42 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. 6. Risalah al-Tauhid, sebuah kitab dalam bahasa Arab tentang ilmu tauhid dalam bentuk soal jawab. 7. Wasiat Renungan Masa Pengalaman Lama dan Pengalaman Baru, (I dan II), sebuah kitab momumental yang dikarang menurut pengalaman masa sebelum dan sesudah merdeka. Kitab ini menjadi pegangan utama bagi anggota Nahdlatul Wathan.39 Selain dari karya tulis tersebut, Maulana Syeikh juga menulis beberapa kumpulan doa sebagai amalan bagi harian anggota Nahdlatul Wathan, seperti Hizib Nahdlatul Wathan, sebuah kumpulan doa dalam bahasa Arab yang terdiri dari ayat-ayat al-Qur’an, Shalawat wirid serta zikir40 yang ditulisnya di Pancor, Lombok Timur, 1383/1962. Susunan Hizib tersebut sebagai berikut: 1. Sholawat Nahdlatul Wathan 2. Surat Yasin 3. Surat al-Waqi’ah 4. Surat al-Mulk 5. Miftah Hizib Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Banat, bacaan surat al-Fatihah 6. Shalawat enam 7. Hizib Nahdlatul Wathan 39 Wasiat ini merupakan sebuah nasehat atau mauizah terhadap semua anggota dan simpatisan Organisasi Nahdlatul Wathan, lebih jelasnya baca, Wasiat Renungan masa Pengalaman Baru oleh Maulana Syeikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, cet. Ke-v 1399 H 1409 H/1979-1981 M 40 Di dalamnya termuat Sholawat Nahdlatul Wathan yang ditulisnya di atas Makam Rasulullah.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 43 8. Ikhtisar 9. Hizib Nahdlatul 10. Qasidah al-Minfarijah41 . 11. Qosidah, oleh Abi al-Qosim al-Sahail Raud al-Urif 12. Qosidah doa oleh Allamah al-Muhaddits Syeikh habib Allah al-Syauqawi Zaan al-Muslim. 13. Qosidah do’a, oleh sebagian Auliya dan pada bagian akhir ditambahkan oleh Maulana Syeikh Zainuddin Abdul Madjid. 14. Do’a kebebasan oleh Siti ‘Aisyah Ummul Mukminin. 15. Ayat al-Hifz 16. Al-Asma’ al-Husna 17. Shalawat Ism al-‘azham oleh al-Arif billah Muhammad Taqiyuddin al-Dimasyqi al-Hambali 18. Shalawat Bardan wa Salaman oleh Maulana Syeikh Zainuddin Abdul Madjid 19. Shalawat Sepuluh 20. Al-Qosidah al-Muhammadiyah oleh Imam alBusyairi dan bagian akhir ditambah oleh penulis 21. Ayat al-Sholihat 22. Shalawat Rahmatan lil alamin, al-Mukhsinin alMaqbulin, Shalawat al-Qadr dan ditutup dengan 41 Qasidah ini ditulis Imam al-Arif Abi al-Fadl Yusuf Muhammad alMa’ruf bin Nahwy
44 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. sholawat taisir, oleh maulana Syeikh Zainuddin Abdul Madjid.42 D. Organisasi Nahdlatul Wathan dan Perkembangannya 1. Cikal Bakal Nahdlatul Wathan Nahdlatul Wathan (disingkat NW), merupakan organisasi massa Islam terbesar di pulai Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran NW sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah berasal dari dua Madrasah Induk, yaitu Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) nama NW diambil dari nama-nama awal madrasah tersebut.43 Menguraikan dan menjelaskan latar belakang lahirnya NW berikut perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan awal kedua Madrasah tersebut. Untuk itulah dalam uraian ini penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara ringkas perkembangan Madrasah tersebut sampai lahirnya Organisasi Nahdlatul Wathan (NW). 2. Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin 42 Lihat, al-Syeikh al-hajj Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam Hizib Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Banat, (Pancor: Penerbit Toko Kita, tth). 43 Hayyi Nu’man dan Safari, Nahdlatul Wathan ; Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah, 1988: 91
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 45 Abdul Madjid pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H, bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1936 M. di Pancor, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Sebelum lahirnya NWDI ini, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendirikan Pesantren al-Mujahidin pada tahun 1934 M. setahun setelah Maulana Syeikh kembali dari tanah suci Mekah. Pesantren Al-Mujahidin didirikan karena didorong oleh kondisi umum umat islam di Pulai Lombok yang masih sangat terbelakang akibat tekanan dari pemerintah kolonial belanda.44 Pesantren al-Mujahidin pada awalnya dimaksudkan sebagai pilot proyek dengan menggunakan sistem halaqoh, di sampin itu dimaksudkan untuk mengantisipasi masyarakat terhadap kebutuhan mereka dalam bidang pendidikan. Kemudian sitem halaqoh ini dianggap kurang efektif dan efesien, sistem tersebut telah lama diprektekkan oleh beberapa ulama sebelumnya, karena itu beliau menerapkan sitem semi klasik. Dan ternyata sytem tersebut mampu menarik perhatian dan respon positif dari berbagai kalangan, terutama kalangan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya santri-santri yang terdaftar kira-kira 200 orang . Kemajuan Pesantren ini di samping mengundang respon positif juga memacu beberapa tanggapan negatif dari beberapa tokoh masyarakat yang merasa khawatir kehilangan pengaruhnya serta wibawa-wibawa mereka di tengah-tengah umat. Termotivasi dengan hal tersebut 44 Wawancara dilakukan oleh Drs. M. Natsir Abdullah, MA. Dalam Tesisnya dengan judul Teologi nahdlatul wathan, tanggal 8 Januari 1991 H. 13- 14. Dan lihat Maulana Syeikh dalam buku Tajwid Batu Ngompal, tt:20,
46 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. mereka melancarkan serangan-serangannya dengan berbagai macam tuduhan dan itnah yang dilontarkan pada Maulana Syeikh. Di antara itnah-itnah dan tuduhan yang dilontarkan mereka adalah, Maulana Syeikh dituduh sebagai pengikut Khawarij, Mu’tazilah, tidak bermazhab dan menyebarkan ajaran sesat serta digembar-gemborkan sebagai pengikut Wahabi.45 Dengan merebak dan meluasnya itnah dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan para hasidin (orangorang hasad) tersebut, maka sebagian besar orang tua santri yang menyerahkan anak-anaknya untuk belajar, menarik kembali hingga tinggal lima puluh orang dari 200 santri. Demikian juga orang yang telah mewakafkan tanahnya ditariknya kembali tanpa ada alasan yang jelas. Selain itu rintangan juga datang dari pemerintah Kolonial Belanda. Lebih jauh lagi TGH. L. Anas Hasyri menegaskan tuduhan yang dilontarkan mereka adalah Maulana Syeikh menjual agama dengan dikenakannya uang iuran (i’anah) setiap bulan.46 Dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan itu Maulan Syaikh tidak mundur walau setapak dari medan juang, dan inilah yang menginspirasikan beliau dalam menulis lagu-lagu perjuangan, seperti Mars Nahdlatul Wathan. Reaksi dan tantangan itu ibarat pupuk baginya, semakin gencar reaksi semakin berkobar semangat juangnya. Mereka berkomplot untuk menghentikan kegiatan Maulana Syeikh dalam bidang pendidikan. 45 Wawancara dengan TGH. L. Anas Hasyri dan Ust H. Zainal Masyhudi tanggal 6 Juli 2002 di Praya Lombok Tengah 46 Wawancara dengan TGH. L. Anas Hasyri tanggal 6 Juli 2002
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 47 Dan kali ini beliau dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menjadi imam dan khatib atau melanjutkan niatnya dalam membangun dan mendirikan Madrasah dengan Konsekwensi berhenti menjadi imam dan khatib, karena menurut beliau menjadi imam dan khatib hukumnya fardhu kifayah, karena masih banyak yang bisa melakukannya, sedangkan mendirikan Madrasah Fardhu ‘Ain, karena tidak ada yang mau dan bisa melakukannya. Ternyata dengan keteguhan dan kesabaran beliau, segala rintangan dan halangan tersebut bisa diatasi dan terwujudlah cita-cita beliau dengan berdirinya Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dan Madrasah ini berdiri di atas sebidang tanah yang diwakafkan oleh H. Muhammad Syazali47. Dan menjadi embrio dari seluruh Madrasah dan sekolah Nahdlatul Wathan. Dan segera setelah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda dengan diterbitkannya akte berdirinya tertanggal 17 Agustus 1936 maka pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H, bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1936 M. Maulana Syeikh meresmikan madrasah tersebut, dan momen tersebut dijadikan sebagai tonggak kemenangan moral sehingga sejak saat itu dan setiap tahun diperingati sebagai hari Ulang Tahun (Hultah) NWDI. 47 Wawancara dengan TGH. L. Anas Hasyri tanggal 6 Juli 2002, dan lihat Hayyi Nu’man dalam Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan dan Dakwah Islamiyahn1998, hal.91
