SOP Piutang Negara Kanwil

KANWIL DJKN LAMPUNG
DAN BENGKULU

2022

SOP

Bidang Piutang
Negara

0721-242107
0721-242669
[email protected] ; [email protected]
Jl. Raden Intan No 121, Kota Bandar Lampung

DAFTAR SOP PIUTANG NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SOP BERDASARKAN KEP DIRJEN NOMOR 515/KN/2021
1. Perumusan Rencana Penerimaan Piutang Negara

2. Perumusan Penetapan Pernyataan Bersama

3. Penetapan Surat Paksa

4. Persetujuan/Penolakan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui
Lelang

5. Penetapan Nilai Limit pada Kantor Wilayah

6. Penerbitan Nota Dinas Persetujuan/Penolakan Keringanan
Hutang di Kanwil

7. Pemberian Bahan Pertimbangan Atas Usul
Pencegahan/Perpanjangan/Pencabutan Pencegahan Bepergian
ke Luar Negeri yang Dilakukan Oleh KPKNL

8. Penerbitan Nota Dinas Usul Pencegahan Bepergian Ke Luar
Wilayah RI

9. Penerbitan Nota Dinas Usul Perpanjangan Pencegahan
Bepergian Ke Luar Wilayah RI

10. Penerbitan Nota Dinas Pertimbangan Atas Permohonan Izin Ke
Luar Wilayah Republik Indonesia

11. Penerbitan Nota Dinas Usul Tidak Dilakukan Perpanjangan
Pencegahan

12. Penerbitan Nota Dinas Usul Pencabutan Pencegahan

13. Penerbitan Nota Dinas Permohonan Izin Pemblokiran Surat
Berharga Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek

14. Penerbitan Nota Dinas Permohonan Izin Meminta Keterangan
Simpanan Nasabah

15. Surat Pemberian Pertimbangan Atas Usul Paksa Badan Yang
Dilakukan Oleh KPKNL

16. Pemberian Bahan Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang
Negara Yang Dilakukan Oleh KPKNL

17. Penerbitan Nota Dinas Pertimbangan Penghapusan Piutang oleh
Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (Piutang
Instansi Pemerintah Daerah)

1 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

18. Penerbitan Nota Dinas Hasil Penelitian Permintaan
Pertimbangan Penghapusan Piutang oleh Bidang Piutang Negara
(Piutang Instansi Pemerintah Daerah)

19. Tindak Lanjut Hasil Penelitian Bidang Kepatuhan Internal,
Hukum dan Informasi oleh Bidang Piutang Negara (Instansi
Pemerintah Daerah)

20. Penyusunan Nota Dinas Penjelasan Usulan Penghapusan Piutang
Daerah

21. Penerbitan Nota Dinas Pemberitahuan Keputusan Penghapusan
Piutang

22. Surat Pernyataan Piutang Negara telah Dihapuskan Secara
Mutlak (PTDM) atas Piutang Instansi Pemerintah Daerah

23. Nota Dinas Pemberitahuan Keputusan Penghapusan Secara
Mutlak atas Piutang Instansi Pemerintah Daerah

24. Nota Dinas Pertimbangan dan Penetapan Status atas Usul
Restrukturisasi Piutang Negara

25. Nota Dinas Pertimbangan Penyelesaian Masalah Pengurusan
Piutang Negara kepada Direktur Jenderal (Kantor Pusat)

26. Permintaan Kelengkapan Data/Berkas/Laporan
27. Pembuatan Laporan Persetujuan/Penolakan Pemberian

Keringanan Hutang dari Kanwil
28. Penyusunan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Atas

Objek Pencegahan di Kanwil
29. Pemberian Bimbingan Teknis Pengurusan Piutang Negara
30. Penyusunan Nota Dinas Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan

(Non Belanja Modal) Aparat Pengawas Fungsional
31. Penyusunan Nota Dinas Penyampaian Arsip Dokumen Kegiatan

Pengendalian Yang Akan Dipantau

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 2

SOP

(STANDARD
OPERATING
PROCEDURES)

Bidang Piutang
Negara

KEP DIRJEN NOMOR 515/KN/2021

3 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

1. Perumusan Rencana Penerimaan
Piutang Negara

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Rencana
PenerimaanPiutang Negara pada Kantor Operasional di wilayah Kanwil.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota Dinas Penetapan Piutang
b. Dokumen Penerimaan Piutang Negara
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 4

