Book Etika Ekonomi

88 Etika Ekonomi

adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara
individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

Kemudian pada Pasal 108 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa;

a. Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha
Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat.

b. Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.

Berdasarkan penjelasan UU Minerba yang dimaksud dengan masyarakat
adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP No. 23 Tahun 2010 merupakan aturan pelaksana dari UU Minerba. PP ini
menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat yang telah disinggung oleh UU Minerba. Ada satu bab khusus,
yakni BAB XII, yang terdiri dari empat pasal yang mengatur pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat. Pasal tersebut yaitu:

a. Pasal 106
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP
dan WIUPK.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat
untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.
(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 89

sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat
aktifitas pertambangan.
(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional
penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah
kecamatan/kabupaten.
(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.
(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh
pemegang IUP atau IUPK.
b. Pasal 107

Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan
biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat
persetujuan.

c. Pasal 108

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib
menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

d. Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

UU Panas Bumi juga memiliki satu pasal yang mengatur mengenai tanggung
jawab sosial perusahaan. UU ini menyebutkan istilah tanggung jawab sosial
perusahaan dan pengembangan masyarakat sekaligus. Pasal 65 ayat (2) huruf b

90 Etika Ekonomi

berbunyi: “Dalam pelaksanaan pelenyelenggaraaan Panas Bumi masyarakat
berhak untuk: memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi
melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial
perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.”

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin

Terdapat dua pasal yang menyinggung CSR dalam UU No. 13 Tahun 2011.
Pertama, Pasal 36 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa salah satu sumber
pendanaan dalam penanganan fakir miskin, adalah dana yang disisihkan dari
perusahaan perseroan. Ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 36 ayat (2) yang
berbunyi, “Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan
fakir miskin.” Kedua, Pasal 41 yang menggunakan istilah pengembangan
masyarakat. Pasal 41 ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha berperan serta
dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari
tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

7.6 Implementasi CSR di Indonesia

Berikut beberapa implementasi dari CSR pada perusahaan go public yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Informasi implementasi CSR diperoleh dari
Laporan Tahunan 2019 yang dipublikasikan. Data laporan tahunan diperoleh
dari laman resmi Indonesia Stock Exchange yaitu idx.co.id.

7.6.1 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk didirikan pada 19 November 1991
merupakan Perusahaan Terbuka, Badan Usaha Milik Negara Penyelenggaraan
jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki Perseroan.

Telkom berkomitmen untuk melaksanakan bisnis yang beretika, sehingga
terjalin hubungan yang fair dan sehat dengan seluruh stakeholder perusahaan.
Komitmen dan tata kelola bisnis yang beretika di Telkom, tertuang pada
Kebijakan Direksi Nomor PD.201.01/r,.00/PS150/COP-B0400000/2014
tanggal 6 Mei 2014 tentang Etika Bisnis di Lingkungan TelkomGroup. Etika

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 91

bisnis merupakan standar etika usaha (etika perusahaan) dan etika kerja
karyawan (etika karyawan) dalam berhubungan dengan stakeholders yang
mempunyai hubungan dengan perusahaan.

Dalam menjalankan bisnis, Telkom melakukan due diligence internal terhadap
dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari kegiatan operasi dengan
metode diskusi terbatas. Sejalan dengan identifikasi isu-isu penting sosial,
ekonomi dan lingkungan hidup, Telkom telah melakukan juga identifikasi
terhadap stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak
dari kegiatan perusahaan, yaitu pelanggan, karyawan, pemegang saham dan
investor, Pemerintah, mitra kerja, kreditur, masyarakat, dan media masa.

Berikut komitmen Telkom terhadap para stakeholder:

1. Komitmen terhadap Pelanggan
a. Memberikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti
tentang hak dan kewajiban pelanggan sebelum akad/ kontrak
berlangganan ditandatangani kedua belah pihak
b. Memenuhi hak-hak pelanggan dalam memberikan layanan sesuai
dengan yang telah dijanjikan dalam Service Level Guarantee
(SLG).
c. Menyediakan dan mengelola media kontak pelanggan sehingga
memudahkan pelanggan untuk menyampaikan keluhan, feedback
serta mencari informasi tentang produk/jasa.

2. Komitmen terhadap Mitra Kerja
a. Memberikan peningkatan skill, kompetensi dan pelatihan tentang
produk/jasa, prosedur layanan dan etika pelayanan kepada agen,
reseller, instalatur dan setter dalam rangka memberikan
pengetahuan produk. Layanan sehingga dapat meningkatkan
layanan kepada pelanggan
b. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara fair,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan
calon pemasok/rekanan yang memiliki reputasi dengan
klasifikasi baik, sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta
prinsip GCG.
c. Wajib melakukan seleksi dan evaluasi mitra kerja secara objektif

92 Etika Ekonomi

3. Komitmen terhadap Kompetitor
a. Usaha untuk mendapatkan informasi tentang bisnis
kompetitor/pesaing dilakukan dengan cara yang jujur dan
didapatkan dari sumber yang sah.
b. Dilarang mendapatkan informasi kompetitor dengan cara ilegal
dan tidak etis, antara lain namun tidak terbatas pada spionase,
penyadapan dan atau pencurian

4. Komitmen terhadap Sosial Masyarakat
a. Membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis
serta memberi manfaat kepada masyarakat sekitar tempat usaha
perusahaan.
b. Mendorong munculnya rasa ikut memiliki dari masyarakat
terhadap Perusahaan dengan tujuan agar masyarakat ikut menjaga
Perusahaan.
c. Mengurangi seminimal mungkin dampak terhadap lingkungan
hidup antara lain namun tidak terbatas pada penggalian jalur
kabel dan penggunaan frekuensi

5. Komitmen terhadap Karyawan
a. Menghindari praktik diskriminasi karyawan melalui:
(1) Menghormati hak asasi karyawan serta hak dan kewajiban
sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.
(2) Memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan
umur, kelompok, suku, bangsa dan agama, almamater dan
gender.
(3) Menghargai kebebasan beragama.
(4) Memberikan perlakukan yang setara dan berkeadilan dalam
hal ketenagakerjaan, pemberian benefit dan kompensasi
lainnya.
b. Menjaga kesehatan, keamanan, keselamatan dan kenyamanan
lingkungan kerja melalui:
(1) Memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluarga.
(2) Memberikan imbal jasa yang layak dan jaminan pensiun
sesuai kemampuan perusahaan.

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 93

(3) Mewadahi aspirasi karyawan melalui serikat karyawan dan

menjadikannya sebagai mitra dalam membangun bisnis.

(4) Menyediakan lingkungan kerja yang nyaman.

Beberapa implementasi CSR dalam berbagi bidang telah dilaksanakan oleh PT
Telkom Indonesia (Persero) Tbk selama tahun 2019. Satu di antaranya dalam
bidang pemberdayaan masyarakat sekitar. Terkait pemberdayaan masyarakat
sekitar, Telkom telah merumuskan sebuah pedoman kebijakan dan
operasional, yakni peraturan Direksi No. PD.701.00/r.00/PR.000/COP-
A3000000/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Telkom
Corporate Social Responsibility (Telkom CSR).

Pemberdayaan masyarakat di Telkom diwujudkan dalam Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Corporate Social Responsibility.
Program PKBL merupakan inisiatif yang yang dilakukan berdasarkan arahan
dan ketentuan Kementerian BUMN mengenai PKBL. Program pemberdayaan
masyarakat Telkom tercermin pada kerangka besar “BUMN Hadir untuk
Negeri”, yang pada tahun 2019 masih melanjutkan tema “Telkom Indonesia
untuk Indonesia”. Program utama yang diusung yaitu Planet – Lingkungan
Digital, People – Masyarakat Digital, dan Profit – Ekonomi Digital. Sepanjang
tahun 2019, Telkom telah mengeluarkan biaya sebesar Rp418,20 miliar untuk
penyelenggaraan kegiatan tanggung jawab sosial, yang mencakup juga
pemberdayaan masyarakat dan investasi sosial. Dari jumlah tersebut, sebesar
Rp253,44 miliar atau 60,6% disalurkan untuk Program Kemitraan dan
Rp115,26 miliar atau 27,5% dimanfaatkan untuk Program Bina Lingkungan.
Selebihnya disalurkan melalui Program Corporate Social Responsibility.

Selama tahun 2019, Telkom melaksanakan berbagai program CSR-PR yang
sebagian berfokus pada pendidikan. Melalui infrastruktur dan layanan terbaik,
Telkom mendukung generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang
layak, membantu guru meningkatkan kompetensi khususnya terkait digital dan
meningkatkan sarana pendidikan di sekolahsekolah. Sejak tahun 2000, Telkom
memulai program Internet Goes to School yang tersebar di lebih dari 70.000
sekolah di Indonesia.

Komitmen Telkom untuk meningkatkan kompetensi dilakukan dengan
menghadirkan program Bagimu Guru Kupersemhabkan dan Indonesia Digital
Learning. Telkom juga mengapresiasi guru-guru melalui penghargaan My
Teacher My Hero sebagai program penghargaan bagi guru yang berprestasi
dalam pemanfaatan ICT di dunia pendidikan.