48 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Di balik keberhasilan tersebut, di samping kesungguhan dan kesabaran beliau tercatat beberapa nama yang sangat berperan aktif dalam memberikan motivasi dan dukungan moral maupun materil, diantaranya Tuan Guru Abdul Madjid (Ayahanda), TGKH. Ahmad Rifa’i Abdul Madjid (saudara kandung), TGKH. Muhammad Faisal Abdul Madjid dan Hajjah Fatimah (Istri pertama) Maulana Syeikh. Dalam pengolahan Madrasah tersebut beliau dibantu oleh beberapa orang saudaranya dan beberapa orang guru, antara lain Haji Syahabuddin Pancor dan Haji Abdul Rahim Kelayu. Seperti halnya madrasah al-Mujahidin, juga madrasah NWDI dengan sistem kalsiknya dan masuknya beberapa ilmu untuk tidak luput dari gunjingan dan itnah dari orang-orang yang memang tidak menghendaki berdirinya madrasah tersebut, mereka menilai keberadaan madrasah NWDI dengan sitem yang sudah diterapkannya sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya dan sistem ini merupakan produk Eropa. 48 Sistem klasikal yang diterapkan di madrasah tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan, masing-masing tingkat Ilzamiyah,Tahdiriyah, dan Ibtidaiyah pada tingkat Ilzamiyah merupakan tahap persiapan dengan lama belajar satu tahun, dan siswa-siswanya rediri dari anakanak yang belum mengenal huruf Arab dan Latin. 48 Eropa menurut kesan ulama lombok merupakan negara kair, oleh karena itu produk yang diadopsi merupakan produk kair, dan tidak boleh dikembangkan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 49 lanjutannya tingkat Tahdiriyah dengan lama belajar tiga tahun. Kemudian setelah dari tingkat tersebut dilanjutkan ke tingkat Ibtidaiyah denga lama belajar empat tahun. Tapi dahulu, lama belajarnya empat tahun.49 Dan untuk dapat diterima di tingkat Ibtidaiyah, disyaratkan telah selesai di tingkat Tahdiriyah atau lulus sekolah Rakyat (Volkschol) yang telah mendapatkan pelajaran agama dan mampu tulis baca Arab. Karena ditingkat itu materi yang diajarkan dominan pelajaran agama yang berbahasa Arab, kecuali materi berhitung (al-Hisab) dan menulis huruf latin. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan mulai pagi hari pukul 7.30 – 13.00 siang hari.50 3. Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) Sebagai seorang ulama dan pemimping umat, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sangat produktif dan selalu mempunyai kreasi dari ide serta pemikiran baru (hadits), baru dalam pengertian sebenarnya dan baru dalam arti di masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) pada masanya. Diantara ide dan pemikiran baru tersebut adalah membuka atau mendirikan madrasah khusus putri (Lil banat), tepatnya setelah lima tahun Madrasah NWDI beroperasi dengan berhasil menamatkan tamatan pertamanya pada tahun 1941. dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah 49 Wawancara dengan TGH. L. Anas Hasyri tanggal 6 Juli 2002, di Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. 50 Hayyi Nu’man Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah, 1998, h. 95
50 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. didirikan pada tanggal 15 Rabi’ul Akhir 1364 H, dan bertepatan dengan 21 April 1943 Masehi.51 Seperti halnya pesantren al-Mujahidin dan NWDI, berdirinya NBDI juga mendapat reaksi dari masyarakat. Banayak kalangan menilai bahwa perbuatan ini tidak wajar, karena sebelumnya mendidik wanita berarti membentuk dan menciptakan wanita-wanita karier yang akan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan akan sama dengan kaum laki-laki. Hal tersebut merupakan aib dan perbuatan mengingkari kodratnya sebagai wanita.52 Sedangkan menurut pandangan pendiri NWDI dan NBDI memberikan pendidikan pada wanita juga termasuk melaksanakan dan menerapkan ajaran serta syari’at agama seperti yang telah dilakukan Rasulullah SAW, bahkan dipertegas dalam Hadits beliau. Selanjutnya pendiri NWDI dan NBDI menegaskan bahwa tegaknya suatu negara dengan baiknya para wanita dan rusaknya suatu negara, jika wanitanya pun rusak dalam pengertian tidak mendapat pendidikan yang layak.53 Sejarah telah banyak mencatat beberapa wanita Islam yang terdidik, seperti Siti ‘Aisyah Binti Abi Bakar, ia merupakan perempuan yang terbanyak menghafal 51 Tanggal 21 April 1943, ditetapkan sebagai tahun kelahiran Madrasah NBDI ternyata tidak disangka-sangka menjadi momen sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan menetapkan hari tersebut sebagai hari Kartini. 52 Ibid 53 Bandingkan dengan Qasim Amin dalam Prof. DR. Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta, Bulan Bintang, 1991, cet. Ke-8, h.70.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 51 Hadits dan menjadi rujukan para wanita pada zamannya bahkan sampai saat ini.54 Dalam al-Qur’an terdapat statemen-statemen yang menganjurkan kaum wanita untuk berkarer dan mengingatkan dirinya, (lihat, Al-Qur’an Surat al-Nahl: 97, Al-Mukmin: 40, al-Nisa’: 124, Ali Imran : 195, AlTaubah: 72, Al-Ahzab : 35, dan lain-lain). Melihat beberapa nash al-Qur’an dan Hadits serta fakta sejarah tersebut Maulana Syeikh memperjuangkan dengan gigih, dan penuh kesabaran dalam menghadapi beberapa isu dan ujian untuk berdirinya madrasah khususnya kaum wanita. Tantangan dan reaksi cukup keras datang dari kalangan masyarakat saat itu, karena adat istiadat masyarakat Lombok saat itu sangat kuat dan keras, dimana wanita tidak diperbolehkan keluar rumah, tugas mereka hanya di dapur dan mengurus rumah tangga serta membesarkan anak. Namun dengan kegigihan dan kesabarannya semua itu dapat terwujud. Pada periode awal perkembangan madrasah ini telah mampu menamatkan santrinya. Sejak zaman penjajahan sampai dengan zaman kemerdekaan mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam bidang kurikulum, jenjang atau tingkatan serta jenis dan nama-nama madrasah sesuai dengan tuntutan zaman. 54 Ibid. h. 81
52 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Awalnya kurikulum yang dipakai pada madrasahmadrash tersebut sama dengan kurikulum yang dipakai di madrasah al-Shaulatiyah sebagai almamater pendiri madrasah NWDI dan NBDI, yaitu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Pada awal tahun 1951 tingkat Tahdiriyah ala Makkah diintegrasikan ke Ibtidaiyah seperti Indonesia, yaitu dengan dijadikan Ibtidaiyah enam tahun dengan 40% pengetahuan umum dan 60% pengetahuan agama. Kemudian pada tanggal 2 November1952 dibuka Sekolah Menengah Islam (SMI) dengan lama tiga tahun dan berhasil meluluskan alumni 2 kali.55 Melihat perkembangan dan peningkatan dari madrasah-madrasah yang ada, maka perlu dibentuk suatu organisasi untuk menangani berbagai kebutuhan dan keperluan peningkatan dalam pengelolaan lembaga-lembaga yang ada di tingkat yang lebih baik dan profesional. Oleh karena itu, Maulan Syeikh sebagai pendiri dan penggagas NWDI dan NBDI mengadakan rapat dalam rangka merealisasikan niat tersebut, yaitu pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 Masehi dan ide tersebut disepakati, maka lahirlah organisasi Nahdlatul Wathan (NW), dan Maulana Syeikh dinyatakan sebagai pendirinya. Dengan demikian momentum yang sangat bersejarah itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Organisasi Nahdlatul Wathan (NW). 55 Abdul Hayyi Nu’man, Nahdlatul Wathan, Op. Cit. hal. 148
