Kajian Fiskal Regional TW II Tahun 2022 Fixed

34 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Berdasarkan Tabel 3.4, program Grafik 3.4. Tren Realisasi Program Belanja K/L Fungsi
Dukungan Manajemen pada realisasi Kesehatan
anggaran Belanja K/L fungsi Kesehatan
selama periode 2015-2020 mempunyai Sumber: MEBE, diolah
porsi yang paling besar dengan rata-rata
sebesar 96% dari total realisasi anggaran. Dengan besarnya porsi program
Hal tersebut menandakan bahwa satker teknis yang direalisasikan oleh satuan
alokasi anggaran yang direalisasikan kerja, output dari belanja fungsi kesehatan
satuan kerja paling besar digunakan untuk dapat mendukung meningkatnya
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang indikator-indikator kesehatan, diantaranya
mendukung output di bidang kesehatan. UHH.
Untuk tren realisasi program selama tahun
2015-2020 ditampilkan pada Grafik 3.4

3.4.1.2. Analisis Hubungan Belanja Fungsi Kesehatan Belanja K/L dan APBD

Tahun 2015-2020 dengan Indikator UHH Periode 2016-2021

Untuk mengetahui hubungan K/L Fungsi Kesehatan di Kabupaten/Kota

antara Belanja Fungsi Kesehatan Belanja lainnya. Oleh karena itu, mengingat data

K/L (APBN) dan APBD, akan dilakukan APBN Fungsi Kesehatan sulit untuk di-

analisis korelasi dan regresi untuk melihat trace ke masing-masing Kabupaten/Kota,

bagaimana hubungan antara masing- maka data Belanja K/L Fungsi Kesehatan

masing variabel dan pengaruh dari yang digunakan adalah data total belanja

variabel Belanja K/L Fungsi Kesehatan Fungsi Kesehatan di Sumatera Barat dari

dan Belanja APBD Fungsi Kesehatan tahun 2015-2020.

terhadap UHH di Sumatera Barat. Untuk data Belanja APBD fungsi

Analisis akan menggunakan data Kesehatan merupakan total Belanja

UHH dan Belanja APBN/APBD yang Fungsi Kesehatan dari APBD

terdapat pada 19 Kabupaten/Kota. Namun kabupaten/kota yang bersumber dari

demikian, untuk Belanja K/L yang Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

diperoleh dari aplikasi MEBE, dari tahun Daerah Tingkat Wilayah pada

2016 hanya terdapat data pada tiga lokasi kabupaten/kota di Sumatera Barat.
DIPA yaitu “Sumatera Barat”, “Kota Mengingat terdapat keterbatasan data

Padang”, dan “Kota Bukittinggi” sehingga yang diperoleh tahun 2015 dan 2016 pada

sulit untuk melihat berapa realisasi Belanja

35 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

beberapa kabupaten/kota, digunakan tersebut sama dengan realisasi tahun

asumsi realisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.5. Data UHH dan Realisasi APBN – APBD Fungsi Kesehatan
2015-2020

Sumber : Data MEBE dan LRA Pemda Tingkat Wilayah diolah

a. Analisis Korelasi

Pengujian atau analisis korelasi

digunakan dalam rangka melihat arah dan . pwcorr y x1 x2

kuat/besarnya hubungan antar variabel. y x1 x2

Jika koefisien korelasi mempunyai tanda y 1.0000
x1 0.7722 1.0000
positif diartikan memiliki hubungan searah, x2 0.8651 0.7856 1.0000

dan sebaliknya jika koefisien bertanda Berdasarkan hasil tersebut,
korelasi antara seluruh variabel bertanda
negatif hubungannya berlawanan arah. positif, sehingga hubungan seluruh
variabel bersifat searah. Untuk melihat
Dalam proses analisis, indikator tingkat signifikansi dari hubungan tersebut,
dapat dilihat pada hasil aplikasi Stata
UHH digunakan sebagai variabel berikut:

dependen (y), Realisasi APBN Fungsi . pwcorr y x1 x2, sig

Kesehatan sebagai variabel independen 1 y x1 x2

(x1), Realisasi APBD Fungsi Kesehatan y 1.0000

sebagai variabel independen 2 (x2). x1 0.7722 1.0000
0.0720
Sebelum dianalisis, data variabel
x2 0.8651 0.7856 1.0000
ditransformasi terlebih dahulu 0.0261 0.0640

menggunakan logaritma natural (ln) agar

dapat lolos beberapa uji asumsi klasik.

Berdasarkan analisis korelasi
menggunakan aplikasi STATA diperoleh
hasil sebagai berikut:

36 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Berdasarkan hasil di atas, korelasi sehingga memiliki hubungan yang tidak
antara variabel realisasi APBD Fungsi signifikan. Dengan demikian walaupun
Kesehatan dengan UHH mempunyai p- hubungan kedua variabel independen
value 0,02 atau kurang dari 0,05 (dengan tersebut searah dengan variabel
alpha = 5%), sehingga memiliki hubungan dependen UHH, namun realisasi Belanja
yang erat/signifikan. Sedangkan korelasi APBD Fungsi Kesehatan lebih erat
antara APBN fungsi Kesehatan dengan hubungannya terhadap peningkatan
indikator UHH mempunyai p-value 0,07 indikator UHH, dibandingkan dengan
atau lebih dari 0,05 (dengan alpha = 5%), realisasi Belanja APBN Fungsi Kesehatan.

b. Analisis Regresi yt+1 = α + β1 X1t + β2 X2t + e
Selain dilakukan analisis korelasi,
Setelah berhasil melalui uji asumsi
walaupun dengan runtun waktu yang klasik, seperti uji normalitas, uji
sedikit yaitu hanya 6 tahun (2015 s.d. heteroskedastisitas, uji multikolinearitas,
2020), namun dilakukan juga analisis dan uji autokorelasi (hasil pengujian
regresi untuk melihat pengaruh dari terlampir), hasil regresi linear berganda
realisasi Belanja APBN Fungsi Kesehatan berdasarkan output aplikasi Stata adalah
dan realisasi Belanja APBD Fungsi sebagai berikut:
Kesehatan terhadap indikator UHH di
Sumbar. Persamaan regresi linear
berganda yang digunakan yaitu

Gambar 3.1. Hasil Regresi Linear Berganda

. regress y x1 x2

Source SS df MS Number of obs = 6
F(2, 3) = 5.04
Model .504439413 2 .252219706 Prob > F = 0.1098
Residual .15004392 3 .05001464 R-squared = 0.7707
Adj R-squared = 0.6179
Total .654483333 5 .130896667 Root MSE = .22364

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

x1 .3343104 .6181192 0.54 0.626 -1.632821 2.301442
x2 1.147111 .7590865 1.51 0.228 -1.268641 3.562863
_cons 27.15116 13.44616 2.02 0.137 -15.64053 69.94285

37 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Berdasarkan hasil regresi tersebut, square sebesar 0,6179. Hal tersebut
dapat diperoleh koefisien dari x1 dan x2 menunjukkan bahwa variabel bebas
untuk persamaan regresi linear berganda yang terdapat dalam model mampu
sebagai berikut: menjelaskan variasi nilai UHH
sebesar 61,79 persen, sedangkan
yt+1 = 27,15116 + 0,3343104 X1t sisanya sebanyak 38,21 persen
+ 1,147111X2t + e dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di
luar penelitian.
dari hasil analisis regresi di atas diperoleh
beberapa kesimpulan atau interpretasi 3) Berdasarkan uji statistik F, diperoleh
sebagai berikut: hasil nilai Prob > F sebesar 0,1098,
sehingga secara simultan seluruh
1) Berdasarkan hasil persamaan regresi variabel independen berpengaruh
tersebut, menunjukkan adanya tidak signifikan terhadap UHH.
perubahan yang searah antara
Realisasi APBN Fungsi Kesehatan 4) Hasil uji statistik t menunjukkan
dan Realisasi APBD Fungsi
Kesehatan terhadap UHH. Koefisien pengaruh secara parsial dari masing-
Realisasi APBN Fungsi Kesehatan
sebesar 0,3343104 menunjukkan masing variabel independen terhadap
bahwa apabila terjadi peningkatan
Realisasi APBN Fungsi Kesehatan variabel dependen. Nilai t x1 sebesar
sebesar 1 satuan, maka UHH akan
mengalami peningkatan sebesar 0,54 dengan tingkat signifikansi 5
0,33, dengan asumsi variabel lain
konstan. Realisasi APBD Fungsi persen, nilai t x1 masih berada di
Kesehatan memiliki nilai koefisien
sebesar 1,147111, dengan asumsi bawah 0,05, sehingga dapat
variabel lain konstan, maka setiap
peningkatan 1 satuan dari Realisasi disimpulkan bahwa realisasi Belanja
APBD Fungsi Kesehatan akan
meningkatkan UHH sebesar 1,14. APBN Fungsi Kesehatan,

2) Berdasarkan pengujian koefisien berdasarkan data yang dianalisis,
determinasi, persamaan yang
terbentuk menghasilkan nilai Adj. R berpengaruh positif terhadap UHH

namun tidak signifikan. Begitupun

halnya dengan nilai t x2 sebesar 1,51

masih berada di bawah 0,05 sehingga

realisasi Belanja APBD Fungsi

Kesehatan, berdasarkan data yang

dianalisis, berpengaruh positif

terhadap UHH namun tidak signifikan.

38 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

c. Keterbatasan Analisis/Penelitian kabupaten/kota karena hanya dilihat
Selain dilakukan analisis korelasi,
berdasarkan lokasi satker dalam DIPA
walaupun dengan runtun waktu yang
sedikit yaitu hanya 6 tahun (2015 s.d. (hanya terdapat data pada tiga lokasi
DIPA yaitu “Sumatera Barat”, “Kota
1) Penelitian menggunakan data time
series dengan runtun waktu yang Padang”, dan “Kota Bukittinggi”),
sedikit, yaitu hanya 6 tahun (2015 s.d.
2020) karena keterbatasan data yang bukan lokasi pekerjaan atau kegiatan.
diperoleh.
3) Data realisasi APBD Fungsi
2) Idealnya analisis dilakukan dengan
menggunakan data panel dengan Kesehatan telah dihimpun dari
menganalisis realisasi APBN dan
APBD Fungsi Kesehatan seluruh seluruh pemda di wilayah Sumatera
Kabupaten/Kota di Sumbar pada
periode 2015-2020. Namun demikian, Barat untuk periode 2015 sampai
hal tersebut terbentur dengan data
realisasi APBN fungsi kesehatan yang dengan 2020. Namun demikian, untuk
tidak dapat di-tracking ke
data periode tahun 2015 dan 2016,

masih terdapat beberapa

kabupaten/kota yang belum

menyampaikan data yang dibutuhkan

sampai dengan waktu yang telah

ditentukan.

3.4.2. Hasil Focus Group Discussion Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah pada Fungsi Kesehatan

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Beberapa hal yang dapat dianalisis
Barat telah mengadakan kegiatan Focus berdasarkan hasil dari pelaksanaan FGD
Group Discussion (FGD) untuk dimaksud yaitu sebagai berikut:
memperoleh data belanja fungsi 1. Dari alokasi anggaran Belanja K/L
kesehatan dan melakukan pendalaman
dengan menggali beberapa informasi dari fungsi kesehatan pada masing-
satker Dinas Kesehatan Prov. Sumbar, masing satker, terdapat beberapa
Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar, dan kegiatan yang dapat dilaksanakan
Perwakilan BPOM Prov. Sumbar. lintas satker/lintas daerah, dengan
Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan pada alokasi anggaran pada satker yang
tanggal 22 Juni 2022 bertempat di Kanwil bersangkutan.
DJPb Provinsi Sumatera Barat. 2. Beberapa satker, diantaranya BPOM
dan Dinas Kesehatan melakukan

39 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

proses sinkronisasi tidak dalam 4. Belum terdapat burden sharing

bentuk anggaran/belanja, namun belanja kesehatan yang didanai dari

dilakukan dengan koordinasi antar Belanja K/L dengan Belanja Daerah.

satker. 5. Beberapa permasalahan yang terjadi

3. Berdasarkan konfirmasi terhadap dalam pelaksanaan Belanja K/L

satker-satker peserta FGD, tidak maupun Belanja Daerah Fungsi

terdapat duplikasi pendanaan atas Kesehatan, diantaranya:

satu kegiatan yang sama baik fisik a. Adanya pemotongan efisiensi

maupun non fisik antara belanja K/L selama pandemi Covid-19

dengan Belanja Daerah. Di samping mengakibatkan beberapa

itu ada kegiatan yang dapat kegiatan yang direncanakan

meyakinkan satker bahwa tidak akan dibatalkan sehingga satker

terjadi duplikasi, diantaranya adanya berulangkali melakukan revisi.

reviu dari itjen pada kegiatan b. Adanya Belanja Daerah yang

pembahasan anggaran (on desk) di bersumber dari DAK Fisik

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera kegiatan PMT (Pemberian

Barat dan pada aplikasi morena di Makanan Tambahan) yang masih

BKKBN Perwakilan Provinsi ditangguhkan sehingga belum

Sumatera Barat. bisa dilakukan sampai saat ini.

c. Masih adanya kendala

pengadaan di e-catalogue.

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong



BAB IV KESIMPULAN
DAN
REKOMENDASI

40 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

BAB IV KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

a. Berdasarkan hasil analisis terhadap ekonomi peningkatan daya beli

perkembangan indikator makro masyarakat.

ekonomi dan indikator kesejahteraan, 3) Inflasi Sumbar pada Juni 2022

dapat ditarik beberapa kesimpulan terutama didorong oleh inflasi pada

yaitu : kelompok makanan, minuman, dan

1) Perekonomian Sumbar pada tembakau dengan andil inflasi 1,18

triwulan II-2022 tumbuh 5,08 persen (mtm). Beberapa

persen (yoy), atau meningkat komoditas yang mengalami

sebesar 4,36 persen dibandingkan kenaikan harga dan memberikan

triwulan II-2021. Dari sisi andil dominan terhadap inflasi

pengeluaran, pertumbuhan adalah cabai merah, bawang

tertinggi dicapai oleh komponen merah, ikan tongkol/ikan ambu-

pengeluaran konsumsi rumah ambu, ikan gembolo/ikan aso-aso,

tangga sebesar 5,05 persen. ikan cakalang/ikan sisik, cabai

Sementara itu, dari sisi lapangan hijau, sabun detergen bubuk/cair,

usaha pertumbuhan signifikan tomat, rokok kretek filter, kentang,

dialami oleh Komponen dan beberapa komoditas lainnya.

Penyediaan Akomodasi dan 4) Perbaikan ekonomi sepanjang

Makan Minum sebesar 19,72 tahun 2022 berdampak kepada

persen. peningkatan kesejahteraan

2) Pada bulan Juni 2022, Sumbar masyarakat Sumbar. Kondisi

tercatat mengalami inflasi pada tersebut tercermin pada sejumlah

level 1,18 persen (mtm). indikator, seperti persentase

Sementara itu, pada tahun berjalan penduduk miskin, Persentase

(Januari s.d. Juni 2022), Sumbar Tingkat Pengangguran Terbuka

mengalami inflasi sebesar 5,21 (TPT), gini ratio, Nilai Tukar Petani

persen (ytd). Hal ini perlu disikapi (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan

oleh penyaluran belanja negara (NTN).

yang optimal, khususnya belanja- 5) Jumlah penduduk miskin di

belanja dalam rangka pemulihan Sumbar pada Maret 2022 tercatat

sebanyak 335,21 ribu jiwa,

41 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

menurun dibandingkan dengan (NTP) pada bulan Juni 2022

Maret 2021 sebanyak 370,67 ribu tercatat sebesar 108,91 atau naik

jiwa. Dengan kondisi tersebut, 2,00 persen dibandingkan bulan

persentase penduduk miskin di Juni 2021 yang tercatat sebesar

Sumbar turun dari 6,63 persen 106,77. Namun, NTP Sumbar

pada Maret 2021 menjadi 5,92 mengalami penurunan jika

persen pada Maret 2022. dibandingkan dengan bulan Mei

6) Tingkat pengangguran di Sumbar 2022 yang tercatat sebesar

tercatat membaik. Angka 109,11. Penurunan NTP dibanding

pengangguran pada Februari 2022 bulan sebelumnya disebabkan

sebesar 177,22 ribu orang, oleh adanya peningkatan indeks

menurun sebanyak 7,34 ribu orang harga yang diterima petani (lt)

dibandingkan dengan periode sebesar 1,64 persen dan

Februari 2021. Kondisi tersebut peningkatan indeks harga yang

mendorong Tingkat Pengangguran dibayar petani (lb) sebesar 1,83

Terbuka (TPT) pada Februari 2022 persen.

sebesar 6,17 persen, lebih rendah b. Berdasarkan hasil analisis terhadap

dibandingkan dengan periode perkembangan pelaksanaan APBN

yang sama tahun sebelumnya tingkat regional Sumbar, dapat ditarik

sebesar 6,67 persen. Penurunan beberapa kesimpulan yaitu:

pengangguran seiring dengan 1) Realisasi APBN di Sumbar sampai

ketersediaan lapangan kerja yang dengan triwulan II-2022

membaik dampak dari mencatatkan pendapatan negara

perekonomian yang terus tumbuh. sebesar Rp4,87 triliun (79,34

7) Indikator ketimpangan atau persen dari target), tumbuh 46,06

ketidakmerataan ekonomi Sumbar persen (yoy). Di sisi lain, realisasi

sepanjang awal tahun 2022 belanja negara mencapai Rp13,92

terpantau membaik. Hal tersebut triliun (46,29 persen dari pagu),

tergambar dari penurunan rasio terkontraksi 8,26 persen (yoy).

gini Provinsi Sumbar dari 0,306 Berdasarkan realisasi pendapatan

pada Maret 2021 menjadi 0,300 dan belanja negara tersebut, maka

pada Maret 2022. defisit anggaran di triwulan II-2022

8) Kesejahteraan petani Sumbar sebesar Rp9,05 triliun.

meningkat pada Juni 2022, 2) Capaian pendapatan negara

tercermin dari Nilai Tukar Petani kembali melanjutkan tren

42 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

pertumbuhan positif yang didorong sebenarnya cenderung stabil dan
oleh pertumbuhan pajak
perdagangan internasional yang tidak mengalami penurunan yang
tumbuh secara signifikan yakni
80,21 persen (yoy). Kenaikan tajam apabila dibandingkan
harga komoditas serta tarif Flush
Out CPO dan produk turunannya dengan pagu anggarannya. Tahun
sangat berpengaruh pada
kenaikan tarif bea keluar untuk lalu realisasi yang tinggi diiringi
komoditas tersebut sehingga
meningkatkan realisasi Bea dengan jumlah pagu yang lebih
Keluar.
3) Realisasi penerimaan pajak dalam tinggi. Selain itu, perbedaan waktu
negeri sampai dengan akhir
triwulan II-2022 mengalami pencairan gaji dan tunjangan ke-13
pertumbuhan 51,51 persen (yoy).
Hal ini disebabkan karena naiknya bagi ASN yang baru dibayarkan di
penerimaan pajak dalam negeri
terutama pajak penghasilan PPh bulan Juli 2022 membuat dari sisi
Non Migas dan PPN. Program
Pengungkapan Sukarela (PPS) pembayaran gaji dan tunjangan ke-
yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2022 serta penerapan tariff PPN 13 belum tercatat sebagai belanja
11% meningkatkan penerimaan
dari sektor ini. di semester I 2022.
4) Realisasi Belanja Pemerintah
Pusat di Sumbar mencapai Rp4,04 5) Realisasi TKDD sampai dengan
triliun, terkontraksi 13,09 persen
(yoy) yang disebabkan karena akhir triwulan II-2022 mencapai
adanya penurunan realisasi pada
Belanja Pegawai, Belanja Barang Rp9,88 triliun atau 50,6 persen dari
dan Belanja Modal sebagai
dampak dari kebijakan automatic pagu dan mengalami kontraksi
adjustment. Namun kinerja Belanja
Pemerintah Pusat tersebut sebesar 6,13 persen (yoy) yang

didorong oleh penurunan realisasi

Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif

Daerah.

c. Berdasarkan hasil analisis

pelaksanaan APBD dapat diambil

beberapa kesimpulan yaitu:

1) Sampai dengan triwulan II-2022

mencatatkan pendapatan daerah

sebesar Rp12,05 triliun (44,69

persen dari target), turun 4,78

persen (yoy). Di sisi lain, realisasi

belanja daerah mencapai Rp8,10

triliun (29,27 persen dari pagu),

terkontraksi 9,43 persen (yoy).

2) Pendapatan daerah di Sumbar

masih sangat bergantung pada

dana transfer pemerintah pusat.

43 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

Hal ini tergambar dari realisasi signifikansi nya masih belum
pendapatan transfer yang terlihat.
mencapai 79,37 persen dari total
pendapatan daerah. Sementara 2) Idealnya analisis dilakukan dengan
PAD hanya memberikan kontribusi menggunakan data panel dengan
sebesar 19,91 persen. Hal ini menganalisis realisasi APBN dan
menunjukan bahwa kemandirian APBD Fungsi Kesehatan seluruh
fiskal Pemda di Sumbar masih Kabupaten/Kota di Sumbar pada
relatif rendah. periode 2015-2020. Namun
3) Belanja operasi masih didominasi demikian, hal tersebut terbentur
oleh belanja pegawai dengan dengan data realisasi APBN fungsi
nominal Rp4,69 triliun atau 69,04 kesehatan yang tidak dapat di-
persen dari Belanja Operasi, atau tracking ke kabupaten/kota serta
57,90 persen dari total Belanja masih belum lengkapnya data
Daerah. Hal ini menunjukkan realisasi Belanja APBD dari
bahwa rasio Belanja Pegawai di Kabupaten/Kota.
Sumbar masih relatif tinggi.
Semakin membaiknya kualitas 3) Dari alokasi anggaran Belanja K/L
belanja daerah dapat dilihat dari
semakin menurunnya porsi belanja fungsi kesehatan pada masing-
pegawai dalam APBD.
masing satker, terdapat beberapa
d. Dalam hal analisis harmonisasi belanja
APBN-APBD Sektor Kesehatan di kegiatan yang dapat dilaksanakan
Sumatera Barat, kesimpulan yang
diperoleh sebagai berikut: lintas satker/lintas daerah, dengan
1) Hubungan antara realisasi Belanja
APBN Fungsi Kesehatan dan alokasi anggaran pada satker yang
realisasi Belanja APBD Fungsi
Kesehatan dengan Indikator UHH bersangkutan. Proses sinkronisasi
mempunyai hubungan dan
pengaruh yang positif. Namun tidak dalam bentuk
demikian, mengingat data time
series yang digunakan dengan anggaran/belanja, namun
waktu penelitian yang hanya 6
tahun (2015-2020) maka dilakukan dengan koordinasi antar

satker. Masih belum terdapat

burden sharing belanja kesehatan

yang didanai dari Belanja K/L

bersama-sama dengan Belanja

Daerah.

4) Berdasarkan hasil konfirmasi
terhadap satker Dinas Kesehatan
Prov. Sumbar, Perwakilan BKKBN
Prov. Sumbar, dan Perwakilan

44 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

BPOM Prov. Sumbar, tidak adanya reviu dari itjen pada
terdapat duplikasi pendanaan atas kegiatan pembahasan anggaran
satu kegiatan yang sama baik fisik (on desk) di Dinas Kesehatan
maupun non fisik antara belanja Provinsi Sumatera Barat dan pada
K/L dengan Belanja Daerah. aplikasi morena di BKKBN
Terdapat kegiatan yang dapat Perwakilan Provinsi Sumatera
meyakinkan satker bahwa tidak Barat.
terjadi duplikasi, diantaranya

4.2. Rekomendasi

a. Rekomendasi terkait kebijakan maka Pemda Sumbar

Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk

1) Belanja pemerintah masih menjadi meciptakan kebijakan-kebijakan

salah satu sumber pertumbuhan yang mendukung produktivitas di

ekonomi di Sumbar. Oleh sebab itu sektor pertanian, kehutanan dan

Pemda harus mendorong seluruh perikanan, sektor transportasi dan

OPD untuk mejaga tingkat realisasi pergudangan serta sektor

anggaran belanja Pemda (APBD) perdagangan besar-eceran.

yang proposional sepanjang tahun. b. Rekomendasi terkait kebijakan

Kebijakan akselerasi penyerapan Pemerintah Pusat

anggaran juga diperlukan untuk 1) Pemerintah Pusat perlu tetap

menjaga kondisi perekonomian menjaga agar realisasi belanja

yang lebih stabil. pemerintah dilaksanakan dengan

2) Pemda diharapkan dapat efektif dan proposional sepanjang

mengakselerasi program tahun sehingga dapat

digitalisasi transaksi keuangan berkontribusi terhadap

daerah, khususnya dalam sektor pertumbuhan ekonomi.

penerimaan daerah. Langkah ini 2) Dalam rangka meningkatkan

diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas penggunaan TKDD,

kontribusi PAD terhadap total Pemerintah Pusat agar mendorong

pendapatan daerah dan Pemda menggunakan TKDD untuk

mengurangi ketergantungan membiayai pembangunan yang

terhadap dana transfer Pemerintah mendukung sektor-sektor utama

Pusat. penggerak ekonomi daerah. Selain

3) Berdasarkan data struktur ekonomi itu juga Pemerintah Pusat

menurut jenis lapangan usaha, diharapkan dapat terus mendorong

45 | K a n w i l D J P b P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t

penggunaan belanja daerah pendidikan, kesehatan, ekonomi,

secara efektif dan efisien dan lain-lain untuk keperluan

berdasarkan value for money serta analisis di daerah, agar dapat

meningkatkan sinergi antara ditampilkan dimana lokasi

belanja Pemerintah Pusat dan kabupaten/kota tempat

Pemerintah Daerah. pekerjaan/kegiatan yang

c. Rekomendasi terkait Belanja APBN- dilaksanakan oleh

APBD Sektor Kesehatan di Provinsi Kementerian/Satuan Kerja pada

Sumatera Barat aplikasi baik MEBE atau OMSPAN,

1) Realisasi APBN Fungsi Kesehatan tidak hanya berdasar pada

dan realisasi APBD Fungsi lokasi/tempat kedudukan satker

Kesehatan mempunyai hubungan berada.

dan berpengaruh positif terhadap 3) Satuan Kerja di bidang/sektor

indikator UHH. Oleh karena itu kesehatan baik pusat maupun

pihak-pihak terkait baik daerah agar dapat

Kementerian/Satuan Kerja/Pemda mengidentifikasi adanya potensi

agar dapat memperhatikan sinkronisasi/harmonisasi serta

penyerapan anggaran khususnya burden sharing antara alokasi

dalam sektor atau fungsi belanja pemerintah pusat dan

kesehatan dalam rangka belanja daerah terhadap kegiatan

mendukung peningkatan indikator di sektor kesehatan di Sumatera

UHH di daerah. Barat. Sehingga pelaksanaan

2) Untuk memudahkan tracking data kegiatan di bidang kesehatan akan

realisasi APBN baik fungsi lebih efektif dan efisien.