Kajian Fiskal Regional Tahunan 2020

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, realisasi penerimaan perpajakan 2020
mencapai 96,90 persen atau senilai Rp2,59 triliun. Realisasi perpajakan tersebut Babel

berkontribusi 0,20 persen dari agregat penerimaan pajak nasional. Realisasi penerimaan pajak

Babel masih didominasi oleh pajak dalam negeri yang mencapai 99,67 persen, sementara pajak

perdagangan internasional hanya sebesar 0,33 persen.

Tabel 3. 2 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Babel (milliar)

Jenis Penerimaan Pagu 2018 % Pagu 2019 % Pagu 2020 %

Pendapatan Pajak 2.549,45 Realisasi 79,19 2.577,39 Realisasi 137,76 2.665,40 Realisasi 96,77
DN
1.336,80 2.018,81 85,54 1.326,45 3.550,55 107,17 1.220,38 2.579,33 85,59
PPh 1.072,40 69,74 1.124,22 181,28 1.330,28 100,39
PPN 1.143,46 106,55 1.421,62 68,38 1.044,53 181,44
PBB 96,75 747,87 56,08 96,75 2.037,93 82,90 96,42 1.335,43 133,38
Pajak Lainnya 43,51 103,09 29,97 18,31 174,95
Perdagangan 24,40 117,40 66,16 105,83 163,87
Internasional 6,95 3,36 24,84 5,20 24,42
Bea Masuk 8,16 116,88 105,99 102,55
Bea Keluar 6,65 128,81 2,97 3,56 104,64 4,80 8,53 894,37
Total 0,30 7,77 79,29 0,39 137,72 0,40 96,90
2.556,40 0,39 2.580,75 3,15 2.670,60 4,92
2.026,97 0,40 3,60
3.554,11 2.587,86

Sumber: OMSPAN, KPP dan KPPBC lingkup Babel (diolah) Grafik 3. 3 Proporsi Realisasi PPN per Sektor tahun 2020

PPN sebagai kontributor tertinggi Jasa Lainnya Lain-lain
pajak dalam negeri sekaligus 2,59% 6,77%
penerimaan perpajakan secara
agregat mengalami penurunan Jasa Persewaan Pertambangan
sebesar 34,47 persen dari 2019. Jika 3,21% 27,18%
dilihat komposisinya, sektor usaha
pertambangan khususnya timah masih Transportasi
menjadi penyumbang penerimaan 5,66%
PPN terbesar di Babel yaitu sebesar
27,18 persen. Kebijakan penurunan Jasa Keuangan
6,16%

Konstruksi Administrasi dan
6,61% Jamsos
10,72%
Pengolahan
6,63% Perdagangan
17,58%
Pertanian dan Perikanan
6,90%

Sumber : KPP Pratama Lingkup Babel (diolah)

target penerimaan PPN sebagai dampak pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor

penurunan tersebut. Perlambatan ekonomi akibat pandemi juga berpengaruh pada penurunan

produksi dan kegiatan usaha di berbagai sektor termasuk timah.

Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai kontributor tertinggi kedua

juga turun sebesar 26,53 persen dibandingkan 2019. Turunnya aktivitas usaha terutama pada

sektor pertambangan dan perdagangan akibat pandemi Covid-19 menjadi faktor penyebab

turunnya penerimaan setoran PPh terutama PPh Pasal 21 dan Pasal 23. Berbeda dengan PPN
dan PPh yang mengalami penurunan, realisasi PBB tahun 2020 naik 164,44 persen

dibandingkan 2019. Hal ini karena adanya kenaikan penetapan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) tahun 2020 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran

PBB yang cukup baik di tahun sebelumnya. Realisasi PBB Babel masih didominasi oleh
pendapatan PBB sektor Pertambangan dan Perkebunan.

Sedangkan untuk jenis pajak lainnya turun 1,70 persen (y-o-y). Penurunan ini berasal dari

31

berkurangnya penjualan bea materai yang disebabkan oleh penurunan kegiatan transaksi bisnis
akibat pandemi Covid-19.
“Dampak Corona, PT Timah Ambil Langkah Efisiensi dan Tahan Ekspor”
Direktur Utama PT Timah Tbk, Riza Pahlevi menyebutkan pihaknya telah menempuh langkah menurunkan produksi hingga 30 persen.
Penurunan produksi ini lantaran permintaan dunia yang berkurang akibat dari banyaknya industri yang menggunakan timah sebagai
bahan dasar menghentikan sementara produksinya akibat dari Covid-19.
“Pasar kita adalah ekspor, negara-negara tujuan ekspor kita hampir semuanya terdampak virus corona. Beberapa bahkan menghentikan
produksinya, meskipun ada yang sudah kembali berproduksi secara bertahap. Sehingga kita memilih untuk mengurangi produksi sampai
situasi kembali membaik,” kata Riza.
Sumber: http://lensabangkabelitung.com/, 1 April 2020

Dibandingkan tahun 2019 realisasi pajak perdagangan internasional tahun 2020 mengalami
pertumbuhan yang positif, khususnya komponen bea keluar. Tingginya harga patokan ekspor
untuk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yaitu Palm Kernel Expeller (PKE) pada bulan
Desember berada di atas USD 850, mendorong Babel untuk meningkatkan volume ekspor
komoditas ini sehingga realisasi bea keluar tahun 2020 naik 794,37 persen (y-o-y). Realisasi bea
masuk juga mengalami peningkatan sebesar 56,15 persen dibanding realisasi tahun 2019.
Penyebabnya antara lain terjadinya peningkatan jumlah impor mesin dan spareparts untuk
pengolahan sawit dan kaolin.

Grafik 3. 4 Persentase Realisasi Penerimaan Perpajakan Babel

Sumber: OMSPAN, KPP dan KPPBC lingkup Babel (diolah)

Seiring dengan melemahnya perekonomian Babel karena dampak pandemi Covid-19, tax
ratio yang sempat naik signifikan di tahun 2019 juga ikut turun dari 4,69 persen menjadi 3,43
persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara
pertumbuhan ekonomi dengan realisasi penerimaan pajak. Sektor timah sebagai salah satu
kontributor yang dominan baik dalam realisasi penerimaan pajak maupun PDRB di Babel
mengalami penurunan jumlah produksi dan pemasaran. Adanya pandemi Covid-19 yang
melanda dunia secara global mengakibatkan penurunan permintaan logam timah di pasar
internasional serta turunnya harga logam timah, hal ini membuat para produsen logam timah
menahan produksinya. Dilihat dari kinerjanya, perpajakan pemerintah pusat terhadap PDRB
Babel masih berada di bawah tax ratio nasional yaitu sebesar 5,07 persen.

Grafik 3. 5 Perkembangan Tax Ratio Babel

32

10,40% 10,78% 11,50%

9,76% 8,31%
4,69% 3,43%

2,61% 2,87% 2,77%

2016 2017 2018 2019 2020

Babel Nasional

Sumber: OMSPAN, BPS, KPP dan KPPBC lingkup Babel (diolah)

Insentif Perpajakan
Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi

dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Sehingga guna
mendukung penanggulangan dampak Covid-19 serta percepatan Program PEN, pemerintah
menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha yang mencakup fasilitas
pajak maupun kepabeanan.

Grafik 3. 6 Realisasi Insentif Perpajakan (miliar)

Sumber: KPP Pratama lingkup Babel (diolah)

Total realisasi insentif pajak lingkup Babel selama tahun 2020 mencapai Rp21,35 miliar
yang diberikan kepada 2.085 wajib pajak. Secara nominal realisasi terbesar yaitu pemberian
insentif pajak pada PPh 21 ditanggung pemerintah senilai Rp13,16 miliar. Sedangkan dari sisi
jumlah Wajib Pajak (WP), penerima terbanyak pada PPh Pasal 23 UMKM yang ditanggung
pemerintah yaitu sejumlah 1.538 UMKM.

Seiring dengan pemberian insentif, beberapa alternatif upaya ekstensifikasi dan
intensifikasi penerimaan perpajakan yang dilakukan KPP diantaranya:
- Upaya penambahan WP baru dari sektor Kelapa Sawit yang sedang tumbuh.
- Himbauan pelaporan SPT melalui SMS Blast, WA Blast.
- Pelaksanaan 'SAPA' WP (Sosialisasi, Pengawasan dan Ekstensifikasi WP Baru), baik adanya

peraturan baru maupun untuk menumbuhkan kesadaran perpajakan.
- Visit wajib pajak yang diindikasikan adanya ketidakpatuhan pembayaran.

33

- Melakukan sosialisasi terkait PEN kepada WP yang memenuhi syarat;
- Melakukan himbauan kepada WP yang memanfaatkan PEN namun belum melaporkan

realisasi, serta memberikan pelayanan kepada WP yang mengalami kesulitan dan kendala
dalam pelaporan realisasi PEN.
Adapun upaya untuk pencapaian target meliputi:
- Penggalian potensi atas WP baru sektor Kelapa Sawit yang sedang mengalami kenaikan
produksi, serta tambak Udang Vannamae yang tidak terdampak pandemi.
- Pengawasan dan pendampingan ke WP Bendahara berdasar DIPA dan realisasi SPM
maupun SP2D serta untuk memastikan kebenaran pemotongan/pemungutan.
- Pemanggilan dan konseling penunggak pajak besar.
- Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait tindakan penagihan.
- Melakukan pencarian data secara aktif pada instansi pemerintah maupun instansi swasta
guna tersedianya data untuk dasar penggalian potensi perpajakan.
Insentif Kepabeanan

Selain itu untuk mendorong kegiatan ekspor impor, pemerintah juga menetapkan kebijakan
pemberian insentif kepabeanan pada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan
Kemudahan Impor Tujuan Impor (KITE). Fasilitas insentif kepabeanan dimaksud diantaranya
yaitu:
- Tidak dipungut PPN/PPnBM atas pemasukan barang lokal untuk diolah lebih lanjut atau

diekspor;
- Penangguhan Bea Masuk serta tidak dipungut PPN/PPnBM atas penyerahan hasil produksi

KITE Pembebasan/KITE Pengembalian ke perusahaan KB untuk diolah lebih lanjut atau
diekspor;
- Pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut PPN/PPnBM atas penyerahan hasil produksi
KITE Pembebasan ke KITE Industri Kecil Menengah (IKM);
- Dapat melakukan penjualan lokal sebanyak 50 persen dari nilai ekspor tahun lalu dengan
membayar Bea Masuk (dikecualikan dari Bea Masuk Tambahan, bayar PPN/PPnBM impor
dan memungut PPN/PPnBM penyerahan), dan dapat dijual lokal kepada Pemerintah/orang
untuk penanggulangan Covid-19 tanpa mengurangi kuota penjualan lokal.

Menurut keterangan dari KPPBC Pangkalpinang, sampai dengan akhir tahun 2020, tidak
terdapat realisasi untuk insentif kepabeanan tersebut untuk lingkup Babel. Meskipun pelabuhan
Pangkalbalam secara infrastruktur memungkinkan untuk aktivitas ekspor maupun impor, namun
di Babel tidak terdapat fasilitas KB maupun KITE. Hal ini mengingat Babel bukanlah daerah
kawasan industri, melainkan daerah yang lebih banyak menghasilkan komoditas sumber daya
alam. Selain itu, relaksasi impor barang penanganan Covid-19 nyatanya juga tidak dirasakan
manfaatnya karena tidak tersedianya importir alat kesehatan di Babel. Dalam memenuhi
kebutuhannya terhadap barang impor, Babel lebih banyak mendatangkan dari daerah lain.

34

3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 realisasi PNBP Babel cenderung mengalami tren

positif, meski turun di tahun 2020. Meskipun demikian, realisasi PNBP masih di atas target yang
ditetapkan bahkan berkontribusi atas tercapainya realisasi penerimaan secara keseluruhan.
Penurunan signifikan sebesar 25,44 persen disebabkan adanya kebijakan penundaan dan
penghentian layanan PNBP Kementerian Negara/Lembaga akibat pandemi Covid-19. Selain itu
dicabutnya status BLU bandara H.A.S. Hanandjoeddin juga turut menjadi penyebab turunnya
PNBP Babel tahun 2020.

Grafik 3. 7 Perkembangan Realisasi PNBP Babel (miliar)

- 20,96 20,39

2,54

152,22 138,61 147,67 122,77

2017 2018 2019 2020

PNBP Lainnya PNBP BLU

Sumber: OMSPAN (diolah)

Secara keseluruhan realisasi PNBP Babel tahun 2020 mencapai Rp125,31 miliar, dengan
komposisi PNBP Lainnya sebesar 97,97 persen, sementara sisanya berasal dari PNBP BLU.
Seperti tahun-tahun sebelumnya PNBP Lainnya didominasi oleh pendapatan administrasi dan
penegakan hukum, serta pendapatan pendidikan, budaya, riset dan teknologi. Realisasi
pendapatan administrasi dan penegakan hukum sebagian besar berasal dari pendapatan
pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(TNKB), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta pengamanan obyek
vital yang mencapai 69,93 persen. Adapun realisasi pendapatan pendidikan, budaya, riset dan
teknologi sebesar 97,15 persen berasal dari pendapatan biaya pendidikan.

Grafik 3. 8 Komposisi Realisasi PNBP Babel (persen)

Dikbud Ristek Jasa Transport Kominfo
31,84% 13,95%

Kesehatan, Sosial, Agama Pengelolaan Keuangan
3,23% 1,08%
Pendapatan Lain-lain
2,61% Jasa Lainnya
1,05%
Pengelolaan BMN
2,48% Pendapatan Denda
0,06%
Other
4,22% Pendapatan BLU
2,03%
Administrasi Penegakan
Hukum
41,67%

Sumber: OMSPAN (diolah)

35

Dilihat dari kinerjanya, rasio penerimaan PNBP terhadap PDRB dari tahun 2016 sampai

dengan 2019 terus tumbuh positif namun pada tahun 2020 rasionya turun dari 0,22 persen

menjadi 0,17 persen. Sama halnya dengan realisasi perpajakan, pertumbuhan ekonomi juga

memiliki hubungan yang linier dengan realisasi PNBP.

3.2.3. Penerimaan Hibah Grafik 3. 9 Realisasi Hibah tahun 2017 s.d. 2020
Secara nominal realisasi hibah di 110,18

Babel cukup beragam. Berdasarkan data

nilai penerbitan registrasi hibah yang 80,07
diajukan ke Kanwil DJPb Prov Babel,

realisasi hibah sampai dengan akhir 2020 48,00
yaitu sebesar Rp48,00 miliar, mengalami
penurunan 56,44 persen dibandingkan 25,07

realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut

berkontribusi sangat kecil terhadap total 2017 2018 2019 2020
realisasi penerimaan negara yaitu hanya
1,74 persen. Sumber: OMSPAN (diolah)

3.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL

Alokasi APBN untuk Belanja Pemerintah Pusat di Babel pada tahun 2020 mencapai Rp2,54

trilun, turun 5,17 persen dibandingkan pagu tahun 2019. Alokasi tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan 43 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang tersebar pada 296 satuan

kerja.

