Tusi Seksi Bank

- kebenaran Tanggal SP2D;
- kebenaran Bank Pembayar.
d) Menghentikan/terminate PPR dan memerintahkan Pelaksana Seksi
Bank untuk melakukan PPR ulang apabila Tanggal SP2D dan Bank
Pembayar tidak sesuai.
e) Menghapus Resume Tagihan dari PPR apabila Daftar Tagihan Disetujui
per Tanggal Jatuh Tempo per Bank tidak dilampiri dengan SPPT.
f) Menerbitkan SP2D dengan melakukan persetujuan PPR pada Aplikasi
SPAN.
g) Mencetak dan menandatangani SP2D berikut Daftar SP2D per Bank
Operasional apabila diperlukan.
h) Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
Bank berikut SPPT kepada Pelaksana Seksi Bank

2) Pelaksana Seksi Bank
a) Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank
berikut SPPT dari Kepala Seksi Bank.
b) Menatausahakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT sebagai pertinggal Seksi Bank.

g. Penerbitan Surat Permintaan Koreksi Surat Perintah Membayar
(SPM) pada Satker Akses Langsung Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN)

Pejabat Pembuat dan Penandatangan SPM (PPSPM)
1) Memilih dan menampilkan data tagihan yang akan dikoreksi

pada Aplikasi SPAN (status persetujuan: WF approved) dengan
menggunakan fungsi SPAN Koreksi.
2) Memilih jenis koreksi yang akan dilakukan pada Aplikasi SPAN.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 35

3) Melakukan koreksi data tagihan pada Aplikasi SPAN sesuai jenis
koreksi yang akan dilakukan.

4) Melakukan proses Simpan pada Aplikasi SPAN.
5) Melakukan proses Pengecekan pada Aplikasi SPAN untuk menjalankan

pengujian/validasi secara sistem sekaligus melakukan pengiriman
data koreksi tagihan ke KPPN.
6) Melakukan perbaikan data apabila data koreksi tagihan gagal melalui
pengujian/validasi secara sistem pada proses Pengecekan.
7) Menerbitkan Surat Permintaan Koreksi SPM ke KPPN berdasarkan
koreksi data tagihan yang telah dilakukan pada Aplikasi SPAN apabila
data koreksi tagihan berhasil melalui proses Pengecekan.
8) Menyampaikan Surat Permintaan Koreksi SPM ke KPPN dengan
dilampiri:
i. Copy SPM dan SP2D/daftar SP2D sebelum koreksi; dan
ii. SPTJM.

h. Penerbitan Kembali Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Surat
Pengesahan

Penerbitan kembali SP2D/Surat Pengesahan dilakukan tanpa melalui
pembatalan invoice dan tanpa pengajuan ulang dokumen pembayaran tagihan.
1) Kepala Seksi Bank

a) Menerima dan meneliti Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/
Surat Pengesahan berikut lembar disposisi dari Kepala Kantor.

b) Memberikan disposisi Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/ Surat
Pengesahan.

c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan kepada Pelaksana Seksi Bank.

36 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

2) Pelaksana Seksi Bank
a) Menerima Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan
dari Kepala Seksi Bank.
b) Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh
Tempo pada Aplikasi SPAN.
c) Mencetak Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank
pada SPAN sesuai data kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui
per Tanggal Jatuh Tempo.
d) Membuat Permintaan Proses Pembayaran (Payment Process Request/
PPR) pada Aplikasi SPAN sesuai kelompok bayar pada Daftar Tagihan
Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
e) MelakukanreviewtagihanpadaPPRberdasarkanSuratPemberitahuan
Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan.
f) Mengirimkan PPR pada Aplikasi SPAN kepada Kepala Seksi Bank.
g) Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan kepada Kepala Seksi Bank.

3) Kepala Seksi Bank
a) Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank
berikut Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan
dari Pelaksana Seksi Bank.
b) Memilih PPR yang akan diproses dari daftar kerja pada Aplikasi SPAN.
c) Melakukan review PPR pada Aplikasi SPAN berdasarkan Surat
Pemberitahuan Pembatalan SP2D/ Surat Pengesahan, antara lain
meliputi kebenaran:
- Tanggal SP2D
- Bank Pembayar
d) Menghentikan/terminate PPR dan memerintahkan Pelaksana Seksi
Bank untuk melakukan PPR ulang apabila Tanggal SP2D dan Bank

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 37

Pembayar tidak sesuai.
e) Menerbitkan SP2D dengan melakukan persetujuan PPR pada Aplikasi

SPAN.
f) Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo

per Bank berikut Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan kepada Pelaksana Seksi Bank
4) Pelaksana Seksi Bank
a) Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank
berikut Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan
dari Kepala Seksi Bank.
b) Menatausahakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan sebagai pertinggal Seksi Bank.

i. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM Satker
Akses Langsung SPAN

1) Pelaksana Seksi Bank
a) Menerima SPPT dari Petugas Pengatur Dokumen Seksi PD/PDMS.
b) Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal
Jatuh Tempo pada Aplikasi SPAN.
c) Mencetak Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
Bank pada Aplikasi SPAN sesuai data kelompok bayar pada Daftar
Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo.
d) Melakukan review terhadap kesesuaian kelompok bayar. Apabila
kelompok bayar tidak sesuai maka dilakukan perubahan kelompok
bayar dan mencetak ulang Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal
Jatuh Tempo per Bank.
e) Melakukan pemilahan SPPT dan melampirkannya berdasarkan

38 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
f) Membuat Permintaan Proses Pembayaran (Payment Process

Request/PPR) pada Aplikasi SPAN sesuai kelompok bayar pada
Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
g) Melakukan review tagihan pada PPR berdasarkan SPPT.
h) Memberikan catatan atas hasil review Resume Tagihan yang
belum ada SPPT.
i) Mengirimkan PPR pada Aplikasi SPAN.
j) Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT kepada Kepala Seksi Bank.
2) Kepala Seksi Bank
a) Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
Bank berikut SPPT dari Pelaksana Seksi Bank.
b) Memilih PPR yang akan diproses dari daftar kerja pada Aplikasi
SPAN.
c) Melakukan review PPR pada Aplikasi SPAN berdasarkan SPPT,
antara lain meliputi:
• kebenaran Tanggal SP2D;
• kebenaran Bank Pembayar.
d) Menghentikan/terminate PPR dan memerintahkan Pelaksana
Seksi Bank untuk melakukan PPR ulang apabila Tanggal SP2D dan
Bank Pembayar tidak sesuai.
e) Menghapus Resume Tagihan dari PPR apabila Daftar Tagihan
Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank tidak dilampiri
dengan SPPT.
f) Menerbitkan SP2D dengan melakukan persetujuan PPR pada
Aplikasi SPAN.
g) Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT kepada Pelaksana Seksi Bank.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 39

3) Pelaksana Seksi Bank
a) Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
Bank berikut SPPT dari Kepala Seksi Bank.
b) Menatausahakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh
Tempo per Bank berikut SPPT sebagai pertinggal Seksi Bank.

