Pedoman Forum Konsultasi Publik 42 5.3.5 Pemeriksaan hasil isian Daftar REGSOSEK22-FKP Tim FKP melakukan pemeriksaan kelengkapan dan ketepatan pengisian Daftar REGSOSEK22-FKP. Pastikan semua kolom diisi dengan benar dengan tulisan yang terbaca jelas. Jika ketua SLS melakukan kesalahan penulisan atau berubah pikiran, pastikan ketua SLS telah mencoret isian semula dan mengganti dengan isian baru. 5.3.6 Pengumpulan Daftar REGSOSEK22-FKP oleh Asisten Fasilitator Asisten Fasilitator melakukan pengumpulan Daftar REGSOSEK22-FKP yang sudah terisi dengan lengkap. 5.3.7 Penandatanganan Hasil FKP Penandatanganan hasil FKP dilakukan oleh Fasilitator, Asisten Fasilitator beserta seluruh peserta FKP yang telah menyepakati dokumen menandatangani hasil FKP di berita acara FKP. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penandatangan berita acara FKP sebagai berikut: 1. Jika satu SLS dihadiri lebih dari satu orang maka yang menandatangani adalah peserta yang merupakan ketua/yang mewakili SLS tersebut sesuai dengan undangan. 2. Tim FKP memeriksa kelengkapan dan ketepatan pengisian berita acara FKP kemudian meminta tanda tangan beserta stempel dari kepada Kepala Desa/Lurah. 3. Dalam kasus ada desa/kelurahan yang mengalami pemekaran, yang menandatangani berita acara FKP adalah kepala desa/lurah dari SLS induk. 4. Penandatanganan berita acara FKP menunjukkan keterlibatan masyarakat pada hasil FKP. Jika ada peserta FKP tidak bersedia menandatangani dokumen hasil FKP, maka penandatanganan berita acara FKP dimintakan kepada level di atasnya (kades/lurah/camat). 5. Untuk wilayah yang melaksanakan FKP pada satu tingkat dibawah Desa/Kelurahan seperti FKP tingkat RW atau Banjar, maka administrator salah satu tim FKP yang ditunjuk oleh BPS Kabupaten/Kota bertugas untuk membuat berita acara gabungan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah. 6. Dalam lembar berita acara FKP tersedia Blok Catatan untuk mengisi semua informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan FKP. Termasuk di antaranya jika ada perwakilan dusun/RW yang tidak dapat hadir dalam FKP, kepala desa/lurah yang tidak dapat hadir dalam FKP, dan lain sebagainya.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 43 5.3.8 Penyelesaian Administrasi dan Entri Data Hasil FKP 1. Administrator menyelesaikan pemeriksaan dan pengumpulan dokumen administrasi pelaksanaan FKP. Dokumen administrasi yang dimaksud adalah SPJ, kuitansi yang digunakan untuk pelaksanaan FKP. Selain itu, Administrator membuat laporan akhir pelaksanaan FKP yang ditujukan pada BPS Kabupaten/Kota, format laporan dapat dilihat pada lampiran draf laporan. 2. Asisten Fasilitator melakukan entri Daftar REGSOSEK22-FKP hasil FKP pada hari yang sama setelah FKP selesai dilakukan. Jika tim FKP mengalami kesulitan sinyal, upload dilakukan pada saat kondisi sinyal memungkinkan. 3. Dokumen FKP yang sudah lengkap diserahkan oleh Asisten Fasilitator ke BPS Kabupaten/Kota pada saat jeda FKP. Jika mengalami kesulitan transportasi atau kendala geografis, asisten fasilitator diperkenankan melakukan pengiriman dokumen secara berkala paling lambat satu minggu sekali. 5.3.9 Jadwal Pelaksanaan FKP FKP akan dilaksanakan dalam periode 2-21 Mei 2023 dengan skema paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dan satu hari jeda. Ini untuk memberikan kesempatan bagi tim FKP beristirahat, mempersiapkan FKP selanjutnya, memeriksa kualitas dokumen FKP, dan melakukan pengiriman dokumen FKP ke BPS kabupaten/kota. Jika kondisi lapangan tidak memungkinkan mengikuti skema ini, tim FKP dapat melakukan penyesuaian sejauh tidak melebihi tanggal akhir pelaksanaan FKP (21 Mei). Tabel 5.1 merupakan contoh mekanisme pelaksanaan FKP yang dilaksanakan dengan metode 2 hari pelaksanaan FKP dan 1 hari jeda. Selain itu, tabel 5.2 merupakan contoh jadwal pelaksanaan FKP dengan durasi 8 jam. Jika terdapat kendala untuk mengumpulkan ketua SLS pada jadwal tersebut (Tabel 5.2), jadwal pelaksanaan FKP dapat dimundurkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Tabel 5.1 Alokasi Pelaksanaan FKP 2-21 Mei Rincian Tanggal S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 Pelaksanaa n FKP ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 18. Libur Nasional (Kenaikan Isa Al Masih)
Pedoman Forum Konsultasi Publik 44 Tabel 5.2 Jadwal Pelaksanaan FKP Waktu Durasi Kegiatan PJ 07.30-17.00 10 Pelaksanaan FKP - 07.30-08.00 30 Perjalanan Tim FKP - 08.00-08.30 30 Registrasi peserta FKP Administrator 08.30-09.00 30 Pembukaan Oleh Fasislitator 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Doa Fasilitator 09.00-09.30 30 Penjelasan FKP dan Tata cara Pengisian Daftar REGSOSEK22- FKP Fasilitator, Asisten 1 dan 2 09.30-12.00 150 Verifikasi dan Pengisian Daftar REGSOSEK22-FKP Fasilitator, Asisten 1 dan 2 12.00-12.30 30 Pemeriksaan hasil isian Daftar REGSOSEK22-FKP Fasilitator, Asisten 1 dan 2 12.30-12.45 15 Pengumpulan Daftar REGSOSEK22-FKP oleh Asisten Fasilitator dan Penandatanganan Hasil FKP Asisten 1 dan 2. Administrator 12.45-13.00 15 Penutupan Fasilitator 13.00-14.00 60 Istirahat Administrator 14.00-15.00 60 Perapihan hasil FKP Asisten 1 dan 2 15.00-16.00 60 Entri Hasil FKP dan Penyusunan Laporan Asisten 1 dan 2. Administrator 16.00-16.30 30 Diskusi Tim FKP Asisten 1 dan 2. Administrator 16.30-17.00 30 Perjalanan Tim FKP -
Pedoman Forum Konsultasi Publik 45 5.4 Pelaksanaan FKP di Wilayah Khusus (Papua dan Papua Barat) Pada saat Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 tidak dilaksanakan FKP di Papua dan Papua Barat karena beberapa kendala kendala. Pada tahun 2023 akan dilakukan FKP di Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan kualitas data Regsosek dan memberi ruang partisipasi masyarakat. Sekalipun demikian dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan potensi kendala lain. Secara lebih lengkap pembahasan mengenai FKP di wilayah khusus terdapat pada Lampiran FKP-Khusus.
BAB VI TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN FKP
Pedoman Forum Konsultasi Publik 49 BAB 6 TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN FKP 6.1 Tata Cara Pengisian Daftar REGSOSEK22-FKP Daftar REGSOSEK22-FKP adalah daftar awal yang berisi daftar keluarga yang bersumber dari Pendataan Awal Regsosek 2022 dan data administrasi penduduk. Satuan wilayah yang digunakan pada daftar REGSOSEK22-FKP adalah SLS/Non SLS. Daftar REGSOSEK22-FKP digunakan untuk: a. Memverifikasi kelompok kesejahteraan keluarga yang telah dihasilkan melalui Proxy Mean Test (PMT); b. Memverifikasi keberadaan dan menentukan kelompok kesejahteraan keluarga tambahan. Verifikasi daftar REGSOSEK22-FKP dilakukan oleh Ketua/Pengurus SLS/Non SLS peserta FKP dengan mengacu pada kondisi keluarga saat Pendataan Awal Regsosek (15 Oktober-14 November 2022). Pada pelaksanaan FKP, Ketua/Pengurus SLS/Non SLS akan menerima daftar REGSOSEK22-FKP sesuai wilayahnya, kemudian melakukan verifikasi keluarga yang ada di dalam daftar REGSOSEK22-FKP. Dalam melakukan verifikasi, Ketua/Pengurus SLS/Non SLS dapat berdiskusi dengan tokoh masyarakat lain yang diundang dalam kegiatan FKP. Daftar REGSOSEK22-FKP terdiri dari enam blok, yaitu: Blok I : Identitas Wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS)/Non SLS Blok II : Rekapitulasi Jumlah Keluarga Blok III : Catatan Blok IV : Pernyataan Blok VA : Keterangan Keluarga Blok VB : Keterangan Keluarga Apartemen/Respons CAWI Blok VI : Keterangan Keluarga Tambahan Blok I. Identitas Wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS)/Non SLS Blok I berisi identitas wilayah yang meliputi kode dan nama wilayah administrasi (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kode SLS/Non SLS, dan Nama SLS/Non SLS). Isian pada blok ini sudah tercetak (pre-printed). Asisten fasilitator terlebih dahulu memeriksa kebenaran dan kelengkapan isian Blok I sebelum membagikan daftar REGSOSEK22-FKP kepada seluruh peserta.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 50 Pastikan daftar REGSOSEK22-FKP yang dibagikan kepada peserta telah sesuai dengan wilayah SLS masing-masing peserta Blok II. Rekapitulasi Jumlah Keluarga Blok ini digunakan untuk mengisi hasil rekapitulasi jumlah keluarga berdasarkan kelompok kesejahteraan dan rekapitulasi keluarga tambahan berdasarkan keberadaan hasil pelaksanaan FKP. Blok ini terdiri dari tiga bagian yaitu: 1) Rekapitulasi Awal Bagian ini berisi kondisi awal jumlah keluarga menurut kelompok kesejahteraan hasil PMT. Isian pada bagian ini sudah tercetak (pre-printed) dan tidak boleh diperbaiki. 2) Rekapitulasi Hasil FKP Bagian ini merupakan rekapitulasi hasil pengelompokkan kesejahteraan berdasarkan hasil verifikasi kegiatan FKP. Isian pada bagian ini disalin dari kolom kelompok kesejahteraan halaman terakhir rincian c pada masing-masing Blok VA, Blok VB, dan Blok VI. Pengisian baris “Jumlah Keluarga Total” adalah dengan menjumlahkan isian jumlah keluarga menurut kelompok kesejahteraan dari Blok VA, Blok VB, dan Blok VI. 3) Rekapitulasi Jumlah Keluarga Tambahan Hasil FKP Berdasarkan Keberadaan (Rekap Blok VI) Rincian pada bagian ini diisi dari penghitungan jumlah keluarga berdasar kode keberadaan di kolom (6) Blok VI.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 51 Pengisian rekapitulasi keluarga pada BLOK II dilakukan oleh Asisten Fasilitator setelah FKP selesai dan seluruh isian daftar REGSOSEK22-FKP telah diperiksa. Blok III. Catatan Digunakan untuk mengisi segala informasi terkait verifikasi keluarga dan kelompok kesejahteraan yang dirasa perlu untuk dicantumkan. Blok IV. Pernyataan Rincian ini diisi oleh Ketua/Pengurus SLS/Non SLS yang melakukan verifikasi daftar REGSOSEK22-FKP dengan membubuhkan nama lengkap dan tanda tangan. Tanda tangan ini sebagai bentuk persetujuan terhadap isian di setiap lembar daftar REGSOSEK22-FKP yang telah diverifikasi. Penandatanganan blok ini dilakukan setelah selesai verifikasi dan pengisian daftar REGSOSEK22-FKP bersamaan dengan penandatanganan Berita Acara FKP. Tim FKP harus memastikan setiap lembar pada daftar REGSOSEK22-FKP telah ditandatangani setiap Ketua/Pengurus SLS/Non SLS yang melakukan verifikasi daftar tersebut Blok VA. Keterangan Keluarga Blok ini digunakan untuk melakukan verifikasi kelompok kesejahteraan keluarga hasil Pendataan Awal Regsosek 2022. Pada bagian atas Blok VA terdapat bagian Identitas SLS/Non SLS dan bagian informasi halaman. Pada bagian identitas SLS/Non SLS, telah tertulis kode wilayah mulai dari kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kode SLS/Non SLS.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 52 Pada bagian atas Blok VA juga terdapat bagian informasi halaman. Asisten Fasilitator harus mengisikan keterangan jumlah halaman pada tempat yang tersedia di sudut kanan atas setiap halaman Blok VA. Pengisian dapat dilakukan setelah kegiatan FKP selesai dan daftar REGSOSEK22-FKP telah selesai diperiksa oleh Asisten Fasilitator. Pada bagian utama Blok VA, terdapat daftar keluarga yang harus diverifikasi kelompok kesejahteraannya. Bagian ini terdiri dari sembilan kolom dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kolom (1) sampai Kolom (2) sudah tercetak (pre-printed). Kolom (1): No. Urut Keluarga Berisi nomor urut keluarga hasil Pendataan Awal Regsosek Kolom (2): Kelompok kesejahteraan Berisi kode kelompok kesejahteraan dengan rincian kode sebagai berikut: Kode 1: Sangat Miskin Kode 2: Miskin Kode 3: Rentan Miskin Kode 4: Tidak Miskin 2. Kolom (3) sampai Kolom (5) berisi daftar keluarga hasil Pendataan Awal Regsosek pada 15 Oktober sampai 14 November 2022. Daftar ini sudah tercetak (pre-printed) dan tidak boleh diubah atau dicoret. Kolom (3) berisi nama Kepala Keluarga (KK), kolom (4) berisi nama anggota keluarga lainnya dan kolom (5) berisi alamat keluarga. Kolom (4) digunakan untuk mengidentifikasi keluarga terutama jika ada lebih dari satu KK memiliki nama yang sama. Nama Anggota Keluarga Lainnya digunakan untuk mengidentifikasi KK, terutama jika ada lebih dari satu keluarga dengan nama KK dan alamat sama tinggal di SLS yang sama. 3. Kolom (6) sampai Kolom (9) merupakan kolom yang harus diisi oleh ketua/pengurus SLS/Non SLS yang menjadi peserta FKP untuk memverifikasi kebenaran kelompok kesejahteraan keluarga. Kolom (6): Apakah setuju dengan pengelompokan di kolom (2)?
Pedoman Forum Konsultasi Publik 53 Kolom ini harus diisi oleh Ketua/Pengurus SLS/Non SLS peserta FKP untuk menyatakan persetujuan terhadap kelompok kesejahteraan keluarga yang tercantum pada kolom (2). Pada kolom ini tersedia tiga tanda pilihan jawaban yaitu: Tanda V: Setuju. Artinya Ketua/Pengurus SLS/Non SLS sepakat bahwa kelompok kesejahteraan keluarga tersebut sesuai dengan kelompok kesejahteraan yang tertera pada kolom (2). Apabila kolom (6) terisi tanda V, maka proses verifikasi langsung dilanjutkan ke keluarga berikutnya. Tanda X: Tidak Setuju. Artinya Ketua/Pengurus SLS/Non SLS tidak sepakat dengan pengelompokan kesejahteraan keluarga yang tertera pada kolom (2). Apabila kolom (6) diisi dengan tanda X, maka lanjutkan pengisian kolom (7) sampai dengan kolom (9). Tanda strip (-): Tidak Berpendapat. Artinya Ketua/Pengurus SLS/Non SLS tidak memberikan penilaian terhadap kelompok kesejahteraan keluarga yang tertera pada kolom (2) karena alasan tertentu. Cakupan keluarga yang dapat diisi dengan tanda (-) pada kolom (6) adalah sebagai berikut: a. Keluarga yang tercantum dalam daftar tidak dikenal oleh Ketua/Pengurus SLS/Non SLS; b. Seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam daftar sudah pindah dari SLS tersebut setelah pendataan Regsosek; c. Seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam daftar telah meninggal setelah pendataan Regsosek. Pengisian tanda strip (-) wajib dilakukan jika seluruh anggota keluarga meninggal atau sudah pindah pada saat pelaksanaan FKP. Jika kolom (6) diisi dengan tanda (-), maka lanjutkan pengisian di kolom (9), untuk Kolom (7) dan kolom (8) tidak perlu diisi. Contoh cara pengisian kolom (6):
Pedoman Forum Konsultasi Publik 54 Kolom (7): Pengelompokan yang sesuai Kolom ini harus diisi apabila Ketua/Pengurus SLS/Non SLS tidak sepakat dengan kelompok kesejahteraan keluarga yang tercantum di kolom (2). Dalam kondisi demikian Ketua/Pengurus SLS/Non SLS harus mengisikan kode kelompok kesejahteraan baru yang menurut mereka sesuai untuk keluarga tersebut. Cara pengisian kolom ini adalah dengan menuliskan kode kelompok kesejahteraan baru (antara 1 sampai 4) di kolom (7), kemudian mencoret kode kelompok kesejahteraan di kolom (2) dan menuliskan kode kelompok kesejahteraan yang baru di sampingnya. Contoh: Pada daftar REGSOSEK22-FKP, keluarga Atib berada pada kelompok kesejahteraan 1 (sangat miskin). Pada saat FKP, ketua SLS menyatakan tidak sepakat jika keluarga ini dimasukkan kelompok sangat miskin. Menurut ketua SLS, keluarga Atib seharusnya masuk kelompok 3 (rentan miskin). Untuk kasus ini, maka cara pengisiannya adalah sebagai berikut: Pada saat pengecekan isian daftar REGSOSEK22-FKP, asisten fasilitator harus mengutamakan pembahasan perubahan kelompok kesejahteraan keluarga yang mengalami perubahan kelompok kesejahteraan ekstrem, yaitu perubahan kelompok kesejahteraan sampai dengan dua atau tiga tingkat ke atas maupun ke bawah. Asisten fasilitator harus memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut. Kolom (8): No. Urut Keluarga Acuan Pada saat melakukan pemindahan kelompok kesejahteraan keluarga, Ketua/Pengurus SLS/Non SLS harus memperhatikan kemiripan kondisi keluarga yang dipindahkan dengan kondisi keluarga yang ada di kelompok kesejahteraan yang baru/keluarga acuan. Kondisi yang dimaksud di sini adalah kondisi sosial ekonomi yang bisa dilihat dari sisi pendapatan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, dll. Jika keluarga acuan tidak ada yang benar-benar memiliki
Pedoman Forum Konsultasi Publik 55 kemiripan, Ketua/Pengurus SLS/Non SLS diminta membuat kesimpulan umum dari variabel-variabel yang berbeda. Sebagai contoh keluarga dengan penghasilan tidak tetap tanpa anak bisa disamakan dengan keluarga berpenghasilan tetap namun memiliki anak banyak. Ini karena dalam kesehariannya kedua keluarga ini memiliki kesulitan yang sama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Contoh lain penyamaan dua keluarga yang samasama memiliki pekerjaan sebagai buruh dengan gaji di bawah UMR, dimana salah satunya menyewa rumah dan keluarga lainnya memiliki rumah tidak layak dan menanggung orang tuanya yang mengalami sakit kronis. Ini karena dalam kesehariannya keduanya masih mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun termasuk kelompok rentan miskin. Cara pengisian kolom ini adalah dengan cara menuliskan nomor urut keluarga dari kelompok kesejahteraan baru yang memiliki kemiripan kondisi sosial ekonomi dengan keluarga yang dipindahkan. Keluarga yang bisa menjadi keluarga acuan hanya keluarga yang berada pada Blok VA dan Blok VB. Keluarga yang sudah dijadikan sebagai keluarga acuan maka kelompok kesejahteraannya tidak boleh berubah. Contoh 1: Pada daftar REGSOSEK22-FKP, keluarga Atib berada pada kelompok kesejahteraan 1 (sangat miskin). Pada saat FKP, ketua SLS menyatakan tidak sepakat jika keluarga ini dimasukkan kelompok sangat miskin. Menurut ketua SLS, keluarga Atib seharusnya masuk kelompok 3 (rentan miskin). Pada kelompok 3, menurut ketua SLS kondisi keluarga Atib mirip dengan kondisi keluarga Suherman yang berada pada nomor urut 145 pada daftar REGSOSEK22-FKP. Maka, cara pengisian untuk kasus ini adalah sebagai berikut:
Pedoman Forum Konsultasi Publik 56 Contoh 2: Pada daftar REGSOSEK22-FKP, keluarga Kim Hin berada pada kelompok kesejahteraan 4 (Tidak Miskin). Ketua SLS tidak sepakat dengan pengelompokan ini. Menurut ketua SLS, keluarga Kim Hin termasuk dalam kelompok keluarga miskin (kode 2). Pada saat dibandingkan dengan keluarga pada kelompok kesejahteraan miskin, keluarga yang memiliki kemiripan kondisi sosial ekonomi dengan keluarga Kim Hin adalah keluarga Gunawan yang berada pada nomor urut 119. Pengisian daftar REGSOSEK22-FKP untuk keluarga KIM HIN adalah sebagai berikut: Apabila dalam daftar REGSOSEK22-FKP kelompok kesejahteraannya tidak lengkap (hanya ada 1 atau 2 atau 3 kelompok kesejahteraan saja), kemudian ada keluarga yang pindah ke kelompok kesejahteraan yang tidak tercantum di dalam daftar REGSOSEK22-FKP, maka nomor urut keluarga acuan pada kolom (8) diisi dengan tanda strip (-).
Pedoman Forum Konsultasi Publik 57 Contoh: Pada daftar REGSOSEK22-FKP, seluruh keluarga di satu SLS masuk dalam satu kelompok kesejahteraan saja yaitu kelompok 2 (miskin). Pada saat FKP, Ketua SLS tidak setuju jika keluarga SUPOREJO masuk ke dalam kelompok miskin. Menurut Ketua SLS, keluarga SUPOREJO adalah keluarga tidak miskin (kode 4) karena memiliki usaha kontrakan di kelurahan lain. Karena tidak ada keluarga dengan kelompok kesejahteraan berkode 4 di dalam daftar, maka pengisian kolom (8) untuk kasus ini adalah sebagai berikut: Kolom (9): Keterangan/Alasan Kolom ini harus diisi oleh Ketua/Pengurus SLS/Non SLS jika: a. Ketua /Pengurus SLS/Non SLS tidak berpendapat (tanda (-)) mengenai kelompok kesejahteraan keluarga; Apabila Ketua/Pengurus SLS/Non SLS tidak berpendapat pada kelompok kesejahteraan keluarga (kolom (6) bertanda (-)), maka Ketua/Pengurus SLS/Non SLS harus menuliskan keterangan yang menjelaskan alasannya. Misalnya: keluarga tidak dikenal, keluarga pindah setelah pendataan, seluruh anggota keluarga sudah meninggal setelah pendataan. b. Ketua/Pengurus SLS/Non SLS tidak sepakat (tanda (X)) dengan kelompok kesejahteraan yang tercantum di kolom (2). Apabila Ketua/Pengurus SLS/Non SLS tidak sepakat dengan kelompok kesejahteraan keluarga (kolom (6) bertanda (X)), maka Ketua/Pengurus SLS/Non SLS harus menuliskan alasan pemindahan keluarga tersebut ke kelompok kesejahteraan yang baru. Alasan yang dituliskan harus jelas dan spesifik dan bisa lebih dari satu. Contoh alasan pemindahan kelompok kesejahteraan dari kelompok atas ke kelompok bawah misalnya: tidak memiliki rumah, hidup hanya dari pemberian tetangga/saudara, tidak memiliki pekerjaan, hidup sebatang kara, disabilitas, dll. Sedangkan, contoh alasan pemindahan kelompok kesejahteraan dari kelompok bawah ke kelompok atas misalnya: pekerjaan
Pedoman Forum Konsultasi Publik 58 kepala keluarga tersebut adalah PNS, memiliki tanah/rumah di tempat lain, memiliki beberapa mobil, dll. Contoh1: Pada contoh kasus keluarga Atib, Ketua SLS tidak sepakat bahwa keluarga ini berada pada kelompok 1 (Sangat Miskin). Seharusnya keluarga ini masuk pada kelompok 3 (Rentan Miskin) karena keluarga ini memiliki usaha bengkel motor yang cukup laris. Maka pengisian kolom (9) untuk keluarga Atib adalah sebagai berikut: Contoh 2: Pada saat FKP, Ketua SLS tidak mau mengisikan persetujuan kelompok kesejahteraan keluarga atas nama CIPANG dikarenakan ketua SLS merasa tidak mengenal keluarga tersebut di wilayahnya. Pengisian kolom (9) untuk keluarga CIPANG adalah sebagai berikut: Contoh 3: Pada kasus keluarga Kim Hin, ketua SLS tidak sepakat jika keluarga ini termasuk keluarga Tidak Miskin. Menurut ketua SLS, keluarga Kim Hin termasuk dalam kelompok keluarga miskin (kode 2) karena di keluarga Kim Hin tidak ada yang bekerja. Pengisian kolom (9) untuk keluarga Kim Hin adalah sebagai berikut:
Pedoman Forum Konsultasi Publik 59 Rekapitulasi Jumlah Keluarga Penghitungan rekapitulasi jumlah keluarga hasil FKP dilakukan oleh Asisten Fasilitator. Pada setiap halaman, Asisten Fasilitator harus mengisikan rekapitulasi jumlah keluarga hasil FKP berdasarkan kelompok kesejahteraan di kolom (2). Paraf Ketua/Pengurus SLS/Non SLS Setelah selesai melakukan verifikasi kelompok kesejahteraan keluarga, Ketua/Pengurus SLS/Non SLS harus membubuhkan paraf di setiap halaman daftar REGSOSEK22-FKP di bagian pojok kanan bawah. Blok VB. Keterangan Keluarga Apartemen/Respons CAWI Blok ini berisi nama-nama keluarga yang berasal dari pendataan di wilayah khusus apartemen serta keluarga yang melakukan pengisian data Regsosek melalui moda CAWI. Struktur kolom pada Blok VB sama persis dengan Blok VA. Tata cara pengisian pada Blok VB sama persis dengan cara pengisian Blok VA. Contoh: Keluarga Abdul Aziz tinggal di Apartemen Urbano. Pada daftar REGSOSEK22-FKP, keluarga ini termasuk ke dalam kelompok kesejahteraan 4 (Tidak Miskin). Akan tetapi menurut Ketua SLS keluarga ini adalah keluarga yang rentan miskin karena penghasilannya tidak tetap dan apartemennya masih menyewa, sehingga seharusnya dimasukkan ke dalam kelompok 3 (Rentan Miskin).
Pedoman Forum Konsultasi Publik 60 Pada kelompok 4 di daftar REGSOSEK22-FKP, menurut Ketua SLS, keluarga yang memiliki kondisi mirip dengan keluarga Abdul Aziz adalah keluarga Febryanto. Pada daftar REGSOSEK22-FKP, keluarga ini berada pada nomor urut 172. Untuk kasus seperti ini, maka cara pengisian daftar REGSOSEK22-FKP adalah seperti berikut: Keluarga yang bisa menjadi keluarga acuan hanya keluarga yang berada pada Blok VA dan Blok VB. Keluarga yang sudah dijadikan sebagai keluarga acuan maka kelompok kesejahteraannya tidak boleh berubah. Rekapitulasi Jumlah Keluarga Penghitungan rekapitulasi jumlah keluarga hasil FKP dilakukan oleh Asisten Fasilitator. Pada setiap halaman, Asisten Fasilitator harus mengisikan rekapitulasi jumlah keluarga hasil FKP berdasarkan kelompok kesejahteraan di kolom (2). Paraf Ketua/Pengurus SLS/Non SLS Setelah selesai melakukan verifikasi kelompok kesejahteraan keluarga, Ketua/Pengurus SLS/Non SLS harus membubuhkan paraf di setiap halaman daftar REGSOSEK22-FKP di bagian pojok kanan bawah.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 61 Blok VI. Keterangan Keluarga Tambahan Bagian ini berisi daftar keluarga tambahan yang berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah data administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keluarga yang berada di dalam daftar ini adalah keluarga yang belum melakukan pengisian data Regsosek sehingga harus diverifikasi keberadaan dan kelompok kesejahteraannya. Blok VI terdiri dari sembilan kolom dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kolom (1) sampai kolom (5) berisi daftar nama keluarga yang sudah tercetak (pre-printed) dari berbagai sumber. Selain itu, terdapat baris kosong untuk mengisi nama-nama keluarga tambahan baru. Kolom (1): No. Berisi nomor urut keluarga tambahan. Jika ada keluarga tambahan baru, maka pengisian nomor urut pada kolom (1) melanjutkan dari nomor urut terakhir. Kolom (2): Nama Kepala Keluarga (KK) Berisi nama Kepala Keluarga (KK) tambahan. Untuk keluarga tambahan baru, maka isikan nama kepala keluarga tambahan pada baris kosong yang telah disediakan. Kolom (3): Nomor Induk Kependudukan (NIK) NIK yang sudah tercantum di dalam kolom ini tidak boleh diubah. Jika ada keluarga tambahan baru, maka tuliskan NIK Kepala Keluarga tambahan tersebut. Jika setelah diupayakan informasi NIK (keluarga tambahan baru) tidak diperoleh, maka pada kolom ini diisi 9999999999999999. Kolom (4): Nama Anggota Keluarga Lainnya Pada kolom ini sudah tercetak nama anggota keluarga lainnya yang tinggal di keluarga tersebut. Kolom (4) digunakan untuk mengidentifikasi keluarga terutama jika ada KK dengan nama sama. Untuk keluarga tambahan baru, tuliskan nama anggota keluarga lainnya berupa nama pasangan atau anak atau anggota keluarga lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keluarga tersebut. Jika keluarga tambahan yang baru tersebut adalah keluarga tunggal, maka kolom (4) tidak perlu diisi. Kolom (5): Alamat Kolom ini berisi alamat keluarga. Isikan alamat jika ada keluarga tambahan yang baru. 2. Kolom (6) sampai kolom (9) adalah kolom untuk melakukan verifikasi. Bagian ini harus diisi oleh ketua/pengurus SLS/Non SLS yang menjadi peserta FKP untuk memverifikasi keberadaan keluarga dan kelompok kesejahteraan keluarga. Kolom (6): Keberadaan Keluarga
Pedoman Forum Konsultasi Publik 62 Kolom ini harus diisi oleh Ketua/Pengurus SLS/Non SLS terkait keberadaan keluarga tambahan yang ada di dalam daftar. Pengisian kolom ini mengacu pada tiga pilihan jawaban berikut: Kode 1: ada pada periode Regsosek. Artinya keluarga tersebut terkonfirmasi ada/bertempat tinggal di wilayah tersebut pada saat periode Regsosek (15 Oktober sampai 14 November 2022) Jika isian kolom ini adalah kode 1, maka pengisian dilanjutkan ke kolom (7) sampai kolom (9). Kode 2: tidak ada. Artinya, keluarga tersebut saat periode Regsosek (15 Oktober sampai 14 November 2022) sampai saat ini terkonfirmasi tidak ada/bukan penduduk di wilayah tersebut. Konsep penduduk yang digunakan terdapat di Bab IX. Jika isian kolom (6) adalah kode 2, maka verifikasi keberadaan keluarga dilanjutkan ke keluarga berikutnya. Kolom (7) sampai kolom (9) tidak perlu diisi. Kode 3: ada setelah periode Regsosek. Artinya, keluarga tersebut pada saat periode Regsosek (15 Oktober sampai 14 November 2022) belum ada, namun pada saat FKP terkonfirmasi sebagai keluarga pada SLS tersebut. Keluarga tambahan baru dituliskan pada baris kosong yang telah disediakan. Jika kolom (6) berisi kode 3, maka pengisian dilanjutkan ke kolom (7) sampai kolom (9). Contoh: 1. Pada daftar REGSOSEK22-FKP, keluarga Ade Sofyan terkonfirmasi sebagai keluarga yang sudah lama tinggal di wilayah RT001 RW001 Kelurahan Marga Mulya. Maka, isian kolom (6) untuk keluarga Ade Sofyan adalah kode 1. 2. Pada saat FKP, keluarga Asep Firmansyah yang ada di daftar REGSOSEK22- FKP Blok VI diketahui sudah pindah ke Padang sejak Januari 2023. Untuk kasus ini, maka pengisian kolom (6) untuk keluarga Asep Firmansyah adalah kode 2. 3. Pada saat FKP, diketahui bahwa Febriansyah yang merupakan anak Bu Kartini Rohayati yang tinggal di RT001 RW001 Kelurahan Marga Mulya, baru menikah bulan Maret 2023 dan tinggal di SLS yang sama dengan ibunya. Untuk kasus ini, maka keluarga Febriansyah dicatat pada baris kosong Blok VI. 4. Pada saat FKP, ketua RT menyatakan ada warganya yang bernama Dodi Sumargo belum ada dalam daftar Regsosek22-FKP. Padahal Dodi Sumargo sudah lama tinggal di RT001 RW001 Keluarga Marga Mulya. Untuk kasus ini, maka keluarga Dodi Sumargo dicatat pada baris kosong di Blok VI.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 63 Pengisian kolom (6) untuk kasus-kasus di atas adalah sebagai berikut: Catatan untuk baris kosong Blok VI: Setiap tim FKP harus dibekali dengan lembar kosong keluarga tambahan. Hal ini sebagai bentuk antisipasi apabila di dalam kegiatan FKP ada SLS yang memiliki banyak keluarga tambahan sehingga tidak cukup ditampung dalam baris kosong Blok VI. Untuk menyambungkan lembar kosong keluarga tambahan, tuliskan identitas wilayah SLS/Non SLS pada bagian atas lembar kosong keluarga tambahan. Selanjutnya tuliskan halaman ke berapa pada bagian pojok kanan atas. Contoh lembar kosong sebagai berikut:
Pedoman Forum Konsultasi Publik 64 Kolom (7): Penilaian pada kelompok kesejahteraan keluarga Kolom ini digunakan untuk mengisikan kode kelompok kesejahteraan keluarga. Kolom (7) diisi jika kolom (6) berisi kode 1 atau 3. Ketua SLS harus mengisikan kode kelompok kesejahteraan keluarga tambahan (antara 1 sampai 4) yang menurut mereka sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut. Contoh: 1. Menurut ketua RT, Keluarga Ade Sofyan termasuk keluarga yang tidak miskin karena memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang lumayan besar. 2. Keluarga Aminah termasuk keluarga miskin menurut ketua RT karena janda dan penghasilan dari pekerjaannya masih kurang untuk mencukupi kebutuhan seharihari. 3. Keluarga Asmanih termasuk keluarga yang rentan miskin menurut ketua RT. Keluarga ini pekerjaannya adalah buruh angkut barang sehingga kalau sepi, penghasilannya akan menurun. Pengisian kolom (7) untuk keluarga tambahan di atas adalah sebagai berikut: Kolom (8): No.Urut Keluarga Acuan Setelah mengisikan kelompok kesejahteraan keluarga tambahan di kolom (7), ketua SLS harus mengisikan nomor urut keluarga acuan di kolom (8). Cara pengisian kolom ini adalah dengan menuliskan nomor urut keluarga yang berada dalam kelompok kesejahteraan sesuai kolom (7) dan yang memiliki kondisi sosial ekonomi mirip dengan keluarga tambahan. Keluarga yang dapat dijadikan acuan adalah keluarga yang ada dalam Blok VA dan Blok VB. Contoh: 1. Keluarga Ade Sofyan termasuk keluarga yang tidak miskin (kelompok 4). Keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi mirip dengan keluarga Ade Sofyan adalah keluarga Martin Tanjaya pada Blok VA dengan nomor urut 152. 2. Keluarga Aminah termasuk keluarga miskin (kelompok 2). Keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi mirip dengan keluarga Aminah adalah keluarga Yati pada Blok VA dengan nomor urut 108.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 65 3. Keluarga Asmanih termasuk keluarga yang rentan miskin (kelompok 3). Keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi mirip dengan keluarga Asmanih adalah keluarga Abdu Rauf dari Blok VB dengan nomor urut 174. Pengisian kolom (8) untuk kasus-kasus di atas adalah sebagai berikut: Kolom (9): Nomor Telepon atau Email Kolom ini digunakan untuk mengumpulkan informasi nomor telepon atau alamat email keluarga tambahan. Ketua SLS harus mengisikan nomor telepon atau alamat email dari keluarga tambahan yang keberadaannya (kolom 6) berkode 1 atau 3. Jika Ketua SLS tidak memiliki informasi email atau nomor telepon maka kolom ini diberi tanda strip (-). Rekapitulasi Jumlah Keluarga Rekapitulasi jumlah keluarga harus diisikan pada setiap halaman Blok VI. Pengisian rekapitulasi jumlah keluarga dilakukan oleh Asisten Fasilitator. Berbeda dengan rekapitulasi jumlah keluarga pada Blok VA dan Blok VB, rekapitulasi jumlah keluarga pada Blok VI ada dua jenis: a. Rekapitulasi jumlah keluarga berdasarkan keberadaan, dihitung hanya yang berkode 1 atau 3 pada kolom (6); b. Rekapitulasi jumlah keluarga berdasarkan kelompok kesejahteraan, dihitung sesuai jumlah masing-masing kelompok kesejahteraan pada kolom (7). Paraf Ketua/Pengurus SLS/Non SLS Setelah verifikasi kelompok kesejahteraan keluarga selesai dilakukan, Ketua/Pengurus SLS harus membubuhkan paraf di pojok kanan bawah setiap halaman Blok VI.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 66 6.2 Tata Cara Pengisian Berita Acara FKP dan Daftar Hadir Berita acara FKP dan daftar hadir merupakan bukti partisipasi seluruh peserta FKP di desa/kelurahan yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan seluruh Ketua/Pengurus SLS/Non SLS atau perwakilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan peserta lain yang hadir pada pelaksanaan FKP. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengisian berita acara FKP dan daftar hadir adalah: 1. Sebelum lembar berita acara FKP dan daftar hadir ditandatangani oleh semua peserta, asisten fasilitator terlebih dahulu mengisi informasi kode dan deskripsi wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) serta waktu dan tempat diselenggarakannya FKP. 2. Daftar hadir diisi saat peserta melakukan registrasi. 3. Berita acara FKP berisi informasi mengenai: a. Jumlah keluarga hasil verifikasi daftar REGSOSEK22-FKP b. Hal-hal penting yang perlu diisi pada kotak Catatan saat pelaksanaan FKP, misalnya informasi tentang SLS yang tidak hadir perwakilannya, atau informasi lainnya. 4. Dalam pengisian berita acara FKP dan daftar hadir, administrator meminta peserta FKP menuliskan nama sesuai wilayah tugasnya. 5. Jika seluruh peserta dan kepala desa/lurah/nagari telah menandatangani berita acara FKP di tempat yang telah disediakan, selanjutnya asisten fasilitator dan administrator menandatangani berita acara FKP dan daftar hadir. 6. Jika FKP dilaksanakan satu level di bawah desa/kelurahan, maka dibuat berita acara gabungan. 7. Berita acara FKP dan daftar hadir yang telah selesai ditandatangani selanjutnya diserahkan ke BPS Kabupaten/Kota pada saat jeda FKP bersama dengan Daftar REGSOSEK22-FKP yang telah selesai dientri.
BAB VII PENGELOLAAN DOKUMEN FKP
Pedoman Forum Konsultasi Publik 69 BAB 7 PENGELOLAAN DOKUMEN FKP 7.1.Alur Pengelolaan Dokumen FKP Semua dokumen (Daftar REGSOSEK22-FKP, Berita Acara FKP, dan Daftar Hadir) yang digunakan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dikumpulkan kembali oleh Asisten Fasilitator untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan ketepatan pengisian Daftar REGSOSEK22-FKP. Di saat yang bersamaan, Administrator melakukan pemeriksaan dan pengumpulan dokumen administrasi pelaksanaan FKP, meliputi SPJ dan kuitansi yang digunakan, serta kelengkapan tanda tangan seluruh peserta pada berita acara FKP dan Daftar Hadir. Selanjutnya, Asisten Fasilitator melakukan proses entry Daftar REGSOSEK22-FKP pada hari yang sama setelah FKP selesai dilaksanakan. Seluruh dokumen FKP yang telah lengkap diserahkan oleh Asisten Fasilitator ke BPS Kabupaten/Kota. Gambar 7.1 Alur Dokumen FKP Regsosek
Pedoman Forum Konsultasi Publik 70 7.2. Receiving dan Batching Dokumen Penerimaan dokumen merupakan proses menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil FKP dalam satu kabupaten/kota. Hasil pemeriksaan dicatat dalam suatu daftar penerimaan dokumen oleh unit kerja yang melaksanakan penerimaan dokumen di BPS Kabupaten/Kota. Daftar Regsosek22-FKP yang telah dientry beserta seluruh dokumen FKP diharapkan untuk diserahkan oleh Asisten Fasilitator ke BPS Kabupaten/Kota segera pada saat jeda FKP tanpa perlu menunggu kegiatan FKP di satu kecamatan selesai. Asisten Fasilitator diperkenankan melakukan pengiriman dokumen secara berkala paling lambat satu minggu sekali, hanya jika mengalami kesulitan transportasi atau kendala geografis. Tugas penerimaan dokumen adalah sebagai berikut: 1. Menerima dokumen hasil FKP dari Asisten Fasilitator; 2. Memeriksa kelengkapan dokumen FKP; 3. Memastikan dokumen FKP yang diterima sudah sesuai dengan dashboard monitoring; 4. Menginput dokumen FKP yang diterima ke aplikasi SIPMEN; dan 5. Menyerahkan dokumen yang telah dicatat ke petugas penyimpanan dokumen. Adapun tugas pengelompokan (batching) dokumen adalah melakukan pengelompokan dokumen dalam satu kabupaten/kota. Dokumen FKP dan kelengkapannya disusun menurut banyaknya FKP dalam satu desa/kelurahan. Selanjutnya dokumen tersebut disimpan dengan baik agar memudahkan jika sewaktu-waktu diperlukan kembali. Tugas penyimpanan dokumen adalah sebagai berikut: 1. Menerima dokumen dari petugas penerimaan dokumen; dan 2. Menyusun dokumen pada tempat penyimpanan sehingga dokumen mudah dicari atau ditemukan dan dikembalikan ke tempat semula.
BAB VIII PENGGUNAAN APLIKASI FKP REGSOSEK
Pedoman Forum Konsultasi Publik 73 BAB 8 PENGGUNAAN APLIKASI FKP REGSOSEK 8.1 Login Akses halaman login di URL https://regsosek-fkp.bps.go.id/. Klik tombol “Sign in with SSO BPS” untuk masuk menggunakan SSO BPS, atau klik tombol “Sign in with SSO Eksternal” untuk selain pegawai BPS. 8.2 List SLS Halaman ini berisi daftar seluruh SLS yang menjadi wilayah kerja petugas. Untuk mengedit isian SLS, silakan klik nama SLS. Fitur search dapat digunakan untuk mempermudah pencarian SLS dengan mengetikkan nama SLS atau atau semua level di atasnya. Hasil ketikkan akan menampilkan seluruh nama yang cocok dengan pencarian.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 74 8.3 List Keluarga Halaman ini menampilkan daftar keluarga yang ada di SLS terkait. Tombol search dapat digunakan untuk mencari seluruh informasi keluarga misalkan nama kepala keluarga, nama anggota lain, alamat detail keluarga, dan sebagainya. a. View Data Untuk melihat data keterangan keluarga, klik gambar mata di bagian paling kanan tabel di list keluarga. Gambar 8.1 View Data Ketika tombol tersebut telah diklik, maka akan muncul tampilan data keluarga mencakup data aset, detil perumahan, bantuan, dan foto. b. Tampilan data aset Gambar 8.2 Tampilan Data Aset
Pedoman Forum Konsultasi Publik 75 c. Tampilan detil perumahan Gambar 8.3 Tampilan Detil Perumahan d. Edit Keluarga Untuk mengedit keluarga, klik tombol yang paling kanan (di lingkaran merah) pada baris keluarga terkait. Gambar 8.4 Edit Keluarga
Pedoman Forum Konsultasi Publik 76 8.4 Perubahan Kelompok Kesejahteraan Halaman ini digunakan untuk mengelompokkan keluarga sejahtera dengan 3 langkah mulai dari persetujuan, perubahan kelompok kesejahteraan, dan alasan migrasi kelompok kesejahteraan. a. Persetujuan Kelompok Kesejahteraan Tahapan ini berisi persetujuan tentang pengelompokkan pada kolom Kelompok kesejahteraan. Jika terdapat perubahan data/ tidak setuju dengan pengelompokkan yang tertera pada kolom tersebut, klik “Tidak Setuju”. Gambar 8.5 Persetujuan Kelompok Kesejahteraan b. Perubahan Kelompok Kesejahteraan Tahapan ini berguna untuk mengubah pengelompokkan sesuai penilaian ketua SLS. Pada gambar 8.6, dicontohkan pemindahan kelompok kesejahteraan dari kelompok 2 (miskin) menjadi kelompok 1 (sangat miskin). Gambar 8.6 Perubahan Kelompok Kesejahteraan Pada tahapan ini, pemindahan kelompok kesejahteraan harus ditambahkan keluarga acuan. Untuk mengentri nama keluarga acuan, dapat dilakukan dengan mengetikkan nama keluarga atau mengklik langsung jika nama tampil pada dropdown menu. Setelah terpilih, klik lanjutkan.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 77 Gambar 8.7 Drop Down Menu Pengelompokan Kelompok Sejahtera c. Alasan Perubahan Kelompok Kesejahteraan Pada saat pelaksanaan FKP, apabila Ketua/Pengurus SLS/Non SLS tidak sepakat dengan kelompok kesejahteraan hasil PMT, maka mereka harus menuliskan alasannya. Alasan-alasan perubahan kelompok kesejahteraan merupakan informasi mengapa sebuah keluarga dinilai tidak tepat pada kelompok kesejahteraan awalnya, sehingga diletakkan pada kelompok yang kesejahteraannya lebih tinggi atau lebih rendah. Alasan migrasi kelompok kesejahteraan dikelompokkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi berupa kepemilikan aset, kondisi rumah, kondisi keluarga, pekerjaan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, ataupun kondisi lainnya. Alasan-alasan ini secara lebih lengkap adalah sebagai berikut: 1. Kepemilikan Aset Sebuah keluarga dapat berpindah kelompok kesejahteraannya berdasarkan aset yang dimiliki. Alasan terkait kepemilikan aset yang membuat keluarga pindah ke kelompok lebih sejahtera: a) memiliki aset cukup banyak, misalnya: memiliki ternak besar lebih dari satu, mobil, AC, dll.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 78 b) memiliki aset banyak, misalnya: memiliki mobil lebih dari satu, punya rumah atau lahan di tempat lain, memiliki banyak emas, dll. Alasan terkait kepemilikan aset yang membuat keluarga pindah ke kelompok tidak lebih sejahtera: a) tidak memiliki rumah b) tidak memiliki aset, misalnya keluarga tidak memiliki barang berharga sama sekali, termasuk sepeda motor. c) aset sedikit, misalnya keluarga hanya memiliki handphone, atau memiliki motor tapi sudah butut 2. Kondisi Rumah Kondisi rumah memiliki pengaruh dalam pengelompokan kesejahteraan keluarga. Kondisi rumah dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pemindahan kelompok keluarga. Alasan terkait kondisi rumah yang membuat keluarga pindah ke kelompok lebih sejahtera: a) Rumah layak, artinya rumah keluarga tersebut memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni b) Rumah mewah, rumah keluarga tersebut memiliki luas yang memadai seperti tersedia halaman, taman, garasi, serta dibangun dari bahanbahan berkualitas tinggi. Alasan terkait kondisi rumah yang membuat keluarga pindah ke kelompok lebih tidak sejahtera: a) Rumah tidak layak, misalnya: luas bangunan per kapita kurang dari 8m2 , tidak tersedia fasilitas air, tidak tersedia fasilitas BAB, material lantai, dinding, atau atap tidak memadai, dll b) Rumah kurang layak, misalnya luas bangunan sudah memadai, akan tetapi tidak memiliki fasilitas BAB c) Tidak memiliki rumah 3. Kondisi Keluarga Setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda-beda dan dapat menyebabkan keluarga tersebut berada pada kelompok sejahtera maupun tidak sejahtera. Alasan terkait kondisi keluarga yang membuat keluarga pindah ke kelompok lebih sejahtera: a) Anak sedikit b) Tidak memiliki anak Alasan terkait kondisi keluarga yang membuat keluarga pindah ke kelompok lebih sejahtera:
Pedoman Forum Konsultasi Publik 79 a) Cerai hidup/cerai mati/yatim/piatu. Misalnya, janda atau duda yang harus menanggung hidup keluarganya. b) Anak banyak/ anak masih kecil/banyak anggota keluarga yang ditanggung c) Hidup sebatang kara. Kondisi ini memiliki makna bahwa keluarga ini hidup sendirian tanpa ada saudara yang merawat. Misalnya, janda atau duda yang hidup sendirian. 4. Pekerjaan Alasan terkait pekerjaan yang membuat keluarga pindah ke kelompok lebih sejahtera: a) Memiliki pensiun b) Memiliki pekerjaan tetap c) Memiliki usaha, misalnya memiliki usaha kos/kontrakan, toko bangunan, warung makan, dll d) PNS/BUMN/BUMD e) Pejabat pemerintah, misal keluarga anggota DPRD, kepala daerah, kepala BAPPEDA, dll. Alasan terkait pekerjaan yang membuat keluarga pindah ke kelompok lebih tidak sejahtera: a) Tidak punya pekerjaan b) Pekerjaan serabutan, misalnya buruh angkut lepas, buruh bangunan, buruh tani, dll 5. Kondisi ekonomi Alasan terkait kondisi ekonomi yang membuat keluarga pindah ke kelompok lebih sejahtera: a) Keseharian hidup layak b) Keseharian hidup mewah Alasan terkait kondisi ekonomi yang membuat keluarga pindah ke kelompok lebih tidak sejahtera: a) Hidup dari bantuan keluarga/tetangga/ pemerintah. b) Keseharian hidup tidak layak, misalnya keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan makan 3 kali sehari. 6. Kondisi kesehatan Alasan kesehatan dapat membuat sebuah keluarga berpindah kelompok menjadi tidak sejahtera. Alasan terkait kesehatan tersebut adalah: a) Disabilitas b) Mengidap penyakit kronis c) Lansia
Pedoman Forum Konsultasi Publik 80 7. Catatan/Alasan lainnya Bagian ini bisa digunakan untuk (pilih salah satu) catatan atau alasan lain dengan penjelasan sebagai berikut: Catatan: Untuk menambahkan keterangan dari alasan-alasan yang sudah tersedia dalam pilihan. Misalnya saat memilih “memiliki aset banyak” kita menambahkan catatan: Memiliki mobil 2 (dua). Atau saat memilih “anak banyak” kita tambahkan catatan: Memiliki anak 7 (tujuh). Alasan Lain: Jika alasan yang dikemukakan di luar alasan-alasan kepemilikan aset, kondisi rumah, kondisi keluarga, pekerjaan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, maka alasan pemindahan kelompok keluarga dapat dimasukkan pada kategori alasan lainnya. Cara pengisian alasan perubahan kelompok keluarga adalah sebagai berikut: Masukkan seluruh komponen alasan perubahan kelompok kesejahteraan mulai dari kepemilikan aset, hingga isian catatan/lainnya yang mendukung alasan perubahan kelompok kesejahteraan. Jika sudah selesai, klik simpan.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 81 Gambar 8.8 Alasan Perubahan Kelompok Kesejahteraan d. Download Data Untuk mendowload data, klik tombol download seperti pada gambar Gambar 8.9 Download Data
BAB IX KONSEP DAN DISKUSI
Pedoman Forum Konsultasi Publik 85 BAB 9 KONSEP DAN DISKUSI 9.1 Konsep-konsep Penting 1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK). Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No.52 tahun 2009, yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Untuk keperluan FKP, keluarga merujuk pada domisili/tempat tinggal. 3. Kepala Keluarga adalah salah seorang dari anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga sehari-hari di rumah atau tertulis di dalam Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga. 4. Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach). Kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. (sumber: Metadata Indikator SDGs Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial Jilid II (Bappenas). 5. Orang Miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Sumber: Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Edisi II (Bappenas)). 6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. (Sumber: PP RI No. 42 Tahun 1981). 7. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. (Sumber: Publikasi Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Pembangunan Ekonomi Edisi II).
Pedoman Forum Konsultasi Publik 86 8. Pengelompokan kesejahteraan keluarga dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) b. Sangat Miskin adalah kondisi dimana seseorang sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan membutuhkan bantuan/pertolongan dengan segera untuk keberlangsungan hidupnya. Pada kelompok ini, mereka sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama untuk makan, sehingga sebagian besar pemenuhannya harus dibantu oleh pemerintah atau orang lain (anak, orang tua, saudara, tetangga). Di sebagian wilayah ada kondisi yang umumnya disebabkan karena minimnya penghasilan karena ketiadaan pekerjaan disertai kondisi pemberat lain seperti lansia, janda, disabilitas, atau jumlah ART banyak. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset berharga (motor, perhiasan, kulkas) dan rumah sehingga harus menyewa (mengontrak/kos). Kalaupun memiliki rumah kondisinya kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya (sengkedan sungai, kolong jembatan, dll). c. Miskin adalah kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan. Sebagai contoh dalam satu hari hanya mampu memenuhi kebutuhan makan keluarganya untuk satu atau dua kali saja, atau dapat memenuhi makan tiga kali namun hanya cukup untuk 4-5 hari saja dalam seminggu. Selain frekuensinya yang tidak dapat dipenuhi secara penuh kelompok ini juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan dengan porsi dan gizi yang cukup. Kondisi ini umumnya disebabkan karena kurangnya penghasilan karena pekerjaan tidak tetap atau bahkan menganggur. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset berharga (mobil, perhiasan, AC) dan rumah sehingga harus menyewa (mengontrak/kos). Kalaupun memiliki rumah kondisinya kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya (sengkedan sungai, kolong jembatan, dll). d. Rentan Miskin adalah kondisi dimana seseorang dalam situasi rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pada kelompok ini, mereka dapat berubah status menjadi miskin ketika ada guncangan tertentu, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga bahan-bahan pokok. Kelompok ini umumnya memiliki aset seperti motor, kulkas, atau hewan ternak dalam jumlah terbatas (misal 1 ekor ternak besar). Sekalipun
Pedoman Forum Konsultasi Publik 87 demikian kelompok ini rentan menjadi miskin jika ada perubahan kondisi sosial ekonomi, misal kenaikan harga komoditas pokok (pangan, listrik, bahan bakar), peningkatan pengeluaran (anak sekolah, jumlah ART bertambah), atau berkurangnya pendapatan (omset menurun, jam kerja berkurang, dsb). e. Tidak Miskin adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan secara rutin tanpa kesulitan apapun. Contohnya pada kelompok ini memiliki rumah yang layak huni dan aset berharga seperti mobil, perhiasan, AC, hingga sejumlah ternak besar (>1 ekor). 9.2 FAQ (Frequently Asked Question) No Pertanyaan Jawaban 1 Bagaimana jika Kepala Desa/Lurah tidak bersedia menjadi fasilitator? Fasilitator dapat digantikan oleh aparat desa/kelurahan yang paling memahami kehidupan masyarakat di wilayahnya. 2 Bagaimana jika Ketua SLS tidak bersedia mengikuti kegiatan FKP? Lakukan pendekatan secara personal. Jika Ketua SLS tetap tidak bersedia mengikuti kegiatan FKP, maka dapat diwakili oleh seseorang yang dianggap memahami kondisi masyarakat di wilayah SLS tersebut. Jika tidak ada perwakilan SLS yang hadir maka data hasil pengolahan BPS tidak akan mengalami perubahan karena tidak ada FKP susulan. 3 Apa yang harus dilakukan apabila Ketua SLS merasa kebingungan dalam memberikan alasan pemindahan kelompok kesejahteraan? 1. Berikan penjelasan pentingnya peran serta Ketua SLS dalam membantu validasi data. Apabila Ketua SLS tidak bersedia memeriksa kelompok kesejahteraan keluarga di wilayahnya, maka dianggap menyetujui hasil dari pengelompokan oleh BPS. Ketua SLS tetap harus menandatangani pernyataan dalam dokumen REGSOSEK22-FKP. Jika ketua SLS tidak bersedia menandatangani dokumen REGSOSEK22-FKP dan berita acara FKP, maka penandatanganan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa atau yang mewakili.
Pedoman Forum Konsultasi Publik 88 2. Asisten fasilitator dapat memberikan petunjuk atau contoh terkait kondisi perumahan, pekerjaan, kepemilikan aset, dan kondisi lainnya yang mudah dipahami oleh Ketua SLS. 4 Kasus Kepala Keluarga yang pada saat Pendataan Awal Regsosek dicatat terpisah dengan pasangan/anggota keluarga lainnya karena tidak tinggal bersama, apakah akan dilakukan verifikasi kesejahteraan keluarga secara terpisah juga? Tidak, pada daftar REGSOSEK22-FKP kasus keluarga yang terpisah seperti ini sudah disatukan sehingga hanya akan ada satu nama dalam daftar REGSOSEK22-FKP. 5 Apakah boleh meminta salinan dokumen FKP? Dokumen Regsosek22-FKP dan berita acara merupakan dokumen rahasia. Tidak diperkenankan melakukan penggandaan, dokumentasi (foto), atau meminjam dokumen di luar forum FKP. 6 Bagaimana cara menjaga kualitas fasilitator, karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan FKP? Fasilitator adalah Kepala Desa/Lurah pada wilayah FKP. Jika Kepala Desa/Lurah berhalangan, maka fasilitator FKP dapat diganti oleh aparat Desa/Kelurahan yang dianggap mampu sebagai fasilitator. Dalam hal FKP dilaksanakan di tingkat RW/Dusun/satu tingkat di bawah desa, maka fasilitator adalah ketua RW/Kepala Dusun, atau nama lain yang digunakan di wilayah tersebut. Jika ketua RW/Kepala Dusun berhalangan, maka fasilitator FKP dapat diganti oleh aparat RW/Dusun yang dianggap mampu sebagai fasilitator. 7 Bagaimana menjaga keamanan data hasil FKP? Data hasil FKP dipegang oleh asisten fasilitator organik BPS. 8 Jika satu desa terdiri lebih dari 12 SLS bagaimana dengan pelaksanaan FKP nya? FKP di desa dengan jumlah SLS lebih dari 12, akan dilakukan beberapa FKP. FKP dibuka oleh Kades sebagai fasilitator. Contoh Desa A terdiri dari 25 SLS, maka di desa tersebut akan ada 2 FKP, masing-masing dengan jumlah peserta 13 dan 12 ketua SLS/yang mewakili. 9 Bagaimana jika ketua SLS atau yang mewakili tidak hadir dalam pelaksanaan FKP? Jika Ketua SLS atau yang mewakili tidak hadir dalam pelaksanaan FKP, maka ditulis di Blok Catatan Berita Acara FKP dan diberi alasan tidak
Pedoman Forum Konsultasi Publik 89 bisa hadir. Ketua SLS yang tidak hadir dianggap menyetujui Daftar REGSOSEK22-FKP yang telah dicetak. 10 Untuk aparat desa dan peserta FKP yang tidak bisa melaksanakan FKP di pagi hari, bagaimana solusinya ? Waktu pelaksanaan FKP disepakati oleh Kades dan calon peserta FKP (Ketua SLS atau yang mewakili), namun tetap harus mempertimbangkan terkait konsumsi yang hanya tersedia snack. 11 Alasan perubahan tingkat/rangking keluarga oleh ketua SLS, apakah ada batasan atau bagaimana ? Ketua SLS harus menjelaskan dengan detail kepada Fasilitator/Asisten Fasilitator jika merubah urutan anggota keluarga dalam SLS nya. Jika tetap tidak terjadi kesepakatan, maka asisten fasilitator boleh memperlihatkan data hasil lapangan keluarga ybs, misal memperlihatkan foto rumah dsb yang ada dalam dashboardmRegsosek. 12 Apakah jika ketua SLS berhalangan hadir dalam FKP bisa digantikan oleh tokoh masyarakat/adat/agama? Jika Ketua SLS tidak bisa hadir bisa digantikan oleh tokoh masyarakat/adat/agama yang berdomisili dalam SLS tersebut dan mengetahui secara jelas penduduk dalam SLS tsb. 13 Apakah Ketua SLS harus merangking kembali urutan semua keluarga dalam SLS nya? Ketua SLS hanya bertugas memverifikasi kebenaran kelompok kesejahteraan keluarga. Jika terjadi ketidaksetujuan terhadap pengelompokkan pada kolom (2), maka Ketua SLS harus mengisikan kode kelompok kesejahteraan yang menurut mereka sesuai untuk keluarga tersebut (Kolom 7) disertai nomor urut keluarga acuan (Kolom 8) dan keterangan/alasan (Kolom 9). 14 Apakah prelist FKP sudah dibuat dalam bentuk SubSLS seperti halnya dalam pendataan? Untuk SLS yang memiliki muatan besar, maka prelist FKP akan dibentuk SubSLS untuk memudahkan pemeriksaan. 15 Bagaimana jika ketua/pengurus SLS tidak bisa membaca tulisan yang terlalu kecil atau menulis dengan jelas? Pendampingan oleh peserta FKP lainnya. 16 Bagaimana cara menjaga keamanan prelist FKP? Prelist tidak mencantumkan peringkat status kesejahteraan keluarga dalam suatu SLS. Memberikan penjelasan di awal pelaksaan FKP bahwa nomor yang tercantum dalam prelist
Pedoman Forum Konsultasi Publik 90 hanya merupakan nomor urut keluarga dalam SLS. Prelist dipegang oleh asisten fasilitator organik BPS. 17 Bagaimana jika petugas FKP salah entri hasil FKP? ● Ada rule validasi terkait kode perubahan desil dan kode alasan. ● Menyusun dummy tabel pemeriksaan hasil entri FKP (misal, identifikasi jika ada SLS yang mengalami banyak perubahan desil). 18 Apa yang dilakukan jika pengisian dokumen FKP tidak selesai dalam 1 kali FKP? ● Ketua/pengawas SLS datang terlambat. ● Ketua/pengawas SLS lambat dalam pengisian. ● Diskusi terlalu lama (tidak ada kesepakatan). Perlu membuat strategi diskusi agar tidak melebar dan terlalu lama di satu SLS. Meskipun demikian, jika ada pertanyaan dari peserta FKP, fasilitator dan asisten fasilitator harus tetap menjawab dengan sebaik-baiknya. 19 Bagaimana jika FKP tidak bisa dilaksanakan pagi/siang hari karena aparat desa/lurah/ketua SLS adalah pekerja (PNS/Swasta)? Mengidentifikasi aparat desa/lurah yang tidak bisa hadir sejak pagi (tidak memenuhi syarat perjalanan dinas lebih 8 jam untuk pembayaran honor) dan meminta nama perwakilan yang ditunjuk untuk hadir. Waktu pelaksanaan FKP disepakati oleh Kades dan calon peserta FKP (Ketua SLS atau yang mewakili), namun tetap harus mempertimbangkan terkait konsumsi yang hanya tersedia snack. 20 Bagaimana pemeriksaan dokumen FKP saat pelaksanaan FKP oleh petugas FKP agar bisa selesai dalam 1 kali FKP? Disiapkan 2 orang asisten fasilitator yang akan membantu peserta FKP dalam memeriksa dokumen FKP. 21 Bagaimana mencegah kebocoran data oleh peserta FKP, misalnya mengambil gambar prelist tanpa izin? Saat memberikan penjelasan umum, fasilitator perlu menekankan pada peserta bahwa seluruh dokumen FKP bersifat rahasia dan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan ke masyarakat umum. 22 Kapan dokumen hasil FKP diserahkan ke BPS Kabupaten/Kota? Apakah ● Setelah FKP di satu desa selesai, asisten fasilitator menyerahkan seluruh dokumen ke kantor BPS Kabupaten/Kota untuk dientri
Pedoman Forum Konsultasi Publik 91 menunggu seluruh FKP (minimal 13 FKP) selesai dilaksanakan? tanpa menunggu kegiatan FKP di satu kecamatan selesai. ● Asisten fasilitator diperkenankan melakukan pengiriman dokumen secara berkala paling lambat satu minggu sekali, hanya jika mengalami kesulitan transportasi atau kendala geografis. 23 Bagaimana penghitungan lebih dari 8 jam? Apakah jadwal bisa dibuat sampai malam hari? Apakah ada batasan jam dalam penjadwalan (misal, tidak sampai pukul 9 malam) Penghitungan > 8 jam bagi asisten fasilitator dapat ditambahkan dengan kegiatan entri hasil FKP setelah pelaksanaan FKP. 24 Bagaimana perlakuan terhadap ketua SLS yang hadir namun tidak mau menandatangani Berita Acara FKP? • Ketua SLS tsb diberikan penjelasan lebih detil secara private dengan menunjukkan hasil Pendataan Awal Regsosek 2022. Asisten fasilitator dapat menunjukkan/membuka data rinci hasil pendataan lapangan kepada Ketua SLS tersebut untuk memperkuat kondisi daftar Regsosek22-FKP dengan memasukkan kode pengolahan yang terdapat dalam lembar prelist SLS ybs. untuk membuka dashboard. • Penandatanganan dokumen FKP menunjukkan keterlibatan masyarakat pada hasil FKP. Jika ada peserta FKP tidak bersedia menandatangani dokumen hasil FKP, maka dimintakan surat keterangan kepada level di atasnya (kades/lurah/camat) bahwa sudah dilaksanakan FKP di wilayah tersebut 25 Bagaimana jika ketua/pengurus SLS yang hadir bukan orang yang mengenal seluruh warganya? Dilakukan pendampingan oleh peserta FKP lainnya yang hadir. 26 Bagaimana memastikan petugas FKP melakukan entri hasil FKP di hari yang sama? ● Pengecekan progres hasil entri FKP secara harian. ● Petugas FKP mengirimkan/mengunggah bukti submit hasil entri di platform tertentu. 27 Apa yang akan dievaluasi pada kegiatan evaluasi teknis? ● Evaluasi progres hasil entri FKP sementara secara reguler (per minggu atatu per 13 hari). ● Deteksi dini hasil entri FKP Evaluasi Kolom (8) Hasil FKP.