94 Etika Ekonomi

Untuk mendukung dunia pendidikan, Telkom membangun fasilitas Broadband
Learning Center di lebih dari 4.554 lokasi di seluruh Indonesia baik di sekolah,
madrasah ataupun ruang publik lainnya. Fasilitas ini dilengkapi dengan sarana
Pustaka Digital yang tersebar di 4.124 lokasi termasuk area pelayanan Plasa
Telkom dengan koleksi lebih dari 1.000 e-book yang dapat meningkatkan
minat baca masyarakat Indonesia khususnya di pelosok serta daerah terpencil,
terdepan dan terluar.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan 54 tahun PT Telkom Indonesia
(Persero) Tbk (Telkom), Program CSR Peduli Pendidikan Nasional secara
simbolis memberikan bantuan kepada siswa dan guru berupa alat bantu ajar
dan beasiswa diberikan kepada guru dan siswa yang didatangkan langsung dari
Riau, Flores dan Papua yang mewakili wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan
Tertinggal).

Komitmen Telkom untuk membangun pendidikan Indonesia telah dilakukan
sejak lama melalui berbagai program seperti Internet Goes to School, Bagimu
Guru Kupersembahkan, Indonesia Digital Learning, My Teacher My Hero,
Broadband Learning Center, Pustaka Digital, Employee Volunteer Program,
dan AnniverSafari. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom)
mendukung program Pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia,
khususnya bagi milenial Papua. Telkom menyuguhkan pendidikan formal dan
informal guna meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing masyarakat
Papua. Program ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Telkom di
tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kualitas generasi penerus
bangsa.

7.6.2 PT Indofood Sukses Makmur Tbk

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (“Indofood” atau “Perseroan”), yang
didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma di tahun 1990, memiliki
berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980an.

Sebagai perusahaan Total Food Solutions, Indofood berkomitmen untuk
menjalankan kegiatan operasional secara berkelanjutan dan bertanggung
jawab. Di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penduduk, kami
terus memanfaatkan sumber daya, keahlian dan kemampuan inovasi guna
menghadapi berbagai tantangan global, seperti ketahanan pangan, pemanasan
global dan kerusakan lingkungan. Guna mengintegrasikan keberlanjutan di
seluruh unit usaha Indofood, kami telah menyusun Kerangka Keberlanjutan
Indofood sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktik keberlanjutan.

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 95

Kerangka tersebut juga membantu meningkatkan proses pengawasan,
meningkatkan kinerja Perseroan dan mendorong pertumbuhan yang
berkelanjutan, yang diperkuat oleh komitmen keberlanjutan kami yaitu
“Berupaya untuk Mencapai Pertumbuhan Berkelanjutan melalui Inovasi dan
Keunggulan Manajemen”. Di tahun 2019, kami terus melakukan konsolidasi
internal dan meningkatkan pencapaian keberlanjutan Indofood di empat
bidang utama berikut:

1. Perlindungan terhadap Lingkungan
2. Praktik Ketenagakerjaan, Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
4. Tanggung Jawab Produk

Pada bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Indofood berupaya
menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia dan masyarakatnya,
melalui berbagai Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan.
Program-program tersebut difokuskan pada lima pilar utama yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Indofood menyadari pentingnya pendidikan bagi pengembangan sumber daya
manusia Indonesia. Kami menawarkan kesempatan pendidikan formal dan
nonformal melalui bantuan riset dan fasilitas belajar. Indofood Riset Nugraha
(“IRN”) IRN merupakan program bantuan dana riset dari Indofood bagi para
mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang pangan untuk meningkatkan
ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari tugas akhir mereka. Topik riset
IRN dievaluasi oleh panel yang terdiri dari sembilan tenaga ahli dengan
spesialisasi di bidang-bidang Budidaya Pertanian dan Teknologi Perikanan;
Teknologi Produksi; Gizi dan Kesehatan; Bioteknologi Molekuler; dan Sosial
Ekonomi. Pendaftar yang lolos seleksi dapat meningkatkan keterampilan
mereka dan melakukan penelitian yang bermanfaat di bawah bimbingan para
ahli ini. Pada tahun 2019, para mahasiswa berpartisipasi untuk memenangkan
“Scientific Tour” yang diselenggarakan oleh Indofood. Tiga mahasiswa dari
periode IRN 2018-2019 memperoleh kesempatan untuk melakukan kunjungan
ke fasilitas penelitian dan pusat penelitian inovasi pangan di Singapura.

96 Etika Ekonomi

2. Gizi untuk Semua

Sebagai perusahaan yang memproduksi makanan bagi konsumen di segala
kelompok usia, Indofood bertanggung jawab atas kandungan gizi dari
produkproduknya. Secara aktif, kami berpartisipasi dalam berbagai inisiatif
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang
seimbang dan pola hidup yang sehat. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan
Gizi (“SUN”), Kongres Gizi Asia 2019 (“ACN”), Hidup Sehat Yuk! Pos
Layanan Kesehatan Terpadu, Layanan Gizi Indofood, Gizi untuk Tenaga
Kerja dan penyediaan Ruang Laktasi merupakan contoh dari beberapa
kegiatan inisiatif perusahaan.

3. Peningkatan Nilai Ekonomi

Indofood membangun program kemitraan dengan para pemasok bahan baku
untuk produksi. Hal ini meliputi kemitraan dengan para petani dan pemangku
kepentingan di hulu sektor agribisnis, serta UKM di hilir rantai pasok kami.
Kemitraan yang terjalin di antaranya: Kemitraan dengan Para Petani,
Kemitraan dengan Petani Kelapa Sawit, Kemitraan dengan Para Peternak Sapi
Kemitraan dengan Para Perajin Tempe, Kemitraan untuk Pertanian
Berkelanjutan Indonesia (“PISAgro”) Kemitraan dengan Warung Makan
Indomie, Bogasari Mitra Card (“BMC”), Kemitraan dengan Wirausahawan
Kuliner (“Pojok Selera”), dan Program Santripreneur bagi Pondok Pesantren

4. Menjaga Kelestarian Lingkungan

Indofood secara aktif terlibat bersama pemerintah, masyarakat setempat dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”) untuk melindungi lingkungan
melalui pengelolaan limbah padat dan pelestarian lingkungan. Kami
mendukung upaya pengelolaan sampah kemasan dari pemerintah melalui
Bank Sampah dan program Green Warmindo. Kami juga bekerjasama dengan
perusahaan global dan nasional untuk mendukung pelestarian lingkungan
melalui platform seperti Mangrove Ecosystem Restoration Alliance
(“MERA”) dan Gerakan Ciliwung Bersih (“GCB”)

5. Solidaritas dan Kemanusiaan.

Indofood siap mendukung serta berpartisipasi pada kegiatan kemanusiaan
untuk membantu para korban bencana alam. Upaya-upaya kemanusiaan kami
meliputi pembukaan Posko Indofood Peduli selama fase tanggap darurat

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 97

hingga keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan filantropis yang
diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu kegiatan kemanusiaan yang telah
dilakukan yaitu operasi bibir sumbing dan sumbangan bagi kegiatan
keagamaan Indofood Service Day.

7.6.3 PT Unilever Indonesia Tbk

Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang
bergerak dalam bidang industri consumer goods, dan telah memimpin industri
ini selama 86 tahun. Tujuan utama bisnis mereka adalah untuk
memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan (kehidupan yang ramah
lingkungan dan memberikan manfaat sosial). Unilever Indonesia menjadi
perusahaan publik pada tahun 1981 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek
Jakarta dan Surabaya pada tanggal 11 Januari 1982. Sahamnya sekarang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2019, Unilever
Indonesia adalah perusahaan terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan kapitalisasi pasar.

Tanggungjawab sosial yang telah dilaksanakan meliputi 6 bidang yaitu:

1. Tanggung Jawab Sosial terhadap Hak Asasi Manusia
2. Tanggung Jawab Sosial Terkait Praktik Operasi yang Adil
3. Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan
4. Tanggung Jawab Sosial terhadap Ketenagakerjaan
5. Tanggung Jawab Sosial terhadap Konsumen
6. Tanggung Jawab Sosial terhadap Pengembangan Sosial dan

Masyarakat

Implemenetasi Tanggung Jawab Sosial Terkait Praktik Operasi yang Adil di
antaranya sebagai berikut:

a. Melakukan program peningkatan tata kelola perusahaan berdasarkan
penilaian independen ASEAN Corporate Governance Scorecard
(“ACGS”), evaluasi Komite Audit, temuan-temuan dari audit internal
dan eksternal, dan tinjauan rutin.

b. Perusahaan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan promosi untuk
para pemangku kepentingan yang terkait dengan Integritas Bisnis

98 Etika Ekonomi

c. Unilever melakukan beragam inisiatif pemberdayaan perempuan
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan dari semua
kalangan

d. Praktik operasi yang adil dilaksanakan melalui beberapa program
untuk meningkatkan mata pencaharian petani kedelai hitam dan gula
kelapa dengan menerapkan atau memfasilitasi penerapan sertifikasi
keberlanjutan: Sertifikasi RSPO untuk minyak kelapa sawit;
Menerapkan inisiatif Unilever Sustainable Agriculture Code (USAC)
untuk kedelai, Sertifikasi Rainforest Alliance (RA) untuk teh.

Implemenetasi Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan di antaranya
sebagai berikut:

a. Implementasi Standar Internasional

PT Unilever Indonesia, Tbk menerapkan standar internasional dalam sistem
pengelolaan lingkungan dan untuk bangunan ramah lingkungan, yaitu ISO
14001 dan standar Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).
Unilever Indonesia menilai kepatuhan terhadap regulasi terkait lingkungan
hidup yang relevan dengan setiap kegiatan operasinal melalui PROPER
(Program Penilaian Peringkat terkait Pengelolaan Lingkungan dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

b. World Class Manufacturing

PT Unilever Indonesia, Tbk menerapkan World Class Manufacturing, yang
memungkinkan manajemen untuk menganalisis semua aspek proses
pembuatan secara real time dan melakukan perbaikan segera untuk mencegah
dampak buruk, termasuk dampak terhadap lingkungan.

c. PT Unilever Indonesia, Tbk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) terutama dengan mengurangi penggunaan energi di pabrik,
transportasi, dan penjualan. Upaya kami meliputi penggunaan energi
terbarukan, termasuk biomassa dan panel surya sebagai alternatif
yang lebih bersih dan lebih murah dari bahan bakar fosil

d. Melakukan penghematan air di pabrik-pabrik dengan mengubah
prosedur untuk membersihkan dan memanen air hujan. Upaya
mendaur ulang dan menggunakan kembali daur ulang air dilakukan

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 99

untuk memasok air untuk kegiatan pendukung seperti pembilasan dan
pembersihan toilet
e. Zero Waste to Landfill

PT Unilever Indonesia, Tbk mengelola limbah tidak berbahaya melalui
gerakan reduce-reuse-recycle-recovery (4R) untuk semua jenis limbah,
sehingga tidak ada yang dibuang di tempat pembuangan akhir.

f. Mengurangi Sampah Kemasan.

PT Unilever Indonesia Tbk telah berkomitmen untuk secara komprehensif
mengurangi sampah plastik dari kemasan sekali pakai di seluruh rantai
pasokan, mulai dari desain, hingga penggunaan bahan kemasan, dan program
konsumen akhir

g. Untuk komoditas pertanian yang merupakan bahan baku utama, PT
Unilever Indonesia, Tbk menerapkan kebijakan pengadaan bahan
baku dan prosedur melalui kemitraan dengan petani pemasok. Salah
satu prinsip dasar kebijakan perolehan bahan baku bertanggung
jawab yang harus dijunjung tinggi oleh pemasok, terkait dengan
lingkungan: “Bisnis dilakukan dengan cara yang merangkul
keberlanjutan dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.”

7.6.4 PT Astra Otoparts Tbk

PT Astra Otoparts Tbk merupakan grup perusahaan komponen otomotif
terbesar di Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Alfa
Delta Motor pada 1976. Pada 1977, PT Alfa Delta Motor berubah nama
menjadi PT Pacific Western, dan kemudian berubah menjadi PT Menara Alam
Teknik pada 1991 setelah Grup Astra mengakuisisi saham PT Summa Surya
di PT Menara Alam Teknik pada 1983. Selanjutnya pada 1993, Grup Astra
mengambil alih seluruh saham PT Menara Alam Teknik, kemudian PT
Menara Alam Teknik berubah nama menjadi PT Menara Alam Pradipta. Pada
1996, nama Perseroan berubah kembali menjadi PT Astra Pradipta Internusa,
dan pada tahun yang sama PT Astra Pradipta Internusa menggabungkan diri
dengan PT Federal Adiwira Serasi dan PT Astra Pradipta Internusa dibubarkan
tanpa melalui likuidasi sehingga selanjutnya seluruh hak dan kewajiban beralih
kepada PT Federal Adiwira Serasi. Setelah penggabungan beberapa produsen

100 Etika Ekonomi

komponen di lingkungan Grup Astra, dilakukan pergantian nama Perseroan
menjadi PT Astra Dian Lestari. Pada 4 Desember 1997, nama Perseroan
kemudian diubah menjadi PT Astra Otoparts. Kegiatan usaha Perseroan
berfokus pada proses produksi dan distribusi aneka ragam suku cadang
kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, dengan segmen pasar terbesar
adalah pasar pabrikan otomotif (OEM - Original Equipment Manufacturer)
dan pasar suku cadang pengganti (REM - Replacement Market).

Ruang lingkup pelaksanaan CSR Perseroan tercermin melalui 4 (empat) pilar
berikut:

1. Astra untuk Indonesia Cerdas
a. Pengembangan sekolah binaan, sekolah Adiwiyata, SMK Binaan
b. PAUD Senyum Sapa
c. Ayo Aman Berlalu Lintas (IAABL)

2. Astra untuk Indonesia Sehat
a. Pembinaan Posyandu (Astra Kirana)
b. Pengembangan peningkatan pelatihan bagi Kader Kesehatan
Astra (Avicenna)
c. Pengembangan Kampung Berseri Astra (KBA)

3. Astra untuk Indonesia Hijau
a. Penanaman dan pemeliharaan pohon
b. Perluasan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

4. Astra untuk Indonesia Kreatif
a. Pengembangan UMKM Binaan dan Pelatihannya
b. Pengembangan dan pelatihan difabel binaan.

Selain empat pilar di atas, terdapat sejumlah program lainnya seperti
pemberian donasi, pelestarian dan pengembangan budaya.

Berikut beberapa implementasi perusahaan yang sudah dilaksanakan selama
tahun 2019:

1. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Kebijakan Perseroan untuk program kelestarian lingkungan mengacu pada
pilar Astra untuk Indonesia Hijau. Pilar ini secara umum menggariskan
program penghijauan, pembersihan saluran pembuangan air, dan konservasi
hewan langka. Selama 2019, Manajemen telah menetapkan rencana dan target

Bab 7 Corporate Social Responsibility (CSR) 101

atas sejumlah aktivitas CSR di bidang lingkungan, dan telah terealisasi yaitu
Penanaman 10.000 Pohon dan Konservasi Penyu.

2. Tanggung Jawab terhadap ketengakerjaan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3).

Pada 2019, Manajemen telah mengimplementasikan berbagai program K3
yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
praktik K3, yaitu:

a. Menyelenggarakan kegiatan safety riding untuk para salesmen
b. Mengadakan pelatihan pemadaman kebakaran untuk para team lead

di Shop & Drive
3. Tanggung jawab terhadap Sosal dan Masyarakat

Pada 2019, Perseroan telah merealisasikan serangkaian program yang
bertujuan untuk memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat,
yaitu: Sekolah Adiwiyata, Apresiasi Astra untuk Indonesia Cerdas, SMK
BISA, PAUD, Millennial Road Safety Festival, Pelatihan UMKM, UMKM
Binaan, Bantuan kepada Posyandu Donor Darah, Seminar Kesehatan,
Kampung Berseri Astra.

Selain itu, Perseroan juga melakukan sejumlah program lainnya, yaitu:

a. Pemberian sembako untuk 1.050 keluarga prasejahtera yang
berdomisili di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading pada 20
Mei 2019.

b. Pemberian Tunjangan Hari Raya pada 20 Mei 2019 dan Bantuan
Hewan Qurban sebanyak 13 ekor kambing pada 9 Agustus 2019 yang
diberikan ke wilayah: Jakarta, Cibitung, Karawang, Semarang,
Surabaya.

c. Donasi untuk kegiatan lomba gang hijau dan bersih antar RT di RW
04, Klender pada tanggal 24 Maret 2019

d. Donasi Penyuluhan serta Pengobatan Gigi dan Mulut dari Fakultas
Gigi Universitas Trisakti, Jakarta.

102 Etika Ekonomi

4. Tanggungjawab Terhadap Konsumen

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari program tanggung jawab
konsumen adalah meminimalkan kerugian yang mungkin dialami oleh
konsumen dengan menerapkan program-program yang dapat menjangkau
masyarakat. Dilaksanakan dengan berbagai program di antaranya Program
Edukasi Pelanggan, Edukasi masyarakat tentang pengetahuan produk baik
terkait keunggulan maupun keaslian produk melalui jaringan media sosial
Perseroan, dan Penanganan Keluhan Konsumen.

Bab 8 Perdagangan

Etika dalam
Global

8.1 Pendahuluan

Apabila dilihat dari kacamata sejarah, perdagangan merupakan faktor penting
dalam pergaulan antar negara dan bangsa. Sejarawan besar dari Skotlandia,
William Roberson (1721-1793) menegaskan bahwa melalui perdagangan bisa
memperlunak dan memperhalus cara pergaulan manusia. Begitu pula menurut
filsuf dan ahli ilmu politik Perancis, Montesquieu (1689-1755) yang
mengatakan merupakan gejala umum bahwa di mana adat istiadat bersifat
halus di situ ada perdagangan, dan di mana ada perdagangan di situ adat
istiadatnya bersifat halus. Sehingga melalui perdagangan sanggup
menjembatani jarak yang jauh dan menjalin komunikasi serta hubungan baik
antar manusia.