3. Kegiatan rutin harian

a. Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh
Tempo pada Aplikasi SPAN

b. Pembuatan proses PPR
c. Menerima SPPT dari Seksi Pencairan Dana
d. Memastikan rincian kebutuhan dana harian (secara sistem setelah

SPPT tercetak, otomatis permintaan kebutuhan dana terkirim ke Dit.
PKN)
e. Melakukan pembuatan template pembayaran, Payment Proses
Request (PPR) dan persetujuan pembayaran
f. Mencetak daftar SP2D (bila diperlukan)
g. Melakukan pengecekan status penyelesaian SP2D dan monitoring
data retur SP2D.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

Pencetakan buku bank untuk pengesahan SP3B BLU dan SPHL/SP3HL
Hibah langsung bentuk Uang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui saldo
akhir rekening hibah apakah sama atau lebih besar dari pengesahan
belanja atau pengembalian pendapatan hibah guna menghindari saldo
negatif dan meminimalisir permintaan void dari satker.

40 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

5. Poin-poin penting

a. Jadwal pembuatan PPR dan approval PPR untuk berpedoman pada
S-369/PB.8/2014 tentang Penyaluran Dana SP2D melalui Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara

b. Dalam melakukan pemilihan paygroup untuk bank operasioanal
agar perpedoman pada KEP-54/PB/2014 tentang Petunjuk BO I
Pusat Sebagai Penyalur Dana SP2D Dan SP Transfer Dalam Rangka
Implementasi SPAN

c. Mekanisme penyelesaian atas pembayaran gaji terusan, kekurangan
gaji, gaji susulan dan gaji ke-13 diatur sbb:
1) Pengajuan SPM oleh satker dilakukan paling cepat pada bulan
berkenaan
2) Penerbitan SP2D atas SPM tersebut dibebankan pada RPKBUN P.
SPAN

d. Seksi Bank agar memastikan kebenaran template payment process
request (PPR) yang dibuat dalam aplikasi SPAN yaitu memastikan
kesesuaian antara paygroup dengan rekening pembayar

e. Kepala Seksi Bank agar melakukan pengecekan status penyelesaian
SP2D melalui Form Data Kirim Manual (XML) SP2D ke Bank (Form_17)
pada menu PM Persetujuan SP2D.

f. Beberapa hal yang menyangkut:
1) Pemilihan paygroup dan rekening pembayar pada proses PPR;
2) Jadwal Approval SPPT dan PPR;
3) Approval SPPT, Tanggal PPR/SP2D, Approval PPR/SP2D,
Kebutuhan dana dan Pembayaran SP2D;
4) Daftar Status penyelesaian SP2D dan tindaklanjut (Form_17);
5) Tindak lanjut atas kesalahan dalam pemberian tanggal SP2D;
6) Tindak lanjut kesalahan pemilihan paygroup dan PPR belum/
sudah di-approve oleh Kasi Bank;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 41

7) Pembatalan (void) PPR/SP2D dan tindak lanjutnya;
8) Format permintaan konfirmasi atas dana SP2D;
Agar memperhatikan dan mempedomani lampiran surat
S-369/PB.8/2014 diatas.
6. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi SPAN
b. Aplikasi SAS
c. Online Monitoring SPAN (OM SPAN)

42 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

BAB IV

PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH

1. Dasar Hukum

a. PMK No. 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang
Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan

d. K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
287/PB/2015 tentang Standar Prosedur Operasi pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

f. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-596/PB/2015
tanggal 23 Januari 2015 hal Penyampaian dan Implementasi Ketentuan
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan
Kerja

g. Surat Direktur PKN Nomor S-8396/PB.3/2014 tanggal 4 Desember
2014 hal Prosedur Pendaftaran Rekening Treasury National Pooling
(TNP)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 43

2. Prosedur atau alur kegiatan

a. KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan
pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa
BUN di Daerah, dilampiri:
1) Rekening Penerimaan/Pengeluaran
a) Salinan DIPA;
b) Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening; dan
c) Surat kuasa KPA/pemimpin BLU
2) Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah
Langsung (1 Rekening untuk 1 register hibah)
a) Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening;
b) Surat kuasa KPA/pemimpin BLU;
c) Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme
penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/
jasa giro;
d) Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana
hibah dalam DIPA; dan
e) Salinan surat penerbitan nomor register hibah
3) Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan
Sosial dan/atau Rekening milik BLU
a) Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening;
b) Surat kuasa KPA/pemimpin BLU; dan
c) Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme
penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/
jasa giro.

b. Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang
disampaikan KPA/pemimpin BLU, Kuasa BUN di Daerah:
1) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan
Rekening; dan
2) Menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening
dengan kriteria sebagai berikut:
a) Keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan
Rekening yang disampaikan oleh KPA/pemimpin BLU kepada

44 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah;
b) Kejelasan tujuan penggunaan Rekening;
c) Kejelasan sumber dana;
d) Kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program

kerja Satuan Kerja dengan tujuan penggunaan Rekening dan
sumber dana; dan
e) Kejelasan mekanisme penyaluran dana Rekening.
c. Kuasa BUN di Daerah harus menerbitkan surat persetujuan/ penolakan
pembukaan Rekening kepada KPA/pemimpin BLU paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan persetujuan
pembukaan Rekening
d. Surat persetujuan pembukaan Rekening berlaku 15 (lima belas) hari
kalender sejak tanggal penerbitan.
e. KPA/pemimpin BLU harus melampirkan surat persetujuan pembukaan
Rekening pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening
Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya pada Bank Umum/Kantor
Pos
f. Rekening tersebut dibuka atas nama jabatan dengan ketentuan:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 45

g. KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan
Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh)
hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening.

h. Dana yang disimpan pada Rekening milik Satuan Kerja diberikan
bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum/Kantor Pos. Dalam hal
Rekening dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang belum terdaftar
pada program TNP, penerimaan bunga dan/atau jasa giro rekening
disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan berkenaan.

i. Dikecualikan dari hal tersebut, bunga dan/atau jasa giro yang
diberikan dalam rangka hibah agar disesuaikan dengan naskah MOU
Hibah.

 Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening
Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
a. Kepala Seksi
1) Menerima lembar disposisi dan Surat Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening dari KPA/Pemimpin BLU berikut dokumen
pendukung dari Kepala Kantor.
2) Meneliti kelengkapan dokumen permohonan pembukaan
Rekening sesuai dengan ketentuan mengenai rekening milik
kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
3) Menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening
sesuai dengan ketentuan mengenai rekening milik kementerian
negara/lembaga/satuan kerja.
4) Memberikan disposisi kepada Pelaksana Seksi Bank untuk
membuat:
• Surat Persetujuan Pembukaan Rekening apabila kelengkapan
dokumen dan penilaian kelayakan permohonan pembukaan

46 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

Rekening sesuai dengan ketentuan mengenai rekening milik
kementerian negara/lembaga/satuan kerja;
• Surat Penolakan Pembukaan Rekening apabila kelengkapan
dokumen dan penilaian kelayakan permohonan pembukaan
Rekening tidak sesuai dengan ketentuan mengenai rekening
milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
5) Menyampaikan lembar disposisi dan Surat Permohonan
Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPA/Pemimpin BLU
berikut dokumen pendukung kepada Pelaksana Seksi Bank.
b. Pelaksana Seksi Bank
1) Menerima lembar disposisi dan Surat Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening dari KPA/Pemimpin BLU berikut dokumen
pendukung kepada Pelaksana Seksi Bank.
2) Membuat konsep/net Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan
Rekening sesuai disposisi Kepala Seksi Bank.
3) Menyampaikan konsep/net Surat Persetujuan/Penolakan
Pembukaan Rekening dan Surat Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening dari KPA/Pemimpin BLU berikut dokumen
pendukung kepada Kepala Seksi Bank.
c. Kepala Seksi Bank
1) Menerima konsep/net Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan
Rekening dan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan
Rekening berikut dokumen pendukung dari Pelaksana Seksi Bank.
2) Meneliti kesesuaian konsep/net Surat Persetujuan/Penolakan
Pembukaan Rekening dengan Surat Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening berikut dokumen pendukung serta
ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/
lembaga/satuan kerja.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 47

