Kajian Fiskal Regional TW II Tahun 2022 Fixed

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KAJIAN
FISKAL
REGIONAL

PROVINSI
SUMATERA BARAT

Triwulan II 2022

Penyusun :
Penanggung Jawab : Heru Pudyo Nugroho | Ketua Tim : Ahmar Rudi
Editor : Asep Darna | Iman Agus Gumelar | Lili Suheli
Desain Grafis : Nova Syam Primadona
Anggota : Irwan Rinaldi| Eka | Dwi Aldo Sepputra



KAJIAN
FISKAL
REGIONAL

Provinsi
Sumatera Barat

TRIWULAN II 2022



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Akhirnya, kami ucapan terima kasih
Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita semua kepada semua pihak yang telah

terlibat dalam penyusunan KFR

ini. Kami berharap KFR ini dapat

Sebagai salah satu output strategis bermanfaat bagi para pemangku

dari pelaksanaan fungsi Kanwil kepentingan khususnya dalam

Ditjen Perbendaharaan sebagai peningkatan peran fiskal bagi

Regional Chief Economist, Kajian perekonomian Sumbar khususnya

Fiskal Regional (KFR) ini mengulas bagi kesejahteraan masyarakat

mengenai dinamika perkembangan Sumatera Barat.

kebijakan fiskal baik pusat maupun

daerah dalam rangka mendorong “Pertahankan Sentimen Positif,
Stimulus
laju perekonomian dan perbaikan Percepat Belanja, Perkuat

indikator kesejahteraan masyarakat. Fiskal”

Pada KFR ini juga kami mengangkat isu Wassalamu’alaikum
termatik terkait harmonisasi belanja APBN Warohmatullahi Wabarokatuh.
dan APBD Sektor Kesehatan di Wilayah
Sumatera Barat dengan mmenggunakan Padang, Agustus 2022
indikator UHH. UHH merupakan salah satu Kepala Kanwil DJPb
indikator yang digunakan untukmenilai Provinsi Sumatera Barat
derajat kesehatan penduduk..

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Heru Pudyo Nugroho
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2022
ini masih terdapat kekurangan dikarenakan
berbagai keterbatasan yang kami hadapi.
Oleh karena itu, masukan yang bersifat
membangun sangat diharapkan untuk
penyempurnaan kajian ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
1
DAFTAR ISI 4
10
DAFTAR GAMBAR 10
18
DAFTAR GRAFIK 22
25
DAFTAR TABEL 40

DASHBOARD MAKRO-FISKAL REGIONAL

BAB I ANALISIS EKONOMI
REGIONAL

Perkembangan dan Analisis
Indikator Makro Ekonomi
Perkembangan dan Analisis
Indikator Kesejahteraan
BAB II ANALISIS FISKAL
REGIONAL
Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan Anggaran
Konsolidasian
BAB III ANALISIS TEMATIK

BAB IV KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Hasil Regresi Linear Berganda 36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sum- 1 Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi 13
Grafik 1.2 bar dan Nasional per Triwula- Grafik 2.4 PNBP 2018-2022 15
nan 2020-2022 2 Grafik 2.5 16
5 Grafik 2.6 Belanja Pemerintah Pusat 19
Perkembangan Inflasi 6 Grafik 2.7 Triwulan II 2022 21
Sumbar dan Nasional (yoy) 6 Grafik 2.8 23
6 Grafik 3.1 Belanja TKDD Triwulan II 27
Grafik 1.3 Perkembangan Persentase Grafik 3.2 2022 31
Penduduk Miskin 7
8 Grafik 3.3 Realisasi dan Komposisi 32
Grafik 1.4 Indeks Kedalaman 8 Pendapatan Daerah
Kemiskinan (P1) 12 Grafik 3.4 34
13 Realisasi dan Komposisi
Grafik 1.5 Indeks Keparahan Belanja Daerah
Kemiskinan (P2)
Komposisi Pendapatan
Grafik 1.6. Perkembangan Persentase Konsolidasian
Grafik 1.7. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Tren UHH Provinsi dan
Nasional 2016-2021
Perkembangan Ketimpangan
Pagu dan Realisasi Belanja
Grafik 1.8. Perkembangan Nilai Tukar K/L Fungsi Kesehatan
Petani (NTP) Sumatera Barat 2015-2020

Grafik 1.9. Perkembangan Nilai Tukar Realisasi Belanja Daerah
Nelayan (NTN) Fungsi Kesehatan Sumatera
Barat 2015-2020
Grafik 2.1. Penerimaan Pajak Dalam
Negeri Triwulan II 2022 Tren Realisasi Program
Belanja K/L Fungsi
Grafik 2.2 Penerimaan Pajak Kesehatan
Perdagangan Internasional
Triwulan II 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 I Account APBN Provinsi 10 Tabel 3.1 Data UHH Kabupaten/Kota 28
Tabel 2.2 Sumatera Barat s.d. Akhir 18 Tabel 3.2 Lingkup Sumatera Barat Tahun 29
Tabel 2.3 Triwulan II 2021-2022 19 Tabel 3.3 2016-2021 30
Tabel 2.4 22 Tabel 3.4 33
Tabel 2.5 Proyeksi Pendapatan dan 23 Tren UHH Kabupaten/Kota dan
Belanja Negara TW III-2022 Tabel 3.5 ProvinsiTahun 2016-2021 35
Regional Sumatera Barat
Tren UHH Kabupaten/Kota dan
I Account APBD Provinsi TAHUN 2016-2021
s.d. Akhir Triwulan II 2021-2022
Data Realisasi Program
Prognosis Pendapatan dan Belanja K/L Fungsi
Belanja Daerah TW III-2022 Kesehatan Tahun 2015-2020
Regional Sumatera Barat
Data UHH dan Realisasi
Laporan Realisasi Anggaran APBN-APBD Fungsi
Konsolidasian Tingkat Provinsi Kesehatan 2015-2020
Sumatera Barat Triwulan II-2022







BAB I ANALISIS
EKONOMI
REGIONAL

1|Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi

1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Sumatera Barat akhir Juni. Kasus konfirmasi positif covid-

tumbuh positif melanjutkan tren pemulihan 19 menurun signifikan seiring dengan

ekonomi. Perekonomian Sumbar pada aktivitas vaksinasi Sumatera Barat yang

triwulan II-2022 tercatat sebesar 5,08 sudah mencapai target lebih dari 70

persen (yoy). Sementara secara kumulatif, persen.

ekonomi Sumbar pada semester I 2022 Kebijakan pelonggaran terhadap
dibandingkan semester I 2021 mengalami aturan pembatasan bepergian telah
pertumbuhan sebesar 4,36 persen (c-to- mendorong aktivitas ekonomi masyarakat
c). Sumatera Barat menyumbang 6,66 terutama pada sisi konsumsi masyarakat.
persen terhadap perekonomian di Pulau Kinerja Konsumsi Rumah Tangga pada
Sumatera dan sebesar 1,47 persen triwulan II 2022 tumbuh 5,05 persen (yoy).
terhadap perekonomian Nasional. Hal ini didorong salah satunya karena
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat adanya peningkatan pada Bea Balik Nama
merupakan urutan ke-5 dibanding provinsi Kendaraan Bermotor (BBNKB) I dan II
lain di Pulau Sumatera. kendaraan plat hitam sebesar 4,62 persen.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumbar dan Nasional per Selain itu juga, pertumbuhan Konsumsi
Triwulan 2020-2022 Rumah Tangga didorong oleh peningkatan

kredit konsumsi sebesar 3,20 persen

dibandingkan triwulan II 2021.

Sumber: BPS Sumbar, diolah Perbaikan perekonomian Sumbar
didorong juga oleh peningkatan PMTB
Pertumbuhan ekonomi di Sumbar (Pembentukan Modal Tetap Bruto). PMTB
terutama didorong oleh peningkatan pada mengalami peningkatan sebesar 2,17
aktivitas ekonomi seiring dengan persen (yoy), yang didorong oleh
pelonggaran terhadap aturan pembatasan peningkatan kredit investasi sebesar 13,40
bepergian, serta didukung dengan persen serta peningkatan pada penjualan
aktivitas libur panjang anak sekolah pada barang investasi sebesar 14,02 persen.
Sementara Impor Luar Negeri juga tercatat
tumbuh 32,34 persen (yoy), yang
bersumber dari peningkatan impor migas

2|Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

seiring dengan peningkatan nilai dan produksi tanaman pangan terutama padi.
volume impor BBM dan peningkatan impor Peningkatan juga terjadi pada produksi
nonmigas seperti mesin. kayu bulat serta peningkatan pada
produksi peternakan dan perikanan
Dari sisi lapangan usaha (LU), terutama perikanan budidaya seperti
pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh udang vaname dan ikan mas. Transportasi
lapangan usaha kecuali lapangan usaha juga tumbuh 7,01 persen (yoy) sejalan
Administrasi Pemerintah yang terkontraksi dengan pelonggaran terhadap aturan
sebesar 8,05 persen. Lapangan Usaha pembatasan bepergian diikuti mudik
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan besar-besaran oleh perantau Minang dari
yang memiliki peran dominan mengalami seluruh Indonesia ke kampung halaman
pertumbuhan sebesar 4,92 persen (yoy) setelah 2 tahun dibatasi akibat pandemi.
yang didorong oleh peningkatan hasil