Hubungan antar manusia yang sudah menjadi tradisi sejak lama itu kini
tampak mengalami perubahan yang sangat cepat dengan cara baru. Dengan
sarana transportasi dan komunikasi yang ada sekarang, bisnis menjadi lebih
cepat berubah dan berkembang. Namun demikian, jika dipandang dari sudut
etika dan moral gejala globalisasi ekonomi juga memiliki sisi negatif. Di satu
pihak meningkatnya rasa persaudaraan dan kesetiakawanan antara bangsa-

104 Etika Ekonomi

bangsa untuk melanjutkan tradisi perdagangan internasional yang sudah ada
sejak dulu. Di lain pihak bisa timbul suasana konfrontasi dan permusuhan
karena diakibatkan adanya pertentangan ekonomi dan perang dagang yang
melibatkan berbagai kepentingan besar yang dimiliki oleh berbagai negara.

Di era globalisasi ekonomi sekarang ini kegiatan ekonomi meliputi seluruh
negara-negara di dunia, dan hampir semua negara mengambil peran dalam
pasar dunia dan turut merasakan akibat pasang surutnya pasar ekonomi. Gejala
globalisasi ekonomi bisa membawa dampak positif maupun negatif bagi suatu
negara. Globalisasi mampu meningkatkan rasa persaudaraan dan
kesetiakawanan antar bangsa dengan melanjutkan tradisi perdagangan
internasional. Namun di sisi lain, globalisasi juga bisa berakhir dengan
konfrontasi dan permusuhan, karena akibat adanya pertentangan ekonomi dan
perang dagang serta berbagai kepentingan besar yang dipertaruhkannya.

Internasionalisasi bisnis yang semakin mengglobal dan terbuka sekarang ini
juga telah menampilkan aspek etika yang baru. Diperlukan perhatian khusus
terhadap aspek etika tersebut dalam bisnis/perdagangan internasional. Dunia
bisnis yang beretika lebih dapat menjamin kegiatan bisnis yang seimbang,
selaras, dan serasi. Etika di dalam bisnis dunia internasional harus disepakati
oleh berbagai pihak yang berada dan terkait dalam bisnis tersebut. Di sinilah
pentingnya etika bisnis karena keberadaan dunia bisnis tidak dapat terpisah
dari elemen dan pengaruh faktor yang lain. Bisnis tidak hanya tentang
hubungan berbagai pihak antara produsen, pemasok, penyalur, pembeli,
pemakai dan lainnya, namun juga terkait etika di dalamnya.

8.2 Etika Perdagangan Global

Dalam pembahasan tentang etika perdagangan global, berikut ini pembahasan
singkat tentang definisi dan teori etika, etika umum internasional, aspek etis
korporasi multinasional serta kebijakan dumping dalam bisnis internasional.

8.2.1 Definisi dan Teori Etika Global

Definisi etika, secara etimologi kata “etika” berasal dari kata Yunani ethos
yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dari definisi ini, etika berkaitan
dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik yang dianut oleh suatu
masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Etika

Bab 8 Etika dalam Perdagangan Global 105

secara lebih luas dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup,
dan bertindak sebagai pribadi yang baik.

Etika sebagai suatu ilmu dapat dikelompokkan dalam dua kajian, yaitu kajian
yang bersifat normatif (normative study) dan kajian yang bersifat deskriptif
(descriptive study). Kajian yang bersifat normatif merupakan investigasi yang
mencoba untuk memperoleh kesimpulan mengenai apakah sesuatu itu baik
atau buruk dan apakah suatu tindakan benar atau salah. Sedangkan kajian yang
bersifat deskriptif merupakan investigasi yang mencoba untuk menjelaskan
secara akurat mengenai standar moral dari suku bangsa dengan menggunakan
berbagai teori, akan tetapi bukan tujuan mereka untuk memberikan penilaian
apakah moral dari suku bangsa tersebut baik atau buruk. Contoh sederhananya
adalah apa dilakukan oleh ahli anthropologi yang mempelajari standar moral
dari suatu suku bangsa tertentu.

Secara umum terdapat tiga teori dasar mengenai etika, yaitu teori deontologi,
teori teleologi, dan teori etika keutamaan.

1) Teori Deontologi

Menurut teori ini, cara bertindak dalam suatu situasi tertentu adalah
melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana terungkap dalam norma
dan nilai-nilai moral yang ada. Suatu tindakan dinilai baik atau buruk
berdasarkan tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan kewajiban. Suatu
tindakan dianggap baik karena tindakan tersebut memang baik pada dirinya
sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Sebaliknya,
suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan tersebut memang
buruk sehingga tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan.

2) Teori Teleologi

Teori Etika teleologi menjawab pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi
tertentu dengan melihat tujuan atau akibat dari suatu tindakan. Atau menilai
baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan
tersebut. Dalam suatu situasi tertentu, tindakan yang harus dipilih adalah
tindakan yang membawa akibat yang baik, karena suatu tindakan dinilai baik
apabila bertujuan baik dan mendatangkan akibat yang baik. Etika teleologi
lebih bersifat situasional dan subyektif, karena tindakan seseorang tergantung
dari penilaiannya terhadap akibat dari tindakan tersebut.

106 Etika Ekonomi

3) Teori Etika Keutamaan

Teori ini mendasarkan penilaian moral pada pengembangan karakter moral
dalam diri setiap orang. Nilai moral muncul bukan dalam bentuk aturan berupa
larangan atau perintah, akan tetapi dalam bentuk teladan moral yang nyata
dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Menurut teori ini,
cara bertindak secara moral di dalam situasi konkrit yang dilematis adalah
meneladani sikap dan perilaku moral tokoh-tokoh yang dikenal, baik dalam
masyarakat, sejarah atau cerita yang diketahui ketika mereka menghadapi
situasi yang serupa.

Sehingga secara umum etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu standar
atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis
dan perilaku yang dapat diterima (benar) atau tidak dapat diterima (salah) dari
orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Sedangkan, etika bisnis
internasional terkait dengan standar moral yang diterapkan di dalam kegiatan
bisnis internasional.

Dalam sebuah buku yang berjudul “Global Responsibility: In Search of a New
World Ethic,” Kung (2004) mengungkapkan adanya kesulitan untuk
menemukan dokumen-dokumen tentang etika global dari berbagai organisasi
di dunia. Meskipun telah dirumuskan deklarasi tentang Hak Asasi Manusia
(HAM), dan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, namun
deklarasi Kewajiban Asasi Manusia (KAM) masih sangat nyata masih
terabaikan.

Dalam sebuah draft yang berjudul “The Council for Parliament of the World’s
Religions,” bersama pemuka berbagai agama lain di dunia, Kung berhasil
merumuskan deklarasi agama-agama untuk era digital, dengan keyakinan
bahwa etika global mampu menyatukan berbagai kelompok etnis dan agama
yang berbeda dalam satu tujuan umum, yaitu bersama untuk menciptakan
tatanan dunia baru yang lebih baik. Berdasarkan deklarasi tersebut telah
menunjukkan bahwa agama-agama di dunia sebenarnya telah memiliki titik
temu dalam beberapa nilai luhur dan standar signifikan yang bisa dijadikan
sebagai dasar untuk sebuah tatanan dunia baru.

Deklarasi tersebut menekankan bahwa “Etika Global” bukanlah agama
tunggal yang mengatasi agama-agama yang telah ada. Namun etika global
lebih sebagai sebuah konsensus fundamental yang memadukan nilai-nilai
standar dan sikap-sikap mutlak. Dengan demikian, deklarasi “Etika Global”
tidak ditujukan untuk menemukan sebuah moralitas baru yang kemudian

Bab 8 Etika dalam Perdagangan Global 107

dipaksakan pada berbagai agama dari luar, namun lebih dimaksudkan untuk
mengidentifikasi apa saja yang sudah ada dalam agama-agama tersebut secara
umum, meskipun hal ini masih sering ditemukan perselisihan dan intoleransi
akibat terlalu mengagungkan pendapat kelompoknya.

8.2.2 Etika Umum Internasional

Salah satu masalah besar yang menjadi diskusi dan pembicaraan umum dalam
etika filosofis adalah relatif tidaknya norma-norma moral. Salah satu pihak
berpendapat bahwa pandangan yang menganggap norma-norma moral relatif,
cukup sulit untuk bisa dipertahankan. Namun demikian, tidak berarti bahwa
norma-norma moral pasti bersifat absolut atau tidak mutlak begitu saja.
Masalah teoritis yang serba kompleks ini kembali muncul pada taraf praktis
dalam etika bisnis internaasional. Mengenai perbedaan norma yang dianut oleh
beberapa negara di dunia, Richard T. De George memberikan tiga solusi
pandangan dalam masalah ini:

a) Menyesuaikan Diri

Institusi perusahaan harus mengikuti norma dan aturan moral yang berlaku di
negara di mana ia berada. Norma-norma moral yang penting berlaku di seluruh
dunia. Sedangkan norma non-moral lainnya untuk perilaku manusia bisa
berbeda di berbagai tempat, dan inilah kebenaran yang terkandung dalam
pandangan ini.

b) Regorisme Moral

Pandangan ini disebut “rigorisme moral”, karena ingin mempertahankan
kemurnian etika yang sama sebagaimana yang berlaku di negaranya.
Perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di
negaranya sendiri dan tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang
berbeda di tempat lain. Pandangan ini berpendapat bahwa apa yang dianggap
baik di negerinya sendiri, tidak mungkin menjadi kurang baik di tempat lain.
Kebenaran yang dapat ditemukan dalam pandangan regorisme moral ini
adalah adanya konsistensi dalam perilaku moral. Namun para penganut
rigorisme moral ini kurang memperhatikan adanya situasi yang berbeda turut
memengaruhi keputusan etis.