2. Perumusan Penetapan Pernyataan
Bersama

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Penetapan
Produk Hukum PUPN berupa Pernyataan Bersama antara PUPN dan
Penanggung Utang.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas Kepala KPKNL
b. Konsep Penetapan Pernyataan Bersama
c. Dokumen Berita Acara Tanya Jawab
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

5 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

3. Penetapan Surat Paksa

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Penetapan
Produk HukumPUPN berupa Surat Paksa.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas Kepala KPKNL
b. Konsep Surat Paksa
c. Dokumen Produk Hukum Pengurusan Piutang Negara
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 6

4. Persetujuan/Penolakan Permohonan
Penjualan Tanpa Melalui Lelang

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan
Persetujuan/PenolakanPermohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas Kepala KPKNL.
b. Surat Permohonan Penjualan Barang Jaminan Tanpa Melalui

Lelang dariPenanggung Hutang atau Penjamin Hutang.
c. Laporan Penilaian.
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

7 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

5. Penetapan Nilai Limit pada Kantor
Wilayah

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Penetapan Limit
padaKantor Wilayah.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas Permohonan Penetapan Nilai Limit dari Kepala KPKNL
b. Laporan Penilaian
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 8

6. Penerbitan Nota Dinas
Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang
di Kanwil

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses penerbitan
nota dinas persetujuan/penolakan keringanan hutang di Kanwil
berdasarkan nota dinas permintaan pertimbangan permohonan keringanan
hutang dari KepalaKPKNL.
Persyaratan dan Perlengkapan

c. Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusunpenerbitan nota dinas persetujuan/penolakan keringanan
hutang di Kanwil

Jangka Waktu Penyelesaian
 8 (delapan) hari kerja.

9 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

7. Pemberian Bahan Pertimbangan Atas
Usul Pencegahan / Perpanjangan /
Pencabutan Pencegahan Bepergian ke Luar
Negeri yang Dilakukan Oleh KPKNL

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Pemberian Bahan
Pertimbangan Atas Usul Pencegahan/Perpanjangan/Pencabutan
Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri yang Dilakukan Oleh KPKNL
berdasarkan ND Usulan dari Kepala KPKNL.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. ND Usulan dari Kepala KPKNL.
b. Dokumen dan keterangan pendukung atas objek pencegahan.
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 10

8. Penerbitan Nota Dinas Usul Pencegahan
Bepergian Ke Luar Wilayah RI

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Penerbitan Nota
Dinas Usul Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI berdasarkan ND
usulan dari KepalaKPKNL.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. ND Usulan dari Kepala KPKNL.
b. Dokumen dan keterangan pendukung atas objek pencegahan.
Jangka Waktu Penyelesaian
 9 (sembilan) hari kerja.

11 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

9. Penerbitan Nota Dinas Usul
Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke
Luar Wilayah RI

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses Penerbitan
Nota Dinas Usul Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI
berdasarkan ND usulan dari Kepala KPKNL.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. ND Usulan dari Kepala KPKNL.
b. Dokumen dan keterangan pendukung atas objek pencegahan.
Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 12

10. Penerbitan Nota Dinas Pertimbangan
Atas Permohonan Izin Ke Luar Wilayah
Republik Indonesia

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Penerbitan Nota
Dinas Pertimbangan Atas Permohonan Izin Ke Luar Wilayah Republik
Indonesia berdasarkan ND usulan dari Kepala KPKNL.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. ND Usulan dari Kepala KPKNL.
b. Dokumen dan keterangan pendukung atas objek pencegahan.
Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja.

13 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

11. Penerbitan Nota Dinas Usul Tidak
Dilakukan Perpanjangan Pencegahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Penerbitan Nota
Dinas Usul Tidak Dilakukan Perpanjangan Pencegahan berdasarkan ND
usulan dari Kepala KPKNL.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. ND Usulan dari Kepala KPKNL.
b. Dokumen dan keterangan pendukung atas objek pencegahan.
Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 14

12. Penerbitan Nota Dinas Usul Pencabutan
Pencegahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Penerbitan Nota
Dinas Usul Pencabutan Pencegahan berdasarkan ND usulan dari Kepala
KPKNL.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. ND Usulan dari Kepala KPKNL.
b. Dokumen dan keterangan pendukung atas objek pencegahan.
Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja.

15 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

13. Penerbitan Nota Dinas Permohonan Izin
Pemblokiran Surat Berharga Yang
Diperdagangkan Di Bursa Efek

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan penerbitan Nota
DinasPermohonan Izin Pemblokiran Surat Berharga Yang Diperdagangkan
Di Bursa Efek.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas Kepala KPKNL
b. ND Permohonan Surat Permohonan Izin Pemblokiran Surat

Berharga YangDiperdagangkan Di Bursa Efek
c. Resume BKPN
Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 16

14. Penerbitan Nota Dinas Permohonan Izin
Meminta Keterangan Simpanan Nasabah

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Surat
Permohonan IzinMeminta Keterangan Simpanan Nasabah.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas Kepala KPKNL
b. ND Permohonan Izin Meminta Keterangan Simpanan Nasabah
c. Resume BKPN
Jangka Waktu Penyelesaian
 9 (Sembilan) hari kerja.

17 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

15. Surat Pemberian Pertimbangan Atas
Usul Paksa Badan Yang Dilakukan Oleh
KPKNL

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan Surat Pemberian
Pertimbangan Atas Usul Paksa Badan Yang Dilakukan Oleh KPKNL.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas Kepala KPKNL
b. ND Permohonan Surat Usul Paksa Badan
c. Resume BKPN
d. Identitas Penanggung Utang Paksa Badan
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 18

16. Pemberian Bahan Pertimbangan Atas
Usul Penghapusan Piutang Negara Yang
Dilakukan Oleh KPKNL

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses pemberian
bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang negara yang dilakukan
oleh KPKNL.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang
negara yang dilakukan oleh KPKNL.

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

19 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

17. Penerbitan Nota Dinas Pertimbangan
Penghapusan Piutang oleh Bidang
Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi
(Piutang Instansi Pemerintah Daerah)

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses penerbitan
nota dinas pertimbangan penghapusan piutang oleh Bidang Kepatuhan
Internal, Hukum dan Informasi (Piutang Instansi Pemerintah Daerah).
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun nota dinas pertimbangan penghapusan piutang oleh
Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (Piutang Instansi
Pemerintah Daerah)

Jangka Waktu Penyelesaian
 11 (sebelas) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 20

18. Penerbitan Nota Dinas Hasil Penelitian
Permintaan Pertimbangan Penghapusan
Piutang oleh Bidang Piutang Negara
(Piutang Instansi Pemerintah Daerah)

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses penerbitan
nota dinas hasil penelitian permintaan pertimbangan penghapusan piutang
oleh Bidang Piutang Negara (Piutang Instansi Pemerintah Daerah).
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun nota dinas hasil penelitian permintaan pertimbangan
penghapusan piutang oleh Bidang Piutang Negara (Piutang Instansi
Pemerintah Daerah).

Jangka Waktu Penyelesaian
 14 (empat belas) hari kerja.

21 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

19. Tindak Lanjut Hasil Penelitian Bidang
Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi
oleh Bidang Piutang Negara (Instansi
Pemerintah Daerah)

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses tindak
lanjut hasil penelitian Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi
oleh Bidang Piutang Negara (Instansi Pemerintah Daerah).
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun tindak lanjut hasil penelitian Bidang Kepatuhan Internal,
Hukum dan Informasi oleh Bidang Piutang Negara (Instansi
Pemerintah Daerah).

Jangka Waktu Penyelesaian
 9 (sembilan) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 22

20. Penyusunan Nota Dinas Penjelasan
Usulan Penghapusan Piutang Daerah

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunannota dinas penjelasan usulan penghapusan piutang daerah.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusunnota dinas penjelasan usulan penghapusan piutang
daerah.

Jangka Waktu Penyelesaian
 8 (delapan) hari kerja.

23 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

21. Penerbitan Nota Dinas Pemberitahuan
Keputusan Penghapusan Piutang

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses penerbitan
notadinas pemberitahuan keputusan penghapusan piutang.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusunpenerbitan nota dinas pemberitahuan keputusan
penghapusan piutang.

