FKP

Pedoman Forum Konsultasi Publik 92 28 Pada kolom (8) keterangan perubahan rangking dalam SLS, jika tidak terbaca karena tulisan tangan ketua SLS/yang mewakili tidak jelas, maka bagaimana asisten fasilitator menginput ke dalam aplikasi pengolahan hasil FKP? ● Kolom keterangan ditulis tangan dengan huruf balok, bukan tulisan sambung agar mudah dibaca ● Asisten Fasilitator perlu melakukan pengecekan isian dokumen hasil pemeriksaan FKP sebelum dokumen ditandatangani seluruh peserta. 29 Bagaimana jika Pak RT/ketua SLS tidak mengenal keluarga yang terdapat dalam daftar Regsosek22-FKP? Diberikan tanda pilihan jawaban tanda strip (-) atau Tidak berpendapat. Salah satu cakupannya untuk keluarga tercantum dalam daftar Regsosek22-FKP tidak dikenal oleh Ketua/Pengurus SLS/Non SLS. 30 Ketua SLS yang mengikuti FKP hanya satu orang atau boleh dibantu dengan Dasa Wisma (Dawis)? Apabila boleh bagaimana administrasinya? Sesuai SOP satu SLS diwakili oleh satu orang, jika ada kendala selanjutnya akan dibahas di mitigasi risiko. 31 Untuk variabel aset yang dimiliki, dapat dilihat dimana? Apakah diberikan print out atau bagaimana? Dan apakah semua keluarga memiliki data aset? Data aset dapat dilihat di web FKP untuk seluruh keluarga. 32 Apakah data aset perlu selalu jadi pertimbangan/selalu dibuka? Tidak semua data aset keluarga dalam prelist perlu dibuka. Data aset dapat membantu jika terdapat perbedaan keputusan. 33 Jadwal FKP 2-21 mei dilakukan 13 kali FKP. Apakah jadwal tersebut baku untuk diikuti seluruh provinsi? Dikarenakan terdapat beberapa tanggal merah/ libur. Alokasi tersebut hanya contoh yang dianggap ideal. Bisa saja berubah menyesuaikan kondisi di lapangan yang bervariasi. Jika tidak memungkinkan akan dibahas di mitigasi risiko. 34 Dalam penyusunan laporan hasil FKP, apakah format template disediakan BPS RI? Disediakan. 35 Asisten Fasilitator apakah memungkinkan salah satunya mitra? Diharapkan salah satunya organik atau mitra yang sudah berpengalaman.

Pedoman Forum Konsultasi Publik 93 36 Apakah asisten fasilitator boleh hanya mitra? Melihat keterbatasan SDM Boleh. Jika dibutuhkan organik, bisa mengirim surat kepada BPS untuk permintaan organik. Diutamakan organik, tetapi tidak ada larangan memakai mitra (lebih baik mitra tetap). Dilakukan open rekruitment, tetapi bukan berarti yang dari kelurahan auto jadi asfas. 37 Jika Pak RT tetap bersikukuh pada pendapatnya (tidak sesuai dengan data pendukung/Pak RT punya data sendiri), apakah tetap balik lagi dengan subjektifitas Pak RT? Pada forum dilakukan diskusi bersama dengan tokoh lain. Jika disepakati oleh forum/ tokoh lain juga, maka keputusan FKP tersebut yang akan dikumpulkan dan di entry / digunakan. 37 Apakah prelist hanya memuat pengelompokan kesejahteraan keluarga? Bukan rank? Di prelist sudah dikelompokkan berdasarkan kelompok keluarga, dan diurutkan berdasarkan abjad. 39 Konsep penduduk dan lain-lain disampaikan saat pembukaan atau disampaikan saat ada yang bertanya saja? Disampaikan saat pembukaan oleh fasilitator. 40 Untuk template pembukaan dan lain-lain apakah diberi oleh BPS RI? Iya 41 Apabila pengertian keterangan miskin, tidak miskin yang sudah dilakukan penilaian oleh Pak RT sebelumnya tidak sesuai dengan pengertian miskin dan tidak miskin pada FKP, apakah tetap diperbaiki? Ya, tetap diperbaiki sesuai dengan 4 pengelompokan sesuai hasil PMT. 42 Di prelist apakah sudah ada pengelompokan 1,2,3,4 atau hanya beberapa saja? Setiap pengelompokan bisa saja terjadi. 43 Setelah entry, datanya baru diberikan ke BPS kabupaten/kota? Iya 44 Blok tambahan disediakan beberapa baris. Jika kebutuhan melebihi baris yang disediakan apakah bisa nambah lagi? Bisa

Pedoman Forum Konsultasi Publik 94 45 Penulisan dengan menggunakan apa? Untuk verifikasi menggunakan pensil, untuk tanda tangan dan pernyataan menggunakan bolpoin. 46 Kapan kita perlu mendiskusikan dan membuka data hasil regsosek? Apakah saat ada penuruan kelompok kemiskinan yang signifikan? Di dalam rundown diberikan waktu kepada ketua SLS untuk memverifikasi hingga selesai, dan ada waktu diskusi Dalam waktu diskusi, 1 asfas dengan 6 ketua SLS mendiskusikan keluarga yang mengalami perubahan. Di SOP semua yang berubah dilakukan pemeriksaan, bukan hanya yang ganti kelompok secara sigifikan. 47 Bagaimana jika saat pemeriksaan, web loading lama? Web offline. 48 Jika satu SLS full diisi oleh apartemen semua, apakah tidak ada blok VA? Iya, semua masuk blok apartemen. 49 Keluarga tambahan berlaku untuk yang tidak lengkap atau non respons saja? Akan dikonfirmasikan kembali. 50 Bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak ada keluarga yang terlewat? Seperti halnya ketua RT dapat membawa daftar nama warganya, dan lain-lain Tidak perlu dibawa seluruh dokumen, hanya cukup list atau daftar keluarga atau nama nama di RT / lingkungan tersebut. Sebagai rekomendasi untuk dapat dibawa oleh ketua SLS saat FKP. 51 Alamat di blok VA dan VB, apabila ada perubahan menurut ketua SLS, apakah diperbolehkan dicoret atau diubah? Untuk prelist tidak perlu diubah atau dicoret. 52 Misalkan saat pendataan, keluarga A masih miskin, tetapi saat ini sudah tidak miskin. Bagaimana pendataannya? Kondisi yang ditanyakan tetap kondisi saat pendataan, walaupun saat ini terjadi perubahaan keadaan kemiskinan. Karena akan ada pemutakhiran. 53 Bagaimana jika ketua SLS menanyakan standar baku mengenai pengelompokan miskin, rentan miskin, dan lainlain? Secara nominal / kuantitatif tidak ada. Dapat menggunakan pembanding keluarga paling miskin di wilayah tersebut. Selain itu juga bisa dengan konsep kualitatif yang sudah dijelaskan di awal, serta melalui pandangan Pak RT (hasil penilaian menyeluruh), dibantu dengan data yang dimiliki (seperti data aset).

Pedoman Forum Konsultasi Publik 95 54 Keluarga acuan apakah bisa berasal dari blok VA? Bisa VA maupun VB. 55 Untuk keluarga apartemen, ketua SLS yang harus menghadiri adalah pengelola apartement atau ketua RT nya? Menyesuaikan apakah apartemen mengelompok di SLS atau Non SLS mana. Jika masuk ke dalam SLS, maka ketua SLS yang melakukan verifikasi. Jika masuk ke dalam Non SLS maka verifikasi dapat dilakukan oleh perwakilan Non SLS.

BAB X Bahan Bacaan: Membangun Hubungan Baik dengan Masyarakat dalam FKP

Pedoman Forum Konsultasi Publik 99 BAB 10 MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK DENGAN MASYARAKAT DALAM FKP Prof. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional [email protected] 10.1 Menengahi Kepentingan Pendataan: Suatu Pengantar Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan tahapan krusial dalam validasi data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Forum ini dapat dikatakan sebagai ruang pertemuan antara data yang dihasilkan oleh para pencatat dan pemeriksa data (PPL dan PML) pada kegiatan registrasi sosial ekonomi di tahun 2022 dengan kelompok masyarakat subyek yang didata. Sekalipun kata “kelompok masyarakat” diwakili oleh para pemangku wilayah setempat ataupun kelompok tokoh-tokoh sosial (Tomas) dan Tokoh Agama (Toga), namun ruang pertemuan tersebut dapat memastikan kembali validitas data yang diperoleh. Validitas data yang berasal dari kelompok masyarakat menjadi sangat penting untuk melegitimasi hasil pendataan, dan sekaligus memastikan kembali bahwa data itu bersifat shahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data itu sahih dan terakui, data Regsosek dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai kebijakan dan program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial sebagaimana tujuan awal dari Regsosek 2022 ini. Sehubungan pentingnya aktivitas FKP ini, langkah-langkah di dalamnya perlu dipersiapkan secara matang, baik tahapan pra kegiatan, saat kegiatan dan pasca kegiatan. Langkah-langkah pada semua fase kegiatan tersebut harus berorientasi pada penghargaan dan pemartabatan masyarakat sebagai subyek datanya. Kata penghargaan dan pemartabatan tidak selalu diartikan dengan “uang transport atau uang kehadiran”. Ketika prinsip penghargaan dan pemartabatan hanya diartikan dengan penyediaan dana teknis untuk seluruh aktivitas itu, maka BPS terjebak dengan menciptakan skenario “moral hazard” ditengah masyarakat. FKP sesungguhnya adalah “ruang partisipasi masyarakat” yang diharapkan sebagaimana upaya yang ditetapkan dalam pencapaian proses pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ketika monetisasi atau “kapitalisasi” dalam berkegiatan itu menjadi orientasi dalam aktivitasnya, ada kecenderungan kuat data yang divalidasi oleh kelompok masyarakat pun sebenarnya bersifat artifisial, terburu-buru dalam konfirmasi, dan tidak membuahkan kesadaran bahwa data itu adalah bagian penting dari kehidupan

Pedoman Forum Konsultasi Publik 100 diri dan lingkungan masyarakat. Kehadirannya hanya akan diartikan sebagai “proses bisnis administratif” yang tidak bermakna secara substansial. Oleh karena itulah, FKP perlu dilansirkan pada kesadaran membangun komunikasi yang baik antara BPS dan masyarakat, bahwa informasi, kehadiran, klarifikasi, konfirmasi dan pernyataan legitimasi yang disampaikan murni untuk kepentingan masyarakat yang didata. Lansiran penguatan kesadaran ini harus diciptakan sejak awal, sebelum aktivitas FKP dimulai dalam berbagai forum resminya. Para pegawai organik dan mitra BPS perlu membangun hubungan baik (rapport) kepada para calon peserta yang akan dihadirkan pada FKP tersebut. Ketika relasi dan komunikasi ini dapat terbangun baik, maka orientasi kepentingan masyarakat terhadap BPS terkait keuangan dan kepentingan politis lainnya akan berkurang. Partisipasi komunitas akan terlihat nyata dengan animo mereka untuk hadir dalam FKP tanpa bertumpu pada harapan imbal jasa yang berasal dari BPS. 10.2 Langkah-langkah Teknis dan Substansi pada Semua Fase Aktivitas FKP Pelaksanaan aktivitas FKP secara linear berada pada fase pra, saat dan pasca kegiatan FKP. Langkah-langkah teknis dan substansi tersebut dapat dijabarkan dengan tabel sebagai berikut: 1. Langkah Teknis dan Substansi Pra FKP Tabel 10.1 Langkah Teknis dan Substansi Pra FKP No Tim Organik Tim Mitra Masyarakat 1 Mengidentifikasi calon peserta FKP berdasarkan kewenangan, pengetahuan lokal dan legitimasi sosial politik pada wilayah tersebut. Identifikasi ini TIDAK BOLEH DISERAHKAN SEPENUHNYA KE PIHAK DESA/LINGKUNGAN SETEMPAT. Rambu-rambu yang ketat harus diberikan oleh BPS Memastikan identifikasi tim organik sesuai dengan konteks lapangan dan lingkungan setempat Memberikan keterangan dan informasi yang valid atas tokoh dan perangkat pemerintah yang objektif, akurat dan tanpa kepentingan politis 2 Berkomunikasi langsung secara kelembagaan dan personal dengan tokohtokoh dan perangkat calon Meneruskan komunikasi dan mengawal calon peserta untuk bisa hadir dan berpartisipasi penuh Menerima komunikasi pada PIC mitra yang ditunjuk, sembari menyiapkan

Pedoman Forum Konsultasi Publik 101 peserta atas kesediaan hadir dan memberikan informasi dan konfirmasi yang benar dan akurat terkait keterangan atau data yang dihasilkan Regsosek. pada FKP tanpa ada harapan besar terkait kompensasi pendanaan. Penguatan kesadaran atas pentingnya data untuk kehidupan dan pembangunan menjadi dasar utamanya. pengetahuan dan informasi terkait lingkungan sekitarnya 3 Menetapkan waktu kegiatan FKP pada rentang waktu tertentu atas dasar berdasar pertimbangan-pertimbangan sosial budaya yang ada. Upayakan penetapan waktu tidak berbenturan dengan aktivitas sosial bersama, seperti ritual adat, festival desa, peringatan hari besar keagamaan atau wilayah tertentu, dan lainnya. Memberikan informasi akurat terkait waktuwaktu yang ditetapkan oleh masyarakat untuk kegiatan kolektif mereka, dan memberi pertimbangan utuh pelaksanaan FKP Memberikan informasi yang benar dan holistik terkait waktu sosial, dan memberikan pertimbangan terkait waktu pelaksanaan FKP. 4 Memberitahukan, meminta izin, dan memastikan kehadiran calon peserta secara by name by address pada suatu lingkungan tertentu, dengan berkoordinasi dengan perangkat atau pemangku wilayah setempat. Komunikasi dengan pemangku wilayah perlu dilakukan sebagai upaya pelibatan perangkat di suatu wilayah (Prinsip kulonuwun) Memastikan dan mengawal calon peserta FKP agar hadir dalam kegiatan FKP dengan memberikan kontaknya, dan termasuk meminta kontak calon peserta. Target secara by name by addres menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan undangan FKP Menyatakan kesediaan mengikuti FKP dengan diiringi berbagai kesediaan mengikuti FKP dan berbagai persiapan kesahihan dan keakuratan data, sebagai bahan konfirmasi dan klarifikasi data 5 Membuat jejaringan komunikasi dalam grup whatsapp, sehingga pemberitahuan, pengingatan, dan kepastian Menjadi administrator grup komunikasi, dan memberikan reminder dalam persiapan dan waktu kegiatan FKP. Bersedia menjadi anggota grup komunikasi dan patuh terhadap aturan main

Pedoman Forum Konsultasi Publik 102 kehadiran dapat dilakukan oleh calon peserta FKP Mitra juga memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam aktivitas berkomunikai di grup whatsapp. dalam grup komunikasi 6 Menentukan dan menyiapkan ruang pertemuan yang komprehensif dan memadai. Pilihan ruang publik nonhotel sebenarnya menjadi sangat penting. Pilihan ini mampu menciptakan orientasi masyarakat terhadap anggaran, dan menciptakan ekosistem yang baik dalam partisipasi warga. Penentuan ruang publik yang berada dan mudah diakses oleh kelompok masyarakat calon peserta dari semua penjuru pada satu lingkungan tertentu Memberi rekomendasi atau pertimbangan atas ruang pertemuan yang memadai, dan membangun penjadwalan atas penggunaan ruang pertemuan itu Memberikan rekomendasi tentang akses dan kelayakan suatu ruang pertemuan tertentu, sehingga pilihan tersebut dapat menciptakan kenyamanan atau “tempat mencegah kebohongan” atas klarifikasi dan konfirmasi data yang ada. ruang-ruang kelembagaan sosial budaya seringkali menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan itu. 7 Menyiapkan bahan paparan dan dokumen utama terkait data hasil Regsosek dalam narasi dan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dokumen ini akan didistribusikan saat FKP dilakukan nantinya. Penggodogan secara komprehensif perlu dilakukan agar komunikasi dua arah antara BPS dan masyarakat dapat berjalan baik Menyiapkan secara teknis dokumen yang ada secara per bundel untuk disebarkan atau disampaikan Menyiapkan bahanbahan informasi penguat atau sanggahan terhadap data yang dihasilkan pada pendataan Regsosek untuk menciptakan akurasi dan validitas data yang memadai

Pedoman Forum Konsultasi Publik 103 2. Langkah Teknis dan Substansi Saat FKP Pelaksanaan FKP merupakan momentum penting yang mempertemukan BPS dengan kelompok masyarakat untuk cek dan ricek atau klarifikasi dan konfirmasi atas data yang dihasilkan pada Regsosek di bulan Oktober-November 2022. Pertemuan ini perlu dimanfaatkan secara baik, bukan sekadar formal administratif saja, tetapi juga mencermati data secara detail dan utuh. Tujuannya, agar validitas dan akurasi data untuk kepentingan berbagai program perlindungan sosial dapat dihasilkan. Oleh karena itu, beberapa langkah teknis dan substansial saat FKP perlu dipersiapkan. Tabel 10.2 Langkah Teknis dan Substansi Saat FKP No Tim Organik Tim Mitra Masyarakat 1 Menyambut kedatangan kelompok masyarakat dan perangkat pemangku wilayah yang hadir dalam FKP. Memastikan kehadiran peserta FKP dari kelompok masyarakat dan pemangku wilayah sebagaimana daftar peserta yang disiapkan Hadir dalam FKP 2 Menempatkan peserta pada ruang pertemuan dengan posisi yang bersifat deliberative (setara). Perlu ada skenario khusus dalam penempatan posisi antara masyarakat dan perangkat wilayah agar semua dapat berpartisipasi secara deliberative (setara). Jika posisi tempat duduknya saja sudah mengarah pada stratifikasi sosial tertentu, maka kelompok masyarakat yang diundang akan membatasi diri untuk menyampaikan pernyataan terkait klarifikasi dan konfirmasi data Regsosek. Pilihan membentuk ruang bersifat Ikut mengorganisasikan dan mengarahkan peserta FKP secara baik berdasarkan skenario tempat duduk yang ditetapkan, agar saluran komunikasi dapat bersifat terbuka. Menyesuikan posisi tempat duduk tanpa ragu berdasarkan arahan dari panitia. Menerima posisi duduk itu sebagai media kebebasan berpendapat atau berpartisipasi dalam FKP.

Pedoman Forum Konsultasi Publik 104 O atau U yang bukan klasikal menjadi sangat strategis untuk hal itu. 3 Menyiapkan dan melaksanakan acara pembukaan FKP dari BPS dengan singkat dan padat, khususnya terkait kepentingan dilakukan FKP, apresiasi atas kehadiran peserta dan dukungan selama pelaksanaan Regsosek, dan pernyataan terkait upaya meningkatkan partisipasi dalam pendataan, khususnya soal keinginan BPS membuka akses klarifikasi dan konfirmasi atas data yang dihasilkan Mengkondisikan peserta dengan baik tanpa ada tekanan dan ketidaknyamanan. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan FKP dengan baik dan didorong dengan semangat partisipasi dan kepentingan untuk memperbaiki data Regsosek. 4 Pemaparan umum detail dan tematik data per wilayah/per lingkungan hasil Regsosek. Dokumen untuk konfirmasi perlu disebarkan juga kepada kelompok peserta Membantu menyebarkan, mengarahkan dan menjelaskan terkait dokumen data yang perlu dikonfirmasi dan klarifikasi itu Berusaha keras memastikan data hasil Regsosek tidak memiliki kesalahan. Kesesuaian fakta yang ada di lingkungan setempat menjadi penting 5 Ice Breaking yang sesuai dengan karakter sosial kebudayaan masyarakat pada lingkungan wilayah, semisal lomba pantun, menyanyikan lagu daerah, atau hal lain Menyemarakkan Ice Breaking agar penyegaran dapat dilakukan oleh para peserta Mengikuti Ice breaking secara riang gembira dengan tujuan penyegaran dari kepenatan

Pedoman Forum Konsultasi Publik 105 6 Melanjutkan proses validasi, klarifikasi dan konfirmasi atas data hasil Regsosek dengan berbagai cara, misalnya (i) per kelompok wilayah; (ii) pemaparan langsung kelompok wilayah; (iii) catatan yang diajukan oleh per kelompok wilayah; dan (iv) mensejajarkan dengan dokumen monografi atau sistem pendataan yang dimiliki oleh suatu lingkungan tertentu Memandu peserta sesuai arahan dari fasilitator dan asisten Mengikuti prosesi validasi data dengan serius, rinci dan focus, dengan mengupayakan hasil catatan atas data Regsosek berdasarkan pengetahuan kelompok masyarakat di satuan lingkungannya 7 Mengagendakan proses pencatatan dan saluran komunikasi atas perbaikan, koreksi dan periksa data, baik tertulis ataupun lisan. Tujuannya, agar peserta dapat menyampaikan catatannya secara utuh Mengkondisikan proses ini berjalan baik dan sesuai target yang ditetapkan Berusaha mengoreksi dan memberikan catatan perbaikan jika ada kekeliruan dalam data hasil Regsosek 8 Penutupan dan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta FKP atas kerja bersama dan kerja kerasnya dalam melihat hasil pendataan Regsosek Memberikan penutupan hangat bagi peserta Mengikuti prosesi sebagaimana yang dijadwalkan. 3. Langkah Teknis dan Substansi Pasca FKP Dalam berbagai kegiatan, seringkali dijumpai bahwa setelah kegiatan selesai, selesai pula semua prosesi kegiatan itu. Para panitia dan peserta pulang seolah tidak membawa beban pekerjaan lagi. Keadaan ini akhirnya berujung pada pekerjaan yang tidak berkelanjutan dan kembali pada tataran formal administratif saja. Untuk kegiatan FKP diharapkan komunikasi berkelanjutan tetap dapat dilakukan antara BPS dan kelompok masyarakat yang berasal dari pemangku wilayah

Pedoman Forum Konsultasi Publik 106 ataupun para tokoh. Komunikasi ini diharapkan dapat membangun cek dan ricek data pada suatu rentang waktu tertentu yang ditetapkan, sehingga proses validasi data yang akurat dapat dihasilkan. Dengan demikian, data itu dapat dipertanggungjawabkan secara utuh oleh BPS. Di dalamnya ada kekuatan emik dalam proses konfirmasi data yang ada. Untuk tujuan tersebut, beberapa langkah teknis dan substansial pasca FKP dapat dilakukan sebagai berikut: Tabel 10.3 Langkah Teknis dan Substansi Pasca FKP No Tim Organik Tim Mitra Masyarakat 1 Menstimulasi peserta agar menyelesaikan pemeriksaan dokumen sebagaimana detail dan fokus yang ada. Penetapan batas waktu juga harus dilakukan Mengkondisikan peserta agar tetap meneruskan pemeriksaan jika belum selesai pada FKPnya. Pengawalan tugas perlu dilakukan dengan baik Menyelesaikan tugas pemeriksaan dokumen terkait data hasil Regsosek, sehingga menghasilkan data yang valid 2 Berkomunikasi aktif untuk mentashih data yang masih dianggap meragukan Meneruskan komunikasi ke kelompok masyarakat atas data yang janggal dan meragukan Memberikan jawaban dan keterangan yang memadai terkait data yang dibutuhkan 3 Mengumpulkan hasil pemeriksaan data dari para peserta, baik saat FKP ataupun pasca FKP Menindaklanjuti langkahlangkah antisipatif terkait hasil pemeriksaan data dari kelompok masyarakat Menyiapkan hasil koreksi dan bersedia mengirimkan atau menyerahkan hasil pemeriksaannya 4 Menutup prosesi pasca FKP dengan silah-turahim berkelanjutan untuk bekal kegiatan pendataan BPS di masa-masa berikutnya Tetap menjalin hubungan baik dengan kelompok masyarakat, khususnya para peserta FKP Membangun hubungan baik dalam kesetaraan dan saling penghargaan Langkah-langkah pada tiga fase kegiatan FKP di atas akan berhasil jika bangunan komunikasi dan bangunan hubungan baik (rapport) antara tim organik dan mitra BPS dengan kelompok masyarakat, khususnya pemangku wilayah dan tokoh masyarakat berjalan dengan baik. Oleh karena itulah, mekanisme membangun hubungan baik dengan masyarakat perlu dilakukan terus menerus.

Pedoman Forum Konsultasi Publik 107 10.3 Mekanisme, Prinsip dan Strategi Membangun Hubungan Baik (Rapport) Membangun hubungan baik terdiri dari beberapa aspek di dalamnya, seperti (i) membangun kepercayaan di antara dua belah pihak yang saling berhubungan; (ii) melakukan komunikasi verbal dan non-verbal yang mengalir, penuh dengan kesenyataan, tidak bersifat manipulatif, dan saling membutuhkan informasi secara imbang; (iii) perasaan saling menghargai dan saling menghormati; (iv) saling memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berhubungan; dan (v) mengerti dan memahami batasan-batasan yang ada, sehingga semuanya saling bisa menjaga dan memelihara hubungan baik itu dengan sungguh-sungguh. Lima aspek membangun hubungan baik ini memang sangat berat saat dihadapkan antara perangkat negara yang berfungsi untuk menjalankan kebijakan dan program pemerintah agar mencapai empat tujuan negaranya dengan kelompok masyarakat yang menjadi subyek pembangunan, kebijakan dan programnya. Dilema ini terjadi karena perangkat negara, seperti tim organik BPS tidak serta merta bisa mengambil keputusan di tingkat lokal ketika dihadapkan pada persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Padahal masyarakat seringkali meminta kejelasan atau praktik langsung perangkat negara itu untuk segera mengatasi persoalan yang dihadapinya. Bagi kelompok masyarakat, siapapun perangkat negara yang dihadapinya, akan selalu diorientasikan mampu memiliki kemampuan untuk menjawab permasalahan yang ada. Mereka tidak akan tahu atau mau tahu, bahwa perangkat negara dari BPS dikhususkan hanya untuk melakukan pendataan bagi lansiran perumusan kebijakan atau program saja. Mereka seringkali akan menganggap bahwa pegawai atau tim organik BPS sama saja dengan tenaga kesehatan di Puskesmas, atau pegawai PU yang mampu membangun jalan dan lainnya. Oleh karena itu, penguatan pengetahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi BPS menjadi prasyarat penting dalam membangun hubungan baik. Penguatan ini bisa dilakukan dengan ragam cara, seperti: forum silahturahim perangkat wilayah; sadar data dan sadar statistik, duta statistik, sosialisasi berbagai program sensus dan survey, serta berbagai acara sosial dan pemanfaatan media sosial lainnya. Jika pengetahuan terkait BPS beserta karakter tugas dan fungsinya dapat dipahami oleh masyarakat, maka mereka pun akan memposisikan tim organik dan mitra sebagaimana tujuan awal tugasnya. Membangun hubungan baik dalam lima aspek itu tidaklah mudah, terlebih untuk kepentingan FKP yang berorientasi pada proses pengujian, klarifikasi dan konfirmasi atas data Regsosek. Di satu sisi, masyarakat akan menganggap bahwa proses pendataan dan validasinya murni menjadi urusan BPS. Namun, di sisi lain, ada juga masyarakat yang memandang bahwa data Regsosek juga teramat penting untuk

Pedoman Forum Konsultasi Publik 108 kepentingan mereka, khususnya data mengenai jaminan dan perlindungan sosial bagi warganya. Jika konteks kedua tidak dapat dijaga secara hati-hati, ada kecenderungan kuat mereka akan memanfaatkan FKP sebagai saluran aspirasi dan wadah implementasi kepentingannya. Sekalipun data Regsosek seolah tidak berhubung langsung kepada kebijakan dan program, tetapi bagi sebagian masyarakat yang sadar data, maka mereka akan memahami bahwa “menguasai data” berarti dapat “menitipkan kepentingannya pada data yang akan diunggah secara publik”. Data ini tentu akan memiliki korelasi kuat dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang ada. Dengan memperhatikan dua sisi tujuan FKP, maka mekanisme membangun hubungan baik dapat dilakukan oleh masing-masing pihak sebagai berikut: 1. Mekanisme Kerja Tim Organik dan Mitra BPS ● Memiliki kesadaran dan paham betul terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya pada aspek-aspek Regsosek. ● Mampu memahami karakter sosial budaya masyarakat di satuan lingkungan setempat (SLS) dalam semua aspeknya, seperti: (i) soal stratifikasi sosial; (ii) adat dan tradisinya; (iii) kata-kata yang dilarang atau sangat dilarang untuk diucapkan, seperti kata “miskin” dilarang untuk diucapkan pada masyarakat Kafoa di Alor Barat Daya; atau kata “tole” di masyarakat Batak Sumatera Utara; (iv) cara memperlakukan tamu dan penghargaannya; (v) cara komunikasi yang penuh penghargaan; (vi) cara makan, menghidangkan, dan memperlakukan makanan (food habit); (vii) cara menyapa orang; (viii) cara berkomunikasi berdasarkan tingkat umur dan status sosialnya, dan lainnya. Pemahaman ini mungkin sangat rumit, tetapi dengan berkolaborasi dengan mitra, pengetahuan awal kebiasaan sosial budaya tersebut dapat direkam dan dipahami secara baik. ● Memahami dan memiliki kepedulian terhadap berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat subyek pendataan. Sekalipun data dan pendataan bersifat obyektif, namun pengarusutamaan terhadap kelompok-kelompok rentan beserta permasalahan yang mendasarinya menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya pembelaaan para pendata dan tim organik untuk berusaha mengatasinya. Data yang valid dan akurat terkait permasalahan itu, menjadi senjata ampuh dalam mendorong kebijakan dan program pemerintah agar dapat menghampiri kelompok-kelompok rentan beserta permasalahannya itu. ● Menguatkan rasa kepercayaan publik (public trust) kepada perangkat beserta data yang dihadirkannya. Kemampuan penguatan kepercayaan ini tentu

Pedoman Forum Konsultasi Publik 109 didasari dari perilaku para pendata dan tim organik BPS sejak awal pendataan hingga proses pelaksanaan FKP. Komitmen pendataan untuk kepentingan negara dalam perlindungan sosial dapat ditunjukkan oleh para pendata dengan berusaha sungguh-sungguh menggali data di tingkat keluarga, dan penyampaian data hasil Regsosek kepada publik dengan penuh kepedulian, kerendahan hati, dan berharap akan koreksi, konfirmasi dan klarifikasi yang memadai dari masyarakat. Sekalipun tim organik BPS dalam posisi ini dapat disebut sebagai “pemangku data”, namun subyek masyarakat adalah “pemilik data riil”nya. Jangan biarkan pemilik data riil itu merasa tidak percaya atas pemangku datanya. Gandeng mereka dengan baik dan posisikan secara berimbang dalam semua proses yang ada. ● Mendorong kesadaran publik (public awareness) terkait pentingnya data, proses pendataan, dan klarifikasi data agar obyektif, akurat dan valid. Kesadaran publik berada pada ranah alam pikiran dan ditunjukkan pada perilaku yang mendukung aktivitas yang diharapkan. Pemantikannya tidak serta merta atau bersifat spontan, tetapi sebuah proses berkepanjangan yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Proses pembiasaan (habitus) dalam sebuah ekosistem (field) dari suatu kelompok masyarakat dapat dilakukan oleh aktor (local heroes yang mendapatkan dampingan dari tim organik dan mitra BPS) dalam berbagai relasi dan pengalaman bersama. Sosialisasi yang bersifat seremonial tidak memungkinkan bangunan kesadaran ini tumbuh. Namun, relasi baik antara perangkat organik dan mitra BPS dengan kelompok subyek masyarakat akan menjadi ujung tombak bangunan kesadaran ini dapat tumbuh dengan baik. ● Menguatkan kemampuan berkomunikasi yang aktif, efektif dan mampu menggugah subyek pendengar untuk dapat menyampaikan pendapat, memberikan klarifikasi dan konfirmasi. Cara berkomunikasi dalam menyampaikan hasil Regsosek tidaklah semudah yang dibayangkan. Kalau pemapar hanya memiliki prinsip menyampaikan data saja, mungkin hal itu tidak akan memantik respon kelompok subyek. Tetapi, ketika pemapar memiliki kemampuan mendorong peserta FKP untuk dapat menyatakan, maka umpan balik tersebut akan dilakukan dengan pernyataan dukungan, konfirmasi, dan klarifikasi data yang memadai. Beberapa kritik barangkali akan muncul bersamaan dalam proses itu. Kritik dalam kegiatan FKP jangan dianggap sebagai “medan kemarahan atau area penolakan”, tetapi ia harus diartikan sebagai sumbang saran yang memadai bagi BPS. ● Mengarahkan fokus subyek masyarakat pada data hasil Regsosek, bukan pada data lain yang tidak berhubungan dengan tujuan dari Regsosek. Sebuah forum

Pedoman Forum Konsultasi Publik 110 seperti FKP seringkali menjadi ajang curahan hati dari para pesertanya. Hal ini terjadi karena masyarakat seringkali tidak mampu membeda-bedakan dari tujuan forum itu dilakukan. Oleh karena itulah, sejak awal, tim organik dan mitra harus selalu menyampaikan tujuan awal pelaksanaan FKP ini pada keseluruhan langkah-langkah pada tiga fase kegiatan. Pengetahuan atas tujuan FKP ini menjadi sangat penting, agar kelompok masyarakat memahami dan fokus terhadap pembicaraan terkait data Regsosek. 2. Prinsip-prinsip Mekanisme Membangun Hubungan Baik Adapun prinsip-prinsip dasar dari pembangunan mekanisme hubungan baik di atas, adalah: (i) Partisipatif, yaitu berperan serta dalam semua tahapan FKP yang diselenggarakan oleh BPS. Prinsip partisipatif itu tidak hanya ditujukan untuk masyarakatnya saja, tetapi komponen organik dan mitra juga harus mampu menunjukkan “peran serta” dengan keterlibatan penuh dan serius atas pelaksanaan kegiatan FKP nya; (ii) Deliberative (kesetaraan), yaitu suatu prinsip yang mengedepankan semua peserta dapat menyampaikan pendapat atau memberikan respon secara terbuka, utuh dan mendalam (Habermas, 2018) demi perbaikan data. Tujuannya agar data bersifat valid, akurat dan obyektif, sehingga dapat digunakan sebagai aras utama pengambilan kebijakan dan program terkait perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana tujuan awal Regsosek. Prinsip deliberative ini seringkali dilanggar, karena adanya sudut pandang dari kelompok pemangku wilayah atau pemangku data yang menganggap dirinya paling tahu data di tingkat satuan lingkungan sensusnya. Dalam prinsip deliberative, siapapun peserta yang hadir harus diposisikan sama, yaitu mereka semua adalah kelompok orang yang sama-sama tahu tentang data riil atau fakta di lapangannya, sehingga mereka berhak secara setara untuk menyampaikan pendapat, memvalidasi data, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi data yang disuguhkan; (iii) Kolaboratif, yaitu bangunan kerjasama yang memadai dan berimbang antara BPS dan kelompok masyarakat. Sejak awal pendataan Regsosek, kolaborasi sebenarnya telah ditunjukkan, yaitu antara tim organik dengan mitra; dan antara BPS dengan pemerintah daerah/desa dan masyarakatnya. Salah satu bukti dari prinsip kolaborasi ini adalah terwujudnya pendataan yang baik dan sesuai target yang ditentukan. Kalua tidak ada kolaborasi antara BPS dan masyarakat, maka Regsosek barangkali gagal dan tidak mencapai tahap FKP seperti saat ini. Namun, kolaborasi yang diharapkan adalah kolaborasi

Pedoman Forum Konsultasi Publik 111 berkelanjutan, yaitu suatu system Kerjasama terus menerus yang dilakukan para pihak, sehingga menghasilkan data yang memadai, akurat dan valid. Namun demikian, kolaborasi yang dimaksud juga bukan sebatas berhenti pada proses pendataan, lalu membiarkan masyarakatnya hanya sebagai obyek dari segala survey yang dilakukan BPS. Dalam konteks ini, BPS juga memiliki tanggungjawab secara proaktif untuk mendengungkan penggunaan data itu kepada pemerintah, agar bisa digunakan secara baik dan sesuai target yang direkomendasikan oleh Regsosek; (iv) Pro poor atau common bonue (kemaslahatan orang banyak), yaitu suatu prinsip yang mengedepankan adanya kepedulian terhadap kelompok rentan, seperti miskin, renta, disabilitas, dan lainnya yang bisa dicover oleh kebijakan dan program. Perjuangan untuk mendengungkan data Regsosek dalam merumuskan kebijakan dan program pemerintah terkait jaminan dan perlindungan sosial adalah bagian tidak terpisahkan dari tanggungjawab BPS ini. Jika ini dapat dilakukan, masyarakat pun akan memiliki kesadaran penuh untuk mendukung BPS pada semua proses dan ragam surveynya. Sekalipun demikian, BPS harus mampu menjaga diri dari “dramatisasi”, romantisme, artifisialiasi, dan komodifikasi data” dari subyek masyarakat atau pemerintah daerah untuk kepentingan tertentu. Triangulasi data dengan memperhadapkan antar sumber data ataupun data primer menjadi bagian tidak terpisahkan dari bentuk prinsip pro poor yang bertanggungjawab ini. 3. Strategi Membangun Hubungan Baik Adapun strategi membangun hubungan baik dalam FKP dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua strategi, yaitu: a. Strategi Internal Strategi internal yang dimaksud adalah strategi menjaga hubungan baik di antara perangkat dan komponen BPS sendiri. Kelompok mitra masuk dalam kategori ini. Strategi itu mencakup hal-hal sebagai berikut: ● Tidak menunjukkan perbedaan cara pandang dan hasil secara terbuka pada forum FKP; ● Tidak berdebat antara satu komponen dengan komponen lainnya; ● Saling memberikan penghargaan dan apresiasi dalam semua tahapan pelaksanaan tugasnya; ● Tidak boleh ada yang menonjollkan diri dalam suatu forum FKP;

Pedoman Forum Konsultasi Publik 112 ● Menjaga kemartabatan BPS dan skema Regsosek secara bersama-sama. Keberatan atas kegiatan Regsosek harus disampaikan pada rapat internal di lingkungan BPS. ● Menunjuk orang yang dianggap tepat, mumpuni dan andal dalam menjelaskan hasil Regsosek pada FKP dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, sehingga peserta secara jernih dan bernas menyampaikan respon, tanggapan dan klarifikasinya secara memadai dan bertanggung-jawab. “Jangan menunjuk orang yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, karena alasan jabatan yang melekat di dalamnya.” ● Menyusun tim panitia untuk menyiapkan bahan paparan beserta dokumen edar, serta bersama-sama untuk dapat memantik partisipasi masyarakat atas data regsosek yang ditampilkan atau disajikan. ● Menunjukkan adanya kerjasama yang solid dan bertanggungjawab dalam FKP. Jangan ada yang menggantungkan diri atau individu tertentu yang sangat sibuk, tetapi yang lainnya terlihat bersantai, merokok, ngopi bareng, atau lainnya. b. Strategi Eksternal Strategi eksternal yang dimaksud adalah strategi melaksanakan FKP dengan baik berdasarkan hubungan antara perangkat BPS dan peserta FKP yang berasal dari kelompok masyarakat ataupun kelompok perangkat pemangku wilayah. Strategi eksternal ini mencakup hal-hal sebagai berikut: ● Mendorong respon, pendapat dan penyampaian pengetahuan atas data Regsosek dengan baik dan merasa peserta sedang diberi forum memadai; ● Menjaga kemartabatan dan kewibawaan, sekalipun berbeda pendapat; ● Memantik kepedulian peserta untuk dapat membaca, memeriksa dan memperbaiki dokumen edar yang dibagikan secara sukarela dan bertanggungjawab. Caranya, bahwa data yang diperiksa itu akan menjadi legacy peserta untuk kebaikan masyarakat yang diampunya; ● Meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama diantara para peserta yang berasal dari kelompok masyarakat, sehingga akan menghasilkan keputusan bersama atas amatan atau pemeriksaan data Regsosek ini. Perbedaan secara internal pada satuan wilayah akan membahayakan hasil Regsosek ke depannya. Keadaan ini dapat dilakukan dengan cara memasang-masangkan atau mengeloempokan peserta satuan wilayah tertentu pada kelompok tersendiri; ● Para fasilitator FKP yang berasal dari tim organik dan mitra dapat menjaring pendapat dan mendampingi peserta dengan baik dan menyampaikan pendapatnya secara bertanggungjawab;

Pedoman Forum Konsultasi Publik 113 ● Pelaksanaan coffee break dapat dilakukan secara bersamaan ke kegiatan. Tidak ada waktu khusus untuk coffee break yang bisa jadi malah akan membuyarkan konsentrasi dan fokus amatan dan pemeriksaan terhadap data hasil Regsosek. Hal ini juga menghindari “molor waktu” kegiatan FKP. ● Para fasilitator harus mampu memantik peran serta seluruh peserta. Mereka harus mendekati peserta yang terdiam untuk bisa terlibat dalam pemeriksaan atau lainnya. upaya ini tentu terhubung pada proses identifikasi yang tepat para calon peserta FKP. Tujuan awal dari proses ini adalah “meminimalkan hadirnya peserta yang tidak tahu menahu atau tidak mengerti atas FKP ataupun atas data hasil Regsosek”. FKP adalah forum semua kelompok yang dianggap tahu dan mengetahui data atas lingkungan sekitarnya. ● Mencerminkan keterbukaan, komunikasi yang berimbang dan memudahkan segala urusan peserta. Beberapa strategi di atas ditujukan untuk mendorong agar peserta dan panitia dapat bekerjasama dengan baik, sehingga menghasilkan pemeriksaan dan legitimasi data hasil Regsosek dengan baik dan bertanggungjawab. 10.4 Meminta Pendapat dan Merespon Pertanyaan FKP adalah forum terpenting untuk memastikan data hasil Regsosek ini akurat, valid dan mendapatkan legitimasi secara emik dari kelompok masyarakat di satuan lingkungan sensusnya. Oleh karena itu, penyampaian pendapat, respon dan “sentuhan akhir” secara partisipatif dari masyarakat dalam bentuk langsung ataupun “koreksi dokumen” adalah hal terpenting dari forum ini. Akhirnya, forum tersebut bukan semata “datang, duduk, dengar, dan dapat sesuatu”, tetapi forum komunikasi sejajar dan setara (deliberative) untuk melihat, memeriksa dan menyetujui data hasil Regsosek. Tujuan itu akan tercapai jika komunikasi dalam FKP benar-benar dilakukan efektif, “kena perasaan”, dan mampu memantik kesadaran para peserta untuk sesuai tujuan yang diharapkan. Fasilitator pertemuan beserta panitia pendamping menjadi ujung tombak penting dalam pencapaian tujuan itu. Dalam siklus pelaksanaan FKP, setidaknya perlu perhatian terhadap tiga kegiatan penting, yaitu: (i) memaparkan hasil data Regsosek; (ii) meminta masukan, tanggapan, dan respon dari peserta; dan (iii) menyilahkan pertanyaan dan menjawab keberatan atau ketidaksetujuan peserta atas data yang dihasilkan. Tiga kegiatan penting itu tidaklah dapat dianggap sepele, tetapi di dalamnya sangat penting memperhatikan segala sesuatunya secara baik. 1. Pemaparan Hasil Data Regsosek

Pedoman Forum Konsultasi Publik 114 Aktivitas pada sesi ini seringkali dianggap sebagai rutinitas apa adanya dari narasumber ataupun fasilitator. Pada umumnya, aktivitas ini akan dimulai setelah pembukaan yang diisi berbagai sambutan dari BPS dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika momentum pembukaan atau sambutan telah membuat jenuh peserta FKP, semisalnya terlalu panjang dan lama atau keterlambatan waktu kegiatan, para peserta dipastikan telah mengalami “bad mood”. Keterlambatan waktu itu memang bisa berasal dari pejabat yang diundang ataupun dari kelompok masyarakat. Untuk menghindari keterlambatan itu, dapat dilakukan dengan dua cara: (i) permohonan secara baik-baik kepada para pejabat untuk memberikan sambutan yang ringkas dan cepat; (ii) permohonan kehadiran sesuai atau sebelum waktu dimulainya acara. Sekalipun masyarakat “ngaret karena alasan jauh atau pekerjaan lainnya”, namun permohonan secara baik-baik seringkali menjadi pemantik mereka untuk hadir sesuai waktunya. Ketika terlihat ada situasi keterlambatan, panitia dan fasilitator dapat mengambil langkah-langkah strategis, seperti: (i) memulai acara non-substansial terlebih dahulu, misalnya penjelasan dan maksud kehadiran, pembacaan rundown kegiatan, dan pembagian kelompok-kelompok berdasarkan satuan lingkungan setempat, atau lainnya; (ii) memulai acara substansial paparan terlebih dahulu, dan akan melakukan pembukaan secara seremonial setelah para pejabat, kelompok masyarakat, dan tamu undangan lainnya telah banyak hadir. Pilihan kedua ini memang ada kelemahannya, yaitu: seolah tidak menghormati pejabat yang datang; dan secara substansial “bisa menghilangkan konteks substansial” pada sebagian peserta yang datang terlambat. Oleh karena itu, skenario pertama lebih menguntungkan. Selain persoalan skenario keterlambatan pada kegiatan pembukaan, FKP juga perlu memperhatikan desain atau pola tempat duduk para peserta. Sehubungan FKP merupakan forum sinkronisasi, pemeriksaan dan umpan balik, maka desain pembelajaran klasikal dianggap kurang tepat. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tempat berumpan balik secara emik itu pada umumnya dan lebih senang memilih desain dengan bentuk O atau U. Desain ini menunjukkan keinginan mereka secara deliberative, yaitu setara untuk berpendapat. Desain ini diharapkan dapat dikembangkan oleh BPS pada semua wilayah pada FKP yang akan dilakukan pada aktivitas akhir emik kegiatan Regsosek ini. Dukungan visualisasi, baik dalam bentuk in focus ataupun teleconference perlu mempertimbangkan semua sudut perhatian yang ada, dan termasuk satuan lingkungan sensus jika ada pengelompokan peserta berdasarkan wilayahnya.

Pedoman Forum Konsultasi Publik 115 Setelah dirasa semuanya siap dan pembukaan telah selesai. Proses paparan hasil Regsosek yang akan diumpan balikkan disiapkan. Jika ada dalam bentuk hardcopy untuk diperiksa, di saat itulah pembagian dokumen dapat dimulai. Jika keseluruhan kegiatan menggunaan soft copy, kehati-hati-an dan penjelasan secara detail perlu disampaikan. Untuk sesi paparan hasil Regsosek, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: ● Fasilitator dan asisten menyiapkan bahan secara detail, mengena dan sesuai dengan hasil Regsosek. ● Dalam penyampaian hasil Regsosek, penyegaran boleh dilakukan, tetapi guyonan yang terlalu berlebihan mohon dihindari. Hal ini disebabkan karena peserta yang dihadapi adalah kelompok masyarakat terpilih yang memiliki kemartabatan dan penghargaan tersendiri. Empati dan simpati dapat dikembangkan dengan cara mendekati peserta dan meminta responnya. ● Dalam proses penyampaian hasil, mohon memperhatikan mekanisme dan pendekatan pendidikan andragogi, yaitu sistem pembelajaran untuk orang dewasa. Di dalamnya mencakup (i) penghargaan; (ii) respon umpan balik; (iii) tidak boleh menjatuhkan martabat atau mendesak jawaban; dan (iv) menghindari percontohan langsung kepada para peserta. Lebih baik menyebut sosok lain dalam konteks ini. ● Setiap sesi paparan, mohon mempertimbangkan momentum klarifikasi, konfirmasi, dan validasi dengan titik keseimbangan. Gunakan rumus pendampingan partisipatif dengan prosentase sebagai berikut: 50/40/10. Artinya, 50% untuk paparan atau pantikan, 40% untuk respon atau umpan balik; dan 10% untuk jabwan dan pernyataan bersama membangun kesepakatan. Dalam konteks ini, masyarakat akan merasa dihargai. ● Gunakan mekanisme tradisi lisan atau oral story yang positif yang berkembang di masyarakat, baik saat pembukaan atau penutup paparan. Pantun seringkali disampaikan dalam forum-foirum tertentu. Namun, jika ada aktivitas tradisi lisan lainnya, maka hal itu bisa dikembangkan untuk menarik simpati dan partisipasi masyarakat kelompok pesera. 2. Meminta Masukan, Tanggapan, dan Respon dari Peserta; Sebagaimana rumus pemantikan partisipasi, maka rumus 50/40/10 juga berlaku pada momentum ini. Skenario 50/40/10, di mana 50% untuk paparan atau pantikan, 40% untuk respon atau umpan balik; dan 10% untuk jawaban dan pernyataan bersama membangun kesepakatan. Dalam konteks ini, ada proporsi sekitar 40% kegiatan isi akan berhubungan dengan umpan balik dari peserta masyarakat, baik dalam bentuk keberatan, respon, klarifikasi, pertanyaan, dan

Pedoman Forum Konsultasi Publik 116 lainnya. Porsinya sama besar alokasi waktu dengan bagian paparan yang disampaikan oleh fasilitator dan asisten. Keadaan ini ditetapkan berdasarkan tujuan awal dari pelaksanaan FKP yang berusaha mempertemukan antara BPS, masyarakat dan data. Pada sesi inilah, masyarakat bisa mengajukan keberatan atau klarifikasi atas data hasil Regsosek yang dilakukan BPS pada tahun 2022. Masyarakat juga bisa memastikan keberatan ataupun validitas data yang ada. Konfirmasi dan klarifikasi awal secara langsung dari masyarakat menjadi bagian penting dari proses FKP ini. Dalam sesi ini, tim organik dan mitra BPS perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: ● Sekalipun FKP adalah forum terbuka dan deliberative, namun fasilitator dan asisten perlu menyilahkan terlebih dahulu para pemangku wilayah utama, dan dilanjutkan dengan para tokoh masyarakat. Agar semua memberikan respon untuk masukan atau tanggapan, bangun kesepakatan awal setiap orang mendapatkan hak berbicara sesuai lama waktu yang ditetapkan. Hal lainnya, fokus pada pembicaraan atas data hasil Regsosek; ● Ketika terjadi kritikan atau interupsi, fasilitator dan sisten menyilahkan berdasarkan urutan yang angkat tangan terlebih dahulu. Respon mereka dengan baik, dan dipersilahkan secara hangat. ● Ketika menghadapi kritikan atau pernyataan keras dan tajam, jangan terburuburu menjawab. Kalau fasilitator dan asisten tidak mengerti atas pernyataan itu, tawarkan ke peserta lain untuk memperjelas atau memberikan jawaban berdasarkan tingkat pengetahuan. Dalam konteks ini, tidak boleh ada usaha untuk mengadu antara satu dengan lainnya. Jika ada perbedaan di antara mereka, fasilitator bisa melakukan konfirmasi atas datanya, dan bisa dikuatkan kembali oleh pemangku wilayah setempat. ● Dalam konteks pendidikan andragogi, ketika orang dewasa sedang berbicara, raut muka atau air muka kita sebagai fasilitator jangan sekali-kali menyepelekan, membiarkan atau terkesan sinis. Secara gesture forensic, jika hal ini dilakukan, ketersinggungan dan menciptakan bad mood dan bad participation akan semakin menguat. ● Fasilitator dan asisten harus berusaha mendampingi peserta dalam memberikan responnya dengan tenang, baik, dan berusaha keras untuk menelisik lebih jauh atas pengetahuan atau data yang dimiliki sepanjang rentang waktu yang ditetapkan. Jika ada kemungkinan waktu lebih, maka minta persetujuan dari peserta lainnya.

Pedoman Forum Konsultasi Publik 117 ● Semua proses paparan dan pemberian respon itu perlu direkam dan dicatat oleh seorang petugas khusus. Notulensi ini segera dihadapkan pada hasil kesepakatan yang ditetapkan di fase berikutnya; ● Layani semua orang yang berusaha untuk menyampaikan pendapat, dengan mengontrol waktu secara disiplin; ● Fasilitator dan asisten dibolehkan memberi “pernyataan penguat” atau contoh lucu, tetapi tidak boleh menyinggung mereka yang berpendapat atau peserta lainnya. ● Bangun kesepakatan dengan seluruh peserta, agar penyataan langsung pada fokus datanya. Harapannya, para peserta tidak perlu memberikan pengantar, penghormatan berlebihan atau basa-basi selamat datang dan terimakasih kepada pejabat atau siapapun yang ada dalam pertemuan itu. ● Peringkasan atas respon perlu dilakukan secara baik, efektif dan efisien oleh fasilitator dan asisten. 3. Menjawab Pertanyaan, Keberatan atau Ketidaksetujuan Sesi ini cukup krusial. Banyak kelompok masyarakat yang seringkali tidak puas atas data Regsosek dengan “sepengetahuan tataran permukaan yang seringkali dilihat pada kehidupan kesehariannya”. Jarak atau jurang pembeda inilah yang dianggap “gap mematikan” jika tidak dikelola dengan baik. Kelompok masyarakat bisa saja menganggap bahwa pengetahuan diri atas lingkungan atau suatu keluarga adalah hal yang benar, karena pergumulan kesehariannya. Namun, BPS akan melihat bahwa data yang tersirat sebagaimana jawaban dari masing-masing responden merupakan “fakta otentik” atas kondisi dirinya. “Gap mematikan” inilah yang harus dikelola dan ditangani secara baik dan elegan. Oleh karena itu, beberapa pertimbangan perlu diperhatikan dalam sesi terakhir ini, yaitu: ● Bagian jawaban atas persoalan atau pernyataan peserta perlu dicermati secara hati-hati. Jika bertolakbelakang dengan hasil Regsosek jangan spontan ditolak atau dihentikan, tetapi peserta diarahkan untuk kembali ke fokus permasalahan yang ada. ● Adanya informasi yang berbeda dapat dianggap sebagai upaya memperkaya data. Ia akan menjadi “data sampingan penting” ketika tidak masuk dalam berbagai aspek yang ditetapkan. Namun, “menjadi data pelengkap” ketika ada kaitannya dengan aspek-aspek utama data Regsosek; ● Penyebutan nama dari penanya perlu dilakukan, sebagai penghargaan atas dirinya. toponimi adalah bentuk eksistensi diri pada suatu forum tertentu;

Pedoman Forum Konsultasi Publik 118 ● Jawab secara baik, dan tidak perlu bertele-tele atau memberi pengulangan atas pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak kesempatan peserta untuk menyampaikan pendapatnya; ● Ucapkan terimakasih atas pertanyaan dan klarifikasi atas data yang diberikan dalam bahasa lokal setempat. Pilihan bahasa terkait terimakasih, maaf, dan silahkan adalah “bentuk penghormatan” tertinggi suatu komunitas. ● Upayakan tidak melakukan penunjukkan seseorang dengan tangan menuding, tetapi lebih baik membuka telapak tangan secara keseluruhan untuk menyilahkan seorang atau ketika memberi jawaban; ● Semua proses jawaban dan konfirmasi harus direkam dan dinotulensi dalam sebuah logbook tersendiri yang akan menjadi bahan perbaikan data hasil regsosek atau bagian tidak terpisahkan dari berita acara FKP. 10.5 Menegaskan Kepentingan Pemanfaatan Data Regsosek: Sebuah Penutup Berbagai prinsip, mekanisme dan langkah-langkah sebagaimana disebutkan di atas diharapkan dapat menjadi standar prosedur dalam pelaksanaan FKP pada tiga tahapan kegiatannya. Standar prosedur ini sarat dengan pertimbangan nilai-nilai dan karakter sosial budaya masyarakat setempat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kelompok subyek yang didata. Pilihan ini menjadi strategis agar hubungan baik yang tercipta antara BPS dan masyarakat menjadi wahana pembangunan satu data Indonesia secara berkelanjutan berbasiskan pada satuan lingkungan setempat. Standar prosedur membangun hubungan baik dalam pelaksanaan FKP ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh para tim FKP di wilayah masing-masing. Implementasi pertimbangan karakter sosial budayanya dapat ditelisik dan dikembangkan berdasarkan pengetahuan para mitra atau kelompok masyarakat yang menjadi peserta FKP.

LAMPIRAN

Pedoman Forum Konsultasi Publik 121 LAMPIRAN Link Lampiran: http://s.bps.go.id/Lampiran_Buku_Pedoman_FKP Daftar Lampiran: 1. Lampiran Proses Bisnis 2. Lampiran FKP-khusus 3. Lampiran Dokumen FKP. 4. Lampiran Rekrutmen Petugas 5. Lampiran Draf Surat 6. Lampiran Draf Laporan