92 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. adalah bahwa orde baru telah berbuat sesuatu bagi kemaslahatan ummat Islam yaitu menumpas komunisme, maka Golkar sebagai partainya orde baru layak didukung; • Ketika Maulana Syaikh melihat golkar hanya mempermainkan beliau dan NW, maka secara diam diam beliau mengalihkan dukungan kepada PPP. Dari paparan diatas, nampak jelas bahwa petualangan politik Maulana Syaikh menunjukkan suatu kesimpulan, bahwa Maulana Syaikh benar benar konsisten dengan konsep politik Islam yang ia gagas, bahwa partai Islam dan yang mendukung kemaslahatan Islam yang harus didukung. Bahkan prinsip beliau ini pernah dilontarkan secara terbuka dalam Muktamar Masyumi di Palembang. Dalam politik kepartaian ini Maulana Syaikh bisa menerima system multi partai Islam. Jika terjadi ada lebih dari satu partai Islam, maka Maulana Syaikh tidak akan memilih satupun dari partai partai tersebut, karena menurutnya partai partai tersebut mengabaikan maslahat terpenting bagi ummat yaitu, persatuan dan kesatuan ummat Islam. Adanya banyak partai Islam, hanya memperuncing keadaan. Oleh sebab itu seyogyanya partai Islam hanya satu sehingga ummat dapat dengan jelas menentukan pilihan padanya. C. Pemikiran Politik TGKH. Zainuddin Abdul Madjid Maulana Syaikh memiliki prinsip yang tegas bahwa negara harus terintegrasi dengan agama. Maka dengan
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 93 prinsip ini beliau menghendaki berdirinya negara Islam. Akan tetapi, jika negara Islam tidak bisa diwujudkan maka beliau akan ikut dalam upaya menjadikan syariat Islam dilaksanakan dalam negara. Dengan kata lain, fokus Maulana Syaikh adalah dilaksanakannya syariat Islam di Indonesia, perihal pelaksanaannya secara formal yaitu dengan didirikannya negara Islam ataupun secara tidak formal yakni dengan menjamin pelaksanaan syariat bagi setiap pemeluknya. Diantara syariat Islam yang diterapkan kepada masyarakat adalah menyebarluaskan kebenaran dan keadilan di tengah tengah masyarakat. Dari formulasi pemikiran seperti ini, nampak pleksibelitas Maulana Syaikh dalam menerapkan konsep politiknya, bahkan beliau sama sekali tidak menunjukkan sikap komprontatif terhadap negara, ketika keinginannya agar Indonesia menjadi negara Islam tidak terwujud, bahkan ia mendukung pemerintah, sepanjang negara mau menjamin syariat Islam di Indonesia. Hal menarik yang muncul dalam pembahasan Islam dan negara ini adalah, sikap Maulana Syaikh yang tidak hanya membolehkan wanita menjadi presiden, tapi menjuga mendukung kepemimpinan wanita, asalkan wanita tersebut memiliki kualitas yang baik untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Hal tersebut bukan hanya bersifat konsep dan teoritis, tapi sudah buktikannya dengan mendukung kepemimpinan salah seorang kepala desa dari kaum wanita di Lombok Barat, setelah beliau melihat bahwa wanita tersebut memang memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi pemimpin. Beliau sama sekali tidak melihat adanya
94 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. nas yang secara tegas menolak kepemimpinan wanita. Dalam pandangan beliau hadis yang mengindikasikan tidak bolehnya wanita menjadi pemimpin tidak ada, maka ia boleh jadi pemimpin. Dari uraian tentang pemikiran politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid ada sesuatu hal yang dapat dikatakan sebagai karakteristik pemikiran beliau dalam bidang politik, yaitu leksibelitas pelaksanaan terhadap prinsip prinsip politiknya yang tegas. Hal ini dapat dilihat pada setiap sub pemikiran politik yang beliau gagas. Dalam konsep politik Islam yang beliau formulasikan, beliau dengan tegas menyatakan bahwa Al Quran dan al Hadis adalah landasan utama bagi aktivitas politik ummat Islam, namun ketika impelementasinya berbenturan dengan realitas sosial masyarakat yang ada, maka politik harus mampu merespon dan mengakomodasi realitas sosial tersebut, dengan menginterprestasikan nas guna mendapatkan