1.1.2. Inflasi Sumatera, serta berada pada urutan ke-17
Tingkat inflasi Sumbar pada triwulan II dari 85 kota yang mengalami inflasi di
Indonesia. Kota Bukittinggi mengalami
2022 tercatat sebesar 6,60 persen, lebih inflasi sebesar 1,28 persen (mtm). Inflasi
tinggi jika dibandingkan dengan triwulan Kota Bukittinggi tercatat berada pada
sebelumnya dengan tingkat inflasi sebesar urutan ke-10 dari 24 kota yang mengalami
3,24 persen. Tingkat inflasi Sumbar juga inflasi di Kawasan Sumatera, serta berada
lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional pada urutan ke-15 dari 85 kota yang
yang tercatat sebesar 4,35 persen. mengalami inflasi di Indonesia.
Sementara itu pada bulan Juni 2022,
Sumbar tercatat mengalami inflasi sebesar Grafik 1.2 Perkembangan Inflasi Sumbar dan Nasional (yoy)
1,18 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari
111,04 pada Mei 2022 menjadi 112,35 Sumber: BPS Sumbar, diolah
pada Juni 2022. Angka inflasi ini lebih
rendah dibandingkan tingkat inflasi Mei Inflasi Sumbar pada Juni 2022
2022 yang tercatat sebesar 1,40 persen. terutama didorong oleh inflasi pada
kelompok makanan, minuman, dan
Secara spasial, Kota Padang dan
Kota Bukittinggi pada bulan Juni 2022 juga
tercatat mengalami inflasi. Kota Padang
mengalami inflasi sebesar 1,16 persen
(mtm). Realisasi inflasi Kota Padang
berada pada urutan ke-12 dari 24 kota
yang mengalami inflasi di Kawasan

3| Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

tembakau dengan nilai inflasi mencapai andil sebesar 0,04 persen (mtm). Inflasi
pada kelompok ini terutama didorong oleh
3,84 persen (mtm), dengan andil inflasi kenaikan harga komoditas sabun detergen
bubuk/cair dengan andil inflasi sebesar
1,18 persen (mtm). Beberapa komoditas 0,02 persen (mtm). Di samping itu,
pengaruh inflasi di Sumbar juga diikuti
yang mengalami kenaikan harga dan dengan adanya wabah penyakit mulut dan
kuku pada hewan qurban yang berimbas
memberikan andil dominan terhadap pada kenaikan harga sapi dan daging sapi
menjelang Idul Adha.
inflasi selama bulan Juni 2022 adalah
Sementara itu, komoditas nasi
cabai merah, bawang merah, ikan dengan lauk serta ketupat/lontong sayur
pada kelompok penyediaan makanan dan
tongkol/ikan ambu-ambu, ikan minuman/restoran juga tercatat
menyumbang inflasi di Sumbar dengan
gembolo/ikan aso-aso, ikan cakalang/ikan nilai andil inflasi 0,06 persen (mtm).
Komoditas nasi dengan lauk serta
sisik, cabai hijau, sabun detergen ketupat/lontong sayur mengalami inflasi
yang disebabkan oleh kenaikan harga nasi
bubuk/cair, tomat, rokok kretek filter, dengan lauk dan kenaikan permintaan
ketupat/lontong sayur menjelang Hari
kentang, dan beberapa komoditas lainnya. Raya Idul Adha 1443H.

Cabai merah mengalami inflasi Minyak goreng yang menjadi
komoditas paling dominan menyumbang
disebabkan pengaruh pasokan yang inflasi tahun 2021 dengan andil sebesar
0,31 persen, saat ini kondisinya relatif
berkurang akibat curah hujan yang tinggi terkendali bahkan mengalami penurunan
harga sebesar -2,95 persen dan
di daerah Jawa sebagai pemasok cabai memberikan andil dominan terhadap
deflasi Sumbar sebesar -0,04 persen di
merah terbesar di Sumbar. Sementara itu, Juni 2022. Pemerintah telah melakukan
upaya untuk melakukan stabilisasi harga
inflasi bawang merah didorong oleh minyak goreng. Sebelumnya telah
dikeluarkan kebijakan untuk memastikan
terbatasnya pasokan bawang merah lokal agar masyarakat dapat memperoleh harga

akibat belum masuknya masa panen

bawang merah di Sumbar. Curah hujan

yang tinggi juga menyebabkan penurunan

kualitas bawang merah serta

meningkatnya kendala pengeringan hasil

panen. Komoditas ikan tongkol/ikan ambu-

ambu juga tercatat mengalami kenaikan

harga akibat keterbatasan pasokan ikan di

masyarakat karena tingginya curah hujan

dan keterbatasan solar bersubsidi sebagai

bahan bakar nelayan melaut.

Kelompok lain yang memberikan

sumbangan inflasi pada Juni 2022 adalah

kelompok perlengkapan, peralatan dan

pemeliharaan rutin rumah tangga dengan

nilai inflasi sebesar 0,95 persen (mtm) dan

4|Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

minyak goreng kemasan dengan harga Menjelang Idul Adha, terdapat
terjangkau Rp14.000,00 per liter yang di indikasi kenaikan harga pada komoditas
mulai pada tanggal 19 Januari 2022. utama penyumbang inflasi di Sumbar
Kemudian, untuk mengantisipasi kenaikan terutama pada komoditas bahan pangan
harga minyak goreng, Pemerintah telah dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tim
menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
(HET) untuk minyak goreng. Kebijakan Provinsi Sumbar secara aktif melakukan
HET ini berlaku mulai 1 Februari 2022. berbagai langkah pengendalian inflasi
daerah di Sumbar, dalam rangka menjaga
Inflasi di Sumbar lebih lanjut inflasi yang rendah dan terkendali di
tertahan oleh deflasi pada komoditas tengah momentum pemulihan ekonomi.
daging ayam ras (-0,22 persen), angkutan TPID Provinsi Sumbar bersama dengan
udara (-0,08 persen), kendaraan TPID Kab/Kota telah melaksanakan
carter/rental (-0,05 persen), jengkol (-0,05 beberapa langkah diantaranya adalah: 1)
persen), minyak goreng (-0,04 persen), Meningkatkan koordinasi antar Kab/Kota
bawang putih (-0,02 persen) dan tarif untuk memastikan ketersediaan pasokan
kendaraan travel (-0,01 persen). Deflasi dan kelancaran distribusi bahan pangan
pada komoditas daging ayam ras yang lebih baik; 2) Melakukan optimalisasi
disebabkan oleh penurunan harga daging peran Toko Tani Center Indonesia di
ayam sejalan dengan menjelang Hari Kab/Kota serta operasi pasar oleh Bulog;
Raya Idul Adha dimana masyarakat lebih 3) Meningkatkan pengawasan terhadap
memilih daging sapi. Komoditas angkutan harga minyak goreng curah agar sesuai
udara tercatat mengalami deflasi karena dengan HET serta untuk memastikan
terjadi penurunan tarif dan rendahnya kenaikan harga minyak goreng kemasan
aktivitas penerbangan serta mobilitas berada pada rentang harga yang wajar.
penumpang di Sumbar.

1.2. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan
1.2.1. Kemiskinan

Secara garis besar jumlah Dengan kondisi tersebut, persentase
penduduk miskin di Sumbar pada Maret penduduk miskin di Sumbar turun dari 6,63
2022 tercatat sebanyak 335,21 ribu jiwa, persen pada Maret 2021 menjadi 5,92
menurun dibandingkan dengan Maret persen pada Maret 2022.
2021 yaitu sebanyak 370,67 ribu jiwa.

5| Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

Perbaikan angka kemiskinan ini sebanyak 7,97 ribu jiwa dan 27,49 ribu
merupakan salah satu bukti keberhasilan jiwa. Meski penurunan masyarakat miskin
berbagai program dari pemerintah dalam di perkotaan jauh lebih kecil daripada di
melindungi masyarakat yang rentan perdesaan, namun mayoritas jumlah
terdampak pandemi COVID-19. Melalui penduduk miskin di Sumbar masih berada
berbagai program perlindungan sosial di perdesaan dengan jumlah sebanyak
seperti BLT Dana Desa, PKH, BST, 197,60 ribu jiwa, sedangkan penduduk
mampu menahan laju pertambahan miskin di perkotaan sebanyak 137,61 ribu
penduduk miskin yang sejak Maret 2020 jiwa.
terus mengalami peningkatan. Persentase
penduduk miskin Sumbar masih lebih kecil Disisi lain, ketimpangan pengeluaran
dari kemiskinan nasional yang tercatat
sebesar 9,54 persen. Sementara jika di antara penduduk miskin juga mengalami
dibandingkan dengan seluruh provinsi di
regional Sumatera, angka kemiskinan penurunan. Kondisi tersebut tercermin dari
Sumbar berada di posisi ke 2 terendah,
dimana Provinsi Aceh menjadi wilayah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan
dengan persentase penduduk miskin
tertinggi (14,64 persen) dan Provinsi indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks
Bangka Belitung yang terendah (4,45
persen). kedalaman kemiskinan (P1) yang

Grafik 1.3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin mengukur rata-rata kesenjangan

Sumber: BPS Sumbar, diolah pengeluaran masing-masing penduduk

Peningkatan kesejahteraan di miskin terhadap garis kemiskinan
Sumbar terjadi baik di daerah perkotaan
ataupun perdesaan. Dalam kurun 1 (satu) menunjukkan penurunan pada Maret 2022
tahun terakhir, penduduk miskin di
perkotaan dan perdesaan terpantau yang tercatat sebesar 0,80, lebih rendah
masing-masing mengalami penurunan
dibandingkan dengan periode yang sama

tahun sebelumnya sebesar 1,04. Secara

spasial, nilai P1 di perdesaan masih lebih

tinggi dibandingkan dengan perkotaan,

yaitu sebesar 0,95 sementara di perkotaan

sebesar 0,65. Sejalan dengan P1, indeks

keparahan kemiskinan (P2) yang

menggambarkan ketimpangan

pengeluaran penduduk miskin juga

terpantau mengalami penurunan, yaitu

sebesar 0,16 di Maret 2022 dari sebesar

0,24 di Maret 2021. Nilai P2 di perdesaan

juga relatif lebih tinggi dibandingkan di

daerah perkotaan, yaitu sebesar 0,19

sedangkan di perkotaan sebesar 0,13.

