GFS 2024

84Rp83.873.217.695,00. Belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp63.290.202.016,00 keseluruhan berasal dari belanja Pemerintah Daerah.4.1.2.1.5. Beban SubsidiBeban subsidi konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp2.163.505.506,00, turun sebesar Rp923.288.244,00 atau 29,91% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.086.793.750,00. Belanja subsidi sebesar Rp2.163.505.506,00 keseluruhan berasal dari belanja Pemerintah Daerah.4.1.2.1.6 Beban HibahBelanja hibah konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp1.070.865.456.622,00, naik sebesar Rp405.687.138.712,00 atau 60,99% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp665.178.317.910,00. Beban hibah sebesar Rp1.070.865.456.622,00 keseluruhan berasal dari belanja Pemerintah Daerah.4.1.2.1.7 Beban BansosBeban bantuan sosial konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp88.084.292.512,00, turun sebesar Rp32.907.837.801,00 atau 27,20% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp120.992.130.313,00. Belanja bantuan sosial sebesar Rp88.084.292.512,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp28.551.325.009,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp59.532.967.503,00.4.1.2.1.8 Beban Lain-lain/Tak TerdugaBeban lain-lain/beban tak terduga konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp2.647.402,00, turun sebesar Rp21.272.587.641,00 atau 99,99% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp21.275.235.043,00. Belanja lain-lain sebesar Rp2.647.402,00 keseluruhan berasal dari belanja Pemerintah Daerah.4.1.2.1.9 Beban Akrual LainnyaBeban akrual lainnya konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp5.356.461.182.930,00, naik sebesar Rp59.909.861.132,00 atau 1,13% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp5.296.551.321.798,00. Beban akrual lainnya sebesar Rp5.356.461.182.930,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.600.854.292.575,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.755.606.890.355,00.4.1.2.2 Beban TransferBeban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp2.074.112.924.067,00 dengan penurunan sebesar Rp57.364.658.366,00 atau 2,84% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar

85Rp2.016.748.265.701,00. Data beban transfer posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:Rincian Beban Transfer31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanDana Otsus, Keistimewaan, dan Insentif Daerah- - - -Dana Bagi Hasil - - - -DAK Nonfisik - - - -Dana Desa 1.145.634.209.545 1.121.046.604.989 24.587.604.556 2,19%Beban Transfer Pemerintah Daerah928.478.714.522 895.701.660.712 32.777.053.810 3,66%Jumlah 2.074.112.924.067 2.016.748.265.701 57.364.658.366 2,84%Tabel 50 Rincian Beban Transfer per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Penurunan transfer bagi hasil dan DAK nonfisik bersifat semu, karena pos yang tercantum pada LKPK tahun 2023 disebabkan karena belanja transfer DBH dan DAK nonfisik pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dieliminasi dengan pendapatan transfer DBH dan DAK nonfisik yang dicatat oleh pemerintah daerah, sementara pada LKPK tahun 2024. 4.1.3 Surplus/Defisit Kegiatan OperasionalSurplus/defisit kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban operasional selama satu periode. Defisit kegiatan operasional tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar (Rp17.763.168.363.041,00)setelah pada 31 Desember 2023 mengalami surplus sebesar Rp1.211.216.292.706,00.4.2 Kegiatan Non Operasional4.2.1 Surplus/Defisit Pemerintah Pusat Pelepasan Aset Non LancarSurplus/defisit pelepasan aset non lancar adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban pelepasan aset non lancar yang terjadi selama satu periode pelaporan. Defisit Pemerintah Pusat pelepasan aset non lancar tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar (Rp230.102.574.967,00) setelah periode sebelumnya, 31 Desember 2023 mengalami defisit sebesar (Rp4.974.493.551,00).4.2.2 Surplus/Defisit Pemerintah Pusat Kegiatan Non Operasional LainnyaSurplus/defisit kegiatan non operasional lainnya adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan kegiatan non operasional lainnya dan beban kegiatan non operasional lainnya yang terjadi selama satu periode pelaporan. Surplus Pemerintah Pusat kegiatan non operasional lainnya tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp14.454.503.501,00 dengan penurunan sebesar Rp40.917.412.543,00 atau 73,90% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp55.371.916.044,00.4.2.3 Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Penjualan Aset Non LancarSurplus/defisit penjualan aset non lancar adalah selisih lebih/kurang antara penjualan aset non lancar dan beban penjualan aset non lancar yang terjadi selama satu periode

86pelaporan. Defisit Pemerintah Daerah penjualan aset non lancar tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar (Rp73.740.782.035,00) setelah periode sebelumnya, 31 Desember 2023 mengalami defisit sebesar (Rp58.901.708.574,00).4.2.4 Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Penyelesaian Kewajiban Jangka PanjangSurplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan penyelesaian kewajiban jangka panjang dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang yang terjadi selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit Pemerintah Daerah penyelesaian kewajiban jangka panjang tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp575.604.987,00 sementara posisi 31 Desember 2023 sebesar (Rp8.802.492.716,00).4.2.5 Surplus/Defisit Kegiatan Non OperasionalSurplus/defisit kegiatan non operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan kegiatan non operasional dan beban kegiatan non operasional yang terjadi selama satu periode pelaporan. Defisit kegiatan non operasional tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar (Rp288.813.248.514,00) setelah posisi pada 31 Desember 2023 mengalami defisit sebesar (Rp17.306.778.797,00).4.2.6 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar BiasaDefisit sebelum pos luar biasa tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar (Rp18.051.981.611.555,00) sementara pada 31 Desember 2023 surplus sebesar Rp1.193.909.513.909,00.4.3 Pos Luar BiasaPos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos luar biasa tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 berasal dari beban luar biasa yaitu sebesar (Rp12.468.665.778,00) dengan penurunan sebesar Rp5.872.025.358,00 atau 32,02% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar (Rp18.340.691.136,00).4.4 Surplus/Defisit LOSurplus/defisit LO adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban operasional yang terjadi selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Defisit LO tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar (Rp18.064.450.277.333,00) dengan penurunansebesar Rp19.240.019.100.106,00 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang tercatat surplus Rp1.175.568.822.773,00.

875. LPE LKPK-TWLaporan Perubahan Ekuitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan salah satu komponen pada laporan keuangan yang menyajikan perubahan ekuitas suatu entitas selama satu periode. Ekuitas adalah kekayaan neto pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari ekuitas awal yang disesuaikan dengan kenaikan/penurunan ekuitas berupa surplus/defisit, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas, penyesuaian akibat konsolidasi neraca dan reklasifikasi kewajiban ke ekuitas, untuk kemudian menghasilkan ekuitas akhir.5.1 Ekuitas AwalEkuitas awal tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu Rp99.482.576.865.581,00 dengan kenaikan sebesar Rp5.572.672.005.455,00 atau 5,93% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp93.909.904.860.126,00. Ekuitas awal sebesar Rp99.482.576.865.581,00 berasal dari ekuitas Pemerintah Pusat sebesar Rp54.540.471.548.751,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp44.942.105.316.830,005.2 Ekuitas Awal Setelah PenyesuaianTidak ada penyesuaian ekuitas pada awal tahun 2024 sehingga ekuitas awal setelah penyesuaian tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu Rp99.482.576.865.581,00 dengan kenaikan sebesar Rp5.572.672.005.455,00 atau 5,93% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp93.909.904.860.126,00.5.3 Kenaikan/Penurunan EkuitasKenaikan/penurunan ekuitas tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu (Rp664.809.145.265,00) dengan penurunan sebesar Rp6.100.060.166.036,00 atau 112,23% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.435.251.020.771,00. Data penyesuaian posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/PenurunanSurplus / (Defisit) Laporan Operasional(18.064.450.277.333) 1.175.568.822.773 (19.240.019.100.106) (1.636,66%)Jumlah Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas(651.574.936.417) (20.793.292.691) (630.781.643.726) 3.033,58%Transaksi Antar Entitas 18.051.216.068.485 4.280.475.490.689 13.770.740.577.796 321,71%Jumlah (664.809.145.265) 5.435.251.020.771 (6.100.060.166.036)Tabel 51 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana nilai yang tersaji pasa tabel tersebut meliputi koreksi nilai aset senilai Rp0, koreksi SILPA Rp0, koreksi tambah nilai persediaan sebesar (Rp54.101.312,00), koreksi nilai aset non revaluasi sebesar (Rp

88293.922.498.935,00), koreksi atas reklasifikasi aset sebesar Rp45.622.012.047,00 dankoreksi lain-lain sebesar (Rp403.220.348.217,00).5.4 Ekuitas AkhirEkuitas akhir tingkat wilayah Provinsi NTB posisi 31 Desember 2024 yaitu Rp98.817.767.720.316,00 dengan penurunan sebesar Rp527.388.160.581,00 atau 0,53% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp99.345.155.880.897,00.

89CATATAN ATAS LSKP-TW

891. PENJELASAN UMUM1.1 Gambaran Umum Keuangan PemerintahUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan dengan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah. Sebagai perwujudan dari amanah tersebut, Pemerintah telah mulai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) sejak tahun 2013. Penyusunan LKPK dan LSKP tersebut masih terdapat beberapa keterbatasan, karena belum menggunakan data informasi akuntansi yang berbasis akrual. Namun demikian dengan upaya keras, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah berhasil menyusun petunjuk teknis penyusunan LKPK dan LSKP sehingga mampu menghasilkan LKPK dan LSKP yang lebih berkualitas dengan data yang relevan dan andal karena mendasarkan pada informasi pada laporan keuangan yang berbasis akrual.Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) disusun berdasarkan informasi akuntansi berbasis akrual dan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan telah mencakup prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi yang digunakan dalam mengkompilasi statistik. Di samping itu, pengaturan tersebut menjadi panduan penyajian statistik fiskal dalam suatu kerangka analitis sehingga laporan statistik keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi pengguna (stakeholders). Beberapa manfaat laporan statistik keuangan, antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, analisis perbandingan antar negara, dan sebagai jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi sehingga dapat lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi.Data statistik keuangan pemerintah secara keseluruhan dikompilasi dari laporan sektor korporasi publik dan sektor pemerintahan umum. Adapun cakupan statistik keuangan sektor publik berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah, dapat dilihat pada bagan berikut:

90Grafik 20 Cakupan Statistik Keuangan Sektor Publik Berdasarkan ManualLaporan Statistik Sektor Publik mengkonsolidasikan transaksi dari Pemerintahan Umum dan sektor Korporasi Publik yang masing-masing sektor secara lebih rinci, meliputi:1. Sektor Pemerintah UmumLaporan statistik pada sektor Pemerintah Umum meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sektor Pemerintah Umum mencakup institusi yang bersifat non-pasar, yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat melalui penyediaan jasa tanpa membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok produksinya, dan yang merupakan transfer atau redistribusi kekayaan. Sebagian besar pelayanan tersebut dibiayai dari pajak, retribusi dan pembebanan biaya ke pengguna pelayanan.Lebih lanjut, statistik keuangan pada Pemerintah Pusat terdiri dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Lembaga Non Struktural (LNS), yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun tetap berada dalam kendali Pemerintah Pusat.2. Sektor Korporasi PublikLaporan statistik pada Sektor Korporasi Publik meliputi sub-sektor Korporasi Publik Non Keuangan dan sub-sektor Korporasi Publik Keuangan. Pada sub-sektor Korporasi Publik Non Keuangan terdiri dari badan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi sebagian besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah yang memilikinya. Sementara sub-sektor Korporasi Publik Keuangan adalah

91badan yang terlibat dalam penyediaan jasa intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan (Korporasi Publik Penyimpan Uang dan Korporasi Publik Keuangan Lainnya).1.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Statistik Keuangan PemerintahPenyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) membutuhkan sumber data yang bisa diyakini keandalannya karena informasi statistik keuangan tersebut akan digunakan stakeholder dalam cakupan yang sangat luas. Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah adalah informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dengan cara mapping Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah.Mapping BAS mutlak diperlukan karena adanya perbedaan klasifikasi antara BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Adapun data yang di-mappingmerupakan data akun detail Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, data hasil mapping Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi Laporan Statistik Keuangan sektor Pemerintah Umum, yaitu: Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata. LSKP-TW disusun melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:1. Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW), melalui mapping BAS detail data LKPP-TW;2. Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW), melalui mapping BAS detail data LKPDK-TW;3. Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW yangmenghasilkan LSKP-TW.Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) pada Kanwil DJPb Provinsi NTB dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sama, yakni dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah PusatTingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). Konsolidasian dilakukan dengan mapping BAS detail kertas kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) ke dalam Government Financial Statistic (GFS) Classification Assistant yang menyediakan kerangka mapping masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

92LSKP-TW terdiri dari beberapa laporan sebagai berikut:1. Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat WilayahLaporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.2. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat WilayahNeraca Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.3. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat WilayahLaporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah DaerahKonsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat WilayahLaporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah DaerahKonsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.5. Metadata LSKPMetadata LKSP-TW berisi sekurang-kurangnya sebagai berikut:✓ Informasi Dasar✓ Definisi Data✓ Cakupan Data✓ Periode Publikasi✓ Ketepatan Waktu Publikasi✓ Sumber Data✓ Metodologi✓ Integritas data✓ Akses Data

93Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB terdiri dari 3 (tiga) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, yaitu Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas.2. LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHLaporan Operasional menyajikan informasi atas transaksi (pendapatan dan beban) dan arus ekonomi lainnya (revaluasi dan penyesuaian). Laporan ini dirancang untuk menangkap komposisi pendapatan dan beban serta biaya bersih (net cost) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh (full cost) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya, dan bagaimana biaya tersebut dipenuhi melalui pendapatan.Selain menghasilkan hasil neto dari transaksi (saldo operasi neto), Laporan Operasional juga meliputi total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain selain transaksi. Penjumlahan saldo operasi neto dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada kekayaan bersih. Laporan Operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:• Saldo operasi neto (net operating balance), yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban, dan• Pinjaman neto (net lending/borrowing, yang juga dikenal dengan saldo fiskal/fiscal balance) mencakup pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi,sehingga memberikan pengukuran keuangan yang lebih baik.Penyusunan Laporan Operasional per 31 Desember 2024 dilakukan berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (high level mapping) menjadi BAS Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data pendapatan, belanja dan pembiayaan.Pendekatan high level mapping dilakukan dengan mapping data lembar muka laporan keuangan konsolidasian ke dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah. MappingBagan Akun Standar (BAS) Sistem Akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah seharusnya dilakukan pada level BAS yang terendah untuk memastikan keakuratan mappingtersebut. Pendekatan high level mapping ini dilakukan karena keterbatasan data BAS detail Pemerintah Daerah. Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatan keakuratan high level mapping yaitu antara lain perbandingan dengan pola mapping BAS sistem akuntansi Pemerintah Pusat. Secara umum, akun Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian telah sejalan dengan akun Statistik Keuangan Pemerintah terutama untuk klasifikasi pendapatan dan belanja. Pengecualian hanya dilakukan untuk belanja modal yang dimapping menjadi net

94acquisition of nonfinancial assets. Pembiayaan konsolidasian (neto) di-mapping menjaditransaksi dalam aset keuangan dan kewajiban.Berdasarkan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tahun 2024, secara umum pendapatan Pemerintah Umum mencapai Rp17.541.382.498.523,00 dan beban Pemerintah Umum mencapai Rp28.263.012.682.677,00 sehingga saldo operasi bruto (gross operating balance) sebesar (Rp10.721.630.184.154,00). Akuisisi aset non keuangan sebesar Rp5.803.576.075.325,00 dan pinjaman neto (net lending) sebesar (Rp16.525.206.259.479,00). Selain itu, akuisisi aset keuangan neto (net acquisition of financial assets) sebesar (Rp16.755.012.127.578,00). dan angka keterjadian kewajiban neto (net incurrence of liabilities) sebesar (Rp229.805.868.099,00).2.1 Pendapatan OperasionalPendapatan Operasional Konsolidasian berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.541.382.498.523,00 mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar Rp22.554.431.354.122,00 atau (56,25%) dibandingkan dengan pendapatan operasional konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp40.095.813.852.645,00. Pendapatan operasional tahun 2024 terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp11.553.129.267.885,00, pendapatan hibah sebesar Rp611.127.596.320,00 dan pendapatan lainnya sebesar Rp5.377.125.634.318,00.Penurunan pendapatan salah satunya disebabkan oleh dihapusnya komponen droping dana transfer pada saat proses eliminasi dan konsolidasi sehingga terjadi penurunan komponen penerimaan lainnya yang cukup besar pada data yang berasal dari LKPP-TW. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2024, pendapatan pajak konsolidasian mendominasi komponen pendapatan operasional konsolidasin ini.Jika dicermati lebih dalam, terdapat kenaikan yang sangat signifikan pada pendapatan hibah sebesar 891,16%. Bertambahnya hibah dalam rangka tahapan pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi salah satu penyebabnya. Adapun detail informasi pendapatan konsolidasian dapat dilihat pada tabel berikut:Rincian Pendapatan Operasional 2024 2023 Kenaikan/ Penurunan %Pajak 11.553.129.267.885 9.384.683.145.002 2.168.446.122.883 23,11%Hibah 611.127.596.320 61.657.721.716 549.469.874.604 891,16%Pendapatan Lainnya 5.377.125.634.318 30.649.472.985.927 (25.272.347.351.609) (82,46%)Jumlah 17.541.382.498.523 40.095.813.852.645 (22.554.431.354.122) (53,33%)Tabel 52 Rincian Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

952.2 Beban Operasional Beban operasional konsolidasian dalam pengertian statistik keuangan pemerintah adalah semua transaksi yang mengurangi kekayaan neto sektor pemerintah umum. Beban operasional konsolidasian pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2024 dan Tahun 2023 berturut-turut adalah sebesar Rp28.263.012.682.677,00 dan Rp26.159.210.929.532,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.103.801.753.145,00 atau 8,04% dibandingkan dengan jumlah beban pemerintah tahun 2023. Jumlah tersebut terdiri dari:a. Kompensasi PegawaiKompensasi pegawai berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah tahun 2024dan tahun 2023 berturut-turut sebesar Rp13.343.415.205.915,00 dan Rp11.549.833.815.884,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.793.581.390.031,00atau 15,53% dibandingkan dengan kompensasi pegawai tahun 2023. Beban kompensasi pegawai ini berasal dari jumlah belanja pegawai yang dibayarkan oleh pemerintah di semua tingkatan, termasuk belanja gaji pada satker BLU Pemerintah Pusat meskipun dibayarkan melalui belanja barang BLU.b. Pengunaan Barang dan JasaPenggunaan barang dan jasa berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah tahun 2024 mencapai Rp11.426.538.791.330,00. Beban penggunaan barang dan jasa ini berasal dari besarnya jumlah belanja barang yang dibayar oleh pemerintah di semua tingkatan dan tidak termasuk belanja gaji pada BLU Pemerintah Pusat meskipun dalam pembayarannya menggunakan akun belanja barang BLU dan belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Beban penggunaan barang dan jasa dengan berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp9.714.067.194.150,00, menunjukkan terjadinya kenaikan sebesar Rp1.712.471.597.180,00 atau 17,63%. Kenaikan penggunaan belanja barang dan jasa menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi belanja barang dan jasa selama tahun 2024 meski ada kecenderungan perlambatan ekonomi.c. Konsumsi Aset TetapMeskipun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap pada masing-masing entitas, namun demikian beban penyusutan tersebut belum dilakukan mapping ke dalam beban depresiasi dalam Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah. Hal ini disebabkan karena penyusunan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah masih mendasarkan pada data Laporan RealisasiAnggaran-LKPK dan belum menggunakan Laporan Operasional-LKPK.

96d. BungaBunga berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2024 mencapai Rp65.929.137.807,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp19.445.616.653,00 atau 22.78% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp85.374.754.460,00. Beban bunga ini timbul pada debitur atas penggunaan dana unit lain di mana Pemerintah Daerah telah melakukan pembayaran beban bunga atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank NTB Syariah. Penurunan beban bunga disebabkan oleh telah selesainya pinjaman pada bebrapa pemda. Sebagai tambahan, beban bunga pada Pemerintah Pusat tidak dicatat sebagai transaksi di wilayah Provinsi NTB mengingat utang jangka panjang dicatat di BA 999.01 (BABUN Pengelola Utang) yang berlokasi di Jakarta dan tidak dicatat pada entitas akuntansi di wilayah Provinsi NTB sehingga beban bunga juga tidak tercatat pada entitas wilayah Provinsi NTB.e. SubsidiSubsidi berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp3.449.008.006,00 dan Rp3.324.483.750,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp124.524.256,00 atau 3,75%. Beban subsidi merupakan transfer tahun berjalan yang dibayar oleh unit pemerintah kepada perusahaan, baik berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau kuantitas atau nilai barang/jasa yang diproduksi, dijual atau diimpor. Subsidi yang terjadi pada Pemerintah Daerah meliputi transfer ke Korporasi Publik dan Perusahaan Milik Daerah yang ditujukan untuk menutupi kerugian operasi.f. HibahHibah berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp2.432.149.191.122,00 dan Rp3.198.331.464.526,00atau mengalami penurunan sebesar Rp766.182.273.404,00 atau (23,96%). Jumlah hibah tahun 2024 ini telah melalui proses eliminasi (pengurangan). Sedangkan transaksi hibah yang terjadi dan tidak dilakukan eliminasi adalah transaksi transfer antar Pemerintah Daerah dan belanja hibah oleh Pemerintah Daerah. Belanja hibah yang terjadi pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah. masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.g. Manfaat SosialManfaat sosial berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2024 dan Tahun 2023 berturut-turut sebesar Rp86.080.819.997,00 dan Rp114.585.910.809,00dengan penurunan sebesar Rp28.505.090.812,00 atau 24,88%. Manfaat sosial adalah transfer tahun berjalan kepada rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan yang timbul dari kejadian seperti sakit, menganggur, pensiun, perumahan atau keadaan keluarga

97yang dapat dibayarkan dalam kas atau non-kas. Beban manfaat sosial yang meningkat dapat diartikan bahwa baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin berkomitmen untuk mengurangi dampak sosial yang dihadapi oleh penduduk yang tidak mampu.h. Beban LainnyaBelanja lainnya berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp905.450.528.500,00 dan Rp1.493.693.305.953,00 mengalami penurunan sebesar Rp588.242.777.453,00 atau (39,38%). Beban lainnya meliputi semua beban transaksi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, meliputi uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja hibah kepada kelompok masyarakat, belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan, belanja tak terduga, dan bantuan keuangan kepada partai politik.Berdasarkan data tersebut, komponen yang paling mendominasi adalah kompensasi pegawai, namun komponen tersebut tidak terlalu jauh. Selanjutnya informasi rincian terkait komponen beban operasional konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:Rincian Beban Operasional 2024 2023 Kenaikan/ Penurunan%Kompensasi Pegawai 13.343.415.205.915 11.549.833.815.884 1.793.581.390.031 15,53% Penggunaan Barang dan Jasa11.426.538.791.330 9.714.067.194.150 1.712.471.597.180 17,63% Konsumsi Aset Tetap - - - -Bunga 65.929.137.807 85.374.754.460 (19.445.616.653) (22,78%)Subsidi 3.449.008.006 3.324.483.750 124.524.256 3,75% Hibah 2.432.149.191.122 3.198.331.464.526 (766.182.273.404) (23,96%)Manfaat Sosial 86.080.819.997 114.585.910.809 (28.505.090.812) (24,88%)Beban lainnya 905.450.528.500 1.493.693.305.953 (588.242.777.453) (39,38%)Jumlah 28.263.012.682.677 26.159.210.929.532 2.103.801.753.145Tabel 53 Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

98Grafik 21 Proporsi Beban Operasional per 31 Desember 20242.3 Saldo Operasi Bruto/Neto (Gross/Net Operating Balance)Saldo operasi bruto/neto (gross/net operating balance) tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp10.721.630.184.154,00). Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp20.450.629.600.977,00 atau sebesar 146,74% dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.936.602.923.113,00. Saldo operasi bruto/neto (gross/net operating balance) yang tercatat di Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024merupakan selisih antara pendapatan operasional sebesar Rp17.541.382.498.523,00dikurangi dengan beban operasional sebesar Rp28.263.012.682.677,00.Selanjutnya informasi rincian dan perbandingan terkait komponen saldo operasi bruto/neto (gross/net operating balance) tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Saldo OperasiBruto/Neto(Gross/Net OperatingBalance)31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Pendapatan Operasi 17.541.382.498.523 40.095.813.852.645 (22.554.431.354.122) (56,25%)Beban Operasi 28.263.012.682.677 26.159.210.929.532 2.103.801.753.145 8,04% Jumlah (10.721.630.184.154) 13.936.602.923.113 (20.450.629.600.977)Tabel 54 Rincian Saldo Operasi Bruto/Neto (gross/net operating balance) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Kenaikan saldo operasi bruto/neto, disebabkan oleh penurunan pendapatan operasional lebih besar daripada kenaikan beban operasional, hal ini disebabkan adanya Proporsi Beban Operasional2024Kompensasi Pegawai Penggunaan Barang dan JasaBunga SubsidiHibah Manfaat SosialBeban lainnya

99kebijakan baru dalam pengakuan atas komponen dana transfer pada LKPP-TW yang tidak lagi dicantumkan.2.4 Akuisisi Aset Non Keuangan NetoAkuisisi aset non keuangan neto (net investment of nonfinancial assets) tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.803.576.075.325,00 mengalami penurunan Rp528.593.996.279,00 atau sebesar 8,35% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp6.332.170.071.604,00.Akuisisi aset non keuangan neto (net acquisition of nonfinancial assets) tingkat wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari akuisisi aset tetap sebesar Rp5.034.651.426.161,00, persediaan Rp651.795.406.530,00 dan akuisisi atas aset non produksi sebesar Rp117.129.242.634,00. Terdapat penurunan akuisisi aset non produksi yang cukup signifikan sebesar Rp33.497.452.880,00 atau 22,24% jika dibandingkan dengan akuisisi aset non produksi 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya aktivitas pembelian aset non produksi seperti tanah dan aset tak berwujud. Sementara itu, penurunan akuisisi aset tetap sebesar 18,55% disebabkan karena semakin berkurangnya pembelian aset tetap pada tahun 2024. Selanjutnya informasi rincian komponen akuisisi aset non keuangan neto (net acquisition of nonfinancial assets) tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:Akuisisi Aset Non Keuangan Neto31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Akuisisi Aset Tetap 5.034.651.426.161 6.181.543.376.090 (1.146.891.949.929) (18,55%)Persediaan 651.795.406.530 651.795.406.530 100% Akuisisi Aset Non Produksi117.129.242.634 150.626.695.514 (33.497.452.880) 22,24%)Jumlah 5.803.576.075.325 6.332.170.071.604 (528.593.996.279)Tabel 55 Rincian Akuisisi Aset Non Keuangan Neto per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20232.5 Peminjaman Neto (Net Lending)Peminjaman neto (net lending) tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp16.525.206.259.479,00) mengalami penurunan(Rp24.129.639.110.988) atau sebesar 317,31% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp7.604.432.851.509,00. 2.6 Akuisisi Aset Keuangan Akuisisi aset keuangan (net acquisition of financial assets) tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp16.755.012.127.578,00) mengalami penurunan (Rp24.136.965.181.480),00) atau sebesar 326,97% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp7.381.953.053.902,00.

1002.7 Keterjadian Kewajiban Neto (Net Incurrence of Liabilities)Keterjadian kewajiban neto (net incurrence of liabilities) tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp229.805.868.099,00) mengalami penurunan sebesar Rp7.326.070.492,00 atau 3,29% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar (Rp222.479.797.607,00).Keterjadian kewajiban neto (net incurrence of liabilities) yang tercatat di Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp229.805.868.099,00) keseluruhannya berasal dari dalam negeri sebesar (Rp229.805.868.099,00).Keterjadian kewajiban neto (net incurrence of liabilities) yang sangat besar tersebut disumbang oleh besarnya komitmen pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHNeraca menyediakan informasi sumber daya (aset) berupa aset keuangan dan aset non keuangan serta kewajiban yang dimiliki pemerintah pada setiap akhir tahun fiskal. Hal ini membuka kemungkinan untuk perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokkan akun neraca berdasarkan manfaat dan jangka waktunya, sehingga aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar sedangkan kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan panjang.Neraca Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. Statistik Keuangan Pemerintah mengelompokkan akun Neraca ke dalam aset non-keuangan, aset keuangan dan kewajiban. Aset keuangan dan kewajiban dikelompokkan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur dari instrumen tersebut ke dalam klasifikasi dalam negeri (domestik) dan luar negeri. Aset keuangan dan kewajiban diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan likuiditas (tingkat kemudahan negosiasi, pengalihan, penjualan, pengubahan bentuk) dan karakteristik hukum dari instrumen yang mendasari hubungan antara kreditur dan debitur. 3.1 Kekayaan Bersih (Net Worth)Kekayaan bersih merupakan total kekayaan pemerintah setelah dikurangi dengan Kewajiban. Kekayaan bersih tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.817.767.720.316,00, mengalami penurunan (Rp992.906.794.934,00)

101atau sebesar 0,99% dari posisi per 31 Desember 2023 yakni Rp99.810.674.515.250,00. Nilaikekayaan bersih per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari aset non keuangan sebesar Rp94.935.643.584.215,00 dan aset keuangan sebesar Rp6.138.117.807.005,00 setelah dikurangi kewajiban yang keseluruhannya merupakan kewajiban domestik sebesar Rp2.255.993.670.904,00.Selanjutnya informasi rincian nilai kekayaan bersih tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Kekayaan Bersih (Net Worth)31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Aset Non Keuangan 94.935.643.584.215 95.165.732.154.457 (230.088.570.242) (0,24%)Aset Keuangan 6.138.117.807.005 7.163.357.156.283 (1.025.239.349.278) (14,31%)Dikurangi - Kewajiban 2.255.993.670.904 2.518.414.795.490 (262.421.124.586) (10,42%)Jumlah 98.817.767.720.316 99.810.674.515.250 (992.906.794.934)Tabel 56 Rincian Kekayaan Bersih (Net Worth) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Berdasarkan tabel diatas, porsi terbesar penurunan kekayaan bersih per 31 Desember 2024 disumbang oleh aset keuangan dengan persentase 14,31%. 3.1.1 Aset Non KeuanganAset non keuangan per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp94.935.643.584.215,00 mengalami penurunan (Rp230.088.570.242,00) atau 0,24% dibandingkan dengan aset non keuangan per 31 Desember 2023 yakni Rp95.165.732.154.457,00. Aset non keuangan pada per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari aset tetap sebesar Rp56.529.831.085.453,00, persediaan sebesar Rp2.814.595.873.759,00 dan aset non produksi sebesar Rp35.591.216.625.003,00. Selanjutnya informasi rincian aset non keuangan tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:Aset Non Keuangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Aset Tetap 56.529.831.085.453 57.174.374.304.597 (644.543.219.144) (1,13%)Persediaan 2.814.595.873.759 2.754.604.729.446 59.991.144.313 2,18%Aset Non Produksi 35.591.216.625.003 35.236.753.120.414 354.463.504.589 1,01%Jumlah 94.935.643.584.215 95.165.732.154.457 (230.088.570.242)Tabel 57 Rincian Aset Non Keuangan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

102Grafik 22 Proporsi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Aset tetap menjadi komponen paling dominan pembentuk aset non keuangan per 31 Desember 2024 dengan porsi sebesar 59,55%.3.1.1.1 Aset TetapAset tetap per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp56.529.831.085.453,00mengalami penurunan sebesar (Rp644.543.219.144,00) atau 1,13% jika dibandingkan dengan aset tetap per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp57.174.374.304.597,00. Adapun rincian aset tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:Aset Tetap 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Gedung dan Bangunan 49.716.144.849.508 48.968.488.545.325 747.656.304.183 1,53%Peralatan dan Mesin 4.482.604.205.124 4.603.770.937.445 (121.166.732.321) (2,63%)Aset Tetap Lainnya 2.331.082.030.821 3.540.999.261.445 (1.209.917.230.624) (34,17%)Sistem Persenjataan - - - -Jumlah 56.529.831.085.453 57.174.374.304.597 (644.543.219.144)Tabel 58 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penurunan aset tetap tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar (Rp644.543.219.144,00) didominasi olehmenurunnya nilai aset tetap lainnya sebesar (Rp1.209.917.230.624,00). 3.1.1.2 PersediaanPersediaan per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp2.814.595.873.759,00, mengalami kenaikan sebesar Rp59.991.144.313,00, atau naik 2,18% jika dibandingkan dengan persediaan per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp2.754.604.729.446,00.3.1.1.3 Aset Non ProduksiAset non produksi per 31 Desember 2024 yakni sebesar 35.591.216.625.003,00 mengalami kenaikan sebesar Rp354.463.504.589,00 atau naik 1,01% jika dibandingkan 59,6%3,14%37,2%Aset Non KeuanganAset tetap Persediaan Aset Non Produksi

103dengan aset non produksi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp35.236.753.120.414,00.Adapun rincian aset non produksi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:Aset Non Produksi 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Tanah 35.591.216.625.003 35.232.797.953.412 358.418.671.591 1,02%Aset Non Produksi Tak Berwujud- 3.955.167.002 (3.955.167.002) (100%)Jumlah 35.591.216.625.003 35.236.753.120.414 354.463.504.589Tabel 59 Rincian Aset Non Produksi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kenaikan aset non produksi didominasi oleh kenaikan aset tanah sebesar Rp358.418.671.591,00.3.1.2 Aset KeuanganAset keuangan per 31 Desember 2024 keseluruhannya merupakan aset keuangan domestik yakni sebesar Rp6.138.117.807.005,00 mengalami penurunanRp1.025.239.349.278,00 atau 14,31% dibandingkan dengan aset keuangan per 31 Desember 2023 yakni Rp7.163.357.156.283,00.Aset keuangan per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari uang dan depositoRp2.194.800.786.747,00, surat berharga selain saham Rp1.767.298.769,00, pinjaman Rp266.359.116,00, saham dan ekuitas lainnya Rp2.680.591.787.605,00 dan piutang lainnya Rp1.260.691.574.768,00.Adapun rincian aset keuangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023dapat dilihat pada tabel berikut:Aset Keuangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Uang dan Deposito 2.194.800.786.747 1.467.252.249.274 727.548.537.473 49,59%Surat Berharga Selain Saham1.767.298.769 7.545.736.888 (5.778.438.119) 76,58%)Pinjaman 266.359.116 - 266.359.116 100%Saham dan Ekuitas Lainnya2.680.591.787.605 2.402.832.631.838 277.759.155.767 11,56Piutang Lainnya 1.260.691.574.768 3.285.726.538.283 (2.025.034.963.515) (61,63%)Jumlah 6.138.117.807.005 7.163.357.156.283 (1.025.239.349.278)Tabel 60 Rincian Aset Keuangan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penurunan aset keuangan tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat didominasi dari menurunnya surat berharga selain saham sebesar (Rp5.778.438.119,00) serta piutang lainnya sebesar (Rp2.025.034.963.515,00).3.1.3 KewajibanKewajiban per 31 Desember 2024 keseluruhannya merupakan kewajiban domestik yakni sebesar Rp2.255.993.670.904,00 mengalami penurunan (Rp262.421.124.586,00) atau10,42% dibandingkan dengan kewajiban per 31 Desember 2023 yakni

104Rp2.518.414.795.490,00. Kewajiban per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari pinjaman sebesar Rp784.450.266.171,00 dan utang lainnya Rp1.471.543.404.733,00. Adapun rincian kewajiban per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:Kewajiban 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Pinjaman 784.450.266.171 1.024.319.201.404 (239.868.935.233) (23,42%)Utang Lainnya 1.471.543.404.733 1.494.095.594.086 (22.552.189.353) (1,51%)Jumlah 2.255.993.670.904 2.518.414.795.490 (262.421.124.586)Tabel 61 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penurunan kewajiban tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp130.925.575.111,00 disebabkan adanya penurunanpinjaman dan utang lainnya.4. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHLaporan Statistik Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar menggunakan klasifikasi yang sama dengan laporan operasional yang digunakan untuk menilai aspek likuiditas sampai dengan 31 Desember 2024. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.4.1 Arus Kas Dari Aktivitas OperasiArus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp13.355.117.764.820,00, mengalami penurunan sebesar Rp16.643.526.316.829,00 atau 55,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp29.998.644.081.649,00.Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Arus Kas Masuk 38.202.093.138.564 42.863.134.607.180 (4.661.041.468.616) (10,87%)Arus Kas Keluar 24.846.975.373.744 12.864.490.525.531 11.982.484.848.213 93,14%Jumlah 13.355.117.764.820 29.998.644.081.649 (16.643.526.316.829)Tabel 62 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20234.1.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas OperasiArus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp38.202.093.138.564,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.661.041.468.616,00 atau 10,87% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp42.863.134.607.180,00. Arus kas masuk sebesar Rp38.202.093.138.564,00 berasal dari pajak, kontribusi sosial, hibah dan penerimaan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

105Arus Kas Masuk 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Pajak 5.362.940.326.117 22.135.256.081.472 (16.772.315.755.355) (75,77%)Kontribusi Sosial - - - -Hibah 611.127.596.320 61.657.721.716 549.469.874.604 891,16%Penerimaan Lainnya 32.228.025.216.127 20.666.220.803.992 11.561.804.412.135 55,95%Jumlah 38.202.093.138.564 42.863.134.607.180 (4.661.041.468.616)Tabel 63 Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20234.1.2 Arus Kas Keluar Dari AKtivitas OperasiArus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp24.846.975.373.744,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.982.484.848.213,00 atau 93,14% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp12.864.490.525.531. Arus kas keluar sebesar Rp24.846.975.373.744,00berasal dari kompensasi pegawai, pembelian barang dan jasa, pembayaran bunga, subsidi, hibah, manfaat sosial dan pembayaran lainnya dengan rincian sebagai berikut:Arus Kas Keluar 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Kompensasi Pegawai 13.705.846.447.027 11.549.833.815.884 2.156.012.631.143 18,67%Pembelian barang & jasa 11.319.237.708.879 0 11.319.237.708.879 100%Bunga 65.929.137.807 85.374.754.460 (19.445.616.653) (22,78%)Subsidi 3.449.008.006 3.324.483.750 124.524.256 3,75%Hibah (1.355.106.866.199) (382.321.745.325) (972.785.120.874) 254,44%Manfaat Sosial 86.080.819.997 114.585.910.809 (28.505.090.812) (24,88%)Pembayaran Lainnya 1.021.539.118.227 1.493.693.305.953 (472.154.187.726) (31,61%)Jumlah 24.846.975.373.744 12.864.490.525.531 11.982.484.848.213Tabel 64 Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20234.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non KeuanganArus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar 5.017.282.415.177,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.295.730.308.882,00 atau 39,66% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.310.447.861.369,00.Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Pembelian Aset Non Keuangan5.025.766.718.972 8.320.214.596.509 (3.294.447.877.537) (39,60%)Penjualan Aset Non Keuangan8.484.303.795 9.766.735.140 (1.282.431.345) (13,13%)Jumlah 5.034.251.022.767 8.329.981.331.649 (3.295.730.308.882)Tabel 65 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20234.2.1 Pembelian Aset Non KeuanganPembelian aset non keuangan tahun 2024 sebesar Rp5.025.766.718.972,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.294.447.877.537,00 atau 39,60% dibandingkan dengan pembelian aset non keuangan tahun 2023 sebesar Rp8.320.214.596.509,00. Pembelian aset non keuangan tahun 2024 berupa aset tetap dan aset non produksi.

1064.2.2 Penjualan Aset Non KeuanganPenjualan aset non keuangan tahun 2024 sebesar Rp8.484.303.795,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.282.431.345,00 atau 13,13% dibandingkan dengan pembelian aset non keuangan tahun 2023 sebesar Rp9.766.735.140,00. Penjualan aset non keuangan tahun 2024 keseluruhan berupa aset tetap.4.3 Surplus/DefisitSurplus kas tahun 2024 sebesar Rp8.337.835.349.643,00 mengalami penurunanapabila dibandingkan dengan surplus tahun 2023 sebesar Rp38.309.091.943.018,00.4.4 Arus Kas Dari Aktivitas Aset Keuangan dan PembiayaanArus kas bersih dari aktivitas aset keuangan dan pembiayaan sebesar (Rp288.472.308.892,00), mengalami kenaikan sebesar Rp30.858.338.711,00 atau 126,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp242.961.829.197,00).Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ Penurunan %Akuisisi Aset Keuangan Selain Kas58.666.440.793 20.482.031.590 38.184.409.203 186,43%Kewajiban neto (229.805.868.099) (222.479.797.607) (7.326.070.492) 3,29%Jumlah (288.472.308.892) (242.961.829.197) 30.858.338.711Tabel 66 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Aset Keuangan dan Pembiayaanper 31 Desember 2024 dan 31 Desember 20234.3.1. Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain KasAkuisisi aset keuangan neto selain kas tahun 2024 sebesar Rp58.666.440.793,00 yang berasal dari debitor dalam negeri, mengalami penurunan sebesar Rp38.184.409.203,00 atau 186,43% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp20.482.031.590,00.4.3.2 Keterjadian Kewajiban NettoKewajiban neto tahun 2024 sebesar (Rp229.805.868.099,00) yang berasal dari kreditor dalam negeri, mengalami kenaikan sebesar (Rp7.326.070.492,00) atau 3,29% dibandingkan tahun 2023 sebesar (Rp222.479.797.607,00).4.5 Perubahan KasDengan akuisisi aset keuangan neto selain kas tahun 2024 sebesar Rp58.666.440.793,00 dan kewajiban neto tahun 2024 sebesar (Rp229.805.868.099,00)maka perubahan kas tahun 2024 sebesar (Rp288.472.308.892,00).

107META DATA

107METADATAINFORMASI DASAR1. Nama Data : Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW) Tahun 2024 Audited2. Penyelenggara Statistik: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia3. Alamat : Jalan Majapahit No. 10 Mataram4. Nomor Telepon : (0370) 643611, 6215705. Nomor Faksimili : (0370) 6436336. Email : [email protected] DATALaporan Statistik Keuangan Pemerintahan Tingkat Wilayah (LSKP-TW) merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik, seperti Sistem Neraca Nasional (System of National Accounts – SNA), Manual Neraca Pembayaran (The Balance of Payments Manual), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (The Monetary and Financial Statistics Manual).Pemerintah telah menyusun Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan dalam PMK 275/PMK.05/2014.LSKP-TW ini merupakan konsolidasi dari kerta kerja LSKPP-TW dan Kertas Kerja LSKPDK-TW. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah lingkup Provinsi NTB.Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari:1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Umum4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Umum5. MetadataCAKUPAN DATALaporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah meliputi:1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

1082. Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.PERIODE PUBLIKASITriwulanan, Semesteran dan TahunanJADWAL PUBLIKASI KE DEPAN / ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)Data triwulan dan semester diterbitkan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode data.Data tahunan Preliminary diterbitkan tanggal 28 Februari tahun berikutnya.Data tahunan (unaudited) diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya.Data tahunan final (audited) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.STATUS DATA1. Status data dalam LKPK-TW dan LSKP-TW Audited adalah data final/akhir. 2. Data LKPP berasal dari Aplikasi LKPP Terintegrasi (gabungan data dari GLSPAN dan AplikasiSAKTI) dan dilakukan split data ke Kanwil DJPb Provinsi NTB melalui Sistem Informasi Keuangan RI Modul Pelaporan (SIKRI-MP)3. Data LKPD yang berasal dari data LKPD yang disampaikan BPK Perwakilan NTB ke Kanwil DJPb Provinsi NTBSUMBER DATA1. Kertas Kerja LSKPP-TW dan LSKPDK-TW2. Kertas Kerja LKPP-TW dan LKPDK-TW3. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) K/L4. Laporan Keuangan UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan5. LKPD Provinsi dan Kabupaten/KotaMETODOLOGILaporan Statistik Keuangan Pemerintah disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). LSKPP-TW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan

109konsolidasian (high level mapping) ke dalam GFS Classification Assistant. Data yang di-mapping ke Statistik Keuangan Pemerintah adalah data akun detail Pemerintah Pusat dan data akun detail konsolidasi Pemerintah Daerah. Data hasil mapping Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahdikonsolidasikan menjadi Laporan Statistik Keuangan Sektor Pemerintahan Umum. Saat ini proses mapping dilakukan secara otomatis pada aplikasi SIKRI-MP.LSKPU-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW), melalui mapping BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW), (2) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDKTW), melalui mapping BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW); dan (3) Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW).INTEGRITAS DATA1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berasal dari data Audited yang telah terekonsiliasi dari 394 UAKPA pada 43 Kementerian Negara/Lembaga yang berada pada lingkup kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat serta data dari UAKKBUN-Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Proses Konsolidasi LKPD Tahun 2024 dilakukan teradap 11 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Keseluruhan data LKPD diperoleh langsung dari Pemda.3. Berdasarkan data LKPD, selanjutnya dilakukan input dan konsolidasi data dengan menggunakan Kertas Kerja LRA LKPDK-TW dan Kertas Kerja Neraca, LO, dan LPE LKPDK-TW.4. LKPDK TW yang dihasilkan kemudian dilakukan konsolidasi dengan LKPP-TW untuk menghasilkan LKPK-TW dan dilakukan mapping menjadi LSKP-TW.5. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukanAKSES DATALaporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Majapahit No. 10 Mataram. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.

110ANALISIS RASIO KEUANGA

110ANALISIS RASIO KEUANGAN1. Analisis Indikator Fiskal pada Laporan Keuangan Pemerintah KonsolidasianPada analisis rasio keuangan pemerintah konsolidasian, dilakukan perhitungan rasio solvabilitas keuangan jangka pendek maupun jangka Panjang. Menurut Kasmir (2016), Rasio Solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud adalah Pemerintah Konsolidasian.Rasio Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan satu periode anggaran. Sedangkan rasio solvabilitas jangka panjang merupakan indikator kapasitas keuangan pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya (kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu periode anggaran). Dengan kedua rasio ini, dapat dilihat seberapa baik pemerintah mengelola aset yang dimiliki untuk membayar kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Data yang digunakan adalah data neraca konsolidasian Pemerintah Daerah tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang sesuai pedoman pelaksanaan analisis dalam Standardisasi Regional Chief Ecenomist adalah sebagai berikut:a. Solvabilitas jangka pendek????? =???? ??????????????? ?????? ?????? ? 100%b. Solvabilitas Jangka Panjang????? =????? ????????????? ?????? ??????? ? 100%Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan bahwa rasio solvabilitas jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah pada periode audited tahun 2024 adalah sebesar 409%, naik dibandingkan periode triwulan III yaitu 334%. Hal ini disebabkan pada triwulan IV kenaikan aset lancar masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan kewajiban jangka pendek. Rasio 409% (nilai di atas 100%) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menunjukkan kemampuan yang sangat cukup untuk pemerintah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sejalan dengan solvabilitas jangka pendek, nilai rasio solvabilitas jangka panjang Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode audited tahun 2024 sebesar 4359%, naik dibandingkan triwulan III yang sebesar 3578%. Hal ini

111disebabkan pada triwulan IV kenaikan total aset masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan kewajiban jangka panjang. Rasio 4359% (nilai di atas 100%) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menunjukkan kemampuan yang sangat cukup untuk pemerintah memenuhi kewajiban jangka panjangnya.2. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah DaerahUndang-Undang no. 23 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di regional masing-masing. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas otonomi dapat diamati melalui kemandirian dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Kondisi keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan yang informasinya berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Susanto, 2019). Rasio keuangan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menilai kondisi fiskal pemerintah daerah sesuai dengan Buku Standarisasi RCE diantaranya:a. Rasio Kemandirian Keuangan DaerahRasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan angka kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah yang digambarkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio kemandirian daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:????? ??????????? =?????????? ???? ?????ℎ????? ?????????? ? 100%Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membiayai sendiri pembangunan di daerahnya. Semakin tinggi rasio kemandirian artinya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Makna lainnya, semakin tinggi rasio kemandirian artinya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam menopang Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas pajak dan retribusi daerah.Kriteria penilaian kemandirian daerah menurut Standarisasi RCE adalah sebagai berikut:Rasio Kemandirian Daerah Kriteria Penilaian> 50 % Sangat baik40-50% Baik30-40% Cukup20-30% Sedang10-20% Kurang0-10% Sangat kurangBerdasarkan rumus kemandirian daerah, didapatkan nilai kemandirian pada pemda lingkup NTB sebagai berikut:

112Pemda Kemandirian Keuangan Daerah Kriteria PenilaianProvinsi Nusa Tenggara Barat 48,12% BaikKab. Bima 8,61% Sangat KurangKab. Dompu 10,20% KurangKab. Lombok Barat 19,14% KurangKab. Lombok Tengah 12,03% KurangKab. Lombok Timur 13,52% KurangKab. Sumbawa 9,39% Sangat KurangKota Mataram 29,50% SedangKota Bima 6,62% Sangat KurangKab. Sumbawa Barat 9,75% Sangat KurangKab. Lombok Utara 21,83% SedangPemerintah Daerah lingkup Provinsi NTB masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat. 8 dari 11 Pemda di Lingkup Provinsi NTB berada pada kategori Kemandirian Daerah Kurang dan Sangat Kurang, 2 Pemda (Kota Mataram dan Kab. Lombok Utara) pada kategori Sedang dan 1 Pemda (Provinsi NTB) pada kategori Baik.b. Rasio Solvabilitas AnggaranRasio solvabilitas anggaran adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah mengumpulkan pendapatan sendiri untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran iscal. Rasio solvabilitas anggaran dapat dihitung menggunakan rumus berikut:????? ???????????? ???????? =????? ??????????(???) −???(???)????? ??????? − ??????? ????? ? 100%Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas anggaran suatu Pemerintah Daerah, maka semakin baik kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan untuk digunakan untuk menutupi belanjanya dalam satu periode iscal. Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:Pemda Solvabilitas AnggaranProvinsi Nusa Tenggara Barat 0,9483Kab. Bima 0,8640Kab. Dompu 0,8669Kab. Lombok Barat 0,9343Kab. Lombok Tengah 0,8703Kab. Lombok Timur 0,9199Kab. Sumbawa 0,9236Kota Mataram 1,0404Kota Bima 0,9523Kab. Sumbawa Barat 1,1851

113Kab. Lombok Utara 1,0124Kota Mataram, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Lombok Utara memiliki rasio solvabilitas anggaran lebih dari 1, artinya pemda-pemda tersebut telah mampu mengumpulkan pendapatan selain dari DAK Fisik untuk menutup belanja pada tahun fiskalnya sampai dengan triwulan IV. Sedangkan 8 pemda lain masih memiliki nilai di bawah 1. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya kebutuhan belanja pada pemda tersebut, sehingga masih membutuhkan DAK dari pemerintah pusat.c. Rasio Solvabilitas LayananRasio solvabilitas layanan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rasio solvabilitas layanan dihitung menggunakan rumus berikut:????? ???????????? ??????? =????? ?????????ℎ ????????Pemda Solvabilitas LayananProvinsi Nusa Tenggara Barat 2.649.583 Kab. Bima 4.103.419 Kab. Dompu 1.945.137 Kab. Lombok Barat 2.367.375 Kab. Lombok Tengah 7.741.648 Kab. Lombok Timur 17.455.046 Kab. Sumbawa 6.386.086 Kota Mataram 26.541.436 Kota Bima 8.385.664 Kab. Sumbawa Barat 7.194.052 Kab. Lombok Utara 12.652.624 Nilai solvabilitas layanan di pemda lingkup provinsi NTB berkisar antara 1,9 sampai 26,5 juta. Kota Mataram mampu menyediakan anggaran sebesar Rp26.541.436,00 untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik untuk masing-masing penduduknya dan menjadi Pemda yang mendapat nilai solvabilitas layanan tertinggi di lingkup provinsi NTB pada periode audited 2024d. Rasio Solvabilitas OperasionalSolvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban overasional pemerintah selama priode angaran keuangan. Solvabilitas operasional ini dihitung dengan menerapkan basis akrual menggunakan rumus sebagai berikut:????? ???????????? ??????????? =(????? ?????????? ?? − ??? ??)????? ??

114Pemda Solvabilitas OperasionalProvinsi Nusa Tenggara Barat 1,18 Kab. Bima 0,79 Kab. Dompu 0,81 Kab. Lombok Barat 0,89 Kab. Lombok Tengah 0,87 Kab. Lombok Timur 0,85 Kab. Sumbawa 1,01 Kota Mataram 0,94 Kota Bima 0,88 Kab. Sumbawa Barat 1,46 Kab. Lombok Utara 1,10 Nilai solvabilitas operasional di pemda lingkup provinsi NTB berkisar antara 0,18 sampai 1,46. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah lingkup Provinsi NTB untuk mengumpulkan pendapatan dalam mendanai kegiatannya selama periode anggaran fiskal masih sangat beragam.e. Rasio Fleksibilitas KeuanganRasio Fleksibilitas Keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:????? ????????????? ????????=(????? ?????????? ?? − ??? ?? − ?????????? ????? ????? − ????? ??????????? ??)(????? ?????????? ?? + ?????????? ????? ?????)Pemda Fleksibilitas KeuanganProvinsi Nusa Tenggara Barat 0,17Kab. Bima -0,21Kab. Dompu -0,19Kab. Lombok Barat -0,13Kab. Lombok Tengah -0,14Kab. Lombok Timur -0,22Kab. Sumbawa 0,10Kota Mataram -0,06Kota Bima -0,12Kab. Sumbawa Barat 0,46Kab. Lombok Utara 0,10

115Rasio Fleksibilitas Keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi kejadian yang tidak terduga. Rasio Fleksibilitas Keuangan tertinggi adalah pemda Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 0,46 sedangkan rasio fleksibilitas keuangan terendah adalah pemda Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesari -0,22.3. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintaha. Analisis Keseimbangan FiskalAnalisis Keseimbangan Fiskal menurut pedoman pelaksanaan analisis dalam Standardisasi Regional Chief Ecenomist merupakan analisis yang menggambarkan kondisi keseimbangan fiskal pemerintah pada periode tertentu. Beberapa alat analisis yang digunakan untuk menilai keseimbangan fiscal pemerintah diantaranya:1) Keseimbangan operasi netoKeseimbagan operasi neto (Net Operating Balance/NOB) adalah pengukuran akrual yang menghitung apakah Pemerintah perlu melakukan pinjaman untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Jika nilai keseimbangan operasi neto pemerintah bernilai positif, artinya pendapatan pemerintah dapat mencukupi aktivitas operasionalnya. Nilai keseimbangan netto untuk pemerintah konsolidasian pada periode audited tahun 2024 adalah sebesar Rp13.949.549.671.649,00.2) Keseimbangan operasi brutoKeseim bangan Operasi Bruto merupakan perubahan pada saldo Kekayaan bersih pemerintah yang diakibatkan oleh transaksi selama tahun berjalan namun tidak memperhitung kan konsumsi asset tetap dalam total beban. Nilai konsumsi asset tetap pada wilayah NTB bernilai 0, sehingga nilai keseimbangan operasi bruto sama dengan nilai keseimbangan operasi neto, yaitu sebesar Rp13.949.549.671.649,00.3) Peminjaman/pinjaman NetoPinjaman Netto menggambarkan seberapa besar sumber daya finansial yang mampu disalurkan ataupun diperoleh dari sektor ekonomi lainnya. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai ini adalah dengan menggunakan nilai Keseimbangan Operasi Neto (NOB) dan mengurangi nilai investasi neto asset nonkeuangan. Nilai pinjaman netto untuk pemerintah konsolidasian periode audited tahun 2024 adalah sebesar Rp7.617.401.600.046,00.4) Keseimbagan operasi primerKeseim bangan Operasi Primer merupakan selisih pendapatan dan beban yang telah dikurangi dengan beban bunga. Nilai keseimbangan operasi primer untuk pemerintah konsolidasian sebesar Rp14.034.924.426.845,00.5) Keseimbangan primerKeseimbangan Primer menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban beban bunga tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban. Nilai keseimbangan primer untuk pemerintah konsolidasian sebesar Rp7.702.776.355.242,00.b. Analisis Indikator Pembiayaan

1161) Total PembiayaanTotal pembiayaan merupakan nilai transaksi asset keuangan dikurangi transaksi kewajiban. Nilai total pembiayaan untuk pemerintah konsolidasian pada periode triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp7.617.401.600.046,00.2) Pembiayaan Dalam NegeriPembiayaan dalam negeri merupakan transaksi asset keuangan dengan unit institusi residen dikurangi transaksi kewajiban dengan unti institusi residen (debitur/kreditur dalam negeri). Nilai pembiayaan dalam negeri untuk pemerintah konsolidasian pada periode audited tahun 2024 adalah sebesar Rp7.617.401.600.046,00.c. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang1) Utang BrutoMerupakan posisi klaim keuangan yang membutuhkan pembayaran bunga dan pokok oleh debitur kepada kreditur pada tanggal tertentu di masa depan, termasuk semua kewajiban dalam instrumen utang.Utang bruto Pemerintah konsolidasian sebesar Rp2.300.608.093.246,00.2) Utang NettoUtang Neto merupakan utang bruto dikurangi posisi aset keuangan terkait instrumen termasuk semua asset keuangan/kewajiban dalam instrument utang (Aset keuangan/kewajiban tanpa saham dan ekuitas lainnya derivative keuangan dan opsi saham pegawai). Nilai Utang neto Pemerintah konsolidasi sebesar Rp2.300.608.093.246,00.

Lampiran117LAMPIRAN

Lampiran118RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN1) Koordinasi UAKBUN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024UnauditedWaktu dan Tempat: Rabu-Jumat, 31 Januari s.d. 2 Februari 2025 bertempat di ruang rapat Kanwil DJPb Provinsi NTBUnit/Pihak yang Terlibat: Kegiatan dihadiri oleh penyusun LK UAKBUN KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB.Rincian Kegiatan: Kegiatan berupa pembahasan permasalahan dan penyelesaian permasalahan kualitas data LK UAKBUN dan LK UAKPA yang menjadi bagian dari penilaian kualitas LK UAKBUNHasil yang Dicapai: LK BUN yang berkualitas dapat disusun dan dikirimkan secara tepat waktu.2) Diseminasi GFS, Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pembinaan SAP Pemda Semester I Tahun 2025 Lingkup Pulau SumbawaWaktu dan Tempat: Senin-Rabu, 28-30 April 2025 di KPPN Sumbawa Besar, BPKAD Pemkab Sumbawa dan BPKAD Pemkab DompuUnit/Pihakyang Terlibat: Kegiatan koordinasi LKPD dan pembinaan SAP Semester I 2025 ditujukan kepada BPKAD Pemda di wilayah Pulau Sumbawa. Rincian Kegiatan: Kegiatan koordinasi difokuskan pada inventarisasi penyelesaian temuan BPK atas LKPD 2024 Unaudited, penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Sumbawa dan Dompu Tahun 2024 audited, inventarisasi masukan Pemda dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan keuangan (LKPD). Pada waktu yang sama dilaksanakan Diseminasi GFS unaudited 2024, dan Sosialisasi PER-10/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LSKP Korporasi Publik sebagai persiapan penyusunan kertas kerja LSKP-KP pada tahun 2026.Hasil yang Dicapai: - KPPN Sumbawa Besar, BPKAD Pemkab Sumbawa dan Pemda Dompu telah mengakomodasi PSAP 17 dan menyajikan dalam LKPD 2024 audited. Sementara untuk PSAP 18 dan 19 sedang dalam

Lampiran119proses identifikasi dan pembuatan draft Perda kebijakan Akuntansi, sembari menunggu proses update referensi pada Aplikasi SIPD RI. - Diseminasi data GFS beserta hasil kajian dan rekomendasinya diharapkan dijadwalkan secara rutin dan dibuatkan forum diskusi dengan BPKAD Pemda sehingga dapat memberikan perpektif/masukan bagi Pemda dalam pengelolaan keuangan seperti manajemen kas, peningkatan PAD, dan efisiensi belanja daerah.3) Diseminasi GFS, Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pembinaan SAP Pemda Semester I Tahun 2025 Lingkup Pulau LombokWaktu dan Tempat: - Kamis, 22 Mei 2025 di BPKAD Kabupaten Lombok Timur- Selasa, 27 Mei 2025 di BPKAD Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah- Rabu, 28 Mei 2025 di BPKAD Kabupaten Lombok UtaraUnit/Pihak yang Terlibat: BPKAD Lingkup Pulau Lombok (Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara).Rincian Kegiatan: Kegiatan koordinasi difokuskan pada inventarisasi penyelesaian temuan BPK atas LKPD 2024 Unaudited, penyusunan Laporan Keuangan Pemkab lingkup Pulau Lombok Tahun 2024 audited, inventarisasi masukan Pemda dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan keuangan (LKPD). Pada waktu yang sama dilaksanakan Diseminasi GFS unaudited 2024, dan Sosialisasi PER-10/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LSKP Korporasi Publik sebagai persiapan penyusunan kertas kerja LSKP-KP pada tahun 2026.Hasil yang Dicapai: - BPKAD Pemkab Lotim, Lobar, Loteng, dan Lotara berharap adanya penundaan implementasi PSAP 18 dan 19 dengan pertimbangan waktu dalam proses penyusunan perkada kebijakan akuntansi, proses identifikasi transaksi, dan penyajian transaksi dalam neraca & CaLK.- BPKAD Pemkab Lotim, Lobar, Loteng, dan Lotara berharap adanya bimtek dan asistensi dalam hal identifikasi transaksi PSAP 18 dan 19 yang bervariasi pada masing-masing Pemda.- BPKAD Pemkab Lotim, Lobar, Loteng, dan Lotara siap mendukung implementasi penyusunan LSKP Korporasi Publik dengan mengirimkan laporan keuangan BUMD lingkup Pemkab kepada KPPN Mataram dan KPPN Selong.4) Diseminasi GFS, Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pembinaan SAP Pemda Semester I Tahun 2025 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa

Lampiran120BaratWaktu dan Tempat: Rabu, 19 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Sumbawa BaratUnit/Pihak yang Terlibat: Kegiatan dihadiri Seluruh bidang pada BPKAD Pemda Sumbawa BaratRincian Kegiatan: Kegiatan koordinasi difokuskan pada inventarisasi penyelesaian temuan BPK atas LKPD 2024 Unaudited, penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Sumbawa Barat Tahun 2024 audited, inventarisasi masukan Pemda dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan keuangan (LKPD). Pada waktu yang sama dilaksanakan Diseminasi GFS Unaudited 2024, dan Sosialisasi PER-10/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LSKP Korporasi Publik sebagai persiapan penyusunan kertas kerja LSKP-KP pada tahun 2026.Hasil yang Dicapai: 1. Terkait data GFS, BPKAD Pemkab Sumbawa Barat berharap untuk terus secara periodik didiseminasikan, khususnya hasil kajian dan rekomendasi sehingga dapat memberikan informasi dalam pengambilan kebijakan, seperti langkah peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan manajemen kas. 2. BPKAD Pemkab Sumbawa Barat berharap adanya diskusi dan asistensi lebih lanjut dari Kanwil DJPb Provinsi NTB terkait pengelolaan manajemen kas seperti mekanisme RPD, penempatan idle cash, dan scheduled payment date.5) Sosialisasi Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2025 dan Penyusunan Laporan LikuidasiWaktu dan Tempat: Kamis, 26 Juni 2025 di Aula Tambora Kanwil DJPb NTBUnit/Pihak yang Terlibat: Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, dihadiri oleh satker yang ditunjuk sebagai UAPPA-W, satker yang mengalami likuidasi dan satker BLU lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB.

Lampiran121Hasil yang Dicapai: 1. Satker dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi MonSAKTI dalam melakukan analisis dan telaah data-data Laporan Keuangan agar penyusunan Laporan Keuangan lebih berkualitas.2. Satker dapat berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan bagaimana solusinya6) Permintaan LKPDWaktu : Rabu, 28 Mei 2025.Unit/Pihakyang Terlibat: Permintaan LHP BPK atas LKPD Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota wilayah NTB ditujukan kepada BPN Perwakilan NTBRincian Kegiatan: Berupa permintaan data LKPD TA 2024 Audited.Hasil yang Dicapai: Data LHP atas LKPD 2024 telah diterima Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai bahan penyusunan GFS 2024 Audited.

Lampiran124FACE LKPK-LKPP-LKPDK-LSKP-LSKPP-LSKPDK TINGKAT WILAYAHFACE LKPK-LKPP-LKPDKLSKP-LSKPP-LSKPDKTingkat Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Audited

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARABARATPER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023(Dalam Rupiah)Uraian 31 DESEMBER 2024A. PENDAPATAN KONSOLIDASI 17.556.531.846.230 Pendapatan Perpajakan konsolidasi 11.553.420.876.001 Pendapatan Pajak Dalam Negeri 7.839.918.710.001 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 3.713.502.166.000 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 5.902.795.966.395 Pendapatan Sumber Daya Alam Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan 200.820.351.131 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 3.944.468.955.070 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA 506.996.866.699 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Bantuan Keuangan - LRA 4.572.195.240 Pendapatan Badan Layanan Umum 1.245.937.598.255 Pendapatan hibah 100.315.003.834 Pendapatan hibah dalam negeri 100.315.003.834 Pendapatan hibah luar negeriB. Belanja 34.081.738.105.709 Belanja pegawai 13.582.530.975.166 Belanja gaji dan tunjangan 12.625.863.548.581 Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transito 517.246.721.770 Belanja kontribusi sosial 439.420.704.815 Belanja barang dan jasa 12.045.571.010.984 Belanja barang 4.808.107.317.869 Belanja Jasa 2.225.864.307.016 Belanja Pemeliharaan 729.753.849.633 Belanja Perjalanan Dinas 1.071.887.695.689 Belanja Badan Layanan Umum (BLU) 312.957.021.921 Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda 2.131.671.488.673 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 765.329.330.183 Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Belanja Modal 5.160.264.972.590 Belanja Modal Tanah 115.658.743.439 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 925.222.413.452 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.448.613.113.001 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.226.409.306.316 Belanja Modal Lainnya 244.989.390.463 Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) 199.372.005.919 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 65.929.137.807 Belanja Pembayaran Bunga Utang 65.929.137.807 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Belanja Denda Belanja Subsidi 3.449.008.006 Belanja Subsidi Perusahaan Negara 3.449.008.006 Belanja Subsidi Perusahaan Swasta Belanja Hibah 1.024.678.110.491 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Pemerintah 347.410.704.569 Belanja Hibah Lainnya 677.267.405.922 Belanja Bantuan Sosial 86.080.819.997 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 1.272.500.000 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial 21.885.600.000 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana 62.922.719.997 Belanja Lain-lain 28.495.584.115

Belanja Lain-lain 28.495.584.115C. BELANJA TRANSFER 2.084.738.486.553TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 2.084.738.486.553 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 90.407.018.491 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 72.179.068.173 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 18.227.950.318 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 1.994.331.468.062 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 4.572.195.240 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 1.989.759.272.822 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Transfer Dana Otonomi KhususTransfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Bagi Hasil Cukai Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dana Insentif Daerah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Hibah ke Daerah Hibah ke Daerah Dana Desa Dana DesaD. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C) (16.525.206.259.479)E. Pembiayaan 438.092.224.417 Penerimaan Pembiayaan 858.023.409.816 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 858.023.409.816 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Pengeluaran Pembiayaan 419.931.185.399 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 360.656.185.399 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali Penyertaan Modal Negara 59.275.000.000 RDI/RPD Dukungan Infrastruktur Pengeluaran Investasi Pemerintah Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Suspense PembiayaanE. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C) (16.087.114.035.062)

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATPER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023(Dalam Rupiah)Uraian 31 DESEMBER 2024Aset 101.073.761.391.220 Aset lancar 5.650.985.314.352 Kas dan setara kas 1.987.274.087.405 Uang muka rekening BUN-khusus pusat Investasi jangka pendek 5.000.000.000 Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja 15.025.713.778 Piutang 829.089.639.410 Piutang Perpajakan 335.960.297.777 Piutang Bukan Pajak 963.283.332.479 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 7.103.797.922 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman Piutang lain-lain 27.718.625.161 Penyisihan piutang tak tertagih (504.976.413.929) Persediaan 2.814.595.873.759 Piutang PFK Investasi jangka panjang 2.682.359.086.374 Investasi jangka panjang non permanen 1.767.298.769 Investasi jangka panjang permanen 2.680.591.787.605 Dana Bergulir Diragukan Tertagih Aset tetap 90.121.805.839.068 Tanah 35.591.216.625.003 Peralatan dan mesin 18.115.824.475.393 Gedung dan bangunan 22.866.780.588.566 Jalan, irigasi, dan jaringan 53.976.639.739.846 Aset tetap lainnya 2.962.650.363.206 Konstruksi dalam pengerjaan 2.417.786.859.610 Konsesi Jasa 159.292.243.381 Akumulasi penyusutan (45.968.385.055.937) Aset Tetap Yang Belum Diregister Properti Investasi Dana cadangan Dana cadangan Piutang jangka panjang 72.897.259.072 Tagihan piutang penjualan angsuran 1.591.904.030 Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi 71.305.392.202 Piutang jangka panjang kredit pemerintah Piutang jangka panjang lainnya 266.359.116 Penyisihan piutang jangka panjang (266.396.276) Aset lainnya 2.545.713.892.354 Kemitraan dengan pihak ketiga 343.945.321.624 Aset tidak berwujud 235.019.597.240 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 202.526.699.342 Dana Penjaminan Dana Kelolaan BLU Aset lain-lain 2.755.778.346.099 Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya Aset Lainnya Penerusan Pinjaman Akumulasi Penyususan/Amortisasi Aset Lainnya (991.556.071.951)Kewajiban / Utang 2.255.993.670.904 Kewajiban jangka pendek 1.640.652.895.610 Utang perhitungan pihak ketiga 7.629.833.955 Utang kepada pihak ketiga 1.007.592.150.536 Utang bunga 3.214.475.138 Utang subsidi Utang Transfer 350.492.178.162 Bagian lancar utang jangka panjang 170.491.462.601 Utang surat perbendaharaan negara Utang Yang Belum Ditagihkan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan 15.058.494.345 Pendapatan Diterima Dimuka 11.139.536.749 Uang Muka Utang Jangka Pendek Lainnya 75.034.764.124 Kewajiban jangka panjang 615.340.775.294

Utang jangka panjang dalam negeri 613.958.803.570 Utang jangka panjang luar negeri Kewajiban Konsesi Jasa 1.381.971.724Ekuitas 98.817.767.720.316

LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 ( Audited ) DAN 2023(Dalam Rupiah)Uraian 2024KEGIATAN OPERASIONAL (19.837.281.287.108)Pendapatan Operasional-LO 16.508.287.580.530 Pendapatan perpajakan-LO 11.588.776.632.148 Pendapatan pajak dalam negeri-LO 7.913.864.056.148 Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO 3.674.912.576.000 Pendapatan bukan pajak-LO 2.190.023.016.949 Pendapatan sumber daya alam-LO Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan 191.436.813.729 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO 1.998.586.203.220 Pendapatan Transfer - LO 357.417.222.546 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO 352.903.955.016 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Bantuan Keuangan - LO 4.513.267.530 Pendapatan BLU-LO 1.302.734.194.927 Pendapatan Jasa BLU - LO 1.286.277.483.842 Pendapatan Hibah BLU - LO 3.065.010.000 Pendapatan Lainnya BLU - LO 13.391.701.085 Pendapatan hibah-LO 575.635.884.794 Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO 575.635.884.794 Pendapatan lainnya-LO 493.700.629.166 Pendapatan lainnya Pemda 471.941.577.760 Pendapatan Penyesuaian Akrual 21.759.051.406Beban Operasional 34.271.455.943.571 Beban pegawai 13.670.418.375.015 Beban gaji dan tunjangan 13.147.986.089.564 Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transito 522.432.285.451 Beban kontribusi sosial Beban persediaan 327.765.569.178 Beban barang dan jasa 11.618.291.788.323 Beban barang 6.555.067.390.322 Beban jasa 2.447.768.921.921 Beban pemeliharaan 732.026.307.518 Beban perjalanan dinas 1.106.886.864.751 Beban BLU/BLUD 136.112.451.886 Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga 640.429.851.925 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Beban bunga 63.290.202.016 Beban Pembayaran Bunga Utang 63.290.202.016 Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption Beban Denda Beban subsidi 2.163.505.506 Beban subsidi kepada perusahaan publik 2.163.505.506 Beban subsidi kepada perusahaan swasta Beban Subsidi - Estimasi Beban hibah 1.070.865.456.622 Beban hibah kepada pemerintah negara lain Beban hibah kepada organisasi internasional Beban hibah kepada pemerintah daerah 430.058.506.865 Beban Hibah Lainnya 640.806.949.757 Beban bantuan sosial 88.084.292.512 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 6.599.035.009 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 66.690.000 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial 21.885.600.000 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana 59.532.967.503 Beban lain-lain/beban tidak terduga 2.647.402 Beban Lain-lain 2.647.402 Beban akrual lainnya 5.356.461.182.930

Beban Penyusutan Aset Tetap 5.177.229.402.295 Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya 51.465.979.573 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 127.765.801.062BEBAN TRANSFER 2.074.112.924.067Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa 1.145.634.209.545 Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Bagi Hasil Cukai Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dana Insentif Daerah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Hibah ke Daerah Hibah ke Daerah Dana Desa 1.145.634.209.545 Dana Desa 1.145.634.209.545 Beban Transfer Lain-lain Beban Suspense Transfer BEBAN TRANSFER PEMDA 928.478.714.522 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 67.407.686.645 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 15.411.610.897 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik 918.507.900 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 835.666.209.080 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 9.074.700.000SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (17.763.168.363.041)KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS (DEFISIST) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR (230.102.574.967) SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 14.454.503.501 SURPLUS (DEFISIST) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR (73.740.782.035) SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG SURPLUS (DEFISIT) PEMDA KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 575.604.987SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (288.813.248.514)SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (18.051.981.611.555)POS LUAR BIASA (12.468.665.778) PENDAPATAN LUAR BIASA BEBAN LUAR BIASA (12.468.665.778)SURPLUS (DEFISIT) LO (18.064.450.277.333)

Uraian 2024A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Perpajakan a. Pendapatan Pajak Penghasilan 2.737.745.739.080 b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 1.542.603.506.140 c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 366.946.692.153 e. Pendapatan Cukai 23.421.776.000 f . Pendapatan Pajak Lainnya 74.054.531.244 g . Pendapatan Pajak Daerah 3.095.146.465.384 h. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 3.713.502.166.000 Total Penerimaan Perpajakan 11.553.420.876.001 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Pendapatan Sumber Daya Alam b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) 200.820.351.131 c. Pendapatan Retribusi Daerah 1.287.691.352.818 c. Pendapatan PNBP Lainnya 4.000.512.500.828 d. Pendapatan Badan Layanan Umum 405.030.093.116 Total Penerimaan Negara Bukan Pajak 5.894.054.297.893 3. Penerimaan Hibah 100.315.003.834 Jumlah Arus Kas Masuk (A.I) 17.547.790.177.728 II. Arus Kas Keluar 1. Belanja Pegawai 13.582.530.975.166 2. Belanja Barang dan Jasa - 4.130.285.471.356 3. Belanja Pembayaran Bunga Utang 65.929.137.807 4. Belanja Subsidi 3.449.008.006 5. Belanja hibah - 1.024.678.110.491 6. Belanja Bantuan Sosial 86.080.819.997 7. Belanja Lain-lain 28.495.584.115 8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak 72.179.068.173 9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 18.227.950.318 10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai 0 11. Dana Alokasi Umum 0 12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik) 12.343.217.478 13. Transfer Dana Otonomi Khsus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah 0 14. Transfer Lainnya 36.397.542.821 15. Dana Desa 0 16. Hibah Kepada Daerah Jumlah Arus Kas Keluar (A.II) 8.701.928.961.735 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II) 8.845.861.215.993LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 ( Audited ) DAN 2023(Dalam Rupiah)

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI I. Arus Kas Masuk 1. Pengelolaan dan Penjualan BMN 4.169.473.262 2. Penerimaan Kembali Investasi 3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi 4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir 5. Penerimaan Investasi Pemerintah Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) 4.169.473.262 II. Arus Kas Keluar 1. Belanja Modal 5.025.766.718.972 2. Pengeluaran Program Restrukturisasi 3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional 4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir 5. Penyertaan Modal Negara 59.275.000.000 6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur 7. Pengeluaran Investasi Pemerintah Jumlah Arus Kas Keluar (B.II) 5.085.041.718.972 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II) -5.080.872.245.710C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 130.850.317.300 2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri 4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri 5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman 6. Penerimaan Pembiayaan Lain 15.970.000 Jumlah Arus Kas Masuk (C.I) 130.866.287.300 II. Arus Kas Keluar 1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 360.656.185.399 2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali 4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement 5. Pengeluaran Pembiayaan Lain Jumlah Arus Kas Keluar (C.II) 360.656.185.399 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II) - 229.789.898.099 D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 1. Perhitungan Fihak Ketiga (Netto) 2. Transito (Netto) -19.779.403.588 3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto) 4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D) -19.779.403.588KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN 12.217.348.630.331Penggunaan SALPenyesuaian PembukuanKENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN 12.217.348.630.331SALDO AWAL KAS 327.773.910.929SALDO AKHIR KAS 12.545.122.541.260