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 53 4. Perkembangan Organisasi Nahdlatul Wathan (NW). Seperti dijelaskan di atas bahwa organisasi Nahdlatul Wathan lahir pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1376 H, yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 M di desa Pancor Lombok Timur dimana pendirinya bermukim. Nahdlatul Wathan sebagai organisasi Islam yang mengemban tugas keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan. Sejak berdirinya telah mulai berbenah diri untuk menyusun konsep dan rumusan organisasi, termasuk di dalamnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta program-program kerja agar mendapat pengakuan resmi dari kegiatan sentral, yaitu kegiatan pendidikan di lingkungan madrasah. Pada tahun 1957, Nahdlatul Wathan diakui secara resmi dengan akte No. 48 tahun 1957 yang dibuat dan disahkan oleh notaris pembantu Hendrik Alexander di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tetapi dengan akte tersebut, organisasi ini belum mampu mengembangkan sayapnya keluar daerah Lombok, oleh karenanyan untuk kedua kalinya, dibuatlah akte baru dengan Nomor 50 tanggal 21 Juli 1960, yang dibuat dan disahkan oleh notaris pengganti, yaitu Sie Lk Tiong di Jakarta dengan pengukuhan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 17 Oktober 1960 dengan Nomor J.A.51055 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 90 tanggal 8 November 1960. 56 56 Drs. H. Hayyi Nu’man dan Sahafari, Nahdlatul Wathan, Organisasi
54 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Setelah terbit akte yang kedua, maka Nahdlatul Wathan berusaha mengembangkan dirinya ke daerahdaerah yang berada di luar Lombok. Oleh karena itu dari tahun 1960 sampai saat ini terbentuklah penguruspengurus Nahdlatul Wathan di seluruh Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan sampai ke luar pulau Lombok, seperti Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan DKI Jakarta dengan status perwakilan.57 Sejalan dengan proses perubahan yang terjadi, Nahdlatul Wathan sebagai organisasi Islam dihadapkan dengan sejumlah tuntutan, yaitu bagaimana Nahdlatul Wathan mengembangkan kondisi pendidikannya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagaimana peran Nahdlatul Wathan dalam merumuskan langkah-langkah stretegisnya dalam rangka menyelesaikan problem-problem yang dihadapinya, seperti masalah-masalah sosial kemasyarakatan, serta bagaiman cara mengaktifkan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Dalam menjawab beberapa persoalan tersebut, Nahdlatul Wathan dihadapkan pada persoalan, pertama perluasan kemampuan dan intelektualitas dalam mengatasi problematika yang ada, kedua pengembangan dirinya, baik secara kelembagaan maupun perseorangan, agar tetap akses dan segala program-programnya relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan kepribadiannya. Pendidikan dan Sosial dan Dakwah Islamiyah (Selong, 1988,.157) 57 Drs. H. Lalu Gede Wiresentane (Ketua Umum PBNW), dalam Natsir, MA., (Tesis, Teologi Nahdlatul Wathan), 1992:36.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 55 Dan sebagai dasar konstitusional dalam merealisir semua program-programnya, maka pada tanggal 12 Agustus 1963, dalam Mu’tamar ke-4 Nahdlatul Wathan berhasil menyempurnakan Anggaran Dasarnya, dalam bab I ayat 3 ditetapkan bahwa Nahdlatul Wathan merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dakwah Islamiyah.58 5. Nahdlatul Wathan Sebagai Organisasi Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Perkembangan lembaga di lingkungan Nahdlatul Wathan dari tahun ke tahun menunjukkan graik yang naik, pada tahun 1957 dibuka Madrasah Muallimin dan Muallimat enam tahun. Kemudian pada tahun 1959 diresmikan berdirinya Madrasah Tsanawiyah 3 tahun, Madrasah Menengah Atas (MMA), dan pendidikan Guru Agama Lanjutan (PGAL). Dan kemudian pada tahun 1964 didirikan Akademi Paedagogik Nahdlatul Wathan (APNW).59 Dalam rangka melestarikan sistem pengajaran di Madrasah Al-Shaulatiyah (almamater pendiri NWDI, NBDI, dan NW), maka beliau mendirikan “Ma’had Darul Qur’an wal Hadits al-Majidiyah al-Syai’iyah Nahdlatul Wathan” pada tahun 1965 Masehi dan menyusul Ma’had Lil Banat tahun 1974 khusus bagi wannita. Ma’had ini setingkat dengan Akademi, dengan menerapkan kurikulum Madrasah Shaulatiyah. 58 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Wathan, (Selong, Pengurus Nahdlatul Wathan, 1963. 5) 59 Hayyi Nu’man. OP Cit. h. 117.
56 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Dan untuk mengantisipasi perkembangan zaman, maka didikan pula sekolah-sekolah umum seperti SMPNW, SMANW, SPGNW yang kemudian menyusul di kota-kota dan daerah-daerah lainnya seperti Mataram, Kediri, Narmada dan lain-lainnya.60 Untuk menindak lanjuti para alumnus dari tingkat SLTA, maka Nahdlatul Wathan pusat (Pancor) mendirikan Perguruan Tinggi berupa Universitas Hamzanwadi, singkatan dari Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah pada tahun 1977, kemudian STKIP dan pada tahun 1981 dibuka Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS), dan pada tahun 1989 dibuka Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) HAMZANWADI. Perkembangan pendidikan Nahdlatul Wathan ini didukung oleh peran organisasi ini sebagai Organisasi dakwah Islamiyah. Oleh karena itu kegiatan pendidikan dan dakwah tidak dapat dipisahkan, dakwah dilakukan untuk mengajak umat melakukan yang baik dan mencegah yang mungkar (Amar Ma’ruf Nahyi Mungkar), kemudian pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas umat menjadi “Khaira Ummatin” (sebaik-baik umat). Untuk itulah organisasi Nahdlatul Wathan sebagai organisasi dakwah telah menampilkan diri iktu serta dalam pelaksanaan dakwah (Amar Ma’ruf Nahyi Mungkar). Hal tersebut terealisasi dalam bentuk berdirinya Majelis-Majelis Taklim dan Majelis-Majelis 60 Laporan Pertanggung Jawaban PBNW, Muktamar NW ke-IX Pancor Lombok Timur, 3-5 Juli 1991. h. 17
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 57 Dakwah Nahdlatul Wathan di seluruh kecamatan pulau Lombok serta ke daerah-daerah di Pulau Sumbawa. Melalui dakwah tersebut Maulana Syeikh dan para alumninya menyampaikan ilmu-ilmu agama serta ayatayat al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.61 6. Nahdlatul Wathan Sebagai Organisasi Sosial Peran sosial Nahdlatul Wathan sebagai organisasi kemasyarakatan pada dasarnya merupakan tugas rutin dan senantiasa dilakukan, karena Nahdlatul Wathan sudah mengakar di hati masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat. Potensi Nahdlatul Wathan telah mendapat pengakuan yang sangat mendalam di lingkungan masyarakat dengan berbagai program dan aktivitas langsung ke masyarakat dalam membuat berbagai kepentingan masyarakat tersebut. Pola pengembangan telah dirintis sejak tahun 70- an dengan melakukan berbagai modal kegiatan sosial, seperti menggalakkan amal jariyah, gotong royong, 61 Kegiatan dakwah yang dilakukan Nahdlatul Wathan melalui tiga periode, periode awal dakwah bi al-lisan (Ceramah), dan ini dominan pada masyarakat-masyarakat di pulau Lombok. Kemudian periode kedua dilakukan dengan mengajak mereka melakukan sesuatu secara bersamasama seperti gotong royong untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Kemudian periode ketiga melalui tulisan, hal tersebut diaktualisasikan dengan terbentuknya suatu media cetak yang berbentuk tabloid sejak tahun 1986. Terbitan perdananya mencapai 5000 eksemplar, sekarang (1991) mencapai 6000 eksemplar setiap bulan. (Wawancara dengan Safari tanggal 5 April 1991, oleh Drs. Natsir Abdullah MA.) dan tahun 1998 terbit majalah sinar lima yang diprakarsai oleh Perwakilan Nahdlatul Wathan. Sedangkan terobosan lain dalam menyebarkan da’i-da’I, yaitu dengan mengadakan kerja sama antara Nahdlatul Wathan dengan Pemerintah (Departemen Transmigrasi). (Lihat Pertanggungjawaban PBNW, Op Cit H. 30).