6|Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

Grafik 1.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Grafik 1.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Sumber: BPS Sumbar, diolah Sumber: BPS Sumbar, diolah

1.2.2. Pengangguran

Meski masih terdampak pandemi angka pengangguran terbuka sebanyak
0,28 persen dari 5,66 persen pada 2018
COVID-19, namun tingkat pengangguran menjadi 5,38 persen pada 2019. Namun
demikian, pada tahun 2020 angka TPT
di Sumbar tercatat membaik. Angka melesat menjadi 6,88 persen. Akan tetapi,
Sumbar berhasil menekan kembali Tingkat
pengangguran pada Februari 2022 Pengangguran Terbuka (TPT) agar tetap
terkendali.
sebesar 177,22 ribu orang, menurun
Grafik 1.6 Perkembangan Persentase Tingkat
sebanyak 7,34 ribu orang dibandingkan Pengangguran Terbuka (TPT)

dengan periode Februari 2021. Kondisi

tersebut mendorong Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) pada

Februari 2022 sebesar 6,17 persen, lebih

rendah dibandingkan dengan periode

yang sama tahun sebelumnya sebesar

6,67 persen. Penurunan pengangguran

seiring dengan ketersediaan lapangan

kerja yang membaik dampak dari

perekonomian yang terus tumbuh.

Tingkat Pengangguran Terbuka Sumber: BPS Sumbar, diolah
Sumbar pada Februari 2022 masih berada
di atas TPT nasional yang tercatat sebesar Hal ini ditunjukkan dengan tingkat
5,83%. Provinsi Sumbar sebenarnya pengangguran terbuka yang terus
menjadi salah satu provinsi yang telah menurun dari Agustus 2020 sebesar 6,88
mampu menekan TPT sebelum pandemi menjadi 6,17 persen pada Februari 2022.
merebak, namun pada akhirnya kembali Sementara itu di regional Sumatera, TPT
meningkat. Sumbar berhasil menurunkan Sumbar menempati urutan ke-2 tertinggi,
dimana Provinsi Kepulauan Riau menjadi

7| Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

wilayah dengan TPT tertinggi sebesar 8,02 akomodasi dan makan minum, LU
persen dan Provinsi Bengkulu menjadi transportasi dan pergudangan, LU jasa
wilayah dengan TPT terendah yakni 3,39 pendidikan dan LU jasa-jasa) dampak dari
persen. perekonomian yang terus bertumbuh.
Penyerapan tenaga kerja di LU
Berdasarkan lapangan pekerjaan, perdagangan terpantau mencapai 38,99
penyerapan tenaga kerja di Sumbar ribu orang atau 22,20 persen dari
didominasi oleh lapangan usaha pertanian keseluruhan pekerja di Sumbar,
dan perdagangan. Pada Februari 2022, meningkat dibandingkan dengan dengan
lapangan usaha pertanian masih porsi pada Februari 2021 sebesar 21,64
mendominasi dengan serapan tenaga persen. Sementara pada LU akomodasi
kerja sebesar 31,92 persen walaupun dan makan minum serta LU jasa
penyerapan tenaga kerja berkurang pendidikan porsi penyerapan tenaga
sebanyak 5,83 ribu orang. Penurunan kerjanya sebesar 8,02 persen dan 6,61
pangsa serapan tenaga kerja pada persen dari total penduduk yang bekerja,
lapangan pekerjaan pertanian (LU primer) lebih tinggi dibandingkan periode Februari
seiring dengan membaiknya ketersediaan 2021 sebesar 7,19 persen dan 6,17
lapangan pekerjaan pada LU sekunder persen.
(perdagangan) dan LU tersier (LU

1.2.3. Ketimpangan Grafik 1.7 Perkembangan Ketimpangan
Indikator ketimpangan atau
Sumber: BPS Sumbar, diolah
ketidakmerataan ekonomi Sumbar
terpantau membaik. Hal tersebut Semakin kecil angka rasio gini
tergambar dari penurunan rasio gini maka akan semakin baik karena
Provinsi Sumbar dari 0,306 pada Maret mengindikasikan peningkatan pemerataan
2021 menjadi 0,300 pada Maret 2022. distribusi ekonomi penduduk suatu
Apabila dibandingkan dengan angka wilayah atau berkurangnya tingkat
nasional dan provinsi lainnya di regional
Sumatera, rasio gini Sumbar tersebut
masih lebih baik dibandingkan dengan gini
rasio nasional sebesar 0,384, bahkan
berada pada urutan terendah ke-2 di
Sumatera dan terendah ke-4 di Indonesia.

8|Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

ketimpangan ekonomi. Selain itu, yang sama bagi masyarakat untuk
mendapatkan akses terhadap sumber
penurunan ketimpangan juga daya ekonomi dan sosial.

mengindikasikan adanya kesempatan

1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP) & Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang peningkatan indeks harga yang diterima

diperoleh dari perbandingan indeks harga petani (lt) sebesar 1,64 persen dan

yang diterima petani terhadap indeks peningkatan indeks harga yang dibayar

harga yang dibayar petani (dalam petani (lb) sebesar 1,83 persen. Bila

persentase), merupakan salah satu dibandingkan dengan bulan sebelumnya,

indikator untuk melihat tingkat NTP Juni 2022 pada dua subsektor

kemampuan/daya beli petani di mengalami penurunan, yakni subsektor

perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tanaman pangan (2,44 persen) dan

tukar (term of trade) dari produk pertanian subsektor tanaman perkebunan rakyat

dengan barang dan jasa yang dikonsumsi (4,25 persen). Sementara itu, pada tiga

maupun untuk biaya produksi. Semakin subsektor mengalami peningkatan, yakni

tinggi NTP, secara relatif semakin kuat subsektor hortikultura (18,68 persen);

pula tingkat kemampuan/daya beli petani. subsektor peternakan (2,01 persen); dan

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumbar pada subsektor perikanan (0,69 persen).

bulan Juni 2022 tercatat sebesar 108,91 Grafik 1.8 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

atau naik 2,00 persen dibandingkan bulan

Juni 2021 yang tercatat sebesar 106,77.

Namun, NTP Sumbar mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan

bulan Mei 2022 yang tercatat sebesar

109,11. Nilai ini masih di atas raihan NTP

Nasional yang mencapai 105,96. Secara Sumber: BPS Sumbar, diolah
spasial Sumatera, NTP Sumbar tersebut Grafik 1.9 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

berada di urutan ke-7 (tujuh) tertinggi dari

10 provinsi. Riau menjadi provinsi dengan

capain NTP tertinggi yaitu 133,68 dan

Lampung menjadi provinsi dengan

capaian terendah sebesar 104,49.

Penurunan NTP Sumbar pada Juni

2022 disebabkan oleh Sumber: BPS Sumbar, diolah

adanya

9| Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan indeks harga yang 2,48 persen. Sementara itu, peningkatan
diterima petani sebesar 1,64 persen indeks harga yang dibayar petani sebesar
disebabkan oleh naiknya nilai pada 1,83 persen disebabkan oleh peningkatan
subsektor hortikultura (20,19 persen); nilai pada semua subsektor, yakni
subsektor peternakan (2,87 persen) dan subsektor tanaman pangan (2,15 persen);
subsektor perikanan (1,91 persen), sektor hortikultura (1,27 persen);
walaupun pada subsektor tanaman subsektor tanaman perkebunan rakyat
pangan dan subsektor tanaman (1,85 persen); subsektor peternakan (0,84
perkebunan rakyat mengalami penurunan persen); dan subsektor perikanan (1,21
masing-masing sebesar 0,33 persen dan persen).

