Kajian Fiskal Regional Tahunan 2020

Kontribusi pendapatan perpajakan pusat cenderung stabil jika dibandingkan 2019. Meskipun
demikian dengan kontribusinya yang sangat besar terhadap pendapatan perpajakan
konsolidasian menggambarkan bahwa pendapatan perpajakan masih menjadi sumber
pendapatan utama baik bagi Pemda maupun pemerintah pusat. Penurunan perpajakan terjadi
terutama pada pajak pertambahan nilai (PPN) yang memiliki kontribusi sebesar 51,60 persen
terhadap total perpajakan pusat. Penurunan ini dikarenakan produksi dan penjualan sektor timah
tahun 2020 mengalami penurunan akibat turunnya permintaan dan harga timah dunia akibat
pandemi Covid-19.

Grafik 5. 3 Komposisi Pendapatan Konsolidasian Babel 2019 dan 2020

Sumber : Pemda ,Omspan, simtrada (diolah)

Pendapatan bukan pajak memberikan kontribusi sebesar 13,15 persen dari pendapatan
konsolidasian tahun 2020. Kontribusi pendapatan bukan pajak meningkat dibandingkan 2019
yang tercatat sebesar 13,09 persen dari total pendapatan konsolidasian. Pendapatan bukan
pajak daerah memberikan porsi 78,62 persen dari total pendapatan bukan pajak konsolidasian
tahun 2020, naik dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar pada porsi 71,19 persen.

Pendapatan hibah 2020 memberikan sumbangan terkecil pada pendapatan konsolidasian,
yaitu hanya 6,86 persen. Meskipun demikian, porsi tersebut naik dibandingkan 2019 yang tercatat
pada porsi 3,48 persen. Realisasi hibah daerah memberikan kontribusi terbesar pada
pendapatan hibah konsolidasian tahun 2020, dengan porsi 84,31 persen. Kenaikan tersebut
karena adanya Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang merupakan pemberian hibah dari
pemerintah pusat kepada pemerintah.

81

b. Analisis Tax Ratio
Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik

regional bruto (PDRB) dimana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja
penerimaan pajak. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun
pendapatan pajak dari total nilai aktivitas ekonomi. Selain itu juga menunjukkan sejauh mana
pendapatan pemerintah mampu merespon pertumbuhan ekonomi regional.

Grafik 5. 4 Tax Ratio Bangka Belitung Tahun 2018-2020

Sumber : Pemda ,Omspan, BPS (diolah)

Tax ratio pada tahun 2020 sebesar 4,72 persen atau turun sebesar 1,51 poin persen
dibandingkan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menghimpun pajak sebesar
4,72 juta dari setiap Rp100 juta PDRB. Tekanan ekonomi akibat pandemi mengakibatkan
tekanan bagi pendapatan pemerintah yang meningkatkan risiko fiskal pemerintah. Meskipun
demikian, tidak seluruh sektor usaha mengalami perlambatan pada 2020 ini. Sektor pertanian,
perkebunanan, kehutanan, dan kelautan, sektor komunikasi, dan sektor kesehatan tetap tumbuh
positif yang mendorong tetap stabilnya pendapatan pajak dari sektor-sektor tersebut.

5.3. BELANJA KONSOLIDASIAN Grafik 5. 5 Belanja Konsolidasian Babel
a. Analisis proporsi dan perbandingan
Sumber : Pemda ,Omspan, Simtrada (diolah)
Jika dilihat dari entitasnya, komposisi belanja
konsolidasian Babel pada 2020 tetap didominasi
oleh belanja Pemda yaitu sebesar 77,84 persen.
Porsi tersebut turun tipis dibandingkan 2019 yang
tercatat sebesar 77,98 persen dari total belanja
konsolidasian. Realisasi belanja pemerintah
daerah turun sebesar 4,18 persen, sedangkan
belanja pemerintah pusat turun sebesar 2,72
persen dibandingkan 2019.

82

Apabila dikaitkan dengan kontribusi pemerintah pada pertumbuhan ekonomi di wilayah
Babel khususnya dari sisi pengeluaran pemerintah, menunjukkan bahwa kontribusi pemda lebih
besar dari pemerintah pusat, hal ini selaras dengan komposisi belanja konsolidasian 2020.
Tingginya belanja pemda selaras dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 serta
pemulihan ekonomi daerah.

Grafik 5. 6 Komposisi Belanja Konsolidasian

Sumber::Pemda ,Omspan, Simtrada (diolah)

Jika dilihat dari jenisnya, belanja konsolidasian didominasi oleh belanja Pegawai dengan
porsi 40,30 persen dari total belanja konsolidasian. Porsi tersebut naik sebesar 2,77 persen
dibandingkan 2019. Pada tahun 2020, belanja pegawai pusat dan belanja pegawai daerah
daerah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 78,93 persen dan 21,07 persen terhadap
total belanja pegawai konsolidasian.

Selanjutnya, belanja barang dan belanja modal memberikan kontribusi terbesar setelah
belanja pegawai dengan kontribusi sebesar 28,37 persen dan 15,38 persen dari total belanja
konsolidasian 2020. Baik Belanja barang maupun belanja modal daerah memberikan porsi lebih
besar dibandingkan belanja barang dan belanja modal pusat.
b. Analisis belanja per kapita

Analisis Belanja perkapita merupakan perbandingan antara total realisasi belanja dibagi
dengan jumlah penduduk. Analisis ini digunakan untuk menilai alokasi belanja pemerintah baik
pusat maupun daerah untuk setiap penduduk selama tahun anggaran berjalan.

Grafik 5. 7 Belanja Konsolidasian Perkapita

Sumber : Pemda Omspan dan BPS (diolah

83

Grafik 5. 9 Fungsi Kesehatan Grafik 5. 9 Fungsi Pendidikan

Sumber : Pemda Omspan dan BPS (diolah)

Belanja perkapita tahun 2020 sebesar Rp7,34 juta, turun dibanding 2019 yang tercatat
sebagai level tertinggi belanja perkapita dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar Rp7,81 juta.
Berdasarkan fungsinya, belanja fungsi pendidikan perkapita pada tahun 2020 sebesar Rp6,19
juta atau turun 13,33 persen dibandingkan 2019. Sedangkan belanja fungsi kesehatan perkapita
pada tahun 2020 mencapai Rp 1,18 juta, atau naik 30,14 persen dibandingkan 2019.

Sedangkan jika berdasarkan entitasnya, belanja perkapita tertinggi disumbangkan oleh
Pemkab Belitung Timur dengan alokasi belanja Rp 791,51 milliar. Peningkatan alokasi belanja
perkapita tersebut menunjukan bahwa alokasi anggaran pemerintah untuk kesejahteraan
masyarakat pun meningkat.

5.4. SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN

Keseimbangan umum atau Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan

dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Surplus defisit konsolidasian adalah

gabungan surplus defisit APBD ditambah dengan surplus deficit LKPP Tingkat Wilayah.

a. Analisis Proporsi dan perbandingan Grafik 5. 10 Komposisi surplus/defisit
Pada tahun 2020 laporan keuangan konsolidasian surplus/defisit pusat dan daerah

konsolidasian menunjukkan defisit Rp6.678,36 miliar

atau meningkat sebesar 8,97 persen dibandingkan

tahun 2019 yang tercatat defisit sebesar Rp.6.128,58

miliar. Melebarnya angka defisit ini merupakan risiko

fiskal yang muncul sebagai dampak pandemi Covid-

19. Turunnya pendapatan pemerintah akibat

melambatnya perekonomian seiring pembatasan

yang dilakukan oleh pemerintah maupun pasar

global, harus dihadapkan pada peningkatan belanja

pemerintah yang ditujukan untuk countercyclical

perekonomian.

Komposisi Defisit konsolidasian Babel pada Sumber : Pemda dan Omspan (diolah)

tahun 2020 bersumber dari Defisit anggaran Pemda yaitu sebesar 104,4 persen. Porsi tersebut

84

turun dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar 118,95 persen dari total Surplus/Defisit
konsolidasian. Surplus/Defisit pemerintah pusat turun sebesar 296 persen, sedangkan
Surplus/Defisit pemda hanya turun sebesar 5 persen dibandingkan 2019.
b. Analisis Rasio surplus/defisit terhadap PDRB

Rasio surplus/defisit terhadap PDRB menggambarkan kesehatan ekonomi regional,
semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup
baik untuk membiaya hutang akibat defisit anggaran pemerintah daerah.

Grafik 5. 11 Analisis Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB

Sumber : Pemda Omspan dan BPS (diolah)

Rasio surplus/defisit terhadap PDRB Babel tahun 2020 sebesar 8,84 persen, naik 0,76 poin
persen dibandingkan tahun 2019. Menskipun meningkat, namun rasio tersebut masih cukup
rendah yang menunjukkan perekonomian Babel masih sangat baik untuk menopang defisit
anggaran pemerintah.

5.5. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT

Dalam Laporan Operasional, kita dapat menghitung kontribusi Pemerintah terhadap PDRB,
terutama dari belanja Pemerintah (G) dan investasi (I). Nilai belanja Pemerintah (G)
dicerminkan/diproxi dari nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang berasal dari kompensasi
pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian
barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk
barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa.

Sedangkan nilai Investasi Pemerintah dicerminkan dari nilai Pembentukan Modal tetap Bruto
(PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap, dalam
Laporan Operasional sama dengan nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto.
Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Lingkup Babel tahun 2020. Dari tabel laporan operasional dan data BPS
dapat diketahui bahwa:
1. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp. 9.637,88 miliar
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp 1.788,90 miliar

85

3. PDRB tahun 2020 sebesar Rp75,53 triliun.

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto Berdasarkan data tersebut, dapat

Pendapatan: 13.703,30

a. Pajak 3.565,55 diketahui kontribusi pengeluaran

b. Kontribusi sosial - pemerintah terhadap PDRB sebesar

c. Hibah 570,51

d. Pendapatan lain 9.567,23 12,76 persen. Sedangkan nilai investasi

Beban: 9.637,88

a. Kompensasi pegawai 4.127,66 pemerintah yang dicerminkan dari

b. Penggunaan barang dan jasa 3.689,64

c. Konsumsi aset tetap - Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

d. Bunga -

e. Subsidi 1,55 terhadap PDRB sebesar 2,37 persen.

f. Hibah 1.387,57

g. Manfaat sosial 31,06 Peranan konsumsi pemerintah relatif

h. Beban Lainnya 400,41 memiliki efek jangka waktu yang lebih

Keseimbangan operasi bruto/neto 4.065,42

Transaksi Aset Non Keuangan Neto 1.788,90 pendek dalam perekonomian

a. Aset tetap 1.772,43

b. Persediaan - dibandingkan dengan investasi terutama

c. Barang berharga -

d. Aset non produksi 16,47 pengadaan aset tetap.

Net Lending/Borrowing 2.276,52

Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi

a. Akuisisi Neto Aset Keuangan 2.276,51

- Domestik 2.276,51 sebesar -2,30 persen turun dibandingkan

- Luar Negeri - tahun 2019 yang tercatat sebesar 3,32

b. Keterjadian Kewajiban (0,01)

- Domestik (0,01) persen. Dengan perekonomian yang

- Luar Negeri -

cukup terdampak pandemi, kontribusi Pemerintah dari investasi sebesar 2,37 persen diharapkan

dapat meningkatkan menahan laju pelemahan ekonomi hingga pandemic berakhir.

Struktur pengeluaran pemerintah di Babel menyebabkan dampak pengeluaran pemerintah

bagi perekonomian memiliki efek jangka lebih waktu pendek dibandingkan dengan investasi

swasta. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah masih didominasi oleh belanja operasional.

Porsi pengeluaran pemerintah bagi belanja produktif (modal). Untuk wilayah yang pertumbuhan

ekonomi dan PDRBnya masih tergolong rendah seperti Babel, idealnya pengeluaran pemerintah

difokuskan pada belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung terciptanya

iklim investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menciptakan stabilitas

perekonomian.

Meskipun demikian, pertumbuhan pengeluaran pemerintah berupa belanja barang dan

modal di Babel mampu dijaga dari waktu ke waktu. Porsi belanja operasional konsumtif secara

bertahap dapat dialihkan untuk belanja produktif yang diarahkan bagi penciptaan pusat-pusat

pertumbuhan baru dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap komoditas.

86

BAB VI KEUN GGULAN DAN POT ENSI EK ONOM I SERTA TANTANGAN FISKAL R EGIONAL

Udang Vaname
Salah satu komoditas perikanan Babel yang
tengah menjadi primadona

6.1. KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI BANGKA BELITUNG
Salah satu metode analisis untuk menentukan sektor ekonomi unggulan di suatu daerah

adalah analisis Locational Quotient (LQ). Nilai LQ digunakan sebagai indikator awal untuk melihat
sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif (sektor basis/potensial) sehingga memiliki
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, untuk melihat
spesialisasi dan keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam suatu wilayah digunakan analisis
Shift Share Modifikasi Esteban-Marquillas (SS-EM). Selanjutnya, hasil dari kedua analisis
tersebut identifikasi sektor ekonomi unggulan dan potensial akan lebih komprehensif dengan
melihat dari sisi keunggulan komparatif, spesialisasi, dan keunggulan kompetitif.
6.1.1. Sektor Unggulan Daerah

Berdasarkan hasil analisis LQ dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan dan
penggalian merupakan sektor unggulan Babel yang memiliki keunggulan komparatif, spesialiasi
dan keunggulan kompetitif. Sektor pertambangan dan penggalian sebagian besar ditopang oleh
sub sektor pertambangan bijih logam. Selain itu, terdapat sektor/subsektor yang potensial
(memiliki keunggulan komparatif dengan nilai LQ cukup besar) namun pertumbuhannya
melambat dan di bawah pertumbuhan nasional yaitu sub sektor pertanian khususnya tanaman
perkebunan dan subsektor perikanan. Apabila kedua sub sektor tersebut dikembangkan dengan
optimal sehingga mampu tumbuh di atas pertumbuhan nasional, maka sub sektor tersebut akan
menjadi sektor unggulan Babel.

Mengacu hasil analisis, sub sektor Grafik 6. 1 Nilai Ekspor Timah Babel (juta US $)
pertambangan masih menjadi sektor unggulan
Babel dengan komoditas andalan berupa timah.
Dengan nilai LQ lebih dari satu, timah yang
dihasilkan Babel bukan hanya memenuhi kebutuhan
di Indonesia namun juga dunia, mengingat Babel
merupakan produsen timah terbesar kedua dunia.

Nilai ekspor timah tahun 2020 lebih rendah dari
nilai ekspor timah tahun-tahun sebelumnya.
Dibandingkan 2019 nilai ekspor timah mengalami penurunan sebesar 11,32 persen. Pandemi
Covid-19 yang menyebar sejak akhir 2019 mengakibatkan penurunan permintaan dan harga
timah dunia, memaksa para produsen timah menahan produksinya.

87

Seiring dengan turunnya ekspor timah tersebut, perekonomian Babel juga mengalami
perlambatan. Dominasi ekspor timah sebesar 82,66 persen dari total nilai ekspor Babel tahun
2020 sangat berdampak pada perekonomian Babel.

Grafik 6. 2 Harga Timah 2018-2020 (ribuan US $)

Sumber: www.indexmundi.com (diolah)

Meskipun demikian, timah merupakan sumber daya yang tidak terbaharukan dan menurut
informasi dari US Geological US Geological Survey 20061, disebutkan bahwa cadangan terukur
timah di Indonesia adalah sekitar 800.000 sampai 900.000 ton. Dengan tingkat produksi rata-rata
sekitar 60.000 ton/tahun, atau setara dengan 90.000 ton/tahun pasir timah, cadangan tersebut
hanya mampu bertahan 10-12 tahun lagi.

Ekploitasi timah tidak hanya dilakukan di daratan, melainkan juga dilakukan di laut dengan
menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP). Aktivitas ini menimbulkan kerusakan yang cukup parah
terhadap lingkungan dan ekosistem perairan laut kawasan pesisir. Berdasarkan hasil penelitian
dan pengamatan yang dilakukan oleh Tim Eksplorasi Terumbu Karang dari Universitas Babel,
ekosistem terumbu karang di Pulau Bangka kondisinya kurang baik. Kerusakan yang terjadi mulai
dari penurunan penutupan karang hidup karena akumulasi ekosistem karang sedimentasi yang
parah. Lebih dari 50 persen dari ekosistem terumbu karang yang telah diamati di Pulau Bangka
rusak2. Hal ini berdampak terhadap hilangnya mata pencaharian nelayan. Oleh karena itu,
Pemda perlu mencari sektor potensial lainnya untuk menggantikan pertambangan timah ini.
6.1.2. Sektor Potensial Daerah

Babel dapat beralih ke pengembangan sektor perkebunan serta perikanan karena sektor ini
memiliki keunggulan komparatif (LQ>1) serta lebih ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga
dapat mengembangkan sektor pariwisata, mengingat salah satu destinasi wisata di Babel yaitu
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang telah ditetapkan sebagai salah
satu dari sepuluh Bali Baru. Penetapan tersebut merupakan tiket bagi Babel untuk
mengoptimalkan sektor wisata tersebut.
6.1.2.1. Perkebunan

Nilai LQ sub sektor pertanian, khususnya perkebunan bernilai lebih dari satu (dari tahun
2015-2019), hal ini menunjukkan bahwa perkebunan menjadi salah satu sektor basis/potensial
yang mempunyai kontribusi penting bagi pembangunan Babel melalui perannya dalam

1 Sumber : KEKR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung November 2018 - BI
2 Kebijakan Pertambangan Laut Timah yang Berdampak Lingkungan - Jeanne Darc Noviyanti Manik

88

pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat, serta sebagai

penyediaan bahan pangan, pakan, bahan baku industri dan ekspor. Dalam lima tahun terakhir

perkebunan menjadi kontributor utama dalam PDRB subsektor pertanian. Adapun komoditas

utama perkebunan Babel yaitu Kelapa Sawit, Karet dan Lada, ketiganya merupakan komoditas

ekspor non timah andalan Babel.

Lada Babel yang dikenal pasar dunia sebagai Muntok White Pepper (MWP), menurut Komite

Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia merupakan yang terbaik di dunia dengan

tingkat kepedasan mencapai 6 sampai dengan 7 persen, lebih tinggi dari lada Vietnam yang

hanya 2,9 sampai dengan 3 persen. Babel merupakan daerah pengekspor lada terbesar kedua

di Indonesia setelah Lampung (24,78 persen). Namun demikian, salah satu tantangan yang

dihadapi oleh komoditas produk pertanian atau perkebunan adalah naik-turunnya harga

komoditas di pasaran dunia. Harga lada yang sempat meroket di tahun 2016 yaitu sekitar

Rp150.000,- per kg, sejak tahun 2017 terus turun hingga mencapai Rp61.000,- per kg di tahun

2020. Hal ini yang menjadi penyebab melemahnya nilai ekspor Babel selama empat tahun

terakhir.

Grafik 6. 4 Nilai Ekspor Lada Babel Grafik 6. 4 Nilai Ekspor Kelapa Sawit
(juta US$) Babel (juta US$)

Menghadapi situasi harga lada yang sedang turun ini, berbagai upaya telah dilakukan
Pemprov untuk memperkuat ekspor MWP ke pasar global. Apalagi dengan sertifikat Indikasi
Geografis (IG) yang dimiliki, memiliki nilai tersendiri bagi MWP Babel. Selain itu diversifikasi
produk juga turut diupayakan dengan tujuan dapat mengekspor lada olahan bernilai tambah,
bukan hanya dalam bentuk mentah. Dengan demikian, nilai tambah hasil pengolahan lada akan
dinikmati Indonesia, bukan negara lain. Upaya lainnya, petani dapat mengoptimalkan
penggunaan SRG untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk yang disimpan. Produk yang
terjamin dengan baik akan membuat harga jual tetap optimal.

Meskipun terjadi penurunan permintaan lada dunia di tengah pandemi Covid-19, pemerintah
tetap optimis terhadap peningkatan permintaan rempah-rempah termasuk lada mengingat
rempah-rempah merupakan asupan makanan yang bergizi untuk menjaga imunitas tubuh.

89

Selain lada, komoditas unggulan perkebunan Babel yang berkontribusi paling banyak pada
ekspor Babel tahun 2020 adalah Kelapa Sawit, dengan porsi 76,52 persen terhadap total nilai
ekspor. Jika mencermati tren nilai ekspor Kepala Sawit lima tahun terakhir, terjadi kenaikan
sebesar 18,13 persen di tahun 2020 (y-o-y). Hal ini seiring dengan upaya Pemprov dalam
mendorong pembangunan pabrik tandan kering kelapa sawit, guna mendukung ekspor cangkang
dan briket limbah kelapa sawit ke Jepang. Pemprov berharap dengan adanya pabrik tandan
kering sawit tersebut akan meningkatkan ekspor dan nilai tambah komoditas. Tidak hanya
meningkatkan nilai jual kelapa sawit, tetapi juga dapat menyerap tenaga kerja di Babel.
“Bangka Belitung Ekspor Perdana Cangkang Sawit ke Jepang”
Setelah Sulbar dan Riau, kini giliran Kepulauan Bangka Belitung mengekspor cangkang kelapa sawit ke Jepang. Komoditas yang masih
menjadi limbah di Indonesia itu akan disulap Jepang menjadi sumber energi biomassa. Ekspor perdana 10 ton cangkang kelapa sawit dari
Kepulauan Bangka Belitung ke Jepang itu dilepas oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sabtu (8/8/2020).
Adapun Jepang sebagai pasar untuk produk cangkang sawit, pada 2019 telah mengimpor 2,5 juta metrik ton cangkang sawit dari dunia
dengan 85 persen di antaranya bersumber dr Indonesia.
Sumber: https://ekonomi.bisnis.com , 08 Agustus 2020

6.1.2.2. Perikanan

Selain perkebunan, perikanan juga merupakan sektor basis/potensial yang berkontribusi
penting dalam PDRB Babel karena memiliki nilai LQ lebih dari satu (dari tahun 2015-2019).
Dengan luas wilayah perairan laut yang mencapai 65.301 km² atau 79,9 persen dari total
wilayahnya, memberikan keuntungan pada besarnya potensi sumber daya kelautan dan
perikanan. Potensi tersebut berupa potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya,
potensi produk olahan asal ikan, dan potensi keanekaragaman hayati. Kekayaan potensi laut
tersebut, pola konsumsi masyarakat yang gemar mengkonsumsi hasil laut, serta semakin
maraknya usaha perikanan budaya Babel menjadi pendorong tetap tumbuhnya lapangan usaha
perikanan di tengah pandemi. Hal ini terlihat dari nilai ekspor perikanan tahun 2020 yang
mengalami kenaikan sebesar 39,53 persen dibandingkan tahun 2019.

Salah satu komoditas perikanan Babel yang tengah naik daun adalah udang Vannamae.
Keunggulan jenis udang ini memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang cukup tinggi, mampu
beradaptasi dengan lingkungan yang bersuhu rendah, serta memiliki ketahanan yang cukup
tinggi baik terhadap penyakit. Meskipun nilai ekspornya sempat mengalami penurunan di awal
tahun 2020 karena adanya pandemi, namun minat masyarakat membudidayakan udang
Vannamae ini masih cukup tinggi karena permintaan pasar domestik maupun mancanegara
semakin meningkat. Beberapa kebijakan telah diambil Pemprov untuk mendukung budidaya
komoditas tersebut. Terutama untuk penetapan kawasan mana saja yang bisa dimanfaatkan
sebagai lahan budi daya khususnya budi daya udang Vannamae.

90

Gambar 6. 1 Sebaran Produksi Perikanan Per Kabupaten

Sumber: Provinsi Babel dalam Angka 2018 (diolah)

Selain itu, dukungan untuk segera merealisasikan ekspor langsung dari Babel terus
diupayakan. Hal ini mengingat kegiatan ekspor masih melalui Jakarta, Lampung, dan Surabaya
dikarenakan pelabuhan Babel yang tidak memadai untuk sandar kapal besar.

6.1.2.3. Pariwisata

Babel terkenal dengan keindahan Grafik 6. 5 Nilai Ekspor Perikanan Babel (juta US$)

pantainya. Kesuksesan film Laskar Pelangi

yang diangkat dari novel karya Andrea

Hirata, mencuatkan keindahan pantai dan

alam Babel tidak hanya domestik namun

sampai manca negara. Selain wisata

alam, Babel juga menjadi bagian dari kisah

perjuangan kemerdekaan Indonesia,

dimana para pendiri bangsa pernah

diasingkan di sini. Bahkan jauh

sebelumnya, satu-satunya jejak sejarah

penggunaan bahasa melayu kuno sebagai cikal bakal bahasa Indonesia tercatat pada prasasti

Kota Kapur yang ditemukan di Bangka. Seiring dengan hal tersebut Babel menetapkan sektor

pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah pada

RPJMD Tahun 2017-2022 (Peraturan Daerah No.14 Tahun 2017).

Pada tahun 2019, Pemerintah juga telah menetapkan Tanjung Kelayang sebagai KEK

Pariwisata dan termasuk ke dalam 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Peningkatan

bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, sebagai bandara internasional merupakan

salah satu dukungan Pemerintah terhadap pengembangan KEK Tanjung Kelayang. Selain itu

berbagai pembangunan infrastruktur juga dilakukan untuk mendukung pengembangan KEK

tersebut.

91

Grafik 6. 6 Perkembangan TPK Babel Tahun 2019 dan 2020

Sumber: BPS Babel (diolah)

Pandemi Covid-19 berdampak serius bagi pariwisata Babel. Hal ini terlihat dari tingkat
penghunian kamar (TPK) hotel yang mengalami penurunan signifikan sejak bulan Maret. Namun
sejak bulan September TPK hotel mulai menunjukkan tren perkembangan yang positif, seiring
pembukaan kembali sektor pariwisata setelah diberlakukannya new normal pada bulan Juli.
Sebagian besar tempat wisata yang kembali beroperasi sifatnya outdoor dengan menerapkan
protokol kesehatan yang ketat.

Meskipun bukan merupakan sektor basis, pariwisata Babel memiliki keunggulan yang
kompetitif (nilai (rij-rin)>0). Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Babel, terutama dalam
penyediaan fasilitas akomodasi dan restoran mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun.
Oleh karena itu, pengembangan pariwisata masih sangat diperlukan. khususnya pada akses
transportasi, seperti penyediaan transportasi menuju lokasi wisata, penambahan jadwal
penerbangan, paket wisata Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan penambahan konsep wisata
seperti Desa Nelayan.
6.1.3. Tantangan dalam pengembangan sektor unggulan dan potensial daerah

Dalam rangka pengembangan sektor unggulannya yaitu pada sektor pertambangan,
aktivitas penambangan dan pengolahan timah masih mengabaikan aspek lingkungan sehingga
akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan kuantitas sumber daya alam. Hal
ini tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran dan peran serta
masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil (RZWP3K) yang baru saja ditetapkan diharapkan dapat meminimalisir konflik
kepentingan antar sektor, terutama kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Pemda perlu melakukan intervensi untuk mengoptimalkan hilirisasi komoditas unggulan
Babel, sehingga produk memiliki nilai tambah yang tinggi. Selain bantuan alat pengolahan,
pengaturan distribusi dan tataniaga komoditas di sentra industri juga perlu dilakukan. Salah
satunya yaitu pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) atau sistem tunda jual saat panen raya,
stok melimpah sedangkan harga belum remuneratif.

92

Selain itu kendala logistik juga menjadi tantangan tersendiri bagi Babel. Kunjungan kapal
barang dan penumpang masih terpusat di Pelabuhan Pangkalbalam karena dinilai fasilitasnya
lebih memadai dibandingkan pelabuhan lain yang ada di Babel. Kegiatan ekspor komoditas Babel
ke luar negeri masih terbatas diantara penyebabnya adalah tidak tersedianya kapal dan container
cost sehingga pelaku usaha terpaksa mengekspor produknya melalui Jakarta dan Palembang.
Perlu dibentuk konsolidator dari pihak Pemda atau Koperasi untuk mengumpulkan produk siap
ekspor, sehingga dalam satu kontainer bisa terdiri dari beberapa produk untuk menghemat biaya.
Selain itu perlu dibuat jadwal khusus, sehingga masyarakat memiliki kepastian market dan waktu.

KPPBC Pangkalpinang bekerja sama dengan Pemda mampu menemukan potensi ekspor
baru yaitu lidi nipah. Pohon nipah sendiri adalah sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan
bakau atau daerah pasang surut dekat pinggir laut. Ekspor perdana dilakukan ke negara Nepal
sebanyak 12 ton. Perlu adanya tindaklanjut untuk pengembangan dan pengkoordinasian yang
lebih baik sehingga ekspor dapat ditingkatkan dan berkelanjutan. Berkaca dari hal tersebut,
Pemda perlu melakukan upaya untuk ekstensifikasi komoditi ekspor dengan menggandeng
berbagai instansi.

Tantangan pada sektor pariwisata yaitu terbatasnya kualitas SDM dan kelembagaan yang
bergerak di dalamnya, serta ekonomi kreatif untuk menopang pariwisata. Diperlukan sinergi antar
seluruh stakeholder dalam pengembangan pariwisata daerah. Belum optimalnya penyediaan
infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata. Promosi
destinasi pariwisata harus terus digencarkan baik dengan target wisatawan domestik maupun
mancanegara.

6.2. TANTANGAN FISKAL REGIONAL DALAM MENDORONG POTENSI EKONOMI
DAERAH
Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan kejutan terhadap

perekonomian global yang juga berdampak pada perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi
Babel tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,04 persen atau terkecil kedua se-Pulau
Sumatera setelah Jambi yang hanya terkontraksi sebesar 0,99 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa perekonomian Babel relatif resistan terhadap gejolak ekonomi. Secara kumulatif,
pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,19 persen,
dengan total PDRB ADHB mencapai Rp858,97 triliun atau 21,36 persen dari total PDRB 34
Provinsi di Indonesia. Sementara itu PDRB Babel hanya memberikan sumbangan sebesar 2,31
persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,50 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di
Indonesia.

93

Melambatnya perekonomian Babel tahun 2020 tercermin dari banyaknya lapangan usaha
yang mengalami kontraksi pertumbuhan, tak terkecuali salah satu sektor unggulan Babel yaitu
pertambangan dan penggalian yang memiliki porsi 18,76 persen PDRB Babel. Pada lapangan
usaha Industri Pengolahan yang ditopang oleh industri logam dasar, adanya pandemi Covid-19
yang melanda dunia secara global mengakibatkan penurunan permintaan logam timah di pasar
dunia. Sealin itu turunnya harga logam timah membuat para produsen logam timah menahan
produksinya. Sektor nontimah seperti pertanian khususnya perkebunan, perikanan serta sektor
pariwisata perlu dilakukan pengembangan yaitu salah satunya dengan membangun industri hilir
supaya memiliki nilai tambah terhadap produknya.

Tantangan berikutnya yang dihadapi Babel adalah ketersediaan infrastruktur pendukung
industri hilir yang masih lemah dan tingkat fluktuasi harga komoditi utama seperti bahan pangan
yang masih bergantung pada provinsi lain. Dengan pengembangan sektor unggulan dan
potensial di Babel sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya yaitu pertambangan,
perkebunan, perikanan, dan pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi besar
terhadap perekonomian Babel secara berkelanjutan sehingga nantinya akan berdampak pada
peningkatan kesejahteraan masayarakat Babel. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya perlu
dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Bentuk
dukungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan sektor tersebut antara
lain dalam hal regulasi/kebijakan serta dalam hal fiskal dalam bentuk alokasi anggaran.
6.2.1. Tantangan Fiskal Pemerintah Pusat

APBN 2020 menjadi instrumen kebijakan fiskal yang memainkan peranan strategis dalam
memastikan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan menuju Indonesia
Maju. Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN diharapkan dapat diimplementasikan secara
kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi menjadi motor penggerak
penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik.

Pada sektor pertambangan pemerintah pusat tidak melakukan intervensi dalam hal alokasi
anggaran, melainkan lebih fokus pada regulasi/kebijakan terkait sektor tersebut. Kebijakan
tersebut antara lain mengatur ketentuan pajak sektor pertambangan timah yang meliputi PBB
untuk areal pertambangan maupun PPN atas penjualan produk timah. Selain itu untuk
mengurangi aktivitas penambangan illegal, pemerintah juga menetapkan kebijakan pelarangan
ekspor timah dalam bentuk konsentrat melainkan harus dilakukan pengolahan dan pemurnian di
dalam negeri, produk yang diekspor harus dalam bentuk timah murni batangan dengan ukuran
dan bentuk tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018
tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

94

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang mewajibkan adanya
Competent Person Indonesia (CPI) sebagai persyaratan ekspor menjadi salah satu factor
turunnya ekspor timah Babel sejak 2018. Hal ini karena satu-satunya perusahaan yang memiliki
CPI di Babel hanyalah PT Timah. Turunnya permintaan dan harga timah dunia akibat pandemi
Covid-19 berimbas pada turunnya nilai ekspor dan penerimaan pajak pusat, menjadi tantangan
sendiri di tahun 2020.

Sementara itu dukungan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan sektor potensial
daerah dapat dilihat dari alokasi belanja K/L maupun dana transfer yang dialokasikan untuk
Babel. Akibat pandemic, alokasi belanja pusat untuk sektor perkebunan, perikanan, maupun
pariwisata Babel tahun 2020 turun dibandingkan 2019.

Grafik 6. 7 Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik untuk Ekonomi Unggulan Babel (miliar)

Sumber: Monev PA, OMSPAN (diolah)

Dari total alokasi belanja pusat untuk ketiga sektor tersebut, alokasi terbesar diberikan pada
sektor perikanan yaitu sebesar 48,20 persen. Terdiri dari Rp22,84 miliar dari alokasi belanja K/L
dan Rp12,72 miliar dari DAK Fisik. Dari alokasi tersebut terealisasi 5,71 persen atau senilai
Rp34,03 miliar, yang diantaranya digunakan untuk peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan,
rehabilitasi kolam, dan alat penangkap ikan ramah lingkungan. Sementara itu alokasi untuk sektor
perkebunan/pertanian mencapai Rp27,75 miliar dan terealisasi sebesar 96,05 persen yang
adiantaranya digunakan untuk pengadaan bibit unggul, pembangunan long storage, dan
peningkatan sarana prasarana Balai Penyuluhan Pertanian. Melalui dukungan pemerintah pusat
tersebut diharapkan produktivitas nelayan dan petani Babel semakin meningkat.

Sektor pariwisata yang digadang menjadi salah satu sektor unggulan Babel, faktanya
dukungan secara finansial masih sangat kecil. Pada tahun 2020, pemerintah pusat
mengalokasikan anggaran untuk fungsi pariwisata sebesar Rp10,47 miliar yang didominasi dari
DAK Fisik. Dana ini digunakan untuk pembangunan sarpras penunjang wisata yang diharapkan
mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga dapat memberikan dampak pada peningkatan
perekonomian masyarakat Babel.

95

Selain alokasi belanja pusat, pemerintah juga memiliki sejumlah kebijakan dalam
pengembangan perekonomian di daerah yaitu melalui program KUR dan pembiayaan UMi.
Namun perlu adanya usaha pembinaan dan fasilitasi untuk menarik minat masyarakat, utamanya
untuk mendorong pengembangan produk dari sektor potensial Babel. Penyaluran KUR maupun
UMi di Babel masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran, belum menjangkau sektor
ekonomi secara keseluruhan.
6.2.2. Tantangan Fiskal Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah tahun 2020 masih didominasi oleh pendapatan transfer,
mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal daerah. Bahkan rata-rata tingkat
ketergantungan terhadap dana transfer mencapai 85,11 persen. Besarnya ketergantungan fiskal
tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemda di Babel.

Grafik 6. 8 Realisasi Belanja APBD untuk Sektor Unggulan Babel (miliar)

Sumber: GFS (diolah)

Sementara itu alokasi belanja APBD untuk ketiga sektor potensial Babel masih perlu
ditingkatkan. Realisasi belanja sektor ekonomi hanya mencapai 7,00 persen (Rp575,49 miliar)
dan sektor pariwisata hanya mencapai 2,26 persen (Rp185,96 miliar). Dari belanja sektor
ekonomi tersebut, yang dialokasikan untuk sektor pertanian sebesar Rp102,97 miliar atau turun
31,41 persen (y-o-y), sedangkan untuk sektor perikanan sebesar Rp105,24 miliar atau naik 18,16
persen. Dari ketiga sektor tersebut, alokasi terbesar diberikan pada sektor pariwisata yaitu
sebesar Rp149,68 miliar atau naik 26,47 persen yang menunjukkan dukungan Pemda dalam
pengembangan potensi pariwisatanya meskipun di tengah masa pandemi.
Pertama Kali dalam Sejarah, Babel Ekspor 12 Ton Lidi Nipah ke Nepal
Produk sampingan hutan nipah berupa lidi yang sudah diraut kini menjadi komoditas ekspor dari Kepulauan Bangka Belitung (Babel) .
Ekspor perdana atau kali pertama dilakukan ke negara Nepal sebanyak 12 ton lidi nipah. Di negara Nepal, lidi nipah digunakan sebagai
sarana upacara adat, bahan dupa dan alat bersih-bersih seperti sapu dan kerajinan tangan.
Sumber: https://regional.kompas.com/6 Juli 2020

96

BAB VII PERK EMBANGAN DAN ANALISIS PC PEN SUMBER DANA A PBD

7.1. KINERJA PEN (APBN) DI BABEL

Guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan menyelamatkan ekonomi nasional akibat

pandemi, Pemerintah menerbitkan PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN. PEN

bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para

pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Secara nasional, pemerintah mengalokasikan

anggaran untuk PC PEN sebesar Rp695,2 T triliun, yang terbagi menjadi 6 klaster/program yaitu

Penanganan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), insentif usaha, pembiayaan korporasi,

sektoral K/L dan Pemda, dan UMKM. Selama tahun 2020, realisasi Program PEN sebesar Rp

579,8 T atau 83,4 persen dari total anggaran.

Tabel 7. 1 Realisasi APBN terkait Program PEN di Babel s.d. 30 Desember 2020

No Program PEN KPM/Penerima Realisasi Komposisi
1 PKH 198.912 79.053.145.000 6,69%
2 BPNT/Bansos Sembako 638.416
3 Bansos Tunai 356.436 123.350.300.000 10,44%
4 Prakerja 55.441 148.248.900.000 12,55%
5 Insentif Nakes Pusat 411 196.815.550.000 16,66%
6 Padat Karya Tunai Kementan 40.353
7 Padat Karya Tunai Kemenhub 838 OH 2.051.281.830 0,17%
8 Padat Karya Tunai Kemen PUPR 3.798 16.470.856.888 1,39%
9 Padat Karya Tunai Kemen KLH 0,04%
10 Bantuan Pelaku Usaha Mikro 60.648 527.850.000 7,22%
11 Subsidi Upah 60.188 85.312.551.000 2,28%
12 BLT Dana Desa 26.906.664.000 12,32%
13 Subsidi Bunga UMKM KUR 35.281 145.555.200.000 12,22%
14 Subsidi Bunga UMKM Non KUR 40.643 144.416.622.222 9,18%
15 Beras PKH 22.814 108.471.900.000 2,11%
16 Diskon Listrik PLN 77.795 24.959.045.904 3,38%
17 Klaim RS 39.947.719.530 0,89%
*)10.491.131.970 2,43%
Total 28.698.435.845 0,02%
100,00%
Sumber: OMSPAN (diolah) 193.105.400
1.181.470.259.589

Secara statistik, stimulus pemerintah melalui program PEN telah efektif menjadi

coutercyclical yang mampu menahan perlambatan ekonomi nasional. Meskipun triwulan IV-2020

mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42 persen (q-to-q) terhadap triwulan sebelumnya,

namun dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran

Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 27,15 persen.

Untuk lingkup Babel, dukungan APBN untuk program PEN pada tahun 2020 telah terealisasi

sebesar Rp1.181,47 miliar. Sebesar 73,37 persen dari total penyerapan PEN di Babel

97

disumbangkan oleh enam program, yaitu Program Kartu Prakerja, Program Bansos Tunai,
Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Program Subsidi Upah, Program BPNT/Bansos
Sembako, dan Program BLT Dana Desa. Sementara itu, program Padat Karya Tunai K/L secara
kumulatif memberikan sumbangan sebesar 10,94 persen dari total penyerapan PEN di Babel.
“Mendagri Minta Dukungan Pemda Sukseskan Program PEN”
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi kinerja APBD dan merancang program pemulihan ekonomi daerah yang sinergis
dengan pelaksanaan program PEN yang dilakukan pemerintah Pusat," kata Mendagri dalam rilis yang diterima di Makassar.
Sumber:https://republika.co.id/ , 27 Agustus 2020

7.2. KINERJA PC PEN (APBD) DI BABEL

Program pencegahan dan penanganan Covid-19 dan PEN pemerintah pusat tersebut
tentunya harus didukung dengan implementasi program yang sama oleh Pemda. Berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemda duiminta agar
melakukan refocusing dan realokasi APBD guna mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi di daerah. Perubahan alokasi anggaran yang dimaksud diarahkan kepada tiga hal, yaitu
penanganan kesehatan, penyediaan JPS, dan penanganan dampak ekonomi.

Penanganan kesehatan meliputi penyediaan sarana prasarana kesehatan, penyediaan
sarana fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan/medis potensial, pemberian insentif
bagi tenagakesehatan/medis, penyemprotan desinfektan, pemeriksaan laboratorium, pengadaan
alat dan bahan evakuasi korban, penanganan jenazah korban, dan penanganan kesehatan
lainnya. JPS meliputi pemberian hibah/bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19,
fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta dan/atau instansi vertikal yang ikut serta
melakukan penanganan pandemi. Sedangkan penanganan dampak ekonomi meliputi
pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok guna menjaga ketahanan pangan daerah,
pemberian insentif pajak daerah, relaksasi dana bergulir, pemberian stimulus usaha kepada
UMKM, dan penanganan dampak ekonomi lainnya.

Grafik 7. 1 Kinerja Penyaluran PC PEN APBD Per Pemda di Babel

Total anggaran yang dialokasikan untuk PC PEN yang bersumber dari refocusing dan
realokasi APBD 2020 di Babel mencapai Rp825,27 miliar. Pemda Provinsi memberikan alokasi
anggaran PC PEN terbesar, yaitu sebesar Rp331,03 miliar atau 40 persen, sedangkan Pemkab

98

Bangka Selatan dengan alokasi anggaran terkecil, yaitu sebesar Rp30,9 miliar atau 3,73 persen
dari total anggaran PC PEN di Babel.

Dari total alokasi APBD tersebut, sampai dengan akhir 2020 telah terealisasi sebesar
Rp623,32 miliar atau 72,32 persen. Realisasi tertinggi disumbangkan oleh Pemda Provinsi yaitu
sebesarRp300,12 miliar atau 48,15 persen sedangkan realisasi terendah disumbangkan oleh
Pemkab Bangka Selatan yaitu sebesar Rp10,55 miliar atau 1,69 persen dari total realisasi PC
PEN bersumber dana APBD. Jika dilihat dari kinerja penyaluran, Kota Pangkalpinang merupakan
yang tertinggi, yaitu sebesar 92,59 persen dari pagu anggaran, sedangkan Pemkab Belitung
Timur merupakan yang terendah karena hanya mampu merealisasikan belanja PC PEN sebesar
30,18 persen dari pagu anggaran mereka. Tiga pemda yang penyerapannya di atas penyerapan
rata-rata seprovinsi, yaitu Pemprov, Pemkab Bangka, dan Kota Pangkalpinang, kinerja.

Jika ditinjau dari jenis klasternya, anggaran terbesar PC PEN yang bersumber dari
refocusing dan realokasi APBD 2020 dialokasikan pada klaster penanganan dampak ekonomi
yang mencapai Rp358,16 miliar atau 43,28 persen dari total anggaran. Sedangkan klaster
penanganan kesehatan dan klaster JPS masing-masing memperoleh alokasi sebesar 42,86
persen dan 13,86 persen dari total anggaran PC PEN APBD.

Grafik 7. 2 Kinerja Penyaluran PC PEN APBD Per Klaster Babel

Sampai dengan akhir 2020, klaster penanganan dampak ekonomi memberikan kontribusi
terbesar, yaitu Rp297,04 miliar atau 47,65 persen dari total realisasi, diikuti klaster penanganan
kesehatan yang mencapai Rp242,86 miliar atau 38,96 persen dari total realisasi dan klaster JPS
yang mencapai Rp83,42 miliar atau 13,38 persen dari total realisasi. Jika dilihat dari tingkat
penyalurannya, klaster penanganan dampak ekonomi merupakan yang tertinggi yaitu 82,93
persen dari alokasi anggaran untuk klaster tersebut, sedangkan yang terendah adalah klaster
penanganan kesehatan yang hanya terserap 68,42 persen dari alokasi anggaran.

7.2.1. Klaster Penanganan Kesehatan

Alokasi belanja APBD untuk bidang kesehatan mencapai Rp354,74 miliar dan hanya
terealisasi sebesar 68,46 persen. Kab. Bangka Barat adalah pemda yang paling tinggi

99

mengalokasikan belanjanya untuk bidang kesehatan yaitu Rp76,13 miliar, sedangkan pemda
dengan alokasi terendah yaitu Kab. Belitung sebesar Rp21,40 miliar.

Grafik 7. 3 Persentase Realisasi Belanja APBD untuk Penanganan Covid-19 per Pemda

Sumber: Badan Keuangan Daerah lingkup Babel (diolah)

Realisasi belanja APBD untuk penanganan Covid-19 pemda lingkup Babel cukup variatif.

Persentase realisasi terbesar yaitu Kab. Bangka sebesar 96,88 persen, sedangkan persentase

terkecil pada Kab. Bangka Selatan sebesar 28,93 persen. Berdasarkan data yang disampaikan

Bakuda lingkup Babel ke Kanwil DJPb Provinsi Babel, beberapa output dari belanja tersebut

antara lain sebagai berikut:

Tabel 7. 2 Pagu, Realisasi dan Capaian Output Belanja APBD

Output Kegiatan Pagu Realisasi Output Satuan

Alat Kesehatan 25.310,07 22.034,86 1.624 paket
Insentif Tenaga Kesehatan Daerah 18.778,23 18.778,23 5.532 orang
Belanja Bahan Pakai Habis 13.317,26 12.750,77 1.867 unit
Obat-obatan 6.186,69 6.180,62 5.736 paket
Ambulans 5.040,00 5.040,00 unit
Rehab Poskesdes/Posyandu/Pustu 3.742,70 3.740,32 12 unit
Masker 1.382,98 1.346,60 29 buah
Tempat Cuci Tangan Portabel 1.148,50 1.140,40 128.418 buah
Handsanitizer/handsoap 461 botol
Tangki Semprot 701,50 692,37 9.921 unit
Thermo Gun 651,10 567,15 600 unit
Cairan Disinfektan 597,20 487,61 560 jerigen
Sarung Tangan Medis 553,50 536,40 5.116 kotak
Face Shield 150,30 146,41 7.756 buah
64,55 57,53 1.977

Sumber: Badan Keuangan Daerah lingkup Babel (diolah)

100

Secara umum belanja bidang kesehatan digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, obat-
obatan dan sarana prasarana pendukung penanganan Covid-19. Namun demikian, keberadaan
tenaga kesehatan menjadi faktor terpenting dalam mengoptimalkan fungsi dari fasilitas
kesehatan tersebut. Akan tetapi, tenaga kesehatan menjadi pihak dengan risiko tinggi terpapar
Covid-19. Oleh karena itu pemerintah memberikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan
berupa insentif. Ketentuan pemberian insentif tenaga kesehatan lebih lanjut diatur dalam
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/47/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang
Perubahan Atas Kepmenkes nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif
dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Tenaga kesehatan yang secara langsung menangani Covid-19 diberikan insentif dengan
nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan
kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas.
Secara umum, peraturan tersebut menetapkan besaran insentif dan santunan yang dapat
disesuaikan dengan tingkat tenaga kesehatan dan tempat bertugasnya, yaitu:
1. Insentif Dotker Spesialis maksimal Rp 15 juta per bulan
2. Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi maksimal Rp 10 juta per bulan
3. Insentif Bidan dan Perawat maksimal Rp 7,5 juta per bulan
4. Insentif Tenaga Medis lainnya maksimal Rp 5 juta per bulan
5. Santunan kematian sebesar Rp 300 juta per orang.

Dana insentif tenaga kesehatan daerah bersumber dari pendapatan transfer yaitu Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan. Secara keseluruhan alokasi insentif tenaga kesehatan
pemda lingkup Babel mencapai Rp26,26 miliar. Alokasi terbesar diberikan pada Kab. Bangka dan
Kab. Belitung masing-masing Rp5,94 miliar dan Rp5,44 miliar. Hal ini seiring dengan tingginya
jumlah tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di kedua pemda tersebut.

Grafik 7. 4 Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan per Pemda (dalam miliar)

Sumber: Badan Keuangan Daerah lingkup Babel (diolah)

101

Hingga akhir 2020, realisasi insentif tenaga kesehatan hanya mencapai Rp18,78 miliar atau

71,52 persen dari pagu, dengan jumlah penerima sebanyak 5.532 orang. Kab. Bangka terealisasi

100 persen atau Rp5,94 miliar yang diberikan kepada 1.947 orang, sedangkan realisasi terkecil

pada Kab. Bangka Selatan yaitu sebesar 9,27 persen atau Rp360,96 juta dengan jumlah

penerima 145 orang. Sementara itu berdasarkan tingkat tenaga kesehatan, insentif terbesar

diberikan kepada bidan dan perawat yaitu sebanyak 2.837 orang atau senilai Rp9,96 miliar.

Tabel 7. 3 Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan per Pemda (juta rupiah)

Dokter Dokter Umum Bidan dan Tenaga Total
Spesialis dan Dokter Perawat Kesehatan
Pemda Gigi
PM (Rp) PM (Rp) Lainnya
PM (Rp) PM Rp
PM Rp
459 2.111,12
Pemprov Babel 50 333,37 75 282,15 260 1.244,36 74 251,25 1.947 5.942,07
Bangka 368 886,88
Bangka Barat 53 360,95 253 906,99 1.018 3.335,51 623 1.338,61 425 1.555,92
Bangka Tengah 145 360,96
Bangka Selatan 12 60,39 50 119,74 198 512,11 108 194,64 689 2.556,69
Pangkalpinang 1.103 4.431,75
Belitung - - 108 444,98 176 618,93 141 492,02 396 932,84
Belitung Timur 5.532 18.778,23
Total 2 7,50 16 36,82 52 112,16 75 204,48

35 256,92 81 304,32 371 1.403,12 202 592,34

53 404,22 126 644,06 615 2.387,30 309 996,17

41 276,43 54 78,12 147 351,19 154 227,11

246 1.699,78 763 2.817,17 2.837 9.964,68 1.686 4.296,61

Keterangan: PM = Penerima Manfaat (orang)
Sumber: Badan Keuangan Daerah lingkup Babel (diolah)

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran insentif tenaga kesehatan tahun

2020 meliputi:

a. Ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang disampaikan pada saat pengajuan usulan

insentif karena kurangnya sosialisasi; dan

b. Keterlambatan pembayaran insentif nakes karena proses verifikasi yang berjenjang. Usulan

insentif harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Kantor Pusat Kemenkes dan tidak dapat

diketahui kemajuan progresnya oleh Dinkes yang mengajukan.

7.2.2. Klaster JPS (Social Safety Net)

Dikarenakan kedaruratannya, maka pelaksanaan program JPS dalam rangka PC PEN tidak
mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Permendagri Nomor 99 Tahun 2019
tentang pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Secara prinsip,
pernberian hibah/bansos harus dilakukan secara langsung sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah melalui penetapan oleh Pemda berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta
evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau
permintaan penerima hibah/bansos. Dengan demikian, seluruh proses mulai dari pendataan,
penetapan KPM, besaran bansos, durasi pemberian, hingga mekanisme penyalurannya
sepenuhnya diserahkan kepada Pemda demi efektivitas dan perluasan jangkauan penerima
bansos. Disamping itu, Pemda juga tidak perlu terpaku dengan DTKS (data terpadu
kesejahteraan sosial) yang selama ini digunakan oleh pemerintah pusat dalam menyalurkan
bansos yang bersumber dari APBN.

102

Total anggaran yang dialokasikan untuk klaster JPS di Babel mencapai Rp114,67 miliar.
Pemkab Bangka Tengah memberikan alokasi anggaran klaster JPS terbesar, yaitu sebesar
Rp27,33 miliar atau 23,83 persen, sedangkan Pemkot Pangkalpinang memiliki alokasi anggaran
terkecil, yaitu sebesar Rp1,85 miliar atau 1,61 persen dari total anggaran klaster JPS di Babel.

Grafik 7. 5 Kinerja Penyaluran Klaster JPS per Pemda di Babel

Sumber: Bakuda Provinsi Kep. Bangka Belitung (diolah)

Dari total alokasi klaster JPS tersebut, sampai dengan akhir 2020 telah terealisasi sebesar
Rp83,42 miliar atau 72,75 persen. Realisasi tertinggi disumbangkan oleh Pemkab Bangka
Tengah yaitu sebesarRp21,42 miliar atau 25,62 persen dari total realisasi klaster JPS. Meskipun
terserap penuh, namun karena alokasi anggaran klaster JPS Pemkot Pangkalpinang merupakan
yang terendah, maka sumbangan terhadap realisasi klaster JPS juga paling rendah.

Grafik 7. 6 Kinerja Penyaluran Klaster JPS per Program di Babel

Sumber: Bakuda Provinsi Kep. Bangka Belitung (diolah)

Jika dilihat dari kinerja penyaluran, Pemda Provinsi dan Pemkot Pangkalpinang merupakan
yang tertinggi, yaitu sebesar 100 persen dari pagu anggaran, sedangkan Pemkab Belitung Timur
merupakan yang terendah karena dari Rp21,44 miliar hanya terserap sebesar 6,99 miliar atau
32,6 persen dari anggaran. Dari delapan pemda di Babel, terdapat dua Pemda yang tingkat
penyerapannya di bawah rata-rata seprovinsi yaitu Pemkab Belitung dan Pemkab Belitung Timur.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko sosial yang muncul akibat pandemi Covid-
19, terdapat beberapa program utama yang dijalankan oleh Pemda yang termasuk dalam klaster
JPS, yaituprogram bansos tunai (BST), program bantuan sembako, bantuan bagi siswa tidak
mampu, pembangunan rumah layak huni (RLH), dan kegiatan operasional pendukung lainnya.

103

Pada tahun 2020, alokasi anggaran untuk program Bantuan Sembako merupakan yang
terbesar pada klaster JPS yang mencapai Rp53,39 miliar atau memberikan porsi 46,56 persen.
Sedangkan program bantuan bagi siswa tidak mampu dalam rangka mendukung pembelajaran
jarak jauh memperoleh alokasi anggaran terkecil, yaitu sebesar Rp380 juta atau 0,33 persen.

Dari total alokasi klaster JPS tersebut, sampai dengan akhir 2020 program Bantuan

Sembako terealisasi sebesar Rp45,27 miliar atau 54,26 persen dari alokasi. Sedangkan realisasi

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai Rp30,82 miliar atau 36,95 persen dari alokasi.

Tingkat penyerapan tertinggi terjadi pada Program Pembangunan RLH dan Program Bantuan

Siswa tidak mampu, yang masing-masing mencapai 100 persen dan 99,36 persen dari alokasi

setiap program. Sementara realisasi terendah pada kegiatan operasional pendukung lainnya

yang baru terserap 46,03 persen.

Adapun kegiatan operasional pendukung adalah kegiatan-kegiatan yang dijalankan guna

mendukung kelancaran pelaksanaan program utama, meliputi belanja pegawai atau honorarium

relawan/petugas lapangan, dukungan transportasi petugas dan mobilisasi logistik, pengadaan

kendaraan bermotor khusus, dukungan pengamanan dari kepolisian, pengadaan Alat Pengaman

Diri (APD) bagi petugas lapangan, serta kegiatan validasi dan verifikasi data PMKS dan PSKS.

Tabel 7. 4 Output Penyaluran Klaster JPS per Program di Babel

No Program Pagu Realisasi Penerima
1 Bansos Tunai 50,21 30,82 23.171

2 Bantuan Sembako 53,39 45,27 103.735

3 Bantuan siswa tidak mampu 0,38 0,37

4 Operasional pendukung 5,98 2,75

5 Pembangunan Rumah Layak Huni 0,49 0,49 4

6 Sembako (daging sapi) 4,23 3,72

Total 114,67 83,42 126.910

Secara kumulatif, program bansos tunai yang dilaksanakan sejak bulan April 2020 telah

disalurkan kepada 23.171 masyarakat miskin dan terdampak pandemi di Babel. Program bantuan

sembako disalurkan kepada 103.735 KPM dalam bentuk paket sembako senilai Rp200 ribu

sampai dengan Rp250 ribu untuk setiap KPM.

Dalam implementasi program JPS di atas, terdapat beberapa kendala di lapangan yang

berpotensi menghambat pencapaian output dan tujuan program.

a. DTKS yang dijadikan sebagai rujukan awal dalam pendataan calon KPM ternyata belum

sepenuhnya update, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat miskin belum terdata pada

DTKS.

b. Terdapat calon KPM yang tidak memiliki NIK atau NIK tidak valid yang dapat mengakibatkan

masyarakat yang sudah meninggal masih tetap terdata sebagai penerima bansos dan juga

penerima bansos ganda.

c. Terdapat beberapa NIK (NIK ganda) pada satu KK yang diajukan sebagai calon KPM. Hal ini

dapat mengakibatkan tumpang tindih penerima bantuan.

104

d. Beberapa Pemda melakukan penyaluran bansos APBD setelah penyaluran BLT APBN guna
mencegah tumpang tindih penerima bansos. Hal ini justru menyebabkan kemanfaatan bansos
APBD juga tertunda.

e. Keterbatasan sarpras pendukung distribusi paket sembako kepada para KPM.
7.2.3. Klaster Penanganan Dampak Ekonomi

Total alokasi Penanganan Dampak Ekonomi Babel untuk klaster penanganan dampak
ekonomi sebesar 358,15 Miliar. Dengan alokasi tersebut, dana yang berhasil terealisasi sebesar
82,93 persen. Pemkab. Bangka Barat merupakan pemerintah daerah yang paling banyak
mengalokasikan anggarannya untuk menangani dampak ekonomi yaitu sebesar Rp35,35 miliar,
sedangkan Pemkot Pangkalpinang menjadi pemda yang paling sedikit alokasi anggarannya yaitu
hanya sebesar Rp1,4 miliar.

Realisasi APBD penanganan dampak ekonomi masih terdapat ketimpangan. Di satu sisi
terdapat pemda yang sudah merealisasikan anggarannya sebesar 100 persen yaitu pemkot
Pangkalpinang, tetapi di sisi lain ada yang realisasinya masih di bawah 5 persen seperti Pemkab.
Belitung Timur.

Grafik 7. 7 Realisasi Belanja APBD untuk Penanganan Dampak Ekonomi per Pemda

Sumber: Badan Keuangan Daerah lingkup Babel (diolah)

Pemprov Babel melakukan lima skema perlindungan dan pemulihan ekonomi UMKM,
termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak
terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan. Skema perlindungan dan pemulihan
UMKM yaitu: 1) memastikan pelaku UMKM masuk ke bagian penerima bansos, 2) memberikan
insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun,
3) melakukan relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program, 4)
perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja, dan 5) meminta
kementerian, lembaga, BUMN, pemda menjadi penyangga dalam ekosistem usaha UMKM
terutama tahap awal pemulihan.

105

Untuk UMKM yang bisa mengakses perbankan, maka pihak pemda sudah bekerjasama

dengan perbankan penyalur KUR agar memberikan pendampingan dan permodalan sesuai

dengan ketentuan. Pemda akan mensupport pelaku UMKM terkait syarat-syarat administrasi

yang diperlukan perbankan. Pemda juga mengajak pihak swasta dan BUMN/D serta institusi

lainnya untuk menjadi offtaker produk yang dihasilkan UMKM.

Selain itu dukungan pemda dalam rangka penguatan UMKM dalam masa pandemi Covid-

19 adalah 1) Pemberdayaan UPTD rumah promosi dan kemasan bagi UMKM terdampak Covid-

19, kemudahan yang diberikan UPT juga untuk membayar kuantitas (kemasan) yang dipesan,

minimal pesanan mereka bisa diatur dan ditekan sehingga tidak membebani modal, 2)

pendampingan dan promosi usaha kecil diantaranya berupa fasilitasi sertifikasi halal gratis dan

pameran virtual dan marketplace produk UMKM dan 3) layanan usaha melalui PLUT. Sebagai

berikut : Pendampingan (coaching dan mentoring) target 500 umkm; Layanan pendampingan;

Kelembagaan (perizinan legalitas usaha merk haki dsb); SDM (entrepreneurship dan

brainstorming); Produksi (standart produksi, manajamen bahan baku dan kualitas produk);

Kerjasama (kemitraan umkm); Pembiayaan (manajemen usaha dan akses pembiayaan);

Pemasaran (strategi pemasaran dan produk market oriented); IT (teknologi preneurship, web

base dan digitalisasi umkm).

Penggunaan APBD dalam yang sudah dialokasikan diproyeksikan menjadi kegiatan

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. 5 Belanja APBD Penanganan Covid-19 untuk dukungan UMKM

No. Nama Program Anggaran Realisasi %

1 Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kecil 200.000.000 0 0,00
Menengah
368.460.000 193.150.000 52,42
2 Pelaksanaan Kegiatan DEKRANASDA 925.665.000 885.360.700 95,65
2.389.200.000 1.984.093.840 83,04
3 Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro 93,66
92.508.500 86.642.000 81,37
4 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Bagi UMKM 134.400.000 109.362.000 97,03
348.000.000 337.650.000 90,51
5 Pelatihan Akuntansi Dan Manajemen Bagi Umkm
71.955.000 65.123.988 92,79
6 Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM
1.900.000.000 1.762.915.165 98,92
7 Pembinaan Dan Pendampingan Usaha Mikro 95,18
2.524.067.500 2.496.726.470
8 Bazar Produk Perdagangan Dan Usaha Mikro 750.000.000 713.852.400

9 Pemberdayaan UPTD Rumah Promosi Dan
Kemasan Bagi UMKM Terdampak Covid-19

10 Pendampingan Dan Promosi Usaha Kecil

11 Peningkatan Layanan Usaha Terpadu

Sumber: Bakuda (data sementara diolah)

Daya serap UMK terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil

(Kuncoro, 2008, Sripo, 2010), serta lingkup usahanya yang sangat beragam, menjadikan UMKM

sebagai lokus perekonomian regional maupun nasional. Sehingga melalui penguatan peran

UMKM tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi Babel di era new normal.

“Belanja Pemda untuk Pemulihan Ekonomi Masih Sangat Minim"
"Saya ingin garisbawahi bahwa saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus mencoba melihat alokasi dan distribusi serta
penyerapan dari program-program PEN, kita lihat di tingkat daerah penyerapan masih perlu ditingkatkan," jelas Sri Mulyani ketika
memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2020 dalam video conference, Kamis
(22/10/2020).
Sumber: https://money.kompas.com/

106

BAB VIII BAB VIII PENUTUP.

PENUTUP

8.1. KESIMPULAN

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat. Pandemi Covid-19 telah mendorong krisis
kesehatan yang kemudian memicu krisis ekonomi hampir di seluruh negara di dunia. Kondisi
tersebut sangat menguji daya tahan keuangan negara seiring dengan meningkatnya risiko fiskal
yang muncul akibat tekanan pada sisi pendapatan dan kenaikan di sisi belanja.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mewujudkan kesinambungan
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal pemerintah
sebagai instrumen utama guna mewujudkan tujuan tersebut melalui fungsi alokasi, distribusi, dan
stabilisasi, baru dikatakan efektif jika mampu mendorong perbaikan pada indikator makro
ekonomi dan indikator kesejahteraan.

Beberapa simpulan yang dapat diambil dari Kajian Fiskal Regional Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Realisasi penerimaan APBN di Babel tahun 2020 sebesar Rp2,76 triliun, atau turun 27,95

persen dibandingkan tahun 2019. Turunnya penerimaan negara tersebut sebagai dampak dari
turunnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha akibat pandemi Covid-19. Sedangkan
belanja APBN terealisasi sebesar Rp9,00 triliun, juga turun sebesar 8,23 persen dibandingkan
tahun 2019 dikarenakan dilakukannya penyesuaian pagu belanja APBN guna mendukung
kebijakan pencegahan dan penangan Covid-19 serta Program PEN.
2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN di Babel antara lain:
a. Turunnya potensi pendapatan karena perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19;
b. Belum optimalnya pemanfaatan insentif perpajakan dan kepabeanan;
c. Penurunan realisasi belanja K/L maupun TKDD dipengaruhi oleh penurunan pagu sebagai

bentuk upaya realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19;
d. Kurang optimalnya penyaluran DAK Fisik dikarenakan perbedaan RK dengan juknis,

kesalahan input data kontrak pada OM SPAN, dan singkatnya waktu penyelesaian bagi
kegiatan dari Cadangan DAK Fisik; dan
e. Rendahnya penyaluran KUR Babel dikarenakan masih kurangnya dukungan pemda baik
dalam bentuk sosialisasi KUR maupun input data calon debitur potensial di SIKP.

107

3. Realisasi penerimaan daerah konsolidasian Pemda tahun 2020 sebesar Rp8,2 triliun, atau
turun sebesar 8,84 persen dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar Rp9,02 triliun. Turunnya
penerimaan daerah bukan hanya bersumber dari turunnya Pendapatan Asli daerah karena
pandemi Covid-19, namun juga karena turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat
akibat penyesuaian pagu belanja transfer pada APBN tahun 2020 guna mendukung kebijakan
pencegahan dan penangan Covid-19 serta Program PEN. Sedangkan belanja daerah
konsolidasian Pemda tahun 2020 sebesar Rp8,7 triliun, atau turun sebesar 4,43 persen
dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp9,07 triliun selaras dengan efisiensi belanja
daerah dan turunnya alokasi dana transfer.

4. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD di Babel antara lain:
a. Rasio kemandirian Babel masih rendah, pada tahun 2020 sebesar 17,42 persen atau turun
sebesar 0,07 persen dibandingkan 2019 yang menggambarkan bahwa pemda baru
mampu membiayai kurang dari seperlima belanja daerah dengan menggunakan PAD;
b. Rasio PAD terhadap PDRB Babel (tax ratio) juga masih sangat rendah, yaitu sebesar 1,90
persen atau turun dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar 2,08 persen; dan
c. Tingginya rasio surplus terhadap realisasi pendapatan transfer pada semester I yang
menunjukkan bahwa Pemda mengalami ekses likuiditas di awal tahun karena belum
optimalnya penyerapan anggaran daerah.

5. Kebijakan fiskal regional sepanjang tahun 2020 dapat dikatakan cukup efektif bukan hanya
dalam mendorong perbaikan pada indikator perekonomian dan indicator kesejahteraan
masyarakat (inflasi, IPM, dan Gini Ratio) namun efektif sebagai countercyclical bagi
perekonomian dan menahan perekonomian agar tidak jatuh lebih dalam lagi (pertumbuhan
ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran).
a. Secara kumulatif, tingkat inflasi tahun 2020 sebesar 1,08 persen atau turun sebesar 1,54
poin persen dibandingkan 2019 (2,62 persen);
b. Pada 2020, IPM Babel sebesar 71,47, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang tercatat
sebesar 71,30 dan tahun 2018 sebesar 70,67.
c. Nilai Gini ratio Babel pada September 2020 sebesar 0,257 atau turun 0,005 poin persen
jika dibandingkan dengan periode Maret 2020, tetap menjadikan Babel sebagai
ketimpangan ekonomi terendah nasional.
d. Perekonomian Babel yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)
mencapai Rp75,53 triliun. Krisis akibat pandemi telah menyebabkan perekonomian Babel
tahun 2020 tumbuh negatif sebesar 2,3 persen atau turun 5,62 persen dibandingkan 2019.
Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor pertama yang terkena pukulan pandemi,
perekonomian Babel masih lebih baik dibandingkan Kepri yang negatif 3,80 persen atau
Bali yang negatif 9,31 persen.
e. Tingkat kemiskinan pada September 2020 mencapai 4,89 persen atau naik dibandingkan
kondisi September 2019 yang tercatat 4,50 persen dan Maret 2020 yang tercatat 4,53

108

persen. Angka tersebut masih mampu ditekan hingga jauh di bawah tingkat kemiskinan
nasional yang berada di angka 10,19 persen.
f. TPT Agustus 2020 sebesar 3,41 persen, naik 1,67 poin persen dibandingkan Agustus 2019
dan naik sebesar 1,64 poin persen dibandingkan Agustus 2018.
6. Berdasarkan analisis LQ dan Shift Share dapat disimpulkan bahwa Babel memiliki keunggulan
kompetitif di sektor pertambangan dan pengolahan berupa timah, serta potensi yang sangat
menjanjikan di sektor perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
7. Total anggaran yang dialokasikan untuk PC PEN yang bersumber dari refocusing dan
realokasi APBD 2020 di Babel mencapai Rp825,27 miliar yang ditujukan untuk klaster
penanganan kesehatan, klaster jaring pengaman sosial, dan klaster penanganan dampak
ekonomi. Sampai dengan akhir 2020 telah terealisasi sebesar Rp623,32 miliar atau 72,32
persen dari pagu. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PC PEN
APBD, yaitu:
a. Klaster penanganan kesehatan antara lain ketidaklengkapan dokumen persyaratan
penyaluran insentif kesehatan dan keterlambatan penyaluran insentif kesehatan.
b. Terkait dengan klaster JPS antara lain DTKS yang menjadi acuan pendapataan calon KPM
belum sepenuhnya update, NIK KPM tidak valid, adanya NIK ganda, dan penyaluran JPS
APBD yang menunggu penyaluran BLT APBN agar tidak tumpang tindih.
c. Klaster penanganan dampak ekonomi antara lain masih minimnya para pelaku usaha yang
memanfaatkan program terkait UMKM.

8.1. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan

antara lain:
1. Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, perlu dilakukan upaya-upaya

sebagai berikut:
a. Melakukan penggalian potensi atas WP baru sektor Kelapa Sawit yang sedang

mengalami kenaikan produksi, serta sektor tambak Udang Vaname yang tidak
terdampak pandemi;
b. Pemda agar bersinergi dengan Ditjen Bea dan Cukai mendorong IKM/UMKM
Babel go internasional melalui sosialisasi fasilitas KB maupun KITE;
c. Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja modal dapat
dilakukan melalui relaksasi pembayaran belanja modal melalui UP/TUP dan
pelaksanaan program PEN bersifat Padat Karya;

109

d. Segera berkoordinasi dengan dengan K/L untuk melakukan penyesuaian
kegiatan sehubungan dengan pengurangan pagu;

e. Pemda perlu mengoptimalkan penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa dengan:
- meningkatkan kualitas perencanaan;
- meningkatkan koordinasi dengan K/L agar juknis kegiatan dapat diterima
di awal tahun dan memastikan RK telah sesuai dengan juknis kegiatan;
- menugaskan operator DAK Fisik dan Dana Desa untuk mengikuti
bimbingan teknis/sosialisasi yang dilakukan baik oleh KPPN, Kanwil DJPb,
Kantor Pusat DJPb, maupun Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK);
- melakukan koordinasi dengan K/L khususnya terkait dengan teknis
kegiatan agar dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik; dan
- meningkatkan koordinasi di setiap jenjang pemerintahan agar laporan
penyerapan dan capaian output Dana Desa dapat segera disampaikan
melalui OMSPAN serta perlu dilakukan percepatan implementasi
interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes.

f. Pemda perlu menyebarluaskan informasi tentang KUR dalam berbagai
kesempatan dengan melibatkan OPD terkait dan pihak perbankan guna
meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR di Babel. Selain itu juga
diperlukan komitmen Pemda dalam mendorong percepatan input data calon
debitur potensial pada aplikasi SIKP.

2. Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD perlu dilakukan upaya-upaya
sebagai berikut:
a. Pemda perlu meningkatkan kemandirian daerah sebagai upaya
berkesinambungan dalam rangka pengelolaan risiko fiskal daerah dengan:
- melanjutkan dan memperluas jangkauan program layanan Samsat
Delivery guna meningkatkan penerimaan PKB sebagai komponen utama
PAD Babel;
- digitalisasi bagi pembayaran semua jenis pajak daerah (e-billing);
- mempercepat pemulihan sektor pariwisata pasca pandemic, karena sektor
ini menjadi penarik dan pendorong ekonomi Babel dan sebagai sumber
potensi pajak dan retribusi daerah;

110

- secara berkelanjutan meningkatkan porsi alokasi anggaran bagi belanja
produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan
pembangunan infrastruktur daerah dan iklim investasi yang selanjutnya
akan men-generate PAD di masa mendatang; dan

- melanjutkan inventarisasi WP dan skema pemberian NPWP secara
jabatan.

b. Pemda perlu segera melaksanakan langkah-langkah strategis percepatan
pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi ekses likuiditas yang kontraproduktif
dengan tujuan percepatan penyaluran dana transfer di awal tahun anggaran
oleh Pemerintah Pusat dan guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

3. Dalam rangka melakukan intervensi terhadap indikator ekonomi dan kesejahteraan,
Pemda perlu:
a. meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh melalui peningkatan
kapasitas guru dalam memberikan bimbingan secara daring, pemenuhan
sarpras pendukung dan kebutuhan paket data bagi guru dan siswa guna
meningkatkan IPM;
b. optimalisasi pemanfaatan DAK Fisik dan Dana Desa bagi pengembangan
sektor unggulan sehingga mendorong iklim usaha, membuka lapangan kerja,
menekan biaya produksi, dan memperluas pemasaran komoditas lokal;
c. memberikan prioritas bagi pengembangan pangan lokal dan perluasan
Program Food Estate guna mengurangi ketergantungan dari luar daerah serta
menekan inflasi; dan
d. Melanjutkan skema pendidikan vokasi guna mencetak tenaga kerja siap pakai
yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menekan kemiskinan dan
pengangguran.

4. Untuk pengembangan potensi unggulan, kiranya Pemda perlu:
a. melakukan standardisasi mutu lada untuk meningkatkan harga jual;
b. menjaga stabilitas harga jual lada internasional dengan melakukan penjualan
langsung ke negara importir;

111

c. meningkatkan dukungan fiskal baik belanja pusat (satker K/L dan TKDD)
maupun APBD untuk pembangunan infrastruktur dan sarana ekspor impor
terutama pelabuhan baru yang lebih memadai untuk kapal besar sehingga
eksportir Babel tidak perlu mengekspor melalui daerah lain;

d. menarik investor yang bergerak di bidang logistik untuk ekspansi di Babel;
e. melanjutkan pengembangan hilirisasi komoditas unggulan (timah, lada, dan

sawit) sehingga Babel dapat mengekspor produk olahan yang bernilai tambah;
serta
f. melanjutkan penelitian dan pengembangan dalam menciptakan produk baru
sebagai komoditas unggulan ekspor.
5. Sedangkan beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk perbaikan
implementasi program PC PEN APBD antara lain Pemda perlu:
a. melakukan sosialisasi kepada para pengelola keuangan satker/unit terkait
mengenai mekanisme pengajuan insentif kesehatan;
b. dan melakukan updating dan verifikasi DTKS dengan melibatkan hingga ke
satuan kerja terkecil di masyarakat (RT/RW);
c. melakukan rekonsiliasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dinas
Dukcapil.
d. menyalurkan bansos APBD tanpa menunggu penyaluran BLT APBN, para
calon KPM prioritas sebaiknya diusulkan pada bansos yang diperkirakan akan
disalurkan lebih dahulu;
e. mengoptimalkan mekanisme penyaluran JPS secara online;
f. memperluas sosialisasi mengenai program penanganan dampak ekonomi; dan
g. memberikan pendampingan bagi UMKM dalam memanfaatkan insentif usaha
yang ditawarkan pemerintah baik terkait administrasi maupun operasional
usahanya.

112

Daftar PUSTAKA

Literatur

Berita Resmi Statistik Kondisi Ketenagakerjaan Agustus 2020.BPS Babel.

Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kep. Bangka Belitung Triwulan IV-2020.BPS Babel.

Government Financial Statistic Triwulan IV Tahun 2020.Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kep.
Bangka Belitung.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kep. Bangka
Belitung.Tahun Anggaran 2020.Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Triwulan IV Tahun 2019 dan 2020.Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nugroho Ginanjar Aji. 2016. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. Indonesian Treasury Review
Vol. 1 No. 1, (2016), Hal 39-50.

Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung 38 Tahun 2020 denda PKB tentang Perubahan
Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung 20 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Kelola
Perdagangan Lada Putih Muntok White Pepper.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka
Belitung.

Rambe Roosemarina Anggraini. 2020. Inefisiensi Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia:
Pendekatan Dea Dan Regresi Logit. Indonesian Treasury Review Vol.5, No.4 (2020),
Hal.311-324.

Zukhri Nizwan. 2020. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari
Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. Indonesian Treasury
Review Vol.5, No. 2, (2020), Hal.143-149.

Tautan
www.bps.go.id

www.bi.go.id

www.babel.bps.go.id

http://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/app/

https://sikp.kemenkeu.go.id/login

http://ditpa.kemenkeu.go.id/2017/index.php

http://www.djpk.depkeu.go.id/simtrada/

http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id

https://babelreview.co.id/kur-super-mikro-bantu-umkm-dapatkan-modal-usaha-bunga-
rendah?page=all.

https://pressrelease.kontan.co.id/release/tingkatkan-ekspor-lada-kemendag-gandeng-bangka-
belitung-perkuat-ekspor-lada-putih-muntok-ke-pasar-global?page=all.

https://www.validnews.id/Harga-Lada-Bikin-Petani-Bernafas-Lega-UmF.

https://www.antaranews.com/berita/1659042/babel-bangun-pabrik-tandan-kering-sawit.

https://babelprov.go.id/content/gubernur-erzaldi-ajak-pengusaha-perikanan-jadikan-udang-
vaname-jadi-primadona-komoditi.

https://www.republika.co.id/berita/q6thk4382/bangka-belitung-ekspor-udang-vaname-rp-1-triliun.

https://www.antaranews.com/berita/1798077/babel-ingin-genjot-ekspor-udang-dibangun-cold-
storage.

https://regional.kompas.com/read/2020/07/06/13520971/pertama-kali-dalam-sejarah-babel-
ekspor-12-ton-lidi-nipah-ke-nepal.

https://www.liputan6.com/news/read/4239197/mensos-bebaskan-pemda-tentukan-nama-
penerima-bansos-dari-apbd.

http://lensabangkabelitung.com/2020/04/dampak-corona-pt-timah-ambil-langkah-efisiensi-dan-
tahan-ekspor/

https://belitung.tribunnews.com/2020/11/03/penyaluran-dana-desa-di-bangka-belitung-
menyisakan-satu-desa.

https://ardhikurniawan.blogspot.com/p/metode-analisis-location-quotient-lq.html

https://ayobandung.com/read/2019/04/09/49262/penyusunan-irio-dalam-mengatasi-
kesenjangan-antarwilayah

http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/06/analisis-shift-share-lq.pdf

Lampiran

Lampiran 1. 1
Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, Perubahan RPJMD 2017 – 2022

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
TUJUAN

1. Meningkatnya 1. Laju Pertumbuhan 1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan
Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi 3. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap

PDRB
4. Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi
5. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan

Perdagangan

2. Meningkatnya 2. Indeks Gini 6. Menurunkan Tingkat Pengangguran
7. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja
pemerataan pendapatan 8. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
9. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

3. Meningkatnya 3. Indeks Ketersediaan 10. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum
ketersedian infrastruktur Infrastruktur
11. Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Dasar
12. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan

4. Meningkatnya Pendidikan 4. Rata-Rata Lama Sekolah, 13. Meningkatkan Kesempatan Pendidikan
14. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
masyarakat (Rata- Rata Lama
15. Meningkatkan Kesejahteraan Anak
Sekolah Laki- Laki, Rata- 16. Mengendalikan Laju Pertumbuhan
17. Penduduk Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender
Rata Lama Sekolah 18. Meningkatkan Kualitas Pemuda
19. Meningkatkan Pembangunan Olah Raga
5. Meningkatnya 5. IPnedreekmspPueamnbangunan 20. Meningkatkan Kesejahteran Sosial

pembangunan sosial Sosial

masyarakat

6. Meningkatnya derajat 6. Angka Usia Harapan 21. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
kesehatan Masyarakat Hidup, (Angka Usia
Harapan Hidup Laki-laki,
Angka Usia Harapan
Hidup Perempuan)

TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
TUJUAN
7. Terwujudnya Reformasi
Birokrasi 7. Indeks Reformasi Birokrasi 22. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

8. Meningkatnya Demokrasi 8. Indeks Demokrasi 23. Meningkatkan Kebebasan Sipil
Indonesia Provinsi 24. Meningkatkan Hak- Hak Politik
25. Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi
9. Menurunnya Resiko 9. Indeks Resiko Bencana
Bencana 26. Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap
Penanggulangan Bencana

10. Meningkatnya 10. Indeks Kualitas 27. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Lingkungan Hidup

Hidup (IKLH) (IKLH)

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 Prvinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran 1. 2
Target Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2020

N0. Tujuan Indikator Kinerja Target Target RKPD Target
Tujuan RPJMD 2020 Perubahan
2017-2022 RKPD 2020

1. Meningkatnya 1. Persentase 4,50 4,50 1,65
1.980 1.980 1.813
pertumbuhan Pertumbuhan PDRB 55.401 55.401 51.929

ekonomi

2. Meningkatnya 2. Pengeluaran

pendapatan pemerintah perkapita

Pemerintah dan (dalam ribuan)

masyarakat 3 Pendapatan perkapita

(dalam ribuan)

3. Meningkatnya 4. Pertumbuhan 7,10 7,10 5,68

Infrastruktur dan subsektor jasa 7,89
L = 8,40
konektivitas konstruksi P = 7,60
70,23
daerah yang 5. Rata-rata lama 7,89 7,89 L = 68,40
4. bMeernkiunaglkitaatsnya sekolah, (Rata-rata L = 7,96 L = 7,96 P = 72,23
lama sekolah laki-laki, P = 6,99 P = 6,99
lama sekolah rata-rata lama 69,70
masyarakat
75,65
sekolah perempuaan
149
5. Meningkatnya 6. Angka Usia Harapan 70,23 70,23 75,51

derajat kesehatan Hidup, (Angka Usia L = 68,40 L = 68,40
masyarakat Harapan Hidup Laki- P = 72,23 P = 72,23
laki, Angka Usia

Harapan Hidup

Perempuaan)

6. Terwujudnya 7. Indeks Reformasi 67,41 67.41

reformasi Birokrasi

birokrasi yang

7. bTerkwuuajluitdansya 8. Indeks Demokrasi 75,65 75,65

pembangunan Indonesia Provinsi

demokrasi

8. Meningkatnya 9. Indeks Resiko 149 153

tata kelola Bencana

9. kMeebneincgaknaatnanya 10. Indeks Kualitas 59,81 59,81
Lingkungan Hidup
tata kelola (IKLH)
lingkungan hidup

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Babel 2017-2022, RKPD Provinsi Kepulauan Babel 2020

Lampiran 1. 3

Target Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2020

Target Target Target
RKPD Perubahan
N0. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2020 RKPD 2020
2017-2022
5,0 5,0
1. Meningkatnya produksi 1. Persentase Pertumbuhan 5,0
sub sektor pertanian, Produksi Sub Sektor Pertanian, 3,9 3,9
peternakan, dan Peternakan, Dan Jasa 3,9 419.594 419.594
perkebunan Perkebunan 419.594
0,63 0,63
2. Meningkatnya produksi 2. Persentase Pertumbuhan 0,63
sub sektor perikanan Produksi Sub Sektor Perikanan 2,67 2,67 2,67
12,86 12,86 12,86
3. Meningkatnya 3. Tingkat Kunjungan Wisatawan 0,257
pengembangan 5,5 0,257 0,257
Pembangunan 4. Persentase Pertumbuhan 5,1
pariwisata Produksi Sektor Pertambangan 06.24 5,5 5,5
Dan Penggalian 5,1 5,1
4. Meningkatnya produksi 06.24 06.24
sektor pertambangan 5. Persentase Pertumbuhan
Produksi Sektor Industri
5. Meningkatnya Pengolahan
pembangunan berbasis
industri 6. Persentase Pertumbuhan
Produksi Sub Sektor
6. Terwujudnya Ketenagalistrikan
kemandirian energi
7. Persentase Per-tumbuhan
7. Meningkatnya Pendapatan Pemerintah
Pendapatan Pemerintah Daerah
Daerah
8. Persentase Angka
8. Menurunnya angka Pengangguran
pengangguran
9. Persentase Angka Kemiskinan
9. Menurunnya angka
kemiskinan 10. Persentase Tingkat Inflasi
Provinsi Kepulauan Babel
10. Menurunnya angka
inflasi

11. Terkendalinya laju 11. Persentase Laju Pertumbuhan 2,08 2,08 2,08

pertumbuhan penduduk Penduduk 1.187 1.187 1.187
90.000 90.000 90.000
12. Meningkatkan 12. - Terbangunnya Daerah Irigasi
149 153 149
pemenuhan infrastruktur (Ha) 56% 56% 56%

pengembangan potensi - Ketersediaan Air Baku (M3)

daerah

13. Meningkatnya 13. - Persentase Lingkungan Yang
Tertata
pemenuhan - Persentase Bangunan Yang
infrastruktur dasar Tertata
masyarakat - Persentase Desa Yang
Terlayani Jaringan
Telekomunikasi

N0. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Target Target
RPJMD RKPD Perubahan
2017-2022 2020 RKPD 2020

14. Meningkatnya 14. - Persentase Kunjungan Kapal 0.19% 0.19% 0.19%
konektivitas Di Pelabuhan Laut
antarwilayah - Persentase Armada 0.36% 0.36% 0.36%
Pengangkutan
15. Meningkatnya - Persentase Jalan 95.5% 95.5% 95.5%
kesempatan pendidikan Kondisi Mantap 12,19 12,19 12,19
bagi masyarakat L=12,51 L=12,51 L=12,51
15. Angka Harapan Lama Sekolah P=12,63 P=12,63 P=12,63
(Angka Harapan Lama Sekolah
Laki-Laki, Angka Harapan Lama
Sekolah Perempuan)

16.. Peningkatan 16. Angka Kesehatan Masyarakat 82,97 82,97 82,97

pembangunan kesehatan WTP
3
masyarakat 72

17. Birokrasi yang bersih 17. - Opini Audit Bpk Atas Laporan 2,8 WTP WTP
dan akuntabel Keuangan 33
- Tingkat Kematangan 40
Maturitas SPIP 73,5 72 72
- Nilai Akuntabilitas Kinerja 2,8 2,8
Provinsi Meningkat 5
- Nilai Laporan
Penyelenggaraan B
Pemerintahan Daerah 87,79
(LPPD) Meningkat 81,79
80,36
18. Birokrasi yang efektif dan 18. - Nilai Rata-Rata Delapan Area 0,25 40 40
73,5 73,5
efisien Perubahan
55
- Indeks Profesionalitas ASN

19. Birokrasi yang memiliki 19. - Unit Kerja Berpredikat B B
pelayanan publik yang Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
berkualitas dan Wilayah Birokrasi Bersih 87,79 87,79
dan Melayani (WBBM) 81,79 81,79
20. Meningkatnya Kebebasan - Rata-Rata Tingkat 80,36 80,36
sipil, hak politik dan Kepuasan Masyarakat
lembaga demokrasi 0,25 0,25
masyarakat 20. - Skor aspek kebebasan sipil
- Skor aspek hak-hak politik
- Skor aspek lembaga demokrasi

21. Meningkatnya kapasitas 21. Indeks Kapasitas Bencana Daerah
terhadap penanggulangan
bencana

N0. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Target Target
RPJMD RKPD Perubahan
2017-2022 2020 RKPD 2020

22. Peningkatan 22. - Indeks Kualitas Air Sungai 67,16 67,16 67,16
kualitas lingkungan
- Indeks kualitas Udara 90,49 90,49 90,49
- Indeks Tutupan Lahan 38,64 38,64 38,64
- Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 6.843,99 6.843,99 6.843,99

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Babel 2017-2022, RKPD Provinsi Kepulauan Babel 2020

Lampiran 1. 4

Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan

TAHUN

NO JENIS KRIMINALITAS 2014 2015 2016 2017 2018*

JTP PTP JTP PTP JTP PTP JTP PTP JTP PTP

1 Narkoba 188 197 227 192 107 54 257 132 121 75
10 8 22
2 Pembunuhan 9 8 9 10 2 2 00 00
75 70 75
3 Penculikan 0 00000 75 62 10 8
70 35 47 21
4 Seksusal 40 28 58 55 22 13 00 00
00 00
5 Penganiayaan 73 46 88 53 25 8 31 24 85
33 0 33 30
6 Pencurian 148 71 188 77 71 21 11 11
00 00
7 Perampokan 0 00000 57 42
609 374 102 63
8 Pemerasan 3 28662 331 210

9 Penipuan 182 82 124 63 81 20

10 Pemalsuan Uang 0 00010

11 Pembakaran 9 9 15 8 3 0

12 Penyelundupan 5 55430

13 Lain-lain 1501 834 1756 1021 495 185

Total 2158 1282 2478 1489 816 302

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Babel, 2018

Keterangan:

JTP = Jumlah Tindak Pidana
PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Lampiran 1. 5

Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Investasi

No Nomor Peraturan Daerah

1 18 Tahun 2008 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi
Babel Sejahtera

2 11 Tahun 2008 Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel pada
PT. Bank Perkreditan

3 12 Tahun 2008 Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel
pada Bank Sumsel

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi

4 1 Tahun 2010 Kepulauan Babel pada PT. Bank Sumsel Babel

5 3 Tahun 2010 Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi
Kepulauan Babel

6 7 Tahun 2011 Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel pada
PT. Bank Pembangunan Sumsel Babel

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel pada

7 7 Tahun 2013 BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan
Babel

8 3 Tahun 2014 Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel pada
PT. Bank Pembangunan Daerah

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Babel

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaaan Modal Pemerintah

9 15 Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangk Belitung pada Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Babel.

10 5 Tahun 2017 Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Babel

Lampiran 1. 6 2017 2018

Infrastruktur Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Babel 80,14
87,24
No Infrastruktur 2013 2014 2015 2016

1. Rasio panjang jalan per jumlah 4,25 5,83 3,21
kendaraan

2. Jumlah pelabuhan 26 26 26
laut/udara/terminal bus

3. Ketaatan terhadap RTRW 75 75 100

4. Persentase Penduduk berakses 29,29 64,98 46,22
airbersih

5. Rasio daya tersambung 69,13 67,95 80,96
padarumah tangga

6. Persentase rumah tangga yang 92,81 80,96 88,96
menggunakan listrik

7. Proporsi panjang jaringan jalan 0,65 0,66 0,68
dalam kondisi baik

8. Panjang jalan dilalui roda 4 0,93 0,95 0,90

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel

Lampiran 4. 1

Perkembangan APBD (milliar)

Uraian 2018 2019 2020
Pagu
A. Pendapatan Pagu Realisasi Pagu Realisasi Realisasi
PAD 8.595,33 8.231,50
Pendapatan 8.244,44 8.545,66 9.079,60 9.029,74 1.452,84 1.434,23
Transfer 6.752,19 6.534,70
LLPD yang SAH 1.315,60 1.628,58 1.481,54 1.579,55
B. Belanja
Belanja Operasi 6.792,38 6.869,47 7.300,39 7.249,49
Belanja Modal
Belanja Tak 136,46 47,61 297,67 200,69 390,30 262,57
Terduga 9.051,03 8.225,89 10.116,32 9.070,09 9.539,75 8.668,32
Transfer 6.662,93 6.000,56 6.542,61 7.202,16 6.552,31
C. 1.702,86 1.597,65 7.393,88 1.801,69 1.477,04 1.367,80
Surplus(Defisit)A- 1.963,24
B 22,96 2,58 0,25 178,07 75,42
D. Pembiayaan 23,64
Penerimaan
Pembiayaan 662,28 625,10 735,56 725,54 682,47 672,80
Pengeluaran -806,59 319,77 -1.036,72 -40,36 -944,42 -436,82
Pembiayaan
9.857,62 726,33 11.153,04 1.040,26 10.484,17 945,46
9.051,03 737,20 10.116,32 1.046,43 9.539,75 948,97

-806,59 10,87 -1.036,72 6,17 -944,42 3,51

*Data pemerintah daerah 31 Desember 2020 Sumber: Pemda (diolah)

Lampiran 4. 2
Perkembangan Pendapatan Pemda (miliar)

Uraian 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Realisasi
Pagu 1.628,58 Pagu 1.579,55 Pagu 1.434,23
PAD 1.315,60 1.200,70 1.481,54 1.173,47 1.452,84 977,88
Pajak Daerah 990,20 59,86 1.173,10 71,15 966,35 62,92
Retribusi Daerah 81,55 33,96 69,36 36,11 71,47 35,17
Hasil Pengelolaan 38,87 36,22 36,22
Kekayaan Daerah Yang 334,06
Dipisahkan 204,98 6.869,47 202,87 298,83 378,80 358,25
Lain-Lain PAD yang Sah 6.792,38 7.300,39 7.249,49
PENDAPATAN 6.456,26 6.752,19 6.534,70
TRANSFER 6.535,32 6.834,76 6.786,83
Transfer - Dana 211,14 6.179,87 5.961,55
Perimbangan 301,20 255,34 219,81
Dana Bagi Hasil Pajak / 579,31 214,58 161,23
Bukan Pajak 948,11 692,14 735,13
Dana Bagi Hasil Bukan 4.262,14 445,61 356,42
Pajak (SDA) 3.892,44 1.403,67 4.452,93 4.453,44
Dana Alokasi Umum 1.393,57 413,21 1.434,35 1.378,46 4.060,75 4.046,27
Dana Alokasi Khusus 257,07 465,63 462,66 1.458,93 1.397,62
Transfer Pemerintah 47,61 572,31 573,16
Pusat - Lainnya 136,46 297,67 200,69
LAIN-LAIN 25,32 390,30 262,57
PENDAPATAN 95,12 22,29 243,37
DAERAH YANG SAH 41,34 8.545,66 54,30 191,50 328,35 257,99
Pendapatan Hibah 8.244,44 9.079,60 9,19 61,95 4,58
Pendapatan Lainnya 9.029,74 8.595,33 8.231,50
Jumlah Pendapatan

*Data pemerintah daerah 31 Desember 2020 Sumber: Pemda (diolah)

Lampiran 4. 3

Analisis Pengaruh Dana Transfer terhadap Indikator Fiskal

Regression

Variables Entered/Removedb

Model Variables Variables Method
Entered Removed

1 DBHa . Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: PDRB

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 .630a .397 .095 .03419

a. Predictors: (Constant), DBH

b. Dependent Variable: PDRB

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1.315 .370a
1 Regression .002 1 .002

Residual .002 2 .001

Total .004 3

a. Predictors: (Constant), DBH
b. Dependent Variable: PDRB

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
74.470 .000
1 (Constant) 4.235 .057 .370
1.147
DBH .093 .081 .630

a. Dependent Variable: PDRB

Charts

Regression

Variables Entered/Removedb

Variables Variables

Model Entered Removed Method

1 DBHa . Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: TPT

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 .498a .248 -.128 .83509

a. Predictors: (Constant), DBH
b. Dependent Variable: TPT

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
.660 .502a
1 Regression .461 1 .461

Residual 1.395 2 .697

Total 1.855 3

a. Predictors: (Constant), DBH
b. Dependent Variable: TPT

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
3.708 .066
1 (Constant) 5.152 1.389 -.813 .502

DBH -1.603 1.972 -.498

a. Dependent Variable: TPT

Charts

Regression

Variables Entered/Removedb

Model Variables Variables Method
Entered Removed

1 DBHa . Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: TK

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 .927a .859 .789 .15301

a. Predictors: (Constant), DBH
b. Dependent Variable: TK

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
12.185 .073a
1 Regression .285 1 .285

Residual .047 2 .023

Total .332 3

a. Predictors: (Constant), DBH
b. Dependent Variable: TK

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
22.442 .002
1 (Constant) 5.712 .255 -3.491 .073

DBH -1.261 .361 -.927

a. Dependent Variable: TK

Charts

Regression

Variables Entered/Removedb

Variables Variables

Model Entered Removed Method

1 DBHa . Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: IPM

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 .453a .205 -.193 .73497

a. Predictors: (Constant), DBH
b. Dependent Variable: IPM

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
.515 .547a
1 Regression .278 1 .278

Residual 1.080 2 .540

Total 1.359 3

a. Predictors: (Constant), DBH

b. Dependent Variable: IPM

Charts

Regression