58 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. pemberian santunan kepad fakir miskin, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.62 Peran sosial Nahdlatul Wathan ini diwujudkan dengan mendirikan panti asuhan untuk menyantuni fakir miskin, yatim piatu pada tempat-tempat yang kondisi ekonomi masyarakatnya memungkinkan, diantaranya mengadakan kerja sama denga BKKBN Propinsi Nusa Tenggara Barat, maupun BKKBN Pusat untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat pedesaan yang masih jauh tertinggal. Hal tersebut telah dibina kerjasama dengan Pathinder Fund Boston USA untuk Klinik Sejahtera Nahdlatul Wathan. Kerjasama ini dalam bentuk alat-alat kontrasepsi, penerangan dan motivasi, latihan tenaga home visiter dan supervisor.63 Dalam kaitan tersebut Nahdlatul Wathan juga membentuk suatu Badan Pengkajian Penerangan dan Pengembangan Masyarakat Nahdlatul Wathan (BP3 MNW), kemudian BP3 MNW ini ditunjuk oleh pemerintah (Departemen Agama RI) sebagai pelaksana salah satu program kelangsungan hidup anak, yang merupakan kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF, yaitu salah badan organisasi dunia (PBB) untuk anak-anak. Melihat beberapa peristiwa dan momen yang telah dilakukan oleh Nahdlatul Wathan, dapat disimpulkan bahwa peran sosial yang dilakukan tidak bisa dipandang 62 Lihat al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat-2. 63 Ibid
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 59 sebelah mata, karena dari beberapa data tersebut terlihat bahwa Nahdlatul Wathan bukan hanya pelanjut namun juga sebagai perintis dari program-programnya. Tokoh penting di balik keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif pendiri Nahdlatul Wathan, yakni “TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid” didukung oleh ulama-ulama yang lain. Begitu besar peran ulama (Tuan Guru) sehingga masyarakat sangat menghormati beliau. Kesan tersebut terambil dari masyarakat Lombok, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sweda “Endak Mungkin Tuan Guru Jauk Ite Aning Nerake”.64 Adapun gambaran umum kepengurusan Organisasi Nahdlatul Wathan terlihat sebagia berikut: 1. Muktamar pertama Nahdlatul Wathan di Pancor, lombok Timur 22-24 Agustus 1954, susunan pengurus yang dihasilkan adalah TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Sebagai Ketua Umum 2. Muktamar Nahdlatul Wathan kedua di Pancor, 23-26 Maret 1957. Dan Ketua Umum yang terpilih adalah TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. 3. Muktamar ketiga di Pancor, 25-27 Januari 1960. Dan sebagai ketua umum terpilih TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. 64 Artinya, Tidak mungkin Tuan Guru mengajak Kita ke Neraka, lihat sven Cederroth the spell of the Ancestor and Power of Makkah, a Sasak Community in Lombok, (otebory, Vasastadent, 1981), hal. 85
60 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. 4. Muktamar Nahdlatul Wathan keempat di Pancor, 10-14 Agustus 1963 dan ketua umum yang terpilih adalah H. M. Yusi Muhsin (Kelayu), dan Maulana Syeikh Sebagai Penasihat. 5. Muktamar kelima di Pancor, 29 Juli – 1 Agustus 1966 dan yang terpilih sebagai ketua umum adalah H.M. Djalaluddin, SH. (Mataram)65. Dan Maulana Syeikh menjabat sebagai Ro’is ‘Am. 6. Muktamar ke enam di Mataram, 24-27 September 1969. Dan yang menjabat sebagai ketua umum yaitu H.M. Djalaluddin, SH. Sedangkan Maulana Syeikh menjabat sebagai Ro’is ‘Am, dan anggota dari Dewan Mustasyar antara lain, Ustad H. Zainal Abidin Ali (Sakra), Ustad H. Najmuddin (Praya), Ustad H.M Yusi Muhsin (Kelayu), dan Ustad H. Zainuddin Mansur, MA. (Sakra).66 Berhubung dengan keluarnya keputusan Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan tanggal 6 Agustus 1976 M. bertepatan dengan 10 Sya’ban 1396 H. tentang pembubaran dan ambil alih pimpinan Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah NW Nusa Tenggara Barat maka kepemimpinan Organisasi sejak itu diambil alih oleh Pendirinya, yaitu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sampai diadakannya Muktamar Nahdlatul 65 H.M. Jalaluddin, SH., adalah mantan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan periode 1966-1972 (dua periode) yaitu 1966-1969, dan 1969-1972 dia adalah mantan menantu TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. (Mantan Suami Hj. Siti Rauhun). 66 Lihat kumpulan hasil muktamar Nahdlatul Wathan dari masa ke masa, oleh Khairil Anwar, Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 61 Wathan yang ke delapan di Pancor Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Dan pada Muktamar tersebut terpilih sebagai Ketua Umumnya adalah Drs. H. Lalu Gede Wiresentane.67 Ia menjabat sebagai ketua umum selama dua periode, kemudian setelah pengurus besarnya wafat, diadakan Muktamar ke sepuluh di Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, 25 s/d 26 Juli 1998. dan terpilih sebagai Ketua Umumnya adalah putri Pendiri NWDI, NBDI dan NW Hj. Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid.68 67 Drs. H. Lalu Gede Wiresentane adalah Ketua Umum Pengurus Besar NW Periode ke delapan dan ke sembilan. Dan beliau adalah menantu dari TGKH. M. Zainuddin Abdul Amdjid. (Suami dari Hj. Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid). 68 Hj. Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid adalah putri TGKH. Zainuddin Abdul Madjid dari perkawinan belaiau dengan Hj. Rahmatullah Jenggik.
Pemikiran dan Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 63 Bab Tiga TEORI POLITIK ISLAM A. Deinisi Politik Islam S inonim kata ” politik” dalam bahasa arab adalah siyasah,69 yang artinya : “Membuat kemashalatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan baik untuk masa sekarang atau masssa yang akan mendatang;ilmu pemerintah dan pengendalian tugas Negara baik didalam ataupun luar negeri”70 .’ mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemashalatan71 , “Undang – undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemashalatan serta mengatur keadaan;72 69 Kata siyasah menurut kamus bahasa arab, berasal dari akar kata sasa-yasusu, yang arti pokoknya adalah memelihara, mengajar (kuda) dan mengatur pemerintah (kaum). Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : PT Hida Karya Agung, 1990), Hal. 184. 70 Louis Ma’luf, Al-Munjid Fi Al-Lughoh Wa Al-A’lam, (Beirut : Dar Masyiq, 1975) hal. 362. 71 Abu Fadh, al-Din Muhammad Ibnu Mukram Ibnu Manzur, Lisan AlArab, (Beirut : Dar al-Sahadar, 1968),hal.522 72 Abd. al-Wahab Al-Khallaf, Al-Siyasat Al-Syari’ah, (Kairo : Dar Al-Ansor 1977), hal. 4
64 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Dari beberapa pengertian diatas, Nampak politik di satu sisi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau teori tentang kepemerintahan atau ketatanegaraan, dan sisi lain politik adalah tindakan yang digunakan dalam suatu pemerintahan. Yang pertama adalah pengertian politik dalam tatanan nilai, dan yang kedua adalah pengertian politik dalam tatanan praktis (Prilaku). Politik islam atau politik dalam terminology islam disebut dengan iqh al-siyasah dan al-sar’iyah, yang memiliki makna deinisi beragam sesuai dengan konteks dan perkembangan historis politik islam itu sendiri. Pengertian etimologis dari kata siyasah sebagai sinonim dari politik telah penulis uraikan pada sub bab terdahulu, sedangkan makna terminologid dari kata siyasah mengalami dinamika pada setiap fase perkembangan sejarah islam Bernard lewis mencatat bahwa pada masa islam klasik, kata siyasah yang sering diterjemahkan politik, nampaknya lebih tepat jika diartikan sebagai suatu keterampilan atau keahlian memerintah atau mengatur manusia dalam sebuah pemerintahan. Sementara pada abad pertengahan, yaitu semasa pemerintahan dinasti abbasiyah hingga runtuhnya, kata ini meski pada mulanya diartikan dalam pengertian diatas, namun akibat pengaruh pemikiran helenis (Yunani), siyasah mengalami pergesaran arti kepada makana yang lebih teoritis dan ilosoi,. Sedangkan pada masa modern (akhir abad ke -19) Siyasah dalam bingkai bahasa arab modern, secara khusus berate polotik, kebijakan, bersifat politisi dalam
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 65 pengertian yang kurang lebih sama dengan pengertian di eropa.73 Sedangkan terminology siyasay dalam konotasi keislaman diartikan oleh ibnu qayyim al-jauziyah sebagai perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemashalatan dan menghindarikan mereka dari kerusakan, walaupun rasul tidak memetapkannya dan allah tidak mewahyukannya. Dalam pengertian serupa bahantsi ahmad fathi menyatakan bahawa siyasah dalam pengurusan kepentingan- kepentingan 9masalih) umat manusia sesuai dengan syara;74 Implikasi dari dinamika pengertian siyasah tersebut, kemudian terminology politik Islam (iqh alsiyasah/siyasah al-syarariyah) pun mengalami dinamika yang sama. Istilah al-siyasah ketika dihubungkan dengan system khilafah akan cendrung di konotasikan dengan keberadaan khilafah sebagai sebuah intitusi negara, yaitu negara Islam. Hal ini pun mempengaruhi konsep politik Islam yang diungkapkan oleh para pemikir pundementalis, seperti Rasyid Ridha, yang memandang khilafah sebagai sistem bernegara dalam Islam, demikian pula halnya jika al-siyasah al-syariyah dikonotasikan dalam sistem pemerintahan negara 73 Analisa tentang makna siyasah yang dikemukan Bernad Lewis ini, berdasarkan kajian terhadap transkip-transkip dan hadits-hadits yang adapada setiap fase perkembangan sejarah islam, baik pada rasullah, Khulafa’urosidiun, bani ummayah, bani abbasiyah. Untuk lebih jelasnyanya tentang uraian ini dapat dilihat pada apedix berjudul Siyasah dalam buku Bahasa Politik Islam, terj. Ihsan Ali Fauzi, ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 177- 193. 74 J. Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, ( Jakarta : PT. Raja Graindo Persada, 1999) Cet. Ke-4, hal. 21.
66 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. modern atau kontemporer. Meski demikian secara umum al- siyasayah atau iqih siyasah diartikan sebagai siyasah (politik Islam) yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum sya’riat dalam mengatur manusia hidup bermasyrakat dan bernegara.75 Hal inilah yang membedakan pengertian siyasah dengan politik. Berikut beberapa deinisi politik Islam yang dikemukan oleh beberapa cenndekiawan muslim. Abdul wwahab khalaf menyatakan iqih al-siyasah atau al-siyasah adalah “ pengelolan masalah umum bagi Negara bernuansa islam yang menjamin kemaslahatan dan terhindar dari kemudhaaratan dengan tidak melanggar ketentuan syari’iat dan prinsip yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.76 Dalam pengertian serupa, Abd al-rahman taj menyatakan “ siyasah syar’iyah adalah hokumhukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisasikan urusan ummat yang sejalan dengan jiwa syari’at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universsal (kulli) untuk meralisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukan oleh nash-nash tafshili yang juz’I dalam alqur’an dan sunnah.77 75 Ibid, hal.24-25 76 Abd al-Wahab Khalaf,.op.cit.hal.15 77 J. Sayuti Pulungan, op.cit, hal 25
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 67 Dalam kedua difenisi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua deinisi adalah bahwa politik (siyasyah) dikaitkan dengan tata cara penyelenggaraan negara, baik dalam menetapkan kebijaksnaan ataupun dalam pelaksanaannya. Perbedaan atara kedua adalah pada pengertian pertama pengaturan baik mengenai penetapan undang-undang, kebijakan dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kemaslahatan umat, meski penetapan-penatapan tersebut tidak termaktub secara eksplisit dalam al-qur’an dan sunnah dan meskipun bertentangan dengan ijtihad para ulma’, ditetapkan dalam sebuah negara Islam, sedangkan pada pengertian kedua hal-hal itu tidak dikonotasikan dalam bentuk negara yang mengatur serta menetapkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Secara luas Yusuf al-Qardawi menjelaskan deinisi politik Islam sebagai pengatur masyarakat atau menangani urusan mereka dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berlandaskan syariat Islam yaitu dengan menjadikan syari’at sebagai pangkal tolak, tempat kembali dan bersandarnya tujuan dan sasarannya serta mengaplikasikannya di mukabumi dengan menancapkan ajaran – ajaran dan prinsipprinsipnya ditengah-tengah manusia.78 Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa politik islam adalaLebih lanjut, ia menjelaskan bahwa politik islam adalah sesuatu yang integral dangan syari’at, maka baginya tidak jika politik Islam adalah sesuatu yang 78 Yusuf al-Qardawi, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), Cet. Ke-1 hal. 33
68 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. integral dengan syari’at, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, ibadah dan kepemimpinan, mushaf dan pedang.79 Selain itu, Yusuf Al-Qardawai juga menjabarkan maksud dari keterikatan politik dengan syariat yang sering disalah artikan dan dianggap bahwa politik Islam bersifat skriptualis. Dimana dalam tatanan aplikatifnya hanya terbatas pada apa yang ditegaskan oleh teks-teks suci secara eksplisit. Padahal menurutnya, politik Islam di tetapkan berdasarkan dua metodologi ilmiah yang valid, yaitu: 1. Melakukan pengembalian hokum dari al-qur’an dan as-sunnah serta memanfatkan pendapatpendapat ulama iqih dari berbagai madzhab, para sahib, serta para tabi’in 2. Berinteraksi dengan realitas kehidupan konteporer, berbuat untuk memecahkan problem dengan merujuk kepada syariat yang sudah pasti tidak menutup mata terhadap realitas realitas tersebut akan tetapi dengan cara melakukan pemahaman yang benar dan mendalam terhadap nash yang bersifat vparsial dalam wilayah tujuan yang universal serta dengan memilih antara hokum –hukum yang monumental dan hokum –hukum incidental dan atara hokum-hukum tyang ditetapkan oleh rasululah SAW. dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik yang bersifat kondisional hingga memungkinkan penyesuaian terhadap 79 Ibid, hal 34
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 69 dinamika kehidupan dan hokum-hukum yang beliau tetapkan dalam kapasitasnya sebagai rasul yang menghasilkan hokum-hukum monumental yang berlaku hingga akhir zaman.80 Dari pemafaran Yusuf al-Qardawi di atas, nampak jelas, bahwa beliau memposisikan pendapatnya diantara dua pengertian sebelumnya, dimana dalam bukunya “Pedoman Bernegara dalam Persefektif Islam”, ia menggagas sebuah system politik Islam yang beradaptasi dengan system politik modern yang tetap berorientasi pada pelaksanaan syaria’at.81 Memang tidak disebutkan dalam buku tersebut bentuk negara ideal” yang menjalankan peran politiknya sesuai dengan tuntunan syariat, akan tetapi uraiannya tentang metode penerapan syariat dalam konteks politik Islam, sebagaimana telah penulis uraikan di atas memiliki dua bentuk interperestasi : pertama, ide tersebut secara implicit adalah konsep “ malu-malu” Dr. Yusuf al-Qardawai tentang sistem negara islam, Kedua, ide tersebut merupakan ketegasan prinsip bahwa yang terpenting dalam penetapan syariat, bukanlah bentuk negaranya, tapi aplikasi syariat itu sendiri dalam sebuah Negara. Dalam hal ini penulis tidak mau bersekulasi untuk menyatakan apa maksud sebenarnya dari penjelasan Dr. Yusuf alQardawi tersebut, karena yang terpenting dalam uraian ini adalah formulasinya tentang politik islam. 80 Ibid, hal.32. 81 Hal serupa juga dijalaskan oleh Yusuf al-Qardawai dalam Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Sunnah,(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), Cet. Ke-1, dimana secara panjang lebar dijelaskan sikap sebagai muslim yang jumud dalam melakukan teroritasi sistem politik Islam dan sikap orangorang sekuler dan phobia terhadap Islam yang menjadikan Islam sebagai agama “sudut-sudut masjid:.
70 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Perbedaan terminologis politik islam di atas, sebagaimana telah penulis nyatakan sekilas di atas, adalah buah dari dinamika sejarah perkembangan politik dalam islam yang membentuk aliran – aliran tersendiri berdasarkan metodologi penalaran yang berbeda. Politik islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah islam yang multiinter-preatif semacam ini. Pada sisi lain, hamper setiap muslim percaya akan pentingnya prinsipprinsip islam dalam kehidupan politik pada saat yang sama, karena sifat islam yang multiinterpreatif ini, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharunya islam dan politk dikaitkan secara pas. Bahklan sejauh yang bisa diungkapkan dari perjalanan diskursus intelektual dan histories pemikiran dan praktik politik islam, ada banyak pendapat yang berbeda –beda beberapa bahkan saling bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara islam dari politik.82 Sebagai penutup dari sub bahasan ini, penulis menegaskan bahwa meskipun akal mendapat tempat dalam sisitem pembentukan hokum dalam ajaran islam , yang artinya ia juga mendapatkatkan tempat untuk menformulasikan sitem politik, tapi bukanlah berarti akal dapat terlepas bagitu saja dari ketetapan-ketetapan syariat yang tertuang dalam al-qur’an dan as-sunnah baik secara eksplisit maupun implicit. Untuk memperjelas ungkapan ini, penulis uraikan dalam sub bab berikut. 82 Bahtiar Efendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia, (Jakarta : Paramadina, 1998), Cet. Ke-1 hal 11
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 71 B. Landasan Dan Tujuan Politik Islam Selain ”bercermin” kepada sejarah ilmu politik juga bersandar pada pemikiran-pemikiran ilsafat bangsa Yunani, yang mana sejak tahun 450 sebelum masehi pemikiran-pemikrannya tentang negara adalah tertuang dalam karya-karya ilosoi Yunani, seperti Plato, Aristoteles dan tokoh lainnya. Pemikiran politik dan kenegaran dan kenegaran tersebut kemudian beradaptasi dengan peradaban masyrakat dibelahan dunia lain, dan melahirkan perpaduan antara peradaban-peradaban tersebut sehingga melahirkan pemikiran politik yang adapusionis, dan salah satunya adalah pemikiran politik islam. Sejarah umat islam merupakan bagian yang dinamis dari pengalaman historis islam. Keberhasilan islam pada masa-masa awal dan selanjutnya memberikan penegasan kepada umat islam akan misi wahyu, dan titik permulaan untuk memahami islam dalam dunia modern harus dilihat dari pengalaman historis umat islam, termasuk didalamnya pemahaman terhadap pemikiran politik islam. Interaksi yang panjang selama kurun waktu yang berubah-ubah dengan pesan al-Quran yang bersifat permanen telah memberikan pola-pola dan ideal serta pengaruh yang berkelnajutan, dan interaksi itu telah pula memberikan dasar bagi pemikiran politik islam. Muhammad secara pribadi telah memainkan peran kunci dalam perkembangan komunitas muslim. Selain menjadi pemimpin agama, beliau juga sebagai koordinator utama persoalan politik dan administrative
72 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. sekaligus sebagai komando militer. Semua aspek kehidupan komonitas tersebut merupakan subjek dari pesan wahyu Allah. Muhammad telah menunjukan ketundundukan yang begitu kuat kepada wahyu Allah, tetapi pada saat yang sama sangat leksibel dalam menghadapi dinamika sosial yang ada. Kemampuan untuk beradaptasi secara tepat merupakan faktor pemersatu yang sangat penting bagi komonitas muslim. Konservatismenya di contohkan dengan keinginan untuk tetap menerima symbol-symbol dan adat-adat kebiasan yang ada, ketika hal tersebut harus ditafsirkan kembali dalam kerangka wahyu.83 Ini awal kehidupan berpolitik umat islam yang landasan utamanya adalah ajaran-ajaran islam itu sendiri. Pada fase selanjutnya politik umat islam menjadi begitu dinamis dan responsive terhadap pemikiranpemikiran, symbol, dan adat istiadat yang ada di sekitar mereka, “karena pada hakekanya islam adalah agama inklusif, bersikap trbuka dan toleran terhadap berbagai pengaruh peradaban “asing” sejauh tidak bertentangan dengan prinsip ketuhanan (Tauhid) dan mampu memperkaya tradisi keilmuan islam.84 Sikap inilah yang membuka bagi masuknya pemikiran-pemikran ilsafat Yunani, dan system politik bangsa ini yang tertuang dalam karya-karya para ilosoinya. 83 Jhon Obert Voll 84 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Darul Falah, 1999), Cet. Ke-1, 14
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 73 Uraian diatas, penulis maksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika berpolitikan umat Islam, yang mana politik dalam pandangan umat Islam bukan sekedar dilatar belakangi dorongan alamiah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai mahluk sosial. Akan tetapi lebih dari itu, politik adalah sesuatu yang inheren dalam syariat dengan kata lain berpolitik indentik dengan penunaian syariat. Karena syariat atau jalan hidup Umat Islam, meliputi perundang- undangan hukum, politik, ritual, dan moral. Hukum Islam atau iqih tidak terbatas hanya pada masalah-masalah sipil dan criminal, ia juga mengatur berbagai urusan politik, ekonomi, social, nasional dan internasional. Menurut A. Ezzati landasan politik terbagi dalam dua kelompok : Landasan utama politik islam, yaitu alQur’an, al-Sunnah, Ij,a’, dan Qiyas}. Landasan politik tambahan85 Landasan politik islam yang disepakati: 1. Al-Qur’an 86 85 A. Ezzati, Gerakan Islam Sebuah Analisis (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990). cet. Ke-1, Hal. 26-27 86 Al-Qur’an dideiniskan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai irman Allah yang diturunkan kepada hati Rasullulah, Muhammad ibnu Abdullah Melalui Ruh al-Amin. Dengan lafal-lafal yang berbahasa arab dan maknanya yang benar, agar menjadi hujjah bagi rasul bahwa ia adalah rasulluh, dan sebagai undang-undang bagi manusia dan member petunjuk kepada mereka , serta menjadi sarana pendekatan dan ibadah kepada allah dengan membacanya dan terhimpun dalam sebuah Mushaf dan ia diawali dengan surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat annas, yang disampaikan kepad kita secara mutawatir baik secara lisan maupun tulisan dari generasi, dan ia terpelihara dari berbagai perubahan atau pergantian. Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilm Usul al-Fiqih, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hal, 23.