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong



BAB II ANALISIS
FISKAL
REGIONAL

10 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1. Pelaksanaan APBN Rp4,87 triliun (79,34 persen dari target),
APBN tahun 2022 menjadi instrumen tumbuh 46,06 persen (yoy). Di sisi lain,
realisasi belanja negara mencapai
untuk menjaga pemulihan ekonomi Rp13,92 triliun (46,29 persen dari pagu),
sekaligus mendukung keberlanjutan terkontraksi sebesar 8,26 persen (yoy).
program penanganan COVID-19. Sejak Berdasarkan realisasi pendapatan dan
awal tahun 2022, APBN kembali bekerja belanja negara tersebut, maka defisit
keras untuk mengangkat perekonomian anggaran di triwulan II-2022 sebesar
dari siklus penurunan akibat pandemi. Rp9,05 triliun.
Secara ringkas, realisasi APBN di Sumbar
sampai dengan triwulan II-2022
mencatatkan pendapatan negara sebesar

Tabel 2.1. I Account APBN Provinsi Sumatera Barat
s.d. Akhir Triwulan II 2021-2022 (Miliaran Rupiah)

Sumber : OMSPAN, Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, KPPBC Teluk Bayur, Simtrada, diolah

11 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

2.1.1. Pendapatan Negara pendapatan negara di regional Sumbar
Untuk mendukung arah kebijakan pada semester I tahun 2022 menunjukkan
tren positif. Pertumbuhan ini didorong oleh
fiskal, salah satu langkah strategis yang membaiknya kinerja penerimaan
ditempuh adalah dengan melakukan perpajakan terutama dari sektor
mobilisasi pendapatan negara baik dari perpajakan perdagangan internasional.
sisi perpajakan maupun Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP). Kinerja

a. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp4,28 triliun (84,79 persen dari
Penerimaan perpajakan merupakan target) yang terdiri dari pajak dalam negeri
sebesar Rp2,49 triliun dan pajak
sumber pendanaan utama pembangunan perdagangan internasional sebesar
dan instrumen untuk mendorong Rp1,79 triliun. Secara keseluruhan,
perekonomian. Penerimaan perpajakan penerimaan perpajakan tumbuh sebesar
sangat dipengaruhi oleh perkembangan 62,32 persen (yoy). Pertumbuhan ini
aktivitas ekonomi dan kebijakan didorong oleh pertumbuhan realisasi pajak
perpajakan, dimana fluktuasi dalam perdagangan internasional yang cukup
kegiatan usaha dan struktur perpajakan signifikan yakni 80,21 persen.
berdampak pada kinerja penerimaan
perpajakan.

Pada semester I-2022, total realisasi
penerimaan perpajakan di Sumbar

1) Pajak Dalam Negeri Final, sejalan dengan adanya Program
Secara umum, penerimaan pajak Pengungkapan Sukarela (PPS) yang
dalam negeri sampai dengan akhir berakhir pada 30 Juni 2022 serta kenaikan
triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku mulai
51,51 persen (yoy). Hal ini disebabkan 1 April 2022.
karena naiknya penerimaan pajak dalam
negeri terutama pajak penghasilan PPh Pajak Penghasilan masih menjadi
Non Migas dan PPN. Nominal Pajak komponen yang memberikan kontribusi
Penghasilan Non Migas sebesar Rp1,94 terbesar terhadap penerimaan pajak
triliun, tumbuh sebesar 54,38 persen (yoy). dalam negeri, yakni sebesar Rp1,94 triliun
Sementara nilai PPN dan PPnBM sebesar dengan kontribusi sebesar 78,01 persen.
Rp497,97 miliar, tumbuh 58,76 persen Kinerja PPh di triwulan ini mengalami
(yoy). Kenaikan PPh Non Migas dan PPN pertumbuhan sebesar 54,38 persen (yoy)
tersebut terutama didukung oleh PPh seiring dengan perbaikan ekonomi di

12 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Sumbar. Sementara itu PPN menjadi jenis Isu strategis terkait penerimaan
pajak yang memberikan kontribusi
terbesar kedua, terealisasi sebesar perpajakan saat ini yaitu kebijakan
Rp497,97 miliar, tumbuh sebesar 58,76
persen (yoy), walaupun terdapat lonjakan penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen.
nilai restitusi PPN di awal tahun 2022.
Fasilitas pembebasan PPN diberikan
Grafik 2.1 Penerimaan Pajak Dalam Negeri
Triwulan II 2022 terhadap barang kebutuhan pokok, jasa

kesehatan, jasa pendidikan, jasa

pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa

lainnya. Masyarakat berpenghasilan

menengah dan kecil tidak perlu membayar

PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa

pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan

sosial. Sehingga dampak dari kenaikan

tarif PPN ini hanya akan dirasakan

masyarakat menengah dan atas,

sedangkan masyarakat bawah

dampaknya akan minim. Namun demikian,

Sumber: OMSPAN, Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, diolah Penyesuaian PPN menjadi 11 persen

Penerimaan pajak dalam negeri diperkirakan akan berpengaruh pada

ditopang oleh lima sektor dominan yakni kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif

sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dasar listrik untuk nonsubsidi, serta

Reparasi dan Perawatan Mobil dan penyesuaian harga liquefied petroleum

Sepeda Motor, sektor Jasa Keuangan dan gas (LPG) nonsubsidi. Kenaikan tarif PPN,

Asuransi, sektor Administrasi secara umum akan berdampak pada daya

Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, beli masyarakat, yang dikhawatirkan

sektor Industri Pengolahan, dan sektor semakin memberatkan pemulihan

Kegiatan Jasa Lainnya. Kelima sektor perdagangan dalam negeri dalam upaya

tersebut menyumbang 78,79 persen pemulihan perekonomian.

penerimaan netto pajak dalam negeri di

Sumbar.

2) Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pajak Perdagangan Secara keseluruhan, pajak perdagangan
internasional mengalami pertumbuhan
International di Sumbar sampai dengan sebesar 80,21 persen (yoy) dengan
pertumbuhan pada komponen Bea Keluar
triwulan II 2022 sebesar Rp1,79 triliun sebesar 80,83 persen.

yang terdiri dari Bea Masuk Rp5,16 miliar

dan Bea Keluar Rp1,78 triliun.

13 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Grafik 2.2 Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dan RBD Palm Olein. Hal ini disebabkan
Triwulan II 2022 karena tarif bea keluar untuk komoditas
CPO jauh lebih tinggi apabila
Sumber: OMSPAN, KPPBC Teluk Bayur, diolah dibandingkan dengan tarif bea keluar
kedua komoditas tersebut. Selain itu,
Pertumbuhan yang sangat besar ini pertumbuhan pada Bea Keluar juga
merupakan dampak dari kenaikan harga disebabkan oleh pemberlakuan tarif Flush
komoditas CPO dan produk turunannya Out atau percepatan penyaluran ekspor
yang berpengaruh pada kenaikan tarif bea untuk komoditas CPO dan turunannya
keluar untuk komoditas tersebut. CPO yang berlaku mulai 8 Juni hingga 31 Juli
merupakan komoditas penyumbang bea 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan
keluar terbesar di Sumbar walaupun netto Menteri Perdagangan nomor 22 tahun
ekspornya masih di bawah RBD Palm Oil 2022. Di sisi lain, Bea Masuk terkontraksi
sebesar 17,57 persen (yoy) yang didorong
oleh penurunan kinerja impor terhadap
barang bahan baku mineral.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP ke depan akan terus menjadi Pada triwulan II-2022, realisasi PNBP di

satu mekanisme untuk mendukung Sumbar mencapai Rp590,77 miliar atau

kemampuan pemerintah dalam 54,10 persen dari target, yang terdiri dari

memberikan pelayanan publik terutama Pendapatan PNBP BLU dan Pendapatan

untuk pendidikan dan kesehatan. PNBP Lainnya. Jika dibandingkan dengan

Disamping itu juga, PNBP akan tetap periode tahun sebelumnya, kinerja

didorong untuk menjadi sumber realisasi PNBP ini mengalami kontraksi

pendapatan negara yang juga sangat sebesar 15,38 persen, dimana di tahun

penting di luar penerimaan pajak. lalu dalam periode yang sama mampu

Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi PNBP terealisasi sebesar Rp698,12 miliar. Jenis
2018-2022 pendapatan ini memberikan kontribusi

sebesar 12,12 persen terhadap total

pendapatan negara di Provinsi Sumatera

Barat.

Sumber: OMSPAN, diolah Terkontraksinya realisasi PNBP
disebabkan karena adanya penurunan
realisasi PNBP yang bersumber dari BLU.

14 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Sampai dengan akhir Juni 2022, PNBP Sementara itu, PNBP lainnya di triwulan
BLU hanya terealisasi Rp377,44 miliar II-2022 mampu tumbuh 12,38 persen,
atau 44,69 persen dari target dan dimana jenis PNBP ini mampu terealisasi
terkontraksi 25,74 persen (yoy). Kondisi ini sebesar Rp213,33 miliar, lebih besar jika
disebabkan karena pada dua bulan dibandingkan capaian tahun lalu yang
pertama di 2022, belum ada BLU yang tercatat sebesar Rp189,83 miliar.
melakukan pengesahan pendapatan BLU
ke KPPN akibat terdapat kendala dalam Isu utama terkait penerimaan PNBP
pengoperasian SAKTI. Sebagian besar adalah adanya potensi penurunan jumlah
BLU belum memahami mekanisme cara realisasi pendapatan PNBP yang
pembuatan SP3B BLU di SAKTI. bersumber dari BLU. Pada tahun 2022
Pendapatan PNBP BLU memberikan terdapat dua BLU yang berubah statusnya
kontribusi sebesar 63,89 persen terhadap menjadi PTNBH yakni Universitas Andalas
total Penerimaan PNBP atau sebesar 7,74 dan Universitas Negeri Padang (UNP). Hal
persen terhadap total Pendapatan Negara ini diproyeksikan akan menyebabkan
di Sumbar pada TW II-2022. adanya penurunan jumlah realisasi
pendapatan PNBP BLU di Sumbar di
tahun 2022.

2.1.2. Belanja Negara mengalami kontraksi yang disebabkan
Realisasi Belanja Negara sampai karena adanya penurunan realisasi baik
pada komponen Belanja Pemerintah
dengan triwulan II-2022 sebesar Rp13,92 Pusat maupun TKDD.
triliun yang meliputi Belanja Pemerintah
Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa. Realisasi belanja negara

a. Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan yang tajam apabila
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di dibandingkan dengan pagu anggarannya.
Tahun lalu realisasi yang tinggi diiringi
Sumbar s.d. 30 Juni 2022 mencapai dengan jumlah pagu yang lebih tinggi.
Rp4,04 triliun, terkontraksi 13,09 persen Perbandingan selisih persentase realisasi
(yoy) yang disebabkan karena adanya untuk semua jenis belanja Bulan Juni
penurunan realisasi pada Belanja Barang tahun ini bila dibandingkan dengan tahun
dan Belanja Modal dampak dari kebijakan sebelumnya, masih dibawah 3 persen.
automatic adjustment. Namun kinerja
Belanja Pemerintah Pusat tersebut
sebenarnya cenderung stabil dan tidak

15 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Grafik 2.4 Belanja Pemerintah Pusat diamanatkan dalam Surat Menteri
Triwulan II 2022 Keuangan Nomor: S-458/MK.02/2022,
juga disebabkan oleh belum optimalnya
Sumber: OMSPAN, diolah penyerapan Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat/pemda
Realisasi Belanja Pegawai s.d. 30 dikarenakan masih menunggu penerbitan
Juni 2022 mencapai Rp2,14 triliun petunjuk teknis dari kementerian teknis.
terkontraksi 6,83 persen (yoy) dari tahun Jenis belanja barang ini hanya terealisasi
sebelumnya yang disebabkan oleh adanya Rp66,92 miliar, terkontraksi 61,15 persen
perpindahan pegawai serta adanya (yoy), dimana tahun lalu di periode yang
pegawai yang memasuki masa pensiun. sama mampu terealisasi Rp172,23 miliar.
Hal ini terlihat dari adanya penurunan Sementara itu, untuk penyerapan belanja
jumlah pembayaran untuk Belanja Gaji yang berasal dari Belanja Barang BLU,
dan Tunjangan PNS/TNI/POLRI. sudah memperlihatkan kecenderungan
Persentase pertumbuhan terbesar berasal yang positif seiring dengan telah
dari adanya peningkatan pembayaran diberikannya pelatihan SAKTI oleh KPPN
untuk Belanja Uang Kehormatan Pejabat kepada operator BLU sehingga proses
Negara (511332) yang pada tahun 2021 pertanggungjawaban belanjanya sudah
lalu hanya dibayarkan kepada pejabat di dapat dilaksanakan. Pada awalnya, di
satker Bawaslu Provinsi. Namun di tahun bulan Januari dan Februari 2022, tidak ada
2022 ini, satker di lingkup KPU juga BLU yang melakukan pengesahan belanja
memperoleh alokasi pembayaran akun di KPPN karena kurangnya pemahaman
berkenaan. Untuk tiap bulannya satker operator SAKTI dalam pembuatan SP3B
KPU Provinsi merealisasikan sebanyak BLU. Belanja Barang BLU di akhir Juni
Rp94,5 juta dan KPU Kab/Kota 2022 mampu terealisasi Rp316,7 miliar
mencadangkan dana sebesar Rp59,1 juta namun masih di bawah realisasi tahun
untuk pembayaran belanja tersebut. 2021 sebesar Rp388,56 miliar. Sehingga.
Belanja ini terkontraksi 18,49 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi Belanja
Barang mencapai Rp1,36 triliun, Di sisi lain, Belanja Modal mampu
terkontraksi 19,11 persen (yoy) yang terealisasi sebesar Rp521,13 miliar
disebabkan oleh selain adanya automatic terkontraksi 20,42 persen (yoy) dari tahun
adjustment tahap 2 sebagaimana sebelumnya yang disebabkan selain
karena adanya automatic adjustment dan
blokir, juga disebabkan oleh kurang
maksimalnya penyerapan belanja modal di

16 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

periode Semester I 2022. Hal ini tumbuh sebesar 36,18% dari tahun
disebabkan oleh pembayaran kegiatan sebelumnya yang terealisasi Rp10,31
proyek multi years yang jadwal miliar pada periode yang sama.
pembayaran terminnya jatuh di triwulan I Penyaluran bansos sangat bergantung
2022. Sementara itu, khusus untuk dana pada juknis yang diterbitkan oleh masing-
yang bersumber dari SBSN, pembukaan masing K/L. Seluruh Belanja Bansos
blokir baru dilakukan pada pertengahan disalurkan melalui empat satker yang
bulan Februari 2022. Sehingga sampai berada di bawah Kementerian Agama
dengan akhir Juni 2022, perkembangan yaitu UIN Imam Bonjol, IAIN Batusangkar,
kegiatan sebagian besar baru sampai IAIN Bukittinggi dan Kanwil Kemenag
proses administrasi lelang. Provinsi Sumbar.

Realisasi Belanja Bansos s.d. 30 Juni
2022 mencapai Rp14,04 miliar atau

b. Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Realisasi TKDD sampai dengan akhir Daerah pada tahun 2022 yakni sebesar

triwulan II-2022 mencapai Rp9,88 triliun Rp374,02 miliar dari semula sebesar

atau 50,60 persen dari pagu dan Rp455,14 miliar di tahun 2021 menjadi

mengalami kontraksi sebesar 6,13 persen Rp81,12 pada tahun 2022.

(yoy) yang didorong oleh penurunan Grafik 2.5 Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
realisasi Dana Bagi Hasil dan Dana Triwulan II 2022

Insentif Daerah. Realisasi penyaluran

DBH pada akhir Juni 2022 hanya

mencapai Rp88,40 miliar atau 17,48

persen dari pagu DBH TA 2022 atau

mengalami penurunan sebesar 63,62

persen (yoy). Selain itu, penyaluran DID Sumber: SIMTRADA, diolah daerah baru
juga terkontraksi cukup signifikan sebesar
82,18 persen (yoy) dibanding tahun Para pemerintah
sebelumnya. Realisasi DID hingga
triwulan II 2022 hanya sebesar Rp40,56 melaksanakan realisasi penyaluran Dana
miliar dibanding tahun sebelumnya
Rp227,57 miliar. Hal ini dapat dipahami Transfer Khusus (DAK) Fisik mulai bulan
karena adanya penurunan pagu yang
cukup signifikan untuk Dana Insentif April 2022 dikarenakan sebagian besar

Pemda masih dalam proses lelang atau

sudah melakukan proses lelang namun

belum melakukan penginputan kontrak

pada Aplikasi OMSPAN sebagai syarat

17 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

salur Tahap I. Berdasarkan hasil monev dilaksanakan. Sehingga, realisasi DAK
DAK fisik, didapat informasi bahwa pada Fisik s.d. 30 Juni 2022 hanya mencapai
sebagian pemda OPD teknis merasa ragu- Rp85,77 miliar atau 4,63 persen dari pagu
ragu dalam pembuatan kontrak mengingat tahun 2022.
adanya penyesuaian tarif PPN menjadi 11
persen. Para OPD masih menunggu Sementara itu, Dana Desa sampai
petunjuk lebih lanjut dari Kementerian dengan akhir Triwulan II-2022 dapat
Teknis terkait untuk kebijakan tindak lanjut terealisasi sebesar Rp471,99 miliar atau
atas kontrak yang sudah dan akan 54,44 persen dari pagu atau mengalami
peningkatan sebesar 17,30 persen (yoy).

2.1.3. Surplus/Defisit Rp9,05 triliun. Defisit ini lebih rendah
Berdasarkan realisasi pendapatan sebesar 23,57 persen dibanding periode
yang sama tahun sebelumnya.
negara dan belanja negara di Provinsi
Sumatera Barat, defisit anggaran sampai
dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar

2.1.4. Prognosis APBN berdasarkan perhitungan dengan
Total prognosis penerimaan
menggunakan metode rata-rata
pendapatan negara sampai dengan
triwulan III-2022 di Provinsi Sumatera tertimbang dari realisasi selama lima tahun
Barat adalah sebesar Rp2.028,88 miliar
yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri terakhir.
Rp1.206,80 miliar, penerimaan Pajak
Perdagangan Internasional Rp428,59 Perkiraan realisasi belanja negara di
miliar dan penerimaan PNBP Rp393,49
miliar. Proyeksi penerimaan pajak dalam Sumbar sampai dengan Triwulan III-2022
negeri berasal dari Kanwil DJP Sumbar
dan Jambi atas sumbangan data beberapa secara kumulatif adalah sebesar
KPP di Sumbar. Prognosis penerimaan
perpajakan perdagangan internasional Rp7.097,16 miliar yang terdiri dari Belanja
diperoleh dari KPPBC Teluk Bayur.
Sementara prognosis PNBP diperoleh Pemerintah Pusat Rp2.393,72 miliar dan

belanja TKDD Rp4.703,44 miliar.

Prognosis belanja ini dihasilkan

berdasarkan perhitungan dengan

menggunakan metode rata-rata

tertimbang dari realisasi selama lima tahun

terakhir.