Jangka Waktu Penyelesaian
 14 (empat belas) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 24

22. Surat Pernyataan Piutang Negara telah
Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) atas
Piutang Instansi Pemerintah Daerah

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan surat pernyataan piutang negara telah dihapuskan secara
mutlak (PTDM) atas piutang instansi pemerintah daerah.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun surat pernyataan piutang negara telah dihapuskan secara
mutlak (PTDM) atas piutang instansi pemerintah daerah.

Jangka Waktu Penyelesaian
 12 (dua belas) hari kerja.

25 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

23. Nota Dinas Pemberitahuan Keputusan
Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang
Instansi Pemerintah Daerah

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan pemberitahuan keputusan penghapusan secara mutlak atas
piutang instansi pemerintah daerah.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun konsep pemberitahuan keputusan penghapusan secara
mutlak atas piutang instansi pemerintah daerah.

Jangka Waktu Penyelesaian
 15 (lima belas) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 26

24. Nota Dinas Pertimbangan dan
Penetapan Status atas Usul Restrukturisasi
Piutang Negara

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan pertimbangan dan penetapan status atas usul restrukturisasi
piutang negara.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun konsep pertimbangan dan penetapan status atas usul
restrukturisasi piutang negara.

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

27 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

25. Nota Dinas Pertimbangan dan
Penetapan Status atas Usul Restrukturisasi
Piutang Negara

Nota Dinas Pertimbangan Penyelesaian Masalah Pengurusan Piutang
Negara kepada Direktur Jenderal (Kantor Pusat).
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun konsep pertimbangan penyelesaian masalah pengurusan
piutang negara kepada Direktur Jenderal (Kantor Pusat).

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 28

26. Permintaan Kelengkapan
Data/Berkas/Laporan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunanpermintaan kelengkapan data/berkas/laporan.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Kelengkapan dokumen dalam hal pertimbangan permohonan
keringananhutang dari KPKNL; atau

b. Ada/tidaknya laporan yang disampaikan oleh KPKNL dalam hal
penyampaianlaporan dikompilasi oleh Kanwil.

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

29 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

27. Permintaan Kelengkapan
Data/Berkas/Laporan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan laporan persetujuan/penolakan pemberian keringanan hutang
dari KanwilDJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun konsep laporan persetujuan/penolakan pemberian
keringanan hutang dari Kanwil.

Jangka Waktu Penyelesaian
 9 (sembilan) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 30

28. Penyusunan Laporan Perkembangan
Penyelesaian Kasus Atas Objek Pencegahan
di Kanwil

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan laporan perkembangan penyelesaian kasus atas objek
pencegahan pada Kanwil DJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusunlaporan perkembangan penyelesaian kasus objek
pencegahan di Kanwil.

Jangka Waktu Penyelesaian
 9 (sembilan) hari kerja.

31 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

29. Pemberian Bimbingan Teknis
Pengurusan Piutang Negara

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
pemberian bimbingan teknis pengurusan piutang negara pada Kanwil
DJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusunkonsep pemberian teknis pengurusan piutang negara

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 32

30. Penyusunan Nota Dinas Tanggapan
Laporan Hasil Pemeriksaan (Non Belanja
Modal) Aparat Pengawas Fungsional

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan Nota Dinas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (non belanja
modal) aparat pengawas fungsional pada Kanwil DJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan
Informasi terkait permintaan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) (Non Belanja Modal) Aparat Pengawas Fungsional.

b. Bahan, data dan bukti-bukti yang diperlukan untuk Menyusun
konsep tanggapan LHP (Non Belanja Modal).

Jangka Waktu Penyelesaian
 15 (lima belas hari) hari kerja.

33 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

31. Penyusunan Nota Dinas Penyampaian
Arsip Dokumen Kegiatan Pengendalian
Yang Akan Dipantau

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunanNota Dinas penyampaian arsip dokumen kegiatan pengendalian
yang akan dipantau pada Kanwil DJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan
Informasi terkait permintaan arsip dokumen kegiatan
pengendalian yang akan dipantau.

b. Arsip dokumen kegiatan pengendalian yang akan dipantau
Jangka Waktu Penyelesaian

 2 (dua) hari kerja, pada akhir periode pelaporan (akhir dwiminggu
I/akhirdwiminggu II).

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 34

Sumber
1. KEP-515/KN/2021

35 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU