Book Etika Ekonomi

38 Etika Ekonomi

Bab 4

Pasar Bebas dan Peran
Pemerintah

4.1 Pendahuluan

Salah satu bentuk dan konsekuensi dari adanya globalisasi adalah perdagangan
bebas, tujuan dari perdagangan bebas adalah membuka perekonomian di suatu
negara, perdagangan bebas yang dilakukan di beberapa negara berkembang
adalah untuk memodifikasi spesialisasi produksi dan hubungan perdagangan
luar negeri. Tujuan hubungan perdagangan luar negeri akan meningkatkan
pangsa relatif dalam produksi dan perdagangan barang, terutama untu produk
yang diproduksi dengan teknologi padat karya, dengan harapan akan
meningkatkan efisiensi ekonomi di suatu negara.
Globalisasi menyebabkan adanya pasar bebas, pasar bebas adalah pasar yang
terjadi karena adanya perdagangan antar bangsa di seluruh dunia, perdagangan
terjadi antara satu negara dengan negara lain, negara dapat melakukan
perdagangan tanpa ada batas, atau hampir sudah tidak ada lagi pembatas antar
negara. Perdagangan bebas mulai dikenal setelah adanya The General
Agreement of Tariffs and Trade (GATT) yaitu kesepakatan umum mengenai
tarif dan perdagangan. Perjanjian ini merupakan perjanjian multilateral di
bidang perdagangan internasional. Pada awalnya GATT hanya ditandatangani

40 Etika Ekonomi

oleh 23 negara pada tanggal 30 Oktober 1947, tetapi pada perkembangannya
GATT mengalami perkembangan, yakni pada pertemuan Putaran Uruguay
(Uruguay Round) tahun 1986, terjadi berbagai pertemuan, anggota GATT
bertambah menjadi 105 negara. Pada pertemuan Uruguay 1986 inilah terjadi
perkembangan mutakhir perekonomian dunia, yang sangat memengaruhi
bangsa-bangsa termasuk Indonesia, Penandatangan The Final Act Embodying
the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations
(Persetujuan Akhir Putaran Uruguay, PAPU) di Marrakesh pada tanggal 15
April 1994. Pada Putaran Uruguay ini juga dihasilkan kesepakatan untuk
membentuk World Trade Organization (WTO) yakni organisasi perdagangan
dunia. Indonesia juga meratifikasi persetujuan tersebut dengan UU No. 7
Tahun 1994.(Muyassarotusslichah, 2002)

Pasar bebas sudah merupakan keniscayaan bagi negara Indonesia, hal ini
dikarenakan Indonesia adalah negara yang telah melaksanakan perdagangan
dengan negara lain. Indonesia telah menjadi bagian dari pasar bebas ASEAN,
dan yang lain. Sebagai anggota ASEAN maka Indonesia melakukan
perdagangan dengan negara lain dilingkungan ASEAN dan negara lain di luar
ASEAN. Konsekuensi dari perdagangan bebas adalah adanya produk produk
dari luar negeri masuk ke Indonesia.

Negara negara di ASEAN juga menyepakati berbagai forum. Dari pelbagai
forum adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN China Free Trade
Agreement (ACFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN China
FTA (ACFTA), ASEAN Korea FTA (AKFTA), ASEAN Australia dan New
Zealand (AANZFTA), ASEAN India FTA (AIFTA), ASEAN Jepang CEP
(AJCEP) dan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Pemberlakukan pasar bebas ini tentu menjadi perhatian penting masyarakat
Indonesia dan pemerintah, yakni bagaimana harus pemerintah harus bersikap.
Apakah memanfaatkan peluang yang bisa didapatkan dari pemberlakuan pasar
bebas tersebut, tetapi di sisi lain potensi adanya bahaya yang mengancam
industry di dalam negeri, maka persiapan apa atau kebijakan apa yang harus
diterapkan dan bagaimana menyiapkan industry agar siap bersaing di era
perdagangan bebas ini, pada bab ini membahas bagaimana peran pemerintah
pada era pasar bebas.

Bab 4 Pasar Bebas dan Peran Pemerintah 41

4.2 Pasar Bebas

Pasar bebas memberikan peluang adanya perdagangan antar negara seperti
ekspor dan impor, regulasi diatur oleh negara yang bersangkutan. Hakikat dari
pasar bebas adalah salah satu bentuk perjanjian perdagangan antar dua negara
atau lebih. Menurut Britannica Encyclopedia (2015), pasar bebas adalah sistem
pertukaran ekonomi yang pajak, kendali mutu, kuota, tarif, serta bentuk lain
intervensi ekonomi, di mana peran pemerintah menjadi bersifat minimal
bahkan tidak ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar bebas merupakan
perdagangan yang tidak diatur oleh otoritas yang memaksa seperti pemerintah.
Dalam pasar bebas, pajak serta bea cukai barang yang masuk atau keluar dari
suatu negara biasanya akan dihapus.

Pada pelaksanaan pasar bebas pemerintah perlu evaluasi kebijakan yang dapat
menghambat perkembangan industry untuk dapat bersaing pada pasar bebas.
Derajat keterbukaan ekonomi setiap negara dapat dilihat dari besarnya indeks
keterbukaan yakni rasio penjumlahan nilai ekspor (X) dan impor (M) terhadap
produk domestik bruto (PDB), yakni :

Semakin tinggi nilai indeks keterbukaan yang didapatkan, maka
perekonomian dari suatu negara semakin terbuka. Data indeks keterbukaan
perekonomian negara Indonesia pada tahun 1970 adalah duapuluh delapan
(28) meningkat tajam menjadi Sembilan puluh delapan (98) pada tahun 1998,
artinya, dalam waktu 28 tahun, Indonesia semakin aktif dalam kancah
ekonomi global. Hal ini terjadi karena adanya penerapan strategi industrialisasi
yang berorientasi ekspor dimuali pada tahun 1985. Penerapan strategi ini
menyebabkan terjadinya peningkatan impor barang modal dan bahan baku.
Keterbukaan yang terjadi di Indonesia pada periode tersebut menyatakankan
bahwa Indonesia menjadi lokasi baru industri dari perusahaan negara lain yang
memproduksi barang berorientasi ekspor (Dariah and Unisba, 2005)

Pasar Bebas ditandai dengan adanya aktivitas Eksport dan Import. Pada bab ini
di bahas eksport impot dan indeks keterbukaan di negara ASEAN. Bagaimana
kegiatan eksport import Indonesia sebagai bagian dari ASEAN dapat diuraikan
sebagai berikut:

42 Etika Ekonomi

4.2.1 Aktivitas Eksport di Negara ASEAN

Pada data yang diperoleh dari portal statistic perdagangan tahun 2020
menunjukkan trend eksport non migas Indonesia meliputi yang paling tinggi
besi dan baja peningkatan 47,3 persen, sutra mengalami penurunan sampai
dengan 77,50 persen produk gabus dan barang barang gabus dari tahun 2016
sampai dengan 2020.

Data yang berasal dari World Bank hanya mengambarkan trend eksoport
secara global. Data Eksport Indonesia kecenderungan menurun dari tahun
2000 sampai tahun 2015. Hal ini menunjukan Indonesia perlu untuk
meningkatkan kemampuan Industri, karena eksport memiliki beberapa
kemampuan yakni memperluas pasar, memperdagangkan produk-produk ke
luar negeri. Adanya kegiatan ekspor, produk yang dihasilkan di dalam negeri
tidak hanya digunakan oleh penduduk dalam negeri. Eksport juga akan
menambah devisa Negara. Transaksi ekspor dapat menambah devisa Negara,
merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Keunggulan eksport lainnya
adalah memperluas Lapangan Kerja, hal ini karena aktivitas ekspor akan
membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan semakin
tingginya aktivitas ekspor maka hasil produksi akan semakin banyak.
Peningkatan jumlah produksi akan mampu menyerap tenaga kerja. Aktivitas
eksport memiliki peran strategis, terutama pada kontribusi terhadap
pembangunan ekonomi dan cadangan devisa negara (Farina and Husaini,
2017)

EKSPORT IDN EKSPORT THA EKSPORT VNM
100

80
60
40
20
0

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Gambar 4.1: Grafik Eksport Negara ASEAN (Worldbank 2021)

Bab 4 Pasar Bebas dan Peran Pemerintah 43

Pada grafik Eksport negara negara ASEAN yakni Indonesia, Thailand dan
Vietnam menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat
Eksport terendah dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.

4.2.2 Aktivitas Import di Negara ASEAN

Aktivitas import Negara Indonesia juga menunjukkan paling rendah
dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Import negara Vietnam paling
tinggi di bandingkan dengan negara Indonesia dan Thailand. Kegiatan impor
yang tinggi tidak dapat dinilai sebagai kesaalahan bagi sebuah Negara, hal ini
karena aktivitas impor juga akan mendorong kegiatan investasi, apabila produk
yang diimpor merupakan barang modal, barang mentah, barang setengah jadi
yang digunakan untuk perindustrian. Impor barang-barang jadi juga akan
menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, maka dari itu kegiatan impor
dan ekspor harus berjalan dengan seimbang. Menurut (Farina and Husaini,
2017) Import akan menghasilkan: a. Mendapat barang dan jasa yang tidak
dapat dihasilkan di Negara yang tidak memiliki sumber daya yang di import. b.
Mendapatkan teknologi modern, di negara-negara berkembang masih banyak
menggunakan teknologi yang sederhana, kegiatan impor inilah sarana
mengadopsi teknologi modern dan bertukar informasi. c. mendapatkan bahan
baku.

IMPORT IDN IMPORT THA IMPORT VNM

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2222222222222222000000000000000010001001001100013456278910120345

Gambar 4.2: Grafik Import Negara ASEAN (Worldbank 2021)

44 Etika Ekonomi

4.2.3 Indeks Keterbukaan

Pasar bebas mendorong keterbukaan ekonomi suatu negara. Keterbukaan
ekonomi adalah kondisi di mana hilangnya hambatan pada aktivitas
perdagangan, hambatan pada tarif maupun non-tarif dan semakin lancarnya
pergerakan modal antar negara. Menurut teori keterbukaan ekonomi suatu
negara akan memberi keuntungan bagi semua negara yang terlibat.
Keuntungan keterbukaan ekonomi dari perdagangan adalah: adanya akses
pasar yang lebih luas, terjadi tingkat efisiensi dan daya saing ekonomi yang
lebih tinggi, dan tentu saja meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja
yang lebih besar. Keterbukaan ekonomi dapat dilihat dari dua komponen yaitu
aktivitas ekspor dan impor. Aktivitas ekspor dapat diartikan sebagai
pengiriman dan penjualan barang yang diproduksi di dalam negeri ke luar
negeri. Pengiriman produk ke luar negeri akan menimbulkan aliran pendapatan
masuk ke sektor perusahaan. Ekspor menghasilkan aliran pendapatan ke dalam
negeri sama seperti investasi. Sedangkan aktivitas impor dapat dinyatakan
sebagai kehilangan pendapatan karena terjadi aliran modal dari dalam negeri
ke luar negeri. Pendapatan yang didapatkan dari proses produksi dapat
digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam negeri (C). Atau keluar dari
aliran pendapatan sebagai tabungan (S) atau pembelian barang dari luar negeri
(M). Ekspor neto (X-M) merupakan penghubung antara pendapatan nasional
dengan transaksi internasional (Sinta Listani, 2016).

