BAHAN AJAR DIKNIS ANTI KORUPSI

H. SUDRAJAT BKPSDM
KABUPATEN SUKABUMI
WIDYAISWARA AHLI MADYA
KAB. SUKABUMI 2020

ANTI
KORUPSI

https://www.kabarjakarta.com/

PELATIHAN TEKNIS

PEMELIHARA INFRASTRUKTUR WILAYAH

2021

# menyongsong era disrupsi "The concept of
disruption is about
The 4 Product Life Cycle competitive response;
(PLC) Stages it is not a theory of
1) introduction (perkenalan) growth. It's adjacent
2) growth (pertumbuhan) to growth. But it's not
3) maturity (pematangan) about growth
4) decline (penurunan) (Clayton M.
Christense)

Disrupsi berarti Disrupsi (disruption)
• tercabut dari akarnya. kelanjutan dari tradisi
• terjadinya perubahan berpikir “harus
berkompetisi, untuk
peradaban dari umat manusia bisa menang” - “for
secara mendasar. you to win, you’ve got
to make somebody
lose” (Michael
Porter)

KASUS KORUPSI INFRASTRUKTUR

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/
10/21/korupsi-infrastruktur-2015-2018-semakin-
meningkat

uang, dokumen berupa surat-surat,
barang elektronik, dan fisik infrastruktur
menjadi barang bukti yang paling
kentara didapatkan dalam setiap
pengungkapan kasus korupsi
infrastruktur

Apa tujuan akhir dari
pemberantasan korupsi?

.... Mewujudkan cita-cita
proklamasi kemerdekaan 1945 ...

Apa dampak prilaku dan
tindak pidana korupsi yang
terjadi jika korupsi tidak
diberantas?

Video Dampak Masif dan Biaya Sosial Korupsi..

Dampak Korupsi terhadap Birokrasi
Pemerintahan
Aparat hukum yang semestinya
menyelesaikan masalah dengan adil
dan tanpa adanya unsur pemihakan,
seringkali harus mengalahkan
integritasnya dengan menerima suap,
iming-iming, gratifikasi atau apapun
untuk memberikan kemenangan.

Dampak Korupsi terhadap Pertahanan
dan Keamanan
Dampak korupsi terhadap pertahanan dan
keamanan diantaranya melemahkan
alutsista dan SDM karena anggaran
hankam menguap sia-sia. Seringkali kita
mendapatkan berita dari berbagai media
tentang bagaimana negara lain begitu
mudahnya menerobos batas wilayah
negara Indonesia.

Dampak Korupsi terhadap Ekonomi
Transparansi Internasional Indonesia (TII)
mencatat kalau uang rakyat dalam
praktek APBN dan APBD menguap oleh
perilaku korupsi. Sekitar 30-40 persen
dana menguap karena dikorupsi, dan
korupsi terjadi 70 persennya pada
pengadaan barang dan jasa oleh
pemerintah

Dampak Korupsi terhadap Politik dan
Demokrasi
Konstituen didapatkan dan berjalan
karena adanya suap yang diberikan oleh
calon-calon pemimpin partai, bukan
karena simpati atau percaya terhadap
kemampuan dan kepemimpinannya.
korupsi yang menyandera pemeirntahan
akan menghasilkan konsekuensi
menguatnya plutokrasi (sistem politik
yang dikuasai pemilik modal/kapitalis).

Dampak Korupsi terhadap Sosial dan
Kemiskinan
Praktek korupsi menciptakan ekonomi
biaya tinggi yang membebankan pelaku
ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini
berimbas pada mahalnya harga jasa dan
pelayanan publik karena harga yang
ditetapkan harus dapat menutupi
kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya
modal yang dilakukan karena
penyelewengan yang mengarah ke tindak
korupsi.

Dampak Korupsi terhadap Kerusakan
Lingkungan
Dampak korupsi terhadap lingkungan
diantaranya menurunnya kualitas
lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh
perusakan alam ini sangat merugikan
khususnya bagi kualitas lingkungan itu
sendiri. Dari kasus ilegal loging saja
disinyalir kerugian negara yang terjadi
sampai 30-42 triliun rupiah per tahun.

Dampak Korupsi terhadap Penegakan
Hukum
Dampak korupsi yang menghambat
berjalannya fungsi pemerintahan sebagai
pengampu kebijakan negara diantaranya
menghambat peran negara dalam
pengaturan alokasi dan menghambat
negara melakukan pemerataan akses dan
asset..

DAMPAK PRILAKU & 1. SADAR
TINDAK PIDANA KORUPSI ANTI KORUPSI

Video-Cuplikan Kehidupan telah diciptakan dengan penuh
HOME harmoni, semua berjalan sesuai dengan orbitnya,
ketika sesuatu mengalami penyimpangan maka
terjadi kerusakan dimuka bumi.

Dari Film HOME: ada 10 tantangan lingkungan saat ini Video-Dampak
(1) Pertumbuhan populasi; Korupsi
(2) Kemiskinan;
(3) Pertumbuhan pertanian; Penanganan korupsi perlu
(4) Kebutuhan akan sumber air tanah; diselesaikan secara
(5) Pembangunan dan hutan; komprehensif, Karena korupsi
(6) Kerusakan lahan; adalah masalah kehidupan,
(7) Reorientasi lembaga; dampak dan bahayanya bisa
(8) Pengurangan keanekaragaman genetika; berpengaruh secara jangka
(9) Konsekuensi buruk urbanisasi panjang dan merusak kehidupan.
(10)Polusi udara dan air

DAMPAK PRILAKU & 1. SADAR
TINDAK PIDANA KORUPSI
Untuk DIRENUNGKAN ANTI KORUPSI

1. Negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih • fenomena tentang
besar (Depken and Lafountan, 2006) kerusakan hutan atau
lingkungan,
2. Harga infrastruktur lebih tinggi (Golden and Picci,
2005) • fenomena tentang
bangunan yang cepat rusak,
3. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan
pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davoodi, and • fenomena penegakan
Alonso-Terme, 2002) hukum yang tidak dapat
tegak dan berlaku adil,
4. Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro,1995) dan
karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi • fenomena layanan yang
lama, sulit dan birokrasinya
5. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan panjang,
negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB)
• fenomena merebaknya
6. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi narkoba,
yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih
banyak dari pada negara rentan korupsi (Campos dan • fenomena negara dengan
Pradhan, ADB) sumber daya alam yang
melimpah namun tidak
dapat memberikan
kesejahteraan bagi
rakyatnya

Bagaimana biaya sosial korupsi ?

Biaya Sosial Korupsi
Efek jera yang optimum bagi pelaku
kejahatan (koruptor) adalah dengan
memperbesar expected cost dari
koruptor. Idealnya, hukuman finansial
yang diberikan kepada koruptor
memperhitungkan biaya sosial korupsi
dengan mempertimbangkan dampak
sosial korupsi.

Konsep Biaya Sosial Korupsi
Biaya sosial kejahatan dihitung dari
tiga hal yaitu biaya antisipasi
kejahatan, biaya akibat kejahatan dan
biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka,
nilai kerugian keuangan negara
merupakan biaya sosial ekspisit dalam
hal ini adalah biaya akibat korupsi.

Hubungan antara Dampak
Korupsi dan Biaya Sosial
Korupsi

Hubungan antara Dampak Korupsi
dan Biaya Sosial Korupsi
Pelayanan publik tak kunjung
membaik. Pelayanan kesehatan mahal
dan banyak lagi contoh buruk akibat
kejahatan koruptor. Dampak korupsi
merupakan mis-alokasi sumber daya
sehingga perekonomian tidak dapat
berkembang optimum. Dampak
korupsi terhadap berbagai bidang
kehidupan masyarakat menimbulkan
biaya yang disebut sebagai biaya sosial
korupsi.

Apa itu korupsi ?

Apa itu Korupsi?
Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan
karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata
secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang
mengaturnya. Secara internasional belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya
acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi.orupsi.

What’s corruption 1. SADAR
ANTI KORUPSI

Korupsi berasal dari
• bahasa latin yaitu corruptio atau corruptus artinya kerusakan atau kebobrokan
• dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt
• dalam bahasa Belanda dengan istilah coruptis,
• bahasa Arab & Malaysia istilah Riswah
• dalam bahasa yunani corruptio artinya perbuatan tidak baik; buruk; curang; dapat

disuap; tidak bermoral; menyimpang dari kesucian; melanggar norma agama,
mental, material, dan umum;
• Kamus Hukum (2002) : buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan
uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan
jabatannya utk kepentingan pribadi”
• The Lexicon Webster Dictionary (1978): kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian

UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, Pasal 2
Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya
diri sendiri / orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan
keuangan / perekonomian negara.

1. SADAR
ANTI KORUPSI

Kolusi adalah kerjasama secara melawan What’s corruption
hukum antara penyelenggara negara atau
antara penyelenggara negara dengan pihak
lain yang merugikan orang lain, masyarakat
dan atau negara.

Nepotisme adalah perbuatan Penyelenggara
Negara secara melawan hukum yang
menguntungkan keluarga atau rekannya di
atas kepentingan masyarakat, bangsa dan
negara.

Ekplor pengetahuan Anda! 1. SADAR
ANTI KORUPSI

What’s corruption

Muang Thai Latin 11. Kesrusakan/
(“Corruptio”) kebobrokan
2 (“Gin Moung”) 1

China Jepang 22. Makan Bangsa
(“Oshuko”)
4 (“Tanwu”) 3

33. Kerja Kotor

44. Keserakahan
bernoda
My motivation

Syeid Husein Alatas: 1. SADAR
1.Korupsi transaktif (transactive corruption) ANTI KORUPSI
2.Korupsi yang memeras (extortive corruption)
3.Korupsi investif (investive corruption) What’s corruption
4.Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption)
5.Korupsi defensif (defensive corruption
6.Korupsi otogenik (autogenic corruption)
7.Korupsi dukungan (supportive corruption)

UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001:

terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari :
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Pemerasan
4. Perbuatan Curang
5. Penggelapan dalam Jabatan
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
7. Gratifikasi.

Apa itu Tindak Pidana Korupsi ?

1. SADAR
ANTI KORUPSI

What’s corruption

Delik Tindak Pidana Korupsi
Ada tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 Pasal dalam UU Nomor
31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001. Kemudian ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana
korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok.

Korupsi sebagai Tindak Pidana
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya
bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertangungjawabkan
atas perbuatannya.

Perbuatan Melawan Hukum, Penyalahgunaan
Wewenang dan Kerugian Negara
Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan
yang bertentangan dengan hukum obyektif,
hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak
sendiri. Perbuatan melawan hukum memiliki
makna dan unsur lebih luas. Selain melanggar
aturan perundang-undangan, perbuatan
melawan hukum juga harus bertentangan
dengan hukum subyektif.

30 bentuk Tindak Pidana 1. SADAR
KORUPSI ANTI KORUPSI

UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 Tindak Pidana Korupsi

1. Kerugian keuangan negara

(1) pasal 2 memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum dan dapat

merugikan keuangan negara
(2) pasal 3 menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan

kewenangan dan dapat merugikan keuangan negara

36

30 bentuk Tindak Pidana SADAR
KORUPSI ANTI KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi

2. Suap-menyuap
(3) pasal 5 ayat (1) huruf a menyuap pegawai negeri [1]
(4) pasal 5 ayat (1) huruf b menyuap pegawai negeri [2]
pasal 13 memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
(5) pasal 5 ayat (2) pegawai negeri menerima suap [1]
(6) pasal 12 huruf a pegawai negeri menerima suap [2]
(7) pasal 12 huruf b pegawai negeri menerima suap [3]
(8) pasal 11 pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan
jabatannya
(9) pasal 6 ayat (1) huruf a menyuap hakim
(10) pasal 6 ayat (1) huruf b menyuap advokat
(11) pasal 6 ayat (2) hakim & advokat menerima suap
(12) pasal 12 huruf c hakim menerima suap
(13) pasal 12 huruf d advokat menerima suap

37

30 bentuk Tindak Pidana 1. SADAR
KORUPSI ANTI KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi

3. Penggelapan dalam jabatan
(14) pasal 8 pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
(15) pasal 9 pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
(16) pasal 10 huruf a pegawai negeri merusakkan bukti
(17) pasal 10 huruf bpegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
(18) pasal 10 huruf c pegawai negeri membantu orang lain merusakkan
bukti

4. Pemerasan
(19) pasal 12 huruf epegawai negeri memeras [1]
(20) pasal 12 huruf g pegawai negeri memeras [2]
(21) pasal 12 huruf f pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain

38

30 bentuk Tindak Pidana 1. SADAR
KORUPSI ANTI KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi

5. Perbuatan curang
(22) pasal 7 ayat (1) huruf a pemborong berbuat curang
(23) pasal 7 ayat (1) huruf b pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
(24) pasal 7 ayat (1) huruf c rekanan tni/polri berbuat curang
(25) pasal 7 ayat (1) huruf d pengawas rekanan tni/polri membiarkan
perbuatan curang
(26) pasal 7 ayat (2) penerima barang tni/polri membiarkan perbuatan curang
(27) pasal 12 huruf hpegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga
merugikan orang lain

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
(28) pasal 12 huruf i pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang
diurusnya

7. Gratifikasi
(29) pasal 12 b jo. pasal 12 c pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak
lapor KPK
(30) pasal 13 memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya

39

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA 1. SADAR
ANTI KORUPSI
UNSUR SUBKETIF UNSUR OBJEKTIF
Tindak Pidana Korupsi
a. Setiap orang a. Janji
b. Penyelenggara b. Kesempatan
c. Kemudahan
Negara d. Kekayaan Milik Negara
c. Pegawai Negeri
d. Korporasi - Uang
- Daftar
- Surat, Akta
- Barang

Perbedaan UU Korupsi di Indonesia dengan UNCAC
Apa yang membedakan UU Antikorupsi di Indonesia
dengan UU Antikorupsi PBB (UNCAC)? Salah satu
faktor pembeda, sistem kelembagaan Indonesia lebih
lebih dibandingkan UU korupsi oleh PBB (UNCAC). Tiga
hal yang belum diatur dalam UU Antikorupsi di
Indonesia adalah mempengaruhi proses pengadilan,
penyembunyian hasil korupsi, dan pencucian hasil
korupsi

Apa yang menyebabkan Korupsi ?

Teori-teori Penyebab Korupsi
Salah satu teori korupsi menurut
Jack Bologne Gone Theory
menyebutkan bahwa faktor
penyebab korupsi adalah
keserakahan, kesempatan,
kebutuhan, dan pengungkapan.
Keserakahan berpotensi dimiliki
setiap orang dan berkaitan dengan
individu pelaku korupsi.

Penyebab Korupsi
Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya
permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin
banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses
kekayaan..

Bagaimana strategi dan rencana
aksi pemberantasan korupsi
Korupsi ?

Strategi Pemberantasan
Korupsi
Pemberantasan korupsi
membutuhkan kesamaan
pemahaman mengenai tindak
pidana korupsi itu sendiri.
Dengan adanya persepsi yang
sama, pemberantasan korupsi
bisa dilakukan secara tepat
dan terarah. Agar
pemberantasan berjalan lebih
efektif, maka hendaknya
ketiga strategi harus
dilakukan secara bersamaan.

Tips Aksi Pemberantasan
Korupsi
Tps aksi pemberantasan
korupsi, tampak berat dan
menyeramkan padahal
sederhana dan
menyenangkan. Pertama,
pantang terlibat tindak pidana
korupsi. Kedua, berlatih untuk
berintegritas. Ketiga, Pilih aksi
9ada 1001 aksi untuk melawan
korupsi). Keempat, mengajak
yang lain untuk melakukan
hal yang sama.

Peran apa yang dapat Anda
kontribusikan?





Bagaimana jika Indonesia Bebas
dari Korupsi?

Video kondisi ideal Indonesia jika tidak ada korupsi

Siapkah menjadi Tunas Integritas ?

• Apa yang dimaksud dengan integritas?
• Apa saja yang termasuk nilai-nilai integritas?

Menjadi Tunas Integritas

• Jujur adalah langkah awal dalam memberantas
korupsi. Itulah salah satu tagline kampanye
antikorupsi yang dilakukan KPK.

• Jujur merupakan salah satu dari nilai-nilai yang
harus dimiliki dan diyakini jika kita ingin turut
memberantas korupsi. Jika seseorang bertindak
secara konsisten antara apa yang dikatakan
dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang
dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik
di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai
moral pribadi), itulah integritas.

• Integritas sangat penting keberadaannya dalam
pemberantasan korupsi. Selain jujur, nilai-nilai apa
saja yang harus diaktualisasikan jika kita ingin
turut memberantas korupsi?

Video Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi

Nilai-nilai Antikorupsi
Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan
nilai-nilai antikorupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari
praktik-praktik korupsi.