18 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Tabel 2.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Negara TW III-2022
Regional Sumatera Barat

2.2. Pelaksanaan APBD realisasi pendapatan dan belanja daerah,
Secara ringkas, realisasi APBD di maka surplus anggaran mencapai Rp3,95
triliun. Sementara itu realisasi pembiayaan
Sumbar sampai dengan triwulan II-2022 anggaran mencapai Rp1,39 triliun
mencatatkan pendapatan daerah sebesar sehingga pada akhir periode triwulan II-
Rp12,05 triliun (44,69 persen dari target), 2022 tercatat SiLPA sebesar Rp5,34
terkontraksi 4,78 persen (yoy). Di sisi lain, triliun.
realisasi belanja daerah mencapai Rp8,10
triliun (29,27 persen dari pagu), kontraksi
sebesar 9,43 persen (yoy). Berdasarkan

19 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Tabel 2.3. I Account APBD s.d. Akhir Triwulan II 2021-2022 (Miliaran Rupiah)

Sumber : GFS Sumbar, diolah

2.2.1. Pendapatan Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Daerah merupakan hak memberikan kontribusi 0,72 persen.

pemerintah daerah yang diakui sebagai Grafik 2.6 Realisasi dan Komposisi Pendapatan Daerah
penambah nilai kekayaan bersih (UU No
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Sumber: GFS Sumbar, diolah
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah). Sumber Salah satu upaya untuk melihat
Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kemampuan daerah dari segi keuangan
komponen yaitu PAD, Pendapatan daerah dalam rangka mengurangi
Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah ketergantungan tehadap pemerintah
yang Sah. pusat, adalah dengan melihat komposisi

Sampai dengan Triwulan II-2022,
Pendapatan Transfer masih menjadi
sumber Pendapatan Daerah yang utama,
dimana memberikan kontribusi sebesar
79,37 persen. Sementara PAD hanya
memberikan kontribusi 19,91 persen dan

20 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

dari penerimaan daerah yang ada. menjadi perhatian. Dalam rangka

Semakin besar komposisi PAD, maka optimalisasi PAD, Pemda dapat

dinilai kemandirian pemerintah daerah mengakselerasi program digitalisasi

semakin tinggi. transaksi keuangan daerah. Saat ini,

Sampai dengan triwulan II-2022, sudah ada beberapa pemda yang

realisasi PAD di Sumbar sebesar Rp2,40 mengimplementasikan program tersebut,

triliun atau 44,87 persen terhadap pagu, namun baru dari sisi belanja daerah. Untuk

tumbuh 17,15 persen yang didorong oleh optimalisasi pendapatan daerah,

membaiknya kinerja komponen PAD diharapkan program digitalisasi transaksi

terutama Pajak daerah yang mampu keuangan daerah juga dapat diterapkan

tumbuh 12,75 persen (yoy). Kontribusi pada proses penerimaan PAD.

PAD terhadap total pendapatan daerah Sementara itu di sisi lain, Pendapatan

secara keseluruhan di Sumbar mencapai Transfer di Triwulan II-2022 terealisasi

11,79 persen. sebesar Rp9,57 triliun atau 44,82 persen

Dari empat komponen PAD, Pajak dari target, terkontraksi 8,26 persen (yoy)

Daerah masih menjadi komponen utama akibat belum terpenuhinya syarat salur

yang memberikan kontribusi terbesar TKDD di beberapa pemda. Penurunan

terhadap realisasi PAD. Pada triwulan II- realisasi Dana Perimbangan yang terdiri

2022, pajak daerah terealisasi sebesar dari DBH dan DID masih menjadi

Rp1,42 triliun. Sumber utama Pajak komponen yang paling besar memberikan

Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor kontribusi terhadap terkontraksinya

(PKB) yang terealisasi sebesar Rp383,51 penerimaan Pendapatan Transfer. Dana

miliar dengan kontribusi sebesar 15,98 Perimbangan terealisasi sebesar Rp8,90

persen terhadap total PAD Sumbar. triliun atau 93,04 persen dari seluruh

Masih belum optimalnya peran PAD Pendapatan Transfer.

terhadap total pendapatan daerah perlu

2.2.2. Belanja Daerah Dari keempat komponen, Belanja
Pada triwulan II-2022, realisasi belanja Operasi masih mendominasi realisasi
belanja daerah dengan nominal Rp6,80
daerah di Sumbar mencapai Rp8,10 triliun triliun atau 83,87 persen dari total Belanja
atau 29,27 persen dari pagu. Realisasi Daerah di Sumbar. Belanja operasi
belanja ini terkontraksi sebesar 9,43 didominasi oleh belanja pegawai dengan
persen (yoy) yang disebabkan karena nominal Rp4,69 triliun atau 69,04 persen
adanya penurunan realisasi pada ketiga dari Belanja Operasi, atau 57,90 persen
komponen belanja daerah.

21 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

dari total Belanja Daerah. Hal ini Semakin sedikit porsi belanja
menunjukkan bahwa rasio Belanja APBD yang digunakan untuk belanja
Pegawai di Sumbar masih relatif tinggi. aparatur maka APBD dapat dioptimalkan
Semakin membaiknya kualitas belanja untuk mendukung jenis belanja lain yang
daerah dapat dilihat dari semakin lebih terkait dengan pelayanan publik
menurunnya porsi belanja pegawai dalam seperti belanja modal untuk pembangunan
APBD. Semakin sedikit porsi belanja fasilitas masyarakat atau untuk
APBD yang digunakan untuk belanja mendukung belanja yang efektif
aparatur maka APBD dapat dioptimalkan mendorong roda perekonomian daerah.
untuk mendukung jenis belanja lain yang
lebih terkait dengan pelayanan Semakin Sementara itu, belanja modal
membaiknya kualitas belanja daerah sampai dengan triwulan II-2022 hanya
dapat dilihat dari semakin menurunnya terealisasi sebesar Rp291,79 miliar atau
porsi belanja pegawai dalam APBD. 6,58 persen terhadap pagu, terkontraksi
6,73 persen (yoy). Terkontraksinya belanja
Grafik 2.7 Realisasi dan Komposisi Belanja Daerah modal disebabkan karena dari delapan
jenis belanja modal, sebanyak enam
Sumber: GFS Sumbar, diolah belanja modal mengalami penurunan
realisasi. Belanja modal jalan, irigasi, dan
jaringan merupakan jenis belanja yang
mengalami penurunan realisasi terbesar
yaitu Rp53,95 miliar diikuti dengan belanja
modal aset tetap lainnya yang mengalami
penurunan realisasi sebesar Rp9,21 miliar

2.2.3. Surplus/Defisit APBD Adapun faktor yang mendorong terjadinya
Pada triwulan II-2022 tercatat surplus Surplus antara lain penyerapan belanja
daerah yang kurang optimal. Hal ini terlihat
APBD sebesar Rp5,34 triliun. Pada pada realisasi belanja daerah yang hanya
periode triwulan II dalam tiga tahun terealisasi 29,27 persen sampai dengan
terakhir, realisasi pendapatan daerah di akhir semester I 2022. Seluruh pemda,
Sumbar selalu lebih besar dari realisasi didorong untuk dapat mengakselerasi
belanja daerah. Tercatat di tahun 2021 Belanja Daerah, agar masyarakat umum
surplus sebesar Rp4,54 triliun, tahun 2020 dapat segera menerima manfaat dari
surplus sebesar Rp3,57 triliun dan tahun
2019 surplus sebesar Rp4,85 triliun.

22 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

APBD yang secara tidak langsung dapat ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19.
mendorong percepatan pemulihan

2.2.4. Pembiayaan Daerah berasal dari SiLPA tahun sebelumnya
Total pembiayaan bersih sebesar yaitu mencapai Rp1,40 triliun. Sementara
itu porsi terbesar untuk pengeluaran
Rp1,39 triliun, naik sebesar 67,40 persen pembiayaan adalah untuk penyertaan
jika dibandingkan dengan realisasi modal (investasi) pemerintah daerah yang
pembiayaan bersih tahun lalu yang mencapai Rp22,14 miliar.
tercatat sebesar Rp832,12 miliar. Sumber
penerimaan pembiayaan daerah terbesar

2.2.5. Prognosis APBD triwulan III-2022, pendapatan daerah
Proyeksi realisasi pendapatan dan diproyeksikan terealisasi sebesar Rp19,28
triliun (71,50 persen dari target) dan
belanja daerah dihasilkan dari perhitungan belanja daerah terealisasi Rp15,16 triliun
rata-rata realisasi belanja pendapatan dan (54,76 persen dari pagu).
belanja daerah pada lima tahun terakhir.
Berdasarkan perhitungan, Sampai dengan

Tabel 2.4. Prognosis Pendapatan dan Belanja Daerah TW III-2022
Regional Sumatera Barat

2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Secara ringkas, realisasi Berdasarkan realisasi pendapatan dan

konsolidasian tingkat wilayah Sumbar belanja konsolidasi, maka defisit

sampai dengan triwulan II-2022 anggaran mencapai Rp5,11 triliun.

mencatatkan pendapatan konsolidasian Sementara itu realisasi pembiayaan

sebesar Rp7,35 triliun tumbuh 30,54 anggaran mencapai Rp1,39 triliun

persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja sehingga pada akhir periode triwulan II-

konsolidasian mencapai Rp12,46 triliun, 2022 tercatat SiKPA sebesar Rp3,72

terkontraksi 9,62 persen (yoy). triliun.

23 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Tabel 2.5. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah
Provinsi Sumbar Triwulan II-2022

Sumber : GFS Sumbar, diolah

2.3.1. Pendapatan Konsolidasian

Komposisi pendapatan Apabila dirinci berdasarkan

konsolidasian triwulan II 2022 berbeda komponennya, komposisi pendapatan

dengan tahun 2021, dimana porsi konsolidasian di Sumbar didominasi oleh

pendapatan pemerintah daerah lebih pendapatan perpajakan yang

besar daripada pendapatan pusat. berkontribusi sebesar 77,45 persen.

Kontribusi pendapatan pemerintah daerah Sementara PNBP hanya berkontribusi

terhadap pendapatan konsolidasian sebesar 22,55 persen.

adalah sebesar 161,74 persen sementara Realisasi pendapatan

pendapatan pusat sebesar 66,15 persen. konsolidasian menunjukkan tren

Grafik 2.8 Komposisi Pendapatan Konsolidasian pertumbuhan positif. Hal ini didorong oleh

pertumbuhan penerimaan perpajakan

yang mencapai 47,04 persen (yoy).

Realisasi penerimaan perpajakan

mencapai Rp5,69 triliun, terdiri dari Pajak

Dalam Negeri Rp3,90 triliun dan Pajak

Perdagangan Internasional Rp1,79 triliun.

Sumber: GFS Sumbar, diolah

2.3.2. Belanja Konsolidasian pemerintah daerah. Porsi belanja
Komposisi Belanja konsolidasian pemerintah pusat terhadap belanja
konsolidasian adalah sebesar 111,73
triwulan II-2022 masih sama dengan tahun persen sementara belanja pemerintah
2021, dimana porsi belanja pemerintah
pusat lebih besar daripada belanja

24 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

daerah sebesar 63,67 persen. Realisasi realisasi belanja pemerintah ini sebagai
belanja pemerintah konsolidasian dampak dari masih adanya pemblokiran
mengalami penurunan sebesar 9,62 dan juga kebijakan automatic adjustment.
persen (yoy). Hal ini disebabkan karena
realisasi belanja pemerintah pusat Pada belanja operasi, belanja pegawai
mengalami kontraksi sebesar 13,43 masih menjadi jenis belanja yang
persen (yoy). Penurunan belanja mendapatkan porsi paling besar, dimana
pemerintah pusat disebabkan karena belanja tersebut mendapatkan porsi
adanya penurunan realisasi pada hampir sebesar 54,87 persen dari total belanja
seluruh jenis belanja. Belanja modal konsolidasian. Total realisasinya adalah
terkontraksi sebesar 15,99 persen (yoy) sebesar Rp6,84 triliun yang terdiri dari
dan Belanja Barang terkontraksi sebesar belanja pegawai Pemerintah Daerah
5,67 persen (yoy). Terkontraksinya Rp4,69 triliun dan belanja pegawai
Pemerintah Pusat Rp2,14 triliun.

2.3.3. Surplus/Defisit Konsolidasian namun secara nominal penurunan tidak
Pada triwulan II-2022, defisit terlalu signifikan. Angka defisit
konsolidasian ini bersumber dari defisit
anggaran konsolidasian di Sumbar belanja pemerintah pusat yang mencapai
mencapai Rp5,11 triliun. Angka ini lebih Rp9,06 triliun. Sementara anggaran
kecil jika dibandingkan dengan defisit di Pemda justru mengalami surplus sebesar
tahun sebelumnya dalam periode yang Rp3,95 triliun. Terjadinya surplus pada
sama. Hal ini sejalan dengan terjadinya Pemda didorong oleh belum optimalnya
pertumbuhan positif dari pendapatan realisasi belanja daerah.
konsolidasian, sementara dari sisi belanja
konsolidasian meskipun terkontraksi

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong



BAB III ANALISIS
TEMATIK

25 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

ANALISIS HARMONISASI

BAB III BELANJA APBN-APBD SEKTOR
KESEHATAN WILAYAH
SUMATERA BARAT

3.1. Pendahuluan

3.1.1. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa berbagai faktor, diantaranya berbagai

Indonesia (KBBI), harmonisasi adalah indikator, diantaranya indikator
“pengharmonisan” atau “upaya mencari
keselarasan”. Harmonisasi dalam bab ini pembangunan, kesehatan, dan lain-lain

pada wilayah tersebut.

akan menitikberatkan pada upaya mencari Salah satu indikator yang dapat
dianalisis yaitu Umur Harapan Hidup
keselarasan antara belanja pemerintah (UHH). UHH merupakan salah satu
indikator yang digunakan untuk menilai
pusat dengan belanja pemerintah daerah. derajat kesehatan penduduk. UHH
dihitung dari jumlah rata-rata usia yang
untuk menganalisis harmonisasi antara diperkirakan pada seseorang atas dasar
angka kematian pada masa tersebut yang
belanja pusat dengan belanja daerah, cenderung tidak berubah di masa
mendatang.
dilakukan identifkasi dan tracking dengan

menggunakan data-data realisasi dari

belanja pusat dan belanja daerah dan

selanjutnya dilakukan sinkronisasi data

dan reviu keselarasan belanja.

Sinkronisasi diperlukan untuk

meningkatkan keterpaduan perencanaan Dalam rangka mengetahui adanya
hubungan dari Belanja Pemerintah Pusat
dan penganggaran agar lebih berkualitas melalui Belanja Kementerian/Lembaga
fungsi kesehatan serta Belanja Daerah di
dan efektif. sektor kesehatan, dilakukan analisis
bagaimana hubungan antara belanja
Untuk dapat menghasilkan tersebut terhadap UHH di Sumatera Barat.
anggaran yang berkualitas, efektif, dan Dengan dilakukan analisis tersebut,
tepat sasaran, perlu dilihat adanya diharapkan dapat diperoleh hasil analisis
keselarasan antara anggaran yang yang memberikan kesimpulan dan
dialokasikan dengan kebutuhan masing- rekomendasi yang bermanfaat bagi
masing wilayah. Dengan demikian penentuan kebijakan penganggaran di
diperlukan analisis untuk mengetahui masa yang akan datang.
apakah alokasi anggaran pada suatu
wilayah telah mempertimbangkan

26 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

3.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan penyusunan kajian ini maupun Belanja Daerah (dari APBD)
terhadap indikator UHH pada 19
adalah untuk menganalisis peran belanja Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Rentang waktu yang digunakan dalam
pemerintah fungsi kesehatan dalam analisis ini yaitu tahun 2015 s.d. 2020
untuk belanja. Sedangkan untuk UHH
meningkatkan indikator-indikator menggunakan periode lag 1, dengan
asumsi dampak dari belanja pemerintah
pembangunan khususnya indikator baik pusat dan daerah kemungkinan baru
dirasakan setelah periode belanja yang
kesehatan dalam hal ini yaitu indikator dikeluarkan, sehingga data UHH yang
digunakan yaitu untuk rentang waktu 2016
UHH. Selain itu, tujuan lain dari penulisan s.d. 2021.

kajian ini adalah untuk melihat

keselarasan antara pengalokasian

anggaran dengan kebutuhan masing-

masing wilayah di Sumatera Barat.

Ruang lingkup dalam analisis ini yaitu
dikhususkan pada hubungan anggaran
belanja, baik Belanja K/L (dari APBN)

3.1.3. Metode Analisis Badan Pusat Statistik. Data Belanja
Analisis akan dilaksanakan dengan Kementerian/Lembaga akan digunakan
data dari aplikasi Monitoring and
metode kuantitatif dimana akan dianalisis Evaluation of Budget Execution (MEBE)
bagaimana hubungan dari realisasi yang dikelola oleh Direktorat Pelaksanaan
belanja sektor kesehatan baik dari APBN Anggaran. Untuk data Belanja Daerah,
maupun APBD terhadap UHH yang digunakan data Laporan Realisasi
merupakan salah satu Indikator Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat
kesehatan. Analisis kuantitatif akan Wilayah pada kabupaten/kota di Sumatera
menggunakan aplikasi pengolah data Barat.
statistik (Stata).

Data-data yang digunakan merupakan
data sekunder. Data UHH diperoleh dari

3.2. Perkembangan Indikator Kesehatan

3.2.1. Tren Capaian Umur Harapan Hidup Provinsi Dalam LimaTahun (2016-2021)

Dibandingkan Dengan Umur Harapan Hidup Nasional

Badan Pusat Statistik banyak tahun yang dapat ditempuh oleh

mendefinisikan Umur Harapan Hidup saat seseorang sejak lahir. UHH merupakan

Lahir (UHH) sebagai rata-rata perkiraan salah satu indikator yang digunakan untuk

27 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

menilai derajat kesehatan penduduk. UHH Grafik 3.1 Tren UHH Provinsi dan Nasional 2016-2021
dihitung dari jumlah rata-rata usia yang
diperkirakan pada seseorang atas dasar
angka kematian pada masa tersebut yang
cenderung tidak berubah di masa
mendatang.

UHH yang merepresentasikan Sumber: BPS Sumbar, diolah
dimensi umur panjang dan hidup sehat
terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Sumatera Barat, selama periode
Secara nasional, terdapat peningkatan 2016 hingga 2021, UHH provinsi masih
UHH dari tahun 2016 sampai dengan berada di bawah UHH nasional. Namun
2021. Selama periode tersebut, UHH telah demikian, UHH di Sumatera Barat telah
meningkat 0,67 tahun atau rata-rata meningkat sebesar 0,86 tahun atau rata-
tumbuh 0,11 persen per tahun. Pada tahun rata tumbuh sebesar 0,14 persen per
2016, UHH secara nasional berada pada tahun. Pada tahun 2016, UHH Provinsi
angka 70,90 tahun sedangkan pada tahun Sumatera Barat adalah 68,73 tahun, dan
2021 telah menyentuh angka 71,57 tahun. pada tahun 2021 mencapai 69,59 tahun.

3.2.2. Tren Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Dalam Lima Tahun

(2016-2021) Dibandingkan Dengan Umur Harapan Hidup Provinsi

Di 19 kabupaten/kota di Sumatera Untuk angka UHH terendah terdapat di

Barat terdapat variasi capaian UHH yang Kabupaten Kepulauan Mentawai. UHH di

berbeda-beda. Kota Bukittinggi memiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat

capaian UHH tertinggi dibandingkan hanya sebesar 64,36 tahun pada tahun

kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. 2016, kemudian meningkat menjadi 64,73

Pada tahun 2016, UHH di Kota Bukittinggi tahun di tahun 2021. Dengan demikian

sebesar 73,60 tahun dan meningkat terjadi peningkatan sebesar 0,37 tahun.

menjadi 74,50 tahun di tahun 2021, atau

terdapat peningkatan sebesar 0,9 tahun.

28 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Tabel 3.1. Data UHH Kabupaten/Kota Lingkup Sumatera Barat
Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Sumbar, diolah

Apabila melihat tren capaian UHH Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota,
kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam dan Kabupaten Tanah Datar.
lima tahun (2016-2021) dibandingkan
dengan UHH provinsi, terdapat 12 Terdapat 7 kabupaten/kota dengan
kabupaten/kota yang nilainya berada di capaian UHH yang masih berada di bawah
atas UHH provinsi. Ke-12 kabupaten/kota UHH nasional, yaitu Kabupaten Padang
tersebut yaitu Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten
Padang, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Pasaman Barat, Kabupaten Solok
Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan
Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Mentawai.

29 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Tabel 3.2. Tren UHH Kabupaten/Kota dan Provinsi
Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Sumbar, diolah

3.2.3. Tren Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Dalam Lima Tahun
(2016-2021) Dibandingkan Dengan Umur Harapan Hidup Nasional
Apabila melihat tren capaian UHH atas UHH nasional. Ke-6 kabupaten/kota

kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam tersebut yaitu Kota Bukittinggi, Kota
lima tahun (2016-2021) dibandingkan Padang, Kota Payakumbuh, Kota Solok,
dengan UHH nasional, hanya terdapat 6 Kota Padang Panjang, dan Kabupaten
kabupaten/kota yang nilainya berada di Agam.

30 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Tabel 3.3. Tren UHH Kabupaten/Kota dan Provinsi
Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Sumbar, diolah

Terdapat 13 kabupaten/kota Berdasarkan tren capaian UHH,
dengan capaian UHH yang masih berada dapat diketahui bahwa hampir seluruh
di bawah UHH nasional, yaitu Kabupaten Kota di Sumatera Barat memilki UHH yang
Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, tinggi di atas capaian UHH Provinsi.
Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Bahkan, kecuali Kota Pariaman dan Kota
Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sawahlunto, Kota-Kota di Sumatera Barat
Tanah Datar, Kabupaten Padang memiliki capaian UHH di atas capaian
Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten UHH nasional. Hal tersebut
Pasaman Barat, Kabupaten Solok mengindikasikan, Kota-Kota di Sumatera
Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Barat dapat mendayagunakan sumber
Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan daya, diantaranya alokasi anggaran, untuk
Mentawai. mendukung peningkatan indikator UHH di
wilayah masing-masing.

3.3. Perkembangan Belanja Pemerintah

3.3.1. Belanja Pusat (Belanja K/L) Menurut Fungsi Kesehatan

Alokasi Belanja signifikan. Pada tahun 2015, Belanja K/L

Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi untuk fungsi kesehatan mempunyai pagu

Sumatera Barat di sektor kesehatan dalam Rp671 miliar dengan realisasi sebesar
jangka waktu 5 tahun (2015 – 2020) Rp562 miliar atau 83,89 persen dari pagu.

mengalami peningkatan yang cukup Di tahun 2020, pagu belanja K/L di

31 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Sumatera Barat untuk fungsi kesehatan realisasi sebesar Rp718 miliar atau 68,24
telah mencapai Rp1,05 triliun dengan persen dari pagu.

Grafik 3.2. Pagu dan Realisasi Belanja K/L Fungsi Kesehatan
Sumatera Barat 2015-2020

Sumber : Data Monitoring and Evaluation of Budget Execution (MEBE), diolah

Berdasarkan Grafik 3.2 dapat oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran,
dilihat bahwa tren penyerapan anggaran Alokasi Belanja K/L fungsi kesehatan di
Belanja K/L fungsi kesehatan secara Sumatera Barat dilaksanakan oleh satuan
umum meningkat. Namun demikian, pada kerja lingkup Kementerian Kesehatan,
tahun 2020 penyerapan anggaran jauh Badan Kependudukan dan Keluarga
dari pagu karena adanya pandemi Covid- Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan
19, dimana terdapat beberapa Pengawas Obat dan Makanan.
pembatasan dalam rangka memutus mata
rantai penyebaran Covid-19. Selain itu Pada satker-satker lingkup
dilakukan refocussing anggaran, Kementerian Kesehatan, alokasi
diantaranya dalam rangka penghematan anggaran fungsi kesehatan digunakan
anggaran dan untuk penanganan Covid- oleh satker Dinas Kesehatan Provinsi
19. Sumatera Barat, Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Padang, Politeknik
Berdasarkan data yang diperoleh Kesehatan Padang, dan beberapa Rumah
dari aplikasi Monitoring and Evaluation of Sakit, yaitu RSU dr. M. Jamil Padang dan
Budget Execution (MEBE) yang dikelola Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.

32 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Untuk tahun 2015, alokasi belanja untuk Pembantuan pada masing satker.
Sedangkan mulai tahun 2016 sampai
satker Dinas Kesehatan Provinsi dan dengan sekarang, alokasi anggaran hanya
terdapat pada DIPA satker Dinas
satker Dinas Kabupaten/Kota Kesehatan Provinsi.

menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Dekonsentrasi/Tugas

3.3.2. Belanja Daerah (APBD) Menurut Fungsi Kesehatan

Berdasarkan Laporan Realisasi realisasi pada tahun-tahun tersebut sama

Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat dengan realisasi tahun berikutnya.

Wilayah pada kabupaten/kota di Sumatera Grafik 3.3 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Kesehatan
Barat, alokasi anggaran untuk fungsi Sumatera Barat 2015-2020

kesehatan terdapat pada dua urusan, yaitu

urusan kesehatan dan urusan

pengendalian penduduk dan keluarga

berencana. Data realisasi belanja daerah

telah dihimpun dari seluruh pemda di Sumber: LRA Pemda Tingkat Wilayah, diolah

wilayah Sumatera Barat untuk periode Realisasi belanja daerah fungsi

2015 sampai dengan 2020. Namun kesehatan di wilayah Sumatera Barat

demikian, untuk data periode tahun 2015 (termasuk dari APBD Pemerintah Provinsi)
dan 2016, masih terdapat beberapa dalam jangka waktu 5 tahun (2015–2020)

kabupaten/kota yang belum secara umum mengalami peningkatan. Di

menyampaikan data yang dibutuhkan tahun 2020, realisasi belanja daerah

sampai dengan waktu yang telah fungsi kesehatan mencapai Rp4,12 triliun.

ditentukan. Mengingat terdapat Apabila dibandingkan dengan tahun

keterbatasan data yang diperoleh tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah

2015 dan 2016 pada beberapa fungsi kesehatan mengalami peningkatan

kabupaten/kota yang belum sekitar 3,77 persen.

menyampaikan data, digunakan asumsi

33 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

3.4. Perkembangan Belanja Pemerintah

3.4.1. Peran Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Dalam Mendorong Indikator

Pembangunan

3.4.1.1. Pemetaan Belanja Fungsi Kesehatan Berdasarkan Program

Pada Belanja K/L fungsi kesehatan Kesehatan serta Program Dukungan

terdapat dua klasifikasi program, yaitu Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BKKBN. Sedangkan untuk

Program Teknis. Program Dukungan program teknis diantaranya Program

Manajemen dialokasikan untuk Penguatan Pelaksanaan Jaminan

mendukung pelaksanaan tugas satuan Kesehatan Nasional, Program

kerja, sedangkan program teknis Kependudukan, KB, dan Pembangunan

dialokasikan untuk melaksanakan Keluarga, Program Kefarmasian dan Alat

kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi Kesehatan, Program Pembinaan

satuan kerja dimaksud. Kesehatan Masyarakat, Program

Program Dukungan Manajemen Pembinaan Pelayanan Kesehatan,
dalam Belanja K/L fungi kesehatan terdiri Program Pencegahan dan Pengendalian
dari dua program, yaitu Program Penyakit, dan Program Pengawasan Obat
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan dan Makanan.

Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Tabel 3.4. Data Realisasi Program Belanja K/L Fungsi Kesehatan
Tahun 2015-2020

Sumber : Data Monitoring and Evaluation of Budget Execution (MEBE), diolah