100
80
60
40
20
0

IND THA VNM

Gambar 4.3: Grafik Indeks Keterbukaan Negara ASEAN (Worldbank 2021)

Pada grafik indeks keterbukaan tiga (3) negara di ASEAN yakni Indonesia,
Thailand dan Vietnam, di mana tiga negara tersebut adalah negara yang
potensial penghasil prodik pertanian. Hasil analisis dari data WorldBank ada
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Bab 4 Pasar Bebas dan Peran Pemerintah 45

pada grafik batang, indeks keterbukaan negara Indonesia Indonesia paling
rendah apabila dibandingkan dengan dua negara lain di ASEAN yakni
Thailand dan Vietnam. Artinya Indonesia perlu untuk meningkatkan aktivitas
eksport produk, ekspor adalah aktivitas ekonomi yang dapat memasukan
pendapatan sama dengan investasi.

4.3 Pasar Bebas dan Peran Pemerintah

Pada pasar bebas bagaimana peran pemerintah dalam melindungi pelaku
industrinya. Pemerintah AS telah banyak terlibat dalam memberikan dukungan
pendapatan income dan kebijakan manajemen risiko untuk petani AS selama
65 tahun terakhir. Di Negara Amerika, terdapat kendala harga komoditas
pertanian yang rendah dan kekeringan lokal maka bantuan Pemerintah
menerapkan manajemen risiko kebijakan di sektor pertanian, yakni
mendukung asuransi tanaman, bantuan bencana dalam beberapa tahun
terakhir. Perubahan kebijakan yang baru adalah menggerakkan pertanian AS
menuju kebebasan pasar (Goodwin, 2000).

Terdapat pemikiran kaum klasik yakni bakaw pemerintah tidak melakukan
kegiatan yang telah dikerjakan oleh swasta, baik aktivitas tersebut dinilai baik
atau buruk, tetapi hendaknya pemerintah melaksanakan aktivitas yang sama
sekali belum atau belum pernah dikerjakan oleh sektor swasta baik secara
perorangan atau bersama–sama. Menurut Adam Smith ilmuwan klasik
menyatakan bahwa Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu: 1. Menjaga keamanan
dan pertahanan, supaya warganegara dapat berusaha dengan tenang dan
nyaman. 2.Melayani masuyarakat dalam penyelenggaraan peradilan, supaya
setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. 3. Menyediakan barang
yang tidak tersedia, supaya warga negara mendapat kemudahan dalam
menjalankan kegiatan usaha (Sumarni, 2015).

Terdapat mekanisme pasar yang merupakan sistem yang akan menentukan
terjadinya harga, dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di
antaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, policy pemerintah,
pekerja, kurs, pajak dan stabilitas keamanan negara. Pada prosesnya
diharapkan berdasarkan asas moralitas, yakni : persaingan yang sehat (fair
play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (justice).
Maka Pemerintah Indonesia perlu untuk memperhatikan dan Menyusun

46 Etika Ekonomi

kebijakan yang tepat. Pemerintah harus lebih berperan dalam menciptakan
suasana yang kompetitif bagi semua pengusaha industri dengan memberikan
peluang dan kesempatan yang sama proporsional( Gka et al., 2000)
pengalaman di Afrika pemerintahnya merampingkan peraturan, bea cukai dan
prosedur perbatasan. Membuat kebijakan melaksanakan pendekatan yang
lebih proaktif dalam menargetkan peluang perdagangan (Ferreira and
Steenkamp, 2020).

Infrastruktur yang penting disiapkan dalam menghadapi kompetisi global
diperlukan SDM yang efisien dan berdaya saing adalalah SDM yang
profesional. SDM yang dapat berhasil dalam ketatnya persaingan global yaitu:

1. Menguasai ilmu pengetahuan
2. Dapat merubah ilmu pengetahuan menjadi ketrampilan (skills)
3. Mempunyai etika dan moral (positive attitude)

Tidak ada satu resep pertumbuhan dan/atau pengembangan. Modal fisik dan
manusia, inovasi teknologi dan struktur penduduk adalah pilar umum untuk
pertumbuhan. Meskipun, pentingnya faktor-faktor ini, mereka tidak cukup
untuk mengungkapkan proses pembangunan. Spesialisasi, distribusi
pendapatan, peran pemerintah, modal asing, kemampuan meminjam,
perdagangan dan ketergantungan eksternal, karakteristik regional, stabilitas
dan/atau ketidakstabilan politik, pendidikan dan faktor genetik juga memiliki
efek serius pada proses pembangunan (Bildirici and Coşar, 2009).

Hasil analisis dari data worldbank time series dari tahun 2000 sampai dengan
2015 menunjukkan bahwa aktivitas eksport dan import negara Indonesia
relative masih rendah dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, maka
perlu ada revisi kebijakan. Hal ini perlu untuk dilakukan meningkatkan daya
saing industri di Indonesia, lebih serius dalam membuat berbagai kebijakan
yang diterapkan dari pusat sampai daerah untuk mendongkrak daya saing
internasional, perlu ada upaya agar hasil industri di Indonesia dapat menjadi
tuan rumah di negeri sendiri atau kalua bisa mampu memenuhi pasar
internasional Dengan cara itulah dapat diselamatkan nasib industrialis dan
pekerja Indonesia dari ancaman kebangkrutan (Sinaga. L. C, 2010).

Peran pemerintah dalam pasar bebas dapat disimpulakan sebagai berikut:
Menilik hasil analisis dari data worldbank time series dari tahun 2000 sampai
dengan 2015 menunjukkan bahwa aktivitas eksport dan import negara
Indonesia relative masih rendah dibandingkan dengan negara lain di ASEAN,

Bab 4 Pasar Bebas dan Peran Pemerintah 47

perlu ada upaya peningkatan peran pemerintah pada Pasar bebas dengan
banyak membangun infrastruktur perdagangan, yakni 1.Menjaga keamanan
dan pertahanan dalam negeri 2. Melayani masyarakat dengan peradilan,
memastikan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. 3.
Menyediakan barang yang tidak ada di dalam negeri. Tetapi Pemerintah juga
perlu memperhatikan kondisi distribusi, kurs, pajak, modal fisik dan SDM,
inovasi teknologi dan struktur penduduk perlu diperhatikan. SDM yang harus
disiapkan adalah Menguasai ilmu pengetahuan, dapat merubah ilmu
pengetahuan menjadi ketrampilan (skills), dan Mempunyai etika dan moral
(positive attitude dan keamanan perlu menjadi perhatian, pada prosesnya
diharuskan adanya asas moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair
play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (justice).)

48 Etika Ekonomi

Bab 5

Keuntungan Sebagai Tujuan
Bisnis

5.1 Dari Keuntungan ke Etika

Keuntungan merupakan salah satu aspek yang memiliki keterkaitan definisi
konseptual dengan bisnis. Apakah yang menjadi definisi sesungguhnya dari
bisnis? Dengan cara dan pendekatan yang sederhana tapi cukup jelas, bisnis
sering dilukiskan sebagai “to provide products or services for a profit”.
Menyediakan suatu produk atau jasa secara percuma tidak merupakan bisnis.
Itulah sebabnya bisnis selalu berbeda dengan berbagai aktivitas lainnya yang
dikategorikan sebagai kegiatan sosial. Menawarkan sesuatu dengan percuma
masih bisa dianggap bisnis, selama terjadi dalam rangka promosi, untuk
memperkenalkan sebuah produk baru atau untuk mengiming-iming publik.
Tetapi, kalau begitu, tetaplah tujuannya mencari calon pembeli dan karena itu
tidak terlepas dari pencarian keuntungan. Dalam rangka bisnis, pemberian
dengan gratis hanya dilakukan untuk kemudian menjual barang itu dengan
cara besar-besaran.
Tidak bisa dikatakan juga bahwa setiap kegiatan ekonomi menghasilkan
keuntungan. Keuntungan atau profit baru muncul dengan kegiatan ekonomi
yang memakai sistem keuangan. Dalam penukaran barang dengan barang

50 Etika Ekonomi

(barter), tidak diperoleh profit, walaupun kegiatan itu bisa menguntungkan
untuk kedua belah pihak. Bisa dikatakan, inilah yang merupakan letak
perbedaan antara perdagangan (trade) dan bisnis. Perdagangan mempunyai arti
lebih luas, hingga meliputi juga kegiatan ekonomi seperti barter. Bisnis
merupakan perdagangan yang bertujuan khusus memperoleh keuntungan
finansial. Bekerja untuk majikan merupakan kegiatan ekonomi (berbeda
dengan bekerja sebagai sukarelawan), tetapi gaji yang diperoleh tidak
dianggap sebagai profit. Dalam perspektif ini dapat ditekankan bahwa
keuntungan atau profit merupakan hasil dari suatu transaksi moneter. Profit
selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomis, di mana kedua belah pihak
menggunakan uang.

Bisa ditambah lagi, profit diperoleh tidak kebetulan tapi berkat upaya khusus
dari orang yang mempergunakan uang. Uang yang diperoleh berdasarkan
kupon undian atau karena main judi tidak dapat dikatakan sebagai profit,
berbeda dengan uang yang dihasilkan dengan perdagangan saham. Profit
berkonotasi ganjaran bagi upaya yang berhasil. Tetapi hal itu tidak berarti
bahwa profit seluruhnya tergantung pada kepiawaian pelaku bisnis. Untuk
sebagian perolehan profit tergantung juga pada berbagai faktor penentu dari
lingkungan bisnis. Sebagaimana pelaut tidak pernah dapat meramalkan
perkembangan cuaca dengan sempurna, demikian juga pebisnis tidak bisa
menguasai semua seluk beluk keadaan ekonomi. Oleh karena itu diadakannya
transaksi keuangan yang bisa menghasilkan keuntungan, selalu mengandung
juga risiko untuk mengalami kerugian. Jika disini kita berefleksi tentang profit
dalam bisnis, tidak boleh dilupakan bahwa selalu juga ada kemungkinan
kerugian. Faktor risiko dalam bisnis tidak boleh diabaikan.

Karena adanya hubungan dengan transaksi uang, perolehan profit secara
khusus berlangsung dalam konteks kapitalisme. Menurut pandangan umum
dalam kajian pemikiran ekonomi, kapitalisme meliputi tiga unsur pokok:
lembaga milik pribadi, praktek pencarian keuntungan, dan kompetisi dalam
sistem ekonomi pasar bebas. Pandangan ini sudah bisa ditemukan pada
ekonom Austria-Amerika yang terkenal, Joseph Schumpeter, dan masih
berkumandang pada pengarang modern tentang etika bisnis sekarang ini. Tiga
unsur ini tentu saja berkaitan erat satu sama lain. Keuntungan hanya bisa
diperoleh dengan menggunakan modal yang menjadi milik pribadi dan
perolehan keuntungan khususnya pada skala besar-besaran hanya
dimungkinkan dalam rangka pasar bebas. Jika akumulasi modal merupakan
inti kapitalisme, maka perolehan keuntungan dalam hal ini memegang peranan
besar, karena justru dengan meningkatkan laba atau keuntungan bobot modal

Bab 5 Keuntungan Sebagai Tujuan Bisnis 51

bertambah besar, yang lalu dapat diinvestasikan dalam usaha produktif,
sehingga menghasilkan kekayaan lebih besar.

Keterikatan dengan keuntungan itu merupakan suatu alasan khusus mengapa
bisnis selalu ekstra rawan dari sudut pandang etika. Tentu saja, organisasi
yang not for profit pun pasti sewaktu-waktu berurusan dengan etika.
Perspektif baik atau buruk secara moral selalu muncul, jika manusia bertemu
dengan sesama dalam konteks apa saja. Tetapi perusahaan sebagai organisasi
for profit menampilan lebih banyak masalah etis dan bobot moralnya seingkali
lebih berat. Kalau keuntungan menjadi tujuan bisnis, pebisnis mudah tergoda
untuk menempuh jalan pintas saja, guna mancapai tujuannya dengan lebih
cepat dan lebih mudah. Daripada menjalankan bisnis dengan sabar serta jujur,
sambil memperhatikan semua rambu etika yang perlu, keuntungan segera dan
mungkin malah lebih besar dapat diperoleh dengan mencuri atau menipu.
Tetapi hal seperti itu tidak boleh dilakukan karena adanya konsep etika dalam
berbisnis. Keterkaitan dengan keuntungan itu agaknya menjadi juga alasan
utama mengapa bisnis di masa lampau seringkali dilihat dengan cara negatif.
Saat ini pencarian keuntungan menjadi faktor terpenting yang mengakibatkan
banyak orang yang memandang kegiatan dalam berbisnis bukan hanya dari
perspektif pencarian keuntungan, namun juga dapat dilihat dari perspetif etika.

5.2 Bisnis

Untuk memahami tentang bisnis, pertama kita harus mengetahui apa yang di
maksud dengan bisnis. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang
saling menguntungkan atau memberikan manfaat (Peng, 2016). Business is all
those activities in providing the goods and services needed and desired by
people. Dalam konteks pengertian ini kegiatan bisnis sebagai aktivitas yang
menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen,
dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum,
perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak
memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima,
warung yang tidak memiliki SITU dan SIUP, serta usaha informal lainnya.

Pengertian bisnis lainnya dikemukakan oleh McLuhan (2015) yang
menyatakan bahwa business is an organization that provides goods or services
in order to earn profit. Sejalan dengan definisi tersebut, aktivitas bisnis melalui

52 Etika Ekonomi

penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan profit atau laba.
Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total penerimaan pada
satu periode (total revenues) lebih besar dari total biaya (total costs) pada
periode yang sama.

Laba merupakan daya tarik utama yang mendorong seseorang untuk
melakukan kegiatan bisnis. Melalui laba yang diciptakan oleh aktivitas bisnis,
maka pelaku bisnis dapat mengembangkan skala usahanya menjadi lebih besar
lagi.

Dari pengertian di atas, bisnis dapat diartikan sebagai suatu organisasi atau
lembaga yang menyediakan barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian, faktor pendorong
organisasi atau lembaga untuk memulai bisnis dan mengembangkannya adalah
prospek mendapatkan keuntungan (laba).

Akumulasi laba yang diperoleh melalui aktivitas bisnis dapat pula
diinvestasikan ke dalam portofolio usaha yang dapat meningkatkan nilai
perusahaan. Dalam kaitannya dengan investasi kembali laba usaha, maka laba
usaha dapat diinvestasikan kembali untuk memperbesar skala usaha,
pembelian saham, pembelian obligasi, atau diinvestasikan ke dalam usaha
prospektif yang kemungkinan akan memberikan kontribusi laba jangka
panjang yang lebih besar ke dalam kelompok usaha perusahaan. Badan usaha
sebagai wadah untuk melakukan usaha (bisnis) yang sebagian besar didirikan
untuk tujuan mencari keuntungan (profit oriented organization)

5.3 Maksimalisasi Keuntungan dalam
Perspektif Sejarah Pemikiran Ekonomi

Profit maximization atau maksimalisasi keuntungan merupakan tema penting
dalam ilmu ekonomi. Banyak buku teks ekonomi yang menggarisbawahi
faktor ini. Metode kuantitatif yang dipakai dalam ekonomi mengandaikan
keuntungan sebagai tujuan perusahaan. Ekonomi terapan justru mencapai
coraknya sebagai ilmu yang sistematis dan memiliki kerangka logis yang ketat,
karena hanya memandang keuntungan sebagai tujuan perusahaan, sambil
melewati semua tujuan lain yang mungkin (Goodpaster, 2016).

Bab 5 Keuntungan Sebagai Tujuan Bisnis 53

Jika memaksimalkan keuntungan menjadi satu-satunya tujuan perusahaan,
dengan sendirinya akan timbul keadaan yang tidak etis. Mengapa dapat
demikian? Sekurang-kurangnya karena alasan bahwa dalam keadaan semacam
itu karyawan diperalat begitu saja. Jika keuntungan menjadi satu-satunya
tujuan, semuanya dikerahkan dan dimanfaatkan demi tercapainya tujuan itu,
termasuk juga karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Akan tetapi,
memperalat karyawan karena alasan apa saja berarti tidak menghormati
mereka sebagai manusia. Dengan itu dilanggar suatu prinsip etis yang paling
mendasar: kita selalu harus menghormati martabat manusia. Immanuel Kant,
filsuf Jerman abad ke-18, telah melihat bahwa menghormati martabat manusia
sama saja dengan memperlakukan dia sebagai tujuan. Menurut dia, prinsip etis
yang paling mendasar dapat dirumuskan sebagai berikut: “hendaklah
memperlakukan manusia selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak
pernah sebagai sarana belaka”. Dalam perumusan yang termasyhur ini perlu
kita perhatikan secara khusus dua kata yang barangkali tidak mencolok, namun
sangat penting, yaitu” juga” dan “belaka”. Dalam macam-macam situasi,
seorang manusia dipakai demi tercapainya tujuan orang lain. Direktur
mempergunakan sekretarisnya demi tujuannya, dan semua karyawan dalam
perusahaan dipekerjakan untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Tetapi di
samping membantu untuk mewujudkan tujuan perusahaan, para karyawan
harus diperlakukan juga sebagai tujuan sendiri. Mereka tidak boleh
dipergunakan sebagai sarana belaka. “Sarana” dalam arti: jalan yang menuju
ke tujuan (means). Mereka tidak boleh dimanfaatkan semata-mata untuk
mencapai tujuan, misalnya, mereka harus dipekerjakan dalam kondisi kerja
yang aman serta sehat dan harus diberikan gaji yang pantas. Sebuah benda bisa
dipakai sebagai sarana belaka. Di sini etika tidak diangkat bicara. Tetapi
manusia tidak pernah boleh diperalat, dan hal itu pasti terjadi, bila keuntungan
dijadikan satu-satunya tujuan perusahaan.

Tentu saja, para ekonom akan menjelaskan bahwa maksimalisasi keuntungan
sebagai tujuan perusahaan tidak boleh dimengerti secara harfiah dan pasti tidak
boleh ditasfirkan sebagai sebuah pernyataan moral. Maksimalisasi keuntungan
hanya dimaksud sebagai sekedar model ekonomi yang diharapkan akan
memberi arah kepada strategi ekonomi yang bisa berhasil. Salah besar kalau
orang mengukurnya dengan kategori-kategori etika. Model semacam itu selalu
berjalan pada taraf abstrak, artinya dengan tidak memperhatikan sekian banyak
faktor yang membentuk kenyataan konkrit, termasuk kedudukan serta keadaan
para karyawan dalam suatu perusahaan. Karena itu strategi manajemen yang
berdasarkan model ini tidak perlu bertantangan dengan kebijakan yang

54 Etika Ekonomi

melindungi hak karyawan. Dalam kenyataan kongkrit, strategi ini tidak
mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan hak dan peraturan yang
berlaku (Jessop, 2017).

