jauh, ekowisata berbasis konservasi juga memiliki dimensi global. Dalam konteks krisis iklim, deforestasi, dan penurunan keanekaragaman hayati, ekowisata dapat menjadi laboratorium kecil untuk menguji praktik pembangunan yang adil dan lestari. Praktik lokal di desa wisata atau taman nasional sesungguhnya beresonansi dengan agenda global, seperti transisi menuju pariwisata rendah karbon, inklusif, dan berkeadilan sosial.Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan kelembagaan dan keberanian politik. Regulasi pemerintah, tata kelola yang baik, serta sinergi antara komunitas, sektor swasta, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi penentu utama keberhasilan ekowisata sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Tanpa keberpihakan kebijakan terhadap keberlanjutan, ekowisata berisiko tergelincir menjadi bentuk baru dari eksploitasi berbaju hijau.Ekowisata, pada akhirnya, menuntut perubahan paradigma dalam memaknai perjalanan wisata. Wisata bukan lagi sekadar konsumsi keindahan, tetapi menjadi partisipasi aktif dalam gerakan global untuk menjaga bumi. Setiap langkah trekking, setiap interaksi dengan masyarakat lokal, dan setiap tiket yang dibeli adalah bagian dari narasi besar tentang tanggung jawab kolektif menjaga bumi sebagai rumah bersama.Lebih dalam lagi, ekowisata mengajarkan bahwa keberlanjutan tidak semata soal kebijakan atau aturan, tetapi tentang transformasi nilai. Ketika wisatawan, pengelola, dan masyarakat lokal memandang alam sebagai ruang sakral yang harus dihormati, maka ekowisata akan melampaui fungsi ekonominya dan menjadi bagian dari pendidikan moral kolektif. Ekowisata mengajarkan nilai kerendahan hati, kesederhanaan, serta tanggung jawab lintas generasi.Dengan demikian, ekowisata berbasis konservasi bukan hanya model wisata, tetapi juga etos hidup. Ekowisata menanamkan nilai harmoni, penghargaan terhadap batas-batas alam, pemerataan manfaat, dan

Bab 3 Prinsip Ekowisata Berbasis Konservasi 45kesediaan untuk terus belajar dari perubahan. Jika dipraktikkan secara konsisten, ekowisata dapat menjadi jalan untuk membangun dunia yang lebih lestari, inklusif, dan berkeadilan bukan hanya bagi wisatawan hari ini, tetapi juga bagi generasi masa depan.

46 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisata

Bab 4 Kebijakan dan Regulasi Ekowisata di Indonesia4.1 Pendahuluan Bab ini menyoroti pentingnya regulasi sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi melalui kegiatan ekowisata. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang tinggi, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata. Namun, potensi ini tidak akan optimal tanpa adanya regulasi yang mampu mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas wisata agar tidak merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utama. Regulasi dalam ekowisata berperan sebagai instrumen pengendali dan pelindung terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan wisata di kawasan hutan. Tanpa regulasi yang jelas, ekowisata berisiko menjadi sarana eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, regulasi

48 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisatadiperlukan untuk menetapkan batasan aktivitas, mengatur zonasi kawasan, serta memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Regulasi juga menjadi alat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, swasta, masyarakat adat, dan LSM, dalam satu kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan (Marhotillah, dkk., 2025; Hilmiah, dkk., 2025; Mardhotillah, dkk., 2024; Mardhotillah, dkk., 2023; Mardhotillah & Ulma, 2024; Multahadah, dkk., 2025; Trinata, dkk., 2025).Tujuan utama dari bab ini adalah untuk mengkaji secara kritis kebijakan dan regulasi yang mengatur ekowisata di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. Pembahasan diarahkan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada mampu menjawab tantangan konservasi dan pembangunan ekonomi secara bersamaan. Selain itu, bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum, tumpang tindih kebijakan, serta hambatan implementasi yang sering terjadi di lapangan. Dengan demikian, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya regulasi dalam menjamin keberlanjutan ekowisata. Ruang lingkup pembahasan dalam bab ini mencakup analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UndangUndang Kehutanan, Undang-Undang Kepariwisataan, dan peraturan teknis lainnya yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan wisata. Selain itu, dibahas pula peran kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekowisata. Studi kasus dari beberapa kawasan ekowisata di Indonesia juga disertakan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana regulasi diterapkan dan tantangan yang dihadapi. Regulasi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dengan regulasi yang tepat, ekowisata dapat menjadi solusi integratif antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Bab ini menjadi landasan penting untuk memahami dinamika

Bab 4 Kebijakan dan Regulasi Ekowisata di Indonesia 49kebijakan dan regulasi yang membentuk wajah ekowisata Indonesia saat ini dan di masa depan (Wirata, dkk., 2023 & Mardhotillah, dkk., 2025).4.2 Konsep Dasar Ekowisata Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dengan tujuan utama konservasi, edukasi, dan pemberdayaan. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kunjungan wisata ke alam dan pelestarian ekosistem serta budaya setempat.Ekowisata atau ecotourism, merupakan konsep pariwisata yang berkembang sebagai respons terhadap dampak negatif pariwisata massal terhadap lingkungan dan budaya lokal. Menurut Hector Ceballos-Lascurain (1983) dalam Anup (2016), ekowisata adalah perjalanan ke daerah alami yang relatif tidak terganggu dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan, tumbuhan, satwa liar, serta aspek budaya yang ada. The International Ecotourism Society (TIES) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat, dan melibatkan interpretasi serta pendidikan. Definisi ini menekankan bahwa ekowisata bukan hanya tentang menikmati alam, tetapi juga tentang bagaimana kunjungan dilakukan secara berkelanjutan. Definisi lain tentang ecotourism, ekowisata adalah konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mendukung pelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konservatif, serta ekowisata adalah bentuk perjalanan wisata ke area alami dengan tujuan konservasi lingkungan dan pelestarian kehidupan serta kesejahteraan penduduk setempat. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekowisata menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam satu pendekatan terpadu.

50 Pengelolaan Hutan untuk EkowisataPrinsip utama ekowisata adalah konservasi, yaitu menjaga kelestarian alam dan budaya lokal. Kegiatan ekowisata harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi, kerusakan habitat, dan gangguan terhadap satwa liar. Selain itu, ekowisata harus mendukung upaya pelestarian, misalnya melalui pendanaan konservasi atau keterlibatan wisatawan dalam kegiatan restorasi lingkungan. Konservasi menjadi landasan moral dan operasional dalam setiap aktivitas ekowisata yang bertanggung jawab. Prinsip kedua adalah edukasi, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Ekowisata harus memberikan pengalaman belajar tentang ekosistem, keanekaragaman hayati, dan budaya setempat. Interpretasi lingkungan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian wisatawan terhadap isu-isu konservasi. Edukasi juga mencakup pelatihan masyarakat lokal agar mampu mengelola dan memandu kegiatan wisata secara mandiri dan profesional. Dengan demikian, ekowisata menjadi sarana transfer pengetahuan dan nilai-nilai keberlanjutan. Prinsip ketiga adalah partisipasi masyarakat, yang berarti keterlibatan aktif komunitas lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan ekowisata. Masyarakat harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek wisata. Partisipasi ini mencakup pengambilan keputusan, pengelolaan destinasi, dan penerimaan manfaat ekonomi. Ketika masyarakat merasa memiliki dan mendapatkan keuntungan dari ekowisata, mereka cenderung lebih mendukung upaya konservasi dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip ini juga mendorong keadilan sosial dan penguatan kapasitas lokal (Anup, 2016).Dengan menggabungkan prinsip konservasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat, ekowisata menjadi alat pembangunan berkelanjutan yang efektif. Ia menciptakan siklus positif: pelestarian lingkungan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada gilirannya memperkuat dukungan terhadap konservasi. Ekowisata bukan hanya alternatif pariwisata, tetapi juga paradigma baru yang mengintegrasikan kepentingan ekologis, sosial,