Dari alokasi yang telah ditetapkan tersebut terealisasi Rp2,43 triliun atau mencapai 95,37

persen. Secara nominal realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 2,72 persen

dibandingkan 2019, namun secara persentase lebih baik dibandingkan 2019 yang hanya

terealisasi 92,96 persen. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pagu sebagai salah satu

bentuk upaya realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.

Dibandingkan realisasi tahun 2019 secara keseluruhan K/L mengalami penurunan kecuali

untuk Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah

Agung, dan Kementerian Pendidikan yang cenderung naik karena pagu yang dialokasikan juga

mengalami peningkatan (y-o-y). Kementerian Pendidikan mengalami kenaikan yang cukup

signifikan yaitu 144,03 persen dibandingkan 2019. Adanya restrukturisasi organisasi yaitu

penggabungan kembali Kementerian Dikti dengan Kementerian Dikbud menjadi sebab terjadinya

kenaikan tersebut.

36

Tabel 3. 3 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan K/L (milliar)

Kementerian Negara/Lembaga 2018 2019

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

POLRI 573,53 540,33 94,21 545,45 544,45 99,82
Kementerian PUPR 371,13 321,62 86,66 405,27 390,85 96,44
Kementerian Agama 331,69 320,13 96,51 304,18 296,48 97,47
Kementerian Pertahanan 145,91 134,60 92,25 138,48 136,41 98,50
Kementerian Pendidikan 46,50 43,70 93,99 117,93 106,64 90,43
Kementerian Hukum dan HAM 82,23 81,33 98,91 91,32 87,32 95,62
Komisi Pemilihan Umum 126,01 112,82 89,53 95,95 80,94 84,36
Kementerian Pertanian 90,93 87,03 95,71 79,74 78,20 98,07
Mahkamah Agung 63,80 63,16 98,99 72,72 71,51 98,33
Kementerian ATR/BPN 118,40 103,10 87,07 75,67 71,24 94,14
33 K/L Lain 671,39 635,18 94,61 618,35 563,16 91,07

Total 2.683,86 2.495,05 92,96 2.545,06 2.427,20 95,37

Sumber: ME & Budget Execution / MEBE (diolah)

Jika diperinci per jenis belanja, realisasi belanja pegawai mencapai Rp987,79 miliar atau

98,57 persen. Jenis belanja tersebut tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi karena sifatnya

yang mandatory dan mempunyai periode pembayaran yang tetap. Sementara itu realisasi belanja

barang mengalami penurunan 14,53 persen dibandingkan 2019, hal ini disebabkan berkurangnya

alokasi karena kebijakan refocusing dan realokasi melalui efisiensi belanja barang yang tidak

mendesak seperti biaya jasa, perjalanan dinas, rapat, dan honor.

Tabel 3. 4 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan Jenis Belanja (miliar)

Jenis Belanja 2019 2020
Realisasi Realisasi
Pagu % Pagu %

Belanja Pegawai 1.018,43 960,90 94,35 1.002,14 987,79 98,57
1.185,66 93,18 1.079,81 1.013,42 93,85
Belanja Barang 1.272,46 341,87 88,51 458,21 421,10 91,90
98,47 99,98
Belanja Modal 386,26 6,62 92,96 4,90 4,90 95,37
2.495,05 2.545,06 2.427,20
Belanja Bansos 6,72

Total 2.683,86

Sumber: ME & Budget Execution / MEBE (diolah)

Selain itu refocusing dan realokasi juga dilakukan melalui pemberlakuan Working from Home

(WfH), penggunaan video conference untuk menggantikan sosialisasi, monev, dan kegiatan

sejenisnya. Realokasi secara internal K/L juga dilakukan untuk pemenuhan penanganan pandemi

dalam rangka kelancaran layanan K/L seperti pembelian masker, handsanitizer, bantuan kuota

internet, dan sebagainya.

Realisasi belanja modal mengalami peningkatan sebesar 23,17 persen dibandingkan tahun

2019. Berbagai proyek yang sempat terhenti pada triwulan II karena menunggu proses realokasi

nasional dan terhentinya pengiriman bahan baku sebagai dampak dari penghentian sementara

transportasi masuk/keluar Babel, dapat didorong kembali melalui akselerasi pelaksanaan

kegiatan dan penyerapan anggaran, relaksasi pembayaran belanja modal melalui UP/TUP, dan

pelaksanaan program PEN Padat Karya K/L. Capaian realisasi belanja modal sebesar 91,90

persen merupakan hasil koreksi karena adanya alokasi pembangunan pelabuhan Tanjung Ular,

Kab. Bangka Barat senilai Rp37,80 miliar yang baru teralokasikan di bulan November 2020. Adapun

pembangunan baru dimulai di akhir Desember 2020 dengan kontrak multiyears.

37

Grafik 3. 10 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan Fungsi (miliar)

98,50% 98,81% 100,00%

95,83% 96,58% 95,61% 95,88%

92,13% 92,84% 93,47%

90,62%

Pelayanan
Umum

Pertahanan
Ketertiban
Keamanan

Ekonomi
Lingkungan

Hidup
Fasilitas Umum

Kesehatan
Pariwisata

Budaya
Agama

Pendidikan
Perlindungan

Sosial
Pagu Realisasi %

Sumber: ME & Budget Execution / MEBE (diolah)

Sama halnya belanja barang, realisasi belanja bantuan sosial juga mengalami penurunan
26,00 persen (y-o-y). Penurunan ini disebabkan danya perubahan penyaluran Bansos Produktif
yang semula melalui satker daerah menjadi secara terpusat. Belanja bansos tahun 2020 berupa
Beasiswa 330 Bidik Misi PTKI, 140 PIP Kuliah dan 390 PIP Santri yang disalurkan unit pendidikan
dibawah Kementerian Agama.

Alokasi terbesar belanja pemerintah pusat terdapat pada fungsi Ketertiban dan Keamanan
sebesar 31,12 persen atau Rp792,13 miliar. Besarnya alokasi tersebut salah satunya terkait
dengan persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Secara umum,
realisasi hampir seluruh fungsi mengalami penurunan kecuali fungsi perumahan dan fasilitas
umum, ekonomi serta pendidikan. Alokasi terkecil yaitu pada fungsi pariwisata yaitu Rp144,81
juta atau hanya 0,01 persen dari total pagu, dan terealisasi 100 persen. Rendahkan alokasi
maupun realisasi tersebut seiring dengan adanya arahan dari Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif untuk tidak melakukan seluruh kegiatan promosi pariwisata daerah untuk
mengurangi penyebaran Covid-19.

3.4. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian belanja Negara yang

dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Berdasarkan APBN tahun 2020 total pagu awal
TKDD yang dialokasikan untuk Babel sebesar Rp7,21 triliun. Seiring dengan upaya penanganan
pandemi Covid-19, pemerintah melakukan realokasi dan refocusing anggaran termasuk untuk
TKDD. Berdasarkan data sampai dengan akhir tahun 2020 pagu TKDD mengalami pengurangan
sebesar 7,91 persen menjadi Rp6,64 triliun. Dibandingkan dengan alokasi tahun 2019, pagu
DBH, DAU, dan DAK Fisik mengalami penurunan, penurunan terbesar terjadi pada pagu DBH
yaitu 51,48 persen. Sementara itu pagu DID, DAK Nonfisik, dan Dana Desa justru mengalami
peningkatan, peningkatan terbesar terjadi pada DID yaitu 140,13 persen.

Grafik 3. 11 Pagu dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Babel (miliar)

38

99,94% 99,60% 93,23% 100,00% 99,56% 100,00%
93,24% 100,00% 93,99% 100,00% 94,16% 99,90%

DBH DAU DAK Fisik DID DAK Nonfisik Dana Desa

2020 Pagu 2020 Realisasi 2019 (%) 2020 (%)

Sumber: SIMTRADA (diolah)

Sampai dengan akhir tahun 2020 total Grafik 3. 12 PKT Kementan, PKT PUPR dan PKT

penyaluran TKDD mencapai Rp6,58 triliun atau Kemenhub

99,01 persen dari total pagu. Meskipun secara 40.353
nominal turun akibat adanya penurunan pagu,

namun secara persentase mengalami peningkatan

yaitu naik dari 97,82 persen di tahun 2019 menjadi PKT 3.798 838
99,01 persen di tahun 2020. Salah satu hal Kementan PKT PUPR
mempengaruhi peningkatan tersebut adalah PKT
adanya kebijakan relaksasi penyaluran dalam Kemenhub
rangka penanganan pandemi Covid-19 serta
Sumber : OM SPAN (diolah)

mendukung percepatan PEN.

Sebagai dampak adanya pandemi Covid-19, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah

dana yang bersumber dari APBN untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN). Selain berfokus pada perlindungan dan mempertahankan perekonomian, program PEN

juga bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini mengingat banyak masyarakat

yang kehilangan mata pencahariannya akibat penghentian sejumlah usaha akibat pandemi.

Adapun program PEN yang berfokus pada perluasan penyerapan tenaga kerja di Babel yaitu

program Padat Karya Tunai (PKT) K/L dan pengalokasian Cadangan DAK Fisik. Hingga akhir

tahun 2020, realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 45.555 orang. Penyerapan tenaga kerja

didominasi dari program PKT Kementerian Pertanian sejumlah 40.353 orang (88,58 persen),

sedangkan serapan terkecil yaitu pada cadangan DAK Fisik yang hanya menyerap tenaga kerja

sejumlah 566 orang (1,24 persen). Program PEN yang diterapkan pemerintah pusat melalui

APBN berkontribusi dalam menahan lonjakan tingkat pengangguran Babel di tahun 2020

sehingga hanya naik di angka 5,25 persen.

39

3.4.1. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dinamakan sebagai transfer umum karena sifatnya yang relatif bebas digunakan oleh daerah

sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Dana Transfer Umum (DTU) mempunyai peranan yang

sangat penting bagi APBD karena merupakan penopang utama penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan layanan umum daerah. DAU mendapat porsi terbesar dalam alokasi DTU Babel tahun

2020 yaitu sebesar Rp4,06 triliun, turun 9,18 persen dibanding alokasi tahun 2019. Kinerja

realisasi penyaluran DAU relatif sama dari tahun ke tahun, karena disalurkan secara rutin sebesar

1/12 setiap bulannya. Realisasi DAU tahun 2020 mencapai Rp4,05 triliun atau 99,60 persen dari

pagu yang dialokasikan.

Tabel 3. 5 Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer Umum Babel (miliar)

Jenis Dana Transfer Umum Pagu 2019 % Pagu 2020 %
DAU 4.473,12 Realisasi 100,00 4.062,38 Realisasi 99,60
4.473,12 4.046,27

DBH 1.120,48 1.044,79 93,24 543,63 543,32 99,94

- DBH Pajak Penghasilan 67,95 55,39 81,52 90,55 90,55 100,00

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan 195,04 134,21 68,81 88,32 88,32 100,00
7,30 5,54 75,80 8,08 8,08 100,00
- DBH Sumber Daya Alam Minyak 100,00 350,66 350,66 100,00
Bumi 843,68 843,68 68,70 0,50 0,20 39,88
1,68 1,15 99,83 5,52 5,52 100,00
- DBH Sumber Daya Alam Mineral 4,83 4,83
dan Batubara

- DBH Sumber Daya Alam
Kehutanan

- DBH Sumber Daya Alam
Perikanan

Sumber: SIMTRADA (diolah)

Pada tahun 2020 Babel mendapat alokasi DBH sebesar Rp543,63 miliar untuk 6 jenis DBH,

yaitu DBH PPh, DBH PPB, DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA

Kehutanan, dan DBH SDA Perikanan. Persentase terbesar DBH pada DBH SDA Mineral dan

Batubara sebesar Rp 350,66 miliar atau mencapai 64,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

sektor pertambangan khususnya Timah masih menjadi penyumbang pendapatan yang dominan

di Babel. Realisasi DBH tahun 2020 sebesar Rp543,32 miliar atau 99,94 persen dari pagu,

capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang hanya terealisasi 93,24 persen dari pagu

yang dialokasikan.

3.4.2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada tahun 2020 Dana Transfer

Khusus yang dianggarkan ke Babel sebesar Rp1,46 triliun, terdiri atas DAK Fisik dan DAK

Nonfisik.

40

a. DAK Fisik
Total alokasi DAK Fisik tahun 2020 sebesar Rp676,12 miliar, terdiri dari alokasi DAK Fisik

sebesar Rp552,07 miliar dan alokasi cadangan DAK Fisik sebesar Rp124,04 miliar. Untuk
mempercepat pelaksanaan program PEN sejumlah bidang/subbidang yang sempat dihentikan
penyalurannya di awal pandemi, dapat disalurkan kembali dengan pendanaan dari cadangan
DAK Fisik tersebut. Hingga akhir tahun 2020 nilai penyaluran DAK Fisik secara keseluruhan
mencapai Rp630,37 miliar atau 93,23 persen dari total pagu. Apabila mencermati pola
penyaluran secara bulanan, penyaluran baru terealisasi mulai bulan April.

Adanya instruksi Menteri Keuangan terkait penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK
Fisik pada akhir bulan Maret, serta adanya perubahan regulasi penyaluran DAK Fisik yang
difokuskan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 menjadi salah satu penyebab
perlambatan tersebut. Penyaluran tertinggi terjadi pada bulan Agustus, hal ini mengingat batas
akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik yang direlaksasi berakhir pada
31 Agustus 2020. Sementara itu penyaluran tertinggi kedua terjadi pada bulan September, yang
menjadi batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran untuk cadangan DAK Fisik.

Grafik 3. 13 Pola Penyaluran DAK Fisik Bulanan (miliar)

372,08

DAK Fisik
Cadangan

47,45 83,99

41,62 48,17 18,26
7,52
- - - 9,90 1,38 - -

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Sumber: OM SPAN (diolah)

Meskipun telah dilakukan relaksasi namun penyaluran DAK Fisik tahun 2020 masih kurang
optimal dikarenakan terdapat beberapa bidang yang gagal salur. Adapun penyebab gagal salur
diantaranya adalah sebagai berikut:
- Tidak terdapat penyedia yang menyanggupi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan

rencana kegiatan.
- Pengerjaan kegiatan harus menggunakan alat berat, namun sesuai juknisnya tidak

diperbolehkan.
- Kesalahan input data kontrak pada OMSPAN karena sumber daya manusia kurang

memahami ketentuan.
- Singkatnya waktu penyelesaian kegiatan menyebabkan sejumlah OPD memutuskan tidak

melaksanakan kegiatannya.

41

b. DAK Nonfisik
Alokasi DAK Non Fisik tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,13 persen dari alokasi

tahun 2019, yaitu senilai Rp786,70 miliar. Dari alokasi tersebut terealisasi 99,56 persen. Baik
secara nominal maupun persentase mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Sama halnya
dengan tahun-tahun sebelumnya, alokasi terbesar diperuntukkan untuk membantu pendanaan
bidang Pendidikan yaitu Dana Tunjangan Guru PNS Daerah dan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS). Hal ini sesuai dengan program nasional Nawacita kelima yaitu meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan. Guna percepatan
penyaluran terutama dana BOS, mulai tahun 2020 dilakukan perubahan mekanisme penyaluran
yaitu dari RKUN langsung ke Rekening Sekolah. Dengan adanya perubahan tersebut,
diharapkan dana BOS yang telah masuk ke Rekening Sekolah dapat segera digunakan oleh
sekolah untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar.