solusi yang tepat. Demikian juga halnya dalam konsep politik kepartaiannya. Fleksibelitas beliau tidak hanya sebatas konsep atau teori tapi realitas gerakan politik beliau dalam partai menunjukkan leksibelitas tersebut. Secara mendasar, beliau mengharuskan ummat Islam untuk memilih partai Islam, tapi jika tidak ada maka pilihan partai yang memeperjuangkan maslahat ummat Islam, maka, dalam konsep kepartaian beliau partai yang lebih bisa menjamin maslahat ummat terutama maslahat Nahdlatul Wathan sebagai wadah yang ia dirikan adalah partai yang akan ia arahkan untuk di pilih oleh warganya. Pada pandangannya tentang hubungan antara islam dan
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 95 Negara beliau secara tegas menyatakan menhgendaki berdirinya Negara islam namun bila Negara tidak bisa Negara tidak bisa memenuhinya, maka cukup baginya Negara menjamin bagi terlaksananya syariat (keadilan dan kebenaran) di Indonesia. Fleksibelitas pergerakan politik maulana syaikh menurut pengamatan penulis tidak lepas dari dua sosok pigur yang ia kagumi, M. Natsir dan KH. Wahid Hasyim, di mana M. Natsir merupakan igure ketegasan dan KH. Wahid Hasim merupakan igure keluwesan. Jadi jelas pemikiran politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Adalah formalistic pada tatanan konsep dan transpormatif pada tatanan aplikasi. D. Kiprah Politik TGKH. Zainuddin Abdul Madjid TGKH. Zainuddin Abdul Madjid (Maulana Syaikh), bukan hanya sebagai ulama dan tokoh umat, namun beliau juga sebagai tokoh politik Muslim, hal ini dapat dilihat dari keterliban dan kontribusi beliau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergulatan Maulana Syaikh dibidang politik sesungguhnya telah dimulai sejak masa pra kemerdekaan, hal ini terbukti dari keterlibatan beliau dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah, khususnya di pulau Lombok ketika itu. Bahkan ketika masa revolusi, beliau terlibat secara langsung memimpin pertempuran melawan penjajah, puncak pertempuran heroik dan patriotik pada tanggal 7 Juni 1946, Gerakan Al-Mujahidin yang beliau pimpin bergabung dengan Laskar BASMI dan Laskar Banteng Hitam melakukan penyerangan terhadap pasukan NICA di Selong, yang mangkibat 8 orang tentara NICA
96 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. tewas, sementara dari pasukan para mujahid, TGH. M. Faisal (saudara kandung Maulana syaikh) dan Sayyid Muhammad Saleh (murid Maulana syaikh) dan Abdullah gugur sebagai syuhada’. Batu nisan ketiga syuhada’ ini menjadi saksi bisu di Taman Makam Pahlawan Selong, bahwa betapa berkobarnya api semangat juang para keluarga dan murid maulanasyaikh. Ada beberapa catatan yang dapat dipetik terkait keterlibatan maulananya pada masa revolusi, diantara : 1. Mailana Syaikh, selain menjadi pendidik, ulama, ia juga sebagai pejuang bangsa dengan semangat nasionalisme yang tidak pernah pudar, terutama dalam membebaskan Negara khususnya pulau Lombok dari penjajahan jepang maupun belanda 2. Dlama perjuangannya memebebaskan bangsa Indonesia dari kekejaman pemerintahan belanda dan jepang Maulana Syaikh selalau mengobarkan jiwa patriotisme dan nasionalisme dikalangan santri santrinya 3. Tokoh [pergerakan dan perjuangan dalam membebaskan dan mempertahankan kemerdekaan republic Indonesia adalah TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid beserta para guru NWDI dan NBDI dan segenap santrinya dengan membentuk suatu gerakan yang diberi nama “gerakan Almujahidin” kemudian bergabung dengan gerakan perlawanan rakyat lainnya seperti gerakan benteng hitam, BKR. Bahkan setelah ada instruksi dari gubernur Provinsi sunda kecil yang berkedudukan di singaraja bali untuk membentuk
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 97 komite nasional Indonesia (KNI) di daerah daerah segera mendapat sambutan. Lebih dari itu, pergumulan maulana syaikh dibidang politik pasca kemerdekaan, dapat dilihat dari beberapa jabatan politis yang sempat beliau emban, diantaranya : a. Konsulat NU Sunda Kecil (1950); b. Ketua Badan Penasehat Partai Masyumi di Lombok (1952); c. Merestui berdirinya Partai NU, Perti, PSII di Lombok (1953 dan 1954); d. Mendukung terbentuknya Partai Parmusi di Lombok; e. Anggota Konstituante (Hasil Pemilu 1955); f. Anggota Fraksi Alim Ulama di DPRGR g. Anggota MPR RI dari partai Golkar (Hasil Pemilu 1971 dan 1977); h. Anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah (hasil Pemilu 1982); i. Amirul Hajj ke Makkah dari NIT (Negara Indonesia Timur) (1947-1984); j. Anggota Delegasi NIT ke Saudi Arabia (1948- 1949); k. Anggota Penasehat MUI (1971 – 1982).
Pemikiran dan Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 99 Bab Lima PENUTUP S etelah penulis menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam tulisan ini secara komprehensif, maka untuk mendapatkan gambaran inti dari permasalahan yang dibahas, penulis menyimpulkan hasil penelitian dalam tulisan ini sebagai berikut: 1. Pemikiran politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid terkesan formalistik pada tatanan konsep dan transformatif pada tatanan aplikasi. Inilah corak yang ia warnai dalam setiap konsepkonsep pemikiran politik yang digagasnya. Dalam konsep politik Islam yang beliau formulasikan, beliau dengan tegas menyatakan bahwa al-Qur’an dan Hadits adalah landasan utama bagi akitivitas politik umat Islam. Akan tetapi manakala aplikasi dari konsep tersebut berbenturan dengan realitas sosial masyarakat yang ada, maka politik harus bisa merespon dan mengakomodasikan realitas
100 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. sosial tersebut, dengan menginterpretasikan nash guna mendapatkan solusi yang tepat. Demikian juga halnya dalam konsep politik kepartaian, leksilitas beliau tidak hanya sebatas konsep/teoritis tapi realitas gerakan politik beliau dalam partai menujukkan kearah leksisbilitas tersebut. Secara mendasar beliau mengharuskan umat Islam untuk memilih partai Islam, akan tetapi jika tidak ada maka hendaknya memilih partai yang memperjuangkan kemaslahatan umat Islam. Maka, dalam konsep politik kepartaian beliau memilih partai yang lebih bisa menjamin kemaslahatan umat Islam, terutama kemaslahatan Nahdlatul Wathan sebagai organisasi massa yang beliau dirikan, adalah yang akan beliau arahkan untuk dipilih warganya. Terkait pandangan beliau terhadap hubungan antara Islam dan negara, beliau secara tegas menghendaki berdirinya negara Islam, namun bila terwujudnya negara Islam tidak terpenuhi, maka cukup baginya negara menjamin terlaksananya syariat (kebenaran dan keadilan) dalam sebuah negara. 2. Kiprah politik TGKH. Zainuddin Abdul Madjid telah lama berkecimpung sejak masa pra kemerdekaan. Komitmennya untuk menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan dibuktikannya dengan mengangkat senjata melawan penjajah. Pasca kemerdekaan ia turut berpartisipasi membangun negeri yang baru merdeka melalui keikutsertaannya
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 101 dalam partai politik Masyumi. Setelah sekian lama ia berkecimpung di partai Masyumi iapun harus keluar dari partai tersebut karena dibubarkan oleh Presiden Soekarno seiring dengan diberlakukannya politik Nasakom oleh Soekarno. Pada masa orde baru menyalurkan aspirasi politiknya dan didukung oleh seluruh warga Nahdlatul Wathan ke Partai Golkar sebagai partai penguasa kala itu. Salah satu alasan mendasar atas dukungan ini adalah karena realitas sejarah bahwa Soeharto sebagai icon dalam partai Golkar telah berjasa besar menumpas Gerakan 30/S PKI yang membawa dampak begitu buruk bagi kehidupan umat Islam Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, partai Golkar sebagai partai penguasa di zaman orde baru, tidak lagi mengakomodir kepentingan Islam sebagai warga negara mayoritas di Indonesia. Maka TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid bersama seluruh warga Nahdlatul Wathan menyalurkan aspirasi politiknya ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Demikianlah kiprah politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, suatu hal yang menarik dari praktik tersebut adalah bahwa partai boleh partai apa saja tapi yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaan syariat dapat dijamin kelangsungannya, oleh karena itu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menghendaki tidak ada hubungan yang mengikat