3) Mengembalikan konsep/net Surat Persetujuan/Penolakan
Pembukaan Rekening kepada Pelaksana Seksi Bank apabila
konsep/net Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening
tidak sesuai dengan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan
Rekening berikut dokumen pendukung serta ketentuan mengenai
rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

4) Memaraf konsep/net Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan
Rekening apabila konsep/net Surat Persetujuan/Penolakan
Pembukaan Rekening sesuai dengan Surat Permohonan
Persetujuan Pembukaan Rekening berikut dokumen pendukung
serta ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/
lembaga/ satuan kerja.

5) Menyampaikan konsep/net Surat Persetujuan/Penolakan
Pembukaan Rekening dan Surat Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening berikut dokumen pendukung kepada Kepala
Kantor.

 Penerbitan Surat Perintah/ Pencabutan Blokir Rekening Pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
a. Pelaksana Seksi Bank
1) Dalam hal terdapat Satker yang tidak/kembali menyampaikan
Laporan Saldo Rekening, membuat konsep/net Surat
Perintah/Pencabutan Blokir Rekening.
2) Meneliti kesesuaian Surat Perintah/Pencabutan Blokir
Rekening dengan ketentuan mengenai rekening milik
kementerian negara/lembaga/ satuan kerja.
3) Menyampaikan konsep/net Surat Perintah/Pencabutan
Blokir Rekening kepada Kepala Seksi Bank.

48 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

b. Kepala Seksi Bank
1) Menerima konsep/net Surat Perintah/Pencabutan Blokir
Rekening dari Pelaksana Seksi Bank.
2) Meneliti kesesuaian Surat Perintah/Pencabutan Blokir Rekening
dengan ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/
lembaga/ satuan kerja.
3) Mengembalikan konsep/net Surat Perintah/Pencabutan Blokir
Rekening kepada Pelaksana Seksi Bank apabila tidak sesuai
dengan ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/
lembaga/ satuan kerja.
4) Memaraf konsep/net Surat Perintah/Pencabutan Blokir Rekening
apabila sesuai dengan ketentuan mengenai rekening milik
kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
5) Menyampaikan konsep/net Surat Perintah/Pencabutan Blokir
Rekening kepada Kepala Kantor.

3. Poin-poin penting

a. Secara rutin/harian melakukan update data Rekening.
b. Laporan saldo rekening bulanan berdasarkan PMK 262/

PMK.01/2016 dilaksanakan oleh seksi Vera / VeraKI.
c. Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di daerah berwenang menutup

Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai
Rekening pasif. Rekening pasif merupakan Rekening yang tidak
terdapat transaksi pendebetan ataupun pengkreditan Rekening
selama 1 (satu) tahun.
d. Sebelum melakukan penutupan Rekening, terhitung 6 (enam)
bulan sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif, Kuasa
BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah harus menyampaikan surat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 49

pemberitahuan Rekening pasif kepada KPA/Pemimpin BLU.
e. KPPN telah memiliki sarana untuk melakukan update data

rekening melalui modul rekening dalam aplikasi PBN Open di
alamat http://172.16.2.125/. Melalui modul ini KPPN dapat
langsung melakukan update data rekening sekaligus memantau
status rekening terkait program TNP. Dengan aplikasi ini secara
cepat dan otomatis, Dit PKN mengetahui setiap status rekening
apabila belum masuk dalam program TNP, selanjutnya Dit PKN
akan mendaftarkan rekening tersebut ke dalam program TNP
tanpa usulan dari KPPN. Oleh karena itu, KPPN tidak perlu lagi
melakukan pengajuan rekening satker ke dalam program TNP
kepada Dit. PKN. KPPN agar memastikan validitas data rekening.
f. Dalam rangka pemutakhiran data rekening, KPPN agar melakukan
update data rekening pada aplikasi PBNopen apabila terdapat
perubahan data rekening paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
g. KPPN wajib menindaklanjuti hasil rekonsiliasi data rekening
tingkat pusat yang disampaikan Direktorat PKN setiap triwulan.
h. Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang
melakukan blokir Rekening dalam hal KPA/pemimpin BLU tidak
menyampaikan laporan saldo Rekening.

50 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

BAB V

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA &
PENYELESAIAN RETUR

1. Penatausahaan Penerimaan Negara

a. Dasar Hukum

1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2014
Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Pada SPAN

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

3) P e r a t u r a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan

Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka
Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
4) P e r a t u r a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
PER-44/PB/2015 tentang Mekanisme Percepatan Penyelesaiaan
Retur Surat Perintah Pencairan Dana
5) P e r a t u r a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 51

b. Prosedur atau alur kegiatan
Dalam hal pemenuhan permintaan data dari pihak tertentu terkait data
penerimaan dari potongan SPM
1) Pelaksana Seksi Bank
a) Mengambil dan mengolah data potongan SPM dari SPAN /
OMSPAN.
b) Menyusun konsep laporan data penerimaan dari potongan SPM
apabila diperlukan
c) Konsep laporan minimal memuat data Satker, kode Akun, Nomor
dan tanggal SP2D
d) Menyampaikan konsep laporan kepada Kepala Seksi Bank
2) Kepala Seksi Bank
a) Menerima konsep laporan data penerimaan dari potongan SPM
b) Meneliti konsep laporan minimal memuat data Satker, kode Akun,
Nomor dan tanggal SP2D
c) Menyampaikan konsep laporan kepada Kepala KPPN

c. Aplikasi Pendukung
1) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
2) Online Monitoring SPAN (OMSPAN)

52 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

2. Pelaksanaan Tugas Penyelesaian retur

a. Dasar Hukum

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

2) K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
287/PB/2015 tentang Standar Prosedur Operasi pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara.
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
4) P e r a t u r a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
PER-30/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyelesaian dan
Penatausahaan Retur SP2D Dalam Rangka Implementasi SPAN.
5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaaan Nomor PER-44/PB/2015
tentang Mekanisme Percepatan Penyelesaian Retur Surat Perintah
Pencairan Dana
6) Surat Direktur TP Nomor S-6388/PB.8/2015 tanggal 29 Juli 2015 hal
Petunjuk Penyelesaian Retur SP2D pada KPPN terkait Implementasi
SPAN

b. Prosedur atau alur kegiatan

1) Pembukuan transaksi penerimaan dana retur SP2D dilakukan melalui
mekanisme pencatatan penerimaan dana retur SP2D menggunakan
SPAN.