Grafik 3. 14 Komposisi Pagu DAK Nonfisik Babel per Jenis Dana (miliar)

Tunjangan Guru PNSD

2019 – Tunjangan Tambahan
Guru PNSD Penghasilan Guru PNS
331,99 M
Bantuan Operasional
2020 – Tunjangan Sekolah (BOS)
Guru PNSD
313,93 M Bantuan Operasional
Kesehatan

2019 - Dana BOS Peningkatan Kapasitas
295,90 M Koperasi, Usaha Kecil

2020 - Dana BOS Bantuan Operasional
311,06 M Penyelenggaraan
Pendidikan
Sumber: SIMTRADA (diolah)

3.4.3. Dana Desa
Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa

yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan
penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa tahun 2020 untuk pemda lingkup Babel sebesar
Rp318,40 miliar atau meningkat 2,77 persen dibandingkan alokasi tahun 2019. Dana desa
tersebut dialokasikan untuk 309 desa yang tersebar di 6 kabupaten, rata-rata setiap desa
memperoleh pagu sebesar Rp1,03 miliar. Sampai dengan akhir 2020, realisasi penyaluran dana
desa mencapai 100 persen atau senilai Rp318,40 miliar.

Penyaluran dana desa terbilang lancar pada seluruh tahap salur, baik untuk Desa Reguler
maupun Desa Mandiri. Penyaluran terakhir mendekati batas pengajuan penyaluran yaitu Desa
Kebintik, Kab. Bangka Tengah karena Pemkab berusaha menyelesaikan proses rekonsiliasi sisa
dana desa terlebih dahulu.

42

Grafik 3. 15 Proporsi Realisasi Penggunaan Dana Desa Babel

Pembiayaan Penyelenggaraan
1,58% Pemerintahan Desa

Penanggulangan Bencana Pelaksanaan
Keadaan Darurat Dan Pembangunan Desa
Mendesak Desa
46,36% 40,59%

Pemberdayaan Pembinaan
Masyarakat Desa Kemasyarakatan Desa
5,12%
5,96%

Sumber: Laporan Monev DFDD dan BOS Semester II Tahun 2020

Sesuai dengan amanat PERPU No.1 Tahun 2020, penggunaan dana desa tahun 2020

difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Berdasarkan data yang dilaporkan dari masing-masing Pemda setiap hari terkait update

penyaluran BLT desa, sampai dengan 31 Desember 2020 penyaluran BLT desa terealisasi

sebesar Rp112,31 miliar atau 35,27 persen dari pagu dana desa. Seluruh Pemda menyalurkan

BLT desa sampai dengan tahap kesembilan, kecuali Pemda Kab. Belitung yang hanya

menyalurkan sampai dengan tahap keenam dikarenakan alokasi dana desanya tidak mencukupi

untuk penyaluran tiga tahap terakhir.

“Penyaluran Dana Desa di Bangka Belitung Menyisakan Satu Desa”
Penyaluran Dana Desa di wilayah Provinsi Babel masih menyisakan satu desa lagi untuk mencapai angka 100 persen di 2020. Desa
tersebut terdapat di wilayah Bangka Tengah dan pemda setempat diharapkan dapat berkoordinasi agar penyaluran Dana Desa tahap III
dapat segera dilakukan.
"Saat ini Babel menempati peringkat tiga secara nasional dalam penyaluran Dana Desa setelah Yogyakarta dan Bali," kata Kepala Kanwil
DJPb Babel Fahma Sari Fatma dalam Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa di Kab. Belitung (3/11/2020). Ia
menjelaskan relaksasi penyaluran berupa penyederhanaan dokumen persyaratan dilakukan dengan tujuan agar Dana Desa dapat segera
salur sehingga mampu membantu masyarakat Desa terdampak pandemi.
Sumber: https://belitung.tribunnews.com, 3 Nopember 2020

Berdasarkan data OMSPAN rata-rata capaian output yang dihasilkan dari pemanfaatan
dana desa adalah sebesar 87,14 persen. Belum optimalnya capaian output dana desa ini
menggambarkan Pemda tidak segera melakukan input data penyerapan dan capaian output
dana desa sehingga progresnya kurang terpantau dengan baik. Kendala lain dalam penyaluran
dana desa tahun 2020 adalah perubahan regulasi yang dianggap terlalu cepat dikeluhkan
Pemdes, sehingga harus dilakukan penyesuaian APBDes yang telah ditetapkan dalam waktu
yang tidak lama.

43

3.4.4. Dana Insentif Daerah

Alokasi DID tahun 2020 meningkat 140,13 persen menjadi Rp253,91 miliar dibandingkan

2019. Peningkatan ini terjadi selain dari peningkatan jumlah alokasi itu sendiri, juga ada

penambahan jumlah Pemda penerima DID, yang semula hanya empat Pemda di tahun 2019

menjadi tujuh Pemda di tahun 2020. Hal ini seiring dengan kebijakan penyaluran DID Tambahan

kepada Pemda yang memenuhi kriteria salah satunya adalah kepatuhan penyampaian laporan

kinerja bidang Kesehatan dan Bansos dalam rangka penanganan Covid-19, serta mampu

mempertahankan zona hijau. Dari sisi realisasi baik di tahun 2019 maupun 2020 dapat disalurkan

sebesar 100 persen. Hal ini mengindikasikan Pemda semakin tertib dan tepat waktu dalam

memenuhi dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran.

Tabel 3. 6 Pagu dan Realisasi Penyaluran DID Babel (miliar)

Pemda 2019 2020

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

Babel 25,49 25,49 100,00 52,82 52,82 100,00
59,73 100,00 50,26 50,26 100,00
Bangka 59,73 23,20 23,20 100,00
- - 66,42 66,42 100,00
Bangka Barat - 10,28 100,00
- - -
Bangka Tengah 10,28 - - 28,65 28,65 100,00
10,24 100,00 24,54 24,54 100,00
Bangka Selatan - 8,02 8,02 100,00
- - 253,91 253,91 100,00
Pangkalpinang 10,24 - -
105,74 100,00
Belitung -

Beltim -

Total 105,74

Sumber: SIMTRADA (diolah)

3.4.5. Tingkat Kemandirian Daerah
Untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dilakukan dengan membandingkan rasio

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dan rasio dana transfer
terhadap total pendapatan daerah. Jika rasio PAD lebih besar daripada rasio dana tranfer
menunjukkan kemandirian daerah yang tinggi, sebaliknya jika rasio dana transfer lebih tinggi
berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer tinggi.

Grafik 3. 16 Rasio PAD dan Rasio Dana Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah per Pemda

Basel 6,51% 93,49%

Babar 7,60% 92,40%

Bateng 9,77% 90,23%

Beltim 13,48% 86,52%

Bangka 14,25% 85,75%

PKP 17,94% 82,06%

Belitung 19,58% 80,42%

Pemprov 29,99% 70,01%

Rasio PAD Rasio Dana Transfer

Sumber: GFS, OM SPAN, SIMTRADA (diolah)

Berdasarkan rasio diatas, secara keseluruhan rasio PAD Babel jauh lebih rendah

dibandingkan rasio dana transfernya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih

44

belum mandiri dan masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari
pemerintah pusat. Pemda dengan rasio kemandirian tertinggi yaitu Pemprov Babel dengan rasio
PAD sebesar 29,99 persen. Sementara terendah yaitu Pemda Bangka Selatan dengan rasio
PAD hanya mencapai 6,51 persen, turun 0,56 poin persen dibanding dengan rasio tahun 2019.

Rata-rata tingkat ketergantungan pemda Babel terhadap dana transfer mencapai 85,11
persen. Artinya pemda baru mampu membiayai kurang dari seperlima belanjanya dengan
menggunakan pendapatannya sendiri. Oleh karena itu pemda perlu melakukan upaya untuk
mengurangi ketergantungan tersebut dengan menggali potensi pendapatan daerah seperti
pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pajak dan retribusi daerah, serta upaya
digitalisasi pembayaran pajak daerah (e-biling).
3.5. ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL
3.5.1. Arus Kas Masuk (Penerimaan Negara)

Total penerimaan APBN Babel tahun 2020 turun 27,95 persen dibandingkan 2019. Semua
jenis penerimaan mengalami penurunan baik perpajakan, PNBP, maupun hibah. Selain karena
adanya penurunan pagu sebagai salah satu bentuk realokasi dan refocusing anggaran, turunnya
daya beli dan pembatasan sosial berdampak pada menurunnya kegiatan usaha terutama pada
sektor pertambangan dan perdagangan yang merupakan kontributor terbesar penerimaan pajak
Babel. Turunnya realisasi perpajakan juga dipengaruhi adanya pemberian insentif pajak sebagai
bagian dari PEN. Sementara itu penurunan PNBP karena adanya kebijakan penundaan dan
penghentian layanan PNBP K/L akibat pandemi Covid-19. Pencabutan status BLU Bandara
H.A.S. Hanandjoeddin juga turut menjadi penyebab turunnya PNBP Babel tahun 2020.
3.5.2. Arus Kas Keluar (Belanja dan TKDD)

Grafik 3. 17 Pertumbuhan Belanja 2019 dan 2020 (y-o-y)
23,17%

8,38% 8,12%
2,80%
2,02%

-14,53% -5,72% -10,11%
-26,00% TKDD
2019
2020

Belanja Pegawai Belanja Barang -47,14% Belanja Bansos
Belanja Modal
Sumber: OM SPAN (diolah)

45

Dari sisi belanja, realisasi tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 8,23 persen.

Sama halnya dengan pendapatan, pada belanja juga dilakukan penurunan pagu sebesar 9,62

persen dalam rangka realokasi dan refocusing anggaran. Pada belanja K/L penurunan terjadi

pada belanja barang karena dilakukan penyesuaian bentuk kegiatan dari tatap muka menjadi

daring, dan belanja bansos karena adanya perubahan penyaluran Bansos Produktif yang semula

melalui satker daerah menjadi terpusat. Sementara itu, pada realisasi TKDD terjadi penurunan

pada DBH dan DAU. Penurunan ini karena penyesuaian proyeksi pendapatan negara pada

APBN 2020.

3.5.3. Surplus/Defisit

Pada tahun 2020, total belanja baik satker K/L Gambar 3. 1 Ilustrasi Cash Flow Babel 2020

maupun TKDD Babel lebih besar daripada realisasi

pendapatannya. Kondisi ini menyebabkan melebarnya

celah defisit APBN Babel. Defisit APBN Babel tahun

2020 naik 4,41 persen (y-o-y) dengan nominal

Rp263,50 miliar. Rasio total penerimaan terhadap total

pengeluaran yang masih sangat rendah yaitu 30,67

persen, menunjukkan bahwa sebagian besar APBN

yang dikelola di Babel merupakan subsidi silang dari Sumber: OM SPAN, MEBE, SIMTRADA (diolah)
provinsi lainnya.

3.6. PENGELOLAAN BLU PUSAT
Bandara H.A.S. Hanandjoeddin mulai menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-

BLU) sejak 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 586/KMK.05/2017
dengan jenis layanan Transportasi. Pada tahun 2020 pendapatan BLU hanya mencapai Rp2,54
miliar karena status satker BLU Bandara H. AS Hanandjoeddin dicabut per 5 Maret 2020.
Pengelolaan bandara berubah menjadi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan PT Angkasa
Pura II (Persero).
3.7. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT
3.7.1. Penerusan Pinjaman

Sampai dengan akhir 2020 di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Babel mempunyai dua
debitur yaitu Pemda Kabupaten Bangka dan PDAM Kabupaten Bangka. Hak tagih Pinjaman
tersebut Rp0,- (lunas) dan saat ini hanya tinggal menunggu closing. Namun demikian karena
Pemerintah masih mempunyai kewajiban pelunasan pinjaman kepada Lender sebagaimana
diatur dalam Loan Agreement sehingga Subsidiary Loan Agreement pada kedua debitur tersebut
belum dapat ditutup. Selama belum ditutup, debitur berkewajiban untuk rekonsiliasi secara
berkala dengan Kanwil DJPb Provinsi Babel. Kewajiban ini hendaknya dapat diatur kembali
sehingga debitur yang telah lunas kewajibannya tidak perlu melakukan rekonsiliasi karena tidak
efisien.

46

Tabel 3. 7 Profil Penerusan Pinjaman Babel per 31 Desember 2020

No. Nomor SLA Nama SLA Penerima SLA Jumlah SLA (Rp) Hak Tagih

1 2137001 SLA-975/DP3/1997 Pemerintah Kab. Bangka 225.530.447 0

2 2106201 SLA-976/DP3/1997 PDAM Kab. Bangka 1.849.791.877 0

Sumber: Aplikasi SLIM (diolah)

3.7.2. Kredit Program

Terdapat dua skema kredit program yang dilaksanakan di Babel yaitu Kredit Usaha Rakyat

(KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada dasarnya kedua skema ini ditujukan untuk

membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan agar mampu meningkatkan kapasitas daya

saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Diantara perbedaan kedua skema ini adalah KUR merupakan bantuan dalam bentuk subsidi

bunga (belanja pemerintah) sedangkan Pembiayaan UMi berupa dana bergulir (Investasi

Pemerintah).

Sumber dana pembiayaan KUR berasal dari Bank/LK sedangkan Pembiayaan UMi dari

APBN. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Babel tahun 2019, dari 161.186 UMKM

yang ada, hanya 21.551 debitur atau 13,37 persen yang menerima pembiayaan KUR. Total

penyaluran hingga tahun 2020 yaitu senilai Rp836,66 miliar, meningkat 20,36 persen dari tahun

2019. Peningkatan ini seiring dengan kebijakan relaksasi pemerintah pusat yang diberikan

kepada debitur maupun calon debitur KUR terdampak COVID-19 sebagaima diatur dalam

Permenko Nomor 8 tahun 2020 yaitu melalui restrukturisasi KUR bagi debitur termasuk

tambahan subsidi bunga serta relaksasi syarat administrasi pengajuan bagi calon debitur. Selain

itu, munculnya skema baru yakni KUR Super Mikro yang ditujukan untuk pekerja yang terkena

PHK dan ibu rumah tangga produktif turut mendorong peningkatan penyaluran KUR tahun ini.

KUR Super Mikro tersebut sudah mulai salur di Babel sejak bulan September, dengan total

penyaluran sampai akhir tahun 2020 mencapai Rp27,54 miliar dengan jumlah debitur sebanyak

2.987 orang.

Seperti tahun sebelumnya, sektor perdagangan dan pertanian masih mendominasi sebaran

penyaluran KUR di Babel yaitu masing-masing sebesar Rp335,04 miliar dan Rp306,35 miliar.

Sedangkan dari sisi penyaluran per pemda Kab. Bangka mendapat penyaluran KUR terbesar,

baik dari jumlah debitur maupun nilai penyaluran.

