KFR DJPb Lampung 2021-3

penurunan sebesar 4,26%, dan penerimaan cukai, salah satu penyebab penurunannya

PPh yaitu belum pulihnya pertumbuhan ekonomi regional sebagai dampak dari pandemi

COVID-19, penurunan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa,dan penurunan

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang tergolong dalam

kelompok usaha UMKM akibat penurunan omset usaha maupun adanya jenis pajak

tertentu yang dibebaskan maupun ditanggung pemerintah sebagai bagian dari fasilitas

perpajakan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi

covid-19. Peningkatan penerimaan yang sangat tinggi terjadi pada pajak perdagangan

internasional (terutama bea keluar/eksport) dengan penerimaan mencapai sebesar

Rp2,20 triliun, tumbuh sebesar 233,59% dibandingkan dengan tahun 2020, peningkatan

ini sebagai akibat dari kenaikan tarif perubahan harga sawit dunia komoditi CPO dan

turunannya. Penerimaan PPN tumbuh 2,92% atau dengan penerimaan mencapai

sebesar Rp3,25 triliun, rendahnya peningkatan penerimaan PPN akibat menurunnya

penerimaan pada PPnBM, penurunan penerimaan PPnBM pada Provinsi Lampung yang

disebabkan karena adanya insentif berupa penghapusan maupun penurunan tarif

PPnBM yang diberikan pemerintah bagian dari insentif dalam rangka Program

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat,

penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai sebesar Rp151,43 miliar

tumbuh 8,33% sedangkan penerimaan pajak lainnya mencapai sebesar Rp138,10 miliar

atau meningkat sebesar 41,30% dibandingkan dengan tahun 2020.

Analisis Tax Ratio Terhadap PDRB

Tabel 3.3. Tax Ratio Terhadap PDRB (Triliun rupiah)

Tahun Pajak PDRB Tax Ratio
Target Realisasi

2021 8.12 8.57 371.90 2.30%

2020 7.05 7.01 354.63 1.98%

2019 10.07 8.21 306.66 2.68%

Sumber BPS Lampung dan OMSPAN

Tax ratio atau rasio pajak terhadap PDRB di wilayah Provinsi Lampung untuk tahun 2021

sebesar 2,3% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,98%,

kenaikan ini sebagai akibat telah menggiatnya perekonomian di Lampung yang

merespon terhadap program pemulihan ekonomi nasional (PEN), namun terjadi

penurunan dibandingkan dengan tahun 2019.

26

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tabel 3.4 Perkembangan PNBP (Miliar rupiah)

Jenis PNBP TA 2019 % Target TA 2020 % Target TA 2021 % Growth
PNBP Lainnya Target Realisasi 186.10% 266.82 Realisasi 164.06% 284.21 Realisasi
110.39% 442.36 109.75% 450.68 % 2020-2021
245.33 456.56 136.22% 709.18 437.74 130.18% 734.90 484.48
170.46% 10.68%
Pendapatan BLU 473.81 523.06 485.49 562.66
124.85% 15.89%
Jumlah Total 719.15 979.62 923.24 1,047.15 142.49% 13.42%

Sumber OMSPAN data diolah

Total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2021 di Provinsi Lampung sebesar

Rp1,05 triliun atau sebesar 142,49% dari target penerimaan sebesar Rp734,90 miliar

tumbuh 13,42% dibandingkan tahun 2020, kenaikan terjadi baik pada PNBP lainnya

maupun pada penerimaan BLU. Penerimaan PNBP lainnya tahun 2021 mencapai

sebesar Rp484,48 miliar atau 170,46% dari target penerimaan sebesar Rp284,21 miliar

tumbuh sebesar 10,.68% dibandingkan tahun 2020 sedangkan PNBP pendapatan BLU

mencapai sebesar Rp562,66 miliar atau 124,85% dari target penerimaan sebesar

Rp450,68 miliar tumbuh sebesar 15,89% dibandingkan dengan tahun 2020.

3.1.1.3 Penerimaan Hibah

Grafik 3.2 Perkembangan Penerimaan Hibah (Miliar rupiah)

Sumber OMSPAN data diolah

Penerimaan hibah tahun 2021 sebesar Rp75,64 miliar turun sebesar 86,42%
dibandingkan tahun 2020. Satuan kerja penerimaan hibah yaitu Kepolisian, TNI,BNN,
Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum.

3.1.2 Belanja Negara

Grafik 3.3 Perkembangan Belanja Negara (Triliun rupiah)

Sumber OMSPAN data diolah

27

Total realisasi belanja negara tahun 2021 di Provinsi Lampung sebesar Rp31,55 triliun
atau 99,32% dari alokasi pagu sebesar Rp31,76 triliun tumbuh sebesar 4,03%
dibandingkan tahun 2020, kenaikan realisasi belanja terjadi baik pada belanja
pemerintah pusat (BPP) maupun pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
3.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Grafik 3.4 Perkembangan Belanja Negara (Triliun rupiah)

Sumber OMSPAN data diolah

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang merupakan bagian dari belanja negara yang

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat, di Provinsi Lampung total

realisasi tahun 2021 mencapai sebesar Rp10,18 triliun atau 95,73% dari alokasi pagu

sebesar Rp10,63 triliun tumbuh 11,71% dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2021

belanja pemerintah pusat terfokus pada program pemulihan ekonomi nasional dampak

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penyelenggaraan vaksinasi untuk

pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3.1.2.2 Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 3.5. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Per Jenis Belanja (Miliar rupiah)

Jenis Belanja TA 2019 % TA 2020 TA 2021 % Growth
Belanja Pegawai Pagu Realisasi 97.91% Pagu Realisasi % Pagu Realisasi
3,704.07 3,626.49 91.52% 3,723.09 3,669.75 98.57% % 2020-2021
94.35% 4,015.44 3,686.62 91.81%
99.94% 1,825.61 1,733.72 94.97% 3,719.02 3,742.08 100.62% 1.97%

Belanja Barang 4,796.62 4,389.87 94.32% 20.83 20.43 98.08% 3,346.85 3,149.51 94.10% -14.57%

Belanja Modal 3,076.14 2,902.25 9,585 9,111 95.05% 3,539.21 3,259.54 92.10% 88.01%

Belanja Bansos 17.88 17.87 26.28 26.27 99.98% 28.57%

Jumlah Total BPP 11,595 10,936.48 10,631 10,177 95.73% 11.71%

Sumber OMSPAN data diolah

Total realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2021 mencapai sebesar Rp10,12 triliun

atau 95,73% dari total alokasi pagu sebesar Rp10,63 triliun, tumbuh 11,71%

dibandingkan dengan tahun 2020, sebagai dampak dari program pemulihan ekonomi

nasional dan penyelenggaraan vaksinasi untuk pencegahan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19). Persentase realisasi belanja pegawai paling tinggi yaitu 100,62% atau

sebesar Rp3,74 triliun dari alokasi pagu sebesar Rp3,72 triliun, selanjutnyarealisasi

belanja bansos mencapai 99,98% atau sebesar Rp26,27 miliar dari alokasi pagu

sebesar Rp26,28 miliar tumbuh 28,57% dibandingkan tahun 2020, realisasi belanja

28

barang sebesar 94,10% atau sebesar Rp3,15 triliun dari alokasi pagu sebesar Rp3,35

triliun turun 14,57% dibandingkan dengan tahun 2020, sementara persentase realisasi

terendah belanja modal sebesar 92,10% atau sebesar Rp3,26 triliun dari alokasi pagu

sebesar Rp3,54 triliun tumbuh sebesar 88,01% dibandingkan realisasi tahun 2020.

3.1.2.3 Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Perkembangan pagu realisasi belanja terbesar pada 15 Kementerian Negara/ Lembaga

di Provinsi Lampung untuk tahun 2021 secara garis besar mengalami peningkatan baik

pada alokasi pagu maupun realisasi belanja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

tahun 2019 – 2020, hal ini sebagai dampak dari pelaksanaan program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) dan penyelenggaran vaksinasi untuk pencegahan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Alokasi pagu dan realisasi belanja tertinggi

tahun 2021 yaitu Kementerian PUPR dengan realisasi belanja mencapai Rp3,34 triliun

atau 91,95% dari alokasi pagu sebesar Rp3,63 triliun tumbuh 70,33% dibandingkan

dengan tahun 2020, alokasi pagu terbesar kedua Kementerian Agama sebesar Rp1,68

triliun dengan realisasi sebesar 99,29% atau sebesar Rp1,67 triliun terjadi penurunan

sebesar 9,61% apabila dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan alokasi pagu

terendah yaitu BKKBN dengan alokasi pagu sebesar Rp106,17 miliar dengan realisasi

belanja sebesar 98,52% atau sebesar Rp104,60 miliar meningkat 17,78% apabila

dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 3.6 Perkembangan Belanja Terbesar 15 K/L (Miliar rupiah)

NAMA BA TA 2019 TA 2020 TA 2021 % GROWTH
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
PAGU REALISASI % 2020-2021

KEMENTERIAN PUPR 3,151.10 2,966.93 94.16% 2,004.62 1,958.63 97.71% 3,628.09 3,336.07 91.95% 70.33%

KEMENTERIAN AGAMA 1,819.26 1,733.49 95.29% 1,900.52 1,846.12 97.14% 1,680.65 1,668.79 99.29% -9.61%

KEPOLISIAN NEGARA RI 1,235.38 1,331.26 107.76% 1,277.17 1,272.59 99.64% 1,310.26 1,308.24 99.85% 2.80%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 877.24 825.15 94.06% 826.64 711.91 86.12% 920.03 847.77 92.15% 19.08%

KEMENTERIAN PERTAHANAN 736.62 697.41 94.68% 709.40 701.92 98.94% 325.49 319.03 98.01% -54.55%

KEMENTERIAN PERTANIAN 564.90 548.72 97.14% 369.61 365.74 98.95% 291.63 277.96 95.31% -24.00%

MAHKAMAH AGUNG 165.58 163.00 98.44% 186.05 180.91 97.24% 258.55 253.45 98.03% 40.09%

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 194.45 195.49 100.53% 221.63 213.77 96.45% 239.76 236.82 98.77% 10.78%

KEMENTERIAN ATR/BPN 215.29 197.57 91.77% 157.29 147.94 94.06% 177.37 168.47 94.98% 13.88%

KEMENTERIAN KEUANGAN 186.03 189.19 101.70% 137.56 133.73 97.22% 158.19 152.74 96.55% 14.21%

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 226.52 207.87 91.77% 143.95 133.43 92.69% 148.13 145.05 97.92% 8.71%

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 121.94 129.53 106.22% 196.66 193.50 98.40% 147.79 152.50 103.19% -21.19%

KEMENTERIAN LHK 217.52 210.47 96.76% 158.04 153.91 97.39% 147.45 143.33 97.20% -6.87%

KEMENTERIAN KESEHATAN 146.02 134.34 92.00% 107.14 99.30 92.69% 147.14 136.64 92.86% 37.60%

BKKBN 179.28 132.54 73.93% 100.24 88.81 88.60% 106.17 104.60 98.52% 17.78%

Sumber OMSPAN data diolah

29

3.1.2.4 Belanja Berdasarkan Fungsi

Tabel 3.7 Perkembangan Belanja Berdasarkan Fungsi (Miliar rupiah)

BELANJA FUNGSI TA 2019 TA 2020 TA 2021 % Growth

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % 2020-2021

AGAMA 297.23 292.59 98.44% 262.53 257.61 98.12% 273.29 272.04 99.54% 5.60%

EKONOMI 3,632.02 3,474.78 95.67% 2,180.87 2,124.34 97.41% 3,498.85 3,242.63 92.68% 52.64%

KESEHATAN 312.30 257.78 82.54% 185.66 172.25 92.78% 208.79 204.08 97.75% 18.48%

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1,738.51 1,840.35 105.86% 1,907.22 1,885.75 98.87% 1,988.57 1,975.38 99.34% 4.75%

PARIWISATA 1.78 1.73 97.18% 0.14 0.13 96.29% - - 0.00% -100.00%

PELAYANAN UMUM 1,135.05 1,003.15 88.38% 932.24 761.35 81.67% 458.14 443.96 96.90% -41.69%

PENDIDIKAN 2,787.00 2,582.53 92.66% 2,652.71 2,480.58 93.51% 2,480.94 2,380.78 95.96% -4.02%

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 412.93 388.81 94.16% 299.74 286.65 95.63% 306.49 293.47 95.75% 2.38%

PERLINDUNGAN SOSIAL 19.48 19.30 99.08% 10.93 10.80 98.74% 7.56 7.49 99.07% -30.62%

PERTAHANAN 736.62 697.61 94.70% 283.95 276.72 97.45% 325.49 319.02 98.01% 15.29%

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 401.74 382.33 95.17% 444.95 428.66 96.34% 695.84 635.73 91.36% 48.31%

JUMLAH TOTAL 11,595 10,936 94.32% 9,585 9,111 95.05% 10,631 10,177 95.73% 11.71%

Sumber OMSPAN data diolah

Perkembangan pagu dan belanja berdasarkan fungsi yaitu fungsi pelayanan umum,

pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup,

perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan dan

perlindungan sosial. Belanja fungsi ekonomi tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 52,64%

dengan alokasi pagu sebesar Rp3,50 triliun dengan realisasi sebesar Rp3,24 triliun atau

92,68%, dibandingkan dengan tahun 2020 kenaikan alokasi pagu belanja fungsi

ekonomi, selanjutnya belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum tumbuh 48,31%

dengan realisasi sebesar Rp635,73 miliar atau 91,36% dari alokasi pagu sebesar

Rp695,94 miliar, dan belanja fungsi kesehatan tumbuh sebesar 18,48% dengan realisasi

sebesar Rp207,08 miliar atau 97,75% dari alokasi pagu sebesar Rp208,79 miliar,

kenaikan pagu belanja dan tumbuhnya fungsi tersebut sebagai dampak kebijakan dalam

program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penyelenggaraan vaksinasi untuk

pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sedangkan fungsi pariwisata

selalu mendapat alokasi pagu terkecil bahkan untuk tahun 2021 tidak terdapat alokasi

pagu ini dampak dari kebijakan dalam penanganan dan pencegahan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan program

PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sebagai pencegahan

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

30

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Tabel 3.8 Perkembangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Miliar rupiah)

JENIS TRANSFER TA 2019 TA 2020 TA 2021 % Growth
PAGU REALISASI PAGU REALISASI %
% PAGU REALISASI % 2020-2021

DBH 635.23 526.28 82.85% 586.99 586.46 99.91% 474.65 895.71 188.71% 52.73%

DAU 13,435.46 13,435.46 100.00% 12,234.94 12,157.06 99.36% 12,015.51 12,015.51 100.00% -1.16%

DAK Fisik 2,020.67 1,757.52 86.98% 1,559.37 1,457.57 93.47% 1,771.66 1,659.16 93.65% 13.83%

DAK Non Fisik 4,153.63 3,908.22 94.09% 4,148.10 4,117.40 99.26% 4,153.92 4,085.38 98.35% -0.78%

DID 203.18 203.18 100.00% 471.73 471.73 100.00% 276.39 276.39 100.00% -41.41%

Dana Desa 2,427.11 2,424.22 99.88% 2,427.74 2,426.32 99.94% 2,441.16 2,440.29 99.96% 0.58%

Jumlah Total 22,875.29 22,254.88 97.29% 21,428.87 21,216.53 99.01% 21,133.30 21,372.44 101.13% 0.73%

Sumber OMSPAN data diolah

Alokasi pagu TKDD tahun 2021 lingkup Provinsi Lampung sebesar Rp21,37 triliun

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya baik tahun 2019

maupun tahun 2020, sebagai dampak dari kebijakan refokusing dan realokasi belanja,

realisasi penyaluran TKDD sebesar Rp21,37 triliun atau 101,13% dari alokasi pagu,

tumbuh sebesar 0,73% dibandingkan dengan realisasi pnyaluran tahun 2020.

3.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU)

Alokasi dana transfer umum baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi

Hasil (DBH) turun dibandingkan tahun sebelumnya baik tahun 2019 maupun 2020

sebagai dampak kebijakan refokusing dan realokasi belanja. Realisasi penyaluran DAU

tahun 2021 mencapai 100% atau sebesar Rp12,02 triliun, turun 1,16% dibandingkan

tahun 2020, sementara untuk DBH realisasi penyaluran sebesar Rp895,71 miliar atau

188,71% dari alokasi pagu Rp474,65 miliar, alokasi pagu DBH merupakan estimasi dan

akan ada penyesuaian dengan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2021.

3.1.3.2 Dana Transfer Khusus (DTK)

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021 sebesar Rp1,77 triliun naik

13,61% dibandingkan dengan tahun 2020 namun turun sebesar 12,32% dari tahun 2019

sebagai dampak dari kebijakan refokusing dan realokasi belanja dalam rangka

penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), realisasi

penyaluran DAK Fisik tahun 2021 sebesar Rp1,66 triliun atau 93,65% dari alokasi pagu

Rp1,77 triliun tumbuh sebesar 13,83% dari realisasi penyaluran tahun 2020. Sedangkan

alokasi pagu DAK Non Fisik tahun 2021 mengalami menurun sejak tahun 2019, realisasi

penyaluran DAK Non Fisik tahun 2021 mencapai Rp4,09 triliun atau 98,35% dari alokasi

pagu sebesar Rp4,15 triliun terkontraksi sebesar 0,78% apabila dibandingkan dengan

realisasi penyaluran tahun 2020.

31

3.1.3.3 Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 lingkup Provinsi Lampung sebesar Rp276,39
miliar turun sebesar 41,41% dari tahun 2020 yang medapatkan DID sebesar Rp471,73
miliar, penurunan DID dikarenakan terjadinya penurunan jumlah pemda yang
mendapatkan DID, dan adanya kebijakan pemerintah di tahun 2020 sebagai upaya
untuk penangan pandemi virus corona disease 2019 (Covid-19) seluruh Pemda
mendapatkan DID. Dana Insentif Daerah merupakan reward/insentif bagi Pemerinatah
Daerah yang mempunyai kinerja, DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan
kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah
menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP/WDP serta penetapan Perda APBD
tepat waktu.
3.1.3.4 Dana Desa
Alokasi pagu Dana Desa selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dan tahun 2021
lingkup Provinsi Lampung memperoleh alokasi pagu sebesar Rp2,44 triliun dengan
realisasi penyaluran sebesar 99,96% atau sebesar Rp2,44 triliun tumbuh 0,58% apabila
dibandingkan realisasi penyaluran tahun 2020, persentase realisasi penyaluran Dana
Desa selalu meningkat tiap tahunnya ini menunjukkan makin baiknya kinerja
pengelolaan Dana Desa dan hal ini terlihat dengan makin kecilnya nilai penyaluran Dana
Desa yang tidak tersalurkan.

3.1.4 Surplus/Defisit APBN

Tabel 3.9 Surplus/Defisit APBN (Miliar rupiah)

Uraian TA 2019 TA 2020 TA 2021 % Growth
Pedapatan 2020-2021
9,288.95 8,490.24
9,692.14 14.16%

Belanja 33,191.36 30,327.06 31,549.84 4.03%

Surplus/Defisit (23,902.41) (21,836.82) (21,857.70) 0.10%

Sumber OMSPAN data diolah

Total pendapatan tahun 2021 wilayah Provinsi Lampung sebesar Rp9,69 triliun

sementara realisasi belanja negara mencapai sebesar Rp31,55 triliun atau defisit

sebesar Rp21,86 triliun, lebih tinggi sebesar 0,10% apabila dibandingkan tahun 2020,

naiknya defisit tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebagai akibat naiknya belanja

negara untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan

penyelenggaraan vaksinasi untuk pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

meskipun pada sisi pendapatan negara juga terjadi kenaikan, kenaikan pendapatan

negara salah satu indikator mulai membaiknya perekonomian.

32

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat
Di Provinsi Lampung semula terdapat 6 (enam) Satuan Kerja yang telah mendapatkan
penetapan statusnya sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) dari
Kementerian Keuangan yaitu Universitas Lampung, Politeknik Kesehatan (Poltekes)
Tanjung Karang, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Inten Lampung, Badan Riset
Industri Standar (Baristand) Industri Lampung, Rumah Sakit Bhayangkara Bandar
Lampung dan UPBU Radin Inten II Lampung. Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 89/KMK.05/2020, sejak tanggal 5 Maret 2020 UPBU Radin Inten II
Lampung status Satker sebagai penerapan pola Pengelolaan Keuangan BLU dicabut,
sehingga mulai tahun 2020 Satker BLU di Provinsi Lampung hanya terdapat 5(lima)
satuan kerja. Jenis layanan yang diberikan dari Satker BLU tersebut yaitu layanan
pendidikan, layanan rumah sakit dan layanan lainnya.

Tabel 3.10. Perkembangan Pagu Satker BLU (Miliar rupiah)

NAMA SATKER TA 2019 TA 2020 TA 2021 % Growth
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
PAGU REALISASI % 2020-2021

BARISTAND INDUSTRI LAMPUNG 7.40 6.29 85.05% 7.41 4.42 59.62% 7.23 5.10 70.53% 15.38%

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG 34.38 30.36 88.29% 37.70 31.92 84.66% 46.09 39.02 84.66% 22.26%

RUMKIT BHAYANGKARA BANDAR LAMPUNG14.31 10.78 75.32% 16.84 16.35 97.10% 25.90 25.61 98.89% 56.62%

UIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG 135.98 132.38 97.35% 140.60 110.79 78.79% 140.49 123.50 87.91% 11.47%

UNIVERSITAS LAMPUNG 362.53 321.95 88.81% 342.89 254.74 74.29% 390.99 336.21 85.99% 31.98%

JUMLAH TOTAL 554.61 501.77 90.47% 545.44 418.21 76.67% 610.69 529.44 86.69% 26.59%

Sumber OMSPAN data diolah

Secara umum Tahun 2021 sumber dana alokasi pagu pendanaan Satker BLU masing-

masing Satker BLU dari sumber dana PNBP atau BLU di Provinsi Lampung mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya baik tahun 2019 maupun 2020,

kecuali untuk Satker Baristand Industri Lampung alokasi pagu tahun 2021 sebesar

Rp7,23 miliar turun dibandingkan tahun 2019 dan 2020, namun untuk realisasi tumbuh

15,38% dibandingkan tahun 2020. Universitas Lampung paling tinggi alokasi pagu,

tahun 2021 dengan alokasi pagu sebesar Rp390,99 miliar dengan realisasi sebesar

Rp336,21 miliar tumbuh 31,98% dibandingkan tahun 2020. Semakin tinggi sumber dana

BLU dari rupiah murni (RM) atau dengan kata lain sumber dana dari rupiah murni

semakin kecil, maka tingkat kemandirin Satker BLU semakin baik.

33

Tabel 3.11. Perkembangan Aset Satker BLU (Miliar rupiah)

Nama Satker BLU Jenis Layanan 2019 Nilai Aset 2021 % Growth
47.61 2020 2020-2021
45.07
Baristand Industri Lampung Lainnya 238.81 254.93 45.45 0.84%
Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Pendidikan 77.66 111.08
Rumkit Bhayangkara Bandar Lampung 273.38 7.24%
UIN Raden Intan Bandar Lampung Lainnya 1,611.53 1,881.27
Universitas Lampung Pendidikan 5,776.64 5,834.12 140.49 26.48%
Pendidikan
2,081.03 10.62%

5,862.79 0.49%

Jumlah Total 7,752.25 8,126.47 8,403.14 3.40%

Sumber : LKPP Kanwil DJPb Prov.Lampung & Aplikasi e-rekon (data diolah)

Total nilai aset Satker BLU di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar Rp8,40 triliun

tumbuh 3,40% dibandingkan tahun 2020, nilai aset paling tinggi Universitas Lampung

dengan nilai asset tahun 2021 sebesar Rp5,86 triliun tumbuh 0,49% dari asset tahun

2020, selanjutnya UIN Raden Intan Bandar Lampung dengan nilai aset tahun 2021

sebesar Rp2,08 triliun tumbuh 10,62% dibandingkan aset tahun 2020, sementara

Baristand Industri Lampung memiliki aset paling kecil dengan nilai aset tahun 2021

sebesar Rp45,45 miliar tumbuh 0,84% dari tahun 2020.

3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat
Selain pengelolaan Badan Layanan Umum, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Lampung juga mentatausahakan investasi pemerintah khususnya penerusan pinjaman
pemerintah (Subsidiary Loan Agreement), kredit program, ultra mikro dan investasi
lainnya.
3.1.6.1 Penerusan Pinjaman
Salah satu investasi yang ditatausahakann oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Lampung adalah penerusan pinjaman pemerintah pusat (Subsidiary Loan Agreement)
kepada pemerintah daerah/BUMD. Pinjaman pemerintah pusat merupakan pinjaman
untuk membiayai pembangunan prasarana air bersih, persampahan, terminal angkutan
darat/sungai/danau, pasar, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Per 31 Desember 2021,
terdapat 4 Loan penerusan pinjaman di Provinsi Lampung dengan nilai sebesar Rp46,04
miliar yang terdiri dari pinjaman Pemda Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp21,10
miliar yang teridiri 2 loan yaitu nomor loan 2253001 sebesar Rp15,45 miliar dan loan
9253001 sebesar Rp5,66 miliar, PDAM Kabupaten Lampung Tengah nomor loan
2075701 sebesar Rp15,75 miliar, KLP Sinar Siwo Mego nomor loan 2001201 sebesar
Rp9,19 miliar.

34

Tabel 3.12. Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2021 (Miliar rupiah)

Nama Debitur Nomor Loan ID Jumlah (Hak Tagih
Pe me ri nta h)

Pemda Kabupaten Lampung Utara 2253001 15,446,326,243.75
9253001 5,656,499,149.09

PDAM Kabupaten Lampung Tengah 2075701 15,749,232,997.53

KLP Sinar Siwo Mego 2001201 9,190,204,751.01

Jumlah Total 46,042,263,141.38

Sumber Direktorat SMI

Jumlah penerusan pinjaman tersebut kondisinya masih sama dengan tahun sebelumnya

baik tahun 2019 maupun tahun 2020, dan selama tahun 2021 belum ada angsuran

pembayaran dari debitur.
3.1.6.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Selain SLA (Subsidiary Loan Agreement) di Provinsi Lampung ada 4 (empat) skema

penyalurani Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu skema mikro, Kecil, TKI dan supermi.

Untuk KUR skema supermi baru ada mulai tahun 2020, penyaluran KUR di Provinsi

Lampung dari tahun ke tahun terjadi peningkatan baik dari jumlah debitur maupun jumlah

penyalurannnya

Tabel 3.13. Perkembangan Penyaluran KUR (dalam rupiah)

Skema 2019 2020 2021 % Growth
Debitur Penyaluran Debitur Penyaluran 2020-
MIKRO Debitur Penyaluran 2021
KECIL
TKI 134,733 2,590,766,564,678 173,850 4,263,475,513,501 202,037 5,945,536,863,846 39.45%
SUPERMI
10,279 1,248,969,421,528 7,468 1,216,543,582,881 13,336 2,262,754,162,871 86.00%

5,195 82,615,886,284 2,932 47,714,739,925 153 2,277,907,972 -95.23%

- - 19,264 175,593,370,000 27,307 251,897,945,539 43.46%

Jumlah Total 150,207 3,922,351,872,490 203,514 5,703,327,206,307 242,833 8,462,466,880,228 48.38%

Sumber aplikasi SIKP (data diolah)

Jumlah total penyaluran KUR tahun 2021 sebesar Rp8,46 triliun dengan debitur

sebanyak 242.833, tumbuh sebesar 48,38% dari penyaluran KUR tahun 2020. Skema
Mikro merupakan penyaluran tertinggi yaitu sebesar Rp5,95 triliun untuk 202.037 debitur
tumbuh 39,45% dari penyaluran tahun 2020, sementara skema Kecil sebanyak 13.336
debitur dengan penyaluran Rp2,26 triliun tumbuh sebesar 86,00% dari tahun 2020,

sedangkan skema Supermi yang mulai ada penyaluran tahun 2020 pada tahun 2021

dengan penyaluran sebesar Rp251,90 miliar untuk 27.307 debitu tumbuh sebesar

43,46%, dan skema TKI penyalurannya hanya sebesar Rp2,28 miliar untuk 153 debitur

merupakan salah satu skema yang terjadi penurunan dibandingkan dengan 2020

dengan kontraksi sebesar 95,23%, penurunan penyaluran skema TKI merupakan
dampak dari pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dimana adanya

35

pembatasan pergerakan sehingga kurangnya kegiatan TKI baik yang masuk maupun

keluar negeri.

Tabel 3.14. Perkembangan Penyaluran dan Kreditur KUR (dalam rupiah)

No Penyalur Debitur 2019 Debitur 2020 Debitur 2021
128,565 Penyaluran 181,831 Penyaluran 207,572 Penyaluran
1 Bank Rakyat Indonesia 2,737,945,250,679 4,379,653,569,606 6,090,857,936,279
2 Bank Artha Graha Internasional 27 399,906,400 50 787,025,000 39
3 Bank BRI AGRO 10 1,130,000,000 9 1,335,000,000 709 11,660,000,000
4 Bank BRI Syariah 1,024 48,495,000,000 899 52,220,000,000 51,775,000,000
5 Bank Bukopin 17 5,905,000,000 7 3,300,000,000 1
6 Bank Central Asia 14 3,445,600,000 12 1,512,926,000 17 500,000,000
7 Bank Mandiri 9,738 630,441,112,200 9,062 706,859,375,200 12,297 3,132,260,000
8 Bank Negara Indonesia 6,332 381,123,762,411 7,868 415,470,280,162 11,974 1,101,610,473,800
9 Bank Sinarmas 53 14,246,000,000 79 23,460,000,000 127 554,011,764,672
10 Bank Tabungan Negara 2 720,000,000 5 1,920,000,000 9 41,111,000,000
11 BPD Jabar dan Banten 2 50,000,000 24 663,861,800 3 3,645,000,000
12 BPD Jawa Tengah 12 1,417,000,000 10 715,000,000 7
13 BPD Lampung 2,217 62,889,700,000 2,734 91,246,000,000 6,524 663,000,000
14 BPD Sumatera Selatan Babel 3 180,000,000 5 295,000,000 12 925,000,000
15 CTBC Bank 185 2,940,275,800 11 189,189,400 330,192,700,000
16 Internusa Tribuana Citra Multifinance 1,995 30,773,265,000 849 13,193,071,200 104 781,000,000
17 KOSPIN JASA 11 250,000,000 20 719,500,000
18 Bank BNI Syariah 31 7,264,000,000 65 1,488,715,000
19 Bank Maybank 4 1,850,000,000 1
20 Bank Nationalnobu 1 25,000,000 5 12,463,239,160
21 Bank Syariah Mandiri 2 498,407,939 3,365 500,000,000
22 BPD Bengkulu 1 150,000,000 174,500,000
23 BPD Jawa Timur 1
24 BPD Riau Kepri 1 256,225,291,317

500,000,000
250,000,000

Jumlah Total : 150,207 3,922,351,872,490 203,514 5,703,327,206,307 242,833 8,462,466,880,228

Sumber aplikasi SIKP (data diolah)

Dengan adanya KUR sangat membantu bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM)

apalagi dimasa terjadinya pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dengan

adanya penambahan subsidi bunga yang merupakan bagian dari program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) meskipun perjalanan usaha kecil dan menengah mengalami

kelesuan selama pandemi COVID-19.

3.1.6.3 Kredit Ultra Mikro (UMi)

Kredit Ultra Mikto (UMi) merupakan program dana bergulir pemerintah yang disalurkan

kepada usaha ultra mikro yang merupakan fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra

Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah. Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan

yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang

difasilitasi oleh pemerintah. Pembiayaan UMi dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum

Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

36

Tabel 3.15 Perkembangan Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) (dalam rupiah)

No Penyalur 2019 2020 2021
Debitur Penyaluran Debitur Penyaluran Debitur Penyaluran

1 KSPPS ABDI KERTA RAHARJA 1 3,000,000 -- 1 3,000,000
2 KSPPS BMT ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL 5,528 27,032,162,000 2,725 14,062,276,500 1,905 10,403,851,000

3 KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA 3 16,000,000 20 42,281,000 - -

4 KSPPS BMT MENTARI MUAMALAT MANDIRI 885 5,042,315,000 - -- -

5 KSPPS BMT MITRA UMMAT NASIONAL 801 5,496,149,000 - -- -

6 KSPPS BMT SURYA ABADI RIYANTO 2,417 11,410,550,000 1,247 7,161,300,000 1,517 8,709,262,000

7 KSPPS BTM AMANAH BINA INSAN 488 4,806,000,000 114 692,000,000 - -
8 KSPPS BTM BINA MASYARAKAT UTAMA 918 6,986,776,000 397 2,081,688,821 - -

9 KSPPS TAMZIS BINA UTAMA 5 24,500,000 15 51,500,000 - -

10 KSPS BMT UGT SIDOGIRI 160 323,900,000 527 1,883,476,000 672 2,316,060,000

11 PEGADAIAN 249 1,637,000,000 2,470 11,701,590,000 2,094 8,518,530,000
12 PNM 27,041 84,556,000,000 53,845 174,122,500,000 49,311 181,671,711,642

13 KSP PANGESTU - - 1 3,000,000 - -

Jumlah Total 38,496 147,334,352,000 61,361 211,801,612,321 55,500 211,622,414,642

Sumber aplikasi SIKP (data diolah)

Penyaluran kredit ultra mikro tahun 2021 mencapai sebesar Rp211,62 miliar dengan

jumlah debitur sebanyak 55.500 debitur, dibandingkan dengan tahun 2020 penyaluran

kredit UMi mengalami penurunan sebesar 0,08%, penurunan ini terjadi karena usaha

ultra mikro mengalami kelesuan dalam menjalankan usahanya sebagai dampak

pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) .

3.1.7 Isu Strategi Pelaksanaan APBN di Daerah
Isu strategi pelaksanaan APBN tahun 2021 di Provinsi Lampung yaitu pelaksanaan
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemi corona virus
disease 2019 (COVID-19), pelaksanaan vaksinasi untuk pencegahan corona virus
disease 2019 (COVID-19). Tantangan dan permasalahan dalam tata kelola dan
pencapaian belanja pemerintah dalam upaya akselarasi belanja APBN yaitu penyerapan
anggaran masih menumpuk pada akhir tahun anggaran, lambatnya proses pengadaan
barang dan jasa, terlambatnya penyampaian dokumen penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan tidak
tersalurkannya DAK Fisik dan Dana Desa.

3.2. PELAKSANAAN APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA)
APBD merupakan bagian fiskal yang menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, APBD juga sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro
ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan
pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang

37

sejahtera dan mandiri. Data APBD secara agregat seluruh pemerintah daerah di lingkup

Provinsi Lampung yang terdiri atas 13 (tiga belas) pemerintah kabupaten/kota dan 1

(satu) pemerintah provinsi Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.16. Profil APBD Lingkup Provinsi Lampung
Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi TA 2019-2021 (Miliar rupiah)

I-Account (dalam Miliar Rp) TA 2019 TA 2020 TA 2021 % Growth

PAGU REALISASI % REAL PAGU REALISASI % REAL PAGU REALISASI % REAL 2020-2021

PENDAPATAN DAERAH 31,022 29,847 96.21% 32,348 29,703 91.82% 30,770 28,239 91.78% -4.93%
5,086 89.07% 6,090 4,883 80.18% 6,211 5,244 84.43% 7.40%
PAD 5,710 3,599 95.35% 4,222 3,302 78.21% 4,065 3,684 90.62% 11.57%
83.47% 205 108 52.69% 222 52.34% 7.26%
Pajak Daerah 3,775 108 116

Retribusi Daerah 130
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 103 101 97.59% 128 118 91.78% 187 129 68.92% 9.86%
1,315
LLPAD yang Sah 1,702 1,278 75.07% 1,534 1,355 88.31% 1,736 22,201 75.73% -2.96%
21,116
Pendapatan Transfer 24,328 22,062 90.69% 25,194 21,979 87.24% 23,316 1,085 95.22% 1.01%

Transfer Pemerintah Pusat 22,721 20,578 90.57% 23,534 20,597 87.52% 21,682 794 97.39% 2.52%

Transfer Antar Daerah 1,607 1,484 92.37% 1,660 1,382 83.25% 1,634 27,925 66.40% -21.47%
19,555
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 985 2,698 273.94% 1,065 2,842 266.88% 1,243 10,617 63.91% -72.05%
6,625
BELANJA DAERAH 31,549 29,131 92.34% 32,910 29,035 88.22% 30,995 90.10% -3.82%
51
Belanja Operasi 20,814 19,586 94.10% 22,430 19,941 88.90% 21,888 1 89.34% -1.94%
2,142
Belanja Pegawai 12,099 11,312 93.49% 12,657 11,527 91.08% 11,609 118 91.46% -7.90%
4,578
Belanja Barang dan Jasa 6,731 6,411 95.24% 7,266 6,081 83.69% 7,622 1,148 86.93% 8.95%
3,430
Belanja Bunga 79 62 78.64% 63 42 66.48% 68 3,708 74.53% 21.34%
3,708
Belanja Subsidi 4 3 74.79% 1 1 100% 2 84 74.13% 14.16%
84
Belanja Hibah 1,797 1,720 95.73% 2,384 2,242 94.05% 2,451 314 87.41% -4.44%

Belanja Bantuan Sosial 104 78 75.20% 60 48 80.49% 137 472 86.31% 145.50%
878
Belanja Transfer 4,953 5,004 101.04% 5,210 5,123 98.34% 4,995 736 91.66% -10.64%
142
Belanja Bagi Hasil 1,321 1,486 112.45% 1,499 1,264 84.35% 1,404 81.78% -9.21%

Belanja Bantuan Keuangan 3,631 3,518 96.89% 3,711 3,859 103.99% 3,591 95.52% -11.11%

Belanja Modal 5,742 4,528 78.86% 5,222 3,519 67.39% 3,955 93.76% 5.37%

Belanja Modal 5,742 4,528 78.86% 5,222 3,519 67.39% 3,955 93.76% 5.37%

Belanja Tidak Terduga 39 12 29.95% 49 451 927.69% 157 53.62% -81.35%

Belanja Tidak Terduga 39 12 29.95% 49 451 927.69% 157 53.62% -81.35%

SURPLUS/ (DEFISIT) (526) 716 -136.10% (562) 669 -118.96% (224) -140.02% -53.01%

PEMBIAYAAN 1,050 1,215 115.67% 759 (78) -10.24% 224 210.19% -707.26%

Penerimaan Pembiayaan (1) 1,457 1,497 102.75% 1,210 (15) -1.27% 856 102.63% -5831.50%

SiLPA 753 1,062 141.11% 942 (15) -1.63% 761 96.77% -4904.24%

Penerimaan Pinjaman Daerah 699 435 62.18% 262 0% 95 149.45% 284%

Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah 5.65 - 0.00% 5.65 - 0% - 0.08 0.08%
0.58 0.00%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya 282 69.38% 451

Pengeluaran Pembiayaan (2) 407 62 13.82% 631 406 64.37% 551.41%

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh

Tempo 298 211 70.90% 299 50 16.55% 497 354 71.28% 614.21%
71 65.26% 152 13 8.43% 134
Penyertaan Modal Daerah 109 1,215 115.67% 759 (78) -10.24% 224 52 38.83% 307.95%
472 210.19% -707.26%
Pembiayaan Netto (1 - 2) 1,050

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA) 524 1,931 368.37% 196 591 300.99% (0) 786 786.00% 32.97%

Sumber: LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD dan Portal Data DJPK per 21 Januari 2022

Realisasi komponen pendapatan APBD lingkup Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai
Rp28.239 miliar dari target sebesar Rp30.770 miliar, sedangkan realisasi belanja daerah
mencapai Rp27.925 miliar atau 90,10 persen dari pagu yang dianggarkan sehingga
terdapat surplus sebesar Rp314,28 miliar. Dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp472
miliar terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran 2021 sebesar Rp786 miliar.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah lingkup Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai Rp28.239
miliar atau turun 4,93 persen dibanding tahun 2020 yang mencapai Rp29.703 miliar dan
turun 5,39 persen dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp29.847 miliar. Penurunan

38

tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan komponen lain-lain pendapatan daerah

yang sah yang mencapai minus 72,05 persen dibanding PAD tahun 2020 atau minus

70,56 persen dibanding tahun 2019.

Tabel 3.17. Kontribusi Komponen Pendapatan
terhadap Pendapatan APBD TA 2019-2021 (Miliar rupiah)

2019 2020 2021

I-Account (dalam Miliar Rp) Persentase Persentase Persentase % Growth
Realisasi terhadap Realisasi terhadap Realisasi terhadap 2020-2021
PENDAPATAN DAERAH
PAD Pendapatan Pendapatan Pendapatan
Pajak Daerah
Retribusi Daerah 29,847 17.04% 29,703 16.44% 28,239 18.57% -4.93%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 12.06% 11.12% 13.05%
Dipisahkan 5,086 0.36% 4,883 0.36% 5,244 0.41% 7.40%
LLPAD yang Sah 3,599 3,302 3,684 11.57%
Pendapatan Transfer 7.26%
Transfer Pemerintah Pusat 108 108 116
Transfer Antar Daerah
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 101 0.34% 118 0.40% 129 0.46% 9.86%
1,278 4.28% 1,355 4.56% 1,315 4.66% -2.96%
22,062 73.92% 21,979 73.99% 22,201 78.62% 1.01%
20,578 68.95% 20,597 69.34% 21,116 74.78% 2.52%
1,484 4.97% 1,382 4.65% 1,085 3.84% -21.47%

2,698 9.04% 2,842 9.57% 794 2.81% -72.05%

Sumber: LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD dan Portal Data DJPK per 21 Januari 2022

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD lingkup Provinsi Lampung tahun 2021 tumbuh positif 7,40 persen
dibanding tahun 2020 setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar 4 persen.
Pertumbuhan ini merupakan kontribusi komponen pembentuk PAD yaitu pajak daerah,
retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang juga
mencatatkan pertumbuhan positif. Sedangkan komponen LLPAD yang sah yang
bersumber dari pendapatan hibah turun 2,96 persen. Kontribusi PAD terhadap
pendapatan daerah terbesar bersumber dari pajak daerah yang menyumbang 13,05
persen. Meningkatnya realisasi pajak daerah terutama didominasi oleh peningkatan
pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan pengaruh positif
diterapkannya kebijakan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok
tunggakan dan denda PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor oleh Pemprov
Lampung yang diberlakukan selama 6 (enam) bulan pada tanggal 1 April hingga 30
September 2021 sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021. Untuk
realisasi PAD masing-masing pemda di lingkup Provinsi Lampung, PAD paling tinggi
masih disumbangkan oleh Pemprov Lampung sama seperti tahun sebelumnya. Untuk
tahun ini Pemprov Lampung menyumbang PAD sebesar 61,91 persen dari keseluruhan
PAD pada lingkup Provinsi Lampung.
Analisis Kemandirian Fiskal Daerah
Kemandirian daerah dapat diukur melalui perbandingan rasio realisasi PAD terhadap
total realisasi pendapatan dibanding dengan rasio realisasi pendapatan transfer.

39

Pendapatan transfer masih merupakan sumber utama pendapatan daerah dengan porsi
sebesar 78,62 persen sehingga APBD lingkup Provinsi Lampung belum dapat dikatakan
mandiri dan masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat. Meski
demikian rasio PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2021 adalah tertinggi dalam tiga
tahun terakhir yaitu sebesar 18,57 persen.

Grafik 3.5 Realisasi PAD Per Prov/Kab/Kota
Lingkup Provinsi Lampung Tahun 2021 (Miliar rupiah)

Sumber: LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD

Rasio PAD seluruh pemda Tabel 3.18. Perbandingan Rasio Kemandirian Daerah
lingkup Provinsi Lampung TA 2021 pada Prov/Kab/Kota di Lampung
masih di bawah 50 persen.
Jika dibandingkan antar Pemda Ras io PAD Rasio Dana
pemda, Pemprov Lampung Trans fer
adalah daerah dengan tingkat Provins i Lam pung 43.59% 56.27%
ketergantungan yang paling Kab. Tulang Bawang 24.75% 70.46%
rendah dengan selisih rasio Kab. Pes awaran 23.63% 74.51%
yang paling kecil. Pemda Kota Metro 14.24% 80.53%
yang yang paling tergantung Kab. Lam pung Selatan 8.14% 87.19%
terhadap dana transfer Kab. Tulang Bawang Barat 7.88% 91.59%
adalah Pemkab Pesisir Barat. Kab. Mes uji 7.54% 87.48%
Kota Bandar Lam pung 7.09% 89.37%
Kab. Lam pung Tim ur 6.12% 87.63%
Kab. Lam pung Utara 5.75% 88.35%
Kab. Lam pung Tengah 5.62% 94.38%
Kab. Tanggam us 5.42% 90.33%
Kab. Prings ewu 5.31% 90.56%
Kab. Lam pung Barat 5.31% 91.40%
Kab. Way Kanan 3.93% 96.07%
Kab. Pes is ir Barat 3.65% 96.35%

Sumber: LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD

Analisis Rasio PAD

Rasio PAD terhadap PDRB tahun 2021 tumbuh di angka 1,41 persen dibanding tahun

2020 yang sebesar 1,38 persen. Kenaikan ini terutama didukung naiknya pendapatan di

40

sektor pajak dan restribusi daerah yang juga merupakan dampak positif beberapa
kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh pemda di Provinsi Lampung seperti adanya
pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor oleh Pemrov Lampung serta
pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk nilai tertentu oleh Pemkab atau Pemkot
lingkup Provinsi Lampung.

Grafik 3.6. Rasio PAD terhadap PDRB ADHB Lampung TA 2019-2021

Sumber: LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD, Portal Data DJPK per 21
Januari 2022, dan BPS Provinsi Lampung

3.2.1.2 Pendapatan Transfer
Dalam tiga tahun terakhir pendapatan transfer masih menjadi sumber pendapatan
utama dalam kerangka APBD lingkup Provinsi Lampung. Pendapatan transfer terdiri
atas dana transfer temerintah pusat dan dana transfer pemerintah daerah. Kontribusi
dana transfer terhadap total pendapatan masih tinggi yaitu lebih dari 75 persen.
Komponen pendapatan transfer terbesar berasal dari dana transfer pemerintah pusat
yang naik sebesar 2,52 persen sedangkan pendapatan transfer antar daerah turun 21,47
persen. Hal ini mengakibatkan realisasi pendapatan transfer naik 1,01 persen dibanding
tahun 2020. Persentase pendapatan transfer terhadap pendapatan juga naik menjadi
78,62 persen yang disebabkan karena realisasi pendapatan daerah lain-lain yang sah
mengalami penurunan.
3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS)
Pendapatan lain-lain dalam APBD terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana
darurat dan pendapatan lainnya. Secara agregat, pendapatan lain-lain yang sah tahun
2021 memberikan kontribusi sebesar 2,81 persen terhadap total pendapatan daerah
atau turun 72,05 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,57 persen.
3.2.2. Belanja Daerah
Belanja daerah diklasifikan menjadi 2 (dua) yaitu belanja daerah berdasarkan jenis
belanja dan belanja daerah berdasarkan fungsi. Agregat realisasi belanja APBD seluruh
pemda lingkup Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar Rp27.925 miliar atau mengalami

41

penurunan 3,82 persen dibanding realisasi belanja tahun sebelumnya. Secara umum,

penurunan belanja daerah tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing dan

realokasi anggaran di lingkungan pemerintah daerah untuk penanganan pandemi

COVID-19.

Tabel 3.19. Kontribusi Komponen Belanja Lingkup Provinsi Lampung
Terhadap Belanja APBD TA 2019-2021 (Miliar rupiah)

2019 2020 2021

I-Account (dalam Miliar Rp) Persentase Persentase Persentase % Growth

BELANJA DAERAH Realisasi terhadap Realisasi terhadap Realisasi terhadap 2020-2021
Belanja Operasi
Belanja Belanja Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa 29,131 29,035 27,925 -3.82%
Belanja Bunga
Belanja Subsidi 19,586 67.24% 19,941 68.68% 19,555 70.03% -1.94%
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial 11,312 38.83% 11,527 39.70% 10,617 38.02% -7.90%
Belanja Transfer 6,411 22.01% 6,081 20.94% 6,625 23.72% 8.95%
Belanja Bagi Hasil 62 42 51 21.34%
Belanja Bantuan Keuangan 3 0.21% 1 0.14% 1 0.18% 14.16%
Belanja Modal 1,720 0.01% 2,242 0% 2,142 0.00% -4.44%
Belanja Modal 78 5.91% 48 118 7.67% 145.50%
Belanja Tidak Terduga 5,004 0.27% 5,123 7.72% 4,578 0.42% -10.64%
Belanja Tidak Terduga 17.18% 0.17% 16.39%
17.65%

1,486 5.10% 1,264 4.35% 1,148 4.11% -9.21%
3,518 12.08% 3,859 13.29% 3,430 12.28% -11.11%
4,528 15.55% 3,519 12.12% 3,708 13.28%
5.37%

4,528 15.55% 3,519 12.12% 3,708 13.28% 5.37%
12 0.04% 451 1.55% 84
0.30% -81.35%

12 0.04% 451 1.55% 84 0.30% -81.35%

Sumber: LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD dan Portal Data DJPK per 21 Januari 2022

3.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja
Berdasarkan jenis belanja, belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal,
belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
3.2.2.1.1. Belanja Operasi
Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dilihat dari komposisinya,
agregat belanja operasi APBD tahun 2021 pemda lingkup Provinsi Lampung masih
didominasi oleh belanja pegawai dengan porsi sebesar 38,02 persen dari seluruh
belanja daerah dan mencapai Rp10.617 miliar. Namun nilai ini lebih rendah dari tahun
2020 yang mencapai Rp11.527 miliar dan di tahun 2019 yang mencapai Rp11.312 miliar.
Urutan kedua adalah belanja barang dan jasa dengan porsi sebesar 23,72 persen atau
sebesar Rp6.625 miliar. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 tumbuh 8,95
persen dibanding tahun 2020 atau naik 3,34 persen dibandingkan realisasi tahun 2019.
Belanja bantuan sosial mengalami peningkatan tajam mencapai 145,50 persen
dibanding tahun 2020 atau naik 51,17 persen dibanding tahun 2019.
3.2.2.1.2. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan
asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dibanding
tahun 2020, agregat belanja modal pemda lingkup Provinsi Lampung mengalami

42

peningkatan sebesar 5,37 persen sehingga mencapai Rp3.708 miliar. Namun angka ini
masih lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp4.528 miliar.
3.2.2.1.3. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat
termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi belanja tidak
terduga tahun 2021 sebesar Rp 84 miliar turun 81,35 persen dibanding tahun 2020 yang
sempat melonjak naik dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar Rp12 miliar.
3.2.2.1.4. Belanja Transfer
Realisasi belanja transfer tahun 2021 mencapai Rp4.578 miliar, turun 10,64 persen
dibanding tahun 2020 atau turun 8,51 persen dibanding tahun 2019. Turunnya realisasi
belanja transfer disebabkan oleh turunnya realisasi seluruh komponen belanja transfer
yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Selain itu turunnya realisasi
belanja transfer tahun 2021 juga disebabkan alokasi belanja transfer yang juga turun
dibanding tahun sebelumnya.
3.2.2.2. Berdasarkan Fungsi
Secara agregat, realisasi belanja beberapa fungsi pada APBD lingkup Provinsi Lampung
seperti yaitu fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidup tumbuh positif
seiring dengan meningkatnya kegiatan pemulihan ekonomi. Fungsi lingkungan hidup
bahkan mencapai pertumbuhan sebesar 405 persen. Tingginya realisasi fungsi
lingkungan hidup juga pengaruh dari meningkatnya pagu belanja fungsi tersebut. Namun
beberapa fungsi lainnya mengalami kontraksi. Kontraksi terdalam hingga mencapai
minus 72 persen terdapat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum. Total belanja
pendidikan dari tahun 2019 hingga 2020 telah sesuai dengan mandatory spending
dimana untuk pendidikan, proporsi yang diberikan sudah lebih dari 20 persen yaitu
sebesar 32,05 persen.

Tabel 3.20 Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung
Berdasarkan Fungsi Tahun 2019-2021 (Miliar rupiah)

Fungs i 2019 2020 2021 Growth
2020-2021

Pel a ya na n Umum 10,863 11,131 10,138 -9%
Pendi di ka n 7,428 7,699 8,949 16%
22%
Kes eha ta n 2,896 3,380 4,131 83%
Ekonomi 1,213 1,336 2,440 404%
-72%
Li ngkunga n Hi dup 214 190 955 -27%
-47%
Peruma ha n da n Fa s i l i ta s Umum 3,616 2,963 828 -48%
Keterti ba n da n Kea ma na n 297 360 262

Perl i ndunga n Sos i a l 264 313 165
Pa ri wi s a ta
136 114 59

Sumber: LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD

43

3.2.3. Surplus/Defisit APBD

Keseimbangan umum atau surplus/defisit APBD adalah selisih lebih/kurang antara

pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Dalam tiga

tahun terakhir struktur realisasi APBD lingkup provinsi Lampung secara agregat

mengalami surplus namun mayoritas APBD pemda mengalami defisit meskipun berhasil

dibiayai denga memanfaatkan SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pemanfaatan SILPA

untuk membiayai defisit APBD merupakan salah satu strategi pembiayaan defisit yang

aman dan tidak beresiko dibandingkan dengan pinjaman. Namun demikian, terjadinya

SILPA menunjukkan rendahnya tingkat pemanfaatan belanja pemerintah daerah yang

berakibat rendahnya dampak terhadap perekonomian daerah. Ini akan berbeda bila

SILPA yang tinggi tidak mempengaruhi turunnya capaian output belanja daerah

sehingga SILPA yang dihasilkan merupakan hasil efisiensi. SILPA juga dapat terjadi

karena tingginya realisasi penerimaan dibandingkan target yang ditetapkan yang terjadi

saat menjelang akhir tahun anggaran. Terjadinya surplus anggaran belum tentu

merupakan hal yang positif bila hal tersebut mengorbankan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.21. Rasio Surplus/Defisit APBD Terhadap
Pendapatan dan Dana Transfer Tahun 2019-2021

Realisasi Rasio Surplus/Defisit

Tahun Surplus/Defisit terhadap

(Miliar Rupiah) Pendapatan Dana Transfer

2019 716 2.40% 3.25%

2020 669 2.25% 3.04%

2021 314 1.11% 1.42%

Sumber: LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD

3.2.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kontributor utama dalam penerimaan

pembiayaan dari 2019-2021 masih didominasi oleh penggunaan SiLPA tahun

sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Tahun 2021 terdapat penerimaan

kembali pemberian pinjaman daerah walaupun hanya 0,01 persen dari total penerimaan

pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terbesar cenderung untuk pembayaran pokok

utang dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk penyertaan modal. Pengeluaran

untuk pembayaran pokok utang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini

mengindikasikan bahwa fiskal pemerintah daerah lingkup Provinsi Lampung terbebani

oleh akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya.

44

Tabel 3.22. Tren Realisasi Pembiayaan APBD
Lingkup Provinsi Lampung Tahun 2019-2020 (Miliar Rupiah)

2019 2020 2021
Proporsi Proporsi
Akun Proporsi
Realisasi Komponen Realisasi Komponen
Realisasi Komponen Pembiayaan Pembiayaan

Pembiayaan 669 314
(78) 472
SURPLUS/ (DEFISIT) 716 (15) 878
(15) 100% 736 83.82%
PEMBIAYAAN 1,215 142 16.17%
0%
Penerimaan Pembiayaan (1) 1,497 0.08 0.01%
- 0% 0.00%
SiLPA 1,062 70.94% 0%
406
Penerimaan Pinjaman Daerah 435 29.03% 62
354 87.16%
Penerimaan Kembali Pemberian 50 79% 52 12.84%
13 21%
Pinjaman Daerah - 0.00% 472
0.58 0.04% 591
Penerimaan Pembiayaan Lainnya 282

Pengeluaran Pembiayaan (2)

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh

Tempo 211 74.75%
71 25.25%
Penyertaan Modal Daerah

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SiKPA) 0 1,931

Sumber: LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD dan Portal Data DJPK per 21 Januari 2022

3.2.5. Perkembangan BLU Daerah

BLUD di Lampung tercatat sebanyak 215 BLUD, bergerak di bidang kesehatan,
pengelolaan dana, laboratorium lingkungan, dan pengelolaan Kawasan. Sebagian besar
BLUD di Lampung masuk dalam rumpun Kesehatan. Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah mencapai 197
Puskesmas. Terdapat keterbatasan informasi terkait laporan keuangan BLUD di lingkup
Provinsi Lampung. Berikut data keuangan beberapa BLUD di Provinsi Lampung.

Tabel 3.23. Daftar BLUD di Lampung (Miliar rupiah)

No BLUD Jenis Layanan Tahun Nilai Aset Pagu Pagu RM Rasio
(Sektor/Bidang Usaha) Menjadi 2019 2020 2021 PNBP (APBD) Kemandirian
BLUD 2021 2021

1 RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Layanan Kesehatan 2009 651.94 776.3 898.93 260 199.3 130.46%

2 UPTD Laboratorium Lingkungan Pengujian 2011 0.0423 0.252 4.048 1.779 3.234 55.01%
26.216 27.60%
3 DUPinTaDs LBianlgaki uLnagbaonraHtoirdiuupm PLaeblaoyraantoarnium 2020 0.050 7.235

Kesehatan Provinsi Lampung Laboratorium

Kesehatan
Sumber: Laporan Operasi BLUD Lingkup Provinsi Lampung

Dalam tabel dapat dilihat bahwa nilai aset BLUD selama tiga tahun terakhir terus
meningkat. Dengan adanya peningkatan aset, diharapkan BLUD dapat lebih
memaksimalkan pelayanannya sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan
yang bersumber dari layanan jasa BLUD. Dari segi pagu, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek
memiliki tingkat kemandirian yang paling tinggi yaitu 130,46 persen.
3.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Rendahnya pertumbuhan PAD yang bahkan di tahun 2021 mengalami kontraksi telah
menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal APBD pemda lingkup Provinsi

45

Lampung. Pajak daerah merupakan salah satu fungsi budgeter penting yang digunakan
untuk meningkatkan penerimaan daerah sehingga diperlukan langkah optimalisasi
penerimaan perpajakan yang dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha.
Disamping itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas
ekonomi daerah dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, serta
mendukung daya saing daerah. Pandemi COVID-19 juga memberi dampak pada sektor-
sektor ekonomi, sehingga perlu upaya pemulihan terutama sektor UMKM, IKM,
Pedagang Kecil Menengah dan sektor informal lainnya. Selanjutnya, kontribusi sektor
pariwisata dalam perekonomian Lampung masih relatif kecil dikarenakan belum
optimalnya pengembangan potensi pariwisata Lampung sebagai sumber pertumbuhan
baru perekonomian daerah, sehingga perlu dioptimalkan dan dibangkitkan kembali dari
dampak COVID-19.

3.3. PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tingkat Wilayah Provinsi

Lampung adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di

wilayah kerja kanwil DJPb Provinsi Lampung periode Tahunan 2021.

Tabel 3.24. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah
Provinsi Lampung 2019 -2021
(Miliar rupiah)

TA 2019 TA 2020 TA 2021 %
Growth
Uraian Realisasi % Realisasi % Realisasi %
Proporsi Proporsi Proporsi 36%
PENDAPATAN KONSOLIDASIAN 28%
Pendapatan Perpajakan 13.373 65:35 12.143 59:41 16.559 59:41 32%
Pendapatan Negara Bukan Pajak 100%
Hibah 11.316 68:32 9.558 66:34 12.253 70:30 100%
Transfer
BELANJA KONSOLIDASIAN 2.057 48:52 2.585 36:64 3.401 31:69 8%
Belanja Pemerintah 4%
Transfer -- -- 76 100:0 50%
SURPLUS/DEFISIT -7%
-- -- 829 0:100
-66%
37.044 30:70 35.210 26:74 38.102 27:73
-49%
33.714 32:68 32.154 28:72 33.524 30:70
27%
3.330 0:100 3.056 0:100 4.578 0:100
-3%
-23.670 103:-3 -23.068 100:0 - 21.544 101:-1

PEMBIAYAAN 889 0:100 1.405 0:100 472 0:100

Penerimaan Pembiayaan 1.170 0:100 1.724 0:100 878 0:100
281 0:100 319 0:100 406 0:100
Pengeluaran Pembiayaan 107:-7 107:-7 104:-4
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan -22.781 -21.663 -21.072
Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sumber: OMSPAN, LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD dan Portal Data DJPK per 21
Januari 2022 Data diolah

46

3.3.1. Pendapatan Konsolidasian
Realisasi pendapatan negara konsolidasian di wilayah Provinsi Lampung tahun 2021
mengalami peningkatan dua tahun berturut-turut sebesar 36,37 persen dibanding tahun
2020 dan 23,82 persen dibanding tahun 2019. Peningkatan pendapatan negara terjadi
pada seluruh unsur pendapatan konsolidasian, pendapatan perpajakan mengalami
peningkatan nilai tertinggi atau sebesar 28,20 persen dibanding Tahun 2020 dan
pendapatan negara bukan pajak mengalami peningkatan nilai tertinggi atau sebesar
65,33 persen dibanding dengan tahun 2019.

Pertumbuhan (growth) pendapatan Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 (YoY)
mengalami peningkatan disebabkan meningkatnya realisasi penerimaan PPN antara
lain karena pertumbuhan positif dari perekonomiaan dalam sektor barang dan jasa kena
pajak yang mengindikasikan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan
pemerintah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan PPN dalam negeri dan PPN Impor yang
tumbuh secara signifikan berupa Realisasi penerimaan sektor Bea Keluar yang
mengalami kenaikan signifikan dikarenakan kenaikan tarif yang diakibatkan oleh
perubahan harga sawit dunia komoditi CPO dan turunannya.
Rasio pajak terhadap PDRB tahun 2021 naik 0,60 persen dibanding tahun 2020 dan
naik 0,16 persen dibanding tahun 2019. PDRB Provinsi Lampung Tahun 2021 tumbuh
sebesar 2,79 persen (C to C), menguat dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi
sebesar 1,67 persen. Meningkatnya rasio pajak pada Provinsi Lampung disebabkan
terjadinya peningkatan pendapatan pajak Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 dan 2019.
Peningkatan pendapatan pajak dipengaruhi oleh pelaksanaan strategi dari Kanwil DJP
Bengkulu dan Lampung, diantaranya : 1) Himbauan kepada Wajib Pajak
penyampaian/melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa; 2) Melaksanakan pengawasan
atas pelaporan dan pembayaran/penyetoran masa pajak yang sifatnya rutin; 3)
Bersinergi dengan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat dengan membentuk Tim Joint
Program dalam rangka melaksanakan kegiatan joint analysis, joint audit, joint
investigation, dan secondment; 4) Fokus pengawasan terhadap Wajib Pajak yang
bergerak dalam sektor ekonomi utama dan komoditas unggulan; 5) Penggalian potensi
perpajakan dari sektor-sektor usaha yang tidak terdampak pandemi covid-19; dan 6)
Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kotamadya dan instansi serta lembaga
terkait lainnya. Selain strategi tersebut di atas, terdapat kebijakan di bidang perpajakan
di Provinsi Lampung dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yaitu 1) pemberian insentif
perpajakan bagi pelaku usaha di sektor tertentu dan kriteria tertentu yang merupakan
bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); 2) pelayanan perpajakan

47

diberlakukan melalui media online; dan 3) edukasi kepada Wajib Pajak terkait kewajiban
perpajakan.

3.3.2. Belanja Konsolidasian
Realisasi belanja negara konsolidasian di wilayah Provinsi Lampung Tahun 2021
mengalami peningkatan dibanding dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 sebesar
8,21 persen dan tahun 2019 sebesar 2,86 persen. Komposisi belanja konsolidasian yaitu
belanja pemerintah dan transfer seluruhnya mengalami peningkatan dibanding Tahun
2020 sebesar 4,26 persen dan 49,78 persen dan dibanding Tahun 2019 belanja
pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,56 persen dan transfer mengalami
peningkatan sebesar 37,48 persen.

Pertumbuhan (growth) positif belanja konsolidasian Tahun 2021 dibanding Tahun 2020
disebabkan penggunaan belanja pemerintah yang berfokus pada program pemulihan
ekonomi nasional sebagai dampak Covid-19 dan penyelenggaraan vaksinasi untuk
pencegahan Covid-19.

Grafik 3.7. Perbandingan Komposisi Belanja Konsolidasian
Provinsi Lampung 2019 -2021
(Miliar rupiah)

3,330 3,056 4,578
33,714 32,154 33,524

37,044 35,210 38,102

2019 2020 2021
Belanja Konsolidasian Belanja Pemerintah Transfer

Sumber: OMSPAN, LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD, dan Portal Data DJPK per 21
Januari 2022 (Data diolah)

Hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Lampung (September 2020) jumlah penduduk
9.007.848 jiwa. Belanja pemerintah konsolidasian terhadap jumlah penduduk Provinsi
Lampung Tahun 2021 adalah Rp4,23 juta per kapita. Hal ini berarti dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan penduduknya, selama tahun 2021 pemerintah telah
membelanjakan sebesar Rp4,23 juta untuk setiap jiwa penduduknya, meningkat
dibanding dengan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp3,91 juta.

3.3.3. Surplus/Defisit
Dibandingkan dengan tahun 2020, defisit pemerintah konsolidasian Tahun 2021
mengalami penurunan menjadi Rp21.544 milyar atau sebesar 6,61 persen, begitu pula

48

dibanding Tahun 2019 defisit mengalami penurunan sebesar 8,98 persen. Defisit
pemerintah konsolidasian terjadi karena komponen pendapatan transfer pemerintah
daerah menjadi sumber pendapatan terbesar pemerintah daerah dibandingkan dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian pendapatan transfer ini dieliminasi
dengan belanja transfer pemerintah pusat sehingga pendapatan konsolidasian akan
berkurang sangat signifikan, selain itu Pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada
belanja pemerintah pusat dan berpotensi untuk memperlebar defisit.

Grafik 3.8. Surplus/Defisit Pemerintah Konsolidasian 2019 - 2021
(Miliar rupiah)

-21,544 -23,670

-23,068

2019 2020 2021

Sumber: OMSPAN, LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD, dan Portal Data DJPK per 21
Januari 2022 (Data diolah)

Komposisi defisit konsolidasian pemerintah pusat lebih besar dibanding pemerintah
daerah, besarnya defisit pada pemerintah pusat disebabkan karena APBN berperan
sebagai fungsi distribusi yaitu pendapatan pemerintah pusat didistribusikan sebagai
belanja transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Grafik 3.9 Komposisi Surplus/Defisit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2019 -
2021

(Milyar rupiah)

726 71 314
2019 2020 2021

-24,396 -23,139 -21,858
Pempus
Pemda

Sumber: OMSPAN, LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD, dan Portal Data DJPK per
21 Januari 2022 (Data diolah)

3.3.4. Pembiayaan Konsolidasi
Pembiayaan Konsolidasi Tahun 2021 mengalami penurunan dibanding Tahun 2020 dan

2019 sebesar 66,40 persen dan 46,93 persen. Pembiayaan konsolidasi bersumber dari
Pemerintah daerah. Komposisi penerimaan pembiayaan lebih besar dibanding

pengeluaran pembiayaan pada pembiayaan konsolidasi Tahun 2019, 2020, dan 2021.

49

Grafik 3.10. Komposisi Penerimaan Pembiayaan Konsolidasian 2019 - 2021
(Milyar rupiah)

1,170 1,724 878
319 406
281

2019 2020 2021

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber: OMSPAN, LRA Pemda http://bit.ly/realisasipemdaAPBD, dan Portal Data DJPK per 21
Januari 2022 (Data diolah)

3.3.5. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam Perekonomian

PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh

seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun

kalender). Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah secara

sederhana dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari

investasi (belanja modal) dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.

Tabel 3.25 Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB Lampung 2019 - 2021
(Miliar rupiah)

Uraian 2019 2020 2021

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 23.826,32 23.769,51 29.421,33
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 7.011,14 4.742,69 125.638,56
PDRB 371.903,17
Kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB 360.663,62 354.631,69
Kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB 6,61% 6,70% 7,91%
1,94% 1,34% 33,78%

Sumber: LKPK 2019, 2020 dan BPS Prov. Lampung

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Lampung kontribusi belanja pemerintah Tahun
2021 terhadap PDRB mencapai 7,91 persen lebih tinggi 1,30 persen dan 1,21 persen
dibanding Tahun 2020 dan 2019. Kontribusi investasi Tahun 2021 terhadap PDRB
sebesar 33,78 persen lebih tinggi 31,84 persen dan 32,45 persen dibanding tahun 2020
dan 2019. Tingginya kontribusi investasi Tahun 2021 disebabkan karena data
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2021 bersumber dari BPS Provinsi
Lampung yang terdiri dari investasi pemerintah dan swasta. Penggunaan Data PMTB
Tahun 2021 dari BPS Provinsi Lampung dikarenakan data GFS Tingkat Wilayah Provinsi
Lampung belum tersedia.

50



BAB IV
ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL

4.1. PENDAHULUAN
Dua tahun lebih sudah pandemi COVID-19 berlangsung dan membawa dampak yang
begitu luas baik dibidang ekonomi maupun bidang lainnya. Seiring penanganan
kesehatan, dan penerapan adaptasi kebiasaan baru, upaya pemulihan ekonomi
nasional juga dilakukan, sehingga perekonomian Indonesia termasuk Provinsi
Lampung dapat berangsur membaik. Upaya pemulihan ekonomi secara fundamental
melalui penerapan strategi yang tepat dan peran serta seluruh pemangku kepentingan
menjadi faktor penentu keberhasilan. Keberhasilan Pemerintah menangani pandemi
dan pemulihan ekonomi dilakukan melalui penerapan kebijakan fiskal dan moneter,
serta kombinasi kerja dalam burden sharing (menanggung beban bersama).
Dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah lebih menitik beratkan di sektor UMKM,
karena UMKM berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh
pandemi ini. Langkah-langkah penguncian terbatas (PPKM) telah menghentikan/
menghambat aktivitas ekonomi, adanya penurunan permintaan dan terganggunya
rantai distribusi dan konsumsi. Pemerintah juga terus memberikan prioritas terhadap
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di tahun 2022. Salah satunya
adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp225,23 triliun dalam bentuk
dukungan UMKM dan Korporasi serta Insentif Usaha.
Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komparatif
suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah
tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi
menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan
pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu
daerah, berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar
daerah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal,
termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di jual ke luar wilayah akan
menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja.
Struktur ekonomi suatu daerah tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing-
masing sektor ekonomi terhadap PDRB. Dengan mengetahui struktur ekonomi suatu
daerah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi
masyarakat dan potensi di daerah tersebut.

51

Ada beberapa metode dalam mengukur potensi unggulan suatu daerah, diantaranya
Shift-Share, Input –Output, Tipologi Klassen, dan Location Quotient (LQ).
Location Quotient (LQ) adalah salah satu analisis untuk mengidentifikasi potensi
internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor
basis (basic sector) dan sektor mana yang bukan sektor basis (non basic sector).
Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu
sektor antara daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada
daerah yang lebih luas.
Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut (Warpani
2001) : LQ = Si/S / Ni/N Keterangan : LQ : Nilai Location Quotient Si : PDRB Sektor i di
Provinsi Lampung, S : PDRB total di Provinsi Lampung, Ni : PDB Sektor i di Indonesia,
N : PDB total Indonesia.
Satuan yang dapat digunakan untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan
satuan jumlah buruh, atau hasil produksi atau satuan lain yang dapat digunakan
sebagai kriteria (Warpani, 2001). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan LQ > 1,
berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan LQ < 1,
berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor).
Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola
permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa
produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan
produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang
yang homogen pada setiap sektor, dan bahwa perekonomian bangsa yang
bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup.
Analisis LQ memiliki kelebihan antara lain merupakan alat analisis sederhana yang
dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi impor
potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan
industri-industri potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan
kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan
kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah. Hal
ini juga dikarenakan hasil produksi dan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah
adalah berbeda, juga adanya perbedaan sumber daya yang bisa dikembangkan di
setiap daerah.
Analisis LQ ini juga digunakan untuk menghitung potensi produk unggulan dari hasil
pemanfaatan sumber daya alam pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan, kehutanan dan pariwisata pada beberapa wilayah dan dapat diketahui

52

wilayah mana yang paling potensi untuk produk-produk tertentu sehingga dapat
ditetapkan sebagai wilayah/daerah basis atau non basis.
4.2. SEKTOR UNGGULAN DAERAH
Di Triwulan IV tahun 2021, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia
mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy). Dari Pulau Sumatera
Kontribusi ekonomi cukup signifikan sebesar 21,70% dengan nilai pertumbuhan
ekonomi sebesar 3,18%.
Ekonomi Provinsi Lampung menurut besaran produk domestik regional bruto (PDRB)
atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp247 triliun, atau tumbuh 5,15 persen jika
dibandingkang Triwulan IV-2021 dengan Triwulan IV-2020 (year on year/yoy).
Sektor unggulan di wilayah regional Provinsi Lampung jika diperhatikan berdasarkan
Penduduk usia kerja 15+ yang bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Kerja
Utama, sebagai berikut:

Grafik 4.1. Penduduk usia kerja 15+ yang bekerja menurut Kabupaten/Kota dan

Lapangan Kerja Utama
Sumber : BPS Provinsi Lampung dan BPS (diolah)

53

Gambar 4.1. Peta Keunggulan Usaha Provinsi Lampung

Sumber : Wikipedia

Berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar Rp 371,93 triliun di Triwulan IV 2021.
Secara umum struktur PDRB Provinsi Lampung triwulan IV-2021 menurut lapangan
usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian
masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar
28,39 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 19,65 persen; Perdagangan Besar-
Eceran, dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,70 persen; serta Konstruksi
sebesar 9,89 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian
Provinsi Lampung mencapai 69,63 persen.

Tabel 4.1. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Lapangan Usaha Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 28,79 29,78 28,39
B. Pertambangan dan Penggalian 5,55 5,01 5,58
C. Industri Pengolahan 20,00 19,42 19,65
D. Pengadaan Listrik, Gas 0,16 0,16 0,14
E. Pengadaan Air 0,10 0,11 0,11
F. Konstruksi 9,53 9,38 9,89
G. Perdagangan Besar dan Reparasi
11,59 11,18 11,70

54

Kendaraan 5,24 5,03 4,97
H. Transportasi dan Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan 1,63 1,57 1,48
3,99 4,32 4,26
Minum 2,09 2,19 2,22
J. Informasi dan Komunikasi 2,96 3,00 2,91
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,15 0,15 0,15
L. Real Estate
M,N. Jasa Perusahaan 3,39 3,63 3,58
O. Administrasi Pemerintahan dan 2,92 3,10 3,05
0,95 1,07 1,08
Lainnya 0,95 0,91 0,85
P. Jasa Pendidikan 100,00 100,00 100,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U. Jasa lainnya

PDRB
Sumber : BPS Provinsi Lampung

Jika dihitung menggunakan analisis LQ, terdapat beberapa sektor usaha dengan nilai
LQ > 1 merupakan sektor usaha yang dikelompokan dalam sektor unggulan yaitu, (1)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ sebesar 2,05; (2) Pengadaan
Air dengan nilai LQ sebesar 1,51; (3) Transportasi dan Pergudangan dengan nilai LQ
sebesar 1,12; dan (4) Real estate dengan nilai LQ sebesar 1,01.
Dari perbandingan tersebut di atas, dapat disimpulkan Pertanian, kehutanan dan
perikanan merupakan sektor yang sangat dominan dan merupakan sektor unggulan
bagi perekonomian Provinsi Lampung. Sektor tersebut memberikan sumbangan
sebesar 28.39 persen pada PDRB Lampung.

Tabel 4.2. Perbandingan Distribusi Persentase PDRB Provinsi Lampung Dan PDB
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Lapangan Usaha PDRB Prov. PDB LQ
Lampung Tahun 2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2021 2,05
B. Pertambangan dan Penggalian 28,39 13,84 0,60
C. Industri Pengolahan 9,36 0,98
D. Pengadaan Listrik, Gas 5,58 0,12
E. Pengadaan Air 20,06 1,51
F. Konstruksi 19,65 1,17 0,91
G. Perdagangan Besar dan Reparasi 0,07
0,14 0,87
Kendaraan 10,88 1,12
H. Transportasi dan Pergudangan 0,11 0,58
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,93
J. Informasi dan Komunikasi 9,89

11,70 13,51
4,97 4,42
1,48 2,53
4,26 4,60

55

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,22 4,52 0,49
L. Real Estate 2,91 2,88 1,01
M,N. Jasa Perusahaan 0,15 1,85 0,08
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya 3,58 3,59 1,00
P. Jasa Pendidikan 3,05 3,42 0,89
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,08 1,39 0,77
R,S,T,U. Jasa lainnya 0,85 1,92 0,44

PDRB 100,00 100,00

Sumber : BPS Provinsi Lampung dan BPS (diolah)

4.2.1 Profil Sektor Unggulan Berdasarkan Lapangan Usaha
Begitu pentingnya sektor ini, pemerintah memberikan perhatian besar bagi kemajuan
sektor pertanian di Provinsi Lampung. Di tahun 2021, Pemprov Lampung menorehkan
prestasi tingkat nasional di sektor pertanian. Provinsi Lampung memperoleh
penghargaan sebagai peringkat pertama peningkatan produksi padi tahun 2019-2020.

Lampung di sektor pertanian dan pariwisata, mampu memberi sumbangsih bagi
pemulihan ekonomi nasional. Di sektor pertanian, Lampung adalah kekuatan pangan
Indonesia.
Lampung sebagai penghasil komoditi pertanian yang cukup besar baik ternak, pangan,
maupun perkebunan meski dalam posisi pandemi Covid-19. Lampung menghasilkan
2.65 juta ton gabah kering giling di tahun 2020 atau meningkat 22.47 persen dari
capaian tahun 2019. Provinsi Lampung bahkan menopang 40 persen kebutuhan
berbagai produk pangan Jakarta. Peternakan Provinsi Lampung merupakan produsen
daging sapi satu-satunya di Indonesia.
Di tahun ini pula Lampung menjadi juara umum Teknologi Tepat Guna Nasional dalam
lomba Inovasi Bidang Pertanian Tanaman Padi. Provinsi Lampung merupakan salah
satu lumbung pangan nasional. Beberapa komoditas pertanian memiliki kontribusi
besar terhadap ketersediaan pangan nasional seperti padi (luas panen 545.149 ha
menghasilkan 2,65 juta ton gabah kering giling, atau setara 1,52 juta ton beras,
peringkat 6 nasional), jagung (luas panen 474,9 ribu ha menghasilkan 2.83 juta ton,
peringkat 3 nasional), dan singkong (luas lahan 79.805 ha dengan total produksi 2.4
juta ton, peringkat 1 nasional).
4.2.2 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, ada tiga lapangan pekerjaan yang memiliki
distribusi tenaga kerja paling banyak di Provinsi Lampung yaitu pertanian, kehutanan,
dan perikanan sebesar 43,03 persen; perdagangan besar dan eceran sebesar 19,36
persen; dan industri pengolahan sebesar 9,29 persen.

56

Tabel 4.3. Penduduk 15+ Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha
di Provinsi Lampung, 2014

Kabupaten/Kota Pertanian, Konstruksi Transportasi, Lembaga
Perkebunan, Pergudangan Keuangan, Real
Lampung Barat Kehutanan, 2.714,00
Tanggamus Perburuan & 8.225,00 dan Estate, Ush
Lampung Selatan 36.309,00 Komunikasi Persewaan & Js
Lampung Timur Perikanan 25.290,00
Lampung Tengah 179.944,00 29.440,00 5.350,00 Perusahaan
Lampung Utara 5.836,00
Way Kanan 188.622,00 6.110,00 1.699,00
Tulang Bawang 7.231,00
Pesawaran 137.314,00 10.175,00 7.000,00 1.202,00
Pringsewu 8.647,00
Mesuji 226.151,00 1.668,00 24.339,00 8.749,00
Tulang Bawang Barat 2.912,00
Pesisir Barat 323.990,00 16.695,00 4.783,00
Bandar Lampung ---
Metro 148.419,00 31.594,00 18.269,00 6.203,00

154.680,00 6.738,00 8.608,00 660,00

112.510,00 4.485,00 389,00

100.014,00 2.676,00 1.600,00

69.321,00 4.219,00 1.977,00

63.330,00 4.001,00 1.603,00

74.984,00 589,00 269,00

--- 2.028,00 341,00

9.817,00 --- ---

6.110,00 41.989,00 21.612,00

2.315,00 1.725,00

Lampung 1.795.206,00 182.889,00 142.563,00 52.812,00

Sumber : BPS Provinsi Lampung dan BPS (diolah)

4.2.3 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan

Pendapataan Daerah

Secara nasional ekonomi Indonesia pada Tahun 2021 tumbuh sebesar 5,02 persen (y-

on-y) dibanding Tahun 2020. Dari sisi lapangan usaha sektor unggulan Provinsi

Lampung Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi terhadap angka

pertumbuhan Nasional 1,84 persen PDB.

Berdasarkan data Balai Karantina Pertanian Lampung Ekspor Pertanian Provinsi

Lampung dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 tumbuh 233 persen. Di tahun 2018

sebesar Rp5 triliun; 2019 Rp8,1triliun; 2020 Rp10 triliun; dan 2021 Rp 14,1triliun.

Komoditas yang diekspor terdiri dari hortikultura, kehutanan, biji kopi, tepung tapioca,

palm kernel expeller, minyak sawit mentah, lada biji, nanas, dan cabai jawa. Negara

tujuan ekpor komoditas pertanian Lampung diantaranya China, New zeland, Spanyol,

Vietnam, Italia, Korea Selatan, Australia, India, Maroko, Prancis, Rusia, Pakistan,

maupun Jerman.

Dipenghujung tahun 2021, Provinsi Lampung menyumbang nilai ekspor Rp674,4 miliar

dengan volume 85,04 ton.

57

4.2.4 Dukungan Alokasi Anggaran APBD dan APBN
Dukungan APBN dan APBD cukup besar untuk meningkatkan produktivitas sektor
pertanian serta kesejahteraan petani. APBN menopang sektor pertanian melalui
belanja 19 K/L, pembiayaan KUR dan UMi serta DAK Fisik bidang pertanian dan
perikanan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Lampung juga telah menjalankan
program unggulan Kartu Petani Berjaya (KPB) untuk meningkatkan kesejahteraan
petani. Secara agregat, alokasi anggaran pertanian Provinsi Lampung tahun ini
sebesar Rp531,28 miliar atau 1.65 persen dari total pagu APBD.
4.2.5 Tantangan Fiskal pada Sektor Unggulan Daerah
Disamping potensi pertanian, Provinsi Lampung yang memiliki perairan laut 12 mil
seluas 24.820 km2 atau 41.2 persen dari luas total wilayah, dan daerah Pesisir seluas
440.010 ha dengan garis pantai sepanjang 950 km, menguasai luas daerah
tangkapan perairan air laut tawar mencapai 17.807 km2 .
Data Kementerian KKP, jumlah nelayan Lampung di 2019 adalah 117.429 orang. Di
bidang perikanan, Lampung telah mencatatkan nilai ekspor perikanan Rp1,7 triliun
sampai Agustus 2021 dengan total volume 12.207.748 ton dan frekuensi ekspor 1.117
kali. Adapun komoditas unggulan ekspor Lampung adalah udang (69 persen total
ekspor), rajungan, cumi-cumi, produk ikan beku, dan rumput laut kering.
Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengembangan perikanan dan kelautan,
menetapkan kebijakan dan program prioritas, yaitu pengembangan perikanan air tawar
dan jenis ikan lokal ekonomis tinggi. Juga pengembangan perikanan air laut dan
payau, pengembangan komoditas lobster, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,
dan pengawasan sumberdaya kelautan serta perikanan.
Akses permodalan merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan sektor
kelautan dan perikanan.Untuk dapat meningkatkan akses permodalan masyarakat
kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2009 mendirikan Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Pendirian LPMUKP ini
dilakukan setelah dihentikannya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
(PEMP) serta Program Dana Penguatan Modal Perikanan Budidaya (DPM-PB) pada
tahun 2007. Hal ini juga menjawab tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 dimana seluruh program penguatan modal melalui program dana bergulir harus
dilakukan dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
Dalam pelaksanaannya, LPMUKP tak sekedar memberikan Pinjaman Modal Usaha,
tapi memberikan pendampingan juga kepada pelaku usaha tersebut. Para pelaku

58

usaha juga bisa belajar mengenai cara mengelola keuangan dari proses
pendampingan yang LPMUKP berikan dan harapan jangka panjang selanjutnya
mereka bisa mandiri untuk bisa mendapatkan akses permodalan dari sumber lain
seperti KUR maupun perbankan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BLU
LPMUKP menargetkan untuk menyalurkan pembiayaan permodalan bagi usaha sektor
kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Lampung
mencapai Rp.1,2 triliun pada akhir tahun 2021.
4.2.6 Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021.Presiden RI
dalam arahannya mengingatkan kembali pada peringatan FAO tentang kemungkinan
terjadinya krisis pangan global sebagai dampak Pandemi Covid-19.
Untuk itu, Presiden RI menegaskan bahwa pengelolaan pangan dan pembangunan
pertanian harus dilakukan secara serius dan detail. Salah satunya dengan penerapan
inovasi teknologi pada kawasan skala luas dengan membangun manajemen hulu-hilir
yang modern.
Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan program unggulan dan kebijakan
pembangunan pertanian yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJMD 2019-2024
dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan menuju Pertanian Maju, Mandiri dan Modern
yang sejalan dengan Visi Provinsi Lampung Lampung Berjaya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan beberapa Program Utama
pembangunan sektor pertanian dengan sasaran peningkatan kesejahteraan
masyarakat, antara lain Program Kartu Petani Berjaya, Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Program Pengembangan
Kawasan Sentra Perbenihan Nasional, Program Peningkatan Produksi Perkebunan,
Program Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional, dan Program Nelayan Berjaya.

4.3. SEKTOR POTENSIAL DAERAH

Dari tabel analisis LQ perbandingan relative antara kemampuan satu sektor usaha
Provinsi Lampung dengan kemampuan sektor usaha yang sama secara nasional,
sektor usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi Lampung merupakan
sektor unggulan, dengan nilai LQ terbesar yaitu 2,09.

Disamping itu, beberapa sektor usaha dengan nilai LQ > 1, dapat dikelompokan
sebagai sektor usaha potensial Provinsi Lampung, yaitu, (1) Pengadaan Air dengan
nilai LQ sebesar 1,51; (2) Transportasi dan Pergudangan dengan nilai LQ sebesar

59

1,12; dan (3) Real Estate dengan nilai LQ sebesar 1,01, sebagaimana table analisis
LQ di atas.

4.3.1 Profil Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha
Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ), sektor usaha potensial Provinsi
Lampung diantaranya, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah; Transportasi dan
Pergudangan; dan Real Estate.
Guna memenuhi kebutuhan air bersih di Provinsi Lampung yang saat ini baru layanani
sekitar 30%, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan usahannya bekerja
sama dengan Kementerian PUPR membangun sistem penyediaan air minum (SPAM)
SPAM Kota Bandar Lampung akan menyuplai air bersih kepada PDAM Way Rilau dan
ditargetkan dapat memasok air minum sebanyak 750 liter per detik untuk 60.000 SR
atau sekitar 300.000 jiwa di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Rajabasa (4.462
SR), Way Halim (8.836 SR), Tanjung Senang (5.990 SR), Sukabumi (9.337 SR),
Labuhan Ratu (5.770 SR), Kedaton (4.406 SR), Sukarame (8.092 SR), dan Kedamaian
(6.388 SR). Dengan pelayanan air minum kepada delapan kecamatan tersebut, PDAM
Way Rilau dapat meningkatkan cakupan layanan dari 30 persen menjadi 60 persen di
tahun 2024.
Selain Sektor Usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah; sektor potensial
lainnya di Provinsi Lampung adalah Transportasi dan Pergudangan; dan sektor Real
Estate.
Dengan beroperasinya Jalan Tol Trans-Sumatera dinilai akan mengerek pertumbuhan
investasi di berbagai sektor, termasuk properti. Jika melihat tren pembangunan jalan
tol di Pulau Jawa yang diikuti pertumbuhan industri properti, akan terjadi juga di area-
area yang dilintasi Jalan Tol Trans-Sumatera.
Pertumbuhan sektor properti tahun 2021 tetap positif dengan dukungan dua
faktor utama. Pertama, perpanjangan masa berlaku insentif Pajak Pertambahan
Nilai Ditanggung Pemerintah 100 persen hingga akhir Desember 2021 untuk
rumah tapak dibawah Rp2 miliar. Kedua, relaksasi Loan To Value yang
memungkinkan konsumen membeli rumah dengan cicilan KPR DP 0 persen
untuk rumah pertama dan kedua hingga akhir tahun 2021.
Salah satu proyek properti komersial perumahan (Real Estate) dan pergudangan, saat
ini yang sedang dibangun di Kota Bandar Lampung adalah residensial dan logistic park
oleh PT Perintis Triniti Properti Tbk. (Triniti Land) bekerja sama dengan PT Griya
Kedaton Indah.

60

Berlokasi di dekat jalan by pass Soekarno-Hatta dan Batu Putu dengan luas masing-
masing 12 hektare dan 40 hektare. Proyek ini mulai dikembangkan dan dikomersialkan
pada akhir 2021 atau awal 2022, dengan masa pengembangan logistic park sekitar 4
hingga 5 tahun dan residensial selama 8 tahun.
Selain itu, BUMN Klaster Pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melalui
anak Perusahaannya bidang perdagangan dan distribusi, PT Rajawali Nusindo,
membangun gudang pusat distribusi pangan khusus wilayah Bandar Lampung.
Gedung baru seluas 1.575 m2 tersebut akan menjadi pusat pendistribusian produk-
produk pangan RNI dan BUMN Klaster Pangan. Penambahan kapasitas penyimpanan
(Gudang) cabang Bandar Lampung ini dapat mendukung upaya pemerintah daerah
dalam mengamankan pasokan pangan di wilayah provinsi Lampung.
4.3.2 Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan
Sektor potensial Provinsi Lampung yaitu Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,
Limbah, sektor Transportasi dan Pergudangan; dan sektor Real Estate, merupakan
sektor usaha konstruksi padat karya yang membutuhkan dan menyerap banyak tenaga
kerja.
Berdasarkan data BPS Provisi Lampung, penyerapan tenaga kerja berdasarkan
lapangan usaha/sektor potensial sebagai berikut:

Tabel 4.4. Penduduk 15+ Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota Dan Lapangan Usaha Di

Provinsi Lampung, 2014

Kabupaten/Kota Listrik, Gas Konstruksi Transportasi, Lembaga Keuangan,
dan Air Pergudangan Real Estate, Ush
Minum Persewaan & Js
dan Perusahaan
Komunikasi

Lampung Barat --- 2.714,00 5.350,00 1.699,00

Tanggamus 169,00 8.225,00 7.000,00 1.202,00

Lampung Selatan 2.455,00 36.309,00 24.339,00 8.749,00

Lampung Timur --- 25.290,00 16.695,00 4.783,00

Lampung Tengah 258,00 29.440,00 18.269,00 6.203,00

Lampung Utara --- 5.836,00 8.608,00 660,00

Way Kanan --- 6.110,00 4.485,00 389,00

Tulang Bawang --- 7.231,00 2.676,00 1.600,00

Pesawaran --- 10.175,00 4.219,00 1.977,00

Pringsewu --- 8.647,00 4.001,00 1.603,00

Mesuji --- 1.668,00 589,00 269,00

Tulang Bawang Barat --- 2.912,00 2.028,00 341,00

Pesisir Barat --- --- --- ---

Bandar Lampung 1.504,00 31.594,00 41.989,00 21.612,00

Metro 162,00 6.738,00 2.315,00 1.725,00

61

Lampung 4.548,00 182.889,00 142.563,00 52.812,00

Sumber : BPS Provinsi Lampung dan BPS (diolah)

4.3.3 Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan
Daerah
Aktivitas bisnis Rajawali Nusindo Cabang Bandar Lampung terus menunjukan tren
positif dengan produk yang semakin bertambah. Saat ini Rajawali Nusindo semakin
banyak mendistribusikan produk-produk merek asli seperti produk varian beras yaitu
Rania, Rania Pulen Wangi, Rania Pulen, Rania Jamine Rice dan Rania Sedap Pulen,
produk Minyak Goreng Rania, dan Raja Gula. Selain itu ada juga produk non food
seperti Nushi Tissue, Nushi Masker, dan Nushi Hand Sanitizer.
Hal tersebut ditunjukkan dengan angka kinerja cabang yang terus tumbuh. Pada tahun
2020, Cabang Bandar Lampung mampu memperoleh laba Rp 1,04 miliar dengan nilai
penjualan Rp 41 miliar. Pada 2021 ini perusahaan menargetkan perolehan laba
Cabang Bandar Lampung meningkat menjadi Rp 1,2 miliar dengan penjualan di angka
Rp 47,5 miliar.
Adapun secara konsolidasi, pada tahun 2020 PT Rajawali Nusindo memperoleh omzet
sebesar Rp 3,7 triliun, sedangkan tahun 2021 ini, target meningkat menjadi Rp 3,9
triliun. Hal ini menunjukan perusahaan berkembang sedemikian agresif dan bisa
dipercaya.
Di sektor Real estate, dengan proyek residensial/perumahan tapak dan juga logistic
park (pergudangan) di Bandar Lampung kedua proyek tersebut dapat menghasilkan
gross development value sebesar Rp3 trilliun hingga Rp3,2 triliun bagi perseroan.
Kedua proyek itu diperkirakan dapat menghasilkan laba hingga Rp500 miliar hingga
Rp600 miliar bagi perseroan.
Dari provit usaha yang dihasilkan semua pelaku usaha tersebut tentunya berimplikasi
terhadap penerimaan Daerah dan penerimaan Negara melalui sektor-sektor usaha
yang mereka lakukan.
Terhadap sektor potensial daerah Provinsi Lampung, provit usaha tersebut diatas
berkontribusi terhadap laju pertumbuhan 6,94 persen PDRB sektor Pengadaan Air;
terhadap laju pertumbuhan 2,27 persen PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan;
terhadap laju pertumbuhan 1,31 persen PDRB sektor Real Estate.
Provit usaha sektor potensial daerah Provinsi Lampung tersebut juga berkontribusi
terhadap laju pertumbuhan 4,97 persen PDB sektor Pengadaan Air; terhadap laju
pertumbuhan 3,24 persen PDB sektor Transportasi dan Pergudangan; terhadap laju
pertumbuhan 2,78 persen PDB sektor Real Estate.

62

4.3.4 Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD
Pembangunan SPAM Bandar Lampung merupakan salah satu Proyek Strategis
Nasional (PSN) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
antara Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui PDAM Way Rilau sebagai
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta Lampung
selaku Badan Usaha.
Untuk kegiatan yang bersumber dari APBN dikerjakan oleh PT Minarta dan PT
Gemilang (KSO) sebagai kontraktor pelaksana. Proyek SPAM Bandar Lampung
dimulai pada 28 November 2020 dan ditargetkan selesai pada tahun 2022. Investasi
pembangunan SPAM Bandar Lampung dimanfaatkan untuk pengoperasian dan
pemeliharaan SPAM yang mencakup intake air baku dengan kapasitas 825 liter/detik
dari Sungai Way Sekampung, dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas
produksi 750 liter/detik.
SPAM ini dibangun dengan total nilai investasi Rp1,3 triliun yang terdiri dari Rp485
miliar dari badan usaha, Rp258,8 miliar sebagai dukungan kelayakan (VGF), Rp300
miliar dari APBN Kementerian PUPR, Rp150 miliar dari APBD Kota Bandar Lampung,
dan Rp131 miliar dari BUMD.
Untuk Sektor Real Estate; dan Sektor Transportasi dan Pergudangan, proyek
komersial residensial dan logistic park oleh PT Perintis Triniti Properti Tbk. (Triniti
Land) bekerja sama dengan PT Griya Kedaton Indah, dibiayai dari internal perusahaan
bersama mitra kerjana.

4.3.5 Tantangan Fiskal Pada Sektor Potensial Daerah
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (kppip),
Proyek SPAM Regional Lampung adalah proyek penyedian air minum yang dengan
output keluaran yang dihasilkan semula direncanakan sebesar 500 liter/detik ini telah
dikerjakan sejak bulan Januari 2018 dengan status selesai dibulan Desember 2020.
Melalui skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tolal
nilai investasi 1,061 triliun dengan porsi APBN-509 miliar, APBD-402 miliar, dan
BUMD-150 miliar.
Berdasarkan informasi terkini, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
Lampung Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini masih terus melanjutkan pembangunan proyek
strategis nasional (PSN) tersebut. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Bandar Lampung dimulai pada 28 November 2020 ditargetkan akan rampung
pada Juli atau Agustus 2022.

63

Sampai dengan 30 Oktober 2021, progres telah mencapai 48,14 persen, penyerapan
dananya sudah mencapai sekitar 45 persen dari nilai investasi Rp 1,3 triliun.
4.3.6 Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan
Pertumbuhan sektor real estate di Indonesia itu kontribusinya ada di bawah
(pertumbuhan) nasional, meskipun sektor kontruksi dan real estate itu adalah sektor
yang memiliki keterkaitan yang sangat tinggi. Sektor tersebut juga terkait dengan
sektor perdagangan, industri barang logam, komputer, dan industri lainnya. Sektor
properti adalah lokomotif sektor di pembangunan.
Pemerintah melalukan dorongan kebijakan fiskal pada sektor ini khususnya di bidang
perumahan. Melalui program perumahan dengan program 1 juta rumah untuk
memenuhi backlog dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui
4 strategi. Strategi tersebut yaitu availability (ketersediaan), accessibility (dapat
diakses), affordability (terjangkau) dan sustainability (kebersinambungan).
Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal melalui seperangkat insentif fiskal untuk
program perumahan, melalui belanja negara dialokasikan sejumlah subsidi selisih
bunga dan subsidi bantuan uang muka. Selain itu dibuat desain pembiayaan melalui
dana bergulir FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), penyertaan modal
negara pada PT. SMF, TAPERA.

64



BAB V
ANALISIS HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH

DAERAH

5.1. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan
berada ditangan Presiden. Salah satu asas Negara Kesatuan yang didesentralisasikan
(otonomi), maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh Pemerintah Daerah sendiri.
Adanya kewenangan yang diurus sendiri oleh Pemerintah Daerah, terdapat berbagai
bentuk disharmonisasi antara Kabinet (Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Daerah.

5.2. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK, DAK NONFISIK, DAN
DANA DESA

5.2.1. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik
Alokasi pagu awal DAK Fisik lingkup Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar Rp1,82
triliun dan setelah adanya revisi DIPA tanggal 5 April 2021 (termasuk DAK Fisik
cadangan) terjadi perubahan alokasi pagu menjadi sebesar Rp1,77 triliun, atau terjadi
penurunan sebesar 2,72% dari alokasi pagu awal DAK Fisik. Sedangkan realisasi DAK
Fisik sampai dengan semester II tahun 2021 mencapai sebesar Rp1,66 triliun atau
sebesar 93,65% dari total alokasi pagu DAK Fisik sebesar Rp1,77 triliun termasuk
cadangan DAK Fisik, dengan rincian penyaluran DAK Fisik secara sekaligus/campuran
sebesar Rp247,92 miliar, dan penyaluran bertahap sebesar Rp1,41 triliun.

Tabel 5.1 Realisasi Capaian Output K/L dan DAK Fisik Lampung 2021

Kategori Cap Output K/L Bidang DAK Fisik Hasil Reviu
Jalan Nasional 99.47-100% Real. Anggaran Cap Output Real. Anggaran

25,388,941,998 Jalan 70.67-100% 259,505,810,287 a )
71,57-100% 33,624,821,832 b)
Iri ga s i 83.55-100% 1,052,055,218,646 Irigasi 69.83-100% 37,010,193,497 c)
Sa ni ta s i 100% 71.65-100% 7,441,770,772
64,483,961,000 Sanitasi d)
74.06-100% 10,510,322,989
Industri Kecil & 98.22-100% 4,906,746,766 Industri Kecil & e)
Mene nga h 98.26-100% 13,939,628,976 Mene nga h 25-100% 95,090,737,576 f)
Kelautan & 91.48-100% 26,189,019,120 Kelautan & 73.67-100% 7,984,096,900
Pe ri ka na n Peri ka na n
Kesehatan & KB Kesehatan & KB

Li ngkunga n 100% 1,199,932,880 Lingkungan Hidup g)
Hidup & & Kehutanan
Ke huta na n 89.29-100% 337,856,413,766 h)
Pe ndi di ka n 21.98-100% 229,691,798,189 Pendidikan 70-100% 28,889,720,250 i )
70-100% 6,221,770,500
Pe rta ni a n 91,182,734,868 Pertanian 70.74-100% k)
10,551,468,772
Perumahan & 100% 103,569,533,206 Perumahan 70.1-100% l)
Pe muki ma n 96.11 & Pe rmuki ma n
Tra ns porta s i
Pe rde s a a n 12,564,061,604 Transportasi

Sumber : OMSPAN

65

Berdasarkan tabel diatas disampaikan hasil reviu pelaksanaan belanja pada
Kementerian dan Lembaga dibandingkan dengan alokasi DAK Fisik tahun 2021 sebagai
berikut :
a. Pelaksanaan infrastruktur berupa jalan selaras, penyerapan K/Lsangat maksimal,

penyerapan DAK Fisik di beberapa daerah, seperti di daerah Pesisir Barat,
persentase pelaksaaan pembangunan jalan secara reguler hanya sebesar 70.67%
dan secara ekonomi berkelanjutan hanya sebesar 70.92%. Dibeberapa wilayah DAK
Fisik pembangunan jalan belum dilmanfatkan secara maksimal.
b. Pelaksanaan belanja K/L dan DAK Fisik untuk pembangunan irigasi di Provinsi
Lampung selaras, namun masih terdapat beberapa daerah yang tidak
memaksimalkan penggunaan DAK Fisik untuk pembangunan irigasi, seperti yang
terjadi di Kab. Tulang Bawang Barat yang hanya sebesar 71.57% dan Kab. Pesisir
Barat sebesar 71.7%, mengingat kedua daerah ini merupakan daerah yang
mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.
c. Pelaksanaan belanja K/L dan DAK Fisik untuk pembangunan sanitasi di daerah-
daerah bahkan seluruh Provinsi Lampung selaras, dengan ditandai penyerapan
anggaran sebesar 100% di beberapa daerah, termasuk Lampung Tengah,
Pringsewu, dan Mesuji. Namun, pelaksanaan belanja untuk penyelenggaraan
sanitasi yang didanai oleh DAK Fisik masih berjalan kurang baik, seperti di daerah
Lampung Selatan yang penyerapan anggaran untuk sanitasi dengan tujuan, baik
penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, hanya berkisar masing-
masing 69.85% dan 69.83%. Hal ini menunjukkan bahwa DAK Fisik belum
sepenuhnya diserap secara maksimal.
d. Pelaksanaan belanja K/L dan DAK Fisik untuk peningkatan industri kecil dan
menengah sudah selaras, penyerapan 100% di beberapa daerah, seperti di
Lampung Barat dan Pringsewu. Beberapa daerah pun sudah mengalami penyerapan
yang cukup baik, contohnya Lampung Selatan sebesar 82,37%, Bandar Lampung
sebesar 84,08%, dan bahkan Metro yang sudah mencapai 98,10%. Masih terdapat
penyerapan belana yang masih harus ditingkatkan, yaitu di daerah Pesisir Barat
yang hanya sebesar 71,65%.
e. Pelaksanaan belanja K/L dan DAK Fisik di bidang Kelautan dan Perikanan selaras,
namun penyerapan anggaran lewat DAK Fisik di Provinsi Lampung yang hanya
berkisar 74.06%. Way Kanan dan Pesisir Barat pun masih mengalami penyerapan
yang kurang tinggi, yaitu masing-masing sebesar 73,27% dan 79,02%. Selebihnya,

66

di kota dan kabupaten lainnya, penyerapan anggaran sudah mencapai tinggi dan
maksimal.
f. Pelaksanaan belanja K/L dan DAK Fisik untuk bidang kesehatan dan keluarga
berencana selaras. Namun untuk pelayanan dasar di Lampung Utara, yang dana
dari DAK Fisiknya hanya terserap sebesar 25%. Kemudian, di beberapa subbidang
lainnya, masih banyak yang tidak terserap 0%. Beberapa diantaranya adalah
peningkatan kesiapan sistem kesehatan di daerah Lampung Selatan dan Pringsewu.
Untuk bidang ini yang dananya berasal dari DAK Fisik Penugasan, maka
pelaksanaan penyerapan anggaran 100%.
g. Pelaksanaan Bidang Lingkungan hidup dan kehutanan selaras, namun belanja
dengan anggaran DAK Fisik masih kurang terserap, yaitu hanya sebesar 73.67%.
h. Pelaksanaan penyerapan anggaran di bidang Pendidikan sudah selaras, yang mana
banyak daerah sudah melaksanakan penyerapan secara maksimal, mengingat
pendidikan merupakan bagian dari bidang yang didanai oleh DAK Fisik reguler. DAK
Fisik reguler ini merupakan dana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan
ekonomi, salah satunya melalui Pendidikan. Dengan meningkatnya pendidikan,
maka akan meningkatkan pula kesejahteraan ekonomi masyarakat. Beberapa
daerah sudah berusaha untuk melaksanakan penyerapan anggaran pendidikan ini
dengan baik. Namun, perlu adanya peningkatan penyerapan yang saat ini masih
berkisar dari 70 persen, terutama di perpustakaan daerah.
i. Bidang Pertanian, masih terdapat daerah yang tidak memaksimalkan penyerapan
untuk peningkatan bidang ini, seperti Tanggamus 70%, Pesawaran 72,6%, Lampung
Selatan 76,2%, dan Lampung Timur 78,33%. Dengan potensi yang begitu besar,
terutama di daerah-daerah tersebut, penyerapan seharusnya dapat dilakukan secara
lebih baik lagi.
j. Bidang Perumahan dan Pemukiman, penyerapan anggaran Lampung Utara,
Pringsewu, dan Mesuji yang sudah mencapai 100%. Namun, penyerapan anggaran
untuk peningkatan perumahan dan pemukiman di Bandar Lampung 70.74%.
k. Bidang Transfortasi dan Perdesaan, Kebutuhan akan transportasi yang ada di
perdesaan juga merupakan hal penting yang harus selalu diperhatikan. Hal ini
dilakukan untuk meningkatkan mobilitas warga dalam menggerakan ekonomi.
Penyerapan anggaran belanja K/L dan DAK Fisik untuk meningkatkan transportasi
perdesaan di tahun ini sudah cukup baik, namun masih diperlukan adanya
peningkatan di beberapa daerah, salah satunya adalah Pesisir Barat.

67

Realisasi penyaluran DAK Fisik tahun 2021 sebesar Rp1,66 triliun atau 93,65% dari total
alokasi pagu sebesar Rp1,77 triliun. Persentase realisasi penyaluran DAK Fisik tahun
2021 lebih tinggi 0.18% apabila dibandingkan dengan persentasi realisasi penyaluran
tahun 2020 yang mencapai 93,47% dari alokasi pagu sebesar Rp1,56 triliun atau
realisasi penyaluran sebesar Rp1,46 triliun. Pola penyaluran DAK Fisik pada umumnya
untuk setiap Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota tidak jauh berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya selalu mendekati pada batas-batas akhir dalam
penyampaian/upload dokumen persyaratan penyaluran pada aplikasi OMSPAN.
Terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran DAK Fisik tahun 2021 yaitu
diantaranya sebagai berikut :
- Keterlambatan Pemda dalam penyampaian/upload dokumen persyaratan

penyaluran pada aplikasi OMSPAN;
- Pemda sulitnya memperoleh rekanan untuk pengadaan barang/jasa dengan

spesifikasi tertentu;
- Tidak semua barang terdapat pada e-katalog sehingga Pemda sulit memperoleh

barang yang sesuai dengan klasifikasi barang yang telah ditentukan;
- Kenaikan harga di vendor/penyedia barang yang mengakibatkan alokasi pagu tidak

mencukupi;
- Daftar Kontrak Kegiatan merupakan salah satu persyaratan Penyaluran DAK Fisik,

batas waktu peng-inputan kontrak pada Aplikasi OMSPAN sampai dengan 31
Agustus 2021 dengan status Disetujui Pemda namun sampai dengan batas waktu
yang ditentukan masih terdapat sisa pagu yang signifikan. Hal tersebut
mengakibatkan sisa pagu yang tersisa tidak bisa dikontrakkan lagi, diharapkan untuk
kedepannya Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan penyaluran DAK Fisik
dengan pagu yang ada;
Pemanfaatan DAK Fisik tahun anggaran 2021 antara lain telah menghasilkan:
- Penguatan infrastruktur seperti rehabiltasi/rekonstruksi/pemeliharaan 144,5
kilometer jalan, 5.402 hektar saluran irigasi, dan 0,9 kilometer jembatan melalui DAK
Fisik Bidang Jalan dan Transportasi Pedesaan;
- Dukungan terhadap ketahanan ekonomi dengan kegiatan revitalisasi sentra IKM
sebanyak 24 kontrak meliputi pengadaan mesin maupun pendirian.revitalisasi
gedung/sarana penunjang melalui DAK Fisik Bidang Industri Kecil Menengah, serta
rehabilitasi 15,15 kilometer jalan usaha tani dan jalan produksi melalui DAK Fisik
Bidang Pertanian;

68

- Mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan pembangunan/rehibilitasi

916 unit gedung sekolah melalui DAK Fisik bidang Pendidikan;

- Pembangunan lingkungan hidup dengan Penanaman Hutan Rakyat/Rehabilitasi

Mangrove sebanyak 508 hektar.

5.2.2. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik

Tabel 5.2 Realisasi Capaian Output K/L dan DAK Non Fisik Lampung 2021

Kategori Cap. K/L Bidang Cap. DAK Nonfisik Hasil
Output Realisasi Anggaran Output Realisasi Anggaran Reviu

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Belanja Bantuan

Sektor 95.96% 2,480,937,893,000 2,380,779,534,701 Operasional 96.45% 1,663,128,301,000 1,604,061,860,000 sbb :

Pendidikan Sekolah

Sumber : OMSPAN

Belanja pada Kementerian Lembaga terdapat dibeberapa Kementerian / Lembaga,

secara agregat jumlah pagu untuk kategori Belanja sektor pendidikan

Rp2.480.937.893.000,- terealisasi 95.96% atau Rp2.380.779.534.701. sedangkan DAK

Non Fisik pagu Rp1.663.128.301.000,- terealisasi 96.45% atau Rp1.604.061.860.000,-

berdasarkan realisasi tersebut disampaikan bahwa realisasi anggaran belanja KL dan

DAK Nonfisik telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase

penyerapaan anggaran yang sudah sangat tinggi. Ada beberapa hal yang menyebabkan

realisasi belum mencapai pagu yang dianggarkan. Pada belanja K/L terdapat anggaran

yang masih status blokir, sedangkan penyaluran dana BOS khususnya pada gelombang

3 tidak tersalur saat tahap 1 & 2. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah K/L perlu

memperhatikan kelengkapan dokumen pencairan anggaran sehingga Pemda dapat

mengajukan penyaluran pada tiap tahapnya agar dapat disalurkan tepat waktu dan tepat

jumlah. Terkait pagu dana dengan status blokir untuk kedepan agar Pemda memenuhi

persyaratan/RAB dll sehingga dana bisa buka blokir.

Secara umum penyaluran dana BOS berjalan dengan baik dan lancar, namun terdapat

beberapa permasalahan terkait penyaluran dana BOS yaitu sebagai berikut :

- KPPN tidak dapat memonitor supplier yang tidak aktif, dan banyaknya jumlah

penerima dana Bos menyebabkan KPPN tidak memungkinkan untuk melakukan

pengecekan satu per satu nomor penerima, sehingga setelah SP2D penyaluran

dana Bos diterbitkan ternyata ada yang retur dengan alasan data supplier tidak aktif;

- Selama tahun 2021 terdapat sebanyak 23 retur penerima dana BOS, dan semuanya

telah diselesaikan prosesnya oleh KPPN Bandar Lampung, salah satu penyebab

retur adalah nomor rekening yang terdaftar di SPAN dan SAKTI salah atau tidak aktif,

69

setelah ditelusuri ternyata nomor rekening sekolah telah berubah tanpa
pemberitahuan ke KPPN.
- Sebagai upaya pencegahan Kanwil dan KPPN telah melakukan koordinasi dan

pembinaan kepada stakeholder agar meningkatkan ketelitian dan menginformasikan
apabila terdapat perubahan nomor rekening sekolah penerima dana BOS kepada
KPPN.
Pemanfaatan Dana BOS tahun 2021 telah disalurkan kepada 22.666 sekolah yang

mencakup 4.358.115 siswa guna mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing serta

revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5.2.3. Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa.

Tabel 5.3 Realisasi Capaian Output Dana Desa Lampung 2021

Bidang Dana Desa

Cap.Output Realisasi Anggaran

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 87% 374,653,822,157

Pelaksanaan Pembangunan Desa 86% 1,327,476,803,526

Pembinaan Kemasyarakatan Desa 83% 1,493,837,604,493

Pemberdayaan Masyarakat Desa 89% 65,155,869,953
94% 865,464,045,738
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa

Pembiayaan 93% 16,533,943,368

Sumber : OMSPAN

Reviu atas pelaksanaan Dana Desa sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, capaian output 87% realisasi anggaran

374.653.822.157,- terdapat beberapa desa yang belum optimal dalam pelaksanaan

kegiatan pembayaran jaminan sosial perangkat desa dan pembentukan Sistem

Informasi Desa. Sistem Informasi Desa digunakan untuk meningkatkan keakuratan

data desa dan memberikan data informatif pada masyarakat.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, realisasi tercapai 86 persen atau

Rp1.327.476.803.526,- Realisasi anggaran digunakan untuk pembangunan sarana,

pelaksanaan program kesehatan, serta rehabilitasi fasilitas sudah cukup baik,

namun untuk kegiatan penyelenggaraan operasional Pos Kesehatan Desa

(PKD)/Polindes Milik Desa lainnya perlu ditingkatkan kembali agar dapat mencapai

capaian output yang lebih tinggi. Mayoritas kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina

Keluarga Balita (BKB) pada tiap desa memiliki persentase realisasi yang belum

70

optimal, selanjutnya kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan agar tercapainya
pencegahan stunting.
c. Bidang Pembinaan Kemasyrakatan Desa, capaian output 83% realisasi anggaran
Rp1.493.837.604.493,- Perlu peningkatan dalam penyelenggaraan kegiatan
pengamanan dan ketertiban desa demi mengoptimalkan pos/fasilitas keamanan lain
yang telah dibangun. Selain itu, kegiatan pembinaan LKMD/LPM/LPMD pada
banyak desa memiliki realisasi anggaran dibawah 60% sehingga perlu ditingkatkan
pada tahun anggaran selanjutnya.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, capaian output 89 persen, realisasi
anggaran Rp65,155,869,953,- Penyerapan anggaran bidang pemberdayaan
masyarakat desa sudah cukup baik. Desa telah melakukan dengan optimal pada
kegiatan banyak kegiatan, seperti kegiatan peningkatan sektor pertanian dan
peningkatan kapasitas perangkat desa. Namun, kegiatan Pengembangan Sarana
Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasimemiliki realisasi
anggaran yang belum baik pada beberapa desa .
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, capaian
output 94 persen realisasi anggaran Rp865.464.045.738,- Kegiatan penyaluran
bantuan baik BLT maupun sembako telah disalurkan dengan sangat baik oleh
pemerintah desa. Hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang
terdampak oleh pandemi Covid-19. Kemudian, sarana prasarana dan pelayanan
tanggap darurat bencana masih belum cukup optimal pada beberapa desa di
Lampung. Peningkatan perlu dilakukan agar desa siap tanggap dalam menghadapi
keadaann yang tidak menentu ke depannya.
f. Bidang Pembiayaan, capaian output 93 persen, realisasi anggaran
Rp16.533.943.368,- Pembiayaan oleh desa telah dilaksanakan sesuai dengan dana
yang dianggarkan dalam APBDes. Dana Desa tersebut digunakan dalam
Penyertaan Modal BUMDes. Namun ada beberapa desa yang belum dapat
menyalurkan secara maksimal sampai dengan tahun anggaran berakhir yang
menimbulkan minimal capaian output yang belum optimal.
Sampai dengan akhir semester II tahun anggaran 2021 total penyaluran Dana Desa
tahun 2021 pada Provinsi Lampung sebesar Rp2.440,29 miliar atau sebesar 99,96
persen dari total alokasi pagu Dana Desa sebesar Rp2,441,16 miliar. Dari 13 (tiga belas)
Pemda, 9 (sembilan) diantaranya mencatatkan realisasi sebesar 100 persen yaitu Kab.
Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Utara, Kab. Tulang Bawang, Kab.
Mesuji, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Barat, dan

71

Kab. Pesisir barat. Sedangkan 4 (empat) Pemda lainnya belum realisasi penyaluran
Dana Desa tidak mencapai 100 persen. Keempat Pemda tersebut masing masing
adalah Kab. Tanggamus sebesar 99,93 persen, Kab Pringsewu sebesar 99,84 persen,
Kab. Way Kanan sebesar 99,82 persen, dan Kab. Lampung Barat sebesar 99,96 persen.
Beberapa kendala yang mengakibatkan terdapatnya Dana Desa Tahun Anggaran 2021
yang tidak sepenuhnya tersalur di lingkup wilayah Provinsi Lampung yaitu:
- Terdapat 2 (dua) desa yang tidak mengajukan permintaan penyaluran baik Dana

Desa Tahap II dan atau Tahap III serta BLT Desa bulan 11 dan bulan 12 antara lain
dikarenakan permasalahan internal desa yaitu adanya pergantian Kepala Desa
namun belum dilakukan serah terima terkait pertanggungjawaban penggunaan
anggaran desa sebelumnya. Hal ini mengakibatkan kehati-hatian perangkat desa
yang baru untuk mengajukan penyaluran Dana Desa;
- Adanya permintaan penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III (Non BLT Desa)
oleh Pemda Kabupaten Pringsewu kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan;
- Terdapat pemotongan Dana Desa Tahap III akibat adanya perhitungan sisa dana
desa tahun 2020 yang belum terserap yang melebihi pagu Dana Desa Tahap III
Tahun 2021;
- Terdapat pemotongan Dana Desa Tahap III akibat masih adanya sisa Dana Desa di
RKD Tahun 2016 yang tidak dapat disetor ke Kas Negara yang disebabkan oleh
adanya tindak pidana penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa periode tahun
tersebut (2016);
Realisasi penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang mencapai 99,96 persen
tidak jauh berbeda dengan apa yang diproyeksikan sebelumnya, mengingat terdapatnya
sisa dana desa tahun 2016 pada RKD yang harus diperhitungkan pada penyaluran
Tahap III berdasarkan hasil rekonsiliasi sisa dana desa antara Pemda dan KPPN yang
telah dilakukan sebelumnya. Realisasi Tahun Anggaran 2021 juga tidak jauh berbeda
dengan realisasi tahun anggaran 2020 yang sebesar 99,94 persen atau naik sebesar
0.02 persen.
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Lampung telah dimanfaatkan
dengan baik dan menghasilkan antara lain 168.486 km jalan desa (termasuk
pemeliharaan dan sarpras), pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang
8,34 km, 855 unit jembatan, 1.006 unit embung desa, 6.808 unit jamban umum/MCK
umum, 53 unit pasar desa, 123 unit posyandu/polindes, 1.228 unit pos pengamanan

72

desa, 5.368 lumbung desa, pembangunan/rehabilitasi 275 unit gedung PAUD/TK/TPQ
serta pemberian beasiswa kepada 3.291 siswa.
Pemanfaatan Dana Desa tahun 2021 antara lain telah menghasilkan:
- Penguatan infrastruktur seperti rehabiltasi/rekonstruksi/pemeliharaan 168.486

kilometer jalan, 8,34 kilometer saluran irigasi, dan 855 unit jembatan;
- Mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan pemberian beasiswa

kepada 3.291 siswa, pembangunan/rehabilitasi 275 unit gedung PAUD/TK/TPQ
serta pembangunan/pemeliharaan 123 unit polindes dan posyandu;
- Pembangunan lingkungan hidup dengan pembuatan/pemeliharaan 1.006 unit
Embung; serta
- Dukungan terhadap ketahanan ekonomi dengan pembangunan/rehabilitasi 53 unit
pasar desa.

5.3. HARMONISASI BELANJA PUSAT-DAERAH BERBASIS PRIORITAS NASIONAL
PADA RPJM/D

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan
pada pada tahun 2021 pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara
langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan arah
kebijakan pembangunan nasional.

Tabel 5.4 Prioritas Nasional dan Provinsi Lampung tahun 2021

Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Peningkatan investasi dan nilai tambah
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan produk unggulan

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Pembangunan Infrastruktur
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia
dan Berdaya Saing
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dan mitigasi bencana
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Reformasi Birokrasi
Transformasi Pelayanan publik
Revolosi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman,
Berbudaya dan Inovatif
Sumber : RPJM/D Provinsi Lampung

5.3.1. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 1
Program Prioritas 1 adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan. Major Project pada program ini diantaranya adalah Industri

73