Bab 4 Kebijakan dan Regulasi Ekowisata di Indonesia 51dan ekonomi dalam satu kerangka kerja yang harmonis dan berkelanjutan (Anup, 2016 & Mardhotillah, 2023).4.3 Landasan Hukum Ekowisata di Indonesia Landasan hukum ekowisata di Indonesia dibangun dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait, dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai dasar utama. UU ini menetapkan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menghormati lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal. Dalam Pasal 5 dan Pasal 26, disebutkan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menjadi acuan penting, karena ekowisata sering berlangsung di kawasan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung. Undang-undang ini menekankan bahwa pemanfaatan kawasan konservasi harus dilakukan secara bijak dan tidak merusak ekosistem. Di tingkat pelaksana, terdapat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri yang memperjelas teknis pengelolaan ekowisata. Misalnya, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) menetapkan arah dan strategi pengembangan destinasi wisata berbasis alam. Sementara itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 mengatur tata cara kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasi. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pengelola kawasan hutan untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta dalam mengembangkan ekowisata secara legal dan berkelanjutan (Nasution, dkk., 2018).

52 Pengelolaan Hutan untuk EkowisataSelain regulasi formal dari negara, hukum adat dan lokal juga memainkan peran penting dalam pengelolaan ekowisata, terutama di wilayah yang memiliki masyarakat adat atau komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan hutan. Hukum adat sering kali mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional dan berkelanjutan, seperti larangan menebang pohon tertentu, sistem zonasi berbasis kearifan lokal, dan ritual pelestarian alam. Dalam beberapa kasus, pengakuan terhadap hak masyarakat adat melalui skema hutan adat atau desa wisata berbasis ekowisata telah menjadi contoh keberhasilan integrasi antara hukum negara dan hukum lokal. Pendekatan ini memperkuat legitimasi pengelolaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan.4.4 Kebijakan Pemerintah terkait Ekowisata Kebijakan pemerintah Indonesia terkait ekowisata bertumpu pada strategi nasional pembangunan pariwisata berkelanjutan, kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta pelaksanaan program-program yang mendukung konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Strategi nasional pengembangan ekowisata di Indonesia diarahkan melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011. Strategi ini menekankan pentingnya pariwisata berbasis alam yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada konservasi. Ekowisata diposisikan sebagai bagian dari diversifikasi produk wisata nasional yang dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia secara global. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekowisata di kawasan konservasi, hutan lindung, taman nasional, dan wilayah adat, dengan pendekatan berbasis komunitas dan pelestarian lingkungan. Kementerian

Bab 4 Kebijakan dan Regulasi Ekowisata di Indonesia 53Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berperan sebagai pengarah kebijakan dan promotor ekowisata melalui program pengembangan destinasi wisata alam dan pelatihan SDM pariwisata. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan dan konservasi yang menjadi lokasi utama ekowisata. KLHK mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang tata cara kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, yang menjadi pedoman legal bagi pengelola kawasan konservasi untuk bermitra dengan masyarakat dan swasta dalam pengembangan ekowisata. Selain dua kementerian utama tersebut, lembaga lain seperti pemerintah daerah, BUMDes, dan komunitas lokal juga dilibatkan dalam pengelolaan ekowisata. Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dan dinas kehutanan berperan dalam perizinan, promosi, dan pengawasan destinasi ekowisata. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekowisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat identitas budaya lokal. Pendekatan multi-stakeholder ini menjadi ciri khas kebijakan ekowisata di Indonesia (Wijayanto, dkk., 2024).Program-program pemerintah yang mendukung ekowisata mencakup pelatihan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata, penguatan kelembagaan desa wisata, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, dan promosi destinasi ekowisata melalui platform digital. Kemenparekraf juga menjalankan program “Desa Wisata” yang mendorong pengembangan ekowisata berbasis komunitas di daerah terpencil dan konservasi. KLHK juga mengembangkan skema kemitraan konservasi dan hutan sosial yang memungkinkan masyarakat mengelola kawasan hutan secara legal untuk tujuan ekowisata. Program-program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis konservasi. Kebijakan pemerintah terkait ekowisata menunjukkan komitmen untuk menjadikan pariwisata sebagai alat konservasi dan pemberdayaan. Meskipun masih terdapat

54 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisatatantangan dalam harmonisasi regulasi dan implementasi di lapangan, arah kebijakan sudah mengarah pada integrasi antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi lokal. Dengan dukungan regulasi, kolaborasi kelembagaan, dan program-program strategis, ekowisata di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan.4.5 Implementasi Regulasi Ekowisata di Lapangan Implementasi regulasi ekowisata di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks, tergantung pada karakteristik wilayah dan aktor yang terlibat. Salah satu studi kasus yang menonjol adalah pengelolaan ekowisata di Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatra. Di sana, regulasi konservasi diterapkan melalui zonasi ketat, pembatasan jumlah pengunjung, dan pelibatan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata dan penjaga hutan. Contoh lain adalah Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta, yang berhasil mengintegrasikan regulasi pariwisata dan kehutanan dengan kearifan lokal. Desa ini menerapkan sistem tiket, pelatihan pemandu, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas, sesuai dengan arahan dari dinas pariwisata dan kehutanan. Studi-studi ini menunjukkan bahwa regulasi dapat berjalan efektif jika didukung oleh kapasitas lokal dan koordinasi antar lembaga.Tantangan implementasi regulasi ekowisata masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih kebijakan antara sektor kehutanan dan pariwisata, yang sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam perizinan dan pengelolaan kawasan. Di beberapa daerah, regulasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga terjadi pelanggaran seperti pembangunan fasilitas wisata di zona konservasi atau eksploitasi sumber daya alam tanpa izin.

Bab 4 Kebijakan dan Regulasi Ekowisata di Indonesia 55Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di tingkat daerah membuat pengawasan dan evaluasi regulasi menjadi lemah. Ketidakharmonisan antara hukum nasional dan hukum adat juga dapat menimbulkan konflik, terutama di wilayah yang memiliki sistempengelolaan tradisional.Peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal sangat krusial dalam memastikan regulasi ekowisata berjalan efektif. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menerjemahkan regulasi nasional ke dalam kebijakan lokal yang sesuai dengan kondisi wilayah, serta menyediakan dukungan teknis dan pendanaan. Sementara itu, masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana langsung di lapangan, mulai dari pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, hingga konservasi lingkungan. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dan merasa memiliki manfaat dari ekowisata, mereka cenderung lebih patuh terhadap regulasi dan berkontribusi dalam pelestarian. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan kolaboratif menjadi kunci sukses implementasi regulasi ekowisata di berbagai daerah.4.6 Kesenjangan dan Dinamika Regulasi Ekowisata Kesenjangan dalam regulasi ekowisata di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan normatif dan praktik di lapangan. Meskipun regulasi seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan berbagai peraturan teknis telah menetapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, konservasi, dan partisipasi masyarakat, implementasinya sering kali tidak konsisten. Di beberapa kawasan ekowisata, pembangunan infrastruktur wisata dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan atau zonasi konservasi. Selain itu, masyarakat lokal kadang tidak dilibatkan secara aktif

56 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisatadalam pengambilan keputusan, meskipun regulasi menekankan pentingnya partisipasi. Ketidaksesuaian ini diperparah oleh lemahnya pengawasan, kurangnya kapasitas aparatur daerah, dan minimnya sosialisasi regulasi kepada pelaku wisata dan komunitas lokal.Dinamika regulasi ekowisata juga menunjukkan kebutuhan mendesak akan revisi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. Sering kali terjadi tumpang tindih antara kebijakan kehutanan, pariwisata, dan lingkungan hidup, yang menyebabkan kebingungan dalam perizinan dan pengelolaan kawasan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah, serta antara sektor-sektor terkait, agar kebijakan ekowisata dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Evaluasi efektivitas regulasi juga perlu dilakukan secara berkala, dengan indikator yang jelas seperti tingkat konservasi lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan kepatuhan terhadap aturan. Tanpa evaluasi yang sistematis, regulasi berisiko menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata terhadap keberlanjutan ekowisata.4.7 Rekomendasi Penguatan Kebijakan Ekowisata Rekomendasi penguatan kebijakan ekowisata di Indonesia perlu dimulai dengan integrasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Ekowisata tidak hanya berada dalam domain pariwisata, tetapi juga melibatkan sektor kehutanan, lingkungan hidup, budaya, dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan LSM. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui forum koordinasi, perencanaan terpadu, dan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau konflik kepentingan. Dengan pendekatan kolaboratif, pengelolaan ekowisata dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Bab 4 Kebijakan dan Regulasi Ekowisata di Indonesia 57Penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi rekomendasi penting dalam mendukung implementasi kebijakan ekowisata. Banyak lembaga pengelola ekowisata, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur sehingga perlu dilakukan pelatihan teknis, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan sistem informasi dan monitoring berbasis teknologi. Selain itu, kelembagaan lokal seperti BUMDes, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan koperasi hutan sosial perlu diperkuat agar mampu mengelola destinasi ekowisata secara profesional dan mandiri. Pemerintah dapat memberikan insentif, pendampingan, dan akses pembiayaan untuk memperkuat kelembagaan ini.Strategi partisipatif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan ekowisata benar-benar berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal harus dimulai sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap konservasi. Selain itu, kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, potensi budaya lokal, dan keberlanjutan ekonomi. Strategi seperti zonasi konservasi, pembatasan jumlah pengunjung, dan promosi wisata ramah lingkungan dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Dengan demikian, ekowisata dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

58 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisata

Bab 5 Keterlibatan Masyarakat Dalam Ekowisata Hutan5.1 Pendahuluan Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, memiliki sistem nilai, norma, dan adat istiadat, serta berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi masyarakat yang tinggal di dekat hutan, hutan menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kayu, hasil hutan non-kayu, air, dan obatobatan. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Hasanah and Hastuti, 2019) bahwa kedekatan tempat tinggal dengan hutan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya hutan kayu maupun non-kayu sebagai sumber pendapatan dan makanan. Sistem kehutanan masyarakat di Indonesia telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti hutan rakyat, hutan adat, hutan keluarga, hutan desa, maupun hutan kampung (Awang, 2003). Dalam pemanfaatannya,

60 Pengelolaan Hutan untuk EkowisataMasyarakat juga mengandalkan kepercayaan, budaya, dan pengetahuan lokal untuk menjaga kelestarian hutan. Keterlibatan masyarakat (community involvement) menjadi landasan filosofis bagi keberhasilan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Community Based Ecotourism/CBET) di kawasan hutan.Hutan sering kali menjadi bagian dari kearifan lokal dan identitas komunitas masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya atau masyarakat lokal sehingga keberlangsungan hutan dan kesejahteraan masyarakat lokal berjalan berdampingan dalam ikatan yang saling membutuhkan. Kepercayaan tradisional yang berkembang dalam masyarakat lokal sering memandang hutan sebagai entitas yang memiliki roh atau kekuatan yang harus dihormati. Dalam perspektif ini, merusak hutan diyakini akan menimbulkan kemarahan alam yang dapat “menghukum” manusia. Pandangan ini sejatinya mencerminkan kearifan lokal yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Gambar 5.1: Ilustrasi pemanfaatan hasil hutan (forestdigest, 2022)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 Ayat 30, disebutkan bahwa Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Secara paralel, ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kerusakan hutan akan menimbulkan dampak ekologis yang nyata,

Bab 5 Keterlibatan Masyarakat Dalam Ekowisata Hutan 61seperti bencana alam, peningkatan wabah penyakit, dan kenaikan suhu global, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan manusia. Meskipun dikemas dengan bahasa dan pendekatan yang berbeda, tujuan dari kedua pandangan ini sama, yakni menekankan pentingnya pelestarian hutan demi keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan manusia.Dalam konteks kebijakan kehutanan Indonesia, prinsip keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan tujuan konservasi dan kesejahteraan diresmikan melalui program perhutanan sosial. HKm merupakan salah satudari program perhutanan social, Konsep perhutanan sosial didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat lokal yang bergantung pada hutan memiliki kepentingan langsung dalam melestarikan hutan. Menurut Aqilla (2024) Perhutanan sosial yaitu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. HKm berfungsi sebagai jembatan yang menyalurkan kearifan lokal, kebutuhan ekonomi, dan partisipasi komunitas menuju pengelolaan hutan yang lestari. Salah satu skema utamanya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hak pengelolaan kawasan hutan negara yang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Berikut skema sinergi antara kelompok Masyarakat dan HKm. Gambar 5.2: Sinergi kelompok masyarakat, HKm, ekowisata hutan

62 Pengelolaan Hutan untuk EkowisataHKm yang mengarah pada ekowisata hutan menciptakan lingkaran positif bagi masyarakat untuk terus melindungi hutan. Menurut Auesri (2015), ekowisata yang dikelola langsung oleh komunitas masyarakat tidak hanya memberdayakan penduduk lokal saat ini, tetapi juga secara fundamental memperkuat dua aset utama:1. Modal manusia (keterampilan dan pengetahuan)2. Modal sosial (jejaring dan kepercayaan) pada lokasi wisata. Penguatan modal ini menciptakan fondasi yang berkelanjutan dan esensial bagi generasi berikutnya untuk meneruskan dan mengembangkan kegiatan ekowisata. Dalam konteks ekowisata hutan, keterlibatan masyarakat lokal merupakan hal yang penting untuk memastikan ekowisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurut (Satria, 2009) secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan.Keterlibatan masyarakat lokal yang memahami nilai-nilai tradisional menjadi kunci keberhasilan ekowisata hutan dikarenakan sebagai berikut:1. Masyarakat lokal yang memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai tradisional biasanya memiliki aturan dan larangan terkait pemanfaatan hutan, 2. Penguatan nilai kearifan lokal dalam konservasi modern, dan 3. Pemantauan dan perlindungan lingkungan secara langsung. Menurut (Sukandar and Kinseng, 2022) Peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan kegiatan ekowisata. Kegiatan ini, memiliki fungsi edukatif menurut (Baohui, 2017) Kegiatan ekowisata hutan membantu wisatawan mempelajari konsep ekologi dan rendah karbon yang berkaitan dengan kehutanan, dan pengalaman belajar