2) Berdasarkan pembukuan transaksi penerimaan dana retur SP2D
(Daftar Retur SP2D), KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan
Retur SP2D ke KPA/satker dengan dilampiri Daftar Retur SP2D.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 53

(Biasanya retur SP2D akan muncul dalam daftar retur SP2D di SPAN
setelah dua hari kerja sejak tanggal kejadian)
3) BerdasarkanSurat PemberitahuanReturSP2D,KPA/satkermelakukan
perbaikan data supplier dan atau data kontrak pada aplikasi SPM/GPP
dan menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening ke KPPN paling
lambat 7 hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Retur SP2D diterima,
dengan dilampiri:
a) SPTJM
b) ADK untuk pendaftaran data supplier jika supplier belum pernah

didaftarkan ke SPAN atau data supplier yang telah didaftarkan
memerlukan perubahan pada nama bank dan atau nomor rekening
c) Surat permintaan perubahan data supplier dalam hal perubahan
data supplier bukan merupakan kesalahan/perubahan nama bank
dan atau nomor rekening
4) Setelah menerima surat dari satker, Seksi Bank membuat SPP retur
dan selanjutnya Kepala KPPN menerbitkan SPM retur.

 Penyelesaian Atas Kesalahan Bayar Kepada Pihak Yang Tidak Berhak
Yang Disebabkan Kesalahan Penulisan Nomor Rekening Pada Surat
Perintah Membayar

a) Kepala Seksi Bank
- Menerima dan meneliti disposisi surat permohonan satker terkait
pemindahan saldo rekening beserta dokumen pendukungnya
- Memberikan disposisi surat permohonan satker terkait
pemindahan saldo rekening
- Menyampaikan surat permohonan satker terkait pemindahan
saldo rekening beserta dokumen pendukungnya kepada Pelaksana
Seksi Bank

54 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

b) Pelaksana Seksi Bank
- Menerima disposisi surat permohonan satker terkait pemindahan
saldo rekening beserta dokumen pendukungnya dari Kepala Seksi
Bank
- Meneliti kesesuaian data permintaan pemindahan saldo rekening
beserta dokumen pendukung yang dilampirkan satuan kerja
dengan data dalam sistem SPAN.
- Membuat konsep surat penolakan permintaan pemindahan saldo
rekening apabila data permintaan pemindahan saldo rekening
beserta dokumen pendukung yang dilampirkan satuan kerja tidak
sesuai dengan data dalam sistem SPAN.
- Membuat konsep surat penerusan permohonan pemindahan saldo
rekening apabila data permintaan pemindahan saldo rekening
beserta dokumen pendukung yang dilampirkan satuan kerja
sesuai dengan data dalam sistem SPAN yang ditujukan kepada
Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- Menyampaikan konsep surat penolakan/penerusan permohonan
pemindahan saldo rekening kepada Kepala Seksi Bank

c) Kepala Seksi Bank
- Menerima konsep surat penolakan/penerusan pemindahan saldo
rekening dari pelaksana seksi bank
- Mengembalikan konsep surat penolakan/penerusan pemindahan
saldo rekening kepada pelaksana seksi bank apabila konsep surat
memerlukan perbaikan
- Memaraf dan menyampaikan konsep surat penolakan/penerusan
pemindahan saldo rekening kepada Kepala Kantor apabila konsep
surat telah benar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 55

 Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Satker

a) Pelaksana seksi Bank
- Mencetak Daftar Retur SP2D melalui SPAN.
- Membuat konsep/net Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Kuasa
PA/Satker.
- Menyampaikan konsep/net Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke
Kuasa PA/Satker dilampiri dengan dokumen pendukung berupa
Daftar Retur SP2D

b) Kepala Seksi Bank
- Menerima konsep/net Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Kuasa
PA/Satker berikut dokumen pendukung dari Pelaksana Seksi
Bank.
- Meneliti kesesuaian data retur SP2D pada SPAN dengan Daftar
Retur SP2D serta ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian
dan penatausahaan Retur SP2D.
- Meneliti kesesuaian Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Kuasa
PA/Satker dengan Daftar Retur SP2D dan ketentuan mengenai
mekanisme penyelesaian dan penatausahaan Retur SP2D.
- Memaraf konsep/net Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Kuasa
PA/Satker apabila data retur SP2D dan Surat Pemberitahuan Retur
SP2D ke Kuasa PA/Satker sesuai dengan ketentuan mengenai
mekanisme penyelesaian dan penatausahaan Retur SP2D.
- Menyampaikan konsep/net Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke
Kuasa PA/Satker berikut dokumen pendukung kepada Kepala
Kantor.

56 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

 Penerbitan Surat Perintah Membayar Retur (SPM Retur) yang belum
Disetor ke Kas Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara

a) Kepala Seksi Bank
- Menerima Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut dokumen
pendukung berupa:
• SPTJM
• Laporan Informasi Supplier
• Tanda terima konversi ADK SPM dari Seksi Pencairan Dana
apabila perbaikan supplier dilakukan melalui mekanisme
pendaftaran data supplier
- Mencetak Laporan Daftar Retur SP2D dari Aplikasi SPAN
- Meneliti kesesuaian Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut
dokumen pendukung dengan Laporan Daftar Retur SP2D
- Menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut dokumen
pendukung dan Laporan Daftar Retur SP2D kepada Pelaksana
Seksi Bank untuk diproses tagihannya dalam Aplikasi SPAN apabila
Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut dokumen pendukung
telah sesuai dengan Laporan Daftar Retur SP2D
- Mengembalikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut
dokumen pendukungnya kepada Kepala Kantor/Seksi Pencairan
Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker apabila terdapat
ketidaksesuaian antara Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut
dokumen pendukung dengan Laporan Daftar Retur SP2D

b) Pelaksana Seksi Bank
- Menerima Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut dokumen
pendukung dan Laporan Daftar Retur SP2Ddari PPK
- Merekam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), termasuk

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 57

memilih nomor penerimaan retur yang sesuai pada Aplikasi SPAN
berdasarkan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut dokumen
pendukung dan Laporan Daftar Retur SP2D
- Menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut dokumen
pendukung dan Laporan Daftar Retur SP2D kepada PPK
c) Kepala Seksi Bank
- Menerima Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut dokumen
pendukung dan Laporan Daftar Retur SP2Ddari Staff PPK.
- Melakukan validasi/pengujian secara manual dengan memeriksa
kesesuaian SPP pada Aplikasi SPAN dengan Surat Ralat/Perbaikan
Rekening berikut dokumen pendukung dan Laporan Daftar Retur
SP2D serta ketentuan mengenai penyelesaian dan penatausahaan
Retur SP2D.
- Mengembalikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut
dokumen pendukung dan Laporan Daftar Retur SP2D kepada Staff
PPK apabila terdapat ketidaksesuaian antara SPP pada Aplikasi
SPAN dengan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut dokumen
pendukung dan Laporan Daftar Retur SP2D untuk dilakukan
perbaikan SPP pada Aplikasi SPAN.
- Melakukan Proses Validasi pada Aplikasi SPAN apabila SPP pada
Aplikasi SPAN sesuai dengan Surat Ralat/Perbaikan Rekening
berikut dokumen pendukung dan Laporan Daftar Retur SP2Dserta
ketentuan mengenai penyelesaian dan penatausahaan Retur SP2D.
- Mengembalikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut
dokumen pendukung dan Laporan Daftar Retur SP2D kepada Staff
PPK apabila SPP tidak lolos Proses Validasi pada Aplikasi SPAN
untuk dilakukan perbaikan.
- Melakukan persetujuan pada Aplikasi SPAN apabila SPP telah

58 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

lolos proses validasi.
- Mencetak dan menandatangani SPP dalam rangkap 2 (dua).
- Menyampaikan SPP, Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut

dokumen pendukungdan Laporan Daftar Retur SP2D kepada PP
SPM.