Menjelaskan para ekonom yang bernada protes ini dapat dimaklumi. Jika
mereka berbicara tentang maksimalisasi keuntungan, hal itu tidak perlu
dimengerti secara kongkret, sampai meliputi semua seluk beluk kegiatan
ekonomi, apalagi bertentangan dengan norma moral tetapi kita juga tidak
boleh melupakan masa lampau (Birkinbine, 2018). Sejarah mencatat bahwa
pada era industrialisasi para pekerja diperalat dan diperas dengan cara yang
sangat tidak manusaiwi. Industri sebagai cara berproduksi dengan memakai
mesin pada skala besar-besaran merupakan fenomena baru pada waktu itu.
Untuk menjalankan mesin-mesin ditarik pekerja dari daerah pertanian yang
miskin. Keadaan ini pertamakali muncil di inggris pada akhir abad ke-18 dan
terutama berkembang di bidang tekstil (katun dan wol), baja, dan
pertambangan batu bara. Dari tahun 1760 hingga 1830 revolusi industri praktis
terbatas pada Inggris saja. Untuk memaksimalkan keuntungan, tenaga buru
dihisap begitu saja, diperalat, upah yang diberikan sangat rendah, hari kerja
panjang sekali, tidak ada jaminan kesehatan, jika buruh sakit ia sering
diberhentikan, dalam keadaan lain pun buruh bisa diberhentikan dengan
semena-mena, banyak yang dipakai tenaga, wanita dan anak di bawah umur,
karena kepada mereka bisa diberikan upah lebih rendah lagi dan mereka tidak
mudah memberontak (Gelderblom & Trivellato, 2019). Pada awal
industrialisasi kaum buruh bekerja dalam sweatshops (tempat keringa), yaitu
tempat kerja di mana mereka harus bekerja dalam kondisi tidak pantas dan
dengan imbalan yang terlalu rendah sastrawan inggris yang populer, Charles
Dickens (1812-1870), yang sebagai anak harus bekerja setelah ayahnya
disekap dalam penjara kerena tidak sanggup melunasi utangnya, dalam novel-
novelnya melukiskan kemiskinan dan penderitaan kaum buruh industri. Orang
Jerman yang menjadi aktivis, komunis dan kawan seperjuangan Karl Max,
Friedrich Engels (1820-1895), termasuk pengarang yang melukiskan keadaan
menyedihkan kaum buruh Inggris dengan bukunya Die Lage der arbeitende
Klasse in Engeland (1845). Engels cukup lama tinggal di Inggris dalam rangka
memimpin cabang dari usaha tekstil milik ayahnya di Manchester.

Nasib buruk anak merupakan prototipe dari penderitaan kaum buruh pada
permulaan industrialisasi. Gerakan sosialisme berhasil sedikit demi sedikit
memperbaiki kaum buruh dengan bersatu kamu buruh bisa menuntut haknya.
Serikat-serikat buruh yang pertama dibentuk juga di Inggris, tempat dimulai
dan berlangsungnya revolusi industri. Mula-mula pemerintah dan industri

Bab 5 Keuntungan Sebagai Tujuan Bisnis 55

bersikap curiga dan bahkan bermusuhan. Gerakan organisasi buruh
berkembang sebagai kekutan politik dengan terbentuknya partai sosialisasi.
Lama kelamaan dihasilkan perbaikan bagi kaum buruh. Di Inggris pada 1847
ditentukan peraturan hukum yang berhasil dengan efektif membatasi jam kerja
dalam pabrik untuk wanita dan anak sampai 10 hari. Marx dan Engels
menyebut “the Ten Hours bill” ini dalam manivesto, komunis, tetapi peraturan
ini oleh mereka tentu tidak menyentuh akar penindasan kaum buruh. Di
Belanda pada 1874 diberlakukan undang-undang yang melarang anak di
bawah umur 12 tahun bekerja (di Belanda selalu dipandang sebagai permulaan
sistem jamina sosial dengan nama “het kinderwetje van Van houten”). Tahun
1920-an International Labour Organisation (ILO) yang baru terbentuk,
menentukan sebagai standar bekerja 8 jam sehari dan 48 jam dalam seminggu
dan seterusnya.

Studi sejarah menunjukan bahwa maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan
usaha ekonomis memang bisa membawa akibat kurang etis. Hal itu
berlangsung dalam kapitalisme liberal yang melatarbelakangi industrialisasi
modern di Inggris dan negar-negara barat lainnya. Melalui perjuangan panjang
dan berat negara-negara industri, perlakuan kurang etis terhadap kaum buruh
lama-kelamaan dapat teratasi (Bresser-Pereira, 2017). Namun demikian hal itu
tidak mustahil terjadi lagi, karena upaya-upaya negara maju telah menghindari
terulangnya ketidakberesan kapitalisme liberal, di negara berkembang masih
lemah seperti undang-undang perburuhan yang baik, kebebasan serikat buruh,
jaminan sosial, dan asuransi kesehatan yang masih terbatas. Kini industri baru
sebetulnya tidak boleh dikembangkan lagi tanpa sekaligus mengembangkan
perbaikan terhadap bahaya penindasan terhadap industri modern. Dalam
zaman pasca komunis sekarang hal itu mendesak dengan cara baru.
Maksimalisasi keuntungan sebagai model ekonomi yang abstrak bisa saja
mengakibatkan ketidakberesan etis yang baru.

56 Etika Ekonomi

5.4 Keuntungan vs Etika: Kasus Masalah
Pekerja Anak

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak memang dinilai tidak etis. Masalah
pekerja anak ini terjadi dikarenakan berbagai faktor di antaranya karena faktor-
faktor ekonomi, sosial dan budaya (Radfar et al., 2018). Kita harus bisa
menilai atau menelaah faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pekerja
anak. Istilah anak “di bawah umur” harus disamakan dengan batas umur wajib
belajar. Tidak praktis sama sekali, kalau anak sudah tidak wajib belajar lagi
tetapi belum boleh bekerja. Misalkan saja di dalam kehidupan keluarga anak
sering membantu orang tua bekerja seperti membantu panen di sawah. Hal ini
dikatakan tidak melanggar etis. Pekerja anak baru menimbulkan etis yang
serius dalam zaman industrialisasi.

Ketenagakerjaan Internasional (ILO) pada tahun 1973 mengeluarkan konvensi
tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Negara-negara anggota
ILO harus mengupayakan usia minimum 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya
dan 16 tahun untuk pekerjaan ringan (Thomas, 2019). Indonesia baru
mengesahkan konvensi tersebut pada tahun 1999 dan menetapkan usia
minimum 15 tahun. Betapapun banyaknya usaha menetapkan batas minimum
pekerja, masih banyak di negara yang pekerjanya masih muda.

Memperkerjakan anak dianggap melanggar etika. Dalam declaration of the
right of the child, yang diproklamasikan oleh Sidang Umum PBB tahun 1959
dikatakan bahwa “anak harus mempunyai kesempatan penuh untuk main dan
rekreasi, yang harus tertuju pada maksud yang sama seperti pendidikan. Dalam
rangka itu anak ditegaskan antara lain anak tidak boleh diterima sebagai
pekerja sebelum umur minimum yang tepat, tidak boleh disuruh atau diterima
dalam jabatan atau pekerjaan apa saja yang bisa merugikan kesehatan atau
pendidikanya atau menganggu perkembangan fisik, psikis dan moralnya.

Memperkerjakan anak dianggap tidak etis karena disebabkan berbagai alasan.
Alasan yang pertama bahwa pekerjaan yang diterima anak di bawah usia
minimum akan melanggar hak anak untuk bermain dan mengenyam
pendidikan. Mereka berhak untuk dilindungi terhadap segala upaya eksploitasi
karena mereka tidak dapat melindungi diri. Alasan kedua adalah karena
memperkerjakan anak adalah cara bisnis yang tidak fair. Hal ini karena
perusahaan menekan biaya seminimal mungkin dengan memperkerjakan anak
dengan upah yang rendah guna mencapai keuntungan yang maksimal. Selain

Bab 5 Keuntungan Sebagai Tujuan Bisnis 57

itu hal ini juga dengan mempekerjakan anak akan menimbulkan pengangguran
bagi pekerja dewasa.

Meskipun memperkerjakan anak dianggap tidak etis, kita harus mampu
memandang penyebab anak harus bekerja. Hal ini mungkin dikarenakan
kebutuhan ekonomi yang mendesak. Apabila anak dilarang bekerja sedangkan
mereka membutuhkan makan, maka dengan bekerja anak dapat memenuhi
kebutuhan dan tidak menjadi anak jalanan. Oleh karena itu, kita harus tahu
bagaimana cara alternatif untuk mengatasi masalah pekerja anak. Cara yang
pertama adalah dengan menumbuhkan kesadaran dan aksi dari pihak publik
konsumen. Cara yang kedua adalah kode etik yang dibuat dan ditegakan oleh
perusahaan. Misalkan saja perusahaan mengeluarkan kebijakan dan
menegaskan untuk tidak memperkerjakan anak dibawah umur. Perusahaan
juga dapat mengembangkan Coorporate Social Responsibility di bidang
pendidikan yang tujuanya adalah dengan membantu memberikan pendidikan
kepada anak yang kurang mampu maupun mengadakan pelatihan
keterampilan.

Cara lain adalah melengkapi garmen jualan atau produk lain dengan no sweat
label, yang menjamin produk itu tidak dapat dibuat dengan menggunakan
tenaga kerja anak dengan kondisi kerja yang tidak pantas. Label-label ini
tentunya harus dikeluarkan dengan instansi-instansi pemerintah atau swasta
yang menjamin kredibilitas tinggi di mata masyarakat. Di Amerika Serikat
Kampanye no sweat label sudah dijalankan.

Mempekerjakan anak memang dianggap tidak manusiawi. Namun di
Indonesia anak-anak dituntut harus bekerja karena memang dikarenakan
kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pemerintah Indonesia juga telah
mengakui hal ini sehingga mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 1 Tahun 1987 mengizinkan bahwa anak yang usia minimum sebagai
buruh di sektor formal apabila keadaanya benar-benar mendesak. Sebenarnya
peraturan ini bertentangan dengan ketentuan batas usia minimum anak tetapi
hal ini dilakukan dengan berbagai syarat antaralain anak tidak boleh bekerja
lebih dari empat jam, tidak diperbolehkan bekerja di tempat yang mempunyai
bahaya atau risiko yang tinggi.

58 Etika Ekonomi

5.5 Relativasi Keuntungan

Tidak bisa disangkal pertimbangan etis mau tidak mau membatasi peranan
keuntungan dalam bisnis. Keuntungan merupakan faktor satu-satunya yang
menentukan sukses dalam bisnis, perdagangan heroin, kokain, atau obat
terlarang lainnya harus dianggap sebagai good bussiness, karena dapat
membawa untung amat banyak. Perdagangan narkotika seperti itu justru
merupakan bidang di mana usaha bisnis langsung bentrok dengan pertimbangn
etis dan karena itu tidak merupakan good business sama sekali (good dalam
arti moral). Bisnis menjadi tidak etis, kalau perolehan untung dimutlakkan dan
segi moral dikesampingkan. Manajemen modern sering disifatkan sebagai
management by objectives. Dalam manajemen ekonomi salah satu unsur
penting adalah cost-benefit analysis. Supaya dapat mencapai sukses hasil
dalam suatu usaha bisnis harus melebihi biaya yang dikeluarkan. Usaha
ekonomis baru bisa dianggap berhasil bila memungkinkan perolehan laba
(Mouter et al., 2015). Bisnis menjadi tidak etis jika keuntungan dijadikan satu-
satunya objective atau benefit sebagai laba dengan mengorbankan semua
faktor lain.

