34Realisasi APBD Tahun 2024 adalah berdasarkan bagan akun standar (kode akun) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perubahannya.1.4 Profil Daerah Nusa Tenggara Barat1. Profil Nusa Tenggara Barata. Letak Geografis dan TopografiProvinsi Nusa Tenggara Barat atau bisa disebut dengan Provinsi NTB secara resmi terbentuk pada tanggal 17 Desember 1958 setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Undang-undang tersebut memisahkan Provinsi NTB, Bali dan NTT yang dahulu merupakan satu wilayah administratif dengan nama Sunda Kecil, menjadi provinsi yang terpisah. Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada 115° 46' dan 119° 5' Bujur Timur serta 8° 10' dan 9° 5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:• Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa dan Laut Flores• Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia • Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bali Provinsi Bali• Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape Provinsi NTTBerdasarkan data Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya ditetapkan melalui Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Provinsi NTB terdiri atas 403 pulau dengan dua pulau utama yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta beberapa gugusan pulau kecil yang disebut dengan istilah Gili dalam bahasa lokal. Luas definitif daratan Provinsi NTB mencapai 19.675,89 Km2. Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar, dengan luas wilayah mencapai 75% wilayah total Provinsi NTB dengan luas 15.105,23 Km2.Terdapat delapan Kabupaten dan dua Kota di Provinsi NTB dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut No. Kabupaten/Kota Ibu Kota Jumlah KecamatanLuas Wilayah (Km2)1 Kab. Lombok Barat Gerung 10 923.06 2 Kab. Lombok Tengah Praya 12 1,169.52 3 Kab. Lombok Timur Selong 21 1,606.47 4 Kab. Lombok Utara Tanjung 5 811.19 5 Kota Mataram Mataram 6 60.42 6 Kab. Sumbawa Barat Taliwang 8 1,743.58 7 Kab. Sumbawa Sumbawa Besar 24 6,655.92 8 Kab. Dompu Dompu 8 2,281.75 9 Kab. Bima Woha 18 4,216.09 10 Kota Bima Raba 5 207.89 Nusa Tenggara Barat 19.675,89Sumber: Badan Informasi Geospasial, BPS Provinsi NTB, diolah
35Tabel 14 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara BaratProvinsi NTB memiliki topografi wilayah bervariasi dari 0 – 3.726 mdpl untuk Pulau Lombok dan 0 - 2.850 mdpl untuk Pulau Sumbawa, dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 mdpl sekitar 23,76%, ketinggian 100 - 500 mdpl sekitar 37,39%, ketinggian 500 – 1.000 mdpl sekitar 15,25% dan lebih dari 1.000 mdpl 23,60%. Terdapat dua gunung terkenal di wilayah NTB, Gunung Tambora dan Gunung Rinjani. Gunung Tambora berada di Pulau Sumbawa dan terkenal sebagai gunung dengan letusan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan Tambora pada tahun 1815 mencapai skala VEI 7, menghancurkan sebagian besar bagian tubuhnya dari ketinggiannya yang semula diperkirakan 4.300 mdpl menjadi 2.850 mdpl serta memuntahkan sekitar 150 km3 material ke udara. Gunung Rinjani sendiri, saat ini menjadi titik tertinggi di Provinsi NTB dengan puncaknya yang berada pada 3.726 mdpl dan masuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani sekaligus destinasi pendakian seven summit Indonesia.b. Klimatologi, Hidrologi dan Kerawanan Bencanai. Iklim dan Curah HujanSeperti umumnya sebagian besar wilayah di Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Barat beriklim tropis dengan karakteristik dua musim, kemarau dan penghujan serta tingkat kelembaban yang tinggi. Secara khusus, wilayah Pulau Sumbawa dan sebagian besar wilayah Pulau Lombok memiliki iklim tropis kering atau Savanna Tropical Climate. Iklim tropis ini memiliki cuaca yang cenderung panas dengan musim hujan yang berlangsung lebih singkat dari wilayah dengan iklim tropis lainnya. Suhu rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Barat berdasarkan data tahun 2022 sekitar 26,9 derajat Celsius dengan rentang antara 16,6 – 36,9 derajat Celcius. Rata-rata hari hujan hanya berkisar 172 - 202 hari/tahun, dengan curah hujan rata-rata 2.199,6 mm.ii. Kondisi HidrologiKondisi hidrologi yang mencakup tentang pergerakan, distribusi, dan kualitas air termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air sangat penting untuk menjaga dan melestarikan air yang ada di Bumi sehingga air tetap ada secara terus menerus dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Pergerakan air dalam tanah yang disebut gradien aliran air tanah yang merupakan proses aliran yang terjadi di bawah air tanah dari satu titik elevasi ke titik elevasi lainnya yang lebih rendah hingga kemudian menuju sungai atau laut. Pergerakan air dalam tanah yang disebut gradien aliran air tanah yang merupakan proses aliran yang terjadi di bawah air tanah dari satu titik elevasi ke titik elevasi lainnya yang
36lebih rendah hingga kemudian menuju sungai atau laut. Provinsi NTB terbagi menjadi dua Wilayah Sungai (WS), yakni Wilayah Sungai Lombok dan Wilayah Sungai Sumbawa. Jika melihat luas daerah aliran sungainya, maka terdapat satu sungai di Pulau Lombok dan tiga Sungai di Pulau Sumbawa yang dapat dikategorikan sebagai Sungai Besar (luas daerah aliran diatas 500Km2). Berikut adalah rincian jumlah sungai di wilayah Provinsi NTB:Kategori Wilayah SungaiWS Lombok WS SumbawaSungai Kecil≤ 10 Km2 127 28910 Km2- ≤ 50 Km2 48 21250 Km2- ≤ 100 Km2 12 29100 Km2- ≤ 500 Km2 9 22Sungai Besar≥ 500 Km2 1 3Total 197 555Sumber: Peraturan Men PUPR nomor 04/PRT/M/2015Tabel 15 Jumlah Sungai Wilayah Provinsi Nusa Tenggara BaratSub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/ DAS) di satuan wilayah sungai Pulau Lombok dan satuan wilayah sungai Pulau Sumbawa, dibagi menjadi 18 SSWS/DAS berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 147 Tahun 1999. Pulau Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sementara itu, Pulau Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi: Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, Pulau Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh.Pada umumnya tersedia cukup air di WS Sumbawa untuk memenuhi semua kebutuhan. Namun, dengan menggunakan time steps diindikasikan bahwa terdapat satu masalah utama, bahwa Aar tersedia cukup pada musim hujan tetapi tidak cukup di musim kemarau. Petani pada umumnya telah mengetahui bahwa terjadi kekurangan air, sehingga mereka tidak lagi menanam di musim tanam tiga, atau bahkan di musim tanam dua jika hasil tidak cukup. Selain itu, komoditas tanaman pangan jagung yang memiliki karakteristik tidak memerlukan banyak perawatan, tahan hama, dan tidak banyak membutuhkan air menjadi pilihan utama. Kondisi suplai air yang tidak mencukupi pada musim kemarau ini dapat diatasi melalui pembangunan bendungan yang dapat mempertahankan kapasitas dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air di sebagian musim kemarau. Terkait dengan hal tersebut, terdapat empat bendungan baru yang dibangun yakni Bendungan Tanju, Bendungan Mila, Bendungan Beringin Sila, dan Bendungan Bintang Bano. Hal ini menjadikan Provinsi Nusa Tenggara barat sebagai salahsatu provinsi yang memiliki jumlah bendungan terbanyak di Indonesia. Pembangunan bendungan ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau,
37serta meningkatkan produktifitas tanaman jagung dan kacang tanah yang menjadi komoditas utama pertanian di wilayah Pulau Sumbawa.iii. Peta Kerawanan BencanaRawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Potensi bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrim. Menurut Pusat Studi Gempa Nasional, wilayah NTB merupakan wilayah yang dilewati oleh patahan sesar Flores Back Arc Thrust yang memanjang diatas pulau Lombok dan Sumbawa serta menjadi titik episentrum gempa bermagnitudo 7 SR pada tahun 2018, sesar Lombok Strait Strike-slip Fault, sesar Teluk Panas Fault dan sesar Sape Strike-slip Fault. Berdasarkan asesmen Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki indeks risiko 113,64 (Sedang). Sementara itu, berdasarkan data BPBD Nusa Tenggara Barat, sepanjang tahun 2024, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima menjadi daerah yang paling sering mengalami bencana.Sumber: www.inarisk.bnpb.go.idGrafik 9 Indeks Risiko Bencana Indonesia Provinsi NTBc. Kondisi Demografi i. Jumlah dan Persebaran PendudukBerdasarkan data kependudukan oleh BPS tahun 20222024, jumlah penduduk Provinsi NTB sebanyak 5,4764 juta jiwa. Rincian jumlah penduduk Provinsi NTB per 172,24148,79145,08136,78128,05 128,05 122,33119,83 115,37113,64 1101201301401501601701802015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024IRBI
38Kabupaten/Kota tahun 20222024 berdasarkan data BPS Provinsi NTB adalah sebagai berikut:No. Kabupaten/KotaJumlah penduduk 2024*(Ribu Jiwa)Persentase (%)Kepadatan (jiwa/Km2)Laju Pertumbuhan (%)1 Kab. Lombok Barat 765,0 13,55 829 1,582 Kab. Lombok Tengah 1.109,8 19,66 949 1,883 Kab. Lombok Timur 1.414,5 25,05 880 1,754 Kab. Lombok Utara 261,6 4,63 322 1,495 Kota Mataram 445,0 7,88 7.365 0,94Pulau Lombok 3.995,9 70,77 874 7,646 Kab. Sumbawa Barat 155,5 2,75 89 1,747 Kab. Sumbawa 536,6 9,50 81 1,388 Kab. Dompu 250,9 4,44 110 1,579 Kab. Bima 543,5 9,63 129 1,4910 Kota Bima 163,6 2,90 787 1,43Pulau Sumbawa 1.650,1 29,23 109 7,61Nusa Tenggara Barat 5.646,0 100 287 15,25Sumber: BPS Provinsi NTB & BIG. * angka proyeksi berdasarkan Sensus 2020Tabel 16 Jumlah dan Persebaran Penduduk Provinsi Nusa Tenggara BaratBerdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Provinsi NTB berada di Pulau Lombok. Keseluruhan penduduk NTB yang berada di Pulau Sumbawa (1,65 juta jiwa) hanya sedikit lebih tinggi dari penduduk Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, rata-rata kepadatan penduduk di Pulau Lombok (selain Lombok Utara) diatas 800 ribu jiwa/Km2. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya akses pendidikan dan kesehatan, fasilitas umum seperti transportasi dan jaringan jalan yang terbatas di Pulau Sumbawa, serta peluang kerja yang lebih baik di kota-kota besar di Pulau Lombok. Sehingga, terjadi kecenderungan urbanisasi atau migrasi penduduk ke wilayah dengan pembangunan yang lebih baik.ii. Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Angka KemiskinanBerdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dalam kurun 2021 hingga 2024, kondisi supply tenaga kerja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat dengan data sebagai berikut:Kabupaten/KotaTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)2021 2022 2023 2024Lombok Barat 70,48 71,69 74,00 76,21Lombok Tengah 75,05 73,20 76,87 79,16Lombok Timur 69,48 69,16 71,07 78,46Lombok Utara 73,43 76,56 76,19 80,86Kota Mataram 65,61 63,26 68,26 71,80Sumbawa Barat 71,02 75,76 70,87 75,66Sumbawa 66,86 72,08 71,17 73,80Dompu 67,56 70,76 72,48 80,30Bima 71,65 73,30 75,31 78,00
39Kota Bima 75,46 69,80 78,09 73,21NTB 70,57 70,93 73,31 77,23Sumber: BPS Provinsi NTBTabel 17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara BaratJumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 di wilayah Provinsi NTB sebanyak 3,19juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 16,34 ribu orang dibanding Agustus 2023. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,11 juta orang, meningkat 212,57 ribu orang dari Agustus 2023. Sedangkan penduduk yang pengangguran sebanyak 87,01 ribu orang bertambah sebanyak 3,77 ribu orang.Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah pekerja migran terbanyak di Indonesia. Pekerja migran tersebut sebagian besar berasal dari Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah pekerja 33,27 ribu orang, sekaligus menduduki top five penyumbang buruh migran berdasarkan Kabupaten/Kota di Indonesia. Banyaknya pekerja migran berbanding lurus dengan permasalahan pemberangkatan pekerja migran non prosedural/illegal. Berdasarkan data BP3MI NTB, selama tahun 2024, telah dilakukan pencegahan terhadap 233 pekerja migran non prosedural yang berasal dari Provinsi NTB. Tingginya minat Angkatan kerja untuk bekerja sebagai pekerja migran perlu diimbangi dengan masifnya pelayanan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan pengawasan baik terhadap terhadap calon pekerja migran maupun P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia).Sumber: BP2MIGrafik 100 Proporsi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Provinsi Tahun 20241.5 Kebijakan Makro EkonomiKebijakan makro ekonomi merupakan bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan 27%22%21%10%9%11%Jawa Timur Jawa tengah Jawa Barat NTB Lampung Provinsi Lainnya
40menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik, Pemerintah mempunyai peran dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.Dalam upaya meningkatkan kebermanfaatan informasi akuntansi pemerintah dalam pengambilan keputusan disamping sebagai pertanggungjawaban anggaran, dipandang perlu menerjemahkan kembali angka-angka laporan tersebut ke dalam bahasa statistik yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah yang dikembangkan sejalan dengan standar internasional. Data Statistik Keuangan Pemerintah yang berkualitas yang tertuang dalam Government Financial Statistic (GFS) diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal, khususnya kinerja sektor pemerintah umum dan sektor publik. Salah satu laporan analisis dan evaluasi kebijakan fiskal adalah Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) yang disusun oleh Ditjen Perbendaharaan di tingkat wilayah.Data keuangan tiap-tiap Pemerintah Daerah yang tidak terkonsolidasi menyulitkan dalam melakukan analisis secara komprehensif. Data-data utama dalam pelaporan statistik akuntansi tingkat wilayah diharapkan dapat menyediakan informasi kinerja dan posisi keuangan suatu wilayah secara terkonsolidasi, sehingga dapat dilakukan analisis dan kajian yang menghubungkan antara kinerja keuangan pemerintah dengan kondisi perekenomian suatu wilayah.Data-data tersebut menjadi penting dalam analisis perekonomian, seperti analisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan pengeluaran pemerintah sebagaimana dikemukakan peneliti dan pengamat ekonomi. Disamping itu, data GFS wilayah tersebut dapat digunakan baik oleh Pemerintah Pusat dalam menganalisis kebijakan fiskal dalam kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah, maupun oleh Pemerintah Daerah pada saat melakukan perencanaan dan penganggaran di daerahnya.Laporan Statistik Keuangan Pemerintah atau Government Finance Statistics (GFS) juga diharapkan dapat menjadi salah satu langkah perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah untuk tujuan meningkatkan akurasi, keandalan, dan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Dalam batasanregional pelaporan GFS juga bertujuan untuk menghasilkan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan fiskal yang menggambarkan kondisi ekonomi dan perkembangan pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah (regional).Dengan demikian, data Statistik Keuangan Pemerintah dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal, khususnya kinerja sektor pemerintah umum dan sektor publik. Dengan kata lain, data yang dihasilkan GFS baik secara regional maupun nasional merupakan dasar bagi Pemerintah maupun Bank Indonesia dan pemangku
41kepentingan lainnya untuk melakukan analisis dan evaluasi terkait dengan kebijakan fiskal dan makroekonomi diantaranya dengan kajian fiskal regional, kajian fiskal nasional, kajian ekonomi regional, ataupun spending review.Oleh karena itu, kualitas penyajian dan pengolahan data dalam pelaporan akuntansi keuangan pemerintah atau GFS ini menjadi hal paling mendasar dan sangat penting. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa data-data keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi tersebut menjadi acuan penting dalam analisis dan menyusun sebuah kajian terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal. Kualitas penyajian analisis dalam Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan sangat tergantung pada kualitas data dan informasi yang disajikan dalam Government Finance Statistic atau GFS ini.Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah berlangsung terus menerus, mampu menciptakan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang adil, dan meningkatkan PDB/PDRB. Beberapa capaian dari beberapa indikator atas implemenasi kebijakan Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain:1.4.1 Indikator Makro Ekonomi1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)a. Pertumbuhan EkonomiSecara year on year (y-on-y) kinerja perekonomian NTB Triwulan IV tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,50%, namun secara cumulative to cumulative (c-to-c) terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan 5,30%. Sumber pertumbuhan tahun 2024 (c-to-c) didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan sharemencapai 2,04% dari nilai pertumbuhan 5,30% tersebut. Sementara itu, nilai PDRB hingga Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp182,27 triliun (ADHB) dan Rp109,42 triliun (ADHK 2010). Dalam 4 (empat) tahun terakhir, tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor yang ketiga adalah Perdagangan Besar dan Eceran. Ketiga sektor di atas memberikan kontribusi mencapai Rp101,64 triliun dari total PDRB atau sekitar 55,77%. Meski tidak terdapat perubahan sektor lapangan usaha kontributor terbesar penyusun PDRB, namun terdapat perubahan proporsi dan persentasenya. Salahsatunya disebabkan kontraksi yang cukup besar pada sektor Pertambangan dan Penggalian, mencapai 16,84% (yon-y). Berbeda dari Triwulan IV tahun 2023, sektor lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang semula mengalami pertumbuhan tertinggi, pada tahun 2024 ini mengalami kontraksi hingga 8,91% (y-on-y). Tercatat hanya dua sektor (bersama
42sektor Pertambangan dan Penggalian) yang mengalami kontraksi, sementara sektorsektor lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan secara y-on-y. Meski angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini jauh dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5.02%, namun apabila sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dikeluarkan perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB menjadi sebesar 3,87%. Hal ini menunjukkan ketergantungan Provinsi ini terhadap sektor tersebut, sehingga volatilitas sektor Pertambangan dan Penggalian akan sangat mempengaruhi PDRB dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.Sumber: BPS Provinsi NTBGrafik 111 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTBb. Nominal PDRBPDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp182,27 triliun atau menunjukkan pertumbuhan sebesar Rp15,88 triliun atau 9,54% dari tahun 2023 yang mencapai Rp166,39 triliun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 tercatat sebesar Rp109,42 triliun atau tumbuh sebesar Rp5,51 triliun dari tahun 2023 yang mencapai Rp103,91 triliun. 2022Q1 Q2 Q3 Q4 2023Q1 Q2 Q3 Q4 2024Q1 Q2 Q3 Q4NTB 7,73 5,99 7,10 7,04 3,55 1,54 1,58 3,66 4,75 11,06 6,22 -0,50Nasional 5,02 5,46 5,73 5,01 5,04 5,17 4,94 5,04 5,11 5,05 4,95 5,02Non Tambang 5,25 2,44 3,79 3,27 4,71 3,91 5,93 4,73 2,96 5,02 3,38 3,87-2,000,002,004,006,008,0010,0012,00Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y, %)
43Grafik 122 Produk Domestik Bruto NTB 2020-2024c. PDRB Menurut Pengeluaran Dari komponen pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada PDRB 2024 tercatat sebesar Rp24,61 triliun meningkat Rp1,81 triliun atau 7,35% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp22,80 triliun. Berdasarkan distribusi PDRB Provinsi NTB Tahun 2024, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan peran sebesar 13,5% dan menduduki peringkat ke-5 dari 7 komponen. Sedangkan bila dilihat dari tren distribusi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, persentase distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan pengurangan. Adapun 4 (empat) komponen pengeluaran terbesar tercatat Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp104,99 triliun, kedua Impor Barang dan Jasa sebesar Rp102,19 triliun, ketiga Ekspor Barang dan Jasa sebesar Rp86,09 triliun dan keempat terbesar berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp64,08 triliun.Tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga ini merupakan cerminan dari kondisi nasional dengan komposisi Pengeluaran Rumah Tangga memberikan sumbangan hingga 54,04% PDB tahun 2024. Dengan jumlah populasi nasional lebih dari 273 juta jiwa, perilaku konsumsi dan daya beli masyarakat menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. Selain itu, jika kita melihat data pengeluaran ekspor dan impor, menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kondisi defisit. Peningkatan komponen barang dan jasa yang dijual ke luar wilayah NTB menjadi komponen menjadi sangat pentring karenaakan menghasilkan multiplier effect yang cukup tinggi. Salahsatunya, peningkatan penjualan barang yang berasal dari Nusa Tenggara Barat keluar provinsi akan meningkatkan kebutuhan transportasi logistik, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan konektivitas transportasi 93,27 95,44 102,07 103,91 109,42133,52 140,15156,94166,39182,270204060801001201401601802002020 2021 2022 2023 2024ADHK ADHB Linear (ADHK) Linear (ADHB)Sumber: ntb.bps.go.id
44berupa penambahan rute pelayaran, penerbangan dan menekan harga tiket untuk penumpang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang baru terbentuk harus fokus pada usaha untuk menarik investor dan meningkatkan industri pengolahan, yang apabila dilaksanakan dengan baik, akan meningkatkan industrialisasi dan menyerap tenaga kerja lokal.Grafik 133 Distribusi PDRB 2024 (Pengeluaran, dalam %)d. PDRB Menurut Lapangan UsahaSecara umum, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami pertumbuhan negatif. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tiga lapangan usaha dengan kontribusi di atas 10% terhadap total PDRB yaitu Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2024 menyumbang 55,77% dari total PDRB. Tiga terendah lapangan usaha penyumbang PDRB berasal dari lapangan usaha Pengadaan Air, Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Jasa Perusahaandengan total kontribusi hanya sekitar 0.33%.e. PDRB Per KapitaPDRB per kapita umumnya digunakan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per kapita, dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu wilayah yang semakin baik, begitu pula sebaliknya. PDRB per kapita di NTB tahun 2024 sebesar Rp32,28 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2,35 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp29,93 juta. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian di wilayah NTB pada tahun 57,601,7013,5035,160,8847,24-56,07-60,00 -40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00Konsumsi RTKonsumsi LNPRTKonsumsi PemerintahPembentukan Modal Tetap BrutoPerubahan InventoriEkspor B/JImpor B/JSumber: ntb.bps.go.id
452024. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, PDRB per kapita NTB memiliki tren yang terus meningkat. Pulihnya perekonomian dari pembatasan karena pandemi, diperkirakan dapat lebih membawa peningkatan PDB di tahun-tahun mendatang.Grafik 144 PDRB Per Kapita Bali-Nusra dan Nasional 2020-2024 (Jutaan Rupiah)Besaran PDRB NTB sebesar Rp32,28 juta tersebut belum bisa menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk NTB secara keseluruhan. Hal ini jika dikaitkan dengan struktur PDRB NTB yang sekitar 20,12% berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian yang padat modal namun tidak banyak menyerap tenaga kerja secara langsung. Di sisi lain, tingkat kemiskinan NTB tahun 2024 juga masih sangat tinggi (12,91%), yang menempati peringkat 8 dari 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.2. Indeks Harga Konsumen dan Laju InflasiIndeks Harga Konsumen atau IHK, adalah suatu indeks untuk menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode tertentu. IHK merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dilakukan terhadap sekelompok barang/jasa tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat. perubahan IHK dari waktu ke waktu, baik itu kenaikan (inflasi) maupun penurunan (deflasi) secara tidak langsung menggambarkan kemampuan daya beli masyaratak. Kenaikan IHK atau inflasi, menunjukkan penurunan daya beli, begitu pula sebaliknya. Inflasi dan deflasi juga menjadi gambaran pergerakan penawaran dan permintaan di sektor riil sekaligus indikator yang berkaitan erat dengan kondisi moneter seperti suku bunga.Bali NTB NTT Nasional57,7624,2719,6359,3252,0226,6620,0657,2750,7627,5320,5862,2456,0929,0721,727162,2929,9323,08752020 2021 2022 2023 2024
46Inflasi yang terkendali merupakan prasyarat agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu implikasinya adalah dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan gini ratio semakin lebar yang pada akhirnya makin memperberat upaya peningkatan kesejahteraan. Laju inflasi bulanan Provinsi NTB selama tahun 2024 cukup fluktuatif. Inflasi bulan Maret yang merupakan momen Ramadhan, lebih tinggi dari inflasi bulanan nasional. Tingginya inflasi pada bulan tersebut disebabkan oleh naiknya permintaan pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu merumuskan kebijakan yang lebih efisien, mengingat inflasi ini bersifat musiman dan dapat diprediksi sebelumnya. Namun, pada saat terjadi deflasi lima bulan berturut dari Mei-September 2024 di tingkat nasional, Wilayah Proivinsi NTB mampu bangkit dan berangsur memulihkan perekonomiannya pada bulan Agustus, sehingga kondisi deflasi hanya dialami selama tiga bulan saja. Sementara itu, angka inflasi Provinsi NTB selama tahun 2024 tercatat sebesar0,48% (m-to-m) 1,28% (y-on-y), dibawah target inflasi yang ditetapkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024 sebesar 2,5%±1%. Angka inflasi ini juga masih dibawah dari target Asumsi Makro APBN 2024 sebesar 2,8%. Kondisi deflasi month to month (m-to-m) Provinsi NTB pada bulan Mei hingga Juli 2024 yang disebabkan oleh perlambatan kinerja ekonomi nasional, serta penurunan harga pangan pokok serta menurunnya daya beli masyarakat ditengarai mengakibatkan tidak tercapainya target inflasi ini. Pada bulan Desember 2024, inflasi year on year (y-on-y) Gabungan Tiga Kota (Kota Mataram, Sumbawa Besar, dan Kota Bima) sebesar 1,28%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,69 pada bulan Desember 2023 menjadi 107,04pada bulan Desember 2024. Angka inflasi ini sedikit lebih rendah dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57%. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, pada bulan Desember 2024, Kota Mataram mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,92%, Kabupaten Sumbawa Besar sebesar 0,08%, dan tertinggi inflasi pada Kota Bima sebesar 2,33%. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi di wilayah Kota Bima antara lain: akademi/perguruan tinggi, emas perhiasan, sigaret kretek mesin (skm), tarif rumah sakit, tomat, bawang merah, serta bahan pangan lainnya. Secara umum, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (7,69%), kelompok pendidikan sebesar 3,82%), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (2,01%), dan kelompok kesehatan sebesar (1,99%) masih menjadi komponen terbesar penyusun inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
47 Sumber: BPS Provinsi NTBGrafik 15 Laju Inflasi Bulanan NTB Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi NTBGrafik 156 Inflasi Regional Bali-Nusra Tahun 20243. Nilai TukarNilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang 2024 sangat fluktuatif dan cukup jauh melampaui angka pada asumsi makro APBN 2024 sebesarRp15.000,00. Pada awal tahun 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD sudah mencapai level Rp15.000,00 – Rp15.200,00. Pada bulan April 2024, nilai tukar Rupiah terhadap USD telah melampaui level psikologis Rp16.000,00 sebagai respons atas keputusan The Feduntuk menahan suku bunga acuan. Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan Rupiah, yang saat bulan Juni 2024 mencapai level terendah dalam empat tahun. Gubernur BI, Perry Warjiyo, memperkirakan Rupiah akan diperdagangkan antara Rp15.700,00 hingga Rp16.100,00 per Dolar AS. Menjelang akhir Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesNTB 0,04 0,09 0,87 0,06 -0,41 -0,26 -0,35 0,06 0,09 0,09 0,56 0,46Nasional 0,04 0,37 0,52 0,25 -0,03 -0,08 -0,18 -0,03 -0,12 0,08 0,30 0,44-0,500,51LAJU INFLASI (M-TO-M)Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesNTB 2,87 3,00 3,63 3,31 2,77 2,12 1,91 2,01 1,77 1,44 1,46 1,28Bali 2,61 2,98 3,67 4,02 3,54 2,71 2,53 2,32 2,67 2,51 2,50 2,34NTT 2,70 3,01 1,92 2,35 2,41 1,54 0,85 1,22 1,07 1,13 0,83 1,19Nas. 2,57 2,75 3,05 3,00 2,84 2,51 2,13 2,12 1,84 1,71 1,55 1,570,000,501,001,502,002,503,003,504,004,50INFLASI REGIONAL BALINUSRA (Y-ON-Y)
48tahun, Rupiah kembali melemah dan menembus level Rp16.000,00 per Dolar AS pada 13 Desember 2024, menandai tekanan signifikan terhadap Rupiah. Kondisi geopolitik global, terutama sejak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, membuat nilai tukar rupiah semakin tertekan. Trump dengan kebijakan Make America Great Again, mengindikasikan melakukan pengenaan tarif resiprokal tambahan pada negara-negara yang memiliki neraca perdagangan positif terhadap Amerika Serikat. Hal ini akan memicu peningkatan inflasi domestic, dan memaksa The Fed untuk menahan bahkan menaikkan suku bunga agar inflasi tersebut dapat ditekan. Pada akhirnya, akan terjadi capital outflow yang cukup besar dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena imbal hasil yang lebih baik di Amerika Serikat. Dari sisi dalam negeri, perlambatan pertumbuhan ekonomi sepanjang tengah tahun 2024 dan kebijakan pemerintah yang meningkatkan belanja negara tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal, sehingga mempengaruhi persepsi investor dan menekan nilai Rupiah. 4. Potensi EkonomiProvinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok merupakan salah satu destinasi unggulan pariwisata nasional. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika menjadi salahsatu bentuk keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan kunjungan wisata di Pulau Lombok Termasuk dalam hal keikutsertaan event internasional seperti FARRC dan MotoGP untuk program sports tourism. Potensi penyelenggaraan event olahraga internasional juga dapat dilakukan dengan diversifikasi cabang olahraga lain seperti aerosport (Paralayang), event lari (Rinjani Ultra Marathon), serta Golf dan Tenis. Sementara itu, dari sisi geografisnya, Pulau Sumbawa memiliki potensi besar sebagai penghubung (hub) antara KEK Pariwisata Mandalika dan KEK Labuhan Bajo. Strategi pengembangan wisata untuk pulau ini lebih tepat menggunakan konsep ecotourism, dengan memanfaatkan kondisi alam yang sedikit berbeda karakteristiknya dengan Lombok. Bentang alam yang masih alami, beragam spot wisata alam seperti Pulau Moyo yang masih terjaga, sabana dan bukit karst yang luas di Dompu hingga Bima, serta spot Hiu Paus di Labuhan Jambu - Teluk Saleh dan spot selancar di Pantai Lakey hanya membutuhkan konektivitas berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan Lokasi-lokasi tersebut. Rencana Provinsi Bali untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, khususnya terkait pengenaan pajak harian bagi wisatawan asing untuk mengurangi dampak overtourism, dapat menjadi momen yang baik bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk muncul dan menawarkan diri sebagai destinasi wisata alternatif. Tingginya aktivitas wisata akan meningkatkan sektor Perdagangan Besar
49dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang selama ini menopang pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara Barat, masih bisa dimaksimalkan. Potensi peningkatan produksi jagung di wilayah Sumbawa, Bima dan Dompu masih cukup besar. Antusiasme petani jagung di wilayah-wilayah tersebut cukup tinggi seiring dengan melonjaknya harga jagung pada musim kemarau. Terdapat potensi ekspor langsung jagung dari Pulau Sumbawa melalui Pelabuhan Badas sehingga dapat memotong biaya transportasi ke Jawa, yang pada akhirnya membuat harga komoditas jagung dari Pulau Sumbawa menjadi lebih kompetitif. Pembangunan Bendungan dan Embung yang masif, perlu ditindaklanjuti dengan program pemerintah lainnya seperti bantuan benih unggul dan pupuk subsidi, serta pembangunan saluran irigasi tersier untuk menyambungkan air dari bendungan ke wilayah-wilayah pertanian akan menjamin sektor ini dapat semakin berkembang. Diversifikasi produksi tanaman pangan juga diperlukan sebagai kompensasi menurunnya luas lahan sawah dan produktivitas padi yang mengalami konversi menjadi lahan hunian di wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram.Sejalan dengan program hilirisasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, industri pengolahan harus terus dikembangkan agar tidak lagi ada ekspor barang mentah. Diperlukan kerja keras untuk kembali mengembalikan laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan yang terkontraksi pada tahun 2024 ini. Pembangunan cold storage, revitalisasi Rumah Potong Hewan milik pemerintah merupakan langkah awal untuk mulai bisa mengolah hasil produksi perikanan dan peternakan sapi di wilayah Bima dan Dompu, dan dikirim melalui pelabuhan komersial di Kota Bima. Kabupaten Bima dan Sumbawa juga mencatatkan produksi rumput laut yang cukup besar, yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui diversifikasi produk turunan seperti agar-agar dan kosmetik berbasis rumput laut. Potensi investasi industri pengolahan rumput laut cukup besar, sehingga dapat menjadi komoditas ekspor yang menguntungkan bagi Nusa Tenggara Barat. Selama ini, produk rumput laut dikirim sebagai bahan mentah yang diolah lebih lanjut di Jawa Timur, sehingga potensi nilai tambah dari pengolahan tersebut hanya dinikmati disana, bukan di provinsi asalnya. Pulau Sumbawa sendiri merupakan penghasil tambang tembaga dan emas yang cukup besar dengan luas lahan konsesi ± 25.000 hektar di wilayah site Batu Hijau. Ditambah dengan potensi 2 miliar ton mineral di wilayah Hu’u Kabupaten Dompu yang sebagian besar didominasi tembaga, membuka peluang untuk peningkatan kapasitas smelter di wilayah Sumbawa Barat. Saat ini, proyek smelter sudah memasuki fase produksi dan diharapkan dapat mencapai full capacity production pada tahun 2025dengan perkiraan output 900 ribu ton konsentrat tembaga, 222 ribu ton katoda tembaga,
50dan 830 ribu ton asam sulfat per tahun. Selain itu terdapat potensi side product berupa emas 18 ton dengan tingkat kemurnian 99,99% dan perak 55 ton dengan tingkat kemurnian 99,95%. Beroperasinya smelter akan meningkatkan kualitas hasil tambang dengan nilai jual yang lebih tinggi. Pendapatan dari hasil pengolahan hasil tambang melalui smelter on site serta multiplier effect yang ditimbulkan dari aktivitas industri smelterdiharapkan tidak hanya menggantikan pendapatan dari dihapusnya Bea Keluar, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa.1.4.2 Indikator Kesejahteraan1. Indeks Pembangunan ManusiaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu Kesehatan (a long and healthy life), Pengetahuan (knowledge), dan Standar Hidup Layak (decent standart of living). Hal ini diterjemahkan oleh Badan pusat Statistik dengan pengukuran indikator Angka Harapan Hidup (dimensi Kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (dimensi Pendidikan), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (dimensi Standar Hidup Layak). Sesuai dengan United Nation Development Programme (UNDP), Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:a. Rendah (< 60); b. Sedang (60≤ IPM <70); c. Tinggi (70 ≤ IPM <80); d. Sangat Tinggi (> 80). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, dengan kenaikan sebesar 0,73 poin dari 70,20 ke 70,93. Namun, hal ini masih belum cukup baik mengingat IPM tersebut masih dalam kategori “Sedang” (60-79). Angka IPM tersebut juga masih dibawah nilai IPM Nasional sebesar 74,20 dan hanya sedikit diatas angka IPM NTT sebesar 67,39 di region Balinusra. Perlu upaya yang lebih masif untuk mendukung peningkatan IPM di wilayah NTB terkait peningkatan pada dimensi dasar pembentuk IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Dengan kata lain, dukungan fiskal melalui APBN dan APBD di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi (sebagai indeks pembentuk IPM) harus terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara efektif. Penanganan
51stunting sebagai salahsatu upaya menekan angka kematian pada ibu hamil dan bayi melalui peningkatan kemudahan kunjungan ibu hamil dan akses air bersih serta sanitasi dapat meningkatkan Usia Harapan Hidup. Selain itu, akses pendidikan gratis harus diperluas, dan pada saat yang sama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat Pendidikan yang tinggi juga membuka peluang untuk bekerja di sektor yang memiliki standar upah lebih tinggi dari sektor non formal, sehingga Standar Hidup Layak dapat dicapai dengan mudah.Grafik 17 Pertumbuhan IPM Bali Nusra dan Nasional Tahun 2015 s.d. 20242. Tingkat KemiskinanPenurunan kemiskinan merupakan isu penting dan politis di semua daerah. Para kepala daerah terus berkomitmen dengan isu tersebut. Pada masa pasca pandemi ini berbagai program ditata ulang guna menghadapi gejolak yang dapat menurunkan aktivitas ekonomi, Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah.Garis Kemiskinan Provinsi NTB pada bulan September 2024 ditetapkan sebesar Rp540.339,00 per kapita per bulan, naik 1,05% dibandingkan bulan Maret 2024. Untuk skala rumah tangga, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp2.231.600,00 per rumah tangga per bulan. Sedangkan untuk garis kemiskinan perkotaan ditetapkan sebesar Rp554.327,00 per kapita per bulan dan garis kemiskinan perdesaan sebesar Rp525.027,00 per kapita per bulan. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB berdasarkan Susenas BPS bulan September 2024 sebanyak 658,60 ribu orang, turun 50,40 ribu orang 65,1965,8166,5867,3068,14 68,25 68,6569,4670,2070,9373,27 73,6574,30 74,7775,38 75,50 75,6976,4477,1077,7662,67 63,1363,7364,3965,23 65,19 65,2865,9066,6867,3969,5570,1870,81 71,39 71,92 71,94 72,2972,9173,5574,202015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024NTB Bali NTT Nas.
52dari data penduduk miskin bulan Maret 2024. Sementara jika dibandingkan dengan data bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 92.63 ribu orang. PersentasePenduduk Miskin pada September 2024 sebesar 11,91%, turun 1% dari data bulan Maret 2024 yang tercatat sebesar 12,91%. Untuk disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dsan perdesaan, terjadi penurunan persentase kemiskinan baik di wilayah perkotaanmaupun perdesaan. Di wilayah perkotaan, terjadi penurunan persentase kemiskinan yang cukup signifikan (1,22%), dari semula sebesar 12,86% di bulan Maret 2024 menjadi 11,64% di bulan September 2024. Sedangkan di wilayah perdesaan, terjadi penurunan kemiskinan dari semula sebesar 12,95% di bulan Maret 2024 menjadi 12,21% di bulan September 2024.Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2025 mendatang kurang dari 10%. Hingga saat ini, persentase penduduk miskin di Provinsi NTB masih jauh diatas rata-rata persentase penduduk miskin nasional yang berada di angka 8,57%. Diperlukan komitmen dan kinerja ekstra untuk dapat mengejar target dan mendekati rata-rata nasional tersebut. Sementara itu, dalam sepuluh tahun terakhir, persentase penduduk miskin telah turun sebesar 5,14%, dengan persentase penurunan yang signifikan pada periode Semester I dan Semester II 2024.Grafik 18 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin NTB 2014-20243. Gini Ratio Untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran menurut World Bank. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi 816,62823,89802,29804,45786,58793,78748,12737,46735,62735,96705,68713,89746,04746,66735,30731,94744,69751,23709,01658,60 17,0517,1016,5416,4816,0216,0715,0514,7514,6314,5613,8813,9714,2314,1413,8313,6813,8213,8512,9111,9110,0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,000,00100,00200,00300,00400,00500,00600,00700,00800,00900,00Kemiskinan (ribu jiwa) Column1 Kemiskinan (%)
53dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.Sedsangkan menurut World Bank, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persenGini Ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,364, naik 0,03 dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,361 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,375. Berdasarkan data pda tiga periode perhitungan tersebut, fluktuasi Gini Ratio tergolong rendah dan dapat diartikan bahwa tingkat pemerataan pengeluaran di wilayah Provuinsi NTB tergolong stabil. Sementara itu, apabila dilihat dari wilayah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,388 naik dari Maret 2024 yang sebesar 0,383. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 adalah sebesar 0,320, lebih rendah dari Maret 2024 yang sebesar 0,326. Jika dilihat secara keseluruhan, sepanjang periode Maret 2020 sampai September 2024, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Dalam lima tahun terakhir, Gini Ratio Provinsi NTB konsisten dibawah angka 0,4 yang dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangannya rendah.Grafik 19 Gini Rasio menurut Wilayah dan Gabungan (Kota dan Desa) Tahun 2020 - 2024Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di wilayah Provinsi NTB pada Bulan September 2024 adalah sebesar 19,04% untuk perkotaan dan perdesaan (gabungan). Sedangkan untuk pengukuran yang sama berdasarkan wilayah, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah perkotaan dan perdesaan berturut-turut sebesar 18,04% dan 20,70%. Dengan demikian menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat di daerah perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah. 0,3760,386 0,381 0,3840,373 0,374 0,3750,361 0,3640,403 0,4050,4130,420,4060,3920,4020,383 0,3880,337 0,336 0,332 0,331 0,3250,3410,3340,326 0,32Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Mar-22 Sep-22 Mar-23 Mar-24 Sep-24Gabungan Perkotaan Perdesaan
544. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat PengangguranSalah satu cara untuk mengatasi pengangguran dari suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan serapan tenaga kerjanya semakin besar sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi semakin meningkat, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat. Dan ini akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi tingkat ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, supply tenaga kerja relatif dapat diserap dengan optimal oleh berbagai sektor lapangan kerja di Nusa Tenggara Barat. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun secara konsisten dalam tiga tahun terakhir, dari 3,01% pada tahun 2021 menjadi 2,73% pada tahun 2024. TPT NTB menempati urutan ke-empat terendah dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia dan jauh dibawah TPT rata-rata nasional di angka 4,91%. Untuk tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB, TPT tertinggi tercatat di Kota Mataram sebesar 4,85% dan TPT terendah di Kabupaten Lombok Utara sebesar 1,85%.Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi serapan supplytenaga di Nusa Tenggara Barat. Hal ini selaras dengan dominasi sektor tersebut sebagai penggerak utama perekonomian Nusa Tenggara Barat. Menurut data Sakernas bulan Agustus 2024, jumlah pekerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 36,16% dari jumlah penduduk yang bekerja. Diikuti dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,89%, dan sektor Industri Pengolahan menduduki peringkat ketiga sebesar 10,17%. Jika dibandingkan dengan data Sakernas 2023, terdapat penurunan jumlah pekerja pada sektor Industri Pengolahan yang perlu diwaspadai. Jumlah pada pekerja pada sektor tersebut mengalami penurunan 42,16 ribu orang, pada saat yang sama, pekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat tajam sebanyak 152,48 ribu orang. Perlambatan ekonomi sepanjang tahun 2024 membawa dampak yang cukup besar terhadap industri pengolahan dan persebaran pekerja di NTB, memaksa pekerja tersebut beralih ke sektor pertanian yang merupakan sektor informal dengan besaran pendapatan yang relatif rendah.
55Grafik 20 TPAK dan TPT Provinsi NTBSumber lapangan pekerjaan utama yang masih didominasi oleh sektor pertanian, tenaga produksi dan pekerjaan kasar, menjadikan mayoritas pekerja di Nusa Tenggara Barat tidak memiliki bargaining power yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebaran lapangan pekerjaan utama yang berkutat pada lapangan kerja unskilled labourdengan gaji yang rendah merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan mayoritas pekerja. Berdasarkan data BPS tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Nusa Tenggara Barat yang berusia 25 tahun ke atas masih berada pada angka 7,74 tahun. Dengan kata lain, secara rata-rata, penduduk NTB bersekolah sampai pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sementara pada data Angka Partisipasi Murni tahun 2023, jenjang pendidikan dengan angka partisipasi tertinggi berdasarkan rentang usianya berturut-turut adalah SD (98,76), SMP (84.03), SMA (68,04). Hanya sekitar 68% penduduk usia SMA yang mampu mengakses Pendidikan SMA tersebut. Kondisi ini juga menjadi salahsatu faktor penyebab turunnya TPT. Dimana angkatan kerja akan menerima pekerjaan apapun yang tersedia agar mendapat penghasilan meskipun dengan tawaran gaji yang rendah.70,45 70,57 70,9373,3177,234,223,01 2,89 2,80 2,73666870727476780,000,501,001,502,002,503,003,504,004,502020 2021 2022 2023 2024TPAK TPT
562. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LKPK-TW2.1 Pendapatan Konsolidasian Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan konsolidasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak gabungan Pemerintah Pusat TingkatWilayah dan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Nusa TenggaraBarat. Selanjutnya angka pendapatan transfer Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa telah dieliminasi dengan belanja transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp17.556.531.846.230,00 mengalami kenaikan Rp7.392.331.739.150,00 atau naik 37,09%dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp12.806.149.732.189,00.Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan konsolidasian sebesar 65,81%, yang diikuti oleh penerimaan negara bukan pajak konsolidasian sebesar 33,62% dari seluruh total pendapatan konsolidasian per 31 Desember 2024. Adapun perbandingan pendapatan konsolidasian tingkat wilayah yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 digambarkan dengan grafik sebagai berikut:Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023, terdapat kenaikan penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah konsolidasian masingmasing sebesar Rp2.167.961.935.213,00, Rp2.226.298.811.118,00 dan Rp44.571.594.300,00. Selanjutnya, jika dirinci informasi terkait proporsi pendapatan Grafik 16 Perbandingan Pendapatan KonsolidasianTahun 2024 Tahun 2023Penerimaan Perpajakan 11.553.420.876.001,00 9.384.874.576.476,00Penerimaan Negara Bukan Pajak 5.902.795.966.395,00 3.331.048.937.758,00Penerimaan Hibah 100.315.003.834,00 90.226.217.955,00 - 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00Dalam miliar rupiahPerbandingan Pendapatan Konsolidasian TingkatWilayah Tahun 2024 dan 2023
57konsolidasian per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Rincian Pendapatan Konsolidasian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPenerimaan Perpajakan 11.553.420.876.001 9.384.874.576.476 2.168.546.299.525 23,11%Penerimaan Negara Bukan Pajak 5.902.795.966.395 3.331.048.937.758 2.571.747.028.637 77,21%Penerimaan Hibah 100.315.003.834 90.226.217.955 10.088.785.879 11,18%Jumlah 17.556.531.846.230 12.806.149.732.189 4.750.382.114.041 37,09%Tabel 18 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20232.1.1 Pendapatan PerpajakanPenerimaan perpajakan merupakan pendapatan yang dominan dalam strukturpendapatan konsolidasian. Hal ini terjadi karena didorong oleh berbagai kebijakandan langkah-langkah reformasi di bidang perpajakan terkait dengan perubahan paketperundang-undangan dan tata kelola institusi perpajakan. Penerimaan perpajakan konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.553.420.876.001,00 yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp7.839.918.710.001,00 dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp3.713.502.166.000,00. Adapun rincian penerimaan perpajakan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Rincian Perpajakan Konsolidasian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPajak Dalam Negeri 7.839.918.710.001 6.811.484.996.942 1.028.433.713.059 15,10%Pajak Perdagangan Internasional 3.713.502.166.000 2.573.389.579.534 1.140.112.586.466 44,30%Jumlah 11.553.420.876.001 9.384.874.576.476 2.168.546.299.525Tabel 19 Rincian Penerimaan Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Pajak dalam negeri per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.839.918.710.001,00 terdiri dari pajak dalam negeri Pemerintah Pusat tingkat wilayah sebesar Rp 4.744.772.244.617,00 dan pajak dalam negeri Pemerintah Daerah konsolidasian tingkat wilayah sebesar Rp 3.095.146.465.384,00. Adapun rincian pajak dalam negeri per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:
58Rincian Pajak Dalam Negeri Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah TotalPendapatan Pajak Penghasilan 2.737.745.739.080 -2.737.745.739.080 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 1.542.603.506.140 -1.542.603.506.140 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 366.946.692.153 107.270.273.417 474.216.965.570 Pendapatan BPHTB - 159.442.051.584 159.442.051.584 Pendapatan Cukai 23.421.776.000 - 23.421.776.000 Pajak Kendaraan dan Bahan Bakar Kendaraan -578.689.310.686 578.689.310.686 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) -504.293.906.649 504.293.906.649 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -535.597.662.398 535.597.662.398 Pajak Daerah - 13.961.593.782 13.961.593.782 Pajak Rokok - 424.879.931.931 424.879.931.931 Pajak Reklame - 15.504.394.524 15.504.394.524 Pajak Penerangan Jalan - 246.366.443.135 246.366.443.135 Pajak Sumber Daya Alam - 35.486.585.923 35.486.585.923 Pajak Parkir - 5.267.588.955 5.267.588.955 Pajak Penjualan - 468.386.722.400 468.386.722.400 Pendapatan Pajak Lainnya 74.054.531.244 - 74.054.531.244 Jumlah 4.744.772.244.617 3.095.146.465.384 7.839.918.710.001Tabel 20 Rincian Pajak Dalam Negeri per 31 Desember 2024Sedangkan untuk pajak perdagangan internasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.713.502.166.000,00 keseluruhannya tercatat berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari pendapatan bea masuk, dan pendapatan bea keluar. Adapun rincian pajak perdagangan internasional per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:Rincian Pajak Perdagangan Internasional Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah TotalPendapatan Bea Masuk 106.488.312.000 - 106.488.312.000 Pendapatan Bea Keluar 3.607.013.854.000 - 3.607.013.854.000 Jumlah 3.713.502.166.000 - 3.713.502.166.000Tabel 21 Rincian Pajak Perdagangan Internasional per 31 Desember 2024Terdapat kenaikan penerimaan perpajakan konsolidasian tingkat wilayah per 31 Desember 2024 dibandingkan per 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan meningkatnyakinerja pemungutan pajak di tengah pelonggaran mobilitas masyarakat dibandingkan periode sebelumnya yang masih dalam tahap pemulihan dari pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas dunia usaha dibandingkan tahun sebelumnya juga turut mendorong peningkatan kinerja perpajakan daerah.
592.1.2 Pendapatan Negara Bukan PajakPenerimaan negara bukan pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.902.795.966.395,00 yang terdiri dari pendapatan bagian laba BUMN/hasil kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp200.820.351.131,00, penerimaan negara bukan pajak lainnya sebesar Rp 3.944.468.955.070,00, pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan sebesar Rp 506.996.866.699,00, bantuan keuangan sebesar Rp4.572.195.240,00, dan pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp1.245.937.598.255,00. Adapun rincian penerimaan negara bukan pajak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan Sumber Daya Alam - - - -Pendapatan Bagian Laba BUMN/ Hasil Kekayaan Negara Yang Dipisahkan200.820.351.131 177.608.938.343 23.211.412.788 13,07% Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 3.944.468.955.070 1.025.818.464.055 2.918.650.491.015 284,52% Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan506.996.866.699 - 506.996.866.699 100%Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - - - -Bantuan Keuangan 4.572.195.240 3.114.070.550 1.458.124.690 46,82 Pendapatan Badan Layanan Umum 1.245.937.598.255 2.124.507.464.810 (878.569.866.555) (41,35)Jumlah 5.902.795.966.395 3.331.048.937.758 2.571.747.028.637Tabel 22 Rincian Penerimaan Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Penerimaan negara bukan pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.902.795.966.395,00 terdiri dari penerimaan negara bukan pajak Pemerintah Pusattingkat wilayah sebesar Rp 934.943.635.741,00 dan penerimaan negara bukan pajakPemerintah Daerah Konsolidasian tingkat wilayah (kondisi setelah dilakukan eliminasi akun resiprokal) sebesar Rp 4.967.852.330.654,00.Adapun rincian penerimaan negara bukan pajak tingkat wilayah per 31 Desember 2024dapat dilihat pada tabel berikut:
60Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah TotalPendapatan Sumber Daya Alam - - -Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan- 200.820.351.131 200.820.351.131Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya - - -Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan11.750.192.145 47.892.796.349 59.642.988.494Pendapatan Jasa 313.270.080.866 1.309.863.738.855 1.623.133.819.721Pendapatan Bunga - 31.908.225.735 31.908.225.735Pendapatan Pendidikan 9.579.724.224 - 9.579.724.224Pendapatan Iuran dan Denda - 45.265.617.085 45.265.617.085Pendapatan Lain-lain 195.313.545.390 1.979.625.034.421 2.174.938.579.811Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- - -Bagi Hasil Pajak - 28.414.912.936 28.414.912.936 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - 478.581.953.763 478.581.953.763 Dana Alokasi Umum (DAU) - - -Dana Alokasi Khusus (DAK) - - -Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - - -Dana Insentif Daerah (DID) - - -Dana Desa - - -Bantuan Keuangan - - -Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - 4.572.195.240 4.572.195.240 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - - -Pendapatan Badan Layanan Umum - - -Pendapatan Jasa Layanan Umum 392.359.963.358 840.907.505.139 1.233.267.468.497 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 1.301.407.314 - 1.301.407.314 Pendapatan dari Alokasi APBN - - - Pendapatan BLU Lainnya 11.368.722.444 - 11.368.722.444 Jumlah 934.943.635.741 4.967.852.330.654 5.902.795.966.395 Tabel 23 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024Terdapat kenaikan penerimaan negara bukan pajak konsolidasian tingkat wilayah per 31 Desember 2024 dibandingkan per 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut disebabkan atas kenaikan seluruh komponen PNBP yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat,
61bantuan keuangan, PNBP lainnya, pendapatan bagian laba BUMN, dan pendapatan BLU.Terdapat pos pendapatan transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Insentif Daerah dikarenakan adanya perbedaan pencatatan antara belanja Pemerintah Pusat dan pendapatan Pemerintah Daerah. Pendapatan ini bersifat semu karena pendapatan DID pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat dieliminasi dengan belanja DID yang dicatat oleh pemerintah pusat. 2.1.3 Pendapatan HibahPenerimaan hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.315.003.834,00 yang terdiri atas penerimaan hibah dari Pemerintah sebesar Rp99.558.534.381,00, dan penerimaan hibah dari Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp756.469.453,00. Adapun rincian penerimaan hibah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Rincian Penerimaan Hibah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan Hibah dari Pemerintah 99.558.534.381 90.226.217.955 90.226.217.955 10,34%Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya756.469.453 55.543.651.166 55.543.651.166 (98,64%)Jumlah 100.315.003.834 90.226.217.955 10.088.785.879 Tabel 24 Rincian Penerimaan Hibah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20232.2 Belanja dan Transfer Konsolidasian Belanja dan transfer konsolidasian tingkat wilayah merupakan gabungan belanja negara yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan belanja negara yang terjadi di seluruh satker pengguna APBN di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Belanja dan transfer konsolidasian tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barangdan jasa, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, transfer bagi hasil pendapatan, transfer bantuan keuangan, dan transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dan dana desa.Belanja dan transfer konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.081.738.105.709,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.580.590.369.433,00 atau naik 4,86% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp32.501.147.736.276,00.Belanja dan transfer konsolidasian tingkat wilayah tersebut didominasi oleh konsolidasi belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar 93,88%, yang diikuti transfer
62konsolidasian sebesar 6,12% dari total seluruh belanja dan transfer konsolidasian per 31 Desember 2024. Perbandingan belanja dan transfer konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 digambarkan dengan grafik sebagai berikut:Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023, terdapat kenaikan belanja konsolidasian sebesar Rp 1.580.590.369.433,00, dan penurunan transfer konsolidasiansebesar Rp (798.872.411.161,00). Selanjutnya jika dirinci informasi terkait proporsi belanja dan transfer konsolidasian per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Rincian Belanja & TransferKonsolidasian31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanBelanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 31.996.999.619.156 29.617.536.838.562 2.379.462.780.594 8,03% Transfer 2.084.738.486.553 2.883.610.897.714 (798.872.411.161) (27,70%)Jumlah 34.081.738.105.709 32.501.147.736.276 1.580.590.369.433 Tabel 25 Rincian Belanja & Transfer Konsolidasian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20232.2.1 Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahBelanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.996.999.619.156,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.379.462.780.594,00 atau8,03% jika dibandingkan dengan belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.617.536.838.562,00. Rincian belanja Pemerintah Pusat dan Tahun 2024 Tahun 2023Belanja Pempus dan Pemda 31.996.999.619.156,00 29.617.536.838.562,00Transfer Konsolidasian 2.084.738.486.553,00 2.883.610.897.714,00 - 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00Dalam miliar rupiahPerbandingan Belanja dan Transfer Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024 dan 2023Grafik 17 Perbandingan Belanja dan Transfer Konsolidasian Tingkat Wilayah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
63Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Rincian Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanBelanja Pegawai 13.582.530.975.166 11.414.374.892.333 2.168.156.082.833 18,99% Belanja Barang dan Jasa12.045.571.010.984 10.766.768.618.654 1.278.802.392.330 11,88% Belanja Modal 5.160.264.972.590 6.341.936.806.744 (1.181.671.834.154) (18,63%)Belanja Pembayaran Kewajiban Utang65.929.137.807 85.374.754.460 (19.445.616.653) (22,78%)Belanja Subsidi 3.449.008.006 3.324.483.750 124.524.256 3,75% Belanja Hibah 1.024.678.110.491 856.889.187.201 167.788.923.290 19,58% Belanja Bantuan Sosial86.080.819.997 114.585.910.809 (28.505.090.812) (24,88%)Belanja Lain-Lain 28.495.584.115 34.282.184.611 (5.786.600.496) (16,88%)Jumlah 31.996.999.619.156 29.617.536.838.562 2.379.462.780.594 Tabel 26 Rincian Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kenaikan belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 didominasi dari kenaikan belanja hibah, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa dan yang masing-masing sebesar 19,58%, 18,99% dan 11,88%. Kenaikan belanja tersebut keseluruhannya berasal dari belanja Pemerintah Daerah konsolidasian. 2.2.1.1. Belanja PegawaiBelanja pegawai konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp13.582.530.975.166,00, naik sebesar Rp2.168.156.082.833,00 atau 18,99% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp11.414.374.892.333,00. Belanja pegawai sebesar Rp13.582.530.975.166,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 3.576.415.515.956,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp 10.006.115.459.210,00.2.2.1.2. Belanja Barang dan JasaBelanja barang dan jasa konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp10.767.633.486.471,00, naik sebesar Rp1.278.802.392.330,00 atau 11,88% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp10.766.768.618.654,00. Belanja barang dan jasa sebesar Rp12.045.571.010.984,00berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.957.642.769.814,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp8.087.928.241.170,00.
642.2.1.3. Belanja ModalBelanja modal konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp5.160.264.972.590,00, turun sebesar (Rp1.181.671.834.154,00) atau 18,63% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp6.341.936.806.744,00. Belanja modal sebesar Rp5.160.264.972.590,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.992.327.945.654,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp3.167.937.026.936,00.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Kewajiban UtangBelanja pembayaran kewajiban utang konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp65.929.137.807,00, turun sebesar Rp19.445.616.653,00 atau 22,78% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp85.374.754.460,00. Belanja pembayaran kewajiban utang sebesar Rp65.929.137.807,00 keseluruhan berasal dari belanja Pemerintah Daerah.2.2.1.5. Belanja SubsidiBelanja subsidi konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp3.449.008.006,00, naik sebesar Rp124.524.256,00 atau 3,75% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.324.483.750,00. Belanja subsidi sebesar Rp3.449.008.006,00 keseluruhan berasal dari belanja Pemerintah Daerah.2.2.1.6. Belanja HibahBelanja hibah konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp1.024.678.110.491,00, naik sebesar Rp167.788.923.290,00 atau 19,58% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp856.889.187.201,00. Belanja hibah sebesar Rp1.024.678.110.491,00 keseluruhan berasal dari belanja Pemerintah Daerah.2.2.1.7. Belanja BansosBelanja bantuan sosial konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp86.080.819.997,00, turun sebesar Rp28.505.090.812,00 atau 24,88% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp114.585.910.809,00. Belanja bantuan sosial sebesar Rp86.080.819.997,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp23.158.100.000,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp62.922.719.997,00.2.2.1.8. Belanja Lain-lainBelanja lain-lain konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp28.495.584.115,00, turun sebesar Rp5.786.600.496,00 atau 16,88% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp34.282.184.611. Belanja lain-lain sebesar Rp28.495.584.115,00 keseluruhan berasal dari belanja Pemerintah Daerah.2.2.2. Transfer KonsolidasianTransfer konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.084.738.486.553,00mengalami penurunan sebesar Rp798.872.411.161,00 atau 27,70% jika dibandingkan
65dengan transfer konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.883.610.897.714,00. Rincian transfer konsolidasian per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Rincian Transfer Konsolidasian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanTransfer Bagi Hasil Pendapatan 90.407.018.491 64.746.862.286 25.660.156.205 39,63%Transfer Bantuan Keuangan 1.994.331.468.062 1.891.691.851.395 102.639.616.667 5,43%Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah dan Dana Desa- 927.172.184.033 (927.172.184.033) (100%)Jumlah 2.084.738.486.553 2.883.610.897.714 (798.872.411.161)Tabel 27 Rincian Transfer Konsolidasian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Sebagai informasi, transfer pemerintah pusat telah sepenuhnya tereliminasi sehingga pada Laporan Realisasi Anggaran transfer tidak memiliki selisih atau kurang catat pada LKPDK. Adapun realisasi transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah meliputi dana bagi hasil-SDA, dana insentif daerah, dana alokasi khusus nonfisik dan dana desa dengan penjelasan sebagai berikut:Rincian Transfer Pemerintah PusatRealiasi Transfer Pemerintah PusatRealisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat LKPDKSelisih / Kurang Catat Pada LKPDKDana Bagi Hasil – SDA 1.263.420.006.000 2.032.992.155.379 -Dana Insentif Daerah 171.697.665.500 171.697.665.500 -Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.894.385.057.975 2.755.314.921.997 -Dana Desa 1.145.641.361.500 1.145.641.361.500 -Jumlah 5.475.144.090.975 5.475.144.090.975 -Tabel 28 Penjelasan Saldo Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah per 31 Desember 20242.3 Surplus/Defisit AnggaranDefisit anggaran per 31 Desember 2024 yakni sebesar (Rp16.525.206.259.479,00)mengalami penurunan sebesar Rp3.169.791.744.608,00 atau 16,09% jika dibandingkan dengan defisit per 31 Desember 2023 yakni sebesar (Rp19.694.998.004.087,00). Penurunan defisit anggaran per 31 Desember 2024 tersebut disebabkan terjadinya kenaikan pendapatan konsolidasian yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikanbelanja dan transfer konsolidasian.2.4 Pembiayaan KonsolidasianPembiayaan konsolidasian tingkat wilayah bersumber dari selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang terjadi pada pada tahun berkenan. Nilai pembiayaan konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
66keseluruhannya berasal dari nilai penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan konsolidasi Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.Pembiayaan konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp438.092.224.417,00 mengalami penurunan sebesar Rp228.600.108.540,00 atau 34,29% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp666.692.332.957,00. Pembiayaan konsolidasian tingkat wilayah per 31 Desember 2024tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp858.023.409.816,00 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp419.931.185.399,00. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, keseluruhan berasal dari LRA LKPDK. Penerimaan pembiayaan daerah per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan perbankan, penerimaan pembiayaan pemerintah daerah serta penerimaan kembali piutang kepada pemerintah daerah lainnya. Perbandingan penerimaan pembiayaan daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:Rincian Penerimaan Pembiayaan 31 Desember 202431 Desember 2023Kenaikan/PenurunanPenerimaan Pembiayaan DN- Penerimaan PembiayaanPerbankan 130.850.317.300 52.631.227.414 78.219.089.886 (148,62%)- Penerimaan PembiayaanNonperbankan - 1.500.000.000 1.500.000.000 (100%)- Pinjaman dari Pemerintah Pusat - - - -- Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Lainnya - - - -- Pinjaman dari Pemerintah Kabupaten/Kota - 19.900.000 19.900.000 (100%)- Penjualan Surat Berharga - - - -- Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah 726.580.503.309 909.654.162.154 (183.073.658.845) 20,13%- Penerimaan Kembali Piutang kepeda Pemerintah Pusat - - - -- Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya592.589.207 1.417.968.410 (825.379.203) 58,21%Jumlah 858.023.409.816 965.223.257.978 (107.199.848.162)Tabel 29 Perbandingan Penerimaan Pembiayaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Selanjutnya pengeluaran pembiayaan daerah per 31 Desember 2024 didominasi oleh pengeluaran pembiayaan dalam negeri sebesar Rp275.930.128.255,00. Perbandingan pengeluaran pembiayaan daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:
67Rincian Pengeluaran Pembiayaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 360.656.185.399 276.630.925.021 84.025.260.378 30,37%Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan 151.021.749.735 179.747.078.583 (28.725.328.848) (15,98%)Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Nonperbankan 209.634.435.664 96.883.846.438 112.750.589.226 116,38%Pembayaran Pokok Pinjaman - - - -Pemberian Pinjaman Daerah - - - -Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya - - - -Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya - - - -Pembentukan Dana Cadangan - - - -Penyertaan Modal Negara 59.275.000.000 21.900.000.000 37.375.000.000 (170,66%)Jumlah 419.931.185.399 298.530.925.021 121.400.260.378Tabel 30 Perbandingan Pengeluaran Pembiayaan Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20232.5 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan AnggaranSisa kurang pembiayaan anggaran per 31 Desember 2024 sebesar (Rp16.087.114.035.062,00) mengalami penurunan sebesar Rp2.941.191.636.068,00 atau 15,46% jika dibandingkan dengan sisa kurang pembiayaan anggaran yang terjadi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp (19.028.305.671.130,00).Perubahan terhadap nilai sisa kurang pembiayaan anggaran tersebut disebabkan oleh terjadinya kenaikan pendapatan konsolidasian yang lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer konsolidasian namun tidak mampu ditutupi oleh pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2024.3. NERACA LKPK-TW3.1 Aset KonsolidasianAset konsolidasian tingkat wilayah merupakan konsolidasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dana cadangan, piutang jangka panjang, dan aset lainnya pada Pemerintah Pusat tingkat wilayah dan Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Aset konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp101.073.761.391.220,00 mengalami penurunan Rp789.809.285.167,00atau sebesar 0,78% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp101.863.570.676.387,00. Aset konsolidasian tingkat wilayah tersebut didominasi oleh aset tetap sebesar 89,16%, aset lancar sebesar 5,59%, aset lainnya sebesar 2,52%, investasi jangka panjang sebesar 2,65%, dan piutang jangka panjang 0,07% dari total aset
68konsolidasian per 31 Desember 2024. Proporsi setiap komponen aset konsolidasian per 31 Desember 2024 tersebut disajikan pada grafik sebagai berikut:Grafik 18 Proporsi Nilai Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024Adapun nilai setiap komponen aset konsolidasian per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, disajikan pada grafik sebagai berikut:Grafik 19 Perbandingan Nilai Aset Konsolidasian Tingkat WIlayah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20233.1.1 Aset LancarAset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek/BLU (investasi dalam deposito), belanja di bayar dimuka dan uang muka belanja, piutang, dan persediaan.Aset lancar tingkat wilayah Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.650.985.314.352,00 mengalami penurunan Rp761.514.768.167,00 atau sebesar Rp11,88% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp6.412.500.082.519,00.Proporsi Nilai Aset Konsolidasian Tingkat Wilayahper 31 Desember 2024Aset Lancar (5,59%)Investasi Jangka Panjang(2,65%)Aset Tetap (89,16%)Piutang Jangka Panjang(0,07%)Aset Lainnya (2,52%)Aset Lancar Investasi JkPanjang Aset Tetap Piutang JkPanjang Dana Cadangan Properti Investasi Aset LainnyaTahun 2024 5.650.985.314.35 2.682.359.086.37 90.121.805.839.0 72.897.259.072 2.545.713.892.354Tahun 2023 6.412.500.082.519 2.405.378.368.726 89.869.161.916.02 43.098.609.553 0 0 3.133.431.699.564 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000Dalam Miliar RupiahPerbandingan Nilai Aset Konsolidasian TingkatWilayah Tahun 2024 dan 2023
69Rincian aset lancar tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:Rincian Aset Lancar 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanKas dan Setara Kas 1.987.274.087.405 1.245.147.134.198 742.126.953.207 (59,60%)Investasi Jangka Pendek/BLU(Investasi DalamDeposito)5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 -Belanja di BayarDimuka dan Uang Muka Belanja15.025.713.778 17.272.698.275 (2.246.984.497) (13,01%)Piutang 829.089.639.410 2.390.475.520.600 (1.561.385.881.190) (65,32%)Persediaan 2.814.595.873.759 2.754.604.729.446 (59.991.144.313) 2,18%Jumlah 5.650.985.314.352 6.412.500.082.519 (761.514.768.167)Tabel 31 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20233.1.1.1 Kas dan Setara KasKas dan setara kas tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.987.274.087.405,00 mengalami kenaikanRp742.126.953.207,00 atau 59,60% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp1.245.147.134.198,00. Kas dan setara kas tersebut berasal dari Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah dengan nilai sebesar Rp 615.513.457.976,00 dan Rp1.371.760.629.429,00.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi Dalam Deposito)Investasi jangka pendek/BLU (investasi dalam deposito) adalah investasi jangka pendek yang dilakukan oleh satker BLU yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kas melalui pemanfaatan kas BLU. Investasi tersebut dilakukan pada instrumen keuangan dengan risiko rendah, seperti deposito ataupun surat berharga jangka pendek lainnya. Investasi jangka pendek/BLU (investasi dalam deposito) tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp5.000.000.000,00.3.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka BelanjaBelanja dibayar dimuka adalah pengeluaran yang telah dibayarkan dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima.Belanja dibayar dimuka dan uang muka belanja tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp15.025.713.778,00 mengalami penurunan Rp2.246.984.497,00 atau 13,01% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp17.272.698.275,00. Rincian belanja dibayar dimuka dan uang muka belanja tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:
70Rincian Belanja Dibayar Dimuka Dan Uang Muka BelanjaPemerintah Pusat Pemerintah Daerah TotalBelanja Dibayar di Muka (prepaid) 4.385.794.098 9.545.563.541 13.931.357.639Uang Muka Belanja (prepayment) - 69.940.160 69.940.160 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 1.024.415.979 - 1.024.415.979Jumlah 5.410.210.077 9.615.503.701 15.025.713.778Tabel 32 Rincian Rincian Belanja Dibayar Dimuka Dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 20243.1.1.4 PiutangPiutang tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp829.089.639.410,00 mengalami penurunan Rp1.561.385.881.190,0 atau 65,32% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp2.390.475.520.600,00. Piutang tersebut berasal dari Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah masing-masing sebesar Rp391.020.840.852,00 dan Rp438.068.798.558,00.3.1.1.5 PersediaanPersediaan tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024tercatat sebesar Rp2.814.595.873.759,00 mengalami kenaikan Rp59.991.144.313,00 atau naik 2,18% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp2.754.604.729.446,00.Persediaan tersebut berasal dari Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah masing-masing sebesar Rp2.444.199.657.721,00 dan Rp370.396.216.038,00.3.1.2 Investasi Jangka PanjangInvestasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.Investasi jangka panjang tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.682.359.086.374,00 mengalami kenaikan sebesarRp276.980.717.648,00 atau 11,52% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp2.405.378.368.726,00. Rincian investasi Jangka Panjang Tingkat Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:
71Rincian Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanInvestasi Non Permanen 1.767.298.769 2.545.736.888 (778.438.119) (53,66%)Investasi Permanen 2.680.591.787.605 2.402.832.631.838 277.759.155.767 (3,93%)Jumlah 2.682.359.086.374 2.405.378.368.726 276.980.717.648Tabel 33 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Kedua jenis investasi jangka Panjang tersebut berasal dari neraca Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena instansi Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi NTB tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investasi.3.1.2.1 Investasi Non PermanenInvestasi non permanen tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.767.298.769,00 mengalami penurunan Rp778.438.119,00 atau 53,66% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp2.545.736.888,00.Investasi non permanen tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat keseluruhannya berasal dari Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah yang terdiri dari dana bergulir sebesar Rp14.914.704.034,00 dan investasi jangka panjang non permanen lainnya sebesar Rp1.767.298.769,00.3.1.2.2 Investasi PermanenInvestasi permanen tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.680.591.787.605,00 mengalami kenaikan Rp277.759.155.767,00 atau 11,56% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp2.402.832.631.838,00.Investasi permanen tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat keseluruhannya berasal dari Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah sebesar Rp2.680.591.787.605,00 yang berasal dari Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian.3.1.3 Aset TetapAset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, konsesi jasa serta akumulasi penyusutan. Aset tetap tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.121.805.839.068,00 mengalami kenaikan Rp252.643.923.043,00 atau sebesar 0,01% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp89.869.161.916.025,00. Rincian aset tetap tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:
72Rincian Aset Tetap 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanTanah 35.591.216.625.003 35.232.797.953.412 358.418.671.591 0,01%Peralatan dan Mesin 18.115.824.475.393 16.787.269.376.699 1.328.555.098.694 0,08%Gedung dan Bangunan22.866.780.588.566 21.432.621.089.051 1.434.159.499.515 0,07%Jalan Irigasi dan Jaringan 53.976.639.739.846 51.150.784.891.515 2.825.854.848.331 0,06%Aset Tetap Lainnya 2.962.650.363.206 2.898.088.332.826 64.562.030.380 0,02%Konstruksi Dalam Pengerjaan 2.417.786.859.610 2.853.760.772.428 (435.973.912.818) (0,15%)Konsesi Jasa 159.292.243.381 159.292.243.381 - -Akumulasi Penyusutan (45.968.385.055.937) (40.645.452.743.287) (5.322.932.312.650) (0,13%)Jumlah 90.121.805.839.068 89.869.161.916.025 252.643.923.043Tabel 34 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Nilai aset tetap tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah dengan nilai masing-masing sebesar Rp49.578.070.738.996,00 dan Rp40.543.735.100.072,00 dengan rincian sebagai berikut:Aset Tetap Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah TotalTanah 23.431.012.051.338 12.160.204.573.665 35.591.216.625.003Peralatan dan Mesin 7.939.557.909.114 10.176.266.566.279 18.115.824.475.393Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin(6.150.402.501.752) (7.482.817.768.517) (13.633.220.270.269)Gedung dan Bangunan 5.858.391.931.163 17.008.388.657.403 22.866.780.588.566Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan(991.856.427.220) (3.633.588.799.912) (4.625.445.227.132Jalan Irigasi dan Jaringan 29.574.499.504.106 24.402.140.235.740 53.976.639.739.846Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan(12.280.421.079.595) (13.489.677.903.130) (25.770.098.982.725)Aset Tetap Lainnya 2.056.875.933.252 905.774.429.954 2.962.650.363.206Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya(1.908.550.048.565) (12.982.628.848) (1.921.532.677.413)Konstruksi Dalam Pengerjaan1.907.759.122.172 510.027.737.438 2.417.786.859.610Konsesi Jasa 159.292.243.381 - 159.292.243.381Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa(18.087.898.398) - (18.087.898.398)Jumlah 49.578.070.738.996 40.543.735.100.072 90.121.805.839.068Tabel 35 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 20243.1.4 Properti InvestasiProperti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan
73barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Properti investasi tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, tidak mengalami perubahan karena posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.3.1.5 Dana CadanganDana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.Dana cadangan tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, tidak mengalami perubahan karena posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.3.1.6 Piutang Jangka PanjangPiutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.897.259.072,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.798.649.519,00 atau 69,14% dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.098.609.553,00. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada piutang tagihan penjualan angsuran dan piutang tagihan TP/TGR pada neraca Pemerintah Daerah.Piutang jangka panjang tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah sebesar Rp3.528.840,00 dan Neraca Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah sebesar Rp72.893.730.232,00.3.1.7 Aset LainnyaAset lainnya meliputi kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dana yang dibatasi penggunaannya, aset lain-lain, dan akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya. Aset lainnya tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.545.713.892.354,00 mengalami penurunan Rp587.717.807.210,00 atau 18,76% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp3.133.431.699.564,00.Aset lainnya tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut
74Rincian Aset Lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanKemitraan Dengan Pihak Ketiga343.945.321.624 369.361.075.502 (25.415.753.878) (6,88%)Aset Tidak Berwujud 235.019.597.240 356.078.135.905 (121.058.538.665) (34,00%)Dana Yang Dibatasi Penggunaannya202.526.699.342 222.105.115.076 (19.578.415.734) (8,81%)Dana Penjaminan - - -Dana Kelolaan BLU - - -Aset Lain-lain 2.755.778.346.099 3.111.586.780.104 (355.808.434.005) (11,43%)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya-991.556.071.951 -925.699.407.023 (65.856.664.928) 7.11%)Jumlah 2.545.713.892.354 3.133.431.699.564 (587.717.807.210) Tabel 36 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20233.2 Kewajiban KonsolidasianKewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.Kewajiban konsolidasian tingkat wilayah merupakan konsolidasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Pusat tingkat wilayah dan Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.Kewajiban konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.255.993.670.904,00 mengalami penurunanRp262.421.124.586,00 atau sebesar 10,42% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp2.518.414.795.490,00. Kewajiban konsolidasian tingkat wilayah tersebut didominasi oleh kewajiban jangka pendek sebesar 58,25%, diikuti kewajiban jangka panjang sebesar 41,75% dari total kewajiban konsolidasian pada per 31 Desember 2024.3.2.1 Kewajiban Jangka PendekKewajiban jangka pendek tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.640.652.895.610,00 mengalami penurunan(Rp91.879.303.186,00) atau sebesar 5,30% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp1.732.532.198.796,00. Kewajiban jangka pendek tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:
75Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah TotalUtang Perhitungan Pihak Ketiga - 7.629.833.955 7.629.833.955Utang Kepada Pihak Ketiga 130.755.918.759 876.836.231.777 1.007.592.150.536Utang Bunga - 3.214.475.138 3.214.475.138 Utang Subsidi - - -Utang Transfer 350.492.178.162 - 350.492.178.162Bagian Lancar Utang Jangka Panjang- 170.491.462.601 170.491.462.601 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan15.058.494.345 - 15.058.494.345Pendapatan Diterima Dimuka 11.139.536.749 - 11.139.536.749Utang Jangka Pendek Lainnya 6.234.549 75.028.529.575 75.034.764.124Uang Muka - - -Utang Jangka Pendek Lainlain- - -Jumlah 507.452.362.564 1.133.200.533.046 1.640.652.895.610Tabel 37 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 20243.2.2 Kewajiban Jangka PanjangKewajiban jangka panjang tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp615.340.775.294,00 mengalami penurunanRp170.541.821.400,00 atau 21,70% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp785.882.596.694,00. Kewajiban jangka panjang ini keseluruhan merupakan kewajiban jangka Panjang Pemerintah Daerah lingkup Provinsi NTB. Rincian kewajiban jangka panjang tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:Rincian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah TotalUtang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan -- -Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan -613.958.803.570 613.958.803.570 Kewajiban Konsesi Jasa 1.381.971.724 - 1.381.971.724Jumlah 1.381.971.724 613.958.803.570 615.340.775.294Tabel 38 Rincian Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 20243.3. Ekuitas KonsolidasianEkuitas konsolidasian adalah selisih jumlah aset konsolidasian dikurangi dengan kewajiban konsolidasian. Ekuitas tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.817.767.720.316,00 mengalami penurunan sebesar
76Rp527.388.160.581,00 atau turun 0,53% dari ekuitas konsolidasian per 31 Desember 2023sebesar Rp99.345.155.880.897,00.Penurunan ekuitas konsolidasian secara umum disebabkan oleh turunnya jumlah aset konsolidasian dengan penurunan sebesar Rp789.809.285.167,00 sementara kewajiban konsolidasian naik sebesar Rp262.421.124.586,00.Eliminasi Akun Resiprokal Neraca LKPK-TW dan Neraca LKPDK-TWEliminasi dilakukan terhadap akun yang bersifat resiprokal pada Neraca Pemerintah PusatTingkat Wilayah dengan Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Konsolidasian. Selain akun resiprokal, eliminasi dengan jumlah yang sama juga akan dilakukan terhadap akun pasangan dari akun yang dieliminasi karena sistem akuntansi yang diterapkan menganut sistem akun berpasangan.
774. LO LKPK-TW Laporan Operasional (LO) pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan laporan yang menggambarkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya. LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tersaji melalui pendapatan operasional, beban operasional dan transfer, surplus/defisit kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit laporan operasional.4.1 Kegiatan Operasional4.1.1 Pendapatan OperasionalPendapatan Operasional adalah hak Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dari kegiatan operasi biasa yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional terdiri atas pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah, pendapatan transfer, pendapatan BLU, pendapatan lainnya. Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp16.508.287.580.530,00 dengan penurunan sebesar Rp15.346.325.116.280,00 atau 48,18% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp31.854.612.696.810,00. Data pendapatan operasional posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:Rincian Pendapatan Operasional31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan Perpajakan11.588.776.632.148 9.534.912.521.654 2.053.864.110.494 21,54% Pendapatan Bukan Pajak2.190.023.016.949 1.218.451.522.619 971.571.494.330 79,74% Pendapatan Transfer357.417.222.546 528.199.908.177 (170.782.685.631) (32,33%)Pendapatan BLU 1.302.734.194.927 2.180.624.450.423 (877.890.255.496) (40,26%)Pendapatan Hibah 575.635.884.794 812.546.110.765 (236.910.225.971) (29,16%)Pendapatan Lainnya493.700.629.166 17.579.878.183.172 (17.086.177.554.006) (97,19%)Jumlah 16.508.287.580.530 31.854.612.696.810 (15.346.325.116.280)Tabel 39 Rincian Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Dari tabel di atas, penurunan terbesar terjadi pada pendapatan lainnya yaitu sebesar 97,19% kemudian disusul pendapatan BLU sebesar 40,26%.4.1.1.1 Pendapatan PerpajakanPendapatan perpajakan adalah hak Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang berasal dari perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
78anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan perpajakan meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan perpajakan tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu Rp11.588.776.632.148,00 dengan kenaikan sebesar Rp2.053.864.110.494,00 atau 21,54% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp9.534.912.521.654,00. Data pendapatan perpajakan posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:Rincian Pendapatan Perpajakan31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan Pajak Dalam Negeri7.913.864.056.148 6.927.133.752.120 986.730.304.028 14,24%Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional3.674.912.576.000 2.607.778.769.534 1.067.133.806.466 40,92%Jumlah 11.588.776.632.148 9.534.912.521.654 2.053.864.110.494Tabel 40 Rincian Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Dari tabel di atas, kenaikan terbesar terjadi pada pendapatan pajak perdagangan internasional yaitu sebesar 40,92%, yang berasal dari sumbangan pendapatan bea keluar sebesar Rp3.568.424.264.000,00 (97,10%) dan bea masuk Rp106.488.312.000,00 (2,90%). Salah satu peningkatan penerimaan bea keluar bersumber dari masih diijinkannya ekspor konsentrat tembaga oleh PT. Amman Mineral karena smelter yang masih belum beroperasi secara optimal. Sementara pada komponen pajak dalam negeri, komponen terbesar diperoleh dari pendapatan perpajakan Pemerintah Daerah sebesar Rp3.132.411.452.903,00 (39,58%), disusul PPh yang masuk sebagai Pajak pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp2.752.127.553.886,00 (34,78%) kemudian PPNRp1.559.030.469.351,00 (19,70%).4.1.1.2 Pendapatan Bukan PajakPendapatan bukan pajak adalah hak Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan negara bukan pajak meliputi pendapatan SDA, pendapatan bagian laba BUMN/BUMD/kekayaan negara dipisahkan dan pendapatan PNBP lainnya meliputi hasil pengelolaan BMN, jasa, bunga, denda serta pendapatan lainlain. Pendapatan bukan pajak tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu Rp2.190.023.016.949,00 dengan kenaikan sebesar Rp971.571.494.330,00 atau 79,74% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp1.218.451.522.619,00. Data pendapatan bukan pajak posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:
79Rincian Pendapatan Bukan Pajak31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan SDA - - - -Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan191.436.813.729 289.857.776.197 (98.420.962.468) (33,95%)Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya1.998.586.203.220 928.593.746.422 1.069.992.456.798 115,23%Jumlah 2.190.023.016.949 1.218.451.522.619 971.571.494.330 (9,74%)Tabel 41 Rincian Pendapatan Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Dari tabel di atas, kenaikan terbesar terjadi pada pendapatan PNBP lainnya yaitu sebesar 115,23% dengan rincian sebagai berikut:Pendapatan PNBP Lainnya31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan50.356.701.848 38.542.927.349 11.813.774.499 30,65%Pendapatan Jasa 1.271.199.929.597 170.600.515.502 1.100.599.414.095 645,13%Pendapatan Bunga 32.221.969.061 34.287.459.996 (2.065.490.935) (6,02%)Pendapatan Pendidikan- 843.316.200 (843.316.200) (100%)Pendapatan Iuran dan Denda118.570.077.051 263.743.493.918 (145.173.416.867) (55,04%)Pendapatan Lain-lain 526.237.525.663 420.576.033.457 105.661.492.206 25,12%Jumlah 1.998.586.203.220 928.593.746.422 1.069.992.456.798Tabel 42 Rincian Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20234.1.1.3 Pendapatan TransferPendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu Rp357.417.222.546,00 dengan penurunan sebesar Rp170.782.685.631,00 atau 32,33% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp528.199.908.177,00. Pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer Pemerintah Pusat-dana perimbangan, pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya, pendapatan transfer Pemerintah Daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Data pendapatan transfer posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:
80Rincian Pendapatan Transfer31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan352.903.955.016 520.876.964.207 (167.973.009.191) (32,25%)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- - - -Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- - - -Bantuan Keuangan 4.513.267.530 7.322.943.970 (2.809.676.440) (38,37%)Jumlah 357.417.222.546 528.199.908.177 (170.782.685.631)Tabel 43 Rincian Pendapatan Transfer per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Kenaikan dan penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat bersifat semu karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemerintah daerah (tahun 2023 dan 2024) belum sepenuhnya dapat dieliminasi dengan belanja transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2024, terdapat perbedaan pencatatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga eliminasi akun resiprokal belum sepenuhnya dapat dilakukan. Selain itu, terdapat kebijakan penghapusan akun dana transfer pada saat proses eliminas/konsolidasi yang mengakibatkan perbedaan jumlah yang signifikan dengan konsolidasian tahun 2023. Rincian pencatatan kedua entitas adalah sebagai berikut:Rincian Transfer Pemerintah Pusat Realisasi Transfer Pemerintah PusatRealisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat LKPDKSelisih / Lebih Catat Pada LKPDKTransfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Bagi Hasil Pajak - LO 618.510.350.000 684.095.977.908 (65.585.627.908) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO514.215.530.000 779.798.430.701 (265.582.900.701) Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 10.173.884.170.124 10.195.619.596.531 (21.735.426.407)Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 4.508.827.929.473 4.508.827.929.473 -Bantuan KeuanganBantuan Keuangan - LO - 4.513.267.530 (4.513.267.530)Jumlah 15.815.437.979.597 16.172.855.202.143 (357.417.222.546)Tabel 44 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 20244.1.1.4 Pendapatan BLUPendapatan BLU tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu Rp1.302.734.194.927,00 dengan penurunan sebesar Rp877.890.255.496,00 atau 40,26%dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp2.180.624.450.423,00. Data pendapatan BLU posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:
81Rincian Pendapatan BLU31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan Jasa BLU 1.286.277.483.842 2.163.576.705.812 (877.299.221.970) (40,55%)Pendapatan Hibah BLU 3.065.010.000 666.837.000 2.398.173.000 359,63%Pendapatan LainnyaBLU13.391.701.085 16.380.907.611 (2.989.206.526) (18,25%)Jumlah 1.302.734.194.927 2.180.624.450.423 (877.890.255.496)Tabel 45 Rincian Pendapatan BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Meski terdapat kenaikan pendapatan jasa dan pendapatan hibah BLU pada empat BLU Pemerintah Pusat, secara keseluruhan terjadi penurunan yang cukup dalam pada pendapatan BLU. Penurunan pendapatan BLU yang cukup signifikan tersebut, salah satunya disebabkan oleh penurunan pendapatan yang berasal dari jasa layanan BLUD di Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penurunan 50,35% pada pos Pendapatan Jasa Layanan BLUD atau sebesar Rp899.924.970.030,00.4.1.1.5 Pendapatan HibahPendapatan hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Pendapatan hibah Pemerintah Pusat tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu Rp575.635.884.794,00 dengan penurunan sebesar Rp236.910.225.971,00 atau 29,16%dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp812.546.110.765,00. Data pendapatan hibah Pemerintah Pusat posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:Rincian Pendapatan Hibah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan Hibah dari Pemerintah250.892.685.941 461.410.845.931 (210.518.159.990) (45,62%)Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya324.743.198.853 351.135.264.834 (26.392.065.981) (7,52%)Pendapatan Hibah Luar Negeri- - --Jumlah 575.635.884.794 812.546.110.765 (236.910.225.971)Tabel 46 Rincian Pendapatan Hibah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20234.1.1.6 Pendapatan LainnyaPendapatan lainnya tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu Rp493.700.629.166,00 dengan penurunan sebesar Rp17.086.177.554.006,00 atau 97,19% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp17.579.878.183.172,00.Penurunan yang sangat signifikan ini disebabkan oleh kebijakan untuk tidak lagi mencatatkan Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer pada Laporan
82Operasional Konsolidasian tahun 2024. Data pendapatan lainnya posisi 31 Desember 2024dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:Rincian Pendapatan Lainnya31 Desember 202431 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanPendapatan Lainnya Pemerintah Daerah471.941.577.760 874.971.421.465 (403.029.843.705) (46,06%)Dana Darurat -- -Pendapatan Pelepasan Perolehan Aset- 1.356.299.572 (1.356.299.572) (100%)Pendapatan Penyesuaian Akrual21.759.051.406 - 21.759.051.406 100%Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer- 16.703.550.462.135 (16.703.550.462.135) 100%Jumlah 493.700.629.166 17.579.878.183.172 (17.086.177.554.006)Tabel 47 Rincian Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20234.1.2 Beban Operasional dan TransferBeban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengurangi ekuitas. Beban operasional dan transfer tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp34.271.455.943.571,00 dengan kenaikan sebesar Rp3.628.059.539.467,00 atau 11,84% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp30.643.396.404.104,00. Data beban operasional dan transfer posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:Rincian Beban Operasional & Transfer31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanBeban Operasional 32.197.343.019.504 28.626.648.138.403 3.570.694.881.101 11,84%Beban Transfer 2.074.112.924.067 2.016.748.265.701 57.364.658.366 2,84%Jumlah 34.271.455.943.571 30.643.396.404.104 3.628.059.539.467Tabel 48 Rincian Beban Operasional dan Beban Transfer per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20234.1.2.1 Beban OperasionalBeban operasional adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya Kewajiban yang berasal dari kegiatan operasi biasa. Beban operasional terdiri atas beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban lain-lain/beban tidak terduga, dan beban akrual lainnya. Beban operasional tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp32.197.343.019.504,00 dengan kenaikan sebesar Rp3.570.694.881.101,00 atau 12,47% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp28.626.648.138.403,00. Data beban operasional posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:
83Rincian Beban Operasional 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanBeban Pegawai 13.670.418.375.015 11.642.846.401.302 2.027.571.973.713 17,41%Beban Persediaan 327.765.569.178 376.216.570.684 (48.451.001.506) (12,88%)Beban Barang dan Jasa11.618.291.788.323 10.416.628.149.908 1.201.663.638.415 11,54%Beban Bunga 63.290.202.016 83.873.217.695 (20.583.015.679) (24,54%)Beban Subsidi 2.163.505.506 3.086.793.750 (923.288.244) (29,91%)Beban Hibah 1.070.865.456.622 665.178.317.910 405.687.138.712 60,99%Beban Bantuan Sosial88.084.292.512 120.992.130.313 (32.907.837.801) (27,20%)Beban LainLain/Beban Tidak Terduga2.647.402 21.275.235.043 (21.272.587.641) (99,99%)Beban Akrual Lainnya5.356.461.182.930 5.296.551.321.798 59.909.861.132 1,13%Jumlah 32.197.343.019.504 28.626.648.138.403 3.570.694.881.101Tabel 49 Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Dari tabel di atas, kenaikan terbesar terjadi pada beban hibah yaitu sebesar 60,99% dan penurunan terbesar terjadi pada beban pegawai yaitu sebesar 17,41%.4.1.2.1.1 Beban PegawaiBeban pegawai konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp13.670.418.375.015,00, naik sebesar Rp2.027.571.973.713,00 atau 17,41% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp11.642.846.401.302,00. Beban pegawai sebesar Rp13.670.418.375.015,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 3.714.331.370.575,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp9.956.087.004.440,00.4.1.2.1.2 Beban PersediaanBeban persediaan konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp327.765.569.178,00, turun sebesar Rp48.451.001.506,00 atau 12,88% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp376.216.570.684,00. Belanja persediaan sebesar Rp327.765.569.178,00 keseluruhan berasal dari Pemerintah Pusat.4.1.2.1.3 Beban Barang dan JasaBeban barang dan jasa konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp11.618.291.788.323,00, naik sebesar Rp1.201.663.638.415,00 atau 11,54% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp10.416.628.149.908,00. Beban barang dan jasa sebesar Rp11.618.291.788.323,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.616.267.413.622,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp8.002.024.374.701,00.4.1.2.1.4 Beban BungaBeban bunga konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp63.290.202.016,00, turun sebesarRp20.583.015.679,00 atau 24,554% dibandingkan tahun 2023 sebesar