74 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Al-qur’an adalah sumber hokum pertama dalam islam yang berfungsi diantaranya sebagai undang-undang dan petunjuk bagi manusia. Sehubungan dengan hal ini, M.Quraish Shihab mencatat ada tiga tujuan pokok alquraan bagi manusia : • Petunjuk aqidah dan kepercayaan yang harus di anut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan ke-Esa-an tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. • Petunjuk mengenai akhlaq yang murni dengan cara menrangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus di ikuti oleh manusia dalam kehidupan secara individual atau kolektif. • Petunjuk mengenai syari’at dalam hukum dengan cara menerangkan dasar-dasar hukum yang harus di ikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan tuhan dan sesama.87 Dalam pemahaman terhadap makana yang terkandung dalam a-qur’an para ulama berpendapat sebagai berikut : 1. Abd Wahab khalaf dalam tinjauan ini menyatakan bahwa ayat-ayat al-qu’an ditinjau dari kandungan makna yang ada dalamayat-ayatnya sebagai pijakan hukum (dalil) terbagi dalam dua kemungkinan yaitu absolute (qat’i) jika ayat 87 M.Quraishi Sihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan 1992), hal. 40. Hal serupa juga di uraikan oleh Abd Wahab Khalaf dalam kitab Usnul al-Fiqh dengan membagi hukum syari’at kepada hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum mu’ammalah.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 75 tersebut mengandung makna atau pemahaman tertentu dan menutup kemungkinan untuk melakukan takwil di dalamnya serta pemahaman makna selain makna tertentu tersebut dalam relative (zanniy), jika ayat tersebut mengandung makna yang tidak menutup kemungkinn di lakukan ta’wil di dalamnya serta dimungkinkan munculnya pemahaman makna lain selain makna yang telah di tetapkan, lebih lanjut ia menyatakan , bahwa hukum-hukum yang ada dalam al-qur’an merupaka undang-undang yang wajib di taati oleh setiap manusia, karna ia datang dari ALLAH SWT.88 Hal senada juga di ungkapkan oleh syaeikh adu al-‘ainain badran abu al-sanain bahwayang di maksud dengan qat’iy suatu yang menunjuk pada hukum dan tidak mengandung kemungkinan makna selainnya.89 2. Muhammad akrom memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini, ia menyatakan : Kitab suci itu (ayat-ayat al-qur’an ) mengandug kemungkinan makna yang tak terbatas. Ia mengahdirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat yang dasyariah, eksestensi yang absolute, ia,dengan demikian selalu terbuka dan tidak pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penapsiran makna 90 88 Addul Wahab Khalaf ,op.cti., hal 35 89 M. Quraishi Shihab, op,cit., hal. 139 90 Ibid, hal. 138
76 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Dalam pandangan yang sama al-syathibi menilai : Tidak atau jarang sekali ada sesuatau yang pasti dalam dalil-dalil syara’ (jika berdiri sendiri) ini, menurut al-syathibi, karna apabila dalil-dalil syara’ tersebut bersipat ahad, maka jelas ia tidak dapat memberi kepastian. Bukankah ahad sifatnya hnniy ? sedangkan apabila dalil tersebut bersifat mutawatir lafalnya , maka untuk menarik makna yang pasti di butuhkan peremisperemis (muqaddimah) yang tentunya harus bersifat qat’iy (pasti) pula. Dalam hal ini, peremis-peremis tersebut harus bersifat mutawatir. Ini tidak mudah di temuakan, karna kenyataan nya membuktukan bahwa peremis-peremis tersebut kesemuanya atau sebagaian besarnya bersifa ahad dalam arti zanniy (tidak pasti) sesuatu yang bersandar pada zanniy, tentu tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang zanniy pula.91 Dari dua bentuk pendapat yang berbeda di atas, penulis menilai bahwa makna yang terkadang dalam ayat-ayat al-qur’an pada dasarnya bersifat relatif, karna makna yang terbersit dalam benak seseorang yang membaca suatau ayat tidak lah sama dengan apa yang tersirat dalam benak orang lain. Akan tetapi ayat –ayat tersebut akan menjadi absolute jika ada indicator-indikator tertentu ysang membawa pepbacanya kepada satu makna tertentu . umpamanya saja , kata perintah yang terkandung dalam ayat-ayat al-qur’an tidak selalu di indikasikan sebagai 91 Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat i Usnul al-Syar’iyah (Mesir : AlMaktabah al-Tijariyah al-Kubra , t,th.) hal. 35
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 77 suatu kewajiban, tetapi bias saja suatu kebolehan, sehingga makna yang tersebut di tetapkan sesuai indicator yang menguatkannya, kama kata akimu dalam perintah Shalat di nayatakn bermakna wajib karna banyak ayatayat lain dalam al-qur’an serta hadist-hadist rosul yang dapat menjadi indicator kewajiban nya. Meski demikian, perbedaan pandangan tentang ayat kat’iy atau zanniy makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-qaur’an tidak lah mengindikasikan bahwa ketetapan-ketetapan hukum yang terkandung di dalam nya bisa di naikan, karena ketetapan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut wajib di jadikan undang-undang oleh setiap muslim. 2. Al-Sunnah 92 Al-sunnah merupakan sumber hukum dalam islam sesudah al-qur’an yang bersifat zanniy dalam periwaratannya hingga sampai kepada kita. Berbeda dengan al-qur’an yang tidak perlu lagi di buktikan orisinalitasnya, al-sunnah terutama yang di riwayatkan secara ahad, perlu di lakukan pengujian orisinalitasnya. Meski al-sunnah bersifat al-zanniy dalam periwayatannya tapi pentaatan terhadap al-sunnah yang telah di uji keabsahannya adlah wajib, karna allah swt . kerap menyandingkan kewajiban untuk taat kepadanya dengan kewajiban taat kepada rasul-nya 93 92 Kata al-sunnah , dideinisikan oleh ulama usul iqh sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Selain al-qur’an , baik ucapan, perbuatan, maupun taqrir , yang layak di jadikan dalil hukum syara’ . lihat Abudin Nata, Al-Qur’an dan Hadist (Dirasyah Islamiyah I) , (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 156 93 Di antara ayat-ayat yag mengungkapakan hal ini, QS : 3 :32, QS : 4 ;
78 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Oleh sebab itu, ulama usul iqh menyatakan “umat muslim sudah bersepakat bahwa sesungguhnya apa yang bersumber dari rasulallah SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan atau pun ketetapan yang ditunjukkan sebagai ketetapan hukum syari’at dan kewajiban untuk diikuti, serta sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, maka ia bersifat absolute atau relative yang cenderung kepada absolute. Dengan demikian kebenarannya menjadi landasan bagi umat Islam dan menjadi sumber hukum syari’at dimana para mujtahid berupaya melakukan penarikan kesimpulan hukum (istinbath) sebagai ketetapan hukum bagi para mukalaf, atau dengan kata lain hukum-hukum yang lahir dari al- sunnah bersama hukum yang lahir dari al-qur’an haruslah di laksanakan.94 3. Ijma’ Ijma adalah “kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam tentang hukum syara’ dari peristiwa yang terjadi setelah rasulallah SAW meninggal.95Pengertian ini secara eksplisit menetapkan bahwa sesuatu dapat di katakan sebagai ijma’, jika dilakukan oleh para mujtahid, merupakan kesepakatan seluruh ulama’ dan bukan sebagian dari mereka. Kesepakatan tersebut sebagai hasil pemikiran para mujtahid dan bukan keterpaksaan yang di sebabkan tekanan-tekanan tertentu, dan kesepakatan tersebut harus benar-benar disepakati oleh seluruh mujtahid tanpa ada pertentangan di dalam nya . 80, QS : 4 :39 dan lain sebagainya. 94 Abdul Wahab Khalaf, op.cit., hal 37 95 Ibid, hal 45
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 79 Makna yang muncul dari deinisi ijma’ di atas, nampaknya sulit untuk di terapkan oleh para ulama saat ini . di mana umat islam telah tersebar luas di berbagai penjuru dunia , sehingga bias di katakana mustahil bagi para ulama untuk dapat berkumpul di suatu tempat untuk menetapkan suatau hukum tertentu. Karna itu ijam’ dapatlah di artiksn sebagai “keputusan hukum yang di ambil oleh wakil-wakil ummat atau para mujtahid yang mewakili sgala lapisan masyarakat umat islam.96 Ijma’ jika telah terpenuhi unsur-unsur atau syaratsyarat nya maka dapat di jadikan sebagai landasan hukum bagi umat islam, terlebih dengan adanya legitimasi nash, baik al-qur’an atau pun hadist yang mengabsahakan ijma’ sebagai sumber hukum.97 4. Qiyas Sebagian besar ulama usul iqh dan pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat di jadikan sebagai salah satu dalil atau dasar alasan dalam menetapkan hukum dalam ajaran islam. Mereka hanya berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam Qiyas yang boleh di gunakan dalam mengambil kesimpulan hukum ada yang membatasinya dan ada yang tidak membatasinya. Akan tetapi , mereka 96 Kamal muchtar, et Al., op. cit., Hal 105 97 Di antara nas al-Qur’an yang memperkenankan ijma’ sebagai sumber hukum adalah irman Allah “Hai orang-orang yang beriman taatilah allah dan rasulnya dan ulil amri diantara kamu” (QS : 4 :79). Kata ulil amri dalam ayat ini mencangkup ulil amri dalam hal duniawi (pemimpin) dan ulil amri dalam hal agama (ulama). Sedangkan hadis yang memperkenakakana di berlakukannya ijma’ adalah sabda rasul “Umatku tidak akan bersepakat untuk melkukan kesalahan” (HR.abu daud dan tirmizi).
80 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. semua akan melakukan qiyas jika ada kejadian atau peristiwa yang tidak satu nash pun yang dapat di jadikan dasar hukum atas peristiwa itu.98 Dan apabila suatu peristiwa atau kejadian telah di tetapkan hukumnya berdasarkan qiyas, maka hukum yang telah di tetapkan itu menjadi hukum syar’at yang wajib di laksanakan dan di ikuti.99 2. Landasan tambahan dan pembantu dari politik dan sepekulasi konstitusi 1. Prakti yang telah di curahkan oleh para kahlifah dan penguasa musim 2. Karya-karya tentang politik dan kontitusi yang dapat di jadikan sebagai landasan. 3. Pemakaian, praktik dan adat –istiadat yang di lakukan masyarakat muslim. 4. Karya-karya tentang politik, kontitusi ilmu pengetahuan sosial dan berbagai disiplin yang relevan. 98 Kamal Muchtar, et, Al-OP. cit., hal. 110-111 99 Ada beberapa pengertian qiyas yang uraikan oleh ulama, antara lain: al- Gazali mendeinisikan qiyas sebagai pengertian sesuatu hal yang di ketahui pula dalam menetapkan hukum bagi keduanya atau menaikan hukum bagi keduanya dengan suatu hal yang menyatakan ketetapan bagi keduanya atau menaikan bagi keduanya. Al-baidhawi mendeinisikan qiyas sebagai penetapan kesamaan hukum yang di ketahui dalam suatu hal lain yang di ketahui, karna persekutuan keduannya dalam ‘illat hukum yang telah di tetapkan oleh yang melakukan qiyas tersebut. Shadru syari’ah mendeinisikan qiyas sebagai penyampaian hukum dari ashl ke far’ dengan ‘illat yang bersatu dan tidak bias di ketahui dengan bahasa semata-mata. Ibn hajib mendeinisikan qiyas sebagai persamaan cabang dengan ashlnya dalam ‘illat hukumnya. Ibn hummam dalam ‘illat hukumnya yang syari’ dan tidak bias di pahami dengan hanya memahami bahasanya. Lihat Syaikh Muhammad al-khudri Biek, Usul Fiqh (Pekalongan: Raja murah, 1982), hal. 137-138.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 81 5. Karaya-karaya tentang bidang-bidang administarasi, isical, militer, dan subyek-subyek yang tergabung. 6. Karya-karya tentang hukum internasional yang umum dan perseorangan. 7. Literatur mengenai politik dan topic-topik yang leleven. 8. Karya-karya tentang hukum islam (iqh) pada umumnya 9. Karya-karaya tentang agama islam, terutama karya-karaya mengenai nilai-nilai teopolitik. 10. Karya-karaya mengenai sejarah islam dan ilsafat.100 Berdasarkan landasan-landasan politik tersebut, umat Islam memainkan peranannya dalam mewarnai wajah perpolitikan di berbagai negara. Dengan ciri khas ajaran Islam, maka politik yang di perankan jauh berbeda dengan apa yang di lakukan oleh kaum komunias. Kalaupun terkadang nampak terdapat kesamaan, namun hal itu hanya sebatas simbol-simbol politik dan tidak pada nilai dan makna. Pada taraf simbolik, umpamanya dalam masalah demokrasi, Identik dengan syara’, akan tetapi tidak sedikit cendikiawan muslim yang menegaskan perbedaan antar keduanya.101 100 A. Ezzati,loc, cit. 101 Perbedaan interpetasi tentang demokrasi pada dasarnya bermuara pada eksistensi kedaulatan dalam sebuah system politik. Berdasarkan teori demokrasi barat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Sedangkan demokrasi dalam persefektif islam tidak meletak kan kedaulatan sepenuhnya pada rakyat, karnaa kedaulatan yang hakiki adalah hak allah SWT. Untuk leih jelasnya tentang
82 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Perbedaan-perbedaan persepsi tentang beberapa hal dalam sistem politik, tentunya berdampak pada perbedaan prinsip dan tujuan dalam politik yang di yakini dan di cita-citakan. Politik, oleh umat Islam, di antaranya di lakukan sebagai sarana untuk penunaian kewajiban syar’i yang telah di bedakan mereka. Ada sejumlah “fardu kifayah” bagi kaum muslimin, di mana yang terpenting di antaranya adalah “amar ma’ruf nahyi mungkar” dan mempertahankan wilayah Islam (dar islam), di samping hanya bisa dilakukan di dalam suatu negara yang sepenuhnya terikat dengan Islam, paling tidak bersimpati terhadap tujuan-tujuan Islam.102maka politik adalah hal yang wajib dilakukan untuk memanifestasikan amar ma’ruf nahi mungkar dan mempertahankan wilayah Islam. Islam di pandang oleh sebagian penganutnya, sebagai sebuah system yang sempurna bagi kehidupan, yang meletakkan prinsp-prinsip, merancang kaidah, membuat ketetapan-ketetapan hukum, menjelaskan tuntunan, baik mengenai kehidupan individu, keluarga, masyarakat. Untuk dapat menjamin efektiitas pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut di butuhkan instrument yang memiliki otoritas mengatur dan perbedaan pandangan tentang demokrasi ini, dapat di lihat pada : Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1999, hal. 71-93 ; Munawir Sadzali, Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta :UI press, 1993), hal 171; Abu A’la al-Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1993), hal. 236-242 ; Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, Sistem Politik Islam, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hal. 9-20 ; Muhammad ‘Immarah, Perang Terminologi Islam Versus Barat, (Jakarata ; Robbani press, 1998), hal. 178-183. 102 Hamid Enayat, op.cit., hal 3
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 83 menata secara intensif, oleh karenanya politik bagian dari instrument tersebut.103 Politik islam , meskipun mencakup pembahasan tentang kekuasaan, tetapi tidak memusatkan tujuannay pada kekuasaan, karena “pemikiran politik yang hanay memusatkan pada hubungan kekuasaan dan kepentingankepentingan jelas tidak akan mengindahkan hubungan kerjasama antar individu di dalam masyarakat dan antar masyarakat, yang di dasarkan pada sesuatu yang mereka anggap benar, dalil atau yang di tasbihkan oleh agama”.104 Karna dalam politik islam interaksi yang baik dalam bentuk kerja sama antar anggota masyarakat atau antar masyarakat yang satu dengan yang lain dalah tujuan dari politik, atau dengan kata lain pembentukan masyarakat “sempurna” sebagaimana kayaknaya model masyarakat pada masa Rasulullah adalah cita-cita ideal yang harus di wujudkan melalui politik islam. Dengan demikian politik dalam prespektif islam tidak “power oriented”. Di bawah ini , penulis uraikan beberapa kesimpulan tentang tujuan dalam politik bagi sebagian umat islam. Terutama yang meyakini adanya hubungan antar agama dan Negara, yang di kutip dari sumber lain, sebagai berikut : 1. Untuk melaksanakan perintah syari’at islam yang berkenan dengan upaya memerintah kan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran serta 103 Yusuf Al-Qadhawi , Fiqih Daualah dalam Persepektif Al-qur’an dan Sunnah, op. cit., hal 123 104 Date F. Eickelman dan James Piscatori, Ekspresi Politik Muslim, terj. Roiq suhud, (Bandung: Mizan, 1998), Cet ke-1, hal.20
84 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. mempertahankan hak hidup umat islam. Plotik dengan sifatnya yang mengatur dan membentuk sisitem kemasyarakatan merupakan sarana untuk dapat melaksanakan ketetapan syari’at tersebut. 2. Untuk menunjang efektiitas pelaksanaan syari’at islam yang tertuang dalam bentuk hukum, perinsip-perinsip, dan tatanana kehidupan individu dan social dalam al-qur’an dan al-sunnah. 3. Untuk menjaga kemaslahatan umat islam dengan terpeliharanya tujuan-tujuan syari’at (akal,jiwa,agama,kehormatan, dan harta). 4. Secara umumtujuan politik islam adlah untuk menciptakan kemasahatan hakiki umat islam seca menyeluruh, sedangkan segala hal yang berhubungan dengan politik seperti kekuasaan, pemiempin, dan cara mengelola sebuah kekuasaan hanaya merupakan teknis oprasional dari kelambagaan politik tersebut.105 C. Apresiasi Politik Umat Islam Indonesia Tidak dapat di pungkiri bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara yang mayoritas penduduknay memeluk agama islam. Dalam koteks politik . seperti halnya Negara-negara lain yang mayoritas penduduknay beragama islam, indonesia mengalami kesulitan serius, bagaimana membangun hubungan politik antar agama (islam) dan Negara. Setidaknya ada tiga bentuk pemikiran yang mewaliki politiknya masing-masing ; tradisionalis, 105 Jeje Adbul Rozak, Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran alGhazali dan Ibnu Taiymiyah, (Surabaya : PT. Bina ilmu ,1999), Cet, ke -1 Hal. 69.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 85 modernis, dan secural. Walau pun terkadang batasan antar tiga bentuk pemikiran ini menjadi tidak jelas, yang di sebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang harus di kompromikan. Lebih dari itu, pada saat ini sedang terjadi proses perubahan wajah politik Islam di Indonesia, dari formalistic-legalistik menuju substansialistik. Dalam konteks ini Islam tidak lagi dipandang dalam struktur simboliknya, tetapi lebih ditangkap semangat nilainilai yang dibawanya dan dikembangkannya dalam tata kehidupan kenegaraan, apa yang ingin di wujudkan bukanlah idealisme tentang berdirinya negara Islam, atau tegaknaya idiologi Islam, tetapi terbentuknya masyarakat yag adil dan makmur. Pergeseran ideology dan ekspresi politik Islam Indonesia ini dalam perkembangannya akan mempegaruhi cara-cara yang di gunakan para aktiis politik Islam. Cita-cita politik Islam tidak lagi harus melalui instrument-instrumen politik formal, dengan menggunakan partai politik, parlemen atau birokrasi sebagai ajang permainan politik, namun cara lain bisa ditempuh dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (ormas), sehingga mememungkinkan proses deversiikasi makna politik terjadi.
Pemikiran dan Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 87 Bab Empat PEMIKIRAN POLITIK ISLAM TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MAJID Dalam pembahasan ini, data yang penulis paparkan sehubungan dengan kajian terhadap pimikiran politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid (Maulana syaikh) penulis peroleh melalui hasil wawancara dengan sejumlah tokoh dan murid beliau yang saat ini memegang tongkat estapet perjuangan pendidikan, sosial dan politik melalui organisasi yang beliau dirikan, yakni Nahdlatul Wathan Diniah Islamiah. Yang menjadi nara sumber data penulis adalah: TGH. Mahmud Yasin, TGH. L. Anas Hasyri, TGH. Nursaid, TGH. Mustamiuddin,S.H, Drs. H. Muhtar dan Ustaz.H. Ayatuddin,BA. Pengumpulan data penulis lakukan dengan cara interview dari tanggal 06 Juli 2002 sampai dengan 06 Agustus 2002, di tempat tempat yang berbeda sesuai dengan domisili masing masing narasumber.
88 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapatlah penulis uraikan pemikiran politik Islam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang penulis kelompokkan dalam tiga pembahasan, yaitu konsep hukum Islam, Politik kepartaian, serta hubungan Islam dengan negara. Berikut penulis paparkan pemikiranpemikiran politik maulana syaikh. A. Konsep politik islam Politik atau yang dalam terminology Maulana syaikh di istilahkan dengan Hikmah haruslah berlandaskan pada dua pedoman hidup ummat islam, yaitu Al-qur’an dan Alhadis sehingga segala tin dakan tindakan politik yang menyimpang dari petunjuk Alquran dan Al-sunnah tidak boleh diikuti. Meskipun demikian, dalam menerapkan politik islam yang berdasarkan Al quran dan Al hadis ini, ummat Islam harus pleksible dan elastis sehingga tidak terjebak dalam pertikaian internal. Bebrbeda pendapat bagi beliau dalam memahami nas adalah suatu hal yang wajar tapi tidak boleh diarahkan pada pertikaian. Pada pandangannya, para ulama harus berpolitik sebab rasulullah SAW. Dan para sahabat telah terlibat dalam urusan politik hanya saja kriminologi politik yang di maksud oleh beliau bukanlah politik kekuasaaan, yaitu politik yang hanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintah. Sebab makna (shiashah) adalah shiashah aldunya walakhirat. Bahkan, Maulana syaikh telah mengaplikasikan konsep politiknya ini, dengan menjaga jarak dengan para penguasa untuk
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 89 meninggikan derajat para ulama dan menghindari sikaf “ menengadahkan”tangan kepada penguasa . Secara mendasar, Maulanasyaikh menekankan agar murid-muridnya dan warga Nahdlatul Wathan tidak mendukung kekuatan politik manapun yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karenanya dalam konsep beliau, pemimpin yang ideal bagi negara adalah pemimpin yang adil dan benar. Adil dalam arti memberikan apa yang menjadi hak rakyat dan menunaikan tugas sesuai dengan apa yang telah di tetapkan undang-undang. Benar dalam arti tidak memusuhi Islam dan umat Islam, khususnya yang mendukung bidang pendidikan Islam. Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis uraikan konsep politik Islam yang prinsipil dalam pemikiran Islam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid; 1. Politik islam adalah konsep untuk mengatur rakyat atau menangani urusan mereka dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berlandaskan syariat, yaitu dengan menjadikan alquran dan alhadis sebagai pangkal tolak, tempat kembali dan bersandarnya, tujuan dan sasarannya, serta mengaplikasikannya melaksanakan ajaran ajaran dan prinsip prinsipnya di tengah masyarakat 2. Politik islam suatu yang integral dengan syariat, maka baginya tidak benar jika politik islam dianggap sebagai mencampur adukkan antara agama dan politik karena islam adalah aqidah dan syariat, agama dan da’wah seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW
90 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. 3. Keterikatan politik dan syariat dalam politik islam bukan bersipat skriptualis, dimana dalam tatanan aplikatifnya hanya terbatas pada apa yang di tegaskan oleh tes secara exclusive. Tapi dilaksanakan dengan dua cara • Melakukan pengambilan hokum dari alquran dal alsunnah serta memampaatkan pendapat pendapat ulama iqih dari berbagai mazhab, khususnya mazhab syai’I para sahabat, serta para tabi’in • Berinteraksi dengan realitas kehidupan kontemporer, berbuat untuk memecahkan problem dengan merujuk kepada syariat yang sudah pasti tidak menutup mata terhadap realitasrealitas. Interaksi ini bukanlah dengan jalan membelokkan islam agar bisa sejalan denga realitas realitas tersebut, akan tetapi dengan melakukan pemahaman yang mendalam terhadap nas yang bersifat parsial dalam wilayah tujuan yang universal serta dengan memilah antara hokum hokum monumental dan hukum hukum incidental dan hukum hukum yang di tetapkan oleh Rasulullah SAW. Hingga memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan dan hukum hukum yang beliau tetapkan dalam kapasitasnya sebagai rosul yang menghasilkan hukum hukum monumental yang berlaku hingga akhir zaman.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 91 B. Politik kepartaian Ada dua prinsip dalam pemikiran politik kepartain Maulana Syaikh Yaitu : 1. Partai yng harus di dukung oleh ummat islam adlah partai islam, atau setidaknya partai yang membela kepentingan ummat islam 2. Nahdlatul Wathan, tidak menjadi Underbow partai manapun, tapi ia akan mendukung satu partai yang di tetapkan oleh Maulana Syaikh, dengan berpedoman kepada kemampaatan yang di berikan oleh suatu partai kepada Nahdlatu Wathan. Dua prinsip ini tidak hanya ada dalam tatanan konsep tapi benar benar di buktikan oleh Maulana Syaikh dalam aktivitas kepartaiannya, baik secara pribadi maupun Nahdlatul wathan. • Pada pemilu 1955 Mailan Syaikh berada partai Masyumi dan setelah pemilu beliau menjadi anggota konstituante . • Setelah masyumi bubar, Maulana Syaikh atas sasaran Jendaral A.H Nasution Bergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (embrio partai Golkar) yang di bentuk dalam gagasan Jenderal A.H. Nasution. • Pada masa orde baru Maulana Syaikh mengarahkan warga Nahdlatul Wathan untuk mendukung Golkar, meski Nahdlatul Wathan bukan “bidak” Golkar. Alasan utama dalam kebijakan beliau