102 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. diantara partai politik dan masyarakat khususnya organisasi Nahdlatul Wathan.{}
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 103 DAFTAR PUSTAKA Abdillah, Masykuri, Dr., 2000, “Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam : Sebuah Persfektif sejarah dan demokrasi Modern”, Tashwirul Afkar, Lakpesdam, Edisi ke-7. Abdullah, Tauik, Islam di Indonesia, Jakarta : Tintamas, 1974. Alhumami, amich, 2000, “Demokrasi Berbasis Agama dan demokrasi sekuler”, dalam Negara Sekuler: Sebuah Polemik, Saripuddin HA. (ed.) Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, Cet. Ke-1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Wathan, Selong. Pengurus Nahdlatul Wathan, 1963. Bahsanawi, Salim Ali, A, 1996, Wawasan Sistem Politik Islam, Jakarta : Pustaka Alkautsar. Batu Ngompal, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, tt. Budiarjo, Miriam, Prof. Dr., 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia, Cet. Ke-19. Departemen agama RI, 1995/1996. Biograi Ulama Nusa Tenggara barat, Jakarta : Litbang. Effendi, Bahtiar, Islam dan Negara, Jakarta : Paramadina, 1998., Cet. Ke-1.
104 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Enayat Hamid, 1998, Reaksi Politik sunni dan Syi’ah Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20, Bandung., Penerbit Pustaka,. Cet. Ke-1. Fariz, Muhammad Abdul Qadir, Dr., 2000, Sistem Politik Islam, Jakarta : Robbani Press. Cet. Ke-1. EZzati, A., 1990, Gerakan Islam Sebuah Analisis, Jakarta : Pustaka Hidayah. Cet. Ke-1. Gani, Soelistiyati Ismail, 1987, Pengantar Ilmu Politik,. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. Ke-. Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan,. Jakarta : Bulan Bintang, 991,. Cet. Ke-8. Kartodirjo, Sartono, Pemberontakan Petani banten 1888, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1984, h. 207-242). Khallaf, abd. Al-Wahab, 1977, Al-Siyasat Al-Syari’iyat, Kairo : Dar al-Anshar. Khan, Qomaruddin, 1082, Political Concept in The qur’an, Lahore : Islamic Book Foundation. Lewis, Bernard, 1994, bahasa Politik Islam, terj. Ihsan Ali fauzi, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Ma’luf, Lois, Al-Munjid i al-Lughoh wa al-‘A’lam, Beirut : Dar al-Mayriq, 1975, hal. 362. Madjid, Al-Syeikh Muhammad Zainuddin Abdul, Hizb Nahdlatul wathan wa Nahdlatul Banat, Surabaya, Penerbit maulana Syeikh, syagaf, 1987,. Cet. Ke-12.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 105 Madjid, Nurcholish, Dr., 1970, Pembaharuan Pemikiran Islam, Jakarta ; Islamic Research Center. Nazham Batu Ngompal, tt, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid al Fansyur. Noer, Deliar, 1996, gerakan Modern Islam di Indonesia, (1900-1942), Jakarta : LP3S,. cet. Ke-8. Nu’man Hayyi, nahdlatul wathan, Organisasi Pendidikan, social dan Dakwah Islamiyah, Penerbit Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur, 1988. Pulungan J., Sayuti, 1999, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta : PT. Raja Graindo Persada. Qardhawi, Yusuf, Al, Dr., 1999, Pedoman Bernegara Dalam Persfektif Islam, Jakarta : Pustaka Alkautsar,. Cet. Ke-1. Rakhmat, Jalaluddin, 1993, Islam Alternatif. Bandung : Mizan. Rojak, Jeje Abdul. Politik Kenegaraan PemikiranPemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1999,. Cet. KeSafari, Mengenal TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Gema Nahdlatul Wathan, Pancor, 5 Juli 986. Salam, Sulichin, 1992, Lombok Pulau Perawan dan Masa Depannya, Jakarta : Kuning Mas.
106 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. Sadzali, Munawir, Prof., dr., 1993, Islam dan Tantangan Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta : UI Press. Surbakti, Ramlan, 1999., Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Wicaksarana Indonesia,. Cet. Ke-4.
Pemikiran & Kiprah Politik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 107 Mengenai Penulis Dr. H. Zainal Ariin Munir, Lc., M.Ag, lahir di Praya tanggal 31 Desember 1961. Lahir, dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana, namun taat dalam beragama. Karir Pendidikan Dasar dan Menegah diselesaikan di Madrasah AS-SAULATIYYAH MAKKAH. Pendidikan S-1 diselesaikan di jurusan syariah AL-AZHAR UNIVERSITY, Mesir pada tahun 1989. Tahun 2003, beliau menyelesaikan pendidikan program magister dalam bidang syariah di Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta. Tahun 2017, beliau menyelesaikan program doktoral dalam bidang ilmu hukum Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dengan disertasi pemikiran hukum MAULANA SYAIKH tentang kewarisan Islam. Selepas dari Mesir, mengkhidmatkan diri di Ma’had Darul Quran wal Hadits (MDQH) Pancor, di bawah bimbingan langsung MAULANA SYAIKH TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID. Selain itu beliau mengajar di beberapa madrasah yang ada di pulau Lombok. Pada tahun 1999, beliau tercatat sebagai dosen tetap jurusan Syariah STAIN Mataram. Sejak tahun 2017, beliau dipercaya sebagai dosen tetap Program Pascasarjana UIN Mataram. Selain sebagai dosen di lingkup UIN Mataram, amanah akademik yang
108 Dr. H. Zainal Ariin Munir , Lc., M.Ag. diembankan kepada beliau adalah sebagai senator UIN Mataram. Dalam bidang pengabdian masyarakat beliau tercatat aktif sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) dengan jabatan Katib Am Dewan Mustasyar. Beliau juga tercatat sebagai Dewan Penasehat di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Lombok Tengah dan Ikatan Muballig Indonesia. Selain itu, beliau aktif memberikan pencerahan dalam bidang agama, mempelopori kegiatan ekonomi masyarakat, dan gerakan pemberdayaan masyarakat. Yang monumental dari beliau ini adalah Pondok Pesantren Munirul Ariin (YANMU NW) Praya. Desain sekolah tradisional dengan sentuhan pemikiran modern, yang dirintis sejak tahun 1999 dan berkembang hingga hari ini. Sudah ribuan alumni, dengan beragam profesi telah dihasilkan oleh YANMU NW Praya. Penulis ini dapat dihubungi pada alamat berikut. Alamat kantor: Jln. Pendidikan No. 35 Mataram gedung Universitas Negeri Mataram atau Alamat Rumah Jln. Basuki Rahmat Kampung Rabitah Praya Pondok Pesantren Munirul Ariin Nahdlatul Wathan (YANMU NW) Praya , Kode pos 83511, Email: zainyanmu@gmail. com. [email protected].