108 Etika Ekonomi

c) Imoralisme Naif

Pandangan imoralisme naif ini berpendapat bahwa dalam bisnis internasional
tidak perlu untuk berpegang pada norma-norma etika. Yaitu cukup dengan
memenuhi ketentuan-ketentuan hukum (yang ditegakkan di negara
bersangkutan), dan selain itu tidak terikat norma-norma moral. Karena apabila
perusahaan terlalu memperhatikan etika, justru akan bisa membawa
perusahaan ke dalam posisi yang merugikan, akibat daya saingnya terganggu.

8.2.3 Aspek Etis Korporasi Multinasional

Fenomena yang sering berhubungan dengan etika bisnis global adalah
menyangkut panggung bisnis dunia bagi korporasi multinasional, yaitu
perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam dua negara atau lebih.
Perusahaan yang memiliki hubungan dagang dengan luar negeri belum
termasuk korporasi multinasional (KMN), tetapi perusahaan yang telah
mempunyai industri/pabrik di beberapa negara bisa disebut korporasi
multinasional.

Bentuk organisasi korporasi multinasional bisa berbeda-beda. Perusahaan-
perusahaan di negara di mana industri itu berada sekurang-kurangnya sebagian
kepemilikan saham dimiliki oleh warga setempat, sedangkan manajemen dan
kebijakan bisnis umumnya dipegang dan menjadi tanggung jawab pimpinan
perusahaan di negara asalnya. Korporasi multinasional ini pertama kali muncul
sekitar tahun 1950-an dan hingga saat ini mengalami perkembangan yang
pesat. Contoh industri korporasi multinasional antara lain Coca-Cola, Johnson
& Johnson, Toyota, Mitsubishi, General Motors, IBM, Unilever dan lain-lain
yang memiliki kegiatan di seluruh dunia dan menguasai kebutuhan jutaan
manusia.

Berikut ini adalah beberapa usulan Richard T. De George tentang norma-
norma etis yang utama bagi korporasi multinasional.

(a) Korporasi multinasional tidak boleh sengaja mengakibatkan kerugian
langsung.

Sengaja mengakibatkan kerugian bagi pihak lain adalah tindakan yang tidak
etis. Norma pertama ini menyatakan bahwa termasuk tindakan tidak etis, bila
kormorasi multinasional mengetahui dan sengaja menimbulkan kerugian bagi
negara, dan meskipun tidak secara langsung menurut keadilan kompensatoris
maka wajib memberikan ganti rugi.

Bab 8 Etika dalam Perdagangan Global 109

(b) Korporasi multinasional harus memberikan banyak manfaat daripada
kerugian bagi negara tempat beroperasi.

Norma kedua menuntut secara menyeluruh terhadap efek atau akibat yang baik
harus lebih besar dibanding akibat yang buruk. Norma ini tidak membatasi
hanya pada segi negatif, namun juga memerintahkan sesuatu yang positif dan
menegaskan bahwa yang positif harus melebihi dari yang negatif.

(c) Kegiatan korporasi multinasional harus memberi kontribusi pada
pembangunan negara tempat beroperasi.

Korporasi multinasional harus bisa memberikan sumbangsih pada
pembangunan negara berkembang, termasuk harus bersedia untuk melakukan
alih teknologi dan keahlian.

(d) Korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia
(HAM) atas semua karyawannya.

Korporasi multinasional harus memperhatikan upah dan kondisi kerja di
negara berkembang.

(e) Sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis,
korporasi multinasional harus menghormati dan bekerja sama dengan
kebudayaan local.

Korporasi multinasional akan merugikan negara tempat beroperasi, apabila
tidak menghormati kebudayaan setempat. Perusahaan multinasional harus
menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya setempat dan tidak memaksakan
nilai-nilai budaya sendiri.

(f) Korporasi multinasional harus taat membayar pajak.

Perusahaan multinasional harus membayar pajak menurut tarif yang telah
ditentukan dalam suatu negara, yaitu dengan mendukung dibuat dan
dilaksanakannnya peraturan internasional untuk menentukan pembayaran
pajak oleh korporasi internasional.

110 Etika Ekonomi

(g) Korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah
dalam mengembangkan dan menegakkan backgroud institutions
yang tepat.

Yaitu lembaga-lembaga yang mengatur serta memperkuat kegiatan ekonomi
dan industri suatu negara.

(h) Pemerintahan yang memiliki mayoritas saham suatu perusahaan
harus juga memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan
kegagalan perusahaan tersebut.

Norma ini mengatakan bahwa tanggung jawab (termasuk dalam masalah
moral) harus dipikul oleh pemilik mayoritas saham perusahaan.

(i) Korporasi multinasional yang membangun industri berisiko tinggi,
maka diwajibkan menjaga supaya industri benar-benar beroperasi
dengan aman.

Korporasi yang membangun industri berisiko tinggi harus merundingkan
tentang prosedur-prosedur keamanan bagi mereka yang mengoperasikan
industri tersebut. Korporasi harus bertanggung jawab untuk membangun
industri yang aman, melatih dan membina sebaik mungkin cara
mengoperasikan industri tersebut.

(j) Dalam mengalihkan teknologi berisiko tinggi, korporasi
multinasional wajib merancang sebuah teknologi yang sedemikian
rupa, sehingga bisa dioperasikan dengan aman.

Menurut norma ini prioritas harus diberikan kepada keamanan. Apabila
memungkinkan, teknologi harus dirancang sesuai dengan kebudayaan dan
kondisi setempat, sehingga terjamin keamanannya secara optimal.

Dengan kesepuluh norma-norma tersebut tentunya akan lebih bermanfaat
untuk menciptakan suatu kerangka moral bagi kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh korporasi multinasional.

Bab 8 Etika dalam Perdagangan Global 111

8.2.4 Dumping dalam Bisnis Internasional

Dumping adalah suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan
memasang harga yang lebih murah atau lebih rendah dari harga pasar yang ada
di dalam negeri. Kegiatan dumping sering kali dilakukan oleh pihak eksportir
yang menjual produk atau komoditasnya ke negara lain dengan harga yang
lebih rendah, baik itu di pasar dalam negeri importir ataupun eksportir.

Perlu diketahui bahwa berbagai negara yang sudah tergabung dalam World
Trade Organization (WTO) sudah menyetujui adanya perdagangan bebas,
yang berarti bahwa setiap hambatan yang terjadi pada perdagangan
internasional, baik itu dalam bentuk tarif ataupun nontarif harus bisa
dihilangkan atau ditiadakan. Maka dari itu, setiap produsen harus selalu siap
untuk menghadapi adanya persaingan di dalam negeri dan di luar negeri.
Karena perdagangan bebas akan memberikan efek pada lebih mudahnya
barang yang keluar dan masuk pada negara-negara yang telah tergabung dalam
anggota WTO .

Ketatnya persaingan pasar seringkali menimbulkan kegiatan dumping yang
menjadi isu di dalam dunia perdagangan internasional. Kegiatan dumping ini
dianggap sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat karena bisa
mengakibatkan kerugian pada industri dalam negeri yang menjadi tempat
kegiatan penjualan curang tersebut.

Dalam perjanjian yang disebut Agreement on Trade in Goods dan sudah
disetujui oleh negara-negara anggota WTO, memang tidak ada larangan dalam
kegiatan dumping ini. Namun, berbagai negara tersebut menyetujui untuk
berusaha menanggulangi kegiatan dumping dengan cara mengaplikasikan bea
cukai, yang di Indonesia dikenal dengan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).
Bea cukai anti dumping ini bisa diaplikasikan apabila kegiatan dumping
ternyata memberikan dampak yang sangat merusak dan juga merugikan pasar
produsen pesaing pada negara pengimpor.

Praktik dumping dilakukan dengan berbagai motivasi dan tujuan. Berikut ini
beberapa di antara tujuan dilakukannya praktik dumping antara lain:

1. Memperoleh keuntungan yang maksimal dengan adanya diskriminasi

harga dengan cara mengekspor ataupun menjual suatu produk

ataupun komoditas di negara lain dengan harga yang lebih rendah

daripada harga produk yang dijual pada negara eksportir ataupun
importir.

112 Etika Ekonomi

2. Mencegah penumpukan stok barang di pasar dalam negeri karena
kelebihan produksi, sehingga perlu dijual ke negara lain dengan harga
yang lebih murah.

3. Melakukan monopoli pasar dengan cara melumpuhkan atau
mematikan bisnis kompetitor dengan merusak pasar melalui harga
produk yang lebih murah. Dengan runtuhnya para kompetitor, maka
pihak produsen bisa menguasai pangsa pasar termasuk dalam
menentukan harga, meskipun awalnya harus menerima kerugian
dalam jangka waktu tertentu.

Meskipun dumping dianggap sebagai suatu strategi persaingan yang curang
dan tidak sehat, namun kegiatan dumping juga bisa memberikan beberapa
keuntungan antara lain:

1. Membantu krisis pangan negara lain

Pada kondisi tertentu sebuah negara bisa mengalami krisis produksi atau krisis
komoditas tertentu, sehingga untuk memenuhi ketersediaan produk dan
komoditas dalam negeri harus melakukan kegiatan impor. Di sisi lain, ada juga
negara yang mengalami kelebihan produksi suatu komoditas, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan pasar dalam negarinya dan juga pasar luar negeri
melalui kegiatan ekspor. Sehingga tidak selamanya penjualan suatu komoditas
ke pasar luar negeri dengan harga yang murah bisa dianggap sebagai kegiatan
yang negatif.

2. Memperluas dan meningkatkan pangsa pasar

Untuk memperluas dan meningkatkan pangsa pasar tentunya terdapat banyak
kompetitor di dalam sektor ekonomi, termasuk dalam ruang lingkup
internasional. Dengan kegiatan dumping bisa meningkatkan dan memperluas
pangsa pasar. Lebih rendahnya suatu harga produk yang ditawarkan pada pasar
luar negeri akan mampu menarik perhatian pihak importir untuk bisa langsung
ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional.

3. Menambah pendapatan devisa bagi negara eksportir

Pembayaran suatu produk pada perdagangan internasional dilakukan dengan
menggunakan mata uang asing. Kegiatan dumping yang bisa meningkatkan
pangsa pasar akan mampu meningkatkan pendapatan devisa negara eksportir.

Bab 8 Etika dalam Perdagangan Global 113

Meskipun kegiatan dumping memiliki beberapa keuntungan, namun tidak bisa
dipungkiri bahwa praktik dumping ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di
antaranya adalah sebagai berikut:

1. Merusak tatanan harga produk sejenis

Rendahnya harga ekspor komoditas produk sejenis yang ada di negara importir
bisa menimbulkan diskriminasi harga. Hal tersebut dapat menimbulkan
kerugian untuk negara importir.

2. Mematikan produsen kompetitor lain

Kegiatan dumping sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat berpotensi
memiliki tujuan untuk mematikan bisnis kompetitor yang ada di dalam negeri
ataupun luar negeri. Dengan memasang harga yang lebih rendah dan dijual ke
pasar internasional, tentunya agar bisa mencuri pangsa pasar tersebut.

3. Eksportir berpotensi mengalami kebangkrutan

Dalam realitasnya, kerugian dari kegiatan dumping ini tidak hanya dirasakan
oleh produsen kompetitor di negara importir saja, namun juga dialami oleh
pihak eksportir. Hal ini terjadi karena penjualan produk yang terlalu rendah,
tentu tidak mampu untuk menutup biaya produksi yang sebelumnya telah
dikeluarkan.

114 Etika Ekonomi

Daftar Pustaka

Ahmad Taufik, S. (2012). Pengaruh Faktor Individu dan Situasi Terhadap
Tingkah Laku Etika dalam Organisasi: Peranan Program Etika sebagai
Konstruk Penyederhana. Universiti Utara Malaysia.

Ahmad, Mustaq. (2000). Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Al-Kautsar.
Al-Maududi, Abul a’la. (2005). Asas Ekonomi Islam al Maududi. Surabaya:

Bina Ilmu: Surabaya.
Alberti, FG, & Garrido, MAV (2017), Can profit and sustainability goals co-

exist? New business models for hybrid firms, Journal of Business Strategy,
vol. 38, no. 1, hh. 3-13.
Anigstein, C. (2019) ‘From coalition to confrontation: The CGT and Kirchner
governments ’, Cahiers des Ameriques Latines. Area de Sociología Del
Instituto de Ciencias (ICI), Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS), Argentina: Institut des Hautes Etudes de l’Amerique Latine
(IHEAL), pp. 141–159. doi: 10.4000/cal.9210.
Ashoer, M. et al. (2021) Ekonomi Pariwisata. Yayasan Kita Menulis.
Aziz, A. (2013) ‘Etika Bisnis Perspektif Islam’, Bandung: Alfabeta.
Bagus, L. (1996) Kamus filsafat. PT Gramedia Pustaka Utama.
Basmar, E., Purba, B., Damanik, D., et al. (2021) Ekonomi Bisnis Indonesia.
Yayasan Kita Menulis.
Basmar, E., Purba, B., Nugraha, N. A., et al. (2021) Perekonomian dan Bisnis
Indonesia. Yayasan Kita Menulis.
Bertens, K. (2000) Pengantar etika bisnis. Kanisius.
Bertens, K. (2013). “Pengantar Etika Bisnis,” Yogyakarta: Penerbit Andi.

116 Etika Ekonomi

Bildirici, M. and Coşar, N. (2009) ‘Economic development experiences and
developing countries’, in Economics of Developing Countries. Yildiz
Technical Univ, Istanbul, Turkey: Nova Science Publishers, Inc., pp. 185–
248. Available at: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85048676012&partnerID=40&md5=a841a9dbce762c03eb265c16d7b88
857.

Birkinbine, BJ (2018), ‘Commons praxis: Toward a critical political economy
of the digital commons, TripleC: Communication, Capitalism & Critique,
vol. 16, no. 1, hh. 290-305.

Bresser-Pereira, LC. (2017), ‘The two forms of capitalism: developmentalism
and economic liberalism’, Brazilian Journal of Political Economy, vol. 37,
no. 1, hh 680-703.

Budianto, A., Pongtuluran, Y., & Syaharuddin, Y. (2018). Pengaruh etika kerja,
motivasi kerja dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan.
KINERJA, 14(1), 1–5.

Clegg, S., Kornberger, M. and Rhodes, C. (2007) ‘Business ethics as practice’,
British Journal of Management, 18(2), pp. 107–122.

Dalimunthe, A. A. (2021). Pengaruh Etika Kerja, Pengalaman Kerja, Dan
Budaya Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo. Kumpulan Karya
Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(01).

Damanik, D., Nainggolan, L. E., et al. (2021) Ekonomi Manajerial. Yayasan
Kita Menulis.

Damanik, D., Panjaitan, P. D., et al. (2021) Sistem Ekonomi Indonesia. Yayasan
Kita Menulis.

Dariah, A. R. and Unisba, F. E. (2005) ‘Tugas Pkti 1B’, pp. 115–126.

De George, R. T. (2011) Business ethics. Pearson Education India.

De George, Richard T. (1995). “Business Ethics, Concepts and Cases,” New
Jersey: Prentice Hall Inc.

Drucker, P. (1981) ‘What is business ethics’, The public interest, 63(2), pp. 18–
36.

Daftar Pustaka 117

Fadillah, S., & Nurcholisah, K. (2019). PENGARUH ETIKA ORGANISASI
DAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
ORGANISASI.

Fahmi, I. (2013). Etika Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Faried, A. I. et al. (2021) Sosiologi Ekonomi. Yayasan Kita Menulis.

Farina, F. and Husaini, A. (2017) ‘Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat
Ekspor dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar
Amerika Serikat (Studi Pada International Trade Center Periode Tahun
2013-2015 )’, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 50(6), pp. 44–50.
Available at: administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.

Faris, H. (2021) Deontologi Adalah, Kabarkan.com. Available at:
https://kabarkan.com/deontologi-adalah/ (Accessed: 23 June 2021).

Fattah, Damanhuri. (2013). “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal
TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember, hal. 30-45.

Febrianty, dkk. (2020). “Pengantar Bisnis: Etika, Hukum & Bisnis
Internasional,” Medan: Yayasan Kita Menulis.

Ferinia, R. et al. (2020) Komunikasi Bisnis. Yayasan Kita Menulis.

Ferreira, L. and Steenkamp, E. A. (2020) ‘Identifying regional trade potential
between selected countries in the African tripartite free trade area’, South
African Journal of Economic and Management Sciences, 23(1). doi:
10.4102/sajems.v23i1.2936.

Gelderblom, O, & Trivellato, F (2019), ‘The business history of the preindustrial
world: Towards a comparative historical analysis’, Business History, vol.
61, no. 2, hh. 225-259.

Gka, P. et al. (2000) ‘Febrianto daD Suharno Pusat Pengembangan Teknologi
Keselamatan Nuklir - BATAN’, pp. 11–17.

Goodpaster, KE (2016), Business ethics and stakeholder analysis. In The
Corporation and Its Stakeholders (pp. 103-124), University of Toronto
Press.

Goodwin, B. K. (2000) ‘Instability and risk in U.S. agriculture’, Journal of
Agribusiness, 18(1), pp. 71–89.

118 Etika Ekonomi

Hartman, Laura P & Joe Desjardins. (2008). “Business Ethics, Decision-Making
for Personal Integrity and Social Responsibility,” Boston: McGraw-Hill.

Hasnas, J. (1998) ‘The normative theories of business ethics: A guide for the
perplexed’, Business Ethics Quarterly, 8(1), pp. 19–42.

Haurissa, L. J. (2014) ‘Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT Maju Jaya Di
Pare–Jawa Timur’, Agora, 2(2), pp. 1425–1433.

Hospers, J. (2013) An introduction to philosophical analysis. Routledge.