 Bank Penerbitan Surat Perintah Membayar Retur (SPM Retur) yang
Telah Disetor ke Kas Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara

a) Kepala Seksi Bank (PPK)
- Menerima SKP4 berikut dokumen pendukung berupa:
- SPPK, SPTJM, SKTB dari Kepala Kantor
- Laporan Informasi Supplier dari Kepala Kantor/Seksi Pencairan
Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker
- Tanda terima konversi ADK SPM dari Seksi Pencairan Dana apabila
perbaikan supplier dilakukan melalui mekanisme pendaftaran
data supplier
- Meneliti kesesuaian SKP4 berikut dokumen pendukung
- Menyampaikan SKP4 berikut dokumen pendukung kepada
Pelaksana Seksi Bank untuk diproses tagihannya dalam Aplikasi
SPAN apabila SKP4 telah sesuai dengan dokumen pendukung
- Mengembalikan SKP4 berikut dokumen pendukungnya kepada
Kepala Kantor apabila terdapat ketidaksesuaian antara SKP4
dengan dokumen pendukung

b) Pelaksana Seksi Bank (Staf PPK)
- Menerima SKP4 berikut dokumen pendukungdari PPK
- Merekam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Aplikasi
SPAN berdasarkan SKP4 berikut dokumen pendukung

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 59

- Menyampaikan SKP4 berikut dokumen pendukung kepada PPK

c) Kepala Seksi Bank (PPK)
- Menerima SKP4 berikut dokumen pendukungdari Staff PPK.
- Melakukan validasi/pengujian secara manual dengan memeriksa
kesesuaian SPP pada Aplikasi SPAN dengan SKP4 berikut
dokumen pendukung serta ketentuan mengenai penyelesaian dan
penatausahaan Retur SP2D.
- Mengembalikan SKP4 berikut dokumen pendukung kepada Staff
PPK apabila terdapat ketidaksesuaian antara SPP pada Aplikasi
SPAN dengan SKP4 berikut dokumen pendukung untuk dilakukan
perbaikan SPP pada Aplikasi SPAN.
- Melakukan Proses Validasi pada Aplikasi SPAN apabila SPP pada
Aplikasi SPAN sesuai dengan SKP4 berikut dokumen pendukung
serta ketentuan mengenai penyelesaian dan penatausahaan Retur
SP2D.
- Mengembalikan SKP4 berikut dokumen pendukung kepada Staff
PPK apabila SPP tidak lolos Proses Validasi pada Aplikasi SPAN
untuk dilakukan perbaikan.
- Melakukan persetujuan pada Aplikasi SPAN apabila SPP telah
lolos proses validasi.
- Mencetak dan menandatangani SPP dalam rangkap 2 (dua).
- Menyampaikan SPP, SKP4 berikut dokumen pendukung kepada
PP SPM.

c. Kegiatan rutin harian

1) Secara berkala (pagi, siang, sore) melakukan monitoring atas daftar
retur pada SPAN dalam hal Retur SP2D berasal dari Rekening Retur
BO I Pusat dengan menggunakan aplikasi SPAN.

2) Melakukan rekonsiliasi data retur sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaaan Nomor PER-44/PB/2015

60 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

d. Poin-poin penting

1) Dalam pelaksanaan pembayaran dana ke pihak penerima atas SP2D
yang diterbitkan melalui SPAN terdapat kejadian dimana dana sudah
masuk ke rekening penerima namun SP2D tersebut muncul pada
daftar retur SP2D di KPPN. Jika terjadi hal demikian, KPPN agar
membuat permintaan reversal retur SP2D yang ditujukan ke Dit. PKN
dan ditembuskan ke Dit.TP.

2) Apabila KPPN menerima pengaduan tertulis dari KPA satker perihal
dana yang belum masuk ke rekening penerima atas SP2D yang
diterbitkan melalui SPAN (sementara di daftar retur tidak ada), agar
KPPN melaporkan hal tersebut ke service desk.

3) Khusus untuk penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), perlu
mendapat perhatian khusus, karena merupakan penyumbang retur
terbesar. Hal ini disebabkan karena jenis rekening penerima yang
jarang ada transaksi sehingga berstatus rekening pasif (Dormant).
Khusus untuk rekening BRI, ada informasi bahwa pengaktifan
rekening berlaku 1 x 24 jam, yang artinya jika selama masa itu tidak
terdapat transaksi masuk, maka rekening otomatis menjadi pasif.
Karena itu, KPPN perlu mendorong satker untuk berkoordinasi
dengan bank penerima pada saat akan mengeksekusi SPPT dana BSM
untuk memastikan bahwa rekening masih dalam kondisi aktif. Solusi
yang lain: agar masa aktif tidak terbatas 1 x 24 jam, atas rekening-
rekening penerima BSM tersebut diisi terlebih dahulu, misal: diisi
Rp.10.000,- untuk setiap rekening.

e. Laporan Berkala

Laporan rekapitulasi daftar retur SP2D

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 61

f. Aplikasi Pendukung
1) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
2) Online Monitoring SPAN (OMSPAN)

62 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

BAB VI

PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN
NEGARA

1. Dasar Hukum

a. K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata
Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

2. Prosedur atau alur kegiatan

a. Pengembalian PNBP yang disetorkan pada Tahun Anggaran Berjalan
1) KPA menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN
mitra kerja, atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian
2) Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB dari KPA, KPPN mitra
kerja melaukan penerlitian untuk memastikan setoran dimaksud
telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN
3) Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 63

KPPN mitra kerja menerbitkan SKTB
4) SKTB selanjutnya disampaikan kepada KPA
5) Berdasarkan SKTB dari KPPN mitra kerja, KPA menerbitkan Surat

Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN)
6) SKKSPN menjadi dasar penerbitan SPMPP pada satuan kerja
7) Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP

diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melalui KPPN
mitra kerja satuan kerja berkenaan
8) Berdasarkan SPMPP, KPPN mitra kerja/KPPN Khusus Pinjaman
dan Hibah menerbitkan SP2D

b. Pengembalian PNBP yang disetorkan pada Tahun Anggaran yang Lalu
1) KPA menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN
mitra kerja, atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian
2) Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB dari KPA, KPPN mitra
kerja melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud
telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN
3) Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan,
KPPN mitra kerja menerbitkan SKTB
4) SKTB selanjutnya disampaikan kepada KPA
5) Berdasarkan SKTB dari KPPN mitra kerja, KPA menerbitkan
SKKSPN
6) KPA menyampaikan permintaan pengembalian PNBP kepada
Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui KPPN mitra kerja,
dilampiri dengan:
a) SKKSPN
b) SKTB
c) Fotokopi BPN
d) Fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan

64 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

e) SPTJM
7) KPPN mitra kerja meneruskan permintaan pengembalian PNBP

kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan
8) Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan pengujian

dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan
pengembalian penerimaan PNBP
9) Dalam hal permintaan pengembalian atas Penerimaan Negara
lengkap dan benar, Direktorat Sistem Perbendaharaan
menerbitkan SPMPP
10) SPMPP diajukan kepada KPPN Jakarta II
11 Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP
diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
12)Berdasarkan SPMPP, KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjama dan
Hibah menerbitkan SP2D

c. Pengembalian Penerimaan Pajak dan Bea Cukai yang Disetorkan pada
Tahun Anggaran Berjalan
1) Kantor pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan
pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai kepada KPPN
Khusus Penerimaan, dengan dilampiri:
a) Fotokopi BPN atas setoran yang dimintakan pengembaliannya
b) Fotokopi BPN atas Transaksi Pengganti
c) Fotokopi laporan harian penerimaan
d) Fotokopi nota debet pelimpahan
e) Fotokopi bukti kepemilikan rekening
f) SPTJM
g) Surat pernyataan dari Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor
2) Berdasarkan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan
bea cukai, KPPN Khusus Penerimaan melakukan penelitian untuk

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 65

memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan
pada Kas Negara serta pemeriksaan atas kelengkapan dokumen
permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai
3) Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara,
KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKTB
4) Dalam hal dokumen permintaan pengembalian atas penerimaan
telah lengkap, KPPN Khusus Penerimaan melakukan koreksi
pembukuan setoran
5) Berdasarkan SKTB, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan
SKKSPN
6) KPPN Khusus Penerimaan meneruskan permintaan pengembalian
penerimaan pajak dan bea cukai beserta dokumen lampiran
kepada KPPN Jakarta II dilampiri dengan SKKSPN dan SKTB
7) KPPN Jakarta II melakukan pengujian dan pemeriksaan atas
kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan
pajak dan bea cukai
8) Pengujian dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara
jumlah permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea
cukai dengan dokumen lampiran
9) Dalam hal permintaan pengembalian atas penerimaan pajak dan
bea cukai lengkap dan benar, KPPN Jakarta II selaku satuan kerja
Bagian Anggaran BUN menerbitkan SPMPP
10) SPMPP diajukan kepada KPPN Jakarta II selaku kantor bayar
11) Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, maka SPMPP
diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
12) Berdasarkan SPMPP, KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah menerbitkan SP2D
13) KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan
surat pemberitahuan pengembalian tas penerimaan pajak dan bea

66 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

cukai kepada DJP/DJPB dan dilampiri fotokopi SPMPP dan laporan
monitoring SP2D
14) Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian atas Penerimaan
Negara, DJP/DJBC melakukan koreksi pembukuan transaksi pada
satuan kerja kantor pelayanan pajak/kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai yang mencatat dan membukukan setoran

d. Pengembalian Penerimaan Pajak dan Bea Cukai yang Disetokan pada
Tahun Anggaran yang Lalu
1) Kantor pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan
pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai kepada KPPN
Khusus Penerimaan, dengan dilampiri:
a) Fotokopi BPN atas setoran yang dimintakan pengembaliannya
b) Fotokopi BPN atas Transaksi Pengganti
c) Fotokopi laporan harian penerimaan
d) Fotokopi nota debet pelimpahan
e) Fotokopi bukti kepemilikan rekening
f) SPTJM
g) Surat pernyataan dari Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor
2) Berdasarkan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan
bea cukai, KPPN Khusus Penerimaan melakukan penelitian untuk
memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan
pada Kas Negara serta pemeriksaan atas kelengkapan dokumen
permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai
3) Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara,
KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKTB
4) Dalam hal dokumen permintaan pengembalian atas penerimaan
telah lengkap, KPPN Khusus Penerimaan melakukan koreksi
pembukuan setoran

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 67

5) Berdasarkan SKTB, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan
SKKSPN

6) KPPN Khusus Penerimaan meneruskan permintaan pengembalian
penerimaan pajak dan bea cukai beserta dokumen lampiran
kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dilampiri dengan
SKKSPN dan SKTB

7) Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan pengujian
dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan
pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai

8) Pengujian dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara
jumlah permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea
cukai dengan dokumen lampiran

9) Dalam hal permintaan pengembalian atas penerimaan pajak dan
bea cukai lengkap dan benar, Direktorat Sistem Perbendaharaan
menerbitkan SPMPP

10) SPMPP diajukan kepada KPPN Jakarta II
11) Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP

diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
12) Berdasarkan SPMPP, KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan

Hibah menerbitkan SP2D
13) KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan

surat pemberitahuan pengembalian tas penerimaan pajak dan bea
cukai kepada DJP/DJPB dan dilampiri fotokopi SPMPP dan laporan
monitoring SP2D
14) Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian atas Penerimaan
Negara, DJP/DJBC melakukan koreksi pembukuan transaksi pada

68 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

satuan kerja kantor pelayanan pajak/kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai yang mencatat dan membukukan setoran
3. Poin-poin penting

a. Pengembalian Penerimaan Negara meliputi:
1) Pengembalian PNBP
2) Pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai
3) Pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN

b. Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun
anggaran berjalan dibukukan dan dibebankan pada akun penerimaan
yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyetorannya

c. Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun
anggaran yang lalu dibebankan pada SAL

d. Permintaan pengembalian Penerimaan Negara dilakukan berdasarkan
BPN yang sah

e. Pengembalian Penerimaan Negara yang dibayarkan sesuai dengan
mata uang yang digunakan pada saat penyetorannya

f. Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP diajukan
kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melalui KPPN mitra kerja
satuan kerja berkenaan

4. Aplikasi Pendukung

a. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
b. Online Monitoring SPAN (OMSPAN)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 69

70 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

BAB VII

KONFIRMASI DAN KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA

1. Dasar Hukum

a. Konfirmasi Penerimaan Negara

1) K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
287/PB/2015 tentang Standar Prosedur Operasi pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-14/PB/2013 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran
Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi
4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2014
Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Pada SPAN
5) Surat Direktur TP Nomor S-554/PB.8/2014 tanggal 7 Mei 2014 hal
Penatausahaan Penerimaan Negara dan Pengawasan Saldo Kas pada
KPPN SPAN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 71

b. Koreksi Penerimaan Negara

1) K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

3) P e r a t u r a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
PER-16/PB/2014 Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Pada SPAN

4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017
tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan

5) Surat Direktur TP Nomor S-1162/PB.8/2015 tanggal 12 Februari
2015 hal Pelaksanaan Interface LHP, Monitoring Pelimpahan dan
Koreksi atas Data Penerimaan Negara pada SPAN

6) Surat Direktur TP Nomor S-3858/PB.8/2015 tanggal 11 Mei 2015 hal
Koreksi Data Transaksi Keuangan SPAN TA.2015

7) Surat Direktur TP Nomor S-4455/PB.8/2015 tanggal 29 Mei 2015 hal
Penyampaian hal-hal terkait Modul Penerimaan pada SPAN

8) Surat Direktur PKN Nomor S-5117/PB.3/2015 tanggal 17 Juni 2015
hal Koreksi data penerimaan Negara yang tervalidasi ke KPPN 999
pada SPAN

9) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5617/PB/2015
tanggal 2 Juli 2015 hal Jadwal Periode Buka Tutup (Open Close Periode)
SPAN

10) Surat Direktur TP Nomor S-554/PB.8/2014 tanggal 7 Mei 2014 hal
Penatausahaan Penerimaan Negara dan Pengawasan Saldo Kas pada
KPPN SPAN

72 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

11) Surat Direktur TP Nomor S-6832/PB.8/2015 tanggal 13 Agustus 2015
hal Penambahan Menu Pada User Seksi Bank terkait Modul GR dan
Penyampaian Tambahan Pedoman Koreksi Penerimaan

2. Prosedur atau alur kegiatan

a. Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
1) Pelaksana Seksi Bank (Front Office)
a) Menerima:
• ADK Konfirmasi dan dokumen konfirmasi berupa daftar
surat setoran penerimaan negara yang akan dikonfirmasi
berikut fotokopi surat setoran dari Satker; dan/atau
• Surat setoran yang akan dikonfirmasi dari Perorangan
b) Mengunggah ADK Konfirmasi ke Portal FTP Persepsi melalui
aplikasi konversi
c) Menyampaikan dokumen konfirmasi ke Pelaksana Seksi Bank
(middle Office)
2) Pelaksana Seksi Bank (Middle Office)
a) Menerima dokumen konfirmasi dari Pelaksana Seksi Bank
(Front Office)
b) Mengunduh ADK Konfirmasi dari Portal FTP Persepsi
c) Melakukan unggah ADK Konfirmasi pada SPAN. Dalam hal
konfirmasi setoran dilakukan oleh perorangan, Pelaksana
Seksi Bank melakukan input manual NTPN surat setoran yang
akan dikonfirmasi ke dalam SPAN
d) Melakukan pengecekan pada SPAN terhadap kebenaran ADK
Konfirmasi
e) Meneliti kesesuaian surat setoran dengan ADK Konfirmasi
f) Melakukan proses konfirmasi setoran pada SPAN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 73

g) Mencetak dan menandatangani Nota Konfirmasi Penerimaan
Negara

h) Menyampaikan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara kepada
Satker/Perorangan

b. Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara
1) Pelaksana Seksi Bank
a) Menerima:
• ADK Koreksi dan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi
Penerimaan Negara berikut dokumen pendukung berupa
bukti setor dan nota konfirmasi dari Satker
• Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan
Negara berikut dokumen pendukung berupa bukti setor
dan nota konfirmasi dari Bank/Pos Persepsi/KPP/ KPPBC/
Kantor Pusat DJPb/Kantor Pusat DJA/KPPN/Pihak Ketiga
b) Membuat ADK Koreksi atas bukti setor yang diterima dari
Bank/Pos Persepsi/KPP/ KPPBC/Kantor Pusat DJPb/Kantor
Pusat DJA/KPPN/Pihak Ketiga
c) Mengunggah ADK Koreksi ke Portal FTP Persepsi melalui
aplikasi konversi
d) Menyampaikan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi
Penerimaan Negara berikut dokumen pendukung kepada
Pelaksana Seksi Bank
2) Pelaksana Seksi Bank
a) Menerima Surat Permohonan Perbaikan Transaksi
Penerimaan Negara berikut dokumen pendukung dari
Pelaksana Seksi Bank
b) Memastikan setoran yang akan dikoreksi merupakan setoran
dengan satker dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan

74 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

c) Dalam hal permintaan koreksi setoran dalam wilayah kerja
KPPN lain, Pelaksana Seksi Bank menyampaikan Surat
Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara berikut
dokumen pendukung kepada KPPN lain disertai informasi
original BAS atas penerimaan negara berkenaan

d) Mengunduh ADK Koreksi dari Portal FTP Persepsi
e) Melakukan unggah ADK Koreksi pada SPAN
f) Melakukan proses validasi pada SPAN meliputi:

• data yang akan diubah tidak sesuai dengan data dalam
SPAN (data dalam ADK Koreksi tidak original/tidak asli)

• jumlah nilai penerimaan yang akan dikoreksi tidak sama
dengan jumlah nilai penerimaan awal; atau

• tidak lolos validasi
g) Melakukan penolakan koreksi dan mengembalikan Surat

Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara
berikut dokumen pendukung kepada Pelaksana Seksi Bank
apabila data koreksi tidak berhasil divalidas
h) Menyampaikan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi
Penerimaan Negara berikut dokumen pendukung apabila
data koreksi berhasil divalidasi kepada Kepala Seksi Bank.
3) Kepala Seksi Bank
a) Menerima Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan
Negara berikut dokumen pendukung dari Pelaksana Seksi Bank.
b) Meneliti kesesuaian data koreksi dengan Surat Permohonan
Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara berikut dokumen
pendukung.
c) Melakukan penolakan koreksi dan mengembalikan Surat
Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara berikut
dokumen pendukung kepada Pelaksana Seksi Bank apabila

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 75

data koreksi tidak sesuai dengan Surat Permohonan Perbaikan
Transaksi Penerimaan Negara dan ketentuan mengenai tata cara
koreksi penerimaan.
d) Melakukan proses pembukuan atas penerimaan negara melalui
proses interface pada SPAN apabila data yang akan dikoreksi sesuai
dengan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan
Negara dan ketentuan mengenai tata cara koreksi penerimaan.
e) Mencetak dan menandatangani Nota Perbaikan Transaksi
Penerimaan Negara.
f) Menyampaikan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dan
Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

Berikut dokumen pendukung kepada Kepala Kantor
c. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Koreksi Penerimaan

1) Kepala Seksi Bank
a) Menerima disposisi Surat Koreksi Transaksi Penerimaan
Negara berikut dokumen pendukung dari Kepala Kantor
b) Meneliti kelengkapan dokumen permintaan penerbitan SKTB
dan koreksi transaksi penerimaan negara sesuai dengan
ketentuan mengenai pengembalian penerimaan negara
c) Mencetak Laporan Daftar Penerimaan (Layout A3)
d) Melakukan koreksi penerimaan pada SPAN sesuai dengan SOP
Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara
e) Menyampaikan:
• fotokopi Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan
Negara; dan
• fotokopi Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara
kepada Pelaksana Seksi Bank
f) Menyampaikan:

76 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

• Surat Koreksi Transaksi Penerimaan Negara berikut
dokumen pendukung; dan

• Laporan Daftar Penerimaan (Layout A3) dan Nota
Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara; kepada Kepala
Seksi Verifikasi Akuntansi/Verifikasi Akuntansi dan
Kepatuhan Internal (Vera/Vera KI) untuk dilakukan
penerbitan surat konfirmasi sesuai dengan SOP Penerbitan
Surat Koreksi Transaksi Penerimaan Negara kepada KPPN
Mitra Bank/Pos Persepsi

2) Pelaksana Seksi Bank
a) Menerima dan meneliti fotokopi Surat Permintaan
Pengembalian Penerimaan Negara dan Nota Perbaikan
Transaksi Penerimaan Negara dari Kepala Seksi Bank.
b) Membuat konsep/net Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Koreksi Penerimaan Negara sesuai dengan Surat Permintaan
Pengembalian Penerimaan Negara dan Nota Perbaikan
Transaksi Penerimaan Negara.
c) Menyampaikankonsep/netSuratPemberitahuanPelaksanaan
Koreksi Penerimaan Negara berikut dokumen pendukung
berupa fotokopi Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan
Negara dan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara
kepada Kepala Seksi Bank.

3) Kepala Seksi Bank
a) Menerima konsep/net Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Koreksi Penerimaan Negara berikut dokumen pendukung
berupa fotokopi Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan
Negara dan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara
dari Pelaksana Seksi Bank.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 77

b) Meneliti konsep/net Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Koreksi Penerimaan Negara dengan Surat Permintaan
Pengembalian Penerimaan Negara dan Nota Perbaikan
Transaksi Penerimaan Negara.

c) Memaraf konsep/net Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Koreksi Penerimaan Negara apabila sesuai dengan Surat
Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara dan Nota
Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.

d) Menyampaikan konsep/net Surat Pemberitahuan
Pelaksanaan Koreksi Penerimaan Negara berikut dokumen
pendukung kepada Kepala Kantor.

3. Poin-poin penting

a. Konfirmasi Penerimaan Negara
1) Dalam rangka memastikan setoran penerimaan Negara telah
diterima di Kas Negara, KPPN dapat memberikan konfirmasi
setoran melalui aplikasi SPAN berdasarkan permintaan konfirmasi
dari Satker.
2) Konfirmasi setoran dilakukan oleh KPPN yang melakukan
penatausahaan atas setoran penerimaan negara berkenaan.
3) Penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM sudah
sah masuk ke kas negara ketika diterbitkan SP2D atas SPM
bersangkutan. Untuk itu, NTPN atas penerimaan dimaksud adalah
nomor SP2D.
4) Sesuai Surat Direktur SITP perihal proses konfirmasi Penerimaan
Negara melalui dashboard MPN G2

b. Koreksi Penerimaan Negara
1) Transaksi penerimaan yang tervalidasi ke KPPN 999 (misalnya:
akun PFK), maka surat permintaan koreksi dari KPPN diajukan

78 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

ke KPPN Khusus Penerimaan untuk dilakukan koreksi oleh KPPN
Khusus Penerimaan, dengan dilengkapi data informasi segmen
BAS beserta copy dokumen setoran.
2) Dalam hal terdapat data penerimaan dengan kode satker suspen
(ZZZxxx, x adalah kode KPPN) dan kode akun suspen (akun
498111) pada KPPN, agar dilakukan koreksi dengan merujuk pada
dokumen setoran.
3) Sesuai Surat Direktur TP nomor S-4455/PB.8/2015 diatas, akun
suspen (498111) dinonaktifkan di SPAN. Apabila terdapat akun
yang salah, maka pada proses validasi ADK LHP akan terjadi error.
Dalam hal ini, KPPN agar melakukan unggah ADK melalui aplikasi
konversi dan diperbaiki akunnya sesuai dokumen sumber.
4) Pelaksanaan koreksi data penerimaan Negara pada SPAN hanya
dapat dilakukan untuk data yang ada dalam segmen COA. Untuk
permintaan koreksi yang bukan merupakan bagian dari segmen
COA, seperti masa pajak atau NPWP atau kode KPBC, tidak dapat
dilakukan koreksi melalui SPAN.
5) Dalam hal terjadi error atas koreksi penerimaan dimana periode
akuntansinya telah ditutup di SPAN, agar tanggal buku pada ADK
Koreksi disesuaikan menjadi tanggal sesuai pengaturan dalam
surat S-5617/PB/2015 diatas.
6) Koreksi atas transaksi penerimaan bulan berjalan maka diberi
tanggal buku sesuai dengan tanggal transaksi.
7) Koreksi atas transaksi penerimaan bulan yang lalu yang dilakukan
sampai dengan tanggal 13 bulan berikutnya dapat dilakukan
melalui subledger (Modul GR) dan diberi tanggal terakhir bulan
sebelumnya serta dibukukan sebagai koreksi pada periode bulan
sebelumnya.
8) Matriks koreksi (tanggal buku koreksi) lihat di lampiran II surat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 79

Direktur TP S-6832/PB.8/2015.
9) Apabila terdapat ADK koreksi (dari OMSPAN) yang ketika

diunggah dan divalidasi mengalami error dengan status “NTPN,
COA berbeda dengan original informasi”, maka agar berpedoman
pada lampiran IV surat Direktur TP S-6832/PB.8/2015.

4. Aplikasi Pendukung

a. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
b. Online Monitoring SPAN (OMSPAN)
c. Dashboard MPN G2

5. Lain-lain

a. Konfirmasi Penerimaan Negara
1) Pelaksanaan pembayaran yang dananya bersumber dari PNBP,
bukti setor yang digunakan sebagai lampiran SPM agar :
• Satker wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu atas SSBP
yang menjadi dasar pembayaran sebelum SPM diajukan ke
KPPN
• Bukti konfirmasi menggunakan daftar hasil konfirmasi yang
dihasilkan dari aplikasi SPAN.
2) Permintaan konfirmasi setoran penerimaan negara oleh pihak
lain selain bendahara dilakukan dengan menyampaikan surat
permohonan konfirmasi kepada KPPN.
3) Penunjukan petugas Konfirmasi dilakukan oleh Kepala KPPN
dengan menerbitkan Surat Keputusan disertai spesimen tanda
tangan dan paraf petugas. Setiap user SPAN Seksi Bank dapat
melakukan proses konfirmasi.

80 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

b. Koreksi Penerimaan Negara
1) Koreksi data transaksi keuangan dilakukan berdasarkan
permintaan satker atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan
transaksi pengeluaran/penerimaan. Koreksi dapat dilakukan
tanpa adanya permintaan dalam hal:
a) Berdasarkan post audit terdapat data yang dapat dijadikan
dasar koreksi.
b) Data transaksi keuangan lainnya yang menurut ketentuan
harus dilakukan koreksi.
2) KPPN hanya dapat melakukan koreksi penerimaan yang menjadi
penerimaan satker dalam wilayah kerja KPPN berkenaan.
3) Dalam hal terdapat permintaan koreksi atas:
a) Setoran pada satker dalam wilayah kerja KPPN lain;
b) Transaksi penerimaan dari satker mitra kerja KPPN yang
tervalidasi realisasi penerimaannya ke KPPN lain; maka KPPN
meneruskan permintaan koreksi di maksud kepada KPPN
lain dengan disertai informasi original BAS atas penerimaan
Negara tersebut.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 81

82 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

BAB VIII

HELPDESK PENERIMAAN NEGARA & MONEV BANK/POS PERSEPSI

1. Layanan Bantuan (helpdesk) Penerimaan Negara

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
287/PB/2015 tentang Standar Prosedur Operasi pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
3) Surat Direktur PKN nomor S-1916/PB.3/2014 tanggal 21 Maret 2014
hal Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Implementasi Sistem MPN
G2

b. Prosedur atau alur kegiatan

Menempatkan layanan konsultasi pelaksanaan MPN G-2 khususnya
Biliing System Simponi pada petugas front office Seksi Bank dan Costumer
Service Officer KPPN bagi pihak yang bermaksud melakukan setoran kas negara.
Bantuan dapat disertakan dengan penyediaan pojok MPN G-2 bagi pihak yang
ingin melaksanakan tindak lanjut dari hasil konsultasi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 83

c. Aplikasi Pendukung
1) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
2) Online Monitoring SPAN (OMSPAN)
3) Dashboard MPN G-2
4) Aplikasi SIMPONI

2. Monitoring dan Evaluasi Bank/Pos Persepsi

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
3) Surat Ed aran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-84/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pelaporan
Monitoring Dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka
Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank/
Pos Persepsi Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara
Elektronik Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA)
Penerimaan.

84 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank