SOP Piutang Negara Kanwil

24. Nota Dinas Pertimbangan dan
Penetapan Status atas Usul Restrukturisasi
Piutang Negara

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan pertimbangan dan penetapan status atas usul restrukturisasi
piutang negara.
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun konsep pertimbangan dan penetapan status atas usul
restrukturisasi piutang negara.

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 50

SOP Nota Dinas Pertimbangan dan Penetapan Status atas Usul Restrukturisasi Piutang Negara
51 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

25. Nota Dinas Pertimbangan Penyelesaian
Masalah Pengurusan Piutang Negara kepada
Direktur Jenderal (Kantor Pusat)

Nota Dinas Pertimbangan Penyelesaian Masalah Pengurusan Piutang
Negara kepada Direktur Jenderal (Kantor Pusat).
Persyaratan dan Perlengkapan

 Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun konsep pertimbangan penyelesaian masalah pengurusan
piutang negara kepada Direktur Jenderal (Kantor Pusat).

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 52

SOP Nota Dinas Pertimbangan Penyelesaian Masalah Pengurusan Piutang Negara kepada Direktur
Jenderal (Kantor Pusat)

53 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

26. Permintaan Kelengkapan
Data/Berkas/Laporan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunanpermintaan kelengkapan data/berkas/laporan.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Kelengkapan dokumen dalam hal pertimbangan permohonan
keringananhutang dari KPKNL; atau

b. Ada/tidaknya laporan yang disampaikan oleh KPKNL dalam hal
penyampaianlaporan dikompilasi oleh Kanwil.

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 54

SOP Permintaan Kelengkapan Data/Berkas/Laporan
55 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

27. Permintaan Kelengkapan
Data/Berkas/Laporan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan laporan persetujuan/penolakan pemberian keringanan hutang
dari KanwilDJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusun konsep laporan persetujuan/penolakan pemberian
keringanan hutang dari Kanwil.

Jangka Waktu Penyelesaian
 9 (sembilan) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 56

SOP Pembuatan Laporan Persetujuan/Penolakan Pemberian Keringanan Hutang dari Kanwil
57 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

28. Penyusunan Laporan Perkembangan
Penyelesaian Kasus Atas Objek Pencegahan
di Kanwil

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan laporan perkembangan penyelesaian kasus atas objek
pencegahan pada Kanwil DJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusunlaporan perkembangan penyelesaian kasus objek
pencegahan di Kanwil.

Jangka Waktu Penyelesaian
 9 (sembilan) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 58

SOP Penyusunan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Atas Objek Pencegahan di Kanwil
59 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

29. Pemberian Bimbingan Teknis
Pengurusan Piutang Negara

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
pemberian bimbingan teknis pengurusan piutang negara pada Kanwil
DJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk
menyusunkonsep pemberian teknis pengurusan piutang negara

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 60

SOP Pemberian Bimbingan Teknis Pengurusan Piutang Negara
61 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

30. Penyusunan Nota Dinas Tanggapan
Laporan Hasil Pemeriksaan (Non Belanja
Modal) Aparat Pengawas Fungsional

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunan Nota Dinas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (non belanja
modal) aparat pengawas fungsional pada Kanwil DJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan
Informasi terkait permintaan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) (Non Belanja Modal) Aparat Pengawas Fungsional.

b. Bahan, data dan bukti-bukti yang diperlukan untuk Menyusun
konsep tanggapan LHP (Non Belanja Modal).

Jangka Waktu Penyelesaian
 15 (lima belas hari) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 62

SOP Penyusunan Nota Dinas Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (Non Belanja Modal) Aparat
Pengawas Fungsional

63 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

31. Penyusunan Nota Dinas Penyampaian
Arsip Dokumen Kegiatan Pengendalian
Yang Akan Dipantau

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses
penyusunanNota Dinas penyampaian arsip dokumen kegiatan pengendalian
yang akan dipantau pada Kanwil DJKN.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota dinas dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan
Informasi terkait permintaan arsip dokumen kegiatan
pengendalian yang akan dipantau.

b. Arsip dokumen kegiatan pengendalian yang akan dipantau
Jangka Waktu Penyelesaian

 2 (dua) hari kerja, pada akhir periode pelaporan (akhir dwiminggu
I/akhirdwiminggu II).

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 64

SOP Penyusunan Nota Dinas Penyampaian Arsip Dokumen Kegiatan Pengendalian Yang Akan
Dipantau

65 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Sumber
1. KEP-515/KN/2021

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 66