Grafik 3. 18 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat per Sektor (miliar)

Jasa Kemasyarakatan Sosbud dan Hiburan Konstruksi Penyedia Akomodasi dan
55,63 3,95 Jasa Kesehatan
Makan Minum
Industri Pengolahan 0,97
39,47 23,66 Pertambangan

Transportasi, Pergudangan dan 0,03
Komunikasi Jasa Pendidikan

Real Estate 0,93
6,80

Perdagangan Besar Pertanian dan Kehutanan
dan Eceran 306,35
335,04
Perikanan
52,76

Sumber: SIKP (diolah)

47

Dukungan pemda terhadap penyaluran KUR masih sangat rendah, terutama dalam

menginput data calon debitur di SIKP. Berbagai kegiatan telah Kanwil lakukan untuk mendorong

pemda baik melalui sosialisasi maupun bimbingan teknis. Dari 161.186 UMKM yang ada di Babel,

hingga akhir tahun 2020 hanya sekitar 4.273 data calon debitur yang diinput oleh pemda di SIKP.

Dibandingkan 2019, penyaluran UMi mengalami peningkatan signifikan yaitu mencapai

Rp4,66 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 946 orang, dua debitur PNM sedangkan sisanya

disalurkan oleh PT Pegadaian. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam

mendorong percepatan pemulihan ekonomi khususnya masyarakat yang kehilangan mata

pencaharian akibat pandemi, sehingga mereka dapat mengakses UMi sebagai salah satu

sumber permodalan untuk membuka usaha.

Pertambahan jumlah debitur KUR idealnya sejalan dengan penambahan jumlah tenaga

kerja yang terserap dan bahkan mampu menambah cabang usaha. Terdapat hubungan yang

positif antara peningkatan jumlah akad KUR terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi.

Dampak dari setiap penambahan 1 persen perubahan akad KUR akan menyumbang

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,035 persen. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa

peningkatan jumlah UMKM di Babel akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Babel meskipun

dalam kondisi pandemi.

Grafik 3. 19 Sensitivitas KUR Babel

∆ Perubahan 0,5 y = 0,035x - 0,0655 22,50 Tren Tingkat Pengangguran 7,00%
Pertumbuhan Ekonomi 0 ∆ Pe1r,0u0bahan Ak2a,d00KUR 21,50 6,00%
20,50 Tren Debitur KUR 5,00%
-0,5 19,50 2016 2017 2018 2019 2020 4,00%
-1 18,50 3,00%
17,50 2,00%
-1,5 1,00%
-2 0,00%

-2,5 3,00
-

Sumber: SIKP dan BPS Babel (diolah)

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun dari jumlah debitur KUR mengalami

peningkatan namun tingkat pengangguran tidak mengalami penurunan, tapi justru meningkat di

tahun ini. Hal ini mengindikasikan bahwa masih cukup banyak masyarakat yang bermata

pencaharian sebagai pekerja daripada sebagai pelaku usaha. Sehingga pada saat kondisi

pandemi dan sejumlah pengusaha menghentikan usahanya banyak masyarakat yang kehilangan

mata pencaharian mereka.

“KUR Super Mikro Bantu UMKM Dapatkan Modal Usaha Bunga Rendah”
Diakuinya bahwa, di masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Babel, UMKM inilah yang masih dapat diandalkan menjadi
kekuatan ekonomi masyarakat daerah maupun nasional. Sehingga pemerintah pusat maupun daerah terus memperjuangkan UMKM agar
tetap tumbuh.
"UMKM ini bukan orang tidak mampu, tetapi kalau dia harus berkembang, memang harus dibantu, dipandu, didukung dan jangan dilepas,"
ungkap Gubernur Erzaldi. Untuk itu, KUR super mikro menjadi salah satu langkah yang tepat bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan
pinjaman modal usaha dengan bunga rendah untuk mengembangkan usahanya.
Sumber: https://babelreview.co.id/, 25 September 2020

48

3.8. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING)
DAN BELANJA INFRASTRUKTUR PUSAT DI DAERAH

3.8.1. Mandatory Spending di Daerah
Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran Negara yang sudah diatur oleh

Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini yaitu untuk mengurangi masalah ketimpangan
sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending yang diamanatkan oleh Undang-Undang
diantaranya adalah pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen
dari belanja APBN sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan belanja fungsi
kesehatan sebesar 5 persen dari belanja APBN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
a. Pendidikan

Tren alokasi belanja fungsi pendidikan Babel cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir.
Dilihat dari porsinya alokasi pada tahun 2020 hanya mencapai 16,65 persen dari total belanja
K/L. Sehingga belum memenuhi mandatory spending minimal 20 persen. Hal ini mengindikasikan
kontribusi Pemerintah Pusat dalam peningkatan pendidikan di Babel masih belum optimal.
Dibandingkan pagu tahun 2019, alokasi fungsi Pendidikan mengalami peningkatan sebesar
12,25 persen atau Rp423,71 miliar. Peningkatan ini disebabkan adanya restrukturisasi pada
internal Kementerian Pendidikan yaitu penggabungan kembali Kemendikti dengan
Kemendikbud.

Grafik 3. 20 Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan (miliar)

6,15% 20,81% 14,11%

-9,66% -11,63%

2016 2017 2018 2019 2020
Pagu Realisasi
Pertumbuhan

Sumber: ME & Budget Execution / MEBE (diolah)

Dari total alokasi yang ditetapkan, terealisasi 95,61 persen atau senilai Rp405,12 miliar.

Adapun output strategis dari belanja fungsi pendidikan diantaranya yaitu:

Tabel 3. 8 Realisasi dan Capaian Output Strategis Belanja Pendidikan Babel

Output Strategis Pagu Realisasi % Capaian Satuan

Penerima BOS 21,23 20,48 96,48 2.193 siswa
Sapras Pembelajaran 16,75 15,96 95,29 704 unit
Layanan Pendidikan 7,32 6,35 86,82 mahasiswa
Bidik Misi PTKI 3,67 3,67 100,00 4.359 orang
Program Indonesia Pintar 0,92 0,92 100,00 330 orang
Bea Siswa Prestasi 0,05 0,04 74,35 140 orang
13

Sumber: ME & Budget Execution / MEBE (diolah)

49

b. Kesehatan

Sama halnya dengan alokasi fungsi pendidikan, alokasi untuk fungsi kesehatan selama 5

tahun memiliki tren yang fluktuatif dan cenderung terus mengalami penurunan sejak tahun 2018.

Pada tahun 2020, alokasi fungsi kesehatan sebesar 2,73 persen dari total belanja K/L atau senilai

Rp69,40 miliar. Dibanding tahun 2019 alokasi tahun 2020 mengalami penurunan 36,24 persen,

hal ini sejalan dengan penurunan alokasi belanja K/L Babel secara keseluruhan pada tahun 2020

dalam rangka realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Grafik 3. 21 Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan (miliar)

11,81% 19,33%

-6,91% -4,38%

-36,57%

2016 2017 2018 2019 2020
Pagu Realisasi
Pertumbuhan

Sumber: ME & Budget Execution / MEBE (diolah)

Dari total alokasi yang ditetapkan mampu terealisasi 93,47 persen. Belanja untuk fungsi

kesehatan ini selain diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui

pengembangan dan pembinaan SDM, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan.
Sementara itu khusus untuk penanganan Covid-19, lebih banyak dialokasikan pada belanja

transfer baik melalui DAK Fisik maupun BOK DAK Nonfisik, dan juga dialokasikan pada program

PEN yaitu melalui penyaluran insentif tenaga kesehatan. Adapun output strategis dari belanja
fungsi kesehatan diantaranya yaitu:

Tabel 3. 9 Realisasi dan Capaian Output Strategis Belanja Kesehatan Babel

Output Strategis Pagu Realisasi % Capaian Satuan

Gedung Layanan Pendidikan 30,51 30,51 100,00 3.000 meter persegi
Layanan Pendidikan 3,69 3,17 85,80 9 laporan
Ketersediaan Alokon di Faskes 2,34 2,27 96,83 faskes
Penguatan PIK Remaja dan BKR 1,29 1,28 99,51 87 kelompok
Lab Penguatan Obat dan Makanan 1,27 1,20 94,33 290 unit
Diklat SDM Kesehatan 1,44 1,03 71,59 orang
Sapras Kesehatan 0,95 0,91 95,04 1 unit
Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi 0,59 0,55 93,61 543 layanan
Peningkatan Surveilans Gizi 0,48 0,29 61,39 layanan
Layanan KB 0,47 0,47 99,00 65 orang
Layanan Imunisasi 0,14 0,14 95,76 273 layanan

Sumber: ME & Budget Execution / MEBE (diolah) 44
173.967

9

Belanja pendidikan dan belanja kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingginya IPM mengindikasikan baiknya
kualitas SDM yang dimiliki daerah yang diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan

ekonomi.
Untuk mengetahui pengaruh langsung alokasi belanja pendidikan dan kesehatan terhadap

IPM, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung

50

dilakukan Path Analysis atau Analisis Jalur. Pada analisis jalur ini alokasi belanja pendidikan dan

kesehatan sebagai variabel independen eksogenus, IPM sebagai variabel dependen endogenus,

sedangkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel endogenus.

Berdasarkan Analisis Jalur yang dilakukan terhadap empat variabel tersebut dalam rentang

2016 sampai dengan 2020, didapatkan hasil bahwa alokasi mandatory spending berpengaruh

terhadap IPM di Babel, yaitu sebesar 62,5 persen sedangkan sisanya 37,5 persen dipengaruhi

oleh variabel lain yang belum masuk ke dalam model. Alokasi belanja kesehatan berpengaruh

signifikan terhadap IPM, yaitu setiap penambahan alokasi Rp1 miliar akan meningkatkan IPM

sebesar 0,053. Sementara itu, setiap penambahan alokasi belanja pendidikan sebesar Rp1 miliar

akan meningkatkan IPM sebesar 0,008. Semakin besar nilai investasi pemerintah melalui alokasi

belanja pendidikan dan kesehatan, semakin baik pula indeks pembangunan manusia di Babel.

Dengan IPM yang semakin baik maka kemampuan dan daya saing yang dimiliki oleh SDM

juga semakin meningkat. Semakin baiknya kualitas SDM, diharapkan mampu mendorong

peningkatan perekonomian di daerah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, alokasi belanja

pendidikan dan kesehatan hanya memberi pengaruh jangka pendek terhadap IPM, sedangkan

pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tidak ada. Hal ini menunjukan

bahwa alokasi belanja pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi jangka panjang

dalam menumbuhkan daya saing di masa depan.

Tabel 3. 10 Koefisien Regresi Struktur I

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
Model B Std. Error t Sig.
1 (Constant) Beta 23.117 .000

62.700 2.712

Pendidikan .008 .007 .259 1.116 .301
Kesehatan .053 .016 .759 3.274 .014

a. Dependent Variable: IPM

Tabel 3. 11 Koefisien Regresi Struktur II

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
Model B Std. Error t Sig.
1 (Constant) Beta 5.524 .001

133.855 24.230 .306 .770
3.202 .019
Pendidikan .002 .007 .054 -5.146 .002
.026 .835
Kesehatan .083 .384 -1.376

IPM -1.976

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

51

3.8.2. Belanja Infrastruktur
Dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu daerah, langkah strategis yang tengah

dilakukan pemerintah yaitu melalui penyediaan infrastruktur yang memadai. Bukti dukungan

pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah bisa dilihat dari belanja modal

yang dialokasikan pada daerah tersebut. Alokasi belanja modal antara tahun 2017 sampai

dengan 2019 cenderung memiliki tren negatif, namun pada tahun 2020 alokasi belanja modal

meningkat 18,63 persen (y-o-y).

Pada tahun 2020 realisasi belanja modal Pemerintah Pusat sebesar Rp421,10 miliar naik

23,18 persen dibanding tahun 2019. Lebih dari setengah alokasi belanja modal ini digunakan

untuk membiayai berbagai proyek Kementerian PUPR. Alokasi belanja modal terbesar kedua

yaitu pada Kementerian Perhubungan, sebesar Rp51,37 miliar untuk pengelolaan dan

penyelenggaraan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan.

Persentase realisasi belanja modal tahun 2020 mencapai 91,90 persen, lebih baik

dibandingkan persentase realisasi tahun 2019 yang hanya mencapai 88,51 persen.

Sebagaimana dijelaskan pada subbab Grafik 3. 22 Proporsi Belanja Infrstruktur per K/L
sebelumnya, berbagai proyek yang
sempat terhenti pada triwulan II akibat 22 K/L
Lainnya

pandemi, dapat didorong kembali POLRI PUPR
melalui akselerasi pelaksanaan 5,64% 54,67%
kegiatan dan penyerapan anggaran,
relaksasi pembayaran belanja modal Kemenag
melalui UP/TUP, dan pelaksanaan 6,57%
program PEN Padat Karya K/L. Adapun
beberapa output strategis belanja Kemenkes
7,10%

Kemenhub
11,62%

infrastruktur tahun anggaran 2020 Sumber: ME & Budget Execution / MEBE (diolah)
lingkup Babel adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Realisasi dan Capaian Output Strategis Belanja Infrastruktur Babel

Output Strategis Pagu Realisasi % Capaian Satuan

Pemeliharaan Jalan/Trotoar/Drainase 79,77 79,70 99,91 679 km
Jaringan irigasi 37,77 37,61 99,59 109 Km
Unit air baku 6,57 6,52 99,21 Km
Preservasi Jembatan 16,03 16,03 100,00 4 Meter
Kawasan Permukiman Perdesaan 40,59 36,99 91,13 2.777 Hektar
Sistem Pengelolaan Air Limbah 5,05 5,05 99,99 KK
Sistem Pengelolaan Air Minum 27,50 22,00 79,98 30 SR
Rehabilitasi Prasarana Infrastruktur PTKI 31,90 31,90 100,00 9.000 Gedung
Embung 3,07 3,06 99,85 2.960 Buah
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 48,47 47,54 98,09 Unit
Pembangunan Rumah Susun 5,33 5,14 96,51 1 unit
1
Sumber: ME & Budget Execution / MEBE (diolah) 2.445
21

52

BAB IV PERKEMBAN GAN DAN A NALISIS PELAKSANAAN APB D

Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak
dengan kontribusi terbesar

4.1. APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA)
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

sebagai instrumen kebijakan fiskal di daerah berperan penting dalam pencapaian target dan

sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini disajikan data perkembangan APBD di wilayah Babel dalam tiga tahun terakhir.

Grafik 4. 1 Perkembangan APBD (milliar)

9.051,03 10.116,32 9.642,50
8.244,44 9.079,60 8.595,383.231,50 8.668,14

8.545,66 9.029,74
8.225,89 9.070,09

319,77 (1.036,72) 2020 (1.047,17)
2018 2019 (436,64)

(806,59) (40,36)

Pendapatan Pagu Pendapatan Realisasi Belanja Pagu
Belanja Realisasi Surplus/Defisit Pagu Surplus/Defisit Realisasi

Sumber: Pemda (diolah)

Pandemi covid-19 cukup memberikan tekanan bagi kondisi keuangan Pemda, terlebih bagi

Pemda di wilayah Provinsi Kep. Babel yang rata-rata memiliki Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)

berkategori sangat rendah. Semakin rendah kemandirian Pemda maka akan semakin tinggi

tingkat risiko fiskal daerah. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 Provinsi Babel memiliki

KFD sebesar 0,223, angka tersebut tidak banyak berubah dari tahun 2017. Sementara rata-rata

Provinsi memiliki KFD sebesar 1,00. Hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi Pemda

untuk dapat menjaga daya tahan APBD di tengah risiko fiskal yang meningkat karena pandemi.

Secara umum, terjadi penurunan baik pada alokasi maupun realisasi APBD konsolidasian

Pemda tahun 2020. Target pendapatan dan alokasi belanja masing-masing turun 5,33 persen

dan 4,68 persen dibandingkan 2019. Dari target tersebut, pendapatan hanya mampu terealisasi

sebesar 95,77 persen atau turun dibandingkan 2019 yang mencapai 99,45 persen dari target.

Secara nominal, realisasi pendapatan juga turun sebesar Rp798,24 miliar atau 8,84 persen

dibandingkan 2019. Hal ini merupakan salah satu dampak dari penurunan aktivitas ekonomi dan

daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.

53

Sementara itu, realisasi belanja juga turun sebesar 401,95 miliar atau sebesar 4,43 persen
dibandingkan 2019. Penurunan tersebut salah satunya didorong oleh kebijakan refocusing dan
realokasi belanja pada APBN dan APBD dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19.

4.2. PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah,
yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Grafik 4. 2 Perkembangan Pendapatan Pemda (milliar)

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah

123,79% 106,62% 98,72%1.800,00
140,00%

7 .4 0 0, 00 101,13% 7.300,39 102,00% 450,00 390,30 80%
7.249,49 4 0 0, 00
1 .6 0 0, 00 120,00% 67,42%
101,00% 297,67
1.628,58 70%
7 .2 0 0, 00 200,69
1 .4 0 0, 00 67,27%
2019
100,00%

1 .2 0 0, 00 1.579,55 6.869,477.000,00 3 5 0, 00 60%
1 .0 0 0, 00 1.481,54 6.792,386.800,00 100,00%
1.452,84 8 0, 00 % 99,30% 35%
8 0 0, 00 6 .6 0 0, 00 6.752,19 3 0 0, 00 136,46
6 0 0, 00 1.434,23 9 9, 00 % 262,57 50%
4 0 0, 00 47,61 40%
6 0, 00 % 2 5 0, 00
1.315,60200,00 9 8, 00 % 2018

6.534,70 2 0 0, 00 30%
96,78% 9 7, 00 %
4 0, 00 %
1 5 0, 00
6 .4 0 0, 00 9 6, 00 %

1 0 0, 00 20%

2 0, 00 % 6 .2 0 0, 00

9 5, 00 % 10%
50,00

- 0,00% 6 .0 0 0, 00 9 4, 00 %

2018 - 0%

2019 2020 2018 2019 2020 2020

Pagu Realisasi Presentase Pagu Realisasi Presentase Pagu Realisasi Presentase

Sumber: Pemda (diolah)

Secara umum, kinerja Pemda dalam menghimpun pendapatan daerah menurun dari waktu
ke waktu yang dicerminkan dari tren penurunan persentase realisasi pendapatan daerah
terhadap pagu/target selama 3 tahun terakhir. Pendapatan Babel cenderung turun selama tiga
tahun terakhir dengan rata-rata penurunan sebesar 3,88 persen per tahun. Meskipun demikian,
di tengah tren penurunan yang dialami oleh PAD dan Pendapatan Transfer, LLPD secara nominal
cenderung konsisten dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan masih
terjaganya komitmen Pemda dalam meningkatkan pendapatan daerah pada peningkatan target
pendapatan daerah dari tahun ke tahun, meskipun target 2020 harus terkoreksi karena tekanan
pandemi Covid-19.

Secara persentase, realisasi pendapatan daerah 2020 turun sebesar 3,70 persen
dibandingkan 2019. Secara nominal, realisasi pendapatan daerah 2020 juga mengalami
penurunan sebesar 8,84 persen dibandingkan 2019. Penurunan tersebut bersumber dari
penurunan pada pendapatan transfer yang menjadi komponen terbesar pendapatan daerah
(79,39 persen).

Pada tahun 2020, pemerintah pusat melakukan perubahan target/pagu APBN termasuk
pengurangan alokasi belanja TKDD akibat kebijakan refocusing dan realokasi belanja APBN
dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19.

54

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah sebagai komponen terbesar kedua dalam pendapatan
daerah (17,42 persen) juga mengalami penurunan. Satu-satunya pos yang mengalami
peningkatan hanya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun demikian, hal tersebut
tidak berdampak signifikan terhadap total pendapatan daerah mengingat kontribusinya yang
hanya sebesar 3,19 persen dari total pendapatan daerah.
4.2.1. Dana Transfer/Perimbangan

Dana Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai
pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana
penyesuaian. Pagu dana transfer pada tahun 2020 untuk wilayah Babel ditetapkan sebesar
Rp6.752,19 miliar atau turun sebesar 7,51 persen dibandingkan pagu 2019. Dari alokasi tersebut,
pendapatan dana transfer terealisasi sebesar 96,78 persen dari target, turun dibandingkan tahun
2019 yang tercatat sebesar 99,30 persen. Secara nominal, realisasi pendapatan transfer juga
mengalami penurunan sebesar Rp714,79 miliar. Penurunan tersebut bersumber dari seluruh pos
pada Dana transfer baik secara nominal maupun realisasi kecuali pada Pos Dana Alokasi Khusus
yang mengalami peningkatan secara nominal maupun realisasi.

Grafik 4. 3 Perkembangan Dana Transfer (milliar)

8 .0 0 0, 00 1.403,67 1.434,35 1.378,46 1.458,93 1.397,62
4.262,14 4.452,93 4.453,44 4.060,75 4.046,27
1.393,57
579,31 692,14 735,13 445,61 356,42
7 .0 0 0, 00 211,14 255,34 219,81 214,58 161,23
Realisasi 2020
3.892,446.000,00 Realisasi 2018 Pagu 2019 Realisasi 2019 Pagu 2020
DAK
5 .0 0 0, 00

4 .0 0 0, 00

3 .0 0 0, 00

948,11

2 .0 0 0, 00

301,20

1 .0 0 0, 00

-

Pagu 2018

DBH Pajak DBH Bukan Pajak DAU

Sumber: Pemda (diolah)

Grafik 4. 4 Komposisi Dana Transfer (milliar)

Sumber: Pemda (diolah)

Pada tahun 2020, pendapatan DAU merupakan komponen terbesar dalam struktur
pendapatan transfer/dana perimbangan Babel dengan porsi 61,92 persen, kemudian diikuti DAK
dengan porsi 21,39 persen, DBH Bukan Pajak dengan porsi 5,45 persen, Dana Desa dengan

55

porsi 4,87 persen, DBH Pajak dengan porsi 2,47 persen, dan Dana Insentif Daerah dengan porsi
3,90 persen.

Jenis pendapatan transfer pada 2020 yang mengalami kenaikan realisasi baik secara
nominal maupun persentase adalah DAK, DID, dan Dana Desa. Secara nominal, realisasi DAK
meningkat sebesar Rp19,16 milliar dibandingkan 2019 dan secara persentase meningkat
sebesar 0,31 persen. DID secara nominal juga meningkat sebesar Rp149,02 milliar dibandingkan
2019 dan secara persentase juga naik sebesar 0,33 persen. Sedangkan Dana Desa juga naik
sebesar Rp8,88 milliar dan secara persentase meningkat sebesar 0,10 persen.

Adapun Jenis pendapatan transfer yang mengalami penurunan baik secara nominal maupun
persentase adalah DBH dan DAU. Secara nominal DBH Pajak terkontraksi sebesar Rp58,58
milliar dan secara persentase juga turun sebesar 10,95 persen dibandingkan 2019. DBH Bukan
Pajak secara nominal turun sebesar Rp378,70 milliar dan secara persentase turun sebesar 26,22
persen. Sedangkan DAU juga mengalami reduksi sebesar Rp407,16 milliar dan secara
persentase juga turun sebesar 0,37 persen.
a. Analisis Ruang Fiskal dan Kemandirian Daerah
1) Ruang Fiskal

Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal
atau kapasitas fiskal daerah adalah ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah
untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa
mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Ruang fiskal diperoleh dari
pendapatan umum setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya
(earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga.
Dengan demikian, ruang fiskal menggambarkan kemampuan Pemda dalam mengalokasikan
pendapatan untuk membiayai program/kegiatan diluar belanja yang bersifat wajib guna mencapai
visi yang ditetapkan.

Pada tahun 2020, ruang fiskal daerah konsolidasian Pemda di Babel mencapai Rp3.965,81
miliar. Hal ini berarti tersedia dana sebesar Rp3.965,81 miliar yang dapat digunakan Pemda untuk
membiayai program/kegiatan prioritas di luar belanja yang bersifat wajib. Ruang fiskal 2020 turun
dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar Rp4.568,33 miliar. Dengan nilai tersebut, secara
relative, ruang fiskal daerah per kapita pada tahun 2020 sebesar 2.613.228,29 turun
dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar 3.068.478,32. Ruang fiskal per kapita dihitung dari
ruang fiskal tahun tertentu dibagi jumlah penduduk Babel pada tahun tersebut.

56

Berdasarkan PMK 120 tahun 2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dalam lima tahun
terakhir KFD Provinsi Babel berfluktuasi pada kisaran 0,223 sampai dengan 0,264.

Grafik 4. 5 Kapasitas Fiskal Daerah Babel berdasarkan PMK
selama 5 tahun terakhir Provinsi, kabupaten, kota

Sumber: PMK 120 tahun 2020 (diolah)

2) Rasio kemandirian daerah
Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan, serta

rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu
semakin tinggi rasio PAD maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah dan sebaliknya
semakin tinggi rasio dana transfer maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah.

Grafik 4. 6 Rasio kemandirian dan rasio dana transfer 3 tahun terakhir

Sumber: Pemda (diolah)

Tingkat kemandirian Babel mengalami kecenderungan turun, yang ditandai dengan tren
penurunan rasio kemandirian, baik rasio PAD maunpun rasio dana transfer selama tiga tahun
terakhir. Rasio kemandirian Babel pada tahun 2020 sebesar 17,42 persen, turun sebesar 0,07
persen dibandingkan 2019. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemda baru mampu
membiayai kurang dari seperlima kebutuhan daerah dengan menggunakan pendapatannya
sendiri. Dengan demikian masih diperlukan banyak upaya dari Pemda untuk meningkatkan
kemandirian daerah dari waktu ke waktu.
3) Analisis Komparatif (yoy) tren Dana Transfer terhadap Indikator Fiskal

Grafik berikut menunjukkan bahwa perkembangan Dana Transfer dengan tingkat
kemiskinan memiliki tren yang sama namun dengan arah yang berlawanan, artinya semakin
tinggi dana transfer maka jumlah kemiskinan akan semakin rendah. Sementara itu tren PDRB
dan IPM dalam empat tahun terakhir juga selaras, kenaikan dana transfer sebanding dengan
kenaikan PDRB dan IPM.

57

Grafik 4. 7 Tren Dana Transfer terhadap Indikator Fiskal

Sumber: Pemda (diolah) dan BPS

Hal tersebut dikarenakan belanja pemerintah terutama belanja barang dan belanja modal

infrastruktur yang bersumber dari dana transfer turut menjadi komponen pendorong pertumbuhan

ekonomi dan IPM di Babel. Meskipun demikian, khusus pada tahun 2020, penurunan alokasi

transfer ke daerah belum secara responsive dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi dan IPM.

Sedikit berbeda dengan pengangguran, tren dana transfer ternyata tidak selaras dengan

tren pengangguran di Babel. Kedua variabel tersebut tidak menunjukkan hubungan pengaruh

secara langsung, karena pemanfaatan dana transfer tidak seluruhnya diarahkan bagi program-

program yang mendukung upaya menekan tingkat pengangguran di Babel.

4) Analisis Pengaruh Dana Transfer terhadap Indikator Fiskal

Sebagai daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi, tentu besaran dana

transfer dari pemerintah pusat sangat berpengaruh bagi struktur APBD dan efektivitas kebijakan

fiskal Pemda. Berdasarkan analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa realisasi dana transfer

selama 5 tahun terakhir tidak berpengaruh terhadap perkembangan indicator fiskal dalam hal ini

indicator ekonomi dan kesejahteraan di wilayah Babel.

Tabel 4. 1 Analisis Pengaruh Dana Transfer terhadap Indikator Fiskal

Jenis Dana Indikator Ekonomi

Transfer Kesejahteraan Koefisien Nilai p- Nilai R-
Variabel X value Square
(X) (Y) 0,370 39,7%
0,630 0,502 24,8%
DBH PDRB -0,498 0,073 85,9%
-0,927 0,547 20,5%
TPT 0,453 0,734
0,266 0,204 7,1%
TK -0,796 0,368 63,4%
-0,632 0,952 63,2%
IPM 0,048 0,162 0,2%
0,838 0,695 70,2%
DAU PDRB 0,305 0,188 9,3%
-0,812 0,165 66%
TPT 0,835 69,8%

TK

IPM

DAK PDRB

TPT

TK

IPM

Sumber: BPS, OMSPAN (diolah)

58

Dana transfer memiliki peran penting dalam pembangunan di daerah. Hal ini tercermin dari
besaran pengaruhnya terhadap beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan yang dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. DBH berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 85,9%. Dengan

adanya peningkatan alokasi DBH sebesar Rp1 triliun akan menurunkan tingkat kemiskinan
sebesar 0,92 persen.
2. DAU berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran sebesar 63,4 persen.
3. DAK berpengaruh pada peningkatan PDRB, peningkatan IPM dan penurunan tingkat
kemiskinan masing-masing 70,2 persen; 69,8 persen dan 66,0 persen
4. Jenis dana transfer (selain 3 poin diatas) memiliki pengaruh terhadap indikator ekonomi dan
kesejahteraan meskipun pengaruhnya sangat kecil.

Jika angka tahun 2020 dikeluarkan dari model, maka dapat dilihat hasil yang cukup berbeda,
dimana dana transfer berpengaruh bagi indikator fiskal di Babel, meski tidak seluruhnya
signifikan.
4.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi
pemerintah daerah adalah dari PAD. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD Babel memberikan kontribusi 17,12 persen terhadap total pendapatan daerah tahun
2020. Realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp1.434,23 miliar atau 98,72 persen dari target yang
ditetapkan sebesar Rp1.452,84 miliar. Capaian tersebut turun sebesar 7,90 persen jika
dibandingkan realisasi tahun 2019. Dimana seluruh pos pada Pendapatan Asli Daerah
mengalami penurunan, meskipun demikian realisasi Pajak Daerah melampaui target yang telah
ditetapkan berdasarkan APBD Perubahan.

Pajak Daerah memiliki komposisi terbesar dalam PAD Babel, yaitu sebesar 68,18 Persen.
Pendapatan pajak daerah 2020 yang ditargetkan Rp966,35 Miliar terealisasi sebesar Rp977,88
Miliar atau 101,19 persen dari target. Meskipun realisasi tersebut naik sebesar 1,16 persen
dibandingkan tahun 2019, Namun secara nominal realisasi tersebut mengalami penurunan
sebesar Rp195,59 milliar. Penurunan salah satunya bersumber dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang memiliki komposisi terbesar kedua yaitu 18,45 persen dari total Pajak
Daerah. Dengan penurunannya sebesar Rp20,65 milliar mampu memberikan sumbangsih yang
cukup signifikan bagi realisasi Pajak Daerah secara nominal.

Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah merupakan pos kedua terbesar setelah Pajak
daerah yang memberikan kontribusi sebesar 24,9 persen terhadap total pendapatan daerah
tahun 2020. Pos ini turun cukup signifikan, yakni sebesar 52,73 persen atau secara nominal
sebesar Rp59,43 milliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang salah satunya
bersumber dari turunnya Pendapatan Bunga Deposito.

59

Meskipun secara nominal, realisasi PAD mengalami penurunan, total pendapatan konsisten
mengalami kenaikan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Adanya penurunan pada
pendapatan bersumber dari turunnya realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2020. Meskipun
demikian, komposisi PAD yang kurang dari 20 persen dari total pendapatan menjadikan turunnya
PAD tidak cukup berpengaruh bagi kenaikan maupun penurunan total pendapatan daerah.

Grafik 4. 8 Realisasi PAD 2019 dan 2020 Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD

Sumber:Pemda (diolah) dan BPS (diolah)

Kebijakan pembatasan sosial yang telah mendorong perubahan perilaku dan aktivitas

ekonomi masyarakat pada akhirnya berdampak bagi kinerja pendapatan daerah secara umum,

bukan hanya pendapatan pajak daerah, namun juga retribusi daerah yang terkait langsung

dengan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut. Realisasi pendapatan retribusi daerah 2020

mencapai Rp62,92 miliar atau 88,04 persen dari target sebesar Rp71,47 milliar. Capaian ini turun

dibandingkan 2019 yang salah satunya bersumber dari penurunan pendapatan retribusi Jasa

Usaha. Sementara itu realisasi pendapatan Hasil Pengolahan Hak Kekayaan Daerah yang

dipisahkan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan 2019.

a. Analisis Komposisi Pendapatan Daerah

Komposisi Pendapatan Daerah tahun Grafik 4. 9 Komposisi Pendapatan Daerah
2020 cenderung stabil dibandingkan tahun Tahun 2019 dan 2020

2019. Pendapatan transfer memberikan

sumbangan terbesar yaitu 80,28 persen dari

total pendapatan daerah, komposisi ini

meningkat dibandingkan tahun 2019 yang

hanya 79,39 persen. Sedangkan PAD dan

LLPD menyumbang masing-masing sebesar

17,49 persen dan 2,22 persen dari total

pendapatan daerah tahun 2020. Sumber:Pemda (diolah)
b. Analisis Rasio PAD terhadap PDRB

60

Rasio PAD terhadap PDRB menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali
potensi PAD. Semakin tinggi rasio, maka semakin besar kemampuan daerah menangkap potensi
pendapatan daerah dari perekonomian setempat.

Secara total, Rasio PAD terhadap PDRB Babel sebesar 1,90 persen. Artinya dari setiap
Rp.100 juta PDRB, hanya Rp1,90 juta yang mampu dihimpun sebagai PAD baik berupa
pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, maupun PAD lainnya. Tren rasio PAD
terhadap PDRB Babel selama 3 tahun terakhir konsisten menunjukkan penurunan. Dengan
demikian, Pemda masih perlu melakukan banyak terobosan dan langkah strategis guna menggali
potensi PAD terutama pajak dan retribusi daerah agar rasio ini dapat meningkat di masa yang
akan datang.

Grafik 4. 10 Rasio PAD terhadap PDRB (miliar)

Sumber: SIKD Pemda (diolah) dan BPS

c. Analisis Sensitivitas Pendapatan
Berdasarkan pengujian tingkat sensitivitas pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan

retribusi daerah) terhadap pertumbuhan PDRB Babel sepanjang tahun 2018 sampai dengan
2020 secara triwulanan dapat diketahui bahwa capaian kinerja pendapatan asli daerah
pertumbuhan ekonomi telah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi meskipun dengan tingkat
sensitivitas yang masih sangat rendah.

Grafik 4. 11 Scatter Plot Sensitivitas Penerimaan Pemda

4,00 PAD
3,00 Pajak Daerah
2,00 Retribusi
Linear (PAD)

1,00

-
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(1,00)

(2,00)

Sumber: Pemda, KFR 2016-2020 dan BPS (diolah)

61

Sebaran scatter plot menunjukkan garis linier tren pergerakan PAD, pajak daerah, dan
retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang memiliki koefisien positif dengan slope
yang landai. Kenaikan PDRB direspon dengan kenaikan PAD namun pada tingkat sensitivitas
yang rendah atau hanya memberikan perubahan yang tidak begitu signifikan.

Grafik 4. 12 Rasio PAD terhadap Total Belanja

Sumber: Pemda, KFR 2016-2019)

d. Analisis Rasio PAD terhadap Total Belanja
Rasio PAD terhadap Total Belanja digunakan untuk menganalisis tingkat kemampuan PAD

guna membiayai belanja daerah. Secara total, Rasio PAD terhadap Total Belanja Babel 2020
sebesar 16,55 persen, secara konsisten mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Hal
ini menunjukkan bahwa PAD Pemda Provinsi Babel baru mampu memenuhi 16,55 persen dari
total kebutuhan belanjanya, sementara sisanya harus dibiayai dari dana transfer serta sumber
pendapatan dan pembiayaan lainnya.
e. Analisis Mobilisasi PAD

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah yang masih berada di bawah 20 persen
dalam tiga tahun terakhir, Pemda telah menjalankan berbagai upaya berkelanjutan guna
meningkatkan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi pajak daerah,
yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan objek pajak dan subjek
pajak yang telah ada, dilakukan melalui:
1) Program Samsat Setempoh, berupa layanan pembayaran PKB di luar jam kerja atau hari

kerja. Buka mulai pukul 16.00 sampai dengan 21.00;
2) Program Samsat Delivery untuk mempermudah akses masyarakat membayar pajak

kendaraan bermotor juga dalam bentuk layananan samsat keliling sepeda motor yang
menjangkau wajib pajak hingga di pedesaan;
3) Integrasi layanan Samsat dengan sistem online nasional;
4) Penghapusan sanksi dan denda keterlambatan PKB dan BBNKB berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 66 tahun 2020 berlaku sejak Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021;
dan
5) Digitalisasi pembayaran pajak daerah (e-billing).

62

Sedangkan ekstensifikasi pajak daerah, yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak
melalui penambahan jumlah subjek pajak maupun objek pajak baru. Ekstensifikasi pajak daerah
dilakukan melalui pemutakhiran data NPWP dan pemberian NPWP secara jabatan.

“Inovasi Samsat Setempoh Belitung Tarik Perhatian Gubernur Erzaldi”
Samsat Setempoh merupakan inovasi dari Samsat Belitung untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak yang
kesulitan membayar pajak karena terkendala jam operasional Samsat Belitung yang hanya sampai pukul 16.00. “Semoga ini
dapat membantu masyarakat yang terkendala waktu, karena operasional Samsat Setempoh di KV sebagai titik nol kilometer
Kota Tanjung Pandan yang merupakan pusat kota. Senang sekali ini mulai dari jam empat sore hingga sembilan malam,”
ungkap Gubernur Erzaldi.
Sumber: http://babelprov.go.id, 6 September 2020

Grafik 4. 13 Komposisi PAD dan Pajak Daerah 2019 dan 2020

Sumber: Pemda, KFR 2016-2019)

f. Analisis PAD signifikan
Pajak daerah menyumbang kontribusi terbesar pada PAD Babel 2020, yaitu sebesar 68,18

persen. Sebagai komponen terbesar PAD, Pajak daerah dibentuk dari 16 jenis pajak daerah,
dimana realisasi tertinggi bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi
mencapai Rp226,37 miliar atau memberikan kontribusi sebesar 23,15 persen dari total
pendapatan pajak daerah tahun 2020. Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami peningkatan
komposisi 3,52 persen dengan komposisi sebesar 23,15 persen.

63

Salah satu faktor meningkatnya komposisi Pajak Kendaraan Bermotor ini dikarenakan
penurunan yang dialami oleh Pajak Kendaraan bermotor tidak sedalam jika dibandingkan
terhadap pajak yang lain.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sumber terbesar kedua Pajak Daerah Babel
bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Namun pada tahun 2020, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar 1,75 persen. Turunnya pendapatan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini merupakan salah satu dampak melambatnya
perekonomian dan turunnya daya beli selama Pandemi Covid-19 menyebabkan konsumsi BBM
berkurang baik di sektor industri maupun di sektor pertambangan.

Sementara itu, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami penurunan
komposisi yang signifikan yaitu sebesar 6,54 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019.
Diantara pajak lainnya, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan
realisasi terbesar. Kebijakan pemutihan pajak dan BBNKB berdasarkan Peraturan Gubernur
(Pergub) No. 66/2020 yang berlaku sejak 1 November 2020 s.d 31 Januari 2021 menjadi salah
satu sumber turunnya Pajak BBNKB.
4.2.3. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan daerah selain dari Dana Transfer ke Daerah
dan PAD. Pada tahun 2020, target pendapatan lain-lain sebesar 390,30 miliar. Sampai dengan
akhir tahun 2020, realisasi pendapatan lain-lain mencapai 262,57 miliar atau 67,27 persen dari
target. Capaian ini naik sebesar 0,15 persen dibandingkan 2019 yang terealisasi sebesar 67,42
persen.

Kenaikan signifikan terjadi pada Pendapatan Hibah yang meningkat sebesar Rp66,49 miliar.
Hal ini dikarenakan adanya Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang merupakan hibah dari
pemerintah pusat kepada Pemda. Selain sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target
kondisi mantap jalan untuk jalan provinsi dan jalan Kabupaten, PHJD ini juga dimaksudkan
sebagai insentif kepada Pemda dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam
penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat. Total alokasi PHJD
untuk Babel tahun 2020 sebesar Rp82,21 milliar.

Namun karena lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut hanya memberikan kontribusi
sebesar 3,19 persen terhadap pendapatan daerah, maka secara total tidak mampu memberikan
dampak signifikan bagi peningkatan kinerja pendapatan daerah.

4.3. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada tahun 2020, total
belanja konsolidasian daerah mencapai 8.668,32 miliar, atau 90,87 persen dari pagu. Secara
nominal, realisasi tersebut turun sebesar 4,43 persen, sedangkan secara persentase naik
sebesar 1,21 persen dibandingkan 2019.

64

Grafik 4. 14 Belanja daerah 3 tahun terakhir Pagu, realisasi, % penyerapan

Sumber: Pemda (diolah)

a. Analisis berdasar jenis belanja
Belanja daerah 2020 masih didominasi oleh belanja Pegawai dengan komposisi 34,38

persen terhadap total belanja daerah. Komposisi belanja terbesar berikutnya adalah belanja
barang 32,59 persen, belanja modal 19,42 persen, dan belanja lainnya 13,61 persen. Komposisi
belanja daerah masih belum mengalami banyak perubahan dibandingkan 2019.

Grafik 4. 15 Komposisi realisasi belanja 3 tahun terakhir

Sumber: Pemda (diolah)

1) Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran
Secara persentase, tingkat penyerapan tertinggi pada belanja pegawai yaitu 92,99 persen

dari pagu. Sedangkan tingkat penyerapan terendah pada belanja lainnya yaitu 84,57 persen dari
pagu. Sedangkan secara nominal, penyerapan tertinggi pada belanja pegawai yang mencapai
Rp3.700,0 miliar atau 42,68 persen dari total realisasi belanja 2020. Sedangkan penyerapan
terendah pada belanja lainnya yang mencapai Rp1.314,1 milliar atau 15,16 persen dari total
realisasi belanja 2020.

Meskipun belanja lainnya penyerapannya terendah, namun secara nominal realisasi
mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar Rp164,24 milliar atau 14,28 persen dibandingkan
tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 hampir seluruh pos belanja lainnya mengalami
peningkatan kecuali pada Belanja Bansos Bangka dan Bangka Barat. Peningkatan tersebut salah
satunya disebabkan karena naiknya Belanja Hibah dan Belanja tidak terduga dalam rangka
penanganan Covid-19.

65

2) Analisis Ketidakserapan Anggaran Grafik 4. 16 Komposisi Belanja Produktif dan Konsumtif
Sisa anggaran yang tidak terserap Babel

pada tahun 2020 sebesar Rp974,36

miliar atau 10,10 persen dari total pagu.

Belanja barang merupakan pos belanja

yang memberikan komposisi terbesar

pada ketidakserapan anggaran, yaitu

sebesar 35,53 persen dari total tidak

serap. Besarnya anggaran yang tidak

terserap tersebut antara lain

disebabkan tingginya pagu yang tidak

terserap pada Belanja Barang

meskipun secara realisasi terhadap Sumber: Pemda (diolah)
pagu Belanja lainnya memiliki realisasi

paling rendah namun Belanja lainnya memiliki nominal yang lebih rendah dibandingkan Belanja

barang dan belanja pegawai.

Belanja barang yang tidak terserap banyak bersumber dari Pemprov Bangka Belitung

sebesar Rp 65,63 milliar salah satunya detil belanja Perjalanan Dinas.

Tabel 4. 2 Ketidakserapan Anggaran Belanja Babel 2020

Tidak terserap (pagu- % terhadap total tidak

No Jenis belanja realisasi) dalam milliar terserap

Belanja

1 Pegawai 279,09 28,64%

Belanja

2 Barang 346,20 35,53%

3 Belanja Modal 109,24 11,21%

Belanja

4 Lainnya 239,83 24,61%

Total Tidak Serap 974,36

Sumber: Pemda (diolah

3) Analisis Produktivitas Belanja Daerah

Produktivitas belanja daerah dapat diukur dari tingkat penyerapan anggaran belanja

produktif. Belanja Produktif adalah belanja yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan IPM, pengurangan kemiskinan,

dan pengangguran dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan (mandatory spending). Sedangkan Belanja Konsumtif adalah belanja yang

bersifat operasional dan rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang.

66

Pada 2020, alokasi belanja produktif Babel yang meliputi Belanja Modal dan Belanja

Bantuan Sosial mencapai Rp1.590,07 miliar atau sebesar 17,33 persen dari total alokasi belanja

daerah. Sedangkan selebihnya, senilai Rp7.583,03 Miliar atau sebesar 82,67 persen dari total

alokasi belanja daerah merupakan belanja konsumtif yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja

Barang/Jasa.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa alokasi belanja produktif Babel masih sangat kecil

dibandingkan dengan belanja non produktifnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa struktur

belanja daerah masih didominasi oleh belanja konsumtif.

“Gubernur Erzaldi Dorong SKPD Untuk Optimalkan Serapan Anggaran Tahun 2020”
Gubernur Erzaldi Rosman soroti rendahnya serapan anggaran tahun 2020, sedangkan tahun anggaran 2020 akan segera berakhir.
Terdapat sepuluh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki serapan terendah hingga triwulan ketiga. Untuk itu, Gubernur
meminta penjelasan dari beberapa dinas terkait yang memiliki serapan anggaran terendah.
Sepuluh Dinas tersebut adalah : 1. BPBD (24,03%), 2. UPTD RSJD Dinkes (37,30%), 3. UPTD RSUD DR (H.C) Ir. Soekarno (40,84%), 4.
Badan Penghubung Provinsi (43,36%), 5. Dinas KUKM (44,15%), 6. Diskepora (46.7%), 7. Dinas Perhubungan (51,44%), 8. Dinas Kelautan
dan Perikanan (52, 10%), 9. Dinas PU dan Penataan Ruang (52,40%), dan 10. Disperindag (53,45%).
Sumber: http://babelprov.go.id, 5 Oktober 2020

b. Analisis Berdasar Urusan
Belanja pemerintah daerah selain digunakan untuk membiayai urusan wajib atau urusan

yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, juga digunakan untuk membiayai
urusan pilihan atau urusan yang sesuai dengan kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Grafik 4. 17 Perkembangan Belanja APBD berdasarkan Jenis Urusan (miliar) 3 tahun terakhir

7 .0 0 0, 00 162,72 519,78 1.129,27 1.552,66 1.607,16
1.205,64 1.386,71 2.294,45 2.265,07
1.449,286.000,00 745,62 1.094,96 1.301,60 2.253,89
336,94 2.048,46
5 .0 0 0, 00 Urusan Pekerjaan Lainnya
Urusan Otonomi Umum Urusan Kesehatan Urusan Pendidikan
1.697,22 Daerah, Pemerintah

4 .0 0 0, 00 Umum

3 .0 0 0, 00

1.621,96

2 .0 0 0, 00

1 .0 0 0, 00

-

Urusan Keuangan

2018 2019 2020

Sumber : GFS 2018-2019 (diolah)

Dilihat dari realisasinya, hampir semua urusan mengalami kenaikan, dengan rata-rata
penurunan sebesar 38,27 persen. Berdasarkan porsinya, urusan yang mendapatkan porsi
terbesar adalah urusan Pendidikan (24,18 persen), Keuangan (24,18 persen), Kesehatan (17,59
persen) dan Pekerjaan Umum (8,10 persen). Selain urusan tersebut, 37 urusan lainnya memiliki
porsi masing-masing dibawah 8 persen dengan total mencapai 25,03 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di Babel menitikberatkan pada pelayanan pada
masyarakat, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta
pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian.

Prioritas pada urusan pendidikan dan kesehatan sejalan dengan upaya pemerintah untuk
membangun kualitas manusia secara berkelanjutan. Sedangkan alokasi pada belanja produktif

67

infrastruktur sejalan dengan upaya pengendalian inflasi dan pengembangan potensi unggulan

ekonomi.

Upaya pemerintah daerah dalam menggeser ketergantungan dari tambang timah masih

memerlukan waktu yang lama. Sektor unggulan yang dipersiapkan menggantikannya masih

belum memperoleh dukungan anggaran yang signifikan dari pemerintah daerah. Sektor

Pertanian, Kelautan-Perikanan, dan Pariwisata hanya memperoleh kucuran dana sebesar 3,21

persen dari APBD konsolidasian Pemda.

c. Analisis Berdasar Fungsi

Tabel 4. 3 Perkembangan Belanja APBD Berdasarkan Fungsi

2018 2019 2020

Urusan Keuangan 1.621,96 1.697,22 1.449,28

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum 336,94 745,62 162,72

Urusan Pekerjaan Umum 1.094,96 1.205,64 519,78

Urusan Kesehatan 1.301,60 1.386,71 1.129,27

Urusan Pendidikan 2.048,46 2.294,45 1.552,66

Lainnya 2.253,89 2.265,07 1.607,16

Sumber : GFS 2017-2019 preliminary (diolah)

Empat fungsi pemerintahan yang mendapatkan porsi APBD besar pada 2020 terdapat yakni
fungsi Pelayanan Umum (35,80 persen), Pendidikan (24,18 persen), Kesehatan (17,59 persen)
dan Perumahan dan Fasilitas Umum (9,35 persen). Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, masing-
masing fungsi hanya memperoleh porsi kurang dari 8 persen dengan total anggaran mencapai
13,07 persen. Berdasarkan komposisi fungsi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, kebijakan
pemda di Babel masih menitikberatkan pada pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan infrastruktur.

Grafik 4. 18 Kontribusi Alokasi Belanja Per Fungsi APBD 3 tahun 2018,2019 dan 2020

147,55

1.552,66

2.298,87

61,95

1.129,27 114,81
450,47
600,55 64,73

Pelayanan Umum Ketertiban dan Keamanan

Ekonomi Lingkungan Hidup

Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan

Pariwisata Pendidikan

Perlindungan Sosial

Sumber: GFS 2017- 2019 preliminary (diolah)

4.4. PERKEMBANGAN BLU DAERAH
Sampai dengan akhir tahun 2020, Babel memiliki 9 satker yang menjalankan pola

pengelolaan keuangan BLU dan seluruhnya bergerak di bidang layanan kesehatan. Seluruh
Pemda memiliki BLUD, kecuali Pemkab Bangka Selatan. Total nilai asset BLUD mencapai

68

Rp1.185,04 miliar atau meningkat 14,14 persen dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar
Rp1.038,28 miliar.

BLUD yang memiliki nilai aset terbesar pada tahun 2020 adalah RSUD Soekarno, dengan
nilai Rp354,84 miliar. Sedangkan BLUD dengan kenaikan aset paling tinggi adalah RSUD Depati
Bahrin, yaitu sebesar 41,63 persen dibandingkan tahun 2019. Kenaikan aset pada BLUD selaras
dengan upaya pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan berupa hibah
barang milik negara maupun pembangunan gedung rumah sakit dan alat kesehatan terutama
dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Tabel 4. 4 Profil Satuan Kerja BLUD di Provinsi Babel (miliar)

BLUD Aset Pagu PNBP Pagu RM
2019
RSUD Soekarno Prov Kep 2018 296,73 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Babel 282,49 354,84 24,57 138,02
RSJD Prov Kep Babel 46,06 3 15,00 15,00 134,91
RSUD Depati Hamzah 11,14 288,26 42,64
RSUD Depati Bahrin 247,75 339,96 7,75 7,75 8,00 23,52 33,52 27,66
RSUD Eko Maulana Bangka 24,76 41,62 26,42 26,15 26,42 46,47 28,71
RSUD Sejiran Setason 4,94 0,56 35,06 50,00 40,66 39,39 54,39 49,11 49,50
RSUD Bangka Tengah 0,2 0,36
RSUD Marsidi Judono Belitung 14,63 0,38 0,40 0,79 4,07 4,29 4,47
RSUD Beltim 6,19 59,67 16,77 22,29 18,00 19,00 18,20 15,34 29,70
54,12 287,98 53,60 16,33 16,22 42,35 42,35 32,68
Total 257,43 19,62 322,39 13,8 40,49 44,50 83,74 79,51 84,57
Sumber: Pemda unaudited(diolah) 1.038,28 19,43 39,25 21,30 20,68 50,68 50,88 52,66
1,79 1.185,04 21,72 186,33 199,32 318,37 456,39 447,96
866,05 160,56

Saat ini seluruh BLUD di Babel masih masih membutuhkan dukungan pendanaan dari APBD

untuk menjalankan operasional layanan kesehatan bagi masyarakat. Rata-rata tingkat

kemandirian BLUD pada tahun 2020 yang dihitung dari rasio pendanaan PNBP terhadap total

anggaran BLUD sebesar 31,05 persen. RSUD Depati Hamzah memiliki tingkat kemandirian

tertinggi (47,67 persen), sedangkan RSUD Eko Maulana memiliki tingkat kemandirian terendah

(15,02 persen). Meskipun demikian, kemandirian RSUD Eko Maulana meningkat sebesar 6,08

persen jika dibandingkan 2019.

Grafik 4. 19 Pertumbuhan Aset dan PNBP BLUD tahun 2020

Sumber: Pemda (diolah)

Tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan dapat diukur dari rasio Return
on Asset (ROA). Data menunjukkan bahwa rata-rata BLUD memiliki ROA tahun 2020 sebesar

69

73,39 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 20,67
persen. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki BLUD sangat efektif untuk mentriger
pendapatan.

RSUD Eko Maulana memiliki ROA tertinggi dan RSUD Soekarno yang terendah. Meskipun
demikian, rendahnya tingkat ROA tersebut belum dapat menggambarkan tingkat produktifitas
aset yang sesungguhnya, dikarenakan masih cukup banyaknya aset usang yang belum
dihapuskan. Sampai dengan saat ini, BLUD masih melanjutkan proses inventarisasi BMN yang
harus dihapusbukukan karena kondisinya rusak berat.

4.5. SURPLUS/DEFISIT APBD
Pemerintah Babel menggunakan kebijakan ekspansif yang ditujukan untuk menggerakkan

perekonomian melalui anggaran defisit pada APBD. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya

defisit yang ditetapkan dalam APBD, realisasinya dapat lebih rendah atau justru surplus dan

menghasilkan SILPA.

Tren defisit APBD Babel mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dengan

defisit/surplus tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp436,64 Miliar. Melebarnya defisit APBD

merupakan salah satu risiko fiskal daerah yang telah diperhitungkan oleh Pemda terkait dengan

pandemic yang terjadi. Turunnya potensi pendapatan akibat melambatnya perekonomian dan

meningkatnya belanja untuk pencegahan Covid-19 mendorong peningkatan defisit tahun

berjalan. Untuk sementara, kondisi tersebut disikapi oleh Grafik 4. 20 Defisit/surplus
Pemda dengan mengoptimalkan pemanfaatan SILPA tahun 2018, 2019 dan 2020

tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, APBD konsolidasian Pemda

menunjukkan defisit Rp436,64 miliar atau turun sebesar

981,97 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat

defisit sebesar Rp. 40,36 miliar. Hal tersebut menunjukkan

Sumber: Pemda (diolah)

Pemda menerapkan kebijakan ekspansif selama tahun

2019 maupun 2020. Meskipun APBD Konsolidasian mengalami defisit yang dalam, namun

Pemkab Belitung Timur mengalami Surplus sebesar 2,21 Milliar.

Mengacu pada PMK Nomor 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit

APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjam Daerah Tahun

Anggaran 2019 batas defisit APBD adalah 0,3 persen, sementara pada total APBD konsolidasian

Babel, defisit tercatat sebesar 0,58 persen, atau masih berada dalam batas defisit yang

diperkenankan sebagaimana diatur PMK tersebut.

Analisis kinerja pemerintah terhadap tingkat defisit APBD dilakukan dengan menggunakan

rasio defisit terhadap pendapatan, rasio defisit terhadap pendapatan transfer, rasio defisit

terhadap PDRB dan rasio SILPA terhadap belanja.

70

Tabel 4. 5 Rasio Defisit APBD tahun 2018, 2019 dan 2020

Tahun Surplus/Defisit Surplus/Defisit Surplus/Defisit Surplus/Defisit SILPA terhadap
terhadap pendapatan terhadap terhadap terhadap belanja

2018 3,74% pendapatan transfer pendapatan pendapatan 12,72%
SMT 1 transfer Tahunan PDRB 11,02%
2019 -0,45% 5,87%
39,05% 4,65% 0,44%
2020 -5,30% 26,04% -0,56% -0,05%
27,38% -6,68% -0,58%

Sumber: BPS dan Pemda (diolah)

a. Analisis Rasio Rasio surplus/defisit terhadap pendapatan
Rasio surplus/defisit terhadap pendapatan menggambarkan performa fiskal pemerintah

daerah dalam menghimpun pendapatan untuk mengcover belanja, atau penghematan belanja
dengan kondisi pendapatan tertentu. Pada tahun 2020 rasio surplus/defisit terhadap aggregat
pendapatan Babel sebesar negatif 5,30 persen atau turun dibandingkan tahun 2019 yang tercatat
sebesar negatif 0,45 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah
daerah masih sangat baik untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dikarenakan nilai defisit
yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan yang mampu dihimpun.

Turunnya rasio tersebut juga menggambarkan bahwa terdapat pemanfaatan SILPA yang
cukup signifikan pada tahun ini. Pemerintah daerah mengambil kebijakan ekspansif dan
responsive bencana nonalam dengan meningkatkan belanja produktif guna memberikan stimulus
bagi perekonomian 2020 yang melambat karena pandemi.
b. Analisis Rasio surplus terhadap realisasi dana transfer

Pada semester I 2020, APBD konsolidasian pemda mengalami surplus sebesar Rp863,50
miliar. Rasio surplus terhadap realisasi pendapatan transfer menunjukkan angka yang cukup
signifikan, yaitu sebesar 27,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa frontloading pencairan dana
transfer di semester I justru mengakibatkan ekses likuiditas di Pemda. Artinya, mekanisme
penyaluran dana transfer di awal waktu yang dimaksudkan untuk percepatan realisasi anggaran
dan stimulus fiskal justru tidak mampu diimbangi dengan kecepatan eksekusi anggaran oleh
Pemda.

Kondisi tersebut menjadi sebuah ironi ketika tingkat kemandirian Pemda sangat rendah,
namun justru mengalami kelebihan likuiditas. Semakin tinggi rasio surplus terhadap realisasi
dana transfer maka semakin tinggi ekses likuiditas pada Pemda tersebut. Kondisi ini cukup
beralasan karena pada semester I 2020 terjadi dinamika regulasi yang cukup cepat terkait
transfer ke daerah dan dana desa yang mengakibatkan Pemda cenderung menahan penyaluran
TKDD guna berproses atau menunggu aturan pelaksanaan lebih lanjut, misalnya pengalihan
pemanfaatan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.

Sementara itu, jika dilihat dari entitasnya, Pemkab Belitung Timur memiliki rasio
surplus/defisit tertinggi, sebesar 42,88 persen dan Pemkab Bangka Barat merupakan yang
terendah, yaitu sebesar 19,54 persen.
c. Analisis Rasio surplus/defisit terhadap PDRB

71

Rasio surplus/defisit terhadap PDRB menggambarkan kesehatan ekonomi regional,
semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup
baik untuk membiaya hutang akibat defisit anggaran pemerintah daerah. Rasio defisit terhadap
PDRB Babel tahun 2020 sebesar 0,58 persen, meningkat signifikan sebesar 9,86 persen
dibandingkan tahun 2019. Naiknya rasio defisit terhadap PDRB menunjukkan bahwa porsi PDRB
atau perekonomian yang harus diserap menjadi pendapatan daerah guna menutup pembiayaan
juga semakin besar.
d. Analisis Rasio SILPA terhadap Belanja

Sedangkan rasio SILPA terhadap total belanja mencerminkan kemampuan pemda dalam
merealisasikan belanja APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal. Rasio SILPA mencerminkan
proporsi belanja atau kegiatan yang tidak digunakan dengan efektif oleh pemerintah daerah.
Rasio SILPA terhadap belanja Babel tahun 2020 sebesar positive 5,87 persen atau turun 5,15
poin persen dibandingkan 2019. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan dalam pengelolaan
keuangan daerah. Semakin rendah SiLPA maka semakin tinggi kualitas pelaksanaan anggaran
pemda yang tercermin dari tingkat penyerapan anggaran.

4.6. PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Grafik 4. 21 Perkembangan SiLPA Babel

Sumber: GFS 2017-2020 preliminary (diolah)

72

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pembiayaan di Babel sebesar Rp948,97 miliar terdiri
dari 99,83 persen SiLPA dan sisanya berupa penerimaan kembali piutang penerimaan kembali
investasi non permanen lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp3,51 miliar
terdiri dari penyertaan modal daerah (99,77 persen) dan pemberian pinjaman daerah (0,23
persen). Sebagian besar penerimaan pembiayaan Babel digunakan untuk menutup kebutuhan
belanja dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh Pemda memanfaatkan SILPAnya guna
menutup kebutuhan belanja 2020, kecuali Pemkab Bangka Selatan yang masih tetap
membukukan saldo surplus. Pemprov tercatat sebagai yang terbesar dalam pemanfaatan SILPA
sepanjang 2020, yaitu sebesar Rp159,74 miliar.

4.7. ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4.7.1. Analisis Horizontal dan Vertikal
a. Analisis Horizontal

Dilihat dari struktur APBD Konsolidasian Pemda, sebagian besar komponen pendapatan
dan belanja daerah bersumber dari Pemprov. Dari sisi pendapatan, Pemprov memiliki porsi
terbesar dengan kontribusi sebesar 26,61 persen dari total pendapatan kosolidasian Pemda.
Sedangkan Pemkab Babar menyumbang pendapatan terendah yaitu sebesar 8,91 persen. Dari
jumlah PADnya, Pemprov juga menjadi penyumbang PAD tertinggi dengan kontribusi sebesar
51,50 persen dan yang terendah adalah Pemkab Basel dengan porsi sebesar 3,20 persen dari
total PAD pemda.

Tingginya kontribusi pendapatan Pemprov selaras dengan jenis penerimaan daerah yang
menjadi kewenangan provinsi sehingga Pemprov mendominasi perolehan pajak daerah, yaitu
sebesar 65,21 persen dari total pajak daerah konsolidasian pemda 2020. Meskipun turun sebesar
0,76 persen dibandingkan 2019, namun Pemkab Basel tetap menjadi penyumbang retribusi
daerah terbesar dengan porsi 21,33 persen dari total penerimaan retribusi daerah. Secara umum
penurunan ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19. Peningkatan realisasi hanya terjadi
pada Retribusi Jasa Tertentu.

Grafik 4. 22 Kontribusi Pemda terhadap Total Pendapatan Daerah 2020

Sumber : Pemda (diolah)

73

Sedangkan dari sisi belanja, Pemprov juga memiliki realisasi belanja dan transfer tertinggi
dengan total kontribusi sebesar 29,11 persen terhadap total belanja dan transfer daerah
konsolidasian pemda 2020, sedangkan Pemkab Beltim adalah yang terendah dengan porsi
sebesar 8,82 persen. Hampir seluruh pos belanja didominasi oleh belanja Pemprov kecuali pada
pos belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga yang lebih terpusat di
pemkab dan pemkot. Pemkab Bateng memiliki belanja tak terduga paling besar di antara Pemda
lainnya sebagai sumber belanja penanganan danpencegahan Covid-19 serta bencana alam
banjir.

Grafik 4. 23 Kontribusi Pemda terhadap Total Belanja Daerah 2020

Sumber : Pemda (diolah)

b. Analisis Vertikal
Analisis vertikal bertujuan untuk membandingkan kontribusi antar pos anggaran pada APBD.

Pendapatan transfer masih menjadi komponen utama pada struktur pendapatan daerah dengan
porsi 79,39 persen, porsi ini turun jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 80,28
persen. Sehingga tingkat kemandirian Pemda dapat dikatakan masih konstan.

PAD memberikan kontribusi sebesar 17,42 persen dari total pendapatan daerah, porsi ini
juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 17,49 persen.
Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya memberikan kontribusi sebesar 3,19
persen dari total pendapatan daerah, naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 2,22
persen dari total pendapatan daerah.

Grafik 4. 24 Komposisi Pendapatan Daerah 2019 dan 2020
(persen)

Sumber:Pemda (diolah)

74

Sedangkan dari sisi belanja, belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dalam
belanja daerah dengan porsi 42,68 persen atau tumbuh sebesar 5,14 poin persen dibandingkan
tahun 2019. Porsi belanja konsumtif tersebut lebih tinggi dari porsi belanja pegawai daerah secara
nasional pada tahun 2019. Komposisi belanja barang sebesar 26,38 persen atau turun
dibandingkan tahun 2019 (29,91 persen). Sedangkan komposisi belanja modal turun sebesar
4,08 persen menjadi 15,78 persen pada tahun 2020. Porsi belanja modal ini di bawah porsi
belanja modal konsolidasian tingkat nasional pada tahun 2019 (19,86 persen).

Grafik 4. 25 Komposisi Belanja Daerah 2019 dan 2020(Persen)

Sumber:Pemda (diolah)

Realisasi belanja daerah tahun 2020 masih menunjukkan tren meningkat di akhir periode
anggaran meskipun dengan slope yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebagai salah satu
dampak upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui belanja
pemerintah yang bersifat countercyclical perekonomian saat menghadapi pandemi.

Sedangkan realisasi pendapatan daerah memiliki tren menurun di akhir tahun, pada tingkat
kelandaian dan level di bawah tren belanja. Dengan demikian diperlukan manajemen yang bagus
guna menjamin ketersediaan kas sepanjang tahun berjalan.

Grafik 4. 26 Tren Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 dan 2020

Sumber : Pemda (diolah)

4.7.2. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah
Analisis kapasitas fiskal daerah (KFD) digunakan untuk mengukur kemampuan Keuangan

Daerah sesuai dengan PMK Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta KFD. KFD adalah
kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah
dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

75

Grafik 4. 27 Kapasitas Fiskal Daerah 5 tahun terakhir

0,223

Sumber : PMK 120/PMK.07/2020 (diolah)

KFD Babel tahun 2020 sebesar 0,223, turun sebesar 15,53 persen dibandingkan dengan
tahun 2019. Pemda dengan KFD tertinggi adalah Pemkot Pangkalpinang sedangkan Pemda
dengan KFD terendah adalah Pemkab Belitung Timur.
4.8. PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH

Mandatory spending adalah alokasi belanja wajib yang diatur oleh ketentuan perundang-
undangan yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
Belanja wajib tersebut meliputi alokasi belanja pendidikan, alokasi belanja kesehatan,
penggunaan dana transfer umum, dan alokasi dana desa. Analisis ini bertujuan untuk menilai
tingkat kepatuhan Pemda dalam mengalokasikan belanja wajib tersebut dalam APBD.
4.8.1. Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Pada tahun 2020, jumlah alokasi belanja pendidikan Babel mencapai Rp.2,55 Triliun atau
27,14 persen dari total APBD konsolidasian. Setiap Pemda telah mengalokasikan di atas 20
persen APBD untuk bidang pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pemkab Bangka
Tengah sebagai pemda yang mengalokasikan belanja di bidang pendidikan tertinggi, yaitu
sebesar 49,64 persen dari APBD, sedangkan Pemkot Pangkalpinang memiliki porsi belanja
pendidikan terkecil yaitu sebesar 20,08 persen dari total APBD.

Grafik 4. 28 Porsi Belanja Pendidikan terhadap APBD Pemda (Persen)

Sumber: Pemda (diolah)

76

Tren selama 5 tahun terakhir, rata-rata porsi belanja pendidikan di Babel sebesar 25,93
persen dari total APBD. Pemkab Bangka Tengah memiliki porsi rata-rata tertinggi yaitu 31,93
persen dari total APBD. Pemkab Belitung memiliki porsi belanja pendidikan yang cenderung
stabil, berbeda dengan Pemda lainnya yang cenderung berfluktuasi.
4.8.2. Belanja Daerah Sektor Kesehatan

Pada tahun 2020, jumlah alokasi belanja kesehatan Babel mencapai Rp1,79 Triliun atau
19,10 persen dari total APBD konsolidasian. Setiap Pemda telah mengalokasikan di atas 10
persen APBD nya untuk bidang kesehatan (di luar gaji) sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan.

Bahkan terdapat 5 Pemda yang mengalokasikan anggaran bidang kesehatan di atas 19
persen dari total APBD mereka, yaitu Pemkot Pangkalpinang (20,05 persen), Pemkab Bangka
(25,99 persen), Pemkab Babar (19,48 persen), Pemkab Belitung (26,52 persen), dan Pemkab
Beltim (20,27 persen). Pemkab Belitung memliki porsi alokasi belanja kesehatan tertinggi,
sedangkan Pemprov memiliki porsi terendah yaitu sebesar 12,47 persen dari total APBD.

Grafik 4. 29 Porsi Belanja Kesehatan terhadap APBD Pemda (Persen) selama 5 tahun
terakhir

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5S,0u0m%ber: Pemda (diolah)

0,00%

Prov Babel Kota Kab. Bangka Kab. Bangka Kab. Bangka Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Belitung

Pangkalpinang Barat Tengah Selatan Timur

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber:Pemda (diolah)

Rata-rata porsi belanja kesehatan di Babel selama 5 tahun terakhir sebesar 14,79 persen
dari total APBD. Pemkab Belitung tetap menduduki peringkat tertinggi porsi di antara Pemda yang
lainnya, yaitu 17,95 persen dari total APBD. Dalam kurun waktu yang sama, porsi alokasi belanja
kesehatan Pemkab Belitung juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini
menggambarkan bahwa Pemkab Belitung telah memberikan perhatian yang memadai bukan
hanya bagi bidang pendidikan, namun juga kesehatan.

4.8.3. Belanja Infrastruktur Daerah
Pada tahun 2020, jumlah alokasi belanja infrastruktur Babel mencapai Rp1,55 Triliun atau

33,98 persen dari total dana transfer umum (DTU) dari pemerintah pusat yang dialokasikan ke
wilayah Babel. Alokasi belanja infrastruktur tersebut setara dengan dengan 16,09 persen dari
total APBD konsolidiasian. Secara wilayah, seluruh Pemda telah mengalokasikan anggaran bagi
belanja infrastruktur daerah pada kisaran 27 sampai dengan 46 persen dari total DTU, atau

77

berada di atas batas minimal yang dipersyaratkan ketentuan perundangan yaitu 25 persen dari
DTU. Pemkot Pangkalpinang memiliki porsi tertinggi yaitu sebesar 46,20 persen, sedangkan
Pemkab Belitung Timur yang terendah yaitu sebesar 25,87 persen dari total DTU.

Grafik 4. 30 Porsi Belanja Infrastruktur Daerah terhadap Dana Transfer Umum (Persen) 5 tahun terakhir

Sumber:Pemda (diolah)

Jika melihat tren dalam 5 tahun terakhir, rata-rata alokasi belanja infrastruktur di Babel
terjaga pada level di atas 28 persen dari total DTU konsolidasian, yaitu tahun 2016 sebesar 45,92
persen, 2017 sebesar 35,46 persen, 2018 sebesar 33,04 persen, 2019 sebesar 32,2 persen, dan
2020 sebesar 28,51 persen dari total DTU konsolidasian. Belanja tersebut diprioritaskan bagi
percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi guna meningkatkan
kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan

78

BAB V PERK EMBANGAN DAN ANAL ISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KON SOLIDA SIAN (A PBN DAN A PBD)

Pemkab Belitung Timur
Belanja perkapita tertinggi

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2020

mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Bangka Belitung. Total pendapatan konsolidasian 2020 mencapai Rp4,45 triliun, turun

sebesar 18,98 persen dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2020. Penurunan tersebut

bersumber dari menurunnya pendapatan perpajakan sebesar 24,58 persen. Meskipun

pendapatan hibah naik sebesar 59,78 persen dibanding 2019. Namun, kontribusi pendapatan

hibah yang hanya sebesar 6,8 persen dari total pendapatan konsolidasian tidak memberikan efek

yang signifikan.

Grafik 5. 1 Konsolidasian 2019 dan 2020

Sumber:Pemda (diolah)

Tabel 5. 1 LK Konsolidasian 2019 dan 2020

Uraian Pusat 2020 Konsolidasi Kenaikan 2019
2.761,17 Daerah 4.457,96 -18,98% Konsolidasi
Pendapatan Negara 2.587,86 3.565,74 -24,58%
Pendapatan Perpajakan 125,31 1.696,79 586,24 0,50% 5.502,42
Pendapatan Bukan Pajak 48,00 977,88 305,98 59,78% 4.727,58
Hibah - 460,93 - 0,00%
Transfer 2.468,00 257,99 -4,25% 583,34
Belanja Negara 2.427,20 - 11.136,32 -3,85% 191,50
Belanja Pemerintah 40,80 10.422,72 -9,83%
Transfer 293,16 8.668,32 8,97% -
Surplus/(Defisit) 7.995,52 713,60 -0,23% 11.630,99
Pembiayaan - (6.678,36) -1,13% 10.839,60
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 672,80 -32,16%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 293,16 (6.971,52) 952,48 10,80% 791,39
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran 948,97 (6.128,58)
945,46
Sumber : GFS 2019-2020 948,97 3,51 954,63
(5.732,90) 959,80
3,51
(6.026,06) 5,17
(5.173,94)

79

Sedangkan total belanja mencapai Rp11,13 triliun, atau turun sebesar 4,25 persen
dibandingkan 2019. Penurunan belanja negara 2020 bersumber dari menurunnya belanja
transfer yang turun 9,83 persen dibandingkan 2019. Melambatnya perekonomian dan
meningkatnya kebutuhan belanja akibat pandemi Covid-19 mendorong kenaikan defisit
konsolidasian sebesar 10,80 persen jika dibandingkan 2019.
5.2. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).
a. Analisis proporsi dan perbandingan

Jika dilihat dari entitasnya, komposisi pendapatan konsolidasian Babel pada tahun 2020
tetap didominasi oleh pendapatan Pemerintah Pusat yaitu sebesar 61,94 persen. Porsi tersebut
turun dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar 67,65 persen dari total pendapatan
konsolidasian. Realisasi pendapatan pemerintah pusat menurun sebesar 25,82 persen,
sedangkan pendapatan pemerintah daerah cenderung stabil, hanya turun sebesar 4,69 persen
dibandingkan 2019.

Grafik 5. 2 Pendapatan Konsolidasian Babel 2019 dan 2020

Sumber : Pemda ,Omspan, simtrada (diolah)

Jika dilihat dari jenisnya, pendapatan konsolidasian didominasi oleh pendapatan perpajakan
yang memiliki porsi 79,99 persen dari total pendapatan konsolidasian. Porsi tersebut turun
sebesar 5,93 persen dibandingkan 2019 terhadap total pendapatan konsolidasian. Pada tahun
2020, pendapatan pajak pusat dan pendapatan pajak daerah masing-masing memberikan
kontribusi sebesar 72,58 persen dan 27,42 persen terhadap total pendapatan perpajakan
konsolidasian.

80