Bab 5 Keterlibatan Masyarakat Dalam Ekowisata Hutan 63ini sangat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu ekologi dan lingkungan. Selain, pengembangan kegiatan ekowisata dan bernilai edukatif pasrtisipasi masyarakat juga dapat mempermudah mereka dalam memperoleh aset nafkah dalam kehidupan. Aset nafkah atau livelihood assets merupakan aset yang ternilai maupun yang tidak ternilai berupa materi maupun sosial yang dipergunakan manusia untuk menyelenggarakan penghidupan (Krantz, 2001). Ekowisata hutan telah menjadi sarana penting dalam pengembangan kehutanan dan cara untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat (Baohui, 2017).5.2 Konsep Keterlibatan Masyarakat dalam Ekowisata Pengembangan pariwisata alam bahari memiliki peran yang sangat penting, baik secara ekonomi maupun ekologi (Sukandar and Kinseng, 2022). Ekowisata didefinisikan secara luas sebagai \"perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami, yang melestarikan lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, dan melibatkan interpretasi serta pendidikan (TIES, 1990). Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan social budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata memiliki dua tujuan inti yang saling terkait satu sama lain yaitu menjamin kelestarian lingkungan dan sekaligus memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal (Scheyvens, 1999). Hadirkan ekowisata, disebabkan karena dapat negative dari pariwisata konvensional, ekowisata menitiberatkan pada tiga aspek utama yaitu:1. Keseimbangan alam,

64 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisata2. Manfaat ekonomi3. Dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekowisata. Hal ini mencakup keterlibatan penduduk setempat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek ekowisata agar selaras dengan kebutuhan, budaya, dan aspirasi lokal (Bello, Lovelock and Carr, 2018). Keterlibatan masyarakat dalam konteks ini diartikan sebagai partisipasi aktif, substantif, dan berkelanjutan komunitas lokal dalam setiap tahapan siklus pariwisata (Satria, 2009). Keterlibatan masyarakat memiliki tiga prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu keberlanjutan, transparansi, dan keadilan (equity) dalam distribusi manfaat. Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa wisata untuk turis, fee pemandu, ongkos transportasi, homestay, menjual kerajinan, dll.Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia, 2009). Sehingga, pola ekowisata berbasis masyarakat mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen kunci yang membedakan ekowisata dari pariwisata massal.

Bab 5 Keterlibatan Masyarakat Dalam Ekowisata Hutan 655.3 Bentuk-Bentuk Keterlibatan Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata hutan merupakan komponen utama yang menentukan keberhasilan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Bentuk keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari tahapan partisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan. Setiap bentuk keterlibatan mencerminkan tingkat peran serta masyarakat dalam menentukan arah dan hasil dari kegiatan ekowisata. Masyarakat ditempatkan pada suatu posisi yang sangat berperan penting dalam ekowisata karena mereka merupakan orang yang menciptakan sebuah atraksi ekowisata (Wirakusuma, 2009). Penduduk asli atau masyarakat lokal yang tinggal di dekat kawasan ekowisata merupakank salah satu peran kunci dalam kegiatan pariwisata, karena sebenarnya masyarakatlah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi fasilitas yang dapat menentukan suatu kualitas pada produk wisata (Helmut F.W, 2006). Sehingga, hal ini selaras dengan pendapat Conyers (2022) yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat adalah sumber informasi lokal yang otentik. Cohen dan Uphoff (1977) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam empat bentuk utama berdasarkan tahapan kegiatan pembangunan, yang menjadi kerangka teori utama yaitu:1. Partisipasi dalam perencanaan, dalam ekowisata, bentuk partisipasi ini dapat berupa kehadiran aktif dalam pertemuan-pertemuan perencanaan dan sumbangan ide terhadap pengembangan fasilitas atau program wisata, 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan, bentuk partisipasinya berupa keterlibatan tenaga kerja, kontribusi finansial, penyediaan alat atau

66 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisatasarana, hingga keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur wisata, 3. Partisipasi dalam pemanfaatan, bentuk partisipasi ini berupa keterlibatan masyarakat dalam usaha ekonomi seperti jasa pemandu wisata, pengelolaan warung/kuliner, penyediaan homestay, atau jasa transportasi wisata,4. Partisipasi dalam evaluasi, keterlibatan ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program telah sesuai dengan harapan, dan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam pengelolaan ekowisata, masyarakat dapat dilibatkan melalui forum diskusi evaluasi atau penyusunan laporan kegiatan secara partisipatif. Sementara secara umum dalam (Sastropoetro, 1988) oleh Keith Davis menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari:1. Pikiran (Psychological participation), 2. Tenaga (Physical participation) 3. Pikiran dan tenaga (Psychological dan physical participation) 4. Keahlian (Participation with skill) 5. Barang (Material participation) 6. Uang (Money participation). Sehingga, keterlibatan masyarakat dalam ekowisata hutan dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk yang saling melengkapi sebagai berikut:1. Pertama, partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Masyarakat lokal berperan sejak tahap awal melalui forum musyawarah, kelompok sadar wisata, atau konsultasi publik untuk menentukan arah pengelolaan kawasan hutan. Dengan dilibatkannya masyarakat, program ekowisata menjadi lebih sesuai dengan konteks sosial dan ekologi lokal (Scheyvens, 1999). Misalnya, di beberapa kawasan hutan di Sulawesi Tenggara,

Bab 5 Keterlibatan Masyarakat Dalam Ekowisata Hutan 67masyarakat adat turut menentukan batas zona konservasi dan zona pemanfaatan wisata berdasarkan pengetahuan tradisional (Samsudin, 2021). Bentuk partisipasi ini menunjukkan adanya transfer pengetahuan lokal (local wisdom) ke dalam perencanaan modern.2. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan ekowisata. Masyarakat berperan langsung dalam kegiatan operasional seperti menjadi pemandu wisata, penjaga kawasan, pengrajin cenderamata, atau pengelola homestay berbasis lokal (Kibicho, 2008). Di Taman Nasional Gunung Leuser, misalnya, masyarakat sekitar hutan dilibatkan sebagai pemandu ekowisata dan penjaga jalur pendakian, yang secara ekonomi meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat kesadaran konservasi (Fandeli, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa ekowisata berbasis masyarakat mampu mengintegrasikan fungsi ekonomi dan ekologi secara berimbang.3. Ketiga, partisipasi dalam penyediaan sumber daya dan investasi lokal. Masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa modal, lahan, tenaga, atau bahan bangunan untuk mendukung fasilitas wisata. Dalam konteks hutan rakyat atau hutan kemasyarakatan (HKm), kontribusi masyarakat sering berupa pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, atau tanaman obat untuk dijadikan produk wisata (Prasetyo, Handono and Trianawati, 2024). Bentuk keterlibatan ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga investor dan pemilik usaha lokal4. Keempat, partisipasi dalam edukasi dan penyadaran lingkungan. Ekowisata hutan juga berfungsi sebagai sarana pendidikan lingkungan bagi masyarakat dan wisatawan. Warga sering terlibat

68 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisatadalam kegiatan interpretasi alam, pemanduan edukatif, serta penyuluhan tentang pentingnya pelestarian hutan (Stronza and Gordillo, 2008) Misalnya, program Sekolah Alam di sekitar hutan konservasi Bogor melibatkan masyarakat sebagai fasilitator lokal yang mengajarkan konservasi kepada pengunjung Partisipasi ini memperkuat kapasitas sosial masyarakat sebagai penjaga ekosistem.5. Kelima, partisipasi dalam pengawasan dan perlindungan kawasan hutan wisata. Masyarakat berperan dalam patroli hutan, pengawasan terhadap aktivitas ilegal, dan pemantauan perilaku wisatawan yang berpotensi merusak lingkungan. Menurut Natori dan Chenoweth (2008), keberhasilan konservasi melalui ekowisata hanya dapat dicapai jika masyarakat memiliki rasa kepemilikan (sense of stewardship) terhadap sumber daya alam di sekitarnya. Di beberapa wilayah hutan komunitas di Kalimantan, sistem pengawasannya berbasis adat terbukti efektif dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah pembalakan liar (Rahmawati, 2019).5.4 Dampak dan Indikator Keberhasilan Keterlibatan Masyarakat Pengelolaan pariwisata mengacu pada tahapan-tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, yang bertujuan menciptakan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya di destinasi wisata. Menurut Loiper (2017), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Liu, Silva and Wang (2015) menjelaskan bahwa peran strategis pengelolaan meliputi pemeliharaan lingkungan, hubungan harmonis antara wisatawan dan masyarakat lokal, serta pendidikan konservasi.

Bab 5 Keterlibatan Masyarakat Dalam Ekowisata Hutan 69Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata menuntut keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat lokal, agar tercipta keseimbangan antara konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut gambar 5.3 skema actor dalam pariwisata dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sumber daya serta memengaruhi pengambilan keputusan dalam pembangunan pariwisata. Gambar 5.3: Tourism Actors (Sekartjakrarini, 2008)Dalam konsep tata kelola (governance), pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan terencana memerlukan kolaborasi, koordinasi, dan keseimbangan kepentingan dari keempat aktor utama tersebut yang secara langsung bergantung pada dan memengaruhi sumber daya pariwisata. ekowisata menuntut adanya kolaborasi (collaborative governance) dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari semua pihak atau actor, dengan menempatkan lingkungan dan masyarakat sebagai bagian utama dalam proses pembangunan pariwisata. Dampak keterlibatan masyarakat dalam ekowisata hutan dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama, yaitu sosial dan budaya, ekonomi, dan lingkungan sebagai berikut:1. Dampak sosial dan budaya, Keterlibatan masyarakat memperkuat identitas lokal, meningkatkan solidaritas dan mendorong

70 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisatapelestarian tradisi budaya. Melalui peran aktif sebagai pemandu wisata, pelaku seni, dan pengelola kegiatan budaya, masyarakat berkesempatan memperkenalkan nilai-nilai adat serta memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan hutan (Stronza and Gordillo, 2008). Misalnya, di kawasan hutan adat Kajang Sulawesi Selatan, keterlibatan komunitas adat dalam ekowisata menjaga kelestarian sistem nilai dan praktik tradisional (Rahmawati, 2019). Menurut Bello, Lovelock and Carr, (2018) partisipasi berbasis budaya lokal berperan penting dalam membangun legitimasi sosial dan dukungan terhadap kegiatan konservasi.2. Dampak ekonomi, Ekowisata hutan memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat yang hanya memanfaatkan hutan sebagai sumber makanan dan kehidupan sehari-hari berpartisipasi dalam usaha sebagai pemandu wisata, membuat kerajinan tangan dari hasil hutan non kayu seperti bambu, rottan, dan kulit kayu atau kulit pohon tertentu, usaha wisata seperti homestay, produk lokal seperti madu, sagu, dan sayuran. Hal tersebut, mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi angka kemiskinan (Kibicho, 2008). Penelitian Fandeli (2017) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Leuser meningkatkan penghasilan keluarga sekaligus mengurangi praktik penebangan liar. Dengan demikian, dampak ekonomi keterlibatan masyarakat bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga pergeseran perilaku menuju ekonomi berkelanjutan.3. Dampak lingkungan, keterlibatan masyarakat juga membawa dampak positif terhadap konservasi hutan. Masyarakat yang merasa memiliki (sense of ownership) terhadap kawasan wisata cenderung menjaga kebersihan, mengawasi aktivitas wisatawan,

Bab 5 Keterlibatan Masyarakat Dalam Ekowisata Hutan 71serta berpartisipasi dalam reboisasi dan pengelolaan sampah (Natori & Chenoweth, 2008). Studi Osti (2004) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan hutan yang rentan terhadap degradasi sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan rehabilitasi lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat bukan hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen konservasi ekologis. Untuk menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat berhasil dalam konteks ekowisata hutan, diperlukan indikator yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan (Supriatna, 2021). Sebagai berikut:a. Indikator social, Keberhasilan sosial dapat diukur melalui meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan, meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan wisata, dan penguatan kapasitas melalui pelatihan serta pendidikan lingkungan (Stukas, 2002), b. Indikator ekonomi, keberhasilan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan rumah tangga, bertambahnya peluang kerja lokal, dan berkembangnya usaha kecil menengah berbasis sumber daya hutan non-kayu (Prasetyo, Handono and Trianawati, 2024), c. Indikator kelembagaan juga mencakup adanya peraturan lokal (perdes atau kesepakatan adat) yang mendukung konservasi dan pembagian manfaat yang adil antarwarga (Thapa & Poudel, 2011), d. Indikator lingkungan, keberhasilan lingkungan dapat diukur melalui kondisi ekosistem yang terjaga, berkurangnya aktivitas perusakan hutan, serta meningkatnya populasi flora dan fauna di kawasan wisata (Brunton et al., 2017).

72 Pengelolaan Hutan untuk EkowisataPartisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti reboisasi, patroli hutan, dan pengelolaan sampah menjadi bukti konkret keberhasilan ekowisata berbasis komunitas.Keterlibatan masyarakat dalam ekowisata hutan membawa dampak multidimensional yang saling terkait antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak positif tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan bila diikuti oleh peningkatan kapasitas masyarakat, pembagian manfaat yang adil, dan pelestarian ekosistem hutan. Indikator keberhasilan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan perlu digunakan secara integratif untuk menilai efektivitas program ekowisata berbasis masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh (Garrod, 2003), keberhasilan sejati ekowisata bukan hanya pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi pada seberapa besar masyarakat lokal merasakan manfaat langsung dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan.

Bab 6 Identifikasi Potensi Hutan Untuk Ekowisata6.1 Gambaran Umum Potensi Indonesia masih menyimpan bentang alam hutan yang sangat luas, yang menjadi basis utama bagi pengembangan ekowisata berbasis alam. Hasil pemantauan tahun 2024 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di Indonesia mencapai 95,5 juta ha atau 51,1 % dari total wilayah daratan (Kementerian Kehutanan, 2025). Dari jumlah tersebut, sekitar 91,9 % atau 87,8 juta ha berada dalam kawasan hutan negara (Kementerian Kehutanan, 2025).Potensi konservasi juga signifikan: kawasan konservasi darat mencakup jutaan hektare yang tersebar di berbagai unit pengelolaan meskipun data terkini persisnya harus diperoleh dari KLHK atau Ditjen KSDAE secara langsung (Data & Informasi Planologi KLHK, 2023). Ekosistem mangrove menjadi salah satu aset pesisir yang strategis. Peta Mangrove Nasional tahun

74 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisata2024 mencatat luas tutupan mangrove sebesar 3,44 juta ha, dengan potensi rehabilitasi tambahan sekitar 777,63 ribu ha (Goodstats, 2025). Persebaran mangrove terbesar berada di Papua Selatan (~624.075 ha) dan provinsi-provinsi timur lainnya (Dataloka, 2025). Dari sisi sosial-ekonomi, perhutanan sosial telah mengambil peran penting dalam membuka akses pengelolaan bagi masyarakat lokal. Pada 2024, capaian luas perhutanan sosial dilaporkan mencapai 7,21 juta ha (Databoks, 2024).Dalam ekosistem mangrove khususnya, sebagian kecil kawasan telah masuk ke dalam skema perhutanan sosial: 85.824 ha mangrove tercatat sebagai bagian dari program perhutanan sosial melalui 46 SK, dijalankan oleh 116 kelompok usaha (Fortune Indonesia, 2024). Sementara itu, jejaring desa wisata (melalui program Jadesta) menjadi indikator kesiapan layanan desa sebagai pintu depan ekowisata. Hingga Oktober 2024, tercatat 6.026 desa wisata di seluruh Indonesia (Goodstats, 2024).6.2 Indikator Mutakhir & Visualisasi Tabel 6.1 menunjukkan bahwa potensi ekowisata Indonesia sangat bergantung pada besarnya modal alam (natural capital) yang dimiliki negara. Dengan luas lahan berhutan mencapai 95,5 juta hektare, Indonesia menempati posisi penting sebagai salah satu negara megadiverse worldwide (Kementerian Kehutanan, 2025). Luasan kawasan hutan negara (± 87,8 juta ha) menjadi fondasi bagi pembentukan koridor ekowisata yang terhubung antar-taman nasional dan hutan lindung (Planologi KLHK, 2023). Nilainilai tersebut menegaskan pentingnya kebijakan pengelolaan adaptif berbasis zonasi konservasi dan rekreasi terbatas.Ekosistem mangrove yang tercatat seluas 3,44 juta hektare menjadi fokus utama kebijakan rehabilitasi nasional (Goodstats, 2025). Dari total itu, ± 777 ribu hektare dikategorikan sebagai lahan kritis berpotensi tanam ulang (Dataloka, 2025). Integrasi mangrove ke dalam skema perhutanan sosial (85 824 ha) mendorong keterlibatan komunitas lokal (Fortune Indonesia,

Bab 6 Identifikasi Potensi Hutan Untuk Ekowisata 752024). Skema ini tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga menjadi wadah pengembangan produk ekowisata berbasis pesisir, seperti “tour & tanam”, pendidikan ekologi, dan kuliner bahari.Tabel 6.1: indikator-indikator kunci potensi ekowisata hingga 2025Indikator Nilai / Luas Satuan Tahun Catatan / SumberLahan berhutan nasional 95,5 juta ha 2024 Kementerian Kehutanan (2025)¹Kawasan hutan dalam kawasan negara87,8 juta ha 2024 Kementerian Kehutanan (2025)¹Tutupan Mangrove eksisting 3,44 juta ha 2024 Goodstats / BPS (2025)³Potensi rehabilitasi Mangrove777,63 ribu ha 2024 Goodstats (2025)³Luas perhutanan sosial 7,21 juta ha 2024 Databoks (2024)⁵Mangrove dalam perhutanan sosial 85 824 ha 2024 Fortune Indonesia (2024)⁶Desa wisata (Jadesta) 6 026 desa 2024 Goodstats (2024)⁷Data bersumber dari publikasi terbuka dan laporan nasional; validasi silang dengan dokumen internal KLHK dan BPS tetap disarankan.Capaian 7,21 juta hektare perhutanan sosial dan 6 026 desa wisata pada 2024 menunjukkan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan ekowisata (Databoks, 2024; Goodstats, 2024). Desa-desa ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa wisata alam, tetapi juga sebagai penopang rantai pasok lokal (homestay, kuliner, pemandu, kerajinan). Indikator ini menjadi tolok ukur “kesiapan sosial ekowisata” yang menentukan keberlanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan (KLHK, 2025).

76 Pengelolaan Hutan untuk EkowisataTabel 6.2: Sebaran Ekosistem Pendukung Ekowisata (2024–2025) (Sumber: Hasil Observasi, 2025)Tipe EkosistemLuas (juta ha)Persentase dari total daratan IndonesiaPotensi Ekowisata utamaSumber dataHutan hujan tropis 47,2 25,2 % Pengamatan satwa, trekking kanopiKLHK (2025)¹Hutan dataran rendah & pegunungan33,4 17,8 % Panorama, kamp alamPlanologi KLHK (2023)²Mangrove & litoral 3,44 1,8 % Kayaking, bird watching, restorasiGoodstats (2025)³Savana & hutan kering 5,2 2,7 % Safari alam, fotografiKSDAE (2024)⁸Rawa & gambut 6,3 3,3 % Riset lingkungan, eduwisataBRIN (2024)⁹Hutan hujan dan hutan pegunungan menjadi inti ekowisata daratan, sedangkan mangrove dan rawa menyediakan dimensi pesisir dan edukatif. Keragaman ini memungkinkan pengembangan paket tur lintas-ekosistem yang menarik dan berkelanjutan.Tabel 6.3: Indeks Kesiapan Sosial & Aksesibilitas (2024) (Sumber: Hasil Observasi, 2025)ProvinsiJumlah Desa WisataRata-rata Jarak ke Kawasan Hutan (km)Indeks Kesiapan Komunitas (1–5)Indeks Aksesibilitas (1–5)SumberJawa Barat 598 12 4,5 4,7 Jadesta (2024)⁷Nusa Tenggara Timur 342 25 4,1 3,6 BPS (2024)¹⁰Sumatera Utara 275 20 3,8 3,9 KLHK (2025)¹Papua Selatan 158 42 3,2 2,8 Dataloka (2025)⁴Kalimantan Timur 192 35 3,5 3,4 Databoks (2024)⁵

Bab 6 Identifikasi Potensi Hutan Untuk Ekowisata 77Provinsi dengan jarak rata-rata terdekat ke hutan (Jawa Barat dan NTT) menunjukkan indeks kesiapan tinggi (> 4), yang berarti infrastruktur dan keterlibatan komunitas sudah cukup mendukung. Sebaliknya, wilayah timur seperti Papua Selatan memiliki jarak lebih jauh dan akses rendah, sehingga membutuhkan investasi aksesibilitas dan penguatan kelembagaan. Ketiga tabel dan visualisasi bar chart memberikan gambaran komprehensif tentang modal alam, sosial, dan akses ekowisata nasional hingga 2025. Data menunjukkan bahwa pengelolaan hutan untuk ekowisata tidak dapat berdiri sendiri ia perlu sinkronisasi antara konservasi, pemberdayaan komunitas, dan infrastruktur yang ramah lingkungan (KLHK, 2025; Goodstats, 2025).6.3 Kerangka Penilaian Potensi (Faktor & Kriteria) Dalam tahap identifikasi potensi ekowisata hutan, tidak cukup hanya menilai dari sisi luas kawasan atau jumlah objek wisata. Diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk menentukan kawasan mana yang layak dikembangkan sebagai destinasi berbasis konservasi. Pendekatan ini mencakup enam dimensi utama, yaitu daya tarik alam-budaya, aksesibilitas dan keselamatan, kesiapan masyarakat, daya dukung lingkungan, pasar dan musim, serta legalitas dan tata kelola (KLHK, 2025; UNWTO, 2024).1. Daya Tarik / Keunikan Alam dan BudayaKawasan yang memiliki keunikan lanskap, seperti air terjun, gua kapur, hutan lumut, hingga padang savana, dinilai memiliki nilai estetika dan ekologis yang tinggi. Selain itu, keberadaan spesies endemik atau langka (misalnya orangutan, jalak Bali, atau bunga Rafflesia) menjadi daya tarik utama yang tidak dapat digantikan (BRIN, 2024). Demikian pula unsur budaya lokal ritual adat, tari,

78 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisataarsitektur kayu, hingga kearifan pengelolaan hutan memperkuat identitas kawasan. Nilai keunikan ini idealnya diberi skor 1–5, di mana 5 = memiliki elemen alam dan budaya unggul dengan narasi kuat (KSDAE, 2024).2. Aksesibilitas & KeselamatanAkses menuju kawasan menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan destinasi. Aspek ini meliputi waktu tempuh, kualitas infrastruktur jalan, ketersediaan transportasi umum, papan petunjuk, dan sinyal komunikasi (BPS, 2024). Selain itu,keberadaan standar keselamatan seperti jalur evakuasi, titik pertolongan pertama, dan koordinasi SAR menjadi indikator kesiapan destinasi alam yang bertanggung jawab (UNEP, 2023). Akses yang buruk secara langsung menurunkan skor kelayakan destinasi karena membatasi jumlah dan kenyamanan pengunjung.3. Kesiapan Masyarakat & Kelembagaan LokalKeterlibatan masyarakat merupakan tulang punggung ekowisata berkelanjutan. Adanya lembaga lokal (KUPS, BUMDes, kelompok usaha perhutanan sosial), pelatihan pemandu, penyediaan homestay berstandar, sistem pengelolaan sampah, dan mekanisme bagi hasil merupakan indikator utama (Databoks, 2024). Di kawasan perhutanan sosial, partisipasi warga memastikan manfaat ekonomi kembali ke komunitas dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kawasan (Fortune Indonesia, 2024).4. Daya Dukung Lingkungan (Carrying Capacity)Konsep ini menentukan jumlah maksimum pengunjung yang dapat diterima tanpa merusak ekosistem. Penetapan daya dukung memperhitungkan luas jalur, karakter vegetasi, kelembapan tanah, dan perilaku satwa (BRIN, 2024). Pengaturan zonasi kunjungan zona inti, buffer, dan pemanfaatan serta rotasi jalur wisata adalah

Bab 6 Identifikasi Potensi Hutan Untuk Ekowisata 79strategi mitigasi yang umum diterapkan di taman nasional. Skor tinggi diberikan kepada lokasi yang telah memiliki studi kapasitas ekologis dan sistem monitoring pengunjung.5. Pasar dan MusimAspek pasar menilai keterjangkauan segmen wisatawan, pola kunjungan musiman, serta kemampuan promosi digital (Goodstats, 2024). Misalnya, wisata birdwatching atau fotografi alam memiliki puncak musim tertentu. Kawasan dengan potensi promosi sepanjang tahun dan dukungan narasi digital yang kuat akan mendapat skor lebih tinggi (UNWTO, 2024).6. Legalitas & Tata KelolaSetiap destinasi harus memiliki kejelasan status hukum kawasan, izin usaha jasa wisata alam (IUPJWA), dan mekanisme retribusi transparan (KLHK, 2025). Tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah, balai konservasi, dan masyarakat menjamin keberlanjutan jangka panjang serta menghindari konflik lahan (Planologi KLHK, 2023).Tabel 6.4: Kerangka Kriteria Penilaian Potensi Ekowisata Hutan (2025)(Sumber: Hasil Observasi, 2025)No. Aspek PenilaianIndikator Spesifik Skala Skor (1–5)Sumber Data Utama1 Daya tarik alam & budayaJumlah objek alami, spesies endemik, nilai budaya lokal1 = minim keunikan 5 = keunikan tinggi & narasi kuatKSDAE (2024)⁸ ; BRIN (2024)⁹2 Aksesibilitas & keselamatanKualitas infrastruktur & protokol keamanan1 = akses terbatas 5 = akses baik & amanBPS (2024)¹⁰3 Kesiapan masyarakatKelembagaan, homestay, pelatihan 1 = belum ada organisasi Databoks (2024)⁵ ;

80 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisatapemandu 5 = komunitas aktif & mandiriFortune (2024)⁶4 Daya dukung lingkunganPerhitungan carrying capacity dan monitoring1 = belum dihitung 5 = sudah diterapkanBRIN (2024)⁹5 Pasar dan musimVariasi produk wisata & promosi digital1 = belum ada pasar 5 = pasar stabil dan beragamGoodstats (2024)⁷6 Legalitas & tata kelolaStatus izin dan mekanisme retribusi1 = belum legal 5 = izin lengkap & transparanKLHK (2025)¹Tabel 6.5: Bobot Kriteria dan Nilai Skor Total Potensi EkowisataKriteria Bobot (%) KeteranganDaya tarik alam & budaya 20 Menentukan differensiasi dan nilai promosi destinasi.Aksesibilitas & keselamatan 15 Menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung.Kesiapan masyarakat & kelembagaan 20 Menentukan keberlanjutan ekonomi lokal.Daya dukung lingkungan 20 Menjaga kelestarian ekosistem dan satwa liar.Pasar dan musim 15 Menjamin keberlanjutan demand wisata.Legalitas & tata kelola 10 Menentukan keamanan investasi dan kepatuhan hukum.Total 100 % —Interpretasi Skor Akhir:1. ≥ 85 → Sangat Layak (Prioritas pengembangan ekowisata).2. 70 – 84 → Layak (Perlu penguatan akses atau kelembagaan).3. 55 – 69 → Cukup Layak (Potensi spesifik perlu riset lanjutan).4. < 55 → Tidak Layak (Sensitivitas ekosistem atau akses rendah).Kerangka ini berfungsi sebagai alat bantu evaluatif bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menilai tingkat kesiapan suatu kawasan

Bab 6 Identifikasi Potensi Hutan Untuk Ekowisata 81untuk dijadikan destinasi ekowisata. Dengan pendekatan multi-dimensi, penilaian tidak hanya berbasis potensi fisik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekologis, dan ekonomi lokal (KLHK, 2025).Bagi pengelola kawasan (Balai Taman Nasional, Perhutani, BUMDes), sistem skoring ini membantu menetapkan prioritas investasi — apakah diperlukan peningkatan akses, edukasi konservasi, atau promosi digital (Goodstats, 2024). Selain itu, hasil penilaian bisa digunakan sebagai dasar pengajuan bantuan program green tourism fund dari Kementerian Pariwisata atau CSR lingkungan (BRIN, 2024).Dengan adanya rubrik objektif, kawasan dengan ekosistem sensitif (seperti hutan mangrove atau gambut) bisa dikontrol kunjungannya agar tidak melebihi kapasitas alami. Sementara daerah dengan kesiapan masyarakat tinggi dapat diprioritaskan sebagai pilot project ekowisata berbasis komunitas. Pendekatan ini menjamin keseimbangan antara konservasi alam, kesejahteraan lokal, dan pertumbuhan ekonomi hijau (UNWTO, 2024).6.4 Sebaran Peluang dan Contoh Kasus Indonesia memiliki sebaran peluang ekowisata yang sangat luas, baik di kawasan konservasi maupun di daerah perhutanan sosial. Beberapa contoh nyata dan tren terbaru hingga 2025 menggambarkan bagaimana potensi hutan, pesisir, serta masyarakat lokal dapat dikembangkan menjadi ekowisata berkelanjutan yang memperkuat konservasi sekaligus kesejahteraan masyarakat.1. Taman Nasional Mutis Timau, NTTTaman Nasional Mutis Timau diresmikan pada 2024 sebagai taman nasional ke-56 di Indonesia. Penetapan ini menandai langkah penting dalam memperluas jaringan kawasan konservasi nasional (KSDAE, 2024). Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati

82 Pengelolaan Hutan untuk Ekowisatatinggi, dengan vegetasi hutan montana dan padang sabana yang khas. Selain menjadi habitat burung endemik Timor, Mutis Timau juga menyimpan nilai budaya lokal Atoni Meto, termasuk tradisi pengelolaan air dan ritual hutan sakral (KLHK, 2025). Dengan bentang alam berupa pegunungan, lembah, dan air terjun, kawasan ini memiliki potensi besar untuk trekking interpretatif dan wisata edukasi etnobotani, di mana wisatawan belajar tentang hubungan antara masyarakat adat dan hutan.2. Pertumbuhan Kawasan Konservasi NasionalHingga 2025, Indonesia telah mengelola lebih dari 564 unit kawasan konservasi dengan total luas mencapai 27,14 juta hektare, meliputi taman nasional, suaka margasatwa, dan taman wisata alam (Planologi KLHK, 2023). Peningkatan jumlah kawasan ini diikuti penguatan fungsi ekowisata berbasis konservasi, yang mengutamakan pembatasan daya dukung dan pendampingan komunitas di sekitar kawasan (UNEP, 2023).Kawasan-kawasan seperti Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar menjadi model penerapan wisata terbatas yang tetap menjaga kelestarian lingkungan (BRIN, 2024).3. Ekowisata Mangrove Berbasis Perhutanan SosialPraktik pengelolaan mangrove di Indonesia kini banyak diarahkan untuk pengembangan ekowisata partisipatif. Salah satu contoh adalah Pantai Clungup, Malang, Jawa Timur, di mana masyarakat lokal mengelola 17 hektare mangrove sebagai zona edukatif dan rehabilitatif (Fortune Indonesia, 2024). Pengunjung diajak menanam bibit mangrove dan mempelajari manfaat ekologisnya terhadap abrasi dan biodiversitas pesisir. Program ini terbukti meningkatkan pendapatan desa hingga 30 % per tahun tanpa

Bab 6 Identifikasi Potensi Hutan Untuk Ekowisata 83mengurangi luasan hutan mangrove (Goodstats, 2024). Selain di Jawa, model serupa diterapkan di pesisir Kalimantan Timur (Delta Mahakam) dan Papua Selatan, di mana kelompok nelayan mengelola kawasan sebagai mangrove trails dengan sistem tiket berbasis donasi lingkungan (Dataloka, 2025).4. Distribusi Mangrove dan Peluang Ekowisata PesisirBerdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, Papua Selatan menjadi wilayah dengan tutupan mangrove terbesar, yakni sekitar 624 075 ha dari total 3,44 juta ha secara nasional (Dataloka, 2025). Wilayah-wilayah dengan tutupan mangrove luas lainnya antara lain Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa kawasan timur dan utara Indonesia memiliki potensi besar untuk ekowisata pesisir dan blue carbon tourism, yang berfokus pada konservasi karbon biru dan pelibatan masyarakat pesisir (BRIN, 2024; UNWTO, 2024).Tabel 6.6: Sebaran Peluang Ekowisata Hutan dan Pesisir Indonesia (2024–2025) (Sumber: Hasil Observasi, 2025)WilayahJenis Ekosistem DominanLuas (ha)Jenis Ekowisata PotensialStatus KelembagaanSumber DataNusa Tenggara Timur (Mutis Timau)Hutan pegunungan dan savana123 000Trekking, etnobotani, budaya adatTaman NasionalKSDAE (2024)⁸Kalimantan Timur (Delta Mahakam)Mangrove & pesisir lumpur327 500Mangrove trail, birdwatchingPerhutanan SosialDataloka (2025)⁴Malang (Jawa Timur, Clungup)Mangrove & pantai pasir putih17 000Eduwisata tanam mangroveKomunitas lokal (LSM)Fortune (2024)⁶

84 Pengelolaan Hutan untuk EkowisataPapua SelatanMangrove dan rawa pesisir624 075Blue carbon tour, canoeingPerhutanan SosialDataloka (2025)⁴Sumatera Utara (Batang Toru)Hutan tropis pegunungan138 000Wisata satwa (orangutan Sumatera)Kawasan KonservasiBRIN (2024)⁹Tabel 6.7: Tren Kawasan Ekowisata Baru di Indonesia (2023–2025)Tahun PenetapanNama Kawasan Lokasi Jenis EkowisataInisiator Utama Catatan2023Taman Wisata Alam Gunung PancarBogor, Jawa BaratForest healing & camping hutan pinusPerum PerhutaniFokus pada kesehatan mental dan wellbeing tourism2024Taman Nasional Mutis TimauTimor Tengah Utara, NTTTrekking interpretatifKLHK & Pemda NTTTaman nasional baru ke-562024Kawasan Mangrove ClungupMalang, Jawa TimurEduwisata pesisirKomunitas Clungup Mangrove ConservationRehabilitasi mandiri dan wisata edukatif2025Desa Wisata Tanjung BenoaBali SelatanWisata air & konservasi terumbu karangBUMDes & Pemerintah DaerahIntegrasi ekowisata dan pariwisata massal2025Kawasan Blue Carbon AsmatPapua SelatanWisata ekologi berbasis perahuBRIN & KLHKPilot project ekowisata karbon biruSebaran peluang ekowisata di atas menunjukkan bahwa kawasan dengan tingkat konektivitas tinggi ke pusat kota (misalnya Bogor atau Malang) berkembang lebih cepat dibanding kawasan terpencil seperti Papua Selatan. Oleh karena itu, pengembangan jaringan jalan, dermaga kecil, serta dukungan internet menjadi faktor kunci yang mempercepat pertumbuhan ekowisata berbasis hutan (BPS, 2024; UNWTO, 2024).

Bab 6 Identifikasi Potensi Hutan Untuk Ekowisata 85Kawasan seperti Clungup dan Mutis Timau menunjukkan model sinergi antara konservasi dan ekonomi lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, hasil wisata tidak hanya berupa pendapatan tetapi juga peningkatan kesadaran ekologis. Pola seperti ini sejalan dengan target Green Economy 2030 KLHK yang menekankan inklusivitas dan konservasi simultan (KLHK, 2025).Ekowisata berbasis blue carbon menjadi tren baru, terutama di wilayah timur Indonesia. Selain menyerap karbon, kegiatan seperti tur mangrove dan kanu di Papua Selatan memberikan manfaat edukatif bagi wisatawan tentang pentingnya ekosistem pesisir (BRIN, 2024). Ini menandai transformasi ekowisata dari sekadar rekreasi menuju pendidikan iklim yang bernilai global.Hasil pemetaan sebaran peluang ini penting untuk mendukung perencanaan zonasi nasional ekowisata hutan 2025–2030. Pemerintah daerah dapat menggunakan data ini untuk menentukan lokasi prioritas pengembangan dan skema investasi publik-swasta (Planologi KLHK, 2023). Dengan demikian, pembangunan ekowisata menjadi lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di Jawa dan Bali.