Ibrahim, M., & Mubarak, M. H. (2016). BUDAYA ETIKA, NIAT UNTUK
BERTAHAN DALAM ORGANISASI DAN KESESUAIAN
INDIVIDU DENGAN ORGANISASI SEBAGAI MEDIATOR (STUDI
PADAPT. GARUDA INDONESIA MEDAN). Jurnal Ekonomi
Manajemen Dan Akuntansi (JEMSI), 2(1).

Idris, H. A. (2016) Pengantar ekonomi sumber daya manusia. Deepublish.

Isa, A. (2020). PERAN ETIKA KERJA ISLAMI DALAM
MENINGKATKAN KINERJA INDIVIDU. Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR.
https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso
26000/#:~:text=Standar%20internasional%20ISO%2026000%20diterbit
kan,Corporate%20Social%20Responsibility%20(CSR). 1 Maret 2016.

ISO 26000 SR. https://majalahcsr.id/iso-26000-sr/ . Diakses pada 1 Mei 2021.

Jaelani, A. (2018) ‘RELASI NEGARA DAN PASAR BEBAS DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI: Analisis Sejarah Keuangan
Publik Islam’, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah,
3(2), p. 169. doi: 10.24235/jm.v3i2.3680.

Jalal (2010). Pembangunan berkelanjutan, CSR dan ISO 26000. Lingkar studi
CSR/ A+ CSR Indonesia.
https://www.slideshare.net/pwypindonesia/jalal-pembangunan-
berkelanjutan-csr-dan-penanganan-kemiskinan. Diakses pada 1 Mei 2021.

Januarti, I. (2011). Analisis Pengaruh Pengalaman Auditor, Komitmen
Profesional, Orientasi Etis dan Nilai Etika Organisasi Terhadap Persepsi
dan Pertimbangan Etis (Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia).
Paper Dipresentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh.

Daftar Pustaka 119

Jessop, B (2017), ‘Varieties of academic capitalism and entrepreneurial
universities’, Higher Education, vol. 73, no. 6, hh. 853-870.

Jufrizen, J. (2017). Efek Moderasi Etika Kerja Pada Pengaruh Kepemimpinan
Transformasional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. E-
Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 18(2), 145–158.

Khadduri, Madjid. (1999). Teologi Keadilan (Perspektf Islam). Surabaya:
Risalah Gusti.

Kirana, Rosita Candra. (2009). Studi Perbandingan Pengaturan tentang
Corporate Social Responsibility di Beberapa Negara dalam Upaya
Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance. Tesis. Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Kung, Hans. (2010). “Etika Ekonomi - Politik Global,” Yogyakarta: Qalam.

Laporan tahunan. 2019.. www.idx.co.id. Diakses pada 1 Mei 2021.

Ludigdo, U. (2005). Mengembangkan Etika Di Kantor Akuntan Publik: Sebuah
Perspektif Untuk Mendorong Perwujudan Good Governance.”.
Konferensi Nasional Akuntansi. Jakarta.

Magnis-Suseno, F. (1997) 13 Tokoh Etika. Sejak Zaman Yunani Sampai Abad
ke-19. Penerbit Kanisius.

Marit, E. L. et al. (2021) Pengantar Ilmu Ekonomi. Yayasan Kita Menulis.

McLuhan, M (2015), Culture is our business. Wipf and Stock Publishers,
Eugene, Oregon.

Mouter, N, Annema, JA, & van Wee, B (2015), Managing the insolvable
limitations of cost-benefit analysis: results of an interview based study,
Transportation, vol. 42, no. 2, 277-302.

Muthahhari, Murtadha. (1995). Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam.
Bandung: Mizan.

Muyassarotusslichah (2002) ‘Perdagangan Bebas dan Implikasinya terhadap
Perekonomian Rakyat’, (November).

Nainggolan, L. E. et al. (2021) Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yayasan Kita
Menulis.

120 Etika Ekonomi

Nicolao, J. (2020) ‘El rol de los gobiernos locales en las investigaciones
migratorias en Argentina’, Si Somos Americanos, 20(1), pp. 152–175. doi:
10.4067/s0719-09482020000100152.

Parid, M. (2019) Teori - Teori Etika Lengkap dengan Penjelasannya, Parido
Artikel. Available at: https://paridoartikel.blogspot.com/2019/03/teori-
teori-etika.html (Accessed: 25 June 2021).

Peng, MW (2016), Global business, Cengage learning, South Western Chicago.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010. Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 1 Februari 2010.
Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012. Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 4 April 2012. Jakarta.

Peters. (1906). The Nicomachean Ethics of Aristotle. London: Dayden House,
Gerrard Street.

Prastowo, Joko dan Miftachul Huda. (2011). Corporate Social Responsibility
Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis. Yogyakarta: Samudra Biru Republik
Indonesia.

Purba, B., Albra, W., et al. (2021) Ekonomi Publik. Yayasan Kita Menulis.

Purba, B., Arfandi, S. N., et al. (2021) Ekonomi Demografi. Yayasan Kita
Menulis.

Purba, B., Nainggolan, L. E., et al. (2020) Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah
Konsep, Fakta dan Gagasan. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Purba, B., Purba, D. S., et al. (2021) Ekonomi Internasional. Yayasan Kita
Menulis.

Purba, B., Rahmadana, M. F., et al. (2021) Ekonomi Pembangunan. Yayasan
Kita Menulis.

Purba, B., Sudarmanto, E., et al. (2020) Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran.
Yayasan Kita Menulis.

Purba, Bonaraja, dkk. (2021). “Ekonomi Internasional,” Medan: Yayasan Kita
Menulis.

Daftar Pustaka 121

Radfar, A, Asgharzadeh, SAA, Quesada, F, & Filip, I, (2018), ‘Challenges and
perspectives of child labor’, Industrial psychiatry journal, vol. 27, no. 1, hh.
17-27.

Raharjo, S. S. (2018) Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola
Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Rahmadana, M. F. et al. (2021) Sejarah Pemikiran Ekonomi: Pemikiran dan
Perkembangan. Yayasan Kita Menulis.

Rangkuti, Afifa. (2017). “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”. Jurnal
Pendidikan Islam. Vol. IV, No. 1 Januari-Juni, hal 1-21.

Sari, A. P. et al. (2020) Ekonomi Kreatif. Yayasan Kita Menulis.

Sherly, S. et al. (2020) Pemasaran Internasional. Yayasan Kita Menulis.

Sinaga. L. C (2010) ‘Indonesia Di Tengah Kesepakatan Acfta’, Jurnal Pusat
Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2P Penelitian
Politik LIPI, 7(2), pp. 2–10.

Sinta Listani (2016) Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1980-2012, ‫ج‬.

Siregar, R. T. et al. (2021) Ekonomi Industri. Yayasan Kita Menulis.

Siregar, Robert Tua, dkk. (2021). “Ekonomi Industri,” Medan: Yayasan Kita
Menulis.

Sitenko, A. (2016) ‘Latin American vector in Russia’s Foreign Policy: Identities
and interests in the Russian-Venezuelan Partnership’, Politics in Central
Europe, 12(1), pp. 37–57. doi: 10.1515/pce-2016-0003.

Smith, Adam. (1975). The Theory of Moral Sentiments. Skotlandia: Alexander
Kincaid.

Sonny, K. (1998) ‘Etika bisnis tuntutan dan relevansinya’, Kanisius.
Yogyakarta.

Stanwick, P. and Stanwick, S. (2013) Understanding business ethics. Sage.

Sudarmanto, Eko, dkk. (2020). “Etika Bisnis,” Medan: Yayasan Kita Menulis.

Suleman, A. R. et al. (2021) Perekonomian Indonesia. Yayasan Kita Menulis.

122 Etika Ekonomi

Sumarni (2015) ‘″Intervensi Pemerintah″ Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di
Bidang Ekonomi’, Economica, 1(2), pp. 183–194. doi:
10.22202/economica.2013.v1.i2.118.

Suseno, F. M. (1999a) ‘Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang
Kebijaksanaan Hidup’. Cet.

Suseno, F. M. (1999b) ‘Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan
Modern)’, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tavani, H. T. (2016) Ethics and technology. Wiley.

Thomas, C (2019), Freedom from child labour: A fundamental right. In
Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law. Edward
Elgar Publishing.

Trevino, L. K. and Weaver, G. R. (1994) ‘Business ETHICS/BUSINESS ethics:
One field or two?’, Business Ethics Quarterly, pp. 113–128.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011. Penanganan Fakir
Miskin. 18 Agustus 2011. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014. Panas Bumi. 17
September 2014. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Minyak dan Gas
Bumi. 23 Nopember 2001. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman
Modal. 26 April 2007. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Pertambangan
Mineral dan Batubara. 12 Januari 2009. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan
Terbatas. 16 Agustus 2007. Jakarta.

Untung, Hendrik Budi. (2008). Corporate Social Responsibility. Sinar Grafika.
Jakarta.

Velasquez, M. G. and Velazquez, M. (2002) Business ethics: Concepts and
cases. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.

Weruin, U. U. (2019) ‘Teori-Teori Etika dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf
Bagi Etika Bisnis’, Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 3(2), pp. 313–
322.

Daftar Pustaka 123

White, G. W. (2001) ‘Business ethics’, Journal of Business & Finance
Librarianship, 6(4), p. 49.

Wibisono, Yusuf. (2007). Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik:
Fascho Publishing.

Wijaya, Nikodemus Hans S. (2019). “Etika Bisnis, Panduan Bisnis Berwawasan
Lingkungan bagi Profesional Indonesia,” Yogyakarta: Penerbit Andi.

Wijayanti, T. C. and Darma, D. C. (2019) ‘The role of investment and
government expenditure on grdp and human development in East
Kalimantan’, International Journal of Scientific and Technology Research,
8(9), pp. 1232–1237. Available at:
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85073284678&partnerID=40&md5=8189058b83c0c0b9ef133a88c4117
db2.

124 Etika Ekonomi

Biodata Penulis

Dr. Drs. Bonaraja Purba, M.Si

Lulus Sarjana (Drs.) dari Universitas Negeri Medan
(UNIMED), Magister Sains (M.Si.) Bidang Ilmu
Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan
Doktor (Dr.) Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Konsentrasi Ilmu Ekonomi Perencanaan dan
Regional juga dari Universitas Syiah Kuala (USK)
Banda Aceh. Sejak tahun 1987 hingga saat ini berkarir
sebagai Dosen PNS di Fakultas Teknik dan Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Medan (UNIMED).

Author lebih dari 80 judul Buku Referensi Ilmiah dan Buku Ajar Akademik
ber-ISBN/HKI Bidang Ilmu Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan yang sudah
diterbitkan oleh beberapa Penerbit dan juga Editor Ahli dari beberapa Buku
Ekonomi dan Bisnis.

Email [email protected] dan [email protected]

Elly Susanti,S.Kom, M.Si

/Lahir di Binjai pada tanggal 1 Oktober 1982
menamatkan S1 jurusan Teknik Informatika pada
tahun 2010 dan S2 jurusan Ilmu Akuntansi tahun
2013 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
Saat ini aktif mengajar di STIE Sultan Agung
Pematangsiantar jurusan Akuntansi.

126 Etika Ekonomi

Yunus Mustaqim

Lahir di Demak, 15 Juni 1982. Pendidikan yang
ditempuh dimulai dari Sekolah Dasar Jungsemi
Wedung Demak kemudian melanjutkan studi di MTs
dan MA yang sama yaitu Darul Ulum Purwogondo
Jepara sambil menimba ilmu agama di Pondok
Pesantren Al-Hidayah Jepara selama 6 tahun.
Kemudian melanjutkan Studi S1 dan S2 di almamater
yang sama yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kudus dengan mengambil Konsentrasi Ekonomi
Syariah. Saat ini Dosen Universitas Muhammadiyah
Kudus (UMKU) pada Program Studi S1-Ekonomi Syariah sampai sekarang.
Jurnal yang pernah ditulis diantaranya tentang Membangun Entrepreneurship
Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (2019), Karyawan Dalam Perspektif
Ekonomi Syariah (2020). Buku yang pernah ditulis tentang Karyawan Adalah
Harta Emas; Aspek Ekonomi Syariah dan Hukum (2020).

HP: 081 568 395 667

email: [email protected]

Dr. Ir. Nugrahini Susantinah Wisnujati M.Si

Lahir di Bau Bau Buton Sulawesi Tenggara 3 April
1962. Bekerja sebagai Dosen di (Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII yang
dipekerjakan (DPK) di Fakultas Pertanian Universitas
Wijaya Kusuma Surabaya, pada Program Studi
Magister Agribisnis. Selain sebagai dosen juga
menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister
Agribisnis (S2). Jabatan Akademik Lektor Kepala.
Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda/IV-C.
Pendidikan Terakhir Doktor (S3) Ilmu Pertanian dari Universitas Brawijaya
Malang. Aktif sebagai Fasilitator Daerah dan Tim Teknis Pengarus Utamaan
Gender_PUG) Provinsi Jawa Timur, Tenaga Ahli Gender Kota Surbaya,
memfasilitasi terwujudnya PERDA PUG Kota Surabaya no. 4 tahun 2019.
Memfasilitasi Penyusunan Grand Design Pengarus Utamaan Gender. Menjadi
Reviewer di berbagai Jurnal, dengan ID Scopus: 57211542323. Selama
menjadi Dosen mendapat penghargaan sebagai Dosen berprestasi Juara II tahun

Biodata Penulis 127

2019 dan Juara I pada Tahun 2020 Bidang Science dan Technology di
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mendapat Piagam Penghargaan
Presiden Republik Indonesia Berupa Satyalacana Karya Satya XX tahun pada
tahun 2014. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
[email protected] || FB: Nugrahini Wisnujati || IG: Nugrahini
Wisnujati

Pada Buku Etika Ekonomi ini, Nugrahini Susantinah Wisnujati mendapat
bagian menulis bab 4 Tentang Pasar Bebas dan Peran Pemerintah

Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.

Lahir di Ujung Pandang, 6 September 1985.
Merupakan dosen tetap dan peneliti di Program Studi
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri
makassar, Indonesia (2007), gelar magister
Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri
Makassar, Indonesia (2009), dan gelar Dr. (Doktor)
dalam bidang Pendidikan Ekonomi dari Universitas
Negeri Makassar, Indonesia (2020). Tahun 2020
hingga tahun 2024 menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan
Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Sebagai peneliti yang produktif, telah
menghasilkan lebih dari 100 artikel penelitian, yang terbit pada jurnal dan
prosiding, baik yang berskala nasional mapun internasional. Sebagai dosen yang
produktif, telah menghasilkan puluhan buku, baik yang berupa buku ajar, buku
referensi, dan buku monograf. Selain itu telah memiliki puluhan hak kekayaan
intelektual berupa hak cipta. Muhammad Hasan merupakan editor maupun
reviewer pada puluhan jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional.
Minat kajian utama riset Muhammad Hasan adalah bidang Pendidikan
Ekonomi, Literasi Ekonomi, Pendidikan Informal, Transfer Pengetahuan,
Bisnis dan Kewirausahaan. Disertasi Muhammad Hasan adalah tentang Literasi
dan Perilaku Ekonomi, yang mengkaji transfer pengetahuan dalam perspektif
pendidikan ekonomi informal yang terjadi pada rumah tangga keluarga pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga dengan kajian tersebut membuat
latarbelakang keilmuannya lebih beragam dalam perspektif multiparadigma,
khususnya dalam paradigma sosial. Muhammad Hasan sangat aktif

128 Etika Ekonomi

berorganisasi sehingga saat ini juga merupakan anggota dari beberapa
organisasi profesi dan keilmuan, baik yang berskala nasional maupun
internasional karena prinsipnya adalah kolaborasi merupakan kunci sukses
dalam karir akademik sebagai dosen dan peneliti.

Hesty Aisyah

Lahir di Jakarta, pada 6 November 1989. Ia tercatat
sebagai lulusan Magister Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas. Sejak tahun 2016, telah tercatat
sebagai salah satu Dosen Tetap STMIK Indonesia
Padang. Mata Kuliah yang diampu sampai saat ini
adalah ilmu Organisasi Manajemen dan
Kewirausahaan. Selain sebagai dosen tetap, dari
tahun 2020 sampai saat ini juga menjabat sebaga
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM). Untuk karya ilmiah yang sudah
diterbitkan baik berupa buku atau artikel ilmiah bisa
dilihat di database Google Scholar/ hestyaisyah. Bagi
yang ingin kolaborasi riset dan PkM silakan kontak lebih lanjut secara personal
di [email protected].

Anies Indah Hariyanti, S.E, M.Si., Ak., CA., CRP

Lahir di Banyumas, pada 25 Maret 1986. Ia
merupakan lulusan S1 dan S2 Universitas Jenderal
Soedirman. Saat ini Ia tercatat sebagai dosen
akuntansi di Universitas Peradaban. Selain menulis
artikel ilmiah pada jurnal dan proceeding, Ia kerap
menulis di platform blog kompasiana dan
blogspot.com. Dia juga sudah menulis book chapter
dengan judul ”Perekonomian dan Bisnis Indonesia”
yang terbit pada Maret 2021. Selain kegiatan
penulisan, Ia juga aktif dalam kegiatan literasi di
Kabupaten Banyumas, tempat tinggalnya.

Biodata Penulis 129

Eko Sudarmanto.

Lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari
pasangan Dulkarim (alm.) dan Sunarti. Saat ini
penulis sedang menyelesaikan pendidikan program
doktoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran
(PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Alquran dan
Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)
Program Studi Magister Manajemen, Sarjana
Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Muhammadiyah Jakarta, Akademi Akuntansi
Muhammadiyah (AAM) Jakarta, SMA Negeri Simo
Boyolali, SMP Muhammadiyah 6 Klego Boyolali, dan Madrasah Ibtidaiyah
Islamiyah (MII) Jaten Klego Boyolali. Pelatihan dan sertifikasi profesi yang
pernah diikuti, yaitu Certified Risk Associate (CRA), Certified Risk
Professional (CRP), Certified of Sharia Fintech (CSF), dan Certified Book and
Paper Authorship (CBPA). Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan
Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia, sebelumnya
sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta
(> 25 tahun) dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry –
Tangerang. Email penulis: [email protected] .

130 Etika Ekonomi