Di suatu pihak perlu diakui, bisnis tanpa tujuan profit bukan bisnis lagi supaya
bisa tahan uji dalam persepktif etika. Keuntungan merupakan unsur hakiki
dalam usaha bisnis. Perusahaan mau tidak mau merupakan organisai for profit.
Supaya bisa diterima dimata etika tidak perlu perusahaan menanggalkan sifat
khas itu. Pada taraf ekonomi lebih luas pun peran keuntungan tidak boleh
diabaikan. Seluru sistem ekonomi pasar bebas akan ambruk, kalau keuntungan
dihilangka dari setiap kegiatan bisnis. Kegagalan total sitem ekonomi komunis
di Uni Soviet antara lain disebabkan karena sistem ini sebagai ekonomi
berencana tidak mengenal motif keuntungan.

Dalam perspektif lainnya, keuntungan tidak boleh dimutlakkan. Maksimalisasi
keuntungan sebagai satu-satunya tujuan perusahaan akan mengakibatkan
timbulnya keadaan yang tidak etis. Dalam hal ini sistem ekonomi pasar bebas
membantu agar keuntungan tidak menjadi eksesif karena sistem ini ditandai
adanya kompetisi antara berbagai perusahaan, monopoli tidak memungkinkan
dan akibatnya tingkat keuntungan dengan sendirinya dibatasi.

Akan tetapi, bisnis tidak menghadapi dilema atau maksimalisasi, keuntungan
atau bangkrut. Keutungan dalam bisnis merupakan suatu pengertian yang
relatif. Dengan cara yang berbeda-beda, banyak ahli telah mencoba untuk
merumuskan relativitas itu (Alberti & Garrido, 2017). Kita harus membedakan

Bab 5 Keuntungan Sebagai Tujuan Bisnis 59

antara purpose (maksud) dan motive (motivasi). Maksud bersifat objektif
sedangkan motivasi bersifat subjektif. Kita memberi sedekah kepada seorang
pengemis supaya ia bisa makan (maksud), sedangkan motivasi kita adalah
belas kasihan. Motifasi menjelaskan (explain) mengapa kita melakukan
sesuatu, tetapi maksud membenarkan (justify) perbuatan kita itu. Keuntungan
tidak merupakan maksud bisnis. Maksud bisnis adalah menyediakan produk
atau jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. Keuntungan hanya sekedar
motivasi untuk mengadakan bisnis. Keuntungan memungkinkan bisnis hidup
terus, tapi tidak menjadi tujuan terakhir bisnis. Beberapa ahli mencoba untuk
membandingkan keuntungan dalam bisnis dengan kebahagiaan dalam hidup.
Kebahagiaan adalah akibat sampingan, kalau seorang suami hidup dan bekerja
untuk istri dan anak-anak, demikian keuntungan pun merupakan akibat
sampingan dari bisnis, bukan tujuan yang sebenarnya.

Dengan demikian dan dengan banyak cara lain lagi dapat dijelaskan relativitas
keuntungan dalam usaha bisnis. Tetapi, bagamana pun juga, keuntungan
dalam bisnis tetap perlu. Hanya tidak bisa dikatakan lagi bahwa maksimalisasi
keuntungan merupakan tujuan bisnis atau bahwa profit merupakan satu-
satunya tujuan bagi bisnis. Beberapa cara lain lagi untuk melukiskan relativitas
keuntungan dalam bisnis meliputi: (1) keuntungan merupakan tolak ukur
untuk menilai kesehatan perusahaan atau efisiensi manajemen dalam
perusahaan; (2) keuntungan adalah pertanda yang menujukan bahwa produk
atau jasanya dihargai oleh masyarakat; (3) keuntungan adalah cambuk untuk
meningkatkan usaha; (4) keuntungan merupakan syarat kelangsungan
perusahaan; dan (5) keuntungan mengimbangi resiko dalam usaha.

5.6 Manfaat Keuntungan Bagi
Stakeholders

Suatu cara lain lagi untuk mendekati tujuan perusahaan adalah melukiskan
tujuan itu sebagai the stakeholders benefit. Istilah stakeholders untuk pertama
kali muncul pada 1963 dalam sebuah memorandum internal dari Stanford
Research Institute, California. Sekarang istilah itu sudah lazim dipakai dalam
teori manajemen dan juga dalam etika bisnis. Stakeholders adalah orang atau
instansi yang berkepentingan dengan sutu bisnis atau perusahaan. Stakeholders
merupakan individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh

60 Etika Ekonomi

tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat memengaruhi
tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Dalam bahasa Indonesia kini sering dipakai
terjemahan “pemangku kepentingan”. Stakeholders adalah semua pihak yang
berkepentingan dengan kegiatan suatu perusahaan. Para pemegang saham
sebagai pemilik perusahaan pasti berkepentingan dengan sepak terjang sebuah
perusahaan. Kalau perusahaan memperoleh laba, para pemegang saham
mendapat deviden. Kalau tidak, mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka jelas
membeli saham dengan harapan akan meraih keuntungan. Namun demikian,
di samping para pemegang saham ada banyak pihak lain yang berkepentingan
juga dengan aktivitas suatu perusahaan. Kita bisa menyebut para manajer yang
memimpin perusahaan, para karyawan, para pemasok, para konsumen,
masyarakat di sekitar pabrik atau lokasi perusahaan (masyarakat lokal),
masyarakat luas, pemerintah, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Kadang-kadang stakeholders dibagi lagi atas pemangku kepentingan internal
dan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah orang dalam dari suatu
perusahaan, orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan
perusahaan, seperti pemegang saham, manajer, dan karyawan. Pemangku
kepentingan eksternal adalah orang luar dari suatu perusahaan, orang atau
instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti
para konsumen, masyarakat, pemerintah, lingkungan hidup. Tetapi garis
pemisah antara stakeholders internal dan eksternal tidak selalu bisa ditarik
dengan tajam. Misalnya, para pemasok pada umumnya bisa digolongkan
antara pemangku kepentingan eksternal. Tetapi jika ada pemasok yang biarpun
menjadi perusahaan sendiri hanya memasok barang untuk satu perusahaan
saja, ia sebenarnya termasuk pemangku kepentingan internal juga. Demikian
juga warung-warung kecil yang menyediakan makanan untuk karyawan dari
perusahaan tertentu. Nasib mereka juga seluruhnya tergantung pada nasib
perusahaan. Jika perusahaan menghentikan kegiatannya, mereka semua akan
kehilangan sumber pendapatanya.

Paham stakeholders ini membuka perspektif baru untuk mendekati masalah
tujuan perusahaan. Kita bisa mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah
manfaat bagi semua stakeholders. Sekaligus juga disini kita mempunyai kemungkinan baru

untuk membahas segi etis dari suatu keputusan bisnis. Misalnya, tidak etis kalau dalam suatu
keputusan bisnis hanya kepentingan para pemegang saham dipertimbangkan. Keputusan untuk
menutup atau memindahkan suatu unit produksi seperti pabrik boleh disebut sebagai contoh.
Keputusan ini mengandung implikasi etis yang penting. Bukan saja kepentingan para pemegang
saham harus dipertimbangkan, tetapi juga kepentingan dari semua pihak lain, khususnya para
karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik.

Bab 6 Dalam

Etika Individu
Organisasi

6.1 Pendahuluan

Manusia atau bisa disebut Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur
yang terpenting dalam suatu organisasi. Karenanya, setiap individu memiliki
peran krusial dalam organisasi, tanpa perannya meskipun berbagai komponen
penunjang kegiatan organisasi telah tersedia, aktivitas organisasi tetap tidak
akan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena yang akan menjalankan dan
melaksanakan seluruh mobilitas dalam organisasi adalah SDM, bukan mesin
atau sistem komputer. Demi menciptakan kualitas yang unggul bagi manusia,
hendaknya organisasi harus memberikan pengarahan dan bimbingan secara
intensif demi tercapainya optimalisasi kinerja SDM dan membuat tujuan
organisasi bisa tercapai. Karyawan merupakan salah satu sumber daya
manusia dalam sebuah perusahaan yang merupakan bagian penggerak dari
kinerja perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk berkembang. Setiap
karyawan aktif mampu meningkatkan produktivitas perusahaan semakin
dinamis sesuai dengan karakter, sudut pandang, dan nilai-nilai yang dianutnya.
Untuk menjaga efektivitas, penting sekali bagi pimpinan organisasi untuk
memahami dan mempelajari karakter tiap karyawan. Organisasi juga harus
memikirkan bagaimana cara agar karyawan bisa membentuk karakter yang

62 Etika Ekonomi

dimilikinya agar bisa sinkron dengan budaya dan prinsip organisasi. Hubungan
sinergis antara perusahaan dan karyawan sangat diperlukan sebagai modal
dalam merancang aturan-aturan yang berlaku di organisasi, seperti perekrutan,
standar operasional, dan sebagainya (Dalimunthe, 2021).

Salah satu unsur yang terpenting dalam sebuah organisasi adalah Sumber
Daya Manusia (SDM). SDM ini adalah sebutan untuk semua pihak internal
yang mengerahkan tenaga, akal pikirannya untuk menyelesaikan tanggung
jawabnya dalam organisasi tersebut. Jika, ada saja salah satu pihak yang tidak
menyelesaikan pekerjaannya maka itu akan berdampat pada performa
keseluruhan organisasi. Karena itu, SDM disebut salah satu unsur penting yang
berharga dalam organisasi, yang mana tanpanya kinerja organisasi tidak akan
optimal berjalan sesuai tujuan.

Pentingnya SDM seperti yang diceritakan diatas tidak terlepas dari pengaruh
kualitas yang dimiliki SDM tersebut. Semakin tinggi kualitas SDM maka
semakin tinggi nilai produktivitas yang diberikannya. Karena itu, pihak
pimpinan harus peka dalam hal ini, sebagai contoh pimpinan harus bisa
mengkaji apa saja hal yang perlu dikembangkan oleh masing-masing individu
dalam organisasinya, atau apa kompetensi yang dibutuhkan SDM dalam
meningkatkan keunggulan kinerjanya. Semua itu jika berhasil diidentifikasi,
maka pimpinan juga bisa menelaah pendekatan apa yang bisa diberikan,
seperti pelatihan, sosialisasi, workshop, dan sebagainya (Budianto et al., 2018).

6.2 Kaitan Etika dan Kinerja Individu

Etika individu dipercaya berasal dari hubungan antara hasil pemikiran individu
yang diaktualisasikan dalam bentuk pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam
organisasi. Hubungan ini bisa menciptakan dua jenis etika, yaitu etika dalam
tingkatan pribadi dan etika dalam tingkatan kelompok. Seseorang yang
memiliki etika tingkatan individu cenderung bisa berkomunikasi dengan
dirinya sendiri, seperti memotivasi, mencari intuisi, dan aktivitas intrapersonal
lainnya. Kemudian, seseorang yang memiliki etika dalam tingkatan kelompok
cenderung terampil dalam menjaga dan mengembangkan kemampuan
interpersonalnya, seperti mampu bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi,
dan sebagainya. Individu-individu yang memiliki etika dalam berorganisasi
akan berdampak pada keefektivan dan kefisienan kinerja organisasi. Hal inilah
yang harus disadari oleh pimpinan organisasi. Menurut Jufrizen (2017), ada

Bab 6 Etika Individu Dalam Organisasi 63

beberapa hal yang perlu diidentifikasi, agar pimpinan tau apa saja yang
mendorong pegawainya untuk menjaga etikanya, seperti diantaranya:

a. Dorongan apa yang perlu diberikan agar meningkatkan etika individu
pegawai

b. Aturan apa yang perlu dibuat agar tiap pegawai senantiasa menjaga
etikanya

c. Pendekatan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran
akan tanggung jawab dari para pegawai

Pertanyaan diatas akan memicu pemahaman pimpinan mengenai aspek
kongnitif dan aspek afektif pegawai. Kemampuan kognitif adalah ketrampilan
yang mencakup kegiatan yang di stimulasi oleh fungsi otak, sehingga
menghasilkan pemikiran-pemikiran yang logis dan rasional. Seseorang yang
memiliki kemampuan kognitif yang baik, pasti akan mudah baginya untuk
memecahkan masalah, menghasilkan ide dan gagasan, hingga bertindak
dengan asas intektual yang tinggi. Sementara kemampuan afektif adalah
ketrampilan seseorang untuk bisa melahirkan sikap dan nilai positif dalam
kehidupannya sehari-hari. Ranah afektif mencakup perasaan, sikap, dan emosi.
Seseorang yang memiliki kemampuan afektif yang baik akan mampu
mengelola emosinya sehingga akan menghasilkan etika atau tingkah laku yang
positif di organisasi.

Salah satu model komprehensif yang mendeskripsikan aspek-aspek vital
dalam memahami karakter individu dalam organisasi. Model tersebut disebut
Model MARS. Terdapat 4 aspek dalam model MARS yang harus jadi
perhatian pimpinan organisasi, yaitu Motivation, Ability, Role Perception, dan
Situasional Factors (Fadillah & Nurcholisah, 2019).

Pada Gambar 6.1 memperlihatkan skema dari Model MARS yang dipengaruhi
4 aspek diatas. Secara ringkas bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Motivation (Motivasi)

Berasal dari kata Motive yang artinya Dorongan atau Keinginan. Definisi
secara luasnya adalah adanya kekuatan dorongan atau keinginan pada diri
seseorang untuk memengaruhi haluan dan persistensi seseorang dalan
mengerjakan sesuatu. Motivasi memiliki pengaruh kuat dalam munculnya
motivasi seseorang dalam memunculkan etika karena ada reaksi atau respons
terhadap sebuah stimulan.

64 Etika Ekonomi

b. Ability (Kemampuan)
Kemampuan berasal dari kata mampu yang memiliki arti mampu atau dapat.
Seseorang dikatakan memiliki kemampuan jika memiliki kecakapan dalam
melakukan sesuatu. Jika tiap individu dalam organisasi memiliki kemampuan
dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka mereka akan tau tanggung jawab
masing-masing dan itulah bagian penting dari etika individu.
Pengelolaan kemampuan bisa dilakukan pimpinan dengan melakukan
beberapa hal, yaitu: Seleksi Pegawai, Training Development, dan Evaluasi
Pekerjaan.
c. Role Perception (Persepsi Peran)
Persepsi Peran merupakan suatu kondisi di mana seseorang memahami dan
menyadari pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut. Saat
memahami peran dalam organisasi, maka seorang pegawai sadar akan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan padanya, sehingga ini akan memengaruhi
etika dalam berkoordinasi dengan pihak lain.
d. Situasional Factors (Faktor Situasional)
Faktor Situasional disebut juga sebagai Faktor Eksternal) adalah pengaruh
yang tidak terjadi dari dalam diri individu (internal) tetapi dari lingkungan luar
(eksternal) seperti lingkungan tempat tinggal dan organisasi.

Gambar 6.1: Model MARS

Bab 6 Etika Individu Dalam Organisasi 65

6.3 Jenis Etika Individu

Menurut Ahmad Taufik (2012), dengan melihat berbagai faktor yang
memengaruhi etika individu dalam organisasi seperti pembahasan diatas, para
ahli telah mengklasifikasikan bahwa terdapat 5 macam etika individu dalam
organisasi dilihat dari bentuk tingkah laku, sebagai berikut:

a. Task Performance (Performa Tugas)

Jenis etika yang terbentuk dengan adanya keterlibatan individu dengan
kegiatan teknis dalam organisasi. Etika ini juga terbentuk dari adanya job
description yang dibebankan pada individu, sehingga mengharuskan mereka
untuk mempelajari etika apa yang perlu diimplementasikan dalam
pekerjaannya. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai Costumer Service
pasti akan belajar etika-etika mengenai memberikan pelayanan yang optimal
agar konsumen merasa senang dengan pelayanan yang diberikan.

b. Organizational Behaviour (Perilaku Organisasi)

Jenis etika yang terbentuk karena adanya keinginan untuk berkolaborasi dan
bekerja sama dengan individu lainnya dalam organisasi agar bisa bersama-
sama dalam mewujudkan tujuan organisasi.

c. Counter-productive Behaviour Organizational (Perilaku Ancaman)

Jenis etika yang terbentuk dari pola perilaku yang negatif. Etika ini harus
dihindari karena dapat menyebabkan lemahnya kinerja organisasi dan ini
sangat bertentangan dengan aturan organisasi. Perilaku ini dapat merugikan
organisasi secara internal dan eksternal.

d. Defensive behaviour organization (Perilaku Bertahan)

Jenis etika ini bertolak belakang dengan etika CBO karena etika ini sangat
digarapkan ada pada setiap individu dalam organisasi. Etika ini
menggambarkan loyalitas seorang pegawai dalam organisasinya. Dengan
loyalitas yang tinggi, pegawai akan menerapkan etika-etika yang positif
sehingga dirinya akan merasa diterima dan merasa akan bertahan dalam jangka
waktu yang panjang.

66 Etika Ekonomi

6.4 Persepsi Etika Individu

Definisi persepsi peran adalah suatu kondisi pada diri individu di mana mereka
memahami fungsu dan peran yang diberikan kepadanya. Dengan adanya
pemahaman ini, maka mereka akan selalu menghasilkan upaya yang
maksimal, menciptakan kerjasama yang erat dengan pihak lainnya (Isa, 2020).
ada tiga bentuk persepsi etika individu yang berkaitan dengan ketepatan
pemahaman peran dalam organisasi, yaitu:

a. Ketepatan dalam memahami tugas

Adalah sebuah kondisi di mana terdapat individu yang berhasil mendapatkan
pencapaian karena memiliki kesadaran terhadap ruang lingkup kemampuan
apa yang harus dimilikinya untuk menyelesaikan pekerjannya dengan optimal.
Contoh, seseorang yang bekerja di bagian pemaran akan mengasah
kemampuan komunikasi untuk menunjang pekerjaannya tadi.

b. Ketepatan dalam memahami kepentingan posisi

Adalah sebuah kondisi di mana terdapat individu yang memahami
kepentingan antar masing-masing tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya.

c. Ketepatan dalam memahami prosedur kinerja

Adalah sebuah kondisi di mana individu telah memahami tiap prosedur yang
diperlukan setiap menyelesaikan tugas. Pemahaman tersebut akan berdampak
pada pekerjaan yang selesai sesuai patokan waktu yang diberikan.

6.5 Dimensi Etika Individu

Etika seseorang terbentuk dari berbagai karakter yang dimilikinya. Karakter ini
muncul bisa didapat dari adanya pengaruh lingkungan yang berada pada
seseorang selama menjalani hidupnya, ada juga karakter yang didapat dari
pengaruh genetik keluarga (Januarti, 2011). Semua itulah yang akan
menggambarkan etika seseorang.

Bab 6 Etika Individu Dalam Organisasi 67

Berikut adalah karakter yang dianggap karakter utama (main character) pada
etika seseorang:

a. Extraversion-Introversion

Karakter ini menunjukkan tingkat kesenangan pada seseorang dalam menjalin
hubungan nya dengan orang lain. Pemilik karakrakter ini disebut kaum
ekstravert. Kaum ini menyukai kegiatan ramah tamah dan selalu terbuka untuk
menghabiskan banyak waktu di tengah keramaian. Bertolak belakang dengan
kaum ekstravert, kaum introvert cenderung tidak sepenuhnya terbuka dan
memiliki hubungan yang lebih sedikit dan tidak seperti kebanyakan orang lain,
mereka lebih senang dengan kesendirian (Robbins, 2001).

b. Agreeableness

Karakter ini menunjukkan bentuk ketaatan atau kesetujuan seseorang dengan
orang lain. Karakter ini dianggap akan menciptakan suasan yang harmoni di
dalam lingkungan organisasi, sehingga mereka akan menjauhi perdebatan dan
menyetujui kesepakatan yang nantinya diputuskan. Mereka tergolong orang
yang kooperatif dan percaya pada orang lain. Orang yang menilai rendah
kemampuan untuk bersepakat memusatkan perhatian lebih pada kebutuhan
mereka sendiri ketimbang kebutuhan orang lain (Robbins, 2001).

c. Conscientiousness

Adalah karakter yang identik dengan ketekunan dan pintar memberikan
dorongan untuk bisa melahirkan etika yang mendukung pencapaian
kinerjanya. Dorongan ini tercipta karena memiliki orientasi untuk selalu
berprestasi, sehingga dia akan selalu bertanggung jawab, kuat bertahan dari
efek samping dari situasi kompetisi yang semakin besar.

d. Emotional stability

Karakter ini menggambarkan kestabilan emosional seseorang.Trait ini menilai
kestabilan dan ketidakstabilan emosi. Kestabilan emosi bisa dilihat dari
bagaimana orang tersebut mengelola stres dalam organisasi. Jika stres bisa
terkelola dengan baik, maka akan berkorelasi dengan munculnya etika yang
positif, dan begitu juga sebaliknya.

68 Etika Ekonomi

e. Opennes

Karakter ini tercipta karena dipengaruhi akan minat dan bakat yang dimiliki
seseorang. Seseorang dengan karakter opennes akan mudah beradaptasi
dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan minatnya tersebut. Dampaknya
dia akan sangat terbuka dan bersemangat untuk menghasilkan karya yang
berhubungan dengan minatnya.

6.6 Model Berjenjang dari Etika

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa etika seseorang sangat
berkaitan dengan bentuk kepribadiannya, karena etika adalah sebuah sudut
pandang batiniah yang menjadi dasar seseorang dalam membentuk
kepribadiannya (Ibrahim & Mubarak, 2016).

Banyak riset yang mengatakan bahwa terdapat kaitan antara dimensi
kepribadian dan performa kinerja. Salah satu riset itu menghasilkan sebuah
teori yang bernama Teori Pembentukan Sikap Secara Berjenjang. Teori ini
menggambarkan hubungan antara kepribadian dan etika seseorang, di mana
etika seseorang bisa kita ketahui dari bagaimana dia memberikan respon-
respon kognitif, afektif, dan konatif (Ludigdo, 2005).

Gambar 6.2 menunjukkan skema yang terkonsep dari adanya hubungan tiga
komponen respon tersebut.

Stimulan Etika dan Afeksi
(internal dan Kepribadian Kognisi
eksternal) Konasi

Gambar 6.2: Konsepsi Rosenberg dan Hovland Mengenai Sikap

Bab 6 Etika Individu Dalam Organisasi 69

Dalam teori konsepsi ini menggambarkan bahwa sikap yang menjadi pondasi
inti dalam dimensi ketiga macam respon, yang membedakan adalah ukuran
kekuatan pengaruhnya. Misalnya, seseorang bisa saja merasa tidak senang
pada pekerjaannya jika ditempatkan di lingkungan yang bertolak belakang
dengan ideologi pekerjaannya, tapi untuk tetap bertahan dalam perusahaan
tersebut, dia tetap menjalankan instruksi pimpinan yang diberikan kepadanya
(Fahmi, 2013).

Dalam hal yang berkaitan tentang hal ini, ada beberapa peneliti yang
merumuskan sebuah model yang menggabungkan respon kognisi, afeksi, dan
konasi sebagai faktor tingkat pertama (first-order) dan sikap sebagai faktor
tingkat dua (second-order) yang tunggal (Fahmi, 2013). Dengan demikian
sikap seseorang pada suatu obyek sikap merupakan manifestasi dari konstelasi
ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi untuk memahami,
merasakan dan berperilaku terhadap satu dengan lainnya. Jadi terdapat
pengorganisasian secara internal di antara komponen tersebut.

Etika dalam organisasi berpusat pada bagaimana seseorang berpikir,
merasakan, dan mengimplementasikan sikap yang baik antar individu dalam
lingkungan internal dan menjalin keharmonisan dengan pihak yang berasal
dari lingkungan eksternal organisasi. Pemahaman yang baik mengenai
bagaimana bersikap akan berkorelasi pada munculnya etika dalam diri orang
tersebut.

Untuk melihat bagaimana faktor-faktor di atas berpengaruh, pada bagian ini
telah dipaparkan mengenai bagaimana Model MARS (motivation, ability, role
perception, dan situational approach) yang menjelaskan bagaiman keempat
faktor ini berpengaruh pada pada etika dan juga hasil dari etika yang
dimunculkan. Keempat faktor ini dipengaruhi oleh karakter, kepribadian, nilai-
nilai yang dianut, emosi, dan persepsi.

70 Etika Ekonomi

Bab 7

Corporate Social Responsibility
(CSR)

7.1 Pendahuluan

Perusahaan merupakan usaha yang didirikan untuk mendapatkan keuntungan.
Keberadaan perusahaan selain menguntungkan bagi pemilik modal, namun
juga telah memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Selain
menyediakan kebutuhan masyarakat, perusahaan juga membuka lapangan
pekerjaan. Perusahaan dan masyarakat adalah dua pihak yang saling
membutuhkan. Perusahaan membutuhkan masyarakat dalam hal ini
merupakan konsumen sebagai tujuan utama penjualan produk atau jasa yang
dihaasilkan. Sedangkan perusahaan merupakan penyedia kebutuhan
konsumen/masyarakat. Sehingga kedua pihak tersebut diharapkan akan terus
berhubungan secara harmonis dan selaras.
Keselarasan hubungan tersebut diperlukan komitmen kuat dari perusahaan
dengan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat dan
lingkungannya. Seringkali aktivitas perusahaan telah menimbulkan berbagai
persoalan sosisal dan lingkungan. Di antaranya kebisingan, limbah pabrik,
polusi udara, pencemaran air, dan dampak negatif eksternal lainnya. Oleh
karena itu, perusahaan diperlukan untuk dapat berinteraksi dan beradaptasi

72 Etika Ekonomi

dengan komunitas lokal agar mendapatkan kepercayaan yang dikaitkan
dengan budaya perusahaan dan etika bisnis dalam bentuk tanggung jawab
sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility
(CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis
terhadap pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung
dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas
perusahaan. CSR merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan kepada masyarakat. Saat ini CSR telah dijadikan sebagai salah satu
strategi oleh perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan, yang akan
memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

7.2 Pengertian CSR

Corporate Social Responsibility dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan
tanggungjawab sosial perusahaan, sedangkan di Amerika konsep ini seringkali
disamakan dengan corporate citizenship. Pada intinya, keduanya dimaksudkan
sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah
sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha dan juga pada cara perusahaan
berinteraksi dengan stakeholder yang dilakukan secara sukarela. Selain itu,
tanggungjawab sosial perusahaan diartikan pula sebagai komitmen bisnis
untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja
dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan dan masyarakat
setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (Kirana,
2009).

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia
bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan
dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan untuk
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan (Suhandiri dalam Untung Hendrik, 2008).

Definisi lain mengenai CSR juga dilontarkan oleh World Bank yang
memandang CSR sebagai:

"The commitment of business to contribute to sustainable economic
development working with amployees and their representatives the

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 73

local community and society at large to improve quality of life, in
ways that are both good for business and good for development".

Apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih berarti komitmen dunia
usaha untuk memberikan sumbangan guna menopang bekerjanya
pembangunan ekonomi bersama karyawan dan perwakilan-perwakilan mereka
dalam komunitas setempat dan masyarakat luas untuk meningkatkan taraf
hidup, intinya CSR tersebut adalah baik bagi keduanya, untuk dunia usaha dan
pembangunan.

CSR forum juga memberikan definisi CSR sebagai berikut:

"CSR mean open and transparent business practise that are based on
ethical values and respect for employees, communities and
environment".

Dari definisi tersebut menyatakan bahwa CSR berarti keterbukaan dan
transparan dalam pelaksanaan usahanya yang dilandasi oleh nilai-nilai etika
dan penghargaan kepada karyawan-karyawan, masyarakat setempat, dan
lingkungan hidup.

Menurut Wibisono (2007) CSR dapat didefinisikan sebagai:

“Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan
untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan
memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek ekonomi
sosial dan lingkungan (triple bottom line). Dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan.”

Undang-undang Perseoran Terbatas (UUPT) juga mengatur ketentuan
mengenai CSR. Pengertian CSR diatur di dalam Pasal 1 butir (3) UUPT,
dalam hal ini CSR disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan
(TJSL) yang berarti komitmen perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

74 Etika Ekonomi

7.3 Ruang Lingkup CSR

7.3.1 Konsep Tripple Bottom Line

John Elkington pada tahun 1997 dalam (Wibisono, 2007) melalui bukunya
“Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century
Business”. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah
economic prosperity, environmental quality dan social justice. Elkington
memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus
memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti
memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat
(people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan
(planet). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai
berikut:

Gambar 7.1: Tripple Bottom Line
Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung
jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang
direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus
memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Wibisono, 2007). Hubungan
yang ideal antara profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet
(lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja.
Konsep 3P ini menurut Elkington dapat menjamin keberlangsungan bisnis
perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika suatu perusahaan hanya
mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 75

yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Beberapa
perusahaan bahkan menjadi terganggu aktivitasnya karena tidak mampu
menjaga keseimbangan 3P ini. Jika muncul gangguan dari masyarakat maka
yang rugi adalah bisnisnya sendiri (Prastowo dan Huda, 2011).

1. Profit (keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap
kegiatan usaha. Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan
pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup
perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak
profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efiseinsi
biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat
memberikan nilai tambah semaksimal mungkin (Wibisono, 2007).

2. People (Masyarakat Pemangku Kepentingan)

Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi
perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat
diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan
perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat
lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi
perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya
perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh
kebutuhan masyarakat (Wibisono, 2007).

3. Planet (Lingkungan)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita.
Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika
kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat
kepada kita sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima
akibatnya. Sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan
lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan
langsung di dalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya
mementingkan bagaiman menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa
melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan
melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang

76 Etika Ekonomi

lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan
sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya (Wibisono, 2007).

Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang
penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikan pelestarian
lingkungan. Disinilah perlunya penerapan konsep triple bottom line atau 3BL,
yakni profit, people, dan planet. Dengan kata lain, “jantung hati” bisnis bukan
hanya profit (laba) saja, tetapi juga people (manusia) dan jangan lupa, planet
(lingkungan) (Wibisono, 2007).

7.3.2 Manfaat CSR bagi Perusahaan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan
Corporate Social Responsibility antara lain sebagai berikut dalam Untung
(2008):

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek
perusahaan.

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya yang terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

7.3.3 Faktor yang Memengaruhi Implementasi Corporate
Social Responsibility

Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah untuk memberdayakan
masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri.
definisi kata sosial pada Corporate Social Responsibility sering
diinterprestasikan dengan kedermawanan, padahal CSR terkait dengan
sustainability dan acceptability, artinya diterima dan berkelanjutan untuk
berusaha di suatu tempat, dan keinginan untuk berkelanjutan dalam jangka
panjang. Jadi CSR juga dilihat dalam lingkup stakeholder.

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 77

Selama ini CSR diukur dari sudut seberapa uang yang dikeluarkan perusahaan.
Sebenarnya bukan uang saja, uang itu hanya sebagian nilai karena ada nilai
intangible yang sangat penting, artinya ada sesuatu yang tidak dapat dinilai
dengan uang. Nilai intangible, yaitu sampai sejauh mana perusahaan anda aktif
dan proaktif dengan lingkungan.

Menurut Prince of Wales Foundation ada lima yang dapat memengaruhi
implementasi CSR. Yakni, pertama, menyangkut human capital atau
pemberdayaan manusia. Kedua, environments yang berbicara tentang
lingkungan. Ketiga adalah good corporate governance. Keempat, social
cohesion. Artinya, dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan
kecemburuan sosial. Kelima adalah economic strength atau memperdayakan
lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Aktivitas CSR bagi perusahaan publik, apabila dilihat dari investor global yang
memiliki idealisme tertentu, dengan aktivitas CSR, saham perusahaan dapat
lebih bernilai. Investor rela membayar mahal karena membicarakan tentang
sustainability dan acceptability. Sebab itu terkait dengan risiko bagi investor.
Investor menyumbangkan social responsibility dalam bentuk premium nilai
saham. Itu sebabnya ada pembahasan tentang corporate social responsibility
pada laporan tahunan (annual report), karena investor ingin bersosial dengan
membayar saham perusahaan secara premium.

7.4 Standar CSR

Saat ini berbagai organisasi dan para pemangku kepentingannya di seluruh
dunia, memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai kebutuhan dan manfaat
perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Kesadaran ini pada akhirnya
memberikan sumbangan nyata pada pembangunan berkelanjutan. International
Standard Organization menyediakan panduan mengenai bisnis dan organisasi
yang beroperasi secara bertanggung jawab, yaitu ISO 26000: 2010 SR.
Berbeda dengan standard ISO lainnya, ISO 26000:2010 lebih bersifat panduan
daripada kumpulan persyaratan.

Pada bulan September 2004, ISO (International Organization for
Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif
mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working group) yang
membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial

78 Etika Ekonomi

yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility.
Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada
pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu
organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “Rio Earth
Summit on the Environment” tahun 1992 dan “World Summit on Sustainable
Development (WSSD)” tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.

Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO
meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan
penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Selanjutnya badan ISO
tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan “Strategic
Advisory Group on Social Responsibility” pada tahun 2002. Pada bulan Juni
2004 diadakan pre-conference dan conference bagi negara-negara
berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item
Proposal atau NYIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian
dilakukan voting pada bulan Januari 2005, di mana 29 negara menyatakan
setuju, sedangkan 4 negara tidak.

Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau
Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja.
Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena
pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi
semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000
menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung
tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan
publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju.
Dengan ISO 26000 ini, organisasi akan memberikan tambahan nilai terhadap
aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1)
mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial
dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip
menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek
terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas
atau masyarakat internasional.

ISO 26000 is a voluntary guidance standard- that is, it does not contain
requirements such as those used when a standard is offered for “certification”.
There is a certain learning curve associated with using ISO 26000, because
there is no specific external reward – certification – explicitly tied to ISO
26000.

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 79

ISO 26000 adalah standar panduan sukarela - yaitu, tidak mengandung
persyaratan seperti yang digunakan ketika standar ditawarkan untuk
"sertifikasi". Ada kurva pembelajaran tertentu yang terkait dengan penggunaan
ISO 26000, karena tidak ada penghargaan eksternal khusus – sertifikasi – yang
secara eksplisit terkait dengan ISO 26000.

Gambar 7.2: Schematic overview of ISO 26000

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang
menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility yang
secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah Social
Responsibility mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu:

1. Tata Kelola Organisasi

Definisi Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dan dijalankan oleh
sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya Prinsip dan Konsideran

80 Etika Ekonomi

Akuntabilitas, transparensi, perilaku etis, penghormatan pada kepentingan
stakeholder dan kepatuhan pada hukum harus dimasukkan ke dalam
pengambilan keputusan. Proses dan Struktur Pengambilan Keputusan Seluruh
organisasi harus memiliki proses, sistem dan struktur yang memungkinkannya
untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktik tanggung jawab sosial.

2. Hak-hak asasi manusia
a. Penelitian mendalam (due diligence)
b. Kondisi yang menimbulkan risiko HAM
c. Penghindaran pelanggaran
d. Penyelesaian keluhan
e. Diskriminasi dan kelompok- kelompok rentan
f. Hak-hak sipil dan politik
g. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
h. Hak-hak fundamental ketenagakerjaan

3. Praktik Ketenagakerjaan
a. Kerja dan hubungan ketenagakerjaan
b. Kondisi kerja dan jaminan sosial
c. Dialog ketenagakerjaan
d. Kesehatan dan keselamatan kerja
e. Pengembangan sumberdaya manusia dan pelatihan

4. Lingkungan
a. Pencegahan polusi
b. Penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan
c. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
d. Proteksi lingkungan dan keragaman hayati dan restorasi habitat

5. Praktik Operasi yang Adil
a. Anti-korupsi
b. Keterlibatan yang bertanggung jawab dalam urusan politik
c. Kompetisi yang adil
d. Promosi tanggung jawab sosial dalam value chain
e. Penghormatan terhadap hak cipta

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 81

6. Isu-isu Konsumen
a. Pemasaran yang adil, dengan informasi yang faktual dan tidak
bias, serta praktik kontraktual yang adil
b. Pemeliharaan kesehatan dan keselamatan konsumen
c. Konsumsi yang berkelanjutan
d. Pelayanan dan dukungan terhadap konsumen, serta penyelesaian
keberatan
e. Proteksi dan privasi data konsumen
f. Akses terhadap pelayanan esensial
g. Pendidikan dan penyadaran

7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat
a. Pelibatan masyarakat
b. Pendidikan dan kebudayaan
c. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan
d. Pengembangan dan akses atas teknologi
e. Kesejahteraan dan peningkatan pendapatan
f. Kesehatan
g. Investasi sosial

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab
suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap
masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

a. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan
masyarakat;

b. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder
c. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma

internasional;
d. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini

meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan social responsibility hendaknya
terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas.
Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu
saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun

82 Etika Ekonomi

perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan
menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu,
maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya
belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

Contoh lain, misalnya suatu perusahaan memberikan kepedulian terhadap
pemasok perusahaan yang tergolong industri kecil dengan mengeluarkan
kebijakan pembayaran transaksi yang lebih cepat kepada pemasok UKM.
Secara logika produk atau jasa tertentu yang dihasilkan UKM pada skala
ekonomi tertentu akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh UKM. Namun
UKM biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan yang memadai
dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jika perusahaan membantu
pemasok UKM tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah
melaksanakan bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi
pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan
keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala
sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh
pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan
lingkungan, termasuk dampak yang tak disengaja atau tak diperkirakan.
Organisasi seharusnya menerima bahkan mendorong penyelidikan mendalam
atas dampak operasionalnya.

2. Transparansi

Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparen seluruh
keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan
lingkungan. Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang “clear,
accurate and complete” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.

3. Perilaku Etis

Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu, dengan
menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. Promosi perilaku etis
dilaksanakan melalui:

a. pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 83

b. membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis
c. terus menerus meningkatkan standar perilaku etis.
4. Penghormatan pada Kepentingan Stakeholder

Sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh
stakeholder-nya. Yang harus dilakukan adalah:

a. mengidentifikasi
b. menanggapi kebutuhan
c. mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah
d. mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan

berkelanjutan.

Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam ISO 26000:2010 meliputi:

a. Kepada siapa saja organisasi memiliki kewajiban hukum?
b. Siapa saja yang potensial terkena dampak positif dan negatif dari

keputusan dan aktivitas organisasi?
c. Siapa saja yang biasanya dilibatkan manakala suatu isu muncul?
d. Siapa yang bisa membantu organisasi dalam mengelola dampak yang

ditimbulkannya?
e. Siapa saja yang akan dirugikan kalau mereka tidak diikutsertakan

dalam pembinaan hubungan (engagement)?
f. Siapa saja dalam value chain yang terkena dampak?

5. Kepatuhan Terhadap Hukum

Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah suatu
kewajiban. Yang harus dilakukan adalah:

a. patuh pada semua regulasi
b. memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka

hukum yang relevan
c. patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan

imparsial
d. mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi
e. secara periodik memeriksa kepatuhannya.

84 Etika Ekonomi

6. Penghormatan terhadap Norma Perilaku Internasional

Di negara-negara di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak
mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah
organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku
internasional.

7. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap organisasi harus menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya
HAM serta sifatnya yang universal. Yang harus dilakukan:

a. manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi
tersebut harus melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan
dari situasi itu

b. apabila tak ada regulasi HAM di tingkat nasional, maka organisasi
harus mengacu pada standar HAM internasional

Telah disepakati bahwa ISO 26000 ini hanya memuat panduan (guidelines)
saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan karena ISO 26000 ini
memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak
digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO – ISO lainnya.

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara
menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan
CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman
umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO
26000 sebagai panduan (guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam
pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan
kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 85

7.5 Regulasi CSR di Indonesia

CSR bukan merupakan hal yang baru diatur dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk
yang bersifat sektoral, telah mengatur mengenai CSR tersebut. Berikut adalah
beberapa regulasi tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Konsep CSR yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas juga mencakup
lingkungan. Jadi, secara resmi, UU ini menggunakan istilah Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL). UU ini mengatur kewajiban bagi perseroan
yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan.

Aturan CSR tersebut tertuang dalam Pasal 74 ayat 1-4 sebagai berikut:

a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan.

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan
kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang
kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang
dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang
berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola
dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya

86 Etika Ekonomi

berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Apabila perseroan
tidak menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungannya maka akan
dikenakan sanksi. Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan
Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi
komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu
sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang,
dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban
tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan
untuk:

a. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;

b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat
mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan

c. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai
dengan bidang kegiatan usaha Perseoan yang bersangkutan.

Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana
dari Pasal 74 UU PT di atas. PP No. 47 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya berisi sembilan pasal. Salah

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 87

satu yang diatur adalah mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan perseroan.

Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, “Tanggung jawab sosial
dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan
Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai
dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan.”

Pasal 6 juga menyebutkan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan
dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Melalui Pasal 15 ayat b UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
disebutkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan
tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab
sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap
perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
setempat.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi

UU Minyak dan Gas Bumi memang tidak secara tersurat mengatur tanggung
jawab sosial perusahaan. Namun, bila dibaca secara seksama, ada satu aturan
yang secara tersirat menyinggung mengenai CSR. Ketentuan itu adalah Pasal
11 ayat (3) huruf p, yang berbunyi, “Kontrak Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan
pokok yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak
masyarakat adat.” Pengembangan masyarakat sekitarnya merupakan bagian
dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

UU Minerba tidak menyebut tanggung jawab sosial secara tersurat, tetapi
menggunakan istilah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Pasal 1 angka 28 yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat