Tusi Seksi Bank

b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank/Pos Persepsi

1) KPPN melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/
Pos Persepsi terkait ketentuan:
a) Jam buka/tutup loket;
b) Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan nasabah/
bukan nasabah;
c) Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah
setoran;
d) Pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada Wajib
PajakNVajib BayarNVajib Setor (WP/WB/WS); dan
e) Aktif/tidaknya menu penerimaan negara pada kanal layanan
elektronik selain loket teller pada Bank/Pos Persepsi yang telah
mempunyai izin operasional atas kanal dimaksud.

2) Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai
berikut:
a) Monitoring dilakukan dalam bentuk uji petik terhadap Kantor
Cabang Bank/Pos Persepsi dalam wilayah kerja KPPN setempat
setiap triwulan.
b) Khusus untuk ibukota provinsi yang terdapat lebih dari satu
KPPN, pembagian kewenangan monitoring dan evaluasi Kantor
Cabang Bank/Pos Persepsi pada masing-masing KPPN ditetapkan
oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
c) Pelaksanaan uji petik dimaksud dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
- Melakukan uji penyetoran pada loket BanWPos Persepsi
tanpa pemberitahuan sebelumnya atau sebagai mystery guest,
misalnya dilakukan dengan cara melakukan penyetoran
mendekati batas waktu jam tutup loket penerimaan negara
(pukul 15.00 waktu setempat) atau dengan nominal setoran

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 85

kecil;
- Melakukan pengecekan fungsi (aktif/tidak aktif) kanal layanan

elektronik selain teller milik Bank Persepsi yang mempunyai
menu layanan penerimaan negara (Automatic Teller Machine
(ATM)/Intemet Banking/Mobile Banking/Electronic Data
Capture (EDC)) bersama dengan petugas Bank Persepsi;
- Melakukan wawancara dengan penyetor (VVPNVB/VVS)
terkait layanan setoran penerimaan negara pada Bank/Pos
Persepsi, misalnya menanyakan apakah dikenakan biaya,
ditolak karena bukan nasabah, dan/atau tidak dilayani
meskipun masih pada jam buka loket;
- Melakukan wawancara dengan petugas Bank/Pos Persepsi
untuk menguji pemahaman petugas Bank/Pos Persepsi dalam
pelaksanaan layanan penerimaan negara secara elektronik.
3) KPPN membuat Berita Acara atas pelaksanaan uji petik yang
ditandatangani oleh Tim Uji Petik dan pejabat berwenang pada
Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi.
4) Dalam hal pejabat yang berwenang pada cabang Bank/Pos
Persepsi tidak bersedia menandatangani Berita Acara, Berita
Acara tetap dibuat tanpa tanda tangan pihak Bank/Pos Persepsi
dan dinyatakan pada kolom keterangan pada saat melakukan
perekaman hasil uji petik dalam Dashboard MPN G2.
5) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh
Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi pada saat pelaksanaan uji petik,
KPPN berwenang menerbitkan surat teguran kepada Pemimpin
Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi.
6) KPPN merekam hasil uji petik monitoring dan evaluasi kepatuhan
Bank/Pos Persepsi, mengunggah Berita Acara sebagaimana
dimaksud pada huruf c atau huruf d, dan mengunggah surat

86 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

teguran pada menu Monev Kepatuhan Bank/Pos Persepsi pada
Dashboard MPN G2.

c. Aplikasi Pendukung
1) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
2) Online Monitoring SPAN (OMSPAN)
3) Dasbboard MPN G2

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 87

88 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

BAB IX
ANALISIS DATA PFK

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4773/PB/2016
tanggal 13 Juni 2016 hal Penatausahaan Dokumen Sumber Akuntansi
Penerimaan Dana PFK Pegawai.

c. Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-6370/PB.7/2017 hal
Penggunaan Aplikasi Monitoring Penerimaan Dana PFK Pegawai pada
OM SPAN.

2. Prosedur Atau Alur Kegiatan

a. Melakukan analisis data penerimaan dana PFK Pegawai dengan cara
menganalisis kebenaran penggunaan akun atas realisasi penerimaan
dana PFK Pegawai yang terdapat dalam Aplikasi Monitoring
Penerimaan Dana PFK Pegawai pada OM SPAN berdasarkan informasi
yang tercantum dalam dokumen sumber penerimaan dana PFK
Pegawai (copy Surat Perintah Membayar (SPM)/Bukti Penerimaan
Negara) sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 89

Perbendaharaan Nomor: S-4773/PB/2016 Tanggal 13 Juni 2016
Hal Penatausahaan Dokumen Sumber Akuntansi Penerimaan Dana
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai. Dalam hal berdasarkan
hasil analisis terdapat kesalahan penggunaan akun penerimaan
dana PFK Pegawai, KPPN segera memberitahukan kepada satuan
kerja/pemerintah daerah/pihak-pihak lain mitra kerja KPPN untuk
dilakukan koreksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu,
hasil analisis KPPN digunakan untuk melakukan pembinaan kepada
satuan kerja, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di wilayah
Kerjanya.
b. Melakukan pengolahan data penerimaan dana PFK Pegawai yang
terdapat dalam Aplikasi Monitoring Penerimaan Dana PFK Pegawai
pada OM SPAN dalam rangka mendukung pelaksanaan rekonsiliasi
dan pemutakhiran data penerimaan dana PFK Pegawai sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014
tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

90 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

BAB X

REKONSILIASI DATA PENYALURAN KREDIT ULTRA MIKRO

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang
Pembiayaan Ultra Mikro

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-10/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Monitoring Monitoring

dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan

2. Prosedur atau Alur Kegiatan

a. Pelaksana Seksi Bank

1) Memeriksa kelengkapan dokumen penyaluran yang disampaikan oleh
Penyalur dalam bentuk softcopy hasil scan dokumen per debitur

2) Menayangkan data debitur dan data akad pada SIKP lalu
mencocokkannya dengan dokumen penyaluran antara lain:
a) Nomor Induk Kependudukan
b) Nomor Debitur
c) Nomor Akad
d) Tanggal Jatuh Tempo

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 91

e) Nilai Akad
f) Suku Bunga/Marjin
g) Skema Pembiayaan (kelompok/individu)
h) Agunan
i) Nomor Surat Keterangan Usaha
3) Melakukan konfirmasi kepada Penyalur apabila diperlukan melalui
telepon dan/atau surat elektronik, apabila:
a) File softcopy dokumen penyaluran yang dikirimkan tidak terbaca
b) File softcopy dokumen penyaluran tidak bisa dibuka/rusak
c) File sofcopy dokumen penyaluran yang diterima bukan termasuk

dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan
4) Menginput dan menyimpan hasil pencocokan data ke dalam SIKP
5) Pada awal bulan berikutnya, menyusun Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dokumen Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dan surat pengantar
6) Meneruskan kepada Kepala Seksi Bank
b. Kepala Seksi Bank:

1) Memeriksa Laporan Hasil Rekonsiliasi Dokumen Penyaluran
Pembiayaan Ultra Mikro

2) Membubuhkan paraf pada laporan dan surat pengantar.
c. Kepala KPPN

1) Meneliti Laporan Hasil Rekonsiliasi Dokumen Penyaluran Pembiayaan
Ultra Mikro

2) Menandatangani Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Surat Pengantar.
3) Pelaksana Subbag Umum:

Mendistribusikan dan menatausahakan berkas Laporan Hasil Rekonsiliasi
Dokumen Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dalam bentuk softcopy ke
Kanwil Ditjen Perbendaharaan

92 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

3. Poin-Poin Penting

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro
oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan
untuk mencocokkan data Debitur yang di input oleh Penyalur ke
dalam SIKP dengan dokumen penyaluran

b. Jangka Waktu Penyelesaian
1) Dokumen yang diterima periode tanggal 1 s.d 7 rekonsiliasi paling
lambat tanggal 14.
2) Dokumen yang diterima periode tanggal 8 s.d 14 rekonsiliasi
paling lambat tanggal 21
3) Dokumen yang diterima periode tanggal 15 s.d 21 rekonsiliasi
paling lambat akhir bulan berkenaan.
4) Dokumen yang diterima periode tanggal 22 s.d akhir bulan
rekonsiliasi paling lambat tanggal tanggal 7 bulan berikutnya.
5) Penyampaian Laporan Hasil Rekonsiliasi: paling lambat tanggal 8
(delapan) pada bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya dalam
hal tanggal 8 (delapan) merupakan hari libur

c. Dokumen penyaluran diterima dalam bentuk softcopy hasil scan
dokumen per Debitur yang terdiri dari:
1) akad kredit antara Penyalur/Lembaga Linkage dengan Debitur
2) izin usaha/keterangan usaha dari instansi Pemerintah dan/atau
surat pernyataan usaha dari Penyalur
3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti
Kartu Tanda Penduduk elektronik

4. Laporan

Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi Dokumen Penyaluran
Pembiayaan Ultra Mikro

5. Aplikasi Pendukung
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 93

94 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

BAB XI

LAPORAN BERKALA & APLIKASI PENDUKUNG

1. Laporan Berkala

a. Laporan Bulanan

Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi Dokumen Penyaluran
Pembiayaan Ultra Mikro
b. Laporan triwulanan

Laporan triwulanan dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan
semesteran yang disampaikan kepada Kepala KPPN. Laporan jenis ini
mencakup laporan-laporan sebagai berikut:
1) Laporan hasil pembinaan dan/atau monev penyelenggaraan Kredit

Program
2) Laporan Monev Bank Persepsi
c. Laporan semesteran

Laporan semesteran dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan tahunan
yang disampaikan kepada Kepala KPPN. Laporan jenis ini mencakup
laporan-laporan sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 95

a. Laporan hasil pembinaan dan/atau monev penyelenggaraan Kredit
Program

b. Laporan PFK

2. Aplikasi Pendukung

a. Online Monitoring (OM) SPAN
1) OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan
monitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan reporting
sesuai kebutuhan.
2) Aplikasi OM SPAN dapat diakses pada alamat: http://spanint.
kemenkeu.go.id
3) Seksi Bank agar melakukan monitoring harian pada OM SPAN
pada:
a) Modul Penerimaan, antara lain: Monitoring Status LHP
b) Modul Kas, yaitu: Monitoring Pelimpahan
c) Modul Bank, antara lain: Monitoring SP2D, Monitoring Retur
SP2D
d) Data Suspend, yaitu: Suspend Belanja, Suspend Satker
Penerimaan dan Suspend Akun Penerimaan
4) Dalam rangka koreksi penerimaan, pembuatan COA dapat
dilakukan pada menu Konfirmasi Penerimaan di Modul
Penerimaan.
5) Terdapat menu pergantian user SPAN di OMSPAN, dimana user
dapat secara langsung menginput data permintaan pergantian
user SPAN. Pergantian user untuk yang dimulai H+1 paling lambat
diinput pada hari H pukul 16.00 WIB.

b. Aplikasi Pedoman SPAN
a. Aplikasi offline yang berisi tentang berbagai informasi yang terkait
dengan SPAN (FAQ, Buku Pedoman Aplikasi SPAN, SOP, Video

96 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

Tutorial SPAN, Materi Pelatihan, Slide, dll)
b. Informasi-informasi tersebut dapat diunduh melalui jaringan

intranet pada alamat: ftp://172.16.2.143 dengan user: cmc dan
password: cmc.

c. FTP Aplikasi dan Lain-lain
Pedoman, tutorial, materi training, format berita pergantian

user, dll dapat diunduh melalui jaringan intranet pada alamat:
ftp://10.100.93.134 dengan username: spanuat dan password:
spanuat.

d. Dashboard MPN G2

e. BI GEB

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 97

98 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem
Penerimaan Negara Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening
Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 tentang Dana
Perhitungan Fihak Ketiga

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang
Pembiayaan Ultra Mikro

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 99

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara
Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.5/2015 tentang Penunjukan
Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Transaksi Khusus dan Pembayaran
Pengembalian Penerimaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian
Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006
Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan
Negara

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2008
Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
Pegawai Negeri Sipil Daerah

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 32/PB/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury
Single Account

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-72/PB/2011
Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana PFK

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011
tentang Tata cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan
Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/
Surat Berharga

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011
tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25 /PB/2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

100 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

Nomor PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara
Melalui Modul Penerimaan Negara
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-72/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana
Perhitungan Fihak Ketiga
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012
Tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun
Anggaran Berjalan Melalui KPPN
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2013
Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara
Menggunakan Aplikasi Konfirmasi
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-59/PB/2013
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modul Kas dalam SPAN
23. P e r a t u r a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
PER-2/PB/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-72/PB/2011 Tentang Mekanisme
Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2014
Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Pada SPAN
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2014
tentang Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara atas Kesalahan
Perekaman/Pelimpahan pada Tahun Anggaran Berjalan oleh KPPN yang
telah melaksanakan SPAN
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014
tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014
tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 101

Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN)
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem
Penerimaan Negara Secara Elektronik
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014
tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring SPAN
30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 39/PB/2015 tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Dana dalam SP2D dalam Valuta Asing pada
Perwakilan RI di Luar Negeri pada Bank Indonesia
31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015
tentang Mekanisme Percepatan Penyelesaian Retur Surat Perintah
Pencairan Dana
32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Monitoring Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan
Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
33. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014
tentang Petunjuk BO I Pusat Sebagai Penyalur Dana SP2D Dan SP Transfer
Dalam Rangka Implementasi SPAN
34. K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
35. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015
hal Standar Operasional Prosedur (SOP) pada KPPN
36. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-428/PB/2016
tentang Layanan Pengguna Terintegrasi HAI-DJPBN
37. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2011
Tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara
38. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-2/PB/2012
tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik Dalam

102 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

Bentuk Uang Maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011
39. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2012

tentang Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana telah diubah dengan
SE-21/PB/2015
40. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-56/PB/2013
tentang Alur Dokumen Pencairan Dana melalui Penerbitan SP2D/Daftar
SP2D pada saat Piloting SPAN
41. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-57/PB/2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kepatuhan
Bank Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan.Perjanjian Jasa Layanan
Perbankan Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Dalam
Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan
42. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-21/PB/2015
tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
nomor SE-36/PB/2012 tentang Pengembalian Kelebihan Setoran/
Potongan Penerimaan PFK
43. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1564/PB/2014 tanggal
7 Maret 2014 hal Penyampaian SPM Gaji Terusan, Kekurangan Gaji, Gaji
Susulan dan Gaji ke-13 pada KPPN SPAN
44. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5999/PB/2014 tanggal
18 September 2014 hal Pengawasan dan Pelaporan Transaksi Rekening
Kuasa BUN di Daerah pada KPPN SPAN
45. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-596/PB/2015
tanggal 23 Januari 2015 hal Penyampaian dan Implementasi Ketentuan
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
46. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5617/PB/2015 tanggal
2 Juli 2015 hal Jadwal Periode Buka Tutup (Open Close Periode) SPAN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 103

47. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-6361/PB/2015 tanggal
29 Juli 2015 hal Penyediaan Fasilitas Pendaftaran User dan Pembuatan
Kode Billing serta Pemasangan Banner dan Spanduk MPN G2 oleh KPPN
dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan

48. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-235/PB/2016 tanggal
02 Januari 2016 hal Penatausahaan Penerimaan Dana Perhitungan Fihak
Ketiga

49. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8727/PB/2016 tanggal
31 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Perubahan Layanan Helpdesk
Terkat SPAN dari Service Desk Pusintek ke HAI-DJPBN dan Tata Cara
Penyampaian Permasalahan SPAN Melalui HAI-DJPBN

50. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3473/PB/2017 tanggal
06 April 2017 hal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/
Pos Persepsi MPN-G2

51. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-124/PB.3/2014 tanggal
7 Januari 2014 hal Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka
Piloting SPAN

52. Surat Direktur PKN Nomor S-1916/PB.3/2014 tanggal 21 Maret 2014 hal
Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Implementasi Sistem MPN G2

53. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-8396/PB.3/2014 tanggal
4 Desember 2014 hal Prosedur Pendaftaran Rekening Treasury Notional
Pooling (TNP)

54. Surat Direktur PKN Nomor S-8448/PB.3/2014 tanggal 8 Desember
2014 hal Modul Administrasi Rekening Bank/Pos Persepsi, Rekening BO,
Rekening Retur dan Sub Rekening KUN pada Aplikasi Pbnopen

55. Surat Direktur PKN Nomor S-3668/PB.3/2015 tanggal 5 Mei 2015 hal
Pengembalian Kelebihan Setoran/ Potongan Penerimaan PFK

56. Surat Direktur PKN Nomor S-5117/PB.3/2015 tanggal 17 Juni 2015 hal
Koreksi data penerimaan Negara yang tervalidasi ke KPPN 999 pada SPAN

104 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

57. Surat Direktur PKN Nomor S-5245/PB.3/2015 tanggal 22 Juni 2015 hal
Updating Data Rekening dan Saldo Rekening KPPN pada Aplikasi PBN
Open

58. Surat Direktur SITP Nomor S-369/PB.8/2014 tentang Penyaluran Dana
SP2D melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

59. Surat Direktur TP nomor S-429/PB.8/2014 tangal 16 April 2014 hal
Petunjuk Penyelesaian pada SPAN terkait ADK Bank/Pos Persepsi yang
tidak mendapatkan NTPN dan NTPN yang sama dalam satu rekening

60. Surat Direktur TP Nomor S-495/PB.8/2014 tanggal 29 April 2014 hal
Petunjuk Teknis Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan Melalui SPAN
sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-13/PB/2014

61. Surat Direktur TP nomor S-554/PB.8/2014 tanggal 7 Mei 2014 hal
Penatausahaan Penerimaan Negara dan Pengawasan Saldo Kas pada
KPPN SPAN

62. Surat Direktur TP Nomor S-7277/PB.8/2014 tanggal 31 Oktober 2014
hal Petunjuk Teknis Pencetakan Laporan Daftar Penerimaan untuk
Penerimaan yang disetor melalui Sistem MPN G2 pada aplikasi SPAN

63. Surat Direktur TP Nomor S-8728/PB.8/2014 tanggal 15 Desember 2014
hal Penerapan dan Petunjuk Teknis Penggunaan Program Bank Statement
Generator Bank Persepsi Pada Seksi Bank KPPN SPAN

64. Surat Direktur SITP Nomor S-808/PB.8/2015 tentang Penerbitan SP2D
Beban Rpkbunp Span Dan Penyediaan Dana Pada KPPN SPAN

65. Surat Direktur TP Nomor S-1162/PB.8/2015 tanggal 12 Februari 2015
hal Pelaksanaan Interface LHP, Monitoring Pelimpahan dan Koreksi atas
Data Penerimaan Negara pada SPAN

66. Surat Direktur TP Nomor S-3858/PB.8/2015 tanggal 11 Mei 2015 hal
Koreksi Data Transaksi Keuangan SPAN TA.2015

67. Surat Direktur TP Nomor S-4455/PB.8/2015 tanggal 29 Mei 2015 hal
Penyampaian hal-hal terkait Modul Penerimaan pada SPAN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 105

68. Surat Direktur TP Nomor S-6388/PB.8/2015 tanggal 29 Juli 2015 hal
Petunjuk Penyelesaian Retur SP2D pada KPPN terkait Implementasi SPAN

69. Surat Direktur TP nomor S-6832/PB.8/2015 tanggal 13 Agustus 2015
hal Penambahan Menu Pada User Seksi Bank terkait Modul GR dan
Penyampaian Tambahan Pedoman Koreksi Penerimaan

70. Surat Direktur Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor
S-7991/PB.8/2016 tentang Persiapan Migrasi Layanan Service Desk pada
Layanan Pengguna Terintegrasi HAI – DJPb

71. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-57/PB/2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kepatuhan
Bank Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan
Perbankan Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Dalam
Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan

106 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank



www